Kementrian Lembaga: Kemlu

Fakta-fakta Kasus Pekerja Migran Indonesia Ditembak Aparat Malaysia Nasional 27 Januari 2025

Fakta-fakta Kasus Pekerja Migran Indonesia Ditembak Aparat Malaysia
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Lima warga negara Indonesia (WNI) berprofesi pekerja migran ditembak di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2024) dini hari.
Penembakan itu dilakukan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), insiden terjadi sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat.
Petugas patroli APMM yang tengah bertugas mendapati kapal berisi lima PMI melintas di perairan tersebut. Dari kejadian itu, satu PMI dilaporkan meninggal dunia, satu dalam kondisi kritis, dan tiga lainnya menderita luka-luka.
Atas insiden tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur akan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia.
Langkah ini dilakukan untuk mendorong penyelidikan atas insiden penembakan yang menimpa lima WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
Tak hanya itu, dalam nota diplomatik tersebut, KBRI menuliskan dugaan penggunaan kekuatan berlebih terhadap PMI oleh APMM.
“Selain nota diplomatik kemungkinan KBRI (mempertimbangkan) penggunaan
excessive use of force
,” kata Judha.
Hal yang sama disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Kementerian mengecam keras tindakan penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh APMM.
“Kami mendesak pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli jika terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan,” tegas Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, Minggu.
Melalui nota diplomatik yang disampaikan, KBRI meminta agar Pemerintah Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden ini, termasuk dugaan
excessive use of force
oleh petugas patroli APMM.
Adapun penembakan tersebut terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.
“Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut,” kata Christina.
Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara satu lainnya berada dalam kondisi kritis.
“Tiga PMI lainnya mengalami luka-luka dan saat ini sedang menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia,” ujar Christina.
Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki sebuah kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal.
Penembakan dilakukan dalam rangka menghentikan kapal setelah diduga terjadi perlawanan dari WNI di kapal tersebut.
“Penembakan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan. Dalam insiden tersebut, 1 WNI meninggal dunia dan beberapa luka-luka. Data para korban masih terus didalami,” kata Judha.
Christina mengungkapkan bahwa para pekerja migran yang menjadi korban penembakan oleh APMM tidak membawa identitas resmi.
Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan proses identifikasi korban penembakan.
“Karena mereka tidak membawa identitas, prosesnya membutuhkan waktu,” kata Christina.
Meskipun demikian, Christina memastikan, pihaknya terus menelusuri identitas korban dengan bantuan kepolisian.
Saat ini, Kementerian berusaha untuk memulangkan para korban selamat yang masih dirawat di rumah sakit.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase Polisi di KBRI Kuala Lumpur untuk memastikan akses kekonsuleran kepada para korban yang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor,” tambah Christina.
Sementara itu, Judha memastikan pihaknya akan membantu dan memudahkan akses kepulangan jenazah dan menjenguk korban yang dirawat di Rumah Sakit.
“Kami juga telah meminta akses kekonsuleran untuk (memulangkan) jenazah dan menemui para korban yang saat ini dirawat di rumah sakit,” tambah Judha.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/01/2025 08:29
Mesir dan Yordania Tolak Ide Trump Relokasi Warga Gaza

Kairo –

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memiliki ide untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Mesir dan Yordania kompak menolak ide Trump.

Dilansir AFP, Senin (27/1/2025), Mesir tegas menolak rencana Trump yang ingin ‘pembersihan’ jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Mesir mendukung penuh masyarakat Gaza untuk menetap di tanah mereka sendiri.

“Dukungan berkelanjutan Mesir terhadap ketabahan rakyat Palestina di tanah mereka,” pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.

Mesir mengkritik keras pengusiran warga Gaza dari tanah mereka. Mesir menolak mentah-mentah segala bentuk pencaplokan tanah Palestina oleh Israel.

“Menolak segala pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut, baik melalui pemukiman atau pencaplokan tanah, atau dengan depopulasi penduduk di tanah tersebut melalui pengungsian, atau mendorong pemindahan atau pengusiran warga Palestina dari tanah mereka, baik untuk sementara atau jangka panjang,” tegasnya.

Hal yang sama juga diutarakan otoritas Yordania. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi tegas menolak pemindahan paksa warga Palestina.

“Penolakan kami terhadap pengungsian warga Palestina adalah tegas dan tidak akan berubah. Yordania adalah untuk warga Yordania dan Palestina adalah untuk warga Palestina,” kata Safadi dalam sebuah pernyataan dilansir AFP.

“Saya katakan kepadanya bahwa saya ingin Anda menerima lebih banyak lagi, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza saat ini dan itu berantakan, benar-benar berantakan,” katanya kepada wartawan di Air Force One.

(isa/isa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/01/2025 06:27
Kemenag: MTQ Internasional di Jakarta Bakal Usung Tema Lingkungan dan Kemanusiaan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Internasional ke-4 di Jakarta pada 28 Januari hingga 2 Februari 2025.

Event itu diikuti 60 peserta dari 38 negara, mengusung tema “Al-Qur’an, Environment, and Humanity for Global Harmony”.

Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Ahmad Zayadi menjelaskan, tema tersebut dipilih untuk menegaskan Al-Qur’an sebagai rujukan lengkap yang tidak hanya mengatur peribadatan, tetapi juga berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup dan kemanusiaan.

“Kami berharap, MTQ Internasional ke-4 ini dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarmanusia, menjaga kelestarian bumi, dan menunjukkan kepada dunia tentang harmoni keberagaman Indonesia,” ujar Zayadi melalui keterangan tertulis, Senin (27/1/2025).

MTQ ini, menurut Zayadi, juga berfungsi sebagai momentum untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama, suku, budaya yang mampu hidup berdampingan secara harmonis.

“Indonesia diharapkan menjadi contoh bagi dunia dalam mengelola keberagaman,” katanya.

Persiapan penyelenggaraan MTQ, kata Zayadi, sudah hampir mencapai 100 persen.

Sebanyak 22 dewan hakim berstandar internasional telah dipastikan hadir, 15 di antaranya berasal dari Indonesia, sementara lainnya dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara.

Sebanyak 38 negara dipastikan berpartisipasi dengan total 60 peserta dari Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika.

Selain kompetisi utama, berbagai kegiatan lainnya akan memeriahkan acara, termasuk seminar Al-Qur’an, pameran kaligrafi internasional, workshop penulisan Al-Qur’an dengan narasumber mancanegara, dan city tour di tiga lokasi.

“Kunjungan akan dilakukan ke Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Unit Percetakan Al-Qur’an, dan Masjid Istiqlal, yang akan menampilkan pameran harmoni di Terowongan Silaturahmi,” ucapnya.

Selain itu, kata Zayadi, MTQ tahun ini mengedepankan digitalisasi dalam berbagai aspek, termasuk tampilan panggung, aplikasi e-Maqra’, dan live streaming.

Jumlah negara peserta meningkat dari 21 negara pada 2015 menjadi 38 negara pada 2025, mencerminkan semakin luasnya daya tarik dan pengaruh MTQ tingkat internasional.

“Pada Desember 2023, delegasi dari 187 negara telah melakukan seleksi secara online. Seleksi itu menghasilkan 60 peserta yang berhasil lulus ke babak grand final,” ungkapnya.

Kemenag menggandeng berbagai pihak dalam penyelenggaraan MTQ Internasional, termasuk Kementerian Luar Negeri.

27/01/2025 01:22
KPK Nilai BI Lembaga Paling Berintegritas Meski Diterpa Kasus CSR

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Bank Indonesia (BI) sebagai institusi yang mencetak skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 tertinggi.

BI meraih skor 86,71 atau yang tertinggi pada kategori lembaga maupun kategori institusi pemerintahan yang lain mulai dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun kabupaten.

Adapun SPI dilakukan setiap tahunnya sebagai apresiasi atas bentuk penghargaan bagi upaya kementerian atau lembaga maupun pemerintahan daerah dalam mendorong penerapan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan kerja masing-masing.

Ketua KPK Setyo Budiyanti dalam sambutannya mengimbau seluruh organisasi mengedepankan peningkatan integritas dalam sasaran kinerjanya.

“Bahkan, tadi disebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan SPI sebagai bagian dari indeks kinerja utama. Jika ini bisa diterapkan di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, saya yakin semuanya akan lebih tenang. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Minggu (26/1/2025).

Menurutnya, SPI ini menjadi penting sebagai tolok ukur integritas dan pendorong perubahan positif di berbagai institusi.

KPK juga berharap keberhasilan yang diraih oleh institusi-institusi ini dapat menjadi inspirasi bagi institusi lainnya untuk meningkatkan implementasi tata kelola yang baik, integritas, dan pencegahan korupsi.

Kasus CSR BI

Adapun, perolehan skor tertinggi SPI oleh BI terjadi di tengah kontroversi kasus dugaan korupsi terkait dengan penyelewengan dana corporate social responsibility (CSR), atau dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Bahkan, kasus itu juga ditangani oleh KPK.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan alasan mengapa angka skor integritas tinggi tapi masih muncul kasus korupsi di lembaga tersebut.

Menurut Pahala, pihaknya memang melakukan pendataan survei penilaian integritas tersebut berdasarkan jawaban dari pihak internal lembaga.

“Tapi, kalau ditanya kita tangkap enggak itu fenomena dalam survei kita, kita tangkap dalam bentuk apakah ada perdagangan pengaruh atau intervensi,” kata Pahala dalam media briefing hasil SPI 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Namun, Pahala mengakui hasil survei penilaian tersebut bisa saja berbeda dengan yang terdata oleh KPK. Hal itu lantaran indikator penilaian tersebut juga berdasarkan pada jawaban pihak internal lembaga.

“Tapi, kenyataannya internal bilang enggak ada, jadi kita sulit juga bilang, kayak apa, hubungan BI yang kasusnya lagi diproses diduga ada perdagangan pengaruh,” ucap Pahala.

Lebih lanjut, Pahala menekankan bahwa setinggi apa pun skor integritas di suatu lembaga, tidak bisa dianggap tidak terjadi korupsi.

“Jadi, jangan dianggap juga kalau SPI ini bisa 100% kalau nilainya tinggi enggak ada korupsi, enggak lah, enggak banget. [Skor] 80-an pun kalau ada [korupsi], ada,” ungkapnya.

Secara rinci, berikut daftar 10 institusi dengan skor SPI terbaik berdasarkan kategorinya.

Kategori Kementerian

– Kementerian Luar Negeri (85,73)

– Kementerian Sekretariat Negara (85,35)

– Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (85,35)

– Kementerian Keuangan (83,36)

– Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (83,35)

– Kementerian Perindustrian (83,03)

– Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (82,36)

– Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (81,96)

– Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (81,81)

– Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (80,33)

Kategori Lembaga

– Bank Indonesia (86,71)

– Sekretariat Kabinet (85)

– Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (84,94)

– Lembaga Administrasi Negara (84,91)

– Otoritas Jasa Keuangan (84,87)

– Badan Tenaga Nuklir Nasional (84,5)

– Badan Standardisasi Nasional (84,49)

– Badan Pusat Statistik (84,31)

– Badan Pengawas Obat dan Makanan (83,98)

– Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (83,9)

Kategori Provinsi

– Provinsi Jawa Tengah (79,4)

– Provinsi Bali (77,97)

– Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (74,6)

– Provinsi Sulawesi Utara (73,98)

– Provinsi Jawa Barat (73,84)

– Provinsi Kalimantan Timur (72,75)

– Provinsi DKI Jakarta (72,5)

– Provinsi Kalimantan Barat (72,37)

– Provinsi Gorontalo (71,79)

– Provinsi Bengkulu (71,76)

Kategori Kabupaten

– Kabupaten Batang (80,49)

– Kabupaten Gunungkidul (80,08)

– Kabupaten Kulon Progo (80,05)

– Kabupaten Natuna (79,96)

– Kabupaten Gianyar (79,87)

– Kabupaten Lingga (79,82)

– Kabupaten Wonosobo (79,36)

– Kabupaten Sukoharjo (79,34)

– Kabupaten Buleleng (79,14)

– Kabupaten Hulu Sungai Selatan (79,06)

Kategori Kota

– Kota Pekalongan (82,25)

⁠- Kota Tegal (80,62)

⁠- Kota Kotamobagu (79,75)

⁠- Kota Yogyakarta (79,39)

⁠- Kota Denpasar (79,02)

⁠- Kota Salatiga (78,94)

⁠- Kota Solok (78,52)

⁠- Kota Tebing Tinggi (78,48)

⁠- Kota Magelang (78,21)

⁠- Kota Padang Panjang (78,03)

26/01/2025 22:42
Indonesia Jadi Tuan Rumah MTQ Internasional ke-4 Tahun 2025, Diikuti 38 Negara Eropa hingga Amerika – Page 3

Menurut Zayadi, tema tersebut untuk menegaskan bahwa Al-Quran sebagai rujukan lengkap yang tidak hanya mengatur peribadatan, tetapi juga berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup dan kemanusiaan.

“Kami berharap, MTQ Internasional ke-4 ini dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarmanusia, menjaga kelestarian bumi, dan menunjukkan kepada dunia tentang harmoni keberagaman Indonesia,” kata dia.

Zayadi menerangkan, MTQ juga berfungsi sebagai momentum untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama, suku, dan budaya yang mampu hidup berdampingan secara harmonis.

“Indonesia diharapkan menjadi contoh bagi dunia dalam mengelola keberagaman,” ucap dia.

Selain kompetisi utama, lanjut Zayadi, berbagai kegiatan lainnya akan memeriahkan acara tersebut, termasuk seminar Al-Qur’an, pameran kaligrafi internasional, workshop penulisan Al-Qur’an dengan narasumber mancanegara, dan city tour di tiga lokasi.

“Kunjungan akan dilakukan ke Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Unit Percetakan Al-Quran, dan Masjid Istiqlal, yang akan menampilkan pameran harmoni di Terowongan Silaturahmi,” jelas dia.

Sementara itu, Kasubdit Lembaga Tilawah dan Musabaqah Al-Qur’an Rijal Ahmad Rangkuty menambahkan, Kemenag menggandeng berbagai pihak dalam penyelenggaraan MTQ Internasional, termasuk Kementerian Luar Negeri.

“Kami berkomitmen menampilkan kapasitas dan kapabilitas terbaik. Komunikasi dengan peserta dan dewan juri internasional pun terus diperkuat agar pelaksanaan MTQ berjalan optimal,” tandas Rijal.

26/01/2025 20:45
Buntut 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia, Kemenlu Bakal Kirim Nota Diplomatik Nasional 26 Januari 2025

Buntut 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia, Kemenlu Bakal Kirim Nota Diplomatik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur akan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia.
Langkah ini dilakukan untuk mendorong penyelidikan atas insiden penembakan yang menimpa lima Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
“KBRI akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan
excessive use of force
,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI, Judha Nugraha, kepada
Kompas.com
, Minggu (26/1/2025).
Melalui nota diplomatik yang disampaikan, KBRI meminta agar Pemerintah Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden ini, termasuk dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (
excessive use of force
) oleh petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (
APMM
).
“Kami juga telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban yang saat ini dirawat di rumah sakit,” tambah Judha.
Dia menyampaikan bahwa insiden penembakan tersebut dilakukan oleh APMM terjadi pada 24 Januari 2025.
“Berdasarkan komunikasi KBRI dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM), kami mendapatkan konfirmasi bahwa penembakan terjadi terhadap WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal,” ujarnya.
“Penembakan dilakukan dengan alasan bahwa WNI tersebut melakukan perlawanan,” tambah dia.
Insiden itu menyebabkan satu WNI meninggal dunia, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka.
Saat ini, data para korban masih terus didalami oleh pihak KBRI dan otoritas Malaysia.
Kemenlu dan
KBRI Kuala Lumpur
menegaskan akan terus memantau penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia.
Pihaknya juga berkomitmen memberikan bantuan kekonsuleran kepada para korban, termasuk pendampingan kepada keluarga korban meninggal dunia.
“Kami berupaya memastikan bahwa hak-hak WNI terlindungi dan proses investigasi dilakukan secara adil, transparan, serta bertanggung jawab,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/01/2025 20:28
Kemlu Pantau Kasus 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia Nasional 26 Januari 2025

Kemlu Pantau Kasus 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Luar Negeri RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur tengah memonitor insiden penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat
Malaysia
yang terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI)
Kemenlu RI
, Judha Nugraha, mengonfirmasi bahwa insiden tersebut terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, dan melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).
“Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur telah memonitor informasi mengenai insiden penembakan terhadap WNI di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia,” kata Judha kepada
Kompas.com
, Minggu (26/1/2025).
“WNI diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal,” tambahnya.
Judha mengatakan bahwa alasan penembakan itu adalah karena WNI melakukan perlawanan.
“Penembakan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan,” tambahnya.
Dalam insiden tersebut, satu WNI meninggal dunia, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka.
Saat ini, Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur masih mendalami data para korban.
Atas insiden ini, KBRI telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah korban serta menemui para korban luka-luka.
“KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force),” tambah Judha.
Kemenlu RI menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini.
“Kami berkomitmen untuk memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara transparan oleh otoritas Malaysia serta memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI yang menjadi korban,” jelasnya.
Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur juga menyatakan akan terus memberikan pendampingan kepada keluarga korban, termasuk memastikan pemulangan jenazah WNI yang meninggal dunia.
Judha memastikan bahwa hak-hak para WNI yang menjadi korban terlindungi, dan penyelidikan dilakukan untuk mengungkap penyebab serta memastikan kejadian serupa tidak terulang.
“Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/01/2025 18:20
Pemerintah Belum Bisa Pastikan Identitas 5 WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia di Selangor – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menegaskan sejauh ini pemerintah masih terus berupaya untuk memastikan identitas lima pekerja migran Indonesia (PMI) unprosedural yang ditembak otoritas maritim Malaysia di Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan kelima PMI itu memang tidak mengantongi identitas saat insiden terjadi.

Diketahui, akibat penembakan tersebut, satu PMI meninggal dunia sementara empat lainnya mengalami luka-luka.

“Nah data-data diri karena mereka memang kebetulan tidak membawa identitas sehingga data-data itu tidak ada,” kata Christina saat jumpa pers di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2025).

“Tapi kami sedang melakukan penelusuran dengan dibantu oleh atase polisi juga untuk mengetahui asal dari mana lalu siapa keluarganya, namanya, bekerja di mana seperti itu,” lanjut dia.

Politikus Partai Golkar tersebut menyatakan, terhadap empat korban yang mengalami luka-luka saat ini tengah menjalani perawatan di dua rumah sakit berbeda di Selangor.

Lanjut dia, dua di antara korban luka daat ini kondisinya kritis.

“Jadi ada beberapa rumah sakit, ada tiga orang di rumah sakit beberapa rumah sakit di daerah Selangor dan satu lagi juga di rumah sakit yang dekat juga dengan tanjung ruh ini, sama masih di Selangor juga,” beber dia.

Terhadap korban meninggal dunia ataupun yang mengalami luka-luka, pemerintah, kata Christina, akan terus memantau agar bisa mendapatkan perawatan yang baik.

“Mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah,” kata dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase Koalisi di KBR Kuala Lumpur untuk menjenguk para korban yang saat ini tengah dirawat di berbagai rumah sakit tadi.

Terakhir, pihaknya kata dia, akan mendorong adanya pertemuan dengan Pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi kemudian hari.

“Termasuk juga bagaimana cara-cara penanganan pekerja migran Indonesia agar bisa dilakukan secara manusiawi terlepas dari status mereka yang unprocedural atau ilegal,” ujar Christina.

Tak hanya itu, pemerintah kata dia, mendesak pemerintahan Malaysia untuk mengambil tindakan tegas terhadap aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang menembak total 5 orang Warga Nergara Indonesia (WNI) tersebut.

Pasalnya, pemerintah Indonesia menduga telah terjadi penggunaan kekuasaan yang berlebihan dilakukan otoritas maritim Malaysia.

“Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force,” kata Christina.

Terpisah, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kemenlu RI Judha Nugraha mengatakan, penembakan terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor pada Jumat (24/1/2025) malam.

“Berdasarkan komunikasi KBRI dengan PDRM didapat konfirmasi bahwa benar pada 24 Januari 2025 telah terjadi penembakan oleh APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia) terhadap WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal,” kata Judha.

Judha menyebut, penembakan dilakukan terhadap lima pekerja migran unprosedural itu diduga karena melakukan perlawanan.

“Dalam insiden tersebut, 1 WNI meninggal dunia dan beberapa luka-luka. Data para korban masih terus didalami,” ucap Judha.

Atas insiden ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka.

Lebih lanjut, Judha juga menduga kalau insiden ini terjadi lantaran adanya penggunaan kekuasaan yang berlebih dilakukan oleh pihak keamanan Malaysia.

“KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force,” ujar dia.

“Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysja dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI,” kata Judha.

Sementara itu, polisi Selangor Malaysia menerima laporan mengenai tiga pria yang diyakini warga negara Indonesia dirawat di rumah sakit Serdang karena mengalami luka tembak.

“Semua pasien mengalami luka tembak di tubuh dan dalam keadaan sadar,” kata Kepala Polisi Selangor Hussein Omar Khan dalam sebuah pernyataan hari ini.

Media Malaysia Freemalaysiatoday pada Minggu (26/1/2025) menulis lima WNI yang berada di dalam perahu menabrak kapal Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) yang sedang melakukan tugas patroli di Tanjung Rhu dini hari kemarin.

Dalam insiden tersebut, anggota MMEA melepaskan beberapa tembakan untuk membela diri.

“Apalagi disebutkan dua tersangka dari kapal, bersenjata parang, menyerang mereka,” kata Hussein.

Satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka dalam insiden penembakan tersebut.

Tiga korban luka dilarikan ke rumah sakit di Serdang.

Sementara satu lainnya ke Rumah Sakit Klang.

Sementara itu, Direktur Maritim Selangor Abdul Muhaimin Salleh, dalam pernyataan terpisah, menginformasikan bahwa MMEA menerima informasi dari masyarakat tentang kapal fiber yang terdampar sekitar 0,4 mil laut barat daya Pulau Carey, kemarin.

“Dua orang yang diduga warga negara Indonesia ditemukan di dalam perahu. Satu orang dipastikan meninggal di tempat kejadian, sementara satu orang lainnya terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Klang untuk menjalani perawatan,” katanya.

26/01/2025 18:17
1 WNI Tewas Ditembak Otoritas Malaysia, Lainnya Terluka

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi bahwa satu warga negara Indonesia atau WNI tewas ditembak oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Selangor, Malaysia.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan peristiwa penembakan itu terjadi di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1/2025). APMM menembak WNI lantaran diduga keluar dari Malaysia menggunakan jalur ilegal.

“Penembakan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan. Dalam insiden tersebut, 1 WNI meninggal dunia dan beberapa luka-luka,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1/2025).

Dia menambahkan, Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur (KL) masih melakukan pendataan terkait dengan data korban dalam peristiwa penembakan itu.

Lebih jauh, kata Judha, KBRI KL saat ini telah mengirimkan nota diplomatik agar bisa mendorong penyelidikan atas insiden dugaan penggunaan kekuatan berlebihan.

“Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI,” tambahnya.

Adapun, KBRI KL juga telah meminta izin akses agar bisa menjenguk jenazah dan menemui korban luka peristiwa penembakan tersebut.

“Atas insiden ini, KBRI telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka,” pungkasnya.

26/01/2025 17:51
Fakta-fakta Sikap Pemerintah soal WNI Ditembak di Malaysia, 1 Tewas dan 4 Luka Berat

Jakarta: Insiden tragis menimpa lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat dini hari, 24 Januari 2025. Lima PMI yang menumpang sebuah kapal menjadi sasaran tembakan, diduga oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).

Akibatnya, satu PMI tewas di tempat, sementara empat lainnya mengalami luka berat, dengan satu korban dalam kondisi kritis.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengonfirmasi peristiwa tersebut dan mengecam tindakan APMM. Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang PMI serta mendoakan kesembuhan bagi korban yang terluka.

“Atas nama Kementerian P2MI, kami menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang PMI akibat insiden ini. Kami juga mendoakan kesembuhan bagi empat PMI lainnya yang saat ini tengah dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia,” ujar Christina di Jakarta, Minggu, 26 Januari 2025.

Berikut tiga fakta terkait insiden ini:

1. Kronologi Kejadian
Insiden bermula ketika patroli APMM mendapati kapal yang membawa lima PMI melintas di perairan Tanjung Rhu. Petugas APMM diduga melepaskan tembakan, yang mengakibatkan seorang PMI meninggal di tempat dan empat lainnya mengalami luka serius. Salah satu korban dilaporkan dalam kondisi kritis.

Baca juga: Karding Minta Tambahan Anggaran Rp1,3 T untuk Pelindungan PMI

2. Kecaman dan Tuntutan Pemerintah Indonesia
Kementerian P2MI mengecam keras tindakan APMM yang dianggap menggunakan kekuatan berlebihan. Christina Aryani mendesak Pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas peristiwa ini.

“Jika terbukti bahwa petugas APMM menggunakan kekuatan berlebihan, maka harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Christina.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian P2MI juga berkomitmen memberikan pendampingan kepada para korban, termasuk bantuan hukum dan upaya pemulangan jenazah PMI yang meninggal dunia.
3. Langkah Koordinasi dan Pencegahan
P2MI bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI dan atase kepolisian di KBRI Kuala Lumpur untuk memastikan hak-hak para korban terlindungi. Christina menambahkan, pihaknya memastikan para korban yang terluka mendapatkan perawatan medis yang memadai, termasuk memberikan dukungan kepada keluarga korban.

Sebagai langkah pencegahan, dialog dengan Pemerintah Malaysia akan didorong untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. “Penanganan pekerja migran, termasuk mereka yang berada dalam kondisi nonprosedural, harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi,” tegas Christina.

Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak PMI. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi para PMI.

“Kami akan terus memastikan keadilan ditegakkan dan hak-hak PMI tetap terjaga,” tegas Christina.

Jakarta: Insiden tragis menimpa lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat dini hari, 24 Januari 2025. Lima PMI yang menumpang sebuah kapal menjadi sasaran tembakan, diduga oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).

Akibatnya, satu PMI tewas di tempat, sementara empat lainnya mengalami luka berat, dengan satu korban dalam kondisi kritis.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengonfirmasi peristiwa tersebut dan mengecam tindakan APMM. Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang PMI serta mendoakan kesembuhan bagi korban yang terluka.

“Atas nama Kementerian P2MI, kami menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang PMI akibat insiden ini. Kami juga mendoakan kesembuhan bagi empat PMI lainnya yang saat ini tengah dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia,” ujar Christina di Jakarta, Minggu, 26 Januari 2025.

Berikut tiga fakta terkait insiden ini:

1. Kronologi Kejadian

Insiden bermula ketika patroli APMM mendapati kapal yang membawa lima PMI melintas di perairan Tanjung Rhu. Petugas APMM diduga melepaskan tembakan, yang mengakibatkan seorang PMI meninggal di tempat dan empat lainnya mengalami luka serius. Salah satu korban dilaporkan dalam kondisi kritis.

Baca juga: Karding Minta Tambahan Anggaran Rp1,3 T untuk Pelindungan PMI

2. Kecaman dan Tuntutan Pemerintah Indonesia

Kementerian P2MI mengecam keras tindakan APMM yang dianggap menggunakan kekuatan berlebihan. Christina Aryani mendesak Pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas peristiwa ini.

“Jika terbukti bahwa petugas APMM menggunakan kekuatan berlebihan, maka harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Christina.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian P2MI juga berkomitmen memberikan pendampingan kepada para korban, termasuk bantuan hukum dan upaya pemulangan jenazah PMI yang meninggal dunia.

3. Langkah Koordinasi dan Pencegahan

P2MI bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI dan atase kepolisian di KBRI Kuala Lumpur untuk memastikan hak-hak para korban terlindungi. Christina menambahkan, pihaknya memastikan para korban yang terluka mendapatkan perawatan medis yang memadai, termasuk memberikan dukungan kepada keluarga korban.

Sebagai langkah pencegahan, dialog dengan Pemerintah Malaysia akan didorong untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. “Penanganan pekerja migran, termasuk mereka yang berada dalam kondisi nonprosedural, harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi,” tegas Christina.

Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak PMI. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi para PMI.

“Kami akan terus memastikan keadilan ditegakkan dan hak-hak PMI tetap terjaga,” tegas Christina.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

26/01/2025 17:36

Kementrian Lembaga: Kemlu

1. Kronologi Kejadian

2. Kecaman dan Tuntutan Pemerintah Indonesia

3. Langkah Koordinasi dan Pencegahan