Kementrian Lembaga: Kemlu

Tiongkok Klaim Trump Terlalu Intervensi ByteDance usai Minta 50 Persen Saham Diserahkan ke AS – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menunda larangan terhadap TikTok memberikan kabar baik bagi lebih dari 170 juta pengguna aplikasi ini di Amerika Serikat.

Akan tetapi, langkah Trump justru mendapatkan respons yang kurang positif dari Tiongkok, tempat di mana perusahaan induk TikTok, ByteDance, berlokasi.

Trump mengusulkan agar TikTok tidak ditutup di AS, ByteDance harus menyerahkan 50 persen sahamnya kepada perusahaan AS.

Selain itu, Trump menekankan bahwa tarif pada barang-barang Tiongkok di AS mungkin akan bergantung pada persetujuan Beijing terhadap kesepakatan potensial terkait TikTok.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok segera merespons hal ini.

Beijing menegaskan bahwa “operasi dan akuisisi perusahaan” harus diputuskan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Tiongkok.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, menyatakan pada Selasa (21/1/2025) AS seharusnya menciptakan “lingkungan bisnis yang terbuka, adil, jujur, dan tidak diskriminatif” bagi perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia.

Perintah Eksekutif Trump

Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menunda pelaksanaan larangan hukum terhadap TikTok selama 75 hari.

Perintah Eksekutif Trump ditanda tangani beberapa jam setelah pelantikannya pada Senin (20/1/2025).

Langkah ini memberikan TikTok kesempatan untuk kembali online setelah sempat terhenti lebih dari 12 jam pada akhir pekan sebelumnya.

Trump membuka peluang bagi perusahaan AS membeli 50 persen saham TikTok dan menjalankannya sebagai usaha patungan dengan ByteDance.

Meskipun hal ini bisa meredakan ketegangan terkait masalah keamanan nasional, belum jelas apakah anggota parlemen AS atau TikTok akan menerima pengaturan ini.

Dalam sebuah pernyataan di Ruang Oval, Trump menyebutkan bahwa jika kesepakatan dengan TikTok tidak tercapai, tarif hingga 100 persen bisa dikenakan pada barang-barang Tiongkok.

“Kami akan mengenakan tarif pada Tiongkok jika mereka tidak menyetujui kesepakatan ini,” katanya.

Reaksi Keras dari Tiongkok

Usulan Trump tentang pengalihan 50 persen saham TikTok mendapat reaksi keras di Tiongkok.

Di platform Weibo, banyak pengguna yang mengecam langkah ini sebagai bentuk “perampokan”.

Salah satu komentar populer bahkan menyarankan, “Apple dan Tesla juga harus menyerahkan 50 persen saham mereka kepada perusahaan Tiongkok.”

Beberapa pengguna juga mengkritik konsep kesepakatan ini.

Sejumlah reaksi merujuk pada perusahaan-perusahaan teknologi besar lainnya seperti Nvidia, dan menilai pengaturan tersebut tidak adil.

“China tidak akan membiarkan ByteDance bertekuk lutut,” tulis satu komentar.

Komentar itu tampaknya menegaskan bahwa meskipun TikTok mengalihkan sebagian sahamnya, hal ini tetap dianggap merugikan pihak Tiongkok.

TikTok, yang tidak beroperasi di Tiongkok, memiliki aplikasi saudara bernama Douyin yang sangat populer di negara tersebut.

Media nasional Tiongkok, seperti Global Times, mengkritik campur tangan politik AS terhadap TikTok.

Mereka menyatakan bahwa tindakan ini lebih merugikan masyarakat Amerika daripada Tiongkok.

Mereka berpendapat bahwa banyak orang di AS yang bergantung pada TikTok untuk mencari nafkah.

Pertemuan Xi Jinping dan Trump: Perdagangan dan TikTok

Meski masa depan TikTok masih penuh ketidakpastian, baik AS maupun Tiongkok menunjukkan niat untuk berdialog.

Dalam panggilan telepon dengan Trump pada Jumat (17/1/2025), Presiden Tiongkok Xi Jinping menekankan pentingnya “titik awal baru” dalam hubungan AS-Tiongkok.

Xi bahkan mengutus Wakil Presiden Han Zheng untuk hadir di pelantikan Trump, menunjukkan tingkat diplomasi tinggi dari Beijing.

Tantangan Hukum dari Tiongkok

Beijing sebelumnya menyatakan bahwa mereka memiliki hak hukum untuk memblokir setiap transaksi yang melibatkan TikTok, mengingat penjualan atau divestasi ini dapat melibatkan “ekspor teknologi”, yang mengacu pada algoritma yang menjadi kunci sukses TikTok.

Sementara itu, CEO Tesla, Elon Musk, yang merupakan sekutu Trump, turut memberikan komentar mengenai masa depan TikTok.

Musk, yang menentang pelarangan TikTok, menyarankan agar kebijakan tersebut perlu diubah untuk menghindari ketidakseimbangan antara platform AS dan Tiongkok.

Musk juga mengisyaratkan kemungkinan penjualan sebagian aplikasi TikTok kepada perusahaan seperti X milik Musk, yang tidak tersedia di Tiongkok karena pembatasan ketat dari pemerintah Beijing.

“Saya telah lama menentang pelarangan TikTok, karena bertentangan dengan kebebasan berbicara,” tulis Musk.

“Namun, ketidakseimbangan antara TikTok di AS dan X di Tiongkok perlu diubah.”

Dengan situasi yang terus berkembang ini, masa depan TikTok dan hubungan antara AS dan Tiongkok masih penuh ketidakpastian.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

23/01/2025 08:31
Ini lima sektor yang jadi tren investasi pada 2025

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Ini lima sektor yang jadi tren investasi pada 2025
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 21 Januari 2025 – 21:10 WIB

Elshinta.com – Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro memproyeksikan bahwa terdapat lima sektor yang menjadi tren investasi di Indonesia tahun ini, yakni industri logam, transportasi, pergudangan, dan komunikasi; pertambangan; bahan kimia dan farmasi; serta kertas dan percetakan.

Ia mengatakan di Jakarta, Selasa, bahwa sektor-sektor yang menjadi fokus tren investasi pada tahun ini tidak banyak berubah dari tahun lalu karena program pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintahan baru relatif masih sama dengan pemerintahan lama.

Salah satunya, sektor industri logam dasar, komoditas logam, non-mesin, dan perlengkapannya (basic metal industry, metal goods, non-machinery, and its equipment) yang masih menjadi sektor nomor satu yang menarik bagi investor karena keberlanjutan program hilirisasi pemerintah.

Sementara sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi menjadi menarik bagi investor karena memiliki prospek yang menjanjikan di Indonesia.

“Jadi kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini, salah satu yang memang tumbuhnya cukup tinggi itu di transportasi, pergudangan, dan komunikasi,” ujar Andry.

Sedangkan sektor bahan kimia dan farmasi berpotensi menjadi tren dalam investasi karena permintaannya yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik masuknya investasi.

Terkait proyeksi tren investasi pada penyelenggaraan Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 yang dijadwalkan berlangsung 10-14 Februari mendatang, ia mengatakan bahwa sektor energi dan perumahan berpotensi mendapatkan perhatian lebih dari investor yang hadir.

“Nah energi dan housing (perumahan) ini terkait juga dengan program pemerintah ya, saat ini dengan program tiga juta rumah dan keberlanjutan transisi energi,” kata.

Mandiri Investment Forum 2025 bertemakan “Nourishing Future Growth” dan memiliki sejumlah rangkaian kegiatan, meliputi Site Visit pada 10 Februari, Macro Day Conference pada 11 Februari, serta Corporate Day pada 12-14 Februari.

Bank Mandiri melalui kantor cabang luar negerinya berkolaborasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mencapai target partisipasi 700 investor dari 36 negara.

Sementara jumlah peserta daring yang ditargetkan untuk mengikuti acara tersebut sebanyak 20 ribu orang.

Sumber : Antara

22/01/2025 21:44
TikTok Luntang-lantung, Ini Alasan Google-Apple Tetap Blokir

Jakarta, CNBC Indonesia – TikTok sempat lumpuh total di Amerika Serikat (AS) selama 12 jam pada Sabtu (19/1) waktu setempat. Namun, Presiden AS Donald Trump langsung mengeluarkan perintah eksekutif untuk memulihkan TikTok hingga 75 hari ke depan, sembari bernegosiasi agar aplikasi asal China itu bisa seterusnya beroperasi di AS.

Meski layanan TikTok sudah pulih, namun aplikasi itu tetap belum tersedia di toko aplikasi Apple App Store dan Google Play Store di AS. Hal ini membuat pengguna resah, sebab banyak yang telanjur menghapus TikTok di HP mereka ketika pertama kali diumumkan tutup.

Alhasil, mereka tak bisa men-download kembali aplikasi TikTok ke HP. Hal ini membuat beberapa oknum mencari peluang penghasilan dengan menjual perangkat yang sudah di-download TikTok. Perangkat itu dijual di e-commerce eBay dengan harga hingga US$50.000.

Dikutip dari Reuters, Rabu (22/1/2025), ketiadaan TikTok di Google Play Store dan Apple App Store kemungkinan disebabkan ketidakjelasan nasib TikTok di AS.

Apple dan Google sepertinya masih ingin menunggu kepastian bahwa TikTok akan seterusnya beroperasi, sebelum benar-benar menyediakan aplikasi tersebut untuk di-download.

Saat ini, hanya pengguna yang sudah memiliki aplikasi TikTok di HP mereka sebelum pengumuman tutup yang masih bisa mengakses TikTok di AS.

“Saya berharap TikTOk kembali ke toko aplikasi secepatnya. Saya tak mau pakai VPN atau hal-hal lainnya,” kata Lauren Nader, seorang pengguna TikTok.

“Saya mengecek [toko aplikasi] setiap hari,” kata kreator konten travelling, Lauren Scott.

Ia saat ini berada di Brasil. Di grup Facebook, ia melihat ada rumor bahwa warga AS yang berada di luar negeri bisa mengakses TikTok jika mereka menghapus lalu men-download kembali. Namun, ternyata hal itu tak benar, menurut Scott.

Negosiasi Trump dan TikTok

Trump memberi rekomendasi agar kepemilikan TikTok di AS diberikan 50% ke investor AS. Ia mengungkapkan dukungannya jika miliarder Elon Musk mau mencaplok sebagian saham aplikasi tersebut agar bisa beroperasi seterusnya di AS.

Miliarder lainnya Frank McCourt melalui konsorsium Project Liberty secara formal telah menawarkan untuk membeli TikTok senilai US$20 miliar tanpa algoritmanya.

Pebisnis Kevin O’Leary juga bergabung di dalam konsorsium tersebut pada bulan ini. Dalam interview bersama CNBC International, O’Leary mengatakan ketertarikannya ikut dalam kesepakatan TikTok, namun belum memungkinkan menurut hukum yang berlaku saat ini.

“Kesepakatan 50/50 [yang diajukan Trump], sangat menarik. Saya antusias untuk bekerja sama dengan Trump, begitu juga pembeli potensial lainnya. Masalahnya, ide ini tidak konsisten dengan ketetapan Mahkamah Agung,” kata dia.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China mengatakan kesepakatan soal TikTok harus dilakukan secara independen oleh perusahaan, tanpa intervensi dari pihak lain.

Nasib TikTok yang masih luntang-lantung membuat beberapa pengguna lelah, bahkan ingin meninggalkan TikTok sepenuhnya. Salah satunya Nicole Norman.

“Saya tak ingin terus-terusan jadi ‘taruhan’ di drama ini. Mungkin ini tidak membuat perubahan ke TikTok, tetapi berdampak pada saya. Saya tidak akan kembali ke TikTok,” kata dia.

(fab/fab)

22/01/2025 19:40
Pertama Kali Aiko Hadir dalam Upacara Lagu Tahun Baruan Kekaisaran Jepang – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Upacara Lagu tahun baru tahunan siang ini (22/1/2025) diadakan di Istana Kekaisaran.

Putri Aiko, putri pertama Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri Jepang hadir untuk pertama kalinya.

“Anak-anak yang bertemu dalam perjalanan mereka akan berbicara tentang mata mereka dan memimpikan masa depan,” kata Kaisar Jepang, Rabu ini (22/1/2025).

Pada tahun 2024, Kaisar menulis puisi tentang betapa bahagianya melihat anak-anak berbicara tentang impian mereka untuk masa depan di berbagai prefektur yang ia kunjungi serta ikut bersimpati dengan bencana alam yang muncul.

Sedangkan Permaisuri menulis : “Tiga puluh tahun kemudian, saya telah memimpikan sebuah studi di Inggris yang telah saya kunjungi bersama Anda.”

Permaisuri mengunjungi kembali Universitas Oxford di Inggris, di mana dia belajar di luar negeri saat bekerja untuk Kementerian Luar Negeri, dan mengingat aspirasinya saat itu.

Aiko yang menghadiri upacara pembukaan nyanyian untuk pertama kalinya dengan menyanyikan syair : Setiap mimpi yang akan saya kejar sampai hari ketika saya akan bertemu teman saya lagi.

Sebaliknya, Pangeran Akishino berpikir untuk tidur dengan gambar kapal harta karun di bawah bantalnya pada hari Tahun Baru ketika dia masih kecil tetapi dia menulis lagu tentang apa yang dia impikan karena ingatannya samar-samar.

Sebelum kunjungannya ke Turki pada bulan Desember tahun lalu, Putri Noriko Akishino mempelajari kerajinan tangan “oya” yang diwarisi oleh penduduk setempat, dan setelah kembali ke Jepang, dia menulis puisi tentang bagaimana dia terus menenun karya-karya oya.

Pada upacara kelulusan universitas pada Maret tahun lalu, Aiko merasa bahwa dia dan teman-temannya sedang menempuh jalan baru.

Dia menulis lagu tentang hari-hari dan masa depannya bersama teman-temannya dan menantikan untuk melihat mereka kembali suatu hari nanti.

Diskusi Aiko sama banyak dilakukan di kelompok Pencinta Jepang gabung gratis lewat email: tkyjepang@gmail.com. (Tribunnews.com/Richard Susilo dari Jepang)

22/01/2025 17:33
Trump ‘Selamatkan’ TikTok, Warga China Malah Kesal

Jakarta –

Bagi sekitar 170 juta pengguna TikTok di Amerika Serikat, Donald Trump mungkin menjadi juru selamat karena menunda dilarangnya media sosial asal China itu. Namun demikian di China, tak sedikit netizen marah.

Itu karena Trump menyebut ia mungkin saja akan mensyaratkan induk TikTok, ByteDance, menyerahkan 50% sahamnya ke pihak AS untuk menghindari pemblokiran. “Biarkan AS punya 50% dari TikTok. Kami akan punya banyak tawaran. AS akan melakukan apa yang disebut joint venture,” kata Trump.

Kementerian Luar Negeri China menyebut akuisisi perusahaan harus diputuskan oleh perusahaan terkait dan sesuai aturan di China. “Kami selalu yakin keputusan semacam itu harus dibuat berdasar prinsip-prinsip pasar dan ditentukan sendiri oleh perusahaan,” kata juru bicara Kemenlu China.

Perintah eksekutif Trump menunda pemblokiran TikTok sampai 75 hari. Karena dianggap ancaman keamanan nasional, TikTok akan dilarang kecuali dijual pada pembeli dari Amerika atau salah satu negara sekutu.

Trump pun tampaknya ingin AS membeli separuh dari ByteDance agar TikTok leluasa lagi beroperasi di Negeri Paman Sam. Namun demikian di media sosial China, khususnya Weibo, netizen setempat memprotes usulan Trump itu.

Mereka menyebut Pemerintah AS ingin mencuri TikTok. “Kalau begitu caranya, Apple dan Tesla seharusnya juga menyerahkan 50% sahamnya ke perusahan China,” tulis sebuah komentar yang meraup ribuan Like.

“Kita juga harus mendapatkan kontrol 50% terhadap Nvidia,” sebut yang lain seperti dikutip detikINET dari CNN. Baik Apple, Tesla, maupun Nvidia mendapatkan keuntungan besar di pasar China.

Editorial di media yang disetir pemerintah China, Global Times, mengkritik aksi Pemerintah AS yang dinilai membingungkan soal larangan TikTok dan juga merugikan rakyat mereka sendiri.

“Manipulasi politik terkait konsep sekuriti yang berlebihan melawan TikTok tidak hanya mengakibatkan fluktuasi emosi bagi publik Amerika, tapi juga meninggalkan luka personal bagi mereka yang mengandalkan TikTok untuk mencari nafkah,” tulis mereka.

(fyk/fay)

22/01/2025 16:15
KPK Umumkan SPI, Indeks Integritas Nasional 2024 Naik Jadi 71,53 Nasional 22 Januari 2025

KPK Umumkan SPI, Indeks Integritas Nasional 2024 Naik Jadi 71,53
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) meluncurkan hasil
Survei Penilaian Integritas
(SPI) 2024 pada Rabu (22/1/2025).
Indeks integritas nasional
pada 2024 berada di angka 71,53. Angka ini naik dari tahun 2023, yaitu 70,97.
“Jadi bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya ulang, kenaikan SPI dari di bawah 70 menjadi 71,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam Peluncuran Hasil
SPI 2024
di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu.
Pahala mengatakan, skor SPI secara nasional berada di kategori kuning (waspada) bawah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar dalam melakukan perbaikan.
“Jadi kira-kira secara nasional kita baru ada di tingkat yang kuning bawah,” ujarnya.
Pahala juga menyampaikan bahwa KPK menggandeng 41 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk terlibat dalam pelaksanaan serta analisis hasil SPI.
Selain itu, KPK melibatkan 641 instansi yang terdiri atas 94 Kementerian/Lembaga, 545 Pemerintah Daerah, dan 2 BUMN.
Adapun total responden yang disurvei berjumlah 601.453.
“Proses survei dimulai dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah mengirimkan data populasi, kemudian dilakukan sampling responden, pengiriman link kuesioner yang dikirim melalui WhatsApp dan email, lalu pengisian kuesioner,” tuturnya.
Dalam hasil SPI ini, KPK membagi kementerian, lembaga non-kementerian, dan pemda berdasarkan besaran anggaran dan jumlah pegawai yang ditandai dengan besar, sedang, dan kecil.
Kemudian, kategorinya dibagi menjadi 3, yaitu merah (rentan), kuning (waspada), dan hijau (terjaga). Berikut rinciannya:
– Tipe besar:
Kategori hijau dengan skor 78,3.
Tertinggi Kementerian Keuangan, terendah Kementerian Perhubungan.
– Tipe sedang:
Kategori hijau dengan skor 79,5.
Tertinggi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan terendah Kemenaker.
– Tipe kecil:
Kategori hijau dengan skor 79,6.
Tertinggi Kementerian PPPA dan terendah Kementerian BUMN.
– Tipe besar:
Kategori hijau dengan skor 78,4.
Tertinggi Bank Indonesia, dan terendah Polri dengan skor 70,9.
– Tipe sedang:
Kategori hijau dengan skor 80,9.
Tertinggi BPS dan terendah Basarnas 74,2.
– Tipe kecil:
Kategori hijau dengan skor 79,6.
Tertinggi Wantanas dan terendah KPI 68,2.
– Tipe besar:
Kategori merah dengan skor 67,8.
Tertinggi Provinsi Jawa Tengah, dan terendah Sumatera Utara.
– Tipe sedang:
Kategori merah dengan skor 68,1.
Tertinggi Provinsi Bali dan terendah Provinsi Riau.
– Tipe kecil:
Kategori merah dengan skor 66,2.
Tertinggi Yogyakarta, dan terendah Maluku Utara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/01/2025 15:44
Gempa di Taiwan, Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI yang Jadi Korban Nasional 22 Januari 2025

Gempa di Taiwan, Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI yang Jadi Korban
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI,
Judha Nugraha
, memastikan tak ada WNI yang menjadi korban dalam peristiwa gempa bumi di Taiwan, Selasa (21/1/2025).
Dia mengatakan, pasca terjadinya gempa,
Kemenlu RI
berkoordinasi dengan otoritas setempat dan menghubungi elemen masyarakat Indonesia di negara tersebut.
“Sejauh ini, tidak ada informasi WNI menjadi korban atau terdampak gempa,” kata Judha, melalui pesan singkat, Rabu (22/1/2025).
Judha mengatakan, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei terus memonitor perkembangan situasi di Taiwan pasca gempa.
Dia mengimbau kepada WNI yang ada di Taiwan untuk tetap waspada terhadap gempa susulan dan mengikuti arahan otoritas setempat.
“Segera hubungi hotline KDEI Taipei jika terdapat situasi darurat,” kata Judha.
Nomor hotline PWNI KDEI Taipei yang bisa dihubungi yakni:
– Hotline 1: +886-901-132-000
– Hotline 2: +886-987-587-000
Untuk diketahui, gempa bumi terjadi di Taiwan pada 21 Januari 2025 pukul 00.17 waktu setempat.
Epicentrum gempa bumi dengan magnitudo 6.4 tersebut berada di wilayah Chiayi bagian barat daya Taiwan.
Sejak awal gempa, telah terjadi puluhan kali gempa susulan dengan skala 3-5.
Dari peristiwa gempa tersebut, terdapat 44 warga Taiwan luka-luka dan 1 rumah warga Taiwan runtuh di daerah Tainan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/01/2025 06:02
BAZNAS RI siapkan 41 truk kontainer bantuan kebutuhan pokok untuk warga Palestina

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

BAZNAS RI siapkan 41 truk kontainer bantuan kebutuhan pokok untuk warga Palestina
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 20 Januari 2025 – 14:58 WIB

Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan Mesir, Bait Zakat Wa As-Shadaqat dan Sunnah Al Hayyah menyiapkan 41 truk kontainer dengan total 45.000 karton paket bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina.

BAZNAS RI menyiapkan berbagai kebutuhan pokok, antara lain mi, beras, kacang, keju, tuna kaleng, biskuit, jus kotak, tepung, saus, dan kurma.

Melalui Bait Zakat Wa As-Shadaqat, BAZNAS menyiapkan sebanyak 30 truk kontainer bantuan, sementara melalui Sunnah Al Hayyah, BAZNAS menyiapkan 11 truk kontainer bantuan sehingga total bantuan yang disiapkan sebanyak 41 truk kontainer.

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyambut baik gencatan senjata antara pejuang Palestina dan Israel, sehingga BAZNAS bergerak cepat untuk menyiapkan pengiriman bantuan berupa kebutuhan pokok bagi masyarakat Palestina di Gaza.

“Alhamdulillah kita sedang menyiapkan paket bantuan untuk rakyat Palestina. Kita menyadari bahwa ujian yang mereka hadapi sangatlah berat, namun kita juga meyakini bahwa dengan kebersamaan, doa, dan ikhtiar, kita dapat meringankan penderitaan mereka,” ujar Kiai Noor di Jakarta, Senin (20/1/2025).

Kiai Noor menyampaikan, BAZNAS RI tidak hanya menyalurkan bantuan berupa makanan saja, tetapi juga berencana membangun kembali berbagai fasilitas umum yang sebelumnya hancur akibat perang, seperti rumah sakit, sekolah, dan lainnya.

“Baru-baru ini BAZNAS RI sudah menandatangani MoU dengan UNRWA, JHCO, dan KHCF. Kami berharap dengan memperluas jaringan kerja sama ini akan mempermudah penyaluran bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina,” ucap Kiai Noor.

Hingga saat ini, ungkap Kiai Noor, BAZNAS RI telah berhasil menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp120 miliar untuk masyarakat Palestina, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 407.350 warga Palestina dan masih terus bertambah.

Kiai Noor berharap, bantuan tersebut dapat memberikan manfaat yang besar serta menjadi bentuk nyata dari dukungan, solidaritas, dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyat Palestina.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan kepedulian yang telah diberikan. Semoga Allah Swt membalas kebaikan ini dengan keberkahan yang berlipat ganda, serta menjadikan amal ini sebagai penolong kita di dunia dan akhirat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua BAZNAS RI yang juga sebagai Ketua Satgas Palestina H. Mokhamad Mahdum, MIDEC, AK, CA, CPA, CWM, CGRCOP, GRCE, CHRP, menegaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Mesir.

“BAZNAS RI juga masih tetap membuka Infak Kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyalurkan keprihatinannya kepada Palestina, apa lagi saat ini juga kita akan segera memasuki bulan Ramadhan,” ucap Mo Mahdum.

Sumber : Elshinta.Com

21/01/2025 22:41
BRIN sebut tidak satupun negara bisa paksa Indonesia terima pengungsi

“Saya pikir Indonesia harus punya ‘positioning’. Indonesia bukan peratifikasi konvensi pengungsi dan protokolnya sehingga tidak ada satu pun negara bisa mendorong untuk memasukkan pengungsi ke Indonesia,”

Yogyakarta (ANTARA) – Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Dr Tri Nuke Pudjiastuti menegaskan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia yang memiliki kewenangan untuk memaksa Indonesia menerima pengungsi.

Nuke di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Selasa, menegaskan hal itu mengingat posisi Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

“Saya pikir Indonesia harus punya ‘positioning’. Indonesia bukan peratifikasi konvensi pengungsi dan protokolnya sehingga tidak ada satu pun negara bisa mendorong untuk memasukkan pengungsi ke Indonesia,” ujar dia.

Pernyataan itu disampaikan Nuke menanggapi munculnya wacana relokasi besar-besaran pengungsi Palestina ke berbagai negara, termasuk Indonesia di tengah rencana kunjungan utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff ke Gaza, sebagaimana diwartakan media AS, NBC News, Sabtu.

Nuke menilai upaya relokasi pengungsi Palestina ke Indonesia tanpa persetujuan menunjukkan ketidakhormatan terhadap posisi hukum dan kedaulatan Indonesia.

Pasal 17 dalam Konvensi 1951 menyebutkan negara yang meratifikasi perjanjian wajib memberi pekerjaan ke pengungsi, sedangkan pasal 21 menyebutkan negara yang meratifikasi harus memberi rumah atau akomodasi ke para pengungsi.

“Kalau sampai memasukkan pengungsi ke Indonesia, itu artinya mereka tidak menghormati posisi dari negara yang mana kita tidak meratifikasi konvensi itu. Ya, tentu kita tidak ingin itu terjadi,” ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri membantah isu mengenai pemindahan warga Gaza dengan menyatakan pemerintah Republik Indonesia tidak pernah memiliki rencana untuk merelokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia.

“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” kata Kementerian Luar Negeri melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Adapun sebelumnya media AS, NBC News, Sabtu (18/1), melaporkan bahwa seorang pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan AS menyatakan bahwa utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan implementasi gencatan senjata.

Sembari memastikan penegakan tahap pertama kesepakatan gencatan senjata dan pembahasan tahap selanjutnya, Trump dan timnya juga memperhatikan pentingnya solusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik di Gaza, termasuk terkait nasib dua juta warga Palestina di Gaza.

“Indonesia, misalnya, menjadi salah satu tempat yang dibahas sebagai tujuan (relokasi) sebagian dari (warga Gaza),” demikian petikan laporan NBC tersebut, mengutip sang pejabat transisi.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

21/01/2025 21:18
Dianggap Pengusiran dari Palestina, Kemlu Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk memindahkan 2 juta warga Gaza ke Indonesia.

Dalam pernyataan resminya, Kemlu RI menegaskan upaya semacam itu justru mempertahankan pendudukan ilegal Israel di Palestina.

Selain itu, upaya tersebut juga dianggap sebagai wujud pengusiran warga Gaza dari Palestina.

“Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima.”

“Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza,” demikian pernyataan resmi Kemlu RI, dikutip pada Selasa (21/1/2025).

Kemlu RI menegaskan gencatan senjata yang sudah disepakati antara Israel dan Hamas di Gaza harus menjadi momentum negosiasi dari kedua negara.

“Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati,” tegas Kemlu RI.

MUI juga Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Indonesia

Senada dengan Kemlu RI, penolakan serupa juga diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas menganggap rencana Trump tidak layak didukung karena adanya dugaan, hal itu hanya demi melemahkan kekuatan kelompok militan Palestina, Hamas.

Dia mengatakan, jika warga Gaza memang dipindahkan, maka personel yang akan direkrut Hamas bakal berkurang.

Anwar menilai rencana Trump itu demi mempermudah AS dan Israel untuk mengontrol perlawananan di Palestina.

“Pertanyaannya, apakah rencana Trump itu layak untuk didukung atau tidak? Saya rasa tidak. Karena di balik rencana tersebut ada bau anyir yang tidak bisa diterima.”

“Karena dalam rencana tersebut tersirat maksud pertama, yaitu untuk melemahkan kekuatan Hamas dan kelompok perlawanan lainnya karena dengan berkurangnya jumlah penduduk Gaza, maka tentu jumlah personel yang bisa direkrut oleh kelompok-kelompok perlawan terhadap pendudukan Israel, tentu akan berkurang,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025).

Anwar juga menganggap wacana pemindahan warga Gaza ke negara lain seperti Indonesia hanya demi mempermudah Israel untuk mencaplok Palestina.

Pasalnya, sambung Anwar, jika warga Gaza kembali ke Palestina setelah dipindahkan, maka justru itu menjadi ancaman bagi negara Zionis.

“Dengan kosongnya daerah Gaza, maka Israel akan semakin bersemangat untuk mewujudkan negara Israel raya yang mereka idam-idamkan karena wilayah negara Palestina sudah bisa mereka kuasai,” tegas Anwar.

Kepada pemerintah Indonesia, Anwar meminta agar rencana Trump tersebut tidak usah digubris.

Dia mengatakan rencana Trump dengan memindahkan warga Gaza ke Indonesia hanyalah demi memperkuat Israel dan mengorbankan kemerdekaan Palestina.

“Untuk itu, kita berharap agar pemerintah Indonesia jangan meladeni rencana Trump tersebut karena dibalik topeng kemanusiaan yang dia pergunakan ada rencana buruk yang tidak bisa kita terima yaitu memperkuat dan memperluas negara Israel serta mengorbankan kemerdekaan dan kepentingan rakyat Palestina,” pungkasnya.

Trump Berdalih untuk Rekonstruksi Jalur Gaza

Sebelumnya, Trump disebut tengah mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian warga Gaza ke Indonesia.

Dikutip dari NBC, dalih rencana Trump tersebut demi terwujudnya upaya rekonstruksi Jalur Gaza usai agresi Israel berakhir.

Hanya saja, menurut pejabat transisi Trump, rencana itu belum jelas lantaran belum adanya ketersediaan dari warga Gaza untuk dipindah.

“Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas,” demikian laporan dari pejabat transisi Trump, Senin (20/1/2025).

Di sisi lain, wacana itu pertama kali disampaikan pada Sabtu (18/1/2025), atau sehari sebelum gencatan Israel-Hamas berlaku di Jalur Gaza.

Wacana yang dilontarkan Trump itu pun dianggap tidak realistis serta tidak jelas.

“Jika kami tidak membantu warga Gaza, jika kami tidak membuat hidup mereka lebih baik, jika kami tidak memberi mereka secercah harapan, akan ada pemberontakan,” kata pejabat tersebut.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

21/01/2025 20:56