Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Ditangkap, Paulus Tannos Ngaku Punya Paspor Diplomat Guinea-Bissau

    Ditangkap, Paulus Tannos Ngaku Punya Paspor Diplomat Guinea-Bissau

    Jakarta

    Paulus Tannos, buronan kasus korupsi e-KTP, ditangkap KPK di Singapura. Tannos mengaku punya paspor diplomat saat ditangkap.

    Dikutip Straits Times, Jumat (24/1/2024), melalui pengacaranya, Paulus Tannos mengaku memiliki paspor diplomatik dari negara Afrika Barat, Guinea-Bissau. Pengakuan Tannos dibantah Penasihat Negara sehingga tidak memberikan Paulus kekebalan diplomatik karena tidak terakreditasi Kementerian Luar Negeri (MFA) Singapura.

    “Berdasarkan pemeriksaan kami dengan Kementerian Luar Negeri, pada ketiga nama buronan. Ia tidak memiliki status diplomatik saat ini,” demikian bunyi bantahan Penasihat Negara Singapura.

    Lembaga anti-korupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) mengatakan penangkapan terhadap Tannos dilakukan setelah adanya permintaan dari Indonesia. Kini pihaknya tengah menunggu pengajuan permintaan ekstradisi resmi oleh pihak berwenang Indonesia.

    “Singapura berkomitmen untuk terus bekerja sama erat dengan Indonesia dalam kasus ini, sesuai dengan proses hukum dan aturan hukum,” ucap CPIB.

    Tannos masuk dalam daftar buronan Indonesia sejak 19 Oktober 2021. Saat ini Tannos ditahan sementara di KBRI Singapura.

    Diketahui, Paulus Tannos adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra. Ia telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP sejak 2019.

    Selain Paulus, ada tiga orang lainnya yang juga diumumkan sebagai tersangka saat itu. Mereka ialah:

    Miryam, Isnu dan Husni telah diadili dan dijatuhi hukuman penjara. Sementara, Paulus Tannos menjadi buron hingga akhirnya ditangkap di Singapura.

    Dalam pengejaran KPK, Paulus ternyata sempat berganti nama menjadi Tjhin Thian Po dan berganti kewarganegaraan untuk mengelabui penyidik. KPK pun memutuskan memasukkan nama Paulus Tannos ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.

    Perusahaan yang dipimpin Paulus, PT Sandipala Arthaputra, bertanggungjawab atas pembuatan hingga distribusi blangko e-KTP. Sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos melakukan kongkalikong dengan melakukan pertemuan untuk menghasilkan peraturan yang bersifat teknis. Kongkalikong itu diduga terjadi sebelum proyek dilelang.

    “Tersangka PLS (Paulus Tannos) juga diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johanes Marliem, dan tersangka ISE (Isnu Edhi Wijaya) untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri,” kata Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang.

    Karena korupsi ini, perusahaan Paulus Tannos diperkaya Rp 145 miliar dari proyek e-KTP. Setelah bertahun-tahun pengejaran, KPK akhirnya menciduk Paulus Tannos di Singapura. Kini KPK tengah melengkapi dokumen-dokumen guna ekstradisiPaulusTannos.

    (idn/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menlu Baru AS Pilihan Donald Trump Telepon Sugiono, Bahas Rekonstruksi Gaza Pasca-Konflik – Halaman all

    Menlu Baru AS Pilihan Donald Trump Telepon Sugiono, Bahas Rekonstruksi Gaza Pasca-Konflik – Halaman all

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono berbincang melalui saluran telepon dengan Menlu baru pilihan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Marco Rubio.

    Tayang: Jumat, 24 Januari 2025 21:12 WIB

    Dok Kemlu RI

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertelepon dengan Menlu baru pilihan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Marco Rubio di sela – sela Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Rabu 22 Januari 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono berbincang melalui saluran telepon dengan Menlu baru pilihan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Marco Rubio di sela-sela Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Rabu 22 Januari 2025.

    Dalam sambungan telepon itu, Sugiono mengawali percakapan dengan mengucapkan selamat kepada Rubio yang dilantik sebagai Menlu AS ke-72 pada 21 Januari 2025. 

    Kedua Menlu kemudian membahas soal kesepakatan penguatan kemitraan strategis komprehensif untuk keamanan dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik.

    Sugiono juga menyatakan komitmen Indonesia mempromosikan hubungan bilateral dengan AS, utamanya di bidang perdagangan dan investasi.

    Selain penguatan kemitraan, kedua Menlu juga bertukar pendapat soal isu di kawasan Timur Tengah dan global.

    Termasuk, penciptaan perdamaian dan rekonstruksi atau pembangunan kembali Gaza yang luluh lantah akibat konflik Israel-Hamas.

    Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Tammy Bruce, mengatakan kedua Menlu juga membahas pentingnya pertukaran pandangan tentang keamanan maritim di Laut Cina Selatan. 

    Rubio dan Sugiono, kata Tommy, juga membicarakan soal rekonstruksi Gaza pasca-konflik.

    Kemlu AS menyambut baik kesediaan Indonesia yang mau terlibat dalam perdamaian Timur Tengah dan upaya rekonstruksi.

    “Menteri Rubio menyambut baik kesediaan Indonesia untuk terlibat dalam perdamaian Timur Tengah dan rekonstruksi pasca-konflik,” kata Jubir Kemlu AS dalam pernyataan persnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Daftar agenda kunjungan Presiden Prabowo ke India dalam 4 hari

    Daftar agenda kunjungan Presiden Prabowo ke India dalam 4 hari

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke India selama 4 hari, yakni pada 23-26 Januari 2025.

    Prabowo telah tiba di ibukota India, New Delhi, pada Kamis (23/1) pukul 21:15 waktu setempat, demikian keterangan di laman resmi Kementerian Luar Negeri India yang dikutip di Jakarta pada Jumat.

    Presiden RI dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar di Hotel Taj Mahal pada Jumat (24/1).

    Lalu pada Sabtu (25/1), Presiden dijadwalkan menghadiri resepsi penerimaan tamu negara yang digelar Pemerintah India di Rashtrapati Bhavan, yakni kediaman resmi Presiden India di New Delhi pada pukul 10:00 waktu setempat.

    Kemudian pada pukul 10:30, Prabowo akan ikut melaksanakan peletakan karangan bunga di taman peringatan Rajghat, yang didedikasikan untuk Mahatma Gandhi.

    Selanjutnya pada pukul 12:00, Presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hyderabad House, yang merupakan Wisma Negara Perdana Menteri India.

    Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pertukaran nota kesepahaman (MoU) dan penyampaian pernyataan pers pada pukul 13:00.

    Kemudian pada hari yang sama pukul 16:00, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Wakil Presiden India Jagdeep Dhankhar di Hotel Taj Mahal, yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral bersama Presiden India Droupadi Murmu pada pukul 19:00 di Rashtrapati Bhavan.

    Pada Minggu (26/1) pukul 10:30, Prabowo akan hadir sebagai tamu kehormatan utama untuk menyaksikan Parade Hari Republik India, yang disusul dengan menghadiri resepsi informal yang diadakan oleh Presiden India di Rashtrapati Bhavan pada pukul 15:50.

    Lalu pada Minggu sore, Presiden Prabowo dijadwalkan bertolak dari India untuk kembali ke Indonesia.

    Dalam pernyataannya di Ruang VVIP Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis sore (23/1) jelang keberangkatan ke India, Prabowo menegaskan India merupakan mitra penting bagi Indonesia, sebagai salah satu negara sahabat yang memiliki peran historis dan strategis bagi Indonesia.

    “India adalah negara yang sangat penting bagi Indonesia, negara sahabat, salah satu negara yang paling mendukung perjuangan kemerdekaan kita. Mereka lebih dulu merdeka tahun 1947, dan setelah itu mereka terus mendukung perjuangan kemerdekaan kita, kita masih melakukan perang kemerdekaan sampai tahun 1949,” kata dia.

    India, jelas Prabowo, merupakan salah satu negara yang paling mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa itu. “Kita masih melakukan perang kemerdekaan sampai tahun 49 dan mereka waktu itu mengirim bantuan obat-obatan, bantuan keuangan dan sebagainya, mendukung perjuangan kemerdekaan kita. Jadi bagi kita India adalah negara sahabat dan mitra yang sangat penting,” ucapnya.

    Pada Perayaan Ke-76 Hari Republik India, Indonesia turut berpartisipasi dengan mengirimkan kontingen pasukan dari TNI berjumlah 352 orang yang terdiri dari pasukan defile dan drumben. Kontingen Indonesia berada di urutan ke-3 dalam defile setelah pasukan pembuka dan veteran.

    Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
    Editor: Bayu Prasetyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian HAM Bentuk Tim Antisipasi Dampak Kebijakan Trump Deportasi Massal Imigran

    Kementerian HAM Bentuk Tim Antisipasi Dampak Kebijakan Trump Deportasi Massal Imigran

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemham) membentuk tim sebagai langkah antisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait deportasi massal imigran bermasalah dari Amerika Serikat.

    Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa tim ini nantinya akan membantu Kementerian Luar Negeri RI dan bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi agar memastikan perlindungan terhadap WNI yang bisa saja terkena dampak kebijakan tersebut.

    “Keputusan politik Presiden AS Donald Trump ini harus kita antisipasi lebih awal karena bukan tidak mungkin akan ada WNI kita yang terkena [deportasi],” ujarnya dalam rilisnya, Jumat (24/1/2025).

    Pigai melanjutkan bahwa saat kampanye Pilpres AS, pemerintah Indonesia sudah mendapatkan informasi ada WNI yang mulai resah terutama yang surat-surat keimigrasiannya bermasalah.

    Sehingga upaya membentuk tim khusus ini demi meredam keresahan dari setiap WNI yang berada di tanah negeri paman Sam itu.

    “Jadi kami sudah bentuk tim namanya Tim Perlindungan Warga Negara melalui Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan yang nanti bisa ikut membantu Kemenlu dan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi juga,” imbuhnya.

    Natalius menjelaskan terdapat cukup banyak WNI yang tinggal di Amerika Serikat dengan status kependudukan bermasalah.

    “Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis, atau menggunakan modus pencari suaka politik tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang  terkait WNI kita juga. Jadi kami ingin memastikan sebelum ini terjadi kita antisipasi lebih awal,” pungkas Pigai.

    Untuk Diketahui Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan janji kampanye politiknya untuk melakukan deportasi yang disebut Trump sebagai yang terbesar dalam sejarah.

    Sehari sebelum acara pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat, dihadapan ribuan pendukungnya di Washington pada Minggu (19/1/2025). Trump mengaku akan memberlakukan pengetatan sektor imigrasi pada hari pertama dia berkantor.

  • Wamenlu Anis Matta Kumpulkan NGO untuk Koordinasi Bantuan ke Palestina

    Wamenlu Anis Matta Kumpulkan NGO untuk Koordinasi Bantuan ke Palestina

    Jakarta: Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta melakukan pertemuan dengan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga kemanusiaan Indonesia yang fokus menyalurkan bantuan ke Palestina. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas bantuan, serta memastikan dukungan Indonesia membawa dampak yang signifikan.

    “Alhamdulillah, kemarin saya berkesempatan berdialog dengan hampir semua NGO dan organisasi kemanusiaan Indonesia yang mengurusi bantuan ke Palestina,” ujar Anis Matta melalui akun media sosialnya, Kamis, 23 Januari 2025.

    Dalam pertemuan tersebut, Anis Matta menegaskan komitmen Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk membantu mengoordinasikan bantuan. Koordinasi ini diharapkan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan akuntabilitas. 

    Baca juga: Indonesia Bantah Rencana Relokasi Warga Gaza ke NKRI oleh Pejabat Trump

    “Saya menegaskan komitmen Kemlu untuk membantu mengoordinasikan bantuan tersebut agar membawa dampak signifikan sesuai dengan ukuran negara Indonesia, efektif, tidak tumpang-tindih, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para dermawan,” jelasnya.
    Koordinasi dengan Negara Tetangga Palestina
    Sebagai bagian dari upaya koordinasi, Kemlu juga akan memaksimalkan peran Indonesia di tingkat internasional, termasuk bekerja sama dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Palestina, seperti Mesir dan Yordania.

    “Dengan bergerak bersama Kemlu, sebagai wujud kehadiran negara Indonesia, koordinasi dengan negara-negara yang berbatasan dengan Palestina, yakni Mesir dan Jordan, akan dapat berjalan lancar,” tambah Anis.
    Momentum Perjuangan Kemerdekaan Palestina
    Dalam kesempatan tersebut, Anis Matta juga menekankan pentingnya memanfaatkan gencatan senjata yang tengah berlangsung sebagai momentum perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.

    “Gencatan senjata ini harus digunakan untuk membangun momentum perjuangan kemerdekaan Palestina. Pemerintah RI akan melakukan semua dalam kuasanya untuk mendukung upaya tersebut, secara diplomasi, politik, dan bantuan kemanusiaan,” tegasnya.

    Pertemuan ini menjadi langkah strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat dukungan terhadap Palestina di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung. Dengan sinergi antara pemerintah dan NGO, Indonesia berharap bantuan yang diberikan dapat semakin terarah dan berdampak nyata.

    Jakarta: Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta melakukan pertemuan dengan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga kemanusiaan Indonesia yang fokus menyalurkan bantuan ke Palestina. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas bantuan, serta memastikan dukungan Indonesia membawa dampak yang signifikan.
     
    “Alhamdulillah, kemarin saya berkesempatan berdialog dengan hampir semua NGO dan organisasi kemanusiaan Indonesia yang mengurusi bantuan ke Palestina,” ujar Anis Matta melalui akun media sosialnya, Kamis, 23 Januari 2025.
     
    Dalam pertemuan tersebut, Anis Matta menegaskan komitmen Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk membantu mengoordinasikan bantuan. Koordinasi ini diharapkan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan akuntabilitas. 

    Baca juga: Indonesia Bantah Rencana Relokasi Warga Gaza ke NKRI oleh Pejabat Trump
     
    “Saya menegaskan komitmen Kemlu untuk membantu mengoordinasikan bantuan tersebut agar membawa dampak signifikan sesuai dengan ukuran negara Indonesia, efektif, tidak tumpang-tindih, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para dermawan,” jelasnya.

    Koordinasi dengan Negara Tetangga Palestina

    Sebagai bagian dari upaya koordinasi, Kemlu juga akan memaksimalkan peran Indonesia di tingkat internasional, termasuk bekerja sama dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Palestina, seperti Mesir dan Yordania.
     
    “Dengan bergerak bersama Kemlu, sebagai wujud kehadiran negara Indonesia, koordinasi dengan negara-negara yang berbatasan dengan Palestina, yakni Mesir dan Jordan, akan dapat berjalan lancar,” tambah Anis.

    Momentum Perjuangan Kemerdekaan Palestina

    Dalam kesempatan tersebut, Anis Matta juga menekankan pentingnya memanfaatkan gencatan senjata yang tengah berlangsung sebagai momentum perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.
     
    “Gencatan senjata ini harus digunakan untuk membangun momentum perjuangan kemerdekaan Palestina. Pemerintah RI akan melakukan semua dalam kuasanya untuk mendukung upaya tersebut, secara diplomasi, politik, dan bantuan kemanusiaan,” tegasnya.
     
    Pertemuan ini menjadi langkah strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat dukungan terhadap Palestina di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung. Dengan sinergi antara pemerintah dan NGO, Indonesia berharap bantuan yang diberikan dapat semakin terarah dan berdampak nyata.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Prabowo kunjungi India sebagai tamu kehormatan Hari Republik

    Prabowo kunjungi India sebagai tamu kehormatan Hari Republik

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto berangkat ke India, Kamis sore, sebagai tamu kehormatan sekaligus dalam rangka memperkuat kemitraan komprehensif strategis kedua negara yang dibentuk sejak 2018.

    Dalam keterangannya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden mengatakan bahwa kunjungan tersebut untuk menyelesaikan sejumlah nota kesepahaman kerja sama kedua negara.

    “Pada hari ini, sebentar lagi, saya akan berangkat melakukan kunjungan kerja ke India, ke New Delhi, atas undangan dari pemerintah India,” ujar Presiden.

    Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa MoU tersebut meliputi bidang kesehatan, pertukaran program kebudayaan, masalah keamanan, keselamatan maritim, serta pengembangan teknologi dan digital.

    Kepala Negara bertolak dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 17.15 WIB dan direncanakan mendarat di Pangkalan Udara Palam, New Delhi.

    Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas direncanakan akan berada di India mulai 24 hingga 26 Januari 2025.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju India adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta sejumlah pejabat terkait yang sudah terlebih dahulu tiba di India.

    Tampak melepas keberangkatan Presiden, antara lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Sekretaris Negara Hadi Prasetyo, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan Panglima TNI Jendral Agus Subianto.

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menginformasikan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India pada tanggal 24–26 Januari 2025 atas undangan Perdana Menteri Narendra Modi.

    Kunjungan ini bertepatan dengan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-India dan bertujuan memperkuat Kemitraan Komprehensif Strategis yang dibentuk sejak 2018.

    Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri upacara penyambutan oleh Presiden India di Rashtrapati Bhavan, melakukan pertemuan bilateral dengan PM Modi, serta menyaksikan pertukaran nota kesepahaman di berbagai sektor, termasuk maritim, keamanan, dan pendidikan.

    Sebagai chief guest pada perayaan Hari Ke-76 Republik India, Presiden juga akan menyaksikan partisipasi 352 personel militer Indonesia dalam parade kenegaraan. Kunjungan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama strategis di bidang ekonomi, pertahanan, dan maritim.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trump Selamatkan TikTok, Orang China Ngamuk Bilang Begini

    Trump Selamatkan TikTok, Orang China Ngamuk Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Warga China agaknya kurang senang dengan rencana Presiden Donald Trump yang ingin mengambil 50% saham TikTok usai menyelamatkan aplikasi tersebut dari pemblokiran di Amerika Serikat (AS).

    Kementerian Luar Negeri China mengatakan operasi dan akuisisi harus ditentukan sendiri oleh perusahaan dan sejalan dengan hukum China.

    “AS harus mendengarkan suara dan menyediakan lingkungan bisnis yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan dari semua negara,”kata juru bicara Guo Jiakun, dikutip dari CNN International, Kamis (23/1/2025).

    Beberapa jam setelah pelantikannya pada Senin (20/1) pekan ini, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menunda selama 75 hari pemberlakuan undang-undang kontroversial, yang mengharuskan TikTok dilarang di AS, kecuali jika mereka menjual kepada pembeli dari Amerika atau salah satu sekutunya.

    Trump dalam beberapa hari terakhir menyatakan bahwa ia terbuka terhadap perusahaan AS yang membeli setengah saham TikTok dan menjalankannya sebagai perusahaan patungan 50-50 dengan pemiliknya saat ini yang berasal dari China, ByteDance.

    Usaha patungan yang melibatkan perusahaan AS dengan 50 persen saham di TikTok akan melunakkan aturan hukum, yang mengharuskan TikTok diblokir di AS kecuali jika ByteDance menjual kepada pembeli dari Amerika atau salah satu sekutunya. Meskipun masih belum jelas apakah parlemen AS atau TikTok akan menerimanya.

    Reaksi keras di China

    Di media sosial China, saran Trump untuk menguasai 50% saham TikTok itu banyak dihujat.

    Puluhan juta pengguna di platform media sosial Weibo melancarkan aksi protes dengan melabeli aksi Trump sebagai “perampokan” yang dilakukan oleh pemerintah AS.

    “Apple dan Tesla juga harus menyerahkan 50% saham mereka kepada perusahaan-perusahaan China,” kata salah satu komentar dengan ribuan like.

    “Kami membutuhkan 50% kendali atas Nvidia!” kata netizen lain, mengacu pada pembuat chip AS.

    “China tidak akan membiarkan ByteDance berlutut,” komentar lainnya, mengacu pada perusahaan induk TikTok.

    “Perampokan tidak berubah sifatnya hanya karena berubah dari 100% menjadi 50%,” tambah komentar itu.

    (fab/fab)

  • Wamenlu pastikan tidak pernah ada wacana relokasi warga di Gaza

    Wamenlu pastikan tidak pernah ada wacana relokasi warga di Gaza

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta melayani permintaan wawancara wartawan selepas sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu (22/1/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

    Wamenlu pastikan tidak pernah ada wacana relokasi warga di Gaza
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 07:30 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta memastikan tidak pernah ada pembicaraan yang membahas wacana relokasi rakyat Palestina di Gaza ke Indonesia.

    Dia kembali menekankan tak pernah ada sama sekali pembicaraan relokasi, meskipun wacana itu sempat diberitakan oleh salah satu media yang berpusat di Amerika Serikat pada akhir pekan lalu.

    Jika wacana itu kemudian muncul dan disampaikan resmi oleh pihak tertentu, Wamenlu saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Rabu, menyatakan aktivitas pemulihan yang saat ini berjalan di Gaza bukan alasan untuk relokasi.

    “Pada dasarnya kita tidak bisa menerima relokasi warga Gaza dari Gaza, karena rekonstruksi bukan menjadi alasan untuk melakukan relokasi. Tetapi, pada dasarnya sampai sekarang tidak ada pembicaraan soal itu,” kata Wamenlu menjawab pertanyaan ANTARA saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan selepas sidang kabinet.

    Terkait dukungan untuk rakyat Palestina di Gaza, Anis Matta menyebut pemerintah Indonesia saat ini berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk kembali mengirimkan bantuan.

    “Kami sekarang masih koordinasi teknis terkait dengan penyaluran bantuan kemanusiaan,” kata Wamenlu.

    Namun, Anis belum dapat menyebutkan informasi lebih lanjut mengenai rencana pengiriman bantuan tersebut.

    NBC News, salah satu media yang berpusat di AS, minggu lalu memberitakan salah satu pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan di Amerika Serikat menyatakan Utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan penerapan gencatan senjata.

    Dalam pemberitaan yang sama, Trump dan timnya juga disebut memperhatikan solusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik di Gaza, termasuk terkait nasib 2 juta warga Palestina di Gaza.

    “Indonesia, misalnya, menjadi salah satu tempat yang dibahas sebagai tujuan (relokasi) sebagian dari (warga Gaza),” demikian petikan laporan NBC tersebut mengutip pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan di AS itu.

    Kementerian Luar Negeri RI dalam siaran resminya yang diterbitkan di Jakarta, Selasa (21/1), menyatakan pemerintah Indonesia tidak pernah berencana merelokasi sebagian dari dua 2 penduduk Gaza ke Indonesia.

    “Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” demikian siaran resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

    Kemenlu melanjutkan Pemerintah RI memilih untuk menghindari berbagai spekulasi yang berkembang, dan konsisten pada sikapnya untuk tidak menerima segala bentuk rencana memindahkan rakyat Palestina di Gaza.

    Pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan dalam siaran resmi Kemenlu, berpendapat relokasi itu justru sesuai dengan keinginan Israel yang ingin mengusir rakyat Palestina dari Gaza, dan melanjutkan berbagai aktivitas pendudukan ilegal mereka di wilayah-wilayah Palestina.

    “Indonesia tetap tegas dengan posisi segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” demikian siaran resmi Kementerian Luar Negeri RI.

    Sumber : Antara

  • Seberapa Besar Dampak Mundurnya AS dari Perjanjian Iklim?

    Seberapa Besar Dampak Mundurnya AS dari Perjanjian Iklim?

    Jakarta

    Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris untuk kedua kalinya.

    Dengan meratifikasi Perjanjian Iklim, AS sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar kedua di dunia berkomitmen membatasi pemanasan global pada 2 derajat Celcius. Target ini dicapai melalui dekarbonisasi ekonomi, serta dengan membantu negara-negara miskin melalui pendanaan proyek mitigasi dan adaptasi iklim.

    “Saya segera menarik AS dari tipuan berupa Perjanjian Iklim Paris yang tidak adil dan sepihak,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif di Washington. “Amerika Serikat tidak akan menyabotase industri sendiri, sementara Cina mencemari lingkungan dengan impunitas.”

    Kementerian luar negeri Cina menanggapi dengan menyuarakan kekhawatiran atas penarikan diri AS. Cina bertanggung jawab atas sekitar sepertiga emisi gas rumah kaca dunia. Juru bicara kementerian luar negeri Guo Jiakun mengatakan pihaknya akan secara aktif menanggapi perubahan iklim dan bersama-sama mempromosikan transisi menuju teknologi rendah karbon di dunia.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Drill, baby, drill”

    Dalam pidato pelantikannya, Trump menegaskan janji “drill, baby, drill,” dengan maksud memperluas penambangan cadangan minyak dan gas di AS yang dia klaim sebagai yang “terbesar” di dunia.

    Presiden baru AS juga diyakini akan segera membatalkan sejumlah besar kebijakan iklim utama yang sudah diberlakukan oleh pendahulunya Joe Biden, termasuk sebagian dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi tahun 2022.

    AS sempat keluar dari Perjanjian Iklim Paris pada masa jabatan pertama Trump. Tapi kemudian Biden mencabut keputusan tersebut saat dia menjabat pada tahun 2021.

    Apa dampak kebijakan Trump?

    Penarikan diri AS dari Perjanjian Iklim berpotensi fatal karena menghapus kewajiban negara untuk mengurangi jejak emisi, kata Laura Schfer dari LSM lingkungan dan hak asasi manusia Germanwatch.

    “Dalam dekade krusial untuk aksi iklim, hal ini, tentu saja, sangat disayangkan,” katanya, karena dapat memicu konsekuensi yang lebih luas. “Langkah AS bisa menjadi sinyal bagi negara lain untuk mengurangi komitmen mereka pada mitigasi iklim. Ini dapat mengurangi tekanan pada negara-negara penghasil emisi besar lainnya seperti Cina,” imbuhnya.

    “Emisi yang diproduksi AS memainkan peran besar dalam hal apakah kita akan tetap berada di bawah batas 2 derajat dan 1,5 derajat,” katanya. Para ilmuwan mengatakan bahwa jendela untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5 C dengan cepat tertutup.

    Amerika Serikat mengeluarkan sekitar 11% gas rumah kaca global. Berdasarkan Perjanjian Paris, negara diwajibkan untuk mencatat jumlah emisi dan menyerahkan target pengurangan setiap lima tahun. Target baru pengurangan emisi akan dipresentasikan sebelum awal Februari menjelang konferensi iklim COP30 yang berlangsung di Belem, Brasil, pada bulan November.

    Pemerintahan Presiden Joe Biden sebelumnya mengajukan kontribusi yang ditentukan secara nasional, atau NDC. Di dalamnya, AS berkomitmen untuk mengurangi emisi bersih antara 61 dan 66% pada tahun 2035, dibandingkan dengan tingkat tahun 2005.

    “Menarik diri dari Paris pada dasarnya secara de facto menghapus NDC,” kata David Waskow, direktur Prakarsa Iklim Internasional di World Resources Institute yang berpusat di AS.

    “Yang penting tentang NDC dan apa yang dilakukan pemerintahan Biden adalah menetapkan penanda, poin orientasi, untuk apa yang perlu dilakukan Amerika Serikat terkait perubahan iklim. Jadi, pengurangan tersebut benar-benar memberikan efek sinyal yang jelas, semacam panduan bagi kota-kota dan negara bagian AS,” katanya.

    Trump dan KTT Iklim?

    Meskipun Trump bertindak cepat mengeluarkan AS dari Perjanjian Iklim Paris, perintahnya tersebut harus menunggu satu tahun sebelum resmi. Artinya, AS akan tetap menjadi bagian dari kesepakatan tersebut saat konferensi iklim COP berikutnya.

    Tidak jelas apakah pemerintah di Washington akan menghadiri pertemuan puncak tersebut. Tapi bisa dipastikan, peran AS akan berkurang. Para ahli mengatakan bahwa UE dan penghasil emisi terbesar di dunia, Cina, dapat bersiap untuk memperkuat kepemimpinan mereka dalam KTT Iklim.

    Waskow mengatakan ada harapan untuk perjanjian internasional bahkan tanpa AS.

    Karena bagaimanapun juga, “sebanyak 90% emisi global masih terwakili di dalam perjanjian iklim. Hal ini sangat penting,” tambahnya.

    Didaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jaksa Swiss Selidiki Aduan Terhadap Presiden Israel Terkait Genosida

    Jaksa Swiss Selidiki Aduan Terhadap Presiden Israel Terkait Genosida

    Zurich

    Jaksa Swiss memeriksa beberapa pengaduan terhadap Presiden Israel Isaac Herzog. Herzog dilaporkan sebuah LSM yang menuduhnya melakukan penghasutan terkait genosida di Gaza.

    Dilansir AFP, Kamis (23/1/2025), Kantor Jaksa Agung Swiss (OAG) mengkonfirmasi pihaknya menerima beberapa pengaduan pidana terhadap Herzog. Diketahui, Herzog menghadiri Forum Ekonomi Dunia di resor Davos, Swiss.

    “Pengaduan pidana tersebut sekarang sedang diperiksa sesuai dengan prosedur yang biasa,” kata Kantor Jaksa Agung Swiss dalam email yang dikirim ke AFP.

    Kantor Jaksa Agung Swiss juga telah menghubungi kementerian luar negeri Swiss “untuk memeriksa pertanyaan tentang kekebalan orang yang bersangkutan”. Meski begitu, Kantor Jaksa Agung Swiss tak memberikan rincian tentang pengaduan khusus yang diajukan.

    Kantor berita Swiss Keystone-ATS menjelaskan salah satu pengaduan datang dari sebuah LSM bernama Legal Action Against Genocide. LSM tersebut menyerukan agar Herzog dituntut terkait penghasutan untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    “Atas hasutan untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” pemberitaan Keystone-ATS.

    Herzog dituduh memainkan peran aktif dalam genosida dan kejahatan perang di Gaza. Herzog dianggap menghapus seluruh perbedaan antara penduduk sipil dan kombatan.

    Herzog diketahui sempat berada di Davos pada hari Selasa (21/1) dan mengadakan pertemuan pada hari Rabu (22/1) pagi. Namun tidak jelas apakah hari ini ia masih berada di Swiss.

    Pengaduan serupa juga diajukan terhadapnya ketika Herzog menghadiri pertemuan di Davos setahun yang lalu tetapi Kantor Jaksa Agung Swiss menahan diri untuk tidak membuka penyelidikan saat itu, Keystone-ATS melaporkan.

    (isa/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu