Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • VIDEO AS Rencanakan Relokasi 2 Juta Warga Gaza, Kemlu RI Anggap Sebagai Upaya Pengusiran – Halaman all

    VIDEO AS Rencanakan Relokasi 2 Juta Warga Gaza, Kemlu RI Anggap Sebagai Upaya Pengusiran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan Indonesia tetap tegas pada posisi bahwa segala upaya pemindahan populasi warga Gaza ke luar wilayah Palestina adalah langkah yang tidak dapat diterima.

    Pernyataan ini menanggapi isu terkait upaya pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump untuk merelokasi 2 juta penduduk Gaza, Palestina ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Tim transisi pemerintahan Presiden AS, Donald Trump mengusulkan evakuasi 2 juta warga sipil Palestina di Jalur Gaza ke sejumlah negara, salah satunya ke Indonesia.

    Usulan itu semula diungkap oleh utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff.

    “Indonesia tetap tegas dengan posisi, segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” kata keterangan resmi Kemlu RI, Selasa (21/1/2025).

    Menurut Kemlu RI, upaya tersebut lebih kepada mengurangi penduduk Gaza dan punya tujuan terselubung untuk mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina.

    Dengan kata lain rencana relokasi itu bertujuan mengusir orang – orang Palestina dari Jalur Gaza. 

    “Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza,” katanya.

    Kesepakatan gencatan senjata di Gaza semestinya dijadikan momentum dimulainya negosiasi dan dialog untuk mewujudkan solusi dua negara atau two-state solution, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang sudah disepakati.

    Lagipula, pemerintah Indonesia juga tidak pernah mendapat informasi apapun terkait rencana relokasi sebagian populasi warga Palestina di Gaza ke Indonesia. RI lebih memilih menghindari spekulasi terkait isu tersebut tanpa didahului informasi yang jelas.

    “Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik. Pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas,” terang Kemlu RI.

    Tim transisi pemerintahan Presiden AS, Donald Trump mengusulkan evakuasi 2 juta warga sipil Palestina di Jalur Gaza ke sejumlah negara, salah satunya ke Indonesia. Usulan itu semula diungkap oleh utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Rencana mengevakuasi sekitar 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia ini disampaikan Witkoff saat gencatan senjata Hamas – Israel mulai berlaku.

    Langkah ini disarankan oleh utusan Trump itu untuk menyambut langkah rekonstruksi atau pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur imbas konflik Israel – Hamas.

    Saran relokasi sebagian populasi Gaza ini masih dalam pembahasan. Indonesia jadi salah satu dari beberapa negara yang dicontohkan bisa menampung sebagian populasi warga Palestina untuk sementara waktu.

    “Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas,” kata utusan Trump itu dikutip dari NBC News.

    Utusan Trump mengklaim adanya kekhawatiran aktivitas sehari-hari di Gaza dapat memicu konflik terulang, meski di tengah kesepakatan gencatan senjata. 

    Sehingga saran relokasi jadi salah satu hal yang mungkin ditempuh untuk mencegah situasi tersebut terjadi.

    Upaya ini juga disebutnya jadi salah satu cara untuk menyelamatkan hidup warga Palestina dari pihak – pihak yang tidak senang adanya gencatan senjata antara Israel – Hamas. Sehingga merekayasa kericuhan agar konflik kembali terjadi.

    “Jika kita tidak membantu warga Gaza, jika kita tidak membuat hidup mereka lebih baik, jika kita tidak memberi mereka rasa harapan, akan ada pemberontakan,” kata pejabat itu dikutip dari Jerusalem Post.

    Adapun Witkoff mewakili pemerintahan Trump diutus ke Timur Tengah untuk mencapai stabilitas jangka panjang bagi Israel dan 2 juta warga Palestina yang terlantar. Upaya menjaga stabilitas itu ditempuh dengan 3 fase kesepakatan. 

    Pertama, dimulai pada Minggu dan berlangsung selama enam pekan ke depan untuk upaya pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, dan warga Palestina yang ditahan Israel. 

    Fase kedua dinegosiasikan selama fase pertama dimulai dan diharapkan ada tambahan jumlah pembebasan sandera serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.

    Fase ketiga, yakni mengakhiri perang dan memulai pembangunan kembali wilayah Gaza.

    Namun ide relokasi ini dianggap kontroversial karena dipandang jadi cara sekutu Israel memaksa warga Palestina keluar dari tanah mereka sendiri dengan dalih mencegah konflik terulang atau menyelamatkan warga Palestina.(*)

     

     

     

  • China Tiba-tiba Melunak Usai Trump Selamatkan TikTok

    China Tiba-tiba Melunak Usai Trump Selamatkan TikTok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Donald Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif pada Senin (20/1) yang menunda selama 75 hari pemberlakuan larangan TikTok, yang rencana awalnya ditutup pada 19 Januari 2025.

    Di sisi lain, Trump menyarankan agar pemerintah Amerika Serikat (AS) dapat mengambil setengah (50%) kepemilikan saham TikTok sebagai imbalan agar aplikasi ini tetap bisa beroperasi di Negeri Paman Sam. 

    Layanan video pendek yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika ini sempat offline untuk pengguna AS pada Sabtu (18/1), beberapa jam sebelum undang-undang yang menyatakan bahwa TikTok harus dijual oleh pemiliknya yang berasal dari Cina, ByteDance, dengan alasan keamanan nasional berlaku pada Minggu (19/1).

    Tak butuh waktu lama, TikTok memulihkan akses keesokan harinya dan berterima kasih kepada Trump karena telah memberikan jaminan kepada TikTok dan mitra bisnisnya bahwa mereka tidak akan menghadapi denda yang besar untuk menjaga aplikasi tetap berjalan.

    Aplikasi dan situs web sudah beroperasi pada Senin, tetapi TikTok masih belum tersedia untuk diunduh di toko aplikasi Apple dan Google.

    Perintah Trump, yang ditandatangani beberapa jam setelah ia dilantik, meminta agar jaksa dapat memberikan kesempatan kepada pemerintahan Trump yang baru untuk menentukan tindakan yang tepat terkait TikTok.

    Perintah eksekutif ini mengakhiri 48 jam manuver hukum dan intrik politik yang membuat jutaan pengguna TikTok merasa sedih dan kemudian kembali senang dengan nasib aplikasi favorit mereka yang berubah dengan cepat.

    Hubungan China-AS

    Perdebatan mengenai TikTok juga terjadi pada saat yang menegangkan dalam hubungan AS-RRT. Trump mengatakan bahwa ia berniat untuk mengenakan tarif terhadap China, tetapi juga mengindikasikan bahwa ia berharap untuk bisa berkomunikasi langsung dengan pemimpin China.

    Sementara itu, pemerintah China memberikan sinyal untuk berdiskusi dengan pemerintah AS demi membuat operasional TikTok aman di negara tersebut. Kementerian Luar Negeri China menegaskan AS harus bersungguh-sungguh mendengarkan suara nalar dan menyediakan lingkungan bisnis yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif bagi entitas pasar dari negara lain.

    Menanggapi permintaan Trump agar kepemilikian TikTok di AS sebanyak 50% diberikan ke investor AS, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan pada konferensi pers bahwa TikTok telah beroperasi di AS selama bertahun-tahun dan sangat populer di kalangan pengguna AS.

    Hal ini telah memainkan peran positif dalam meningkatkan lapangan kerja dan konsumsi AS.

    “Jika menyangkut tindakan seperti operasi dan akuisisi bisnis, kami yakin tindakan tersebut harus diputuskan secara independen oleh perusahaan sesuai dengan prinsip pasar,” kata Mao.

    Jika hal ini melibatkan perusahaan China, hukum dan peraturan China harus dipatuhi, ia menambahkan.

    (fab/fab)

  • China Sentil Trump usai Tarik AS dari Keanggotaan WHO, Ini yang Disorot

    China Sentil Trump usai Tarik AS dari Keanggotaan WHO, Ini yang Disorot

    Jakarta –

    Jucu bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun buka suara terkait gaduh penarikan diri Amerika Serikat dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Salah satu alasan di baliknya adalah tudingan posisi WHO yang lebih banyak mendukung China.

    Terutama dalam kasus penanganan pandemi COVID-19. WHO dinilai lebih banyak memihak China, dan lambat dalam menanggapi pandemi.

    Guo mengaku prihatin dengan keputusan Trump. Guo menyebut seluruh negara perlu sama-sama membantu permasalahan kesehatan dunia.

    Salah satu yang disorotinya adalah adanya perubahan iklim yang mengancam umat manusia. China disebutnya akan terus bekerja sama dengan WHO.

    Menurutnya, WHO memainkan peran sentral dan koordinasi yang baik dalam tata kelola kesehatan global.

    “Peran WHO harus diperkuat, bukan dilemahkan,” sebutnya.

    “China akan terus mendukung WHO dalam memenuhi tanggung jawabnya, memperdalam kerja sama kesehatan masyarakat internasional, meningkatkan tata kelola kesehatan global, dan mempromosikan pembangunan komunitas kesehatan bersama bagi umat manusia,” lanjut dia.

    (naf/kna)

  • China harap pemerintahan Trump pilih kerja sama, bukan konfrontasi

    China harap pemerintahan Trump pilih kerja sama, bukan konfrontasi

    Kami siap mengamankan kemajuan yang lebih besar dalam hubungan China-AS dari titik awal yang baru, memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, menemukan cara yang tepat bagi kedua negara untuk hidup berdampingan di era baru

    Beijing (ANTARA) – Pemerintah China berharap Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump memilih untuk bekerja sama dengan Tiongkok, bukan konfrontasi.

    “Kedua negara akan memperoleh keuntungan dari kerja sama dan menuai kerugian dari konfrontasi, itulah yang ditunjukkan oleh sejarah hubungan China-AS,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (20/1).

    Hal itu disampaikan Mao Ning menjelang pelantikan Donald Trump sebagai Presiden ke-47. Donald Trump pada Senin (20/1) pukul 12:02 siang waktu Washington DC telah mengambil sumpah jabatan di Capitol Rotunda, Washington DC.

    “Kami selalu percaya bahwa perkembangan hubungan China-AS yang mantap, sehat, dan berkelanjutan akan melayani kepentingan bersama kedua negara dan merupakan hal yang diharapkan oleh masyarakat internasional,” tambah Mao Ning.

    Ia menyebut, mengikuti prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan, China siap bekerja sama dengan pemerintah AS yang baru untuk meningkatkan dialog dan komunikasi dan mengelola perbedaan dengan baik.

    “Kami siap mengamankan kemajuan yang lebih besar dalam hubungan China-AS dari titik awal yang baru, memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, menemukan cara yang tepat bagi kedua negara untuk hidup berdampingan di era baru dan membawa manfaat bagi kedua negara dan dunia,” tambah Mao Ning.

    Trump mengambil sumpah jabatan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts. JD Vance kemudian mengambil sumpah jabatan sebagai Wakil Presiden AS periode 2025-2029 dan dilanjutkan dengan penyampaian pidato pelantikan oleh Trump sebagai Presiden AS periode 2025-2029.

    Dalam pidato pelantikannya, Trump mengatakan akan segera mengesahkan aturan terkait penetapan status darurat nasional di perbatasan bagian selatan Amerika Serikat untuk menghentikan migrasi ilegal.

    Menurut Trump, pemerintahannya akan mengembalikan jutaan warga asing ilegal ke tempat asalnya serta engesahkan kartel narkoba ke dalam daftar organisasi teroris.

    Hal lain yang disampaikan adalah Trump ingin mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengambil kembali Terusan Panama dari negara Panama, seraya menambahkan bahwa AS menghabiskan lebih banyak uang dan kehilangan 38 ribu jiwa dalam pembangunan Terusan Panama.

    Dia mengatakan bahwa kapal-kapal AS dikenakan biaya yang sangat mahal dan tidak diperlakukan dengan adil dalam bentuk apa pun, termasuk Angkatan Laut AS.

    Terkait kondisi ekonomi AS, Trump menyebut AS sedang dalam kondisi darurat energi nasional karena adanya pengeluaran besar-besaran dan kenaikan harga energi yang menyebabkan krisis inflasi di AS.

    Karena itu, ia akan mengakhiri Green New Deal dan mencabut mandat kendaraan listrik untuk menyelamatkan industri otomotif AS sehingga masyarakat AS bebas untuk memproduksi dan membeli jenis mobil apapun.

    Tidak ketinggalan Trump juga menyatakan akan mengenakan tarif pajak kepada negara asing, dengan tujuan untuk memperkaya lagi negara AS.

    Dalam pidatonya, Presiden Donald Trump juga menegaskan AS hanya akan mengakui dua jenis kelamin yakni pria dan wanita.

    Trump juga berencana menghentikan kebijakan pemerintah yang mencoba merekayasa ras dan jenis kelamin secara sosial dalam sejumlah aspek, baik kehidupan umum maupun pribadi.

    Pewarta: Desca Lidya Natalia
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada Rencana Warga Gaza Direlokasi ke Indonesia Sekitar 2 Juta Penduduk, Begini Respon Kemenlu RI

    Ada Rencana Warga Gaza Direlokasi ke Indonesia Sekitar 2 Juta Penduduk, Begini Respon Kemenlu RI

    GELORA.CO –  Utusan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengungkap pernyataan yang mengaitkan Indonesia dengan konflik di Gaza.

    Menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tetap berlangsung, Witkoff mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan ke Jalur Gaza.

    Menurut laporan NBC, Witkoff menyebut adanya wacana relokasi sementara bagi sekitar dua juta penduduk Palestina selama proses pembangunan kembali Gaza.

    Salah satu lokasi yang disebut dalam pembahasan adalah Indonesia.

    “Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas untuk beberapa dari mereka,” ujar seorang pejabat transisi yang enggan disebutkan namanya.

    Penolakan Negara Arab

    Meski begitu, rencana ini justru menuai banyak kontroversi.

    Tim transisi Donald Trump mengakui bahwa gagasan tersebut menghadapi penolakan baik dari warga Palestina maupun negara-negara Arab.

    Banyak pihak khawatir relokasi ini justru akan membuka peluang bagi Israel untuk mengusir warga Gaza secara permanen.

    Saat ini, kekhawatiran lainnya justru terkait tingginya angka kejahatan yang dapat dipicu oleh interaksi antara warga Israel dan Palestina, meskipun gencatan senjata telah disepakati.

    “Ingat, ada banyak orang, radikal, fanatik, bukan hanya dari pihak Hamas, dari sayap kanan pihak Israel, yang benar-benar terdorong untuk meledakkan seluruh kesepakatan ini,” tambah pejabat tersebut.

    Respon Kemenlu

    Pemerintah Indonesia merespons munculnya wacana relokasi warga Gaza ke Indonesia.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah Soemirat, menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah menerima usulan terkait relokasi warga Gaza.

    “Pemerintah tidak pernah mendapatkan informasi apa pun mengenai hal ini,” tegas Rolliansyah di Jakarta, Senin (20/1/2025), seperti dikutip dari Antara.

    Sebelumnya Menteri Luar Negeri Sugiono turut mengapresiasi gencatan senjata yang berhasil dicapai antara Hamas dan Israel.

    Dalam akun X resmi miliknya, Sugiono menyatakan bahwa perdamaian hanya dapat terwujud jika Palestina mendapatkan kemerdekaan penuh.

    “Perdamaian tersebut hanya dimungkinkan jika Palestina telah merdeka dan berdaulat, sesuai dengan solusi dua negara yang telah disepakati masyarakat internasional,” tulis Sugiono, Kamis (16/1/2025).

    Sugiono juga mengingatkan gencatan senjata ini harus menjadi momentum untuk mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah. ***

  • DPR Tunggu Pernyataan Resmi Donald Trump Soal Usulan Evakuasi 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

    DPR Tunggu Pernyataan Resmi Donald Trump Soal Usulan Evakuasi 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi I DPR RI masih menunggu pernyataan resmi pemerintahan Presiden terpilih AS, Donald Trump atas rencana evakuasi 2 juta warga sipil Palestina di Jalur Gaza ke Indonesia.

    Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan, langkah evakuasi itu masih sebatas usulan dan belum menjadi pernyataan resmi pemerintahan Donald Trump yang baru akan dilantik pada Senin 20 Januari 2025 waktu setempat atau Selasa dini hari (21/1) pukul 00.00 WIB.

    “Kita tunggu berita resmi nya dari pemerintah AS , itu kan (sebatas) katanya – katanya doang,” kata TB Hasanuddin kepada Tribunnews.com, Senin (20/1/2025).

    Pemerintah RI lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan juga belum mendapat informasi tersebut. 

    “Pemerintah RI tidak pernah mendapat informasi apapun mengenai hal ini,” kata Juru Bicara yang juga Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat, Senin (20/1/2025).

    Adapun usulan itu semula diungkap oleh utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Rencana mengevakuasi sekitar 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia ini disampaikan Witkoff saat gencatan senjata Hamas – Israel mulai berlaku.

    Langkah ini disarankan oleh utusan Trump itu untuk menyambut langkah rekonstruksi atau pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur imbas konflik Israel – Hamas.

    Saran relokasi sebagian populasi Gaza ini masih dalam pembahasan. Indonesia jadi salah satu dari beberapa negara yang dicontohkan bisa menampung sebagian populasi warga Palestina untuk sementara waktu.

    Utusan Trump khawatir aktivitas sehari-hari di Gaza dapat memicu konflik terulang, meski di tengah kesepakatan gencatan senjata. Sehingga saran relokasi jadi salah satu hal yang mungkin ditempuh untuk mencegah situasi tersebut terjadi.

    Upaya ini juga disebutnya jadi salah satu cara untuk menyelamatkan hidup warga Palestina dari pihak-pihak yang tidak senang adanya gencatan senjata antara Israel-Hamas.

    Adapun Witkoff mewakili pemerintahan Trump diutus ke Timur Tengah untuk mencapai stabilitas jangka panjang bagi Israel dan 2 juta warga Palestina yang terlantar. Upaya menjaga stabilitas itu ditempuh dengan 3 fase kesepakatan. 

    Pertama, dimulai pada Minggu dan berlangsung selama 6 pekan ke depan untuk upaya pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, dan warga Palestina yang ditahan Israel. 

    Fase kedua dinegosiasikan selama fase pertama dimulai dan diharapkan ada tambahan jumlah pembebasan sandera serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.

    Fase ketiga, yakni mengakhiri perang dan memulai pembangunan kembali wilayah Gaza.

    “Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas,” kata utusan Trump itu dikutip dari NBC News.

  • Trump Disebut Ingin Relokasi Warga Gaza ke Indonesia, Ini Respons Kemlu RI

    Trump Disebut Ingin Relokasi Warga Gaza ke Indonesia, Ini Respons Kemlu RI

    Jakarta –

    Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald J Trump berencana merelokasi sejumlah orang dari 2 juta warga Palestina di Gaza ke Indonesia untuk sementara waktu. Rencana itu disebut saat ini masih didiskusikan oleh sejumlah pihak.

    Hal itu disampaikan oleh salah satu tim transisi Trump dalam wawancara dengan NBC News. Awalnya, pejabat tim transisi itu mengungkapkan utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff berencana untuk berkunjung ke jalur Gaza sebagai bagian dari upayanya menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel-Hamas.

    Witkoff juga dilaporkan berencana selalu hadir di wilayah tersebut selama beberapa minggu dan bulan mendatang untuk memecahkan masalah yang terjadi di lapangan. Sebab, pihak Trump yakin ada sejumlah pihak berencana membatalkan perjanjian dan menghentikan pembebasan sandera.

    “Anda harus berada tepat di atasnya, siap untuk memadamkan masalah jika hal itu terjadi,” kata pejabat tersebut dilansir NBC News, Senin (20/1/2025).

    NBC mengatakan selain mengelola fase kesepakatan saat ini dan menegosiasikan fase berikutnya, Trump dan timnya juga berupaya mencari solusi jangka panjang.

    “Jika kita tidak membantu warga Gaza, jika kita tidak membuat kehidupan mereka lebih baik, jika kita tidak memberi mereka harapan, maka akan terjadi pemberontakan,” kata pejabat transisi tersebut.

    Salah satu hal yang disusun pihak Trump yakni merelokasi warga Gaza. Laporan NBC mengatakan pejabat tim transisi itu mengatakan pihaknya sedang berdiskusi untuk merelokasi 2 juta warga Palestina untuk sementara waktu ke sejumlah negara salah satunya Indonesia.

    NBC News dalam laporan menyebut belum mengetahui apakah warga Gaza bersedia untuk pindah atau tidak. NBC mengatakan gagasan relokasi sangat kontroversial di kalangan warga Palestina dan sesama warga Arab. Dalam laporan berita itu juga disebut relokasi akan menjadi langkah pertama Israel yang memaksa mereka meninggalkan tanah mereka.

    Kabar mengenai rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia ini juga sudah sampai ke media Israel. Bahkan media lokal Israel, The Times of Israel menulis judull berita ‘Tim Trump Mempertimbangkan Relokasi Beberapa Warga Gaza Selama Pembangunan Pasca-perang’, dalam berita itu juga ditulis Indonesia adalah salah satu negara yang dipertimbangkan untuk menampung warga Gaza.

    “Tim transisi Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merelokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza sementara rekonstruksi jalur Gaza yang hancur pasca-perang berlangsung, dengan salah satu negara menjadi tuan rumah sementara yang dipertimbangkan untuk menerima pengungsi adalah Indonesia,” tulis media The Times of Israel.

    Respons Kemlu

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga telah merespons kabar tersebut. Kemlu menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi mengenai rencana relokasi tersebut.

    “Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini,” ujar Jubir Kemlu Rolliansyah Soemirat kepada wartawan.

    Saksikan juga Sosok: Tangan Ajaib Dwiyono, Sulap Sampah Jadi Lukisan Penuh Berkah

    (zap/imk)

  • Tak Ada Alasan Larang Pendidikan untuk Perempuan di Afganistan

    Tak Ada Alasan Larang Pendidikan untuk Perempuan di Afganistan

    JAKARTA – Wakil Politik di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Afganistan sekaligus tokoh senior Taliban, Sher Abbas Stanikzai mendorong pencabutan larangan pendidikan bagi perempuan di Afghanistan.

    Stanikzai menyampaikannya saat pidato di salah satu sekolah agama di Provinsi Khost pada Sabtu 18 Januari waktu setempat. Ia mengatakan tidak ada alasan untuk menolak pendidikan bagi perempuan.

    “sama seperti tidak ada pembenaran untuk itu, di masa lalu dan seharusnya tidak ada sama sekali,” kata dia, dikutip dari AP, Minggu 19 Januari.

    Pemerintah Afghanistan telah melarang perempuan untuk mengenyam pendidikan setelah kelas enam.

    Jika aturan itu dilanggar, aparat tidak segan bertindak. Seperti pada September 2024, pelatihan dan kursus medis bagi perempuan sempet dihentikan aparat keamanan.

    Setelah melakukan upaya pelarangan itu, aparat keamanan di Afganistan hingga saat ini belum memberikan tanggapan yang diminta.

    “Kami kembali menyerukan kepada para pemimpin untuk membuka pintu pendidikan,” kata Stanikzai.

    Stanikzai diketahui pernah menjadi Kepala Tim Taliban dalam perundingan yang berujung pada penarikan penuh pasukan asing dari Afghanistan.

    Ini bukan pertama kalinya Stanikzai bersuara terhadap kaum perempuan di Afganistan berhak mendapatkan pendidikan.

    Ia membuat pernyataan serupa pada September 2022, setahun setelah sekolah ditutup untuk perempuan dan beberapa bulan sebelum akhirnya perempuan dilarang mengemban ilmu di universitas.

  • Qatar Konfirmasi Gencatan Senjata: Diharapkan Akhiri Konflik Israel-Hamas – Halaman all

    Qatar Konfirmasi Gencatan Senjata: Diharapkan Akhiri Konflik Israel-Hamas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada hari Minggu (19/1/2025), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengonfirmasi bahwa gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah resmi dimulai.

    Pengumuman ini disampaikan di tengah harapan akan berakhirnya konflik yang telah menimbulkan banyak korban jiwa.

    Apa yang Terjadi Sebelum Gencatan Senjata Dimulai?

    Dalam pernyataannya, al-Ansari mengindikasikan bahwa tiga sandera akan dibebaskan pada hari yang sama, dan nama-nama mereka telah diserahkan kepada pihak Israel. “Tawanan tersebut adalah tiga warga negara Israel, salah satunya berkebangsaan Rumania dan yang lainnya berkebangsaan Inggris,” ujarnya, seperti dikutip dari Al Jazeera.

    Hal ini menjadi momen penting dalam proses gencatan senjata yang telah ditunggu-tunggu.

    Bagaimana Proses Gencatan Senjata Berlangsung?

    Menurut laporan dari CNN, Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga mengkonfirmasi bahwa gencatan senjata di Gaza telah berlaku, dimulai pada pukul 1:15 pagi waktu setempat (04:15 ET).

    Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa gencatan senjata ini sempat mengalami penundaan hampir tiga jam.

    Hamas menyebutkan penundaan tersebut disebabkan oleh “alasan teknis” terkait dengan pembebasan nama tiga sandera yang disebutkan sebelumnya.

    Dalam situasi yang tegang ini, serangan Israel di Gaza terus berlanjut menjelang waktu yang direncanakan untuk gencatan senjata.

    Juru Bicara Pertahanan Sipil Gaza, Mahmoud Basal, melaporkan bahwa setidaknya 19 orang tewas dan 36 orang terluka akibat serangan tersebut, dengan rincian korban berasal dari berbagai wilayah termasuk Rafah, Khan Yunis, dan Kota Gaza.

    Apa Dampak dari Gencatan Senjata Ini?

    Dengan dimulainya gencatan senjata, ribuan truk bantuan siap memasuki Gaza.

    United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) menyatakan bahwa sekitar 4.000 truk bantuan telah disiapkan, dengan setengah dari jumlah tersebut memuat makanan dan tepung.

    Ketersediaan bantuan ini menjadi harapan bagi banyak penduduk Gaza yang terdampak oleh konflik berkepanjangan.

    Apa Selanjutnya bagi Wilayah Gaza?

    Meskipun gencatan senjata telah dimulai, tantangan tetap ada.

    Proses pemulihan pasca-konflik dan distribusi bantuan akan memerlukan perhatian dan kerja sama dari berbagai pihak.

    Dengan demikian, masyarakat internasional akan memantau perkembangan situasi di wilayah tersebut dan berharap akan tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.

    Dengan demikian, gencatan senjata ini menjadi titik awal yang penting, tidak hanya untuk menghentikan kekerasan tetapi juga untuk memfasilitasi bantuan yang sangat dibutuhkan bagi rakyat Gaza.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Mediator Qatar Konfirmasi Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza Telah Dimulai – Halaman all

    Mediator Qatar Konfirmasi Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza Telah Dimulai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam sebuah pernyataan, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari mengonfirmasi bahwa gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah dimulai pada Minggu (19/1/2025).

    “Terkait laporan mengenai waktu dimulainya gencatan senjata di Gaza, kami mengonfirmasi bahwa nama-nama tiga sandera yang akan dibebaskan hari ini telah diserahkan kepada pihak Israel,” kata Jubir Kemenlu Qatar, dikutip dari Al Jazeera.

    Al-Ansari menambahkan tawanan tersebut adalah tiga warga negara Israel, salah satunya berkebangsaan Rumania dan yang lainnya berkebangsaan Inggris.

    “Dengan demikian, gencatan senjata telah dimulai.”

    Dikutip dari CNN, Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa gencatan senjata di Gaza telah berlaku.

    Gencatan senjata Israel-Hamas untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza dimulai pada pukul 11.5 pagi waktu setempat (04.15 ET).

    Gencatan senjata Gaza sempat ditunda selama hampir tiga jam.

    Hamas menyebut penundaan ini karena alasan “teknis” dalam perilisan nama tiga sandera yang akan dibebaskan kepada Israel pada Minggu (19/1/2025).

    Bahkan, tadi menjelang gencatan senjata yang direncanakan pada pukul 08.30 pagi (01.30 pagi ET), serangan Israel tak berhenti menggempur Gaza.

    Dikutip dari Al Jazeera, Juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, Mahmoud Basal mencatat setidaknya 19 orang tewas dan 36 orang terluka dalam serangan Israel di Gaza, dengan 36 orang terluka.

    “Satu orang tewas di Rafah, enam orang tewas di Khan Yunis, sembilan tewas di Kota Gaza dan tiga di utara,” katanya dalam sebuah pernyataan.

    Gencatan Senjata Dimulai, Ribuan Truk Bantuan Siap Masuki Gaza

    United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) mengatakan 4.000 truk bantuan siap memasuki Gaza.

    Dalam pernyataan tentang X, UNRWA mengatakan setengah dari mereka membawa makanan dan tepung.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)