Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Kemlu RI: Hanya 1 Orang WNI yang Bawa Paspor saat Peristiwa Penembakan Kapal di Selangor Malaysia – Halaman all

    Kemlu RI: Hanya 1 Orang WNI yang Bawa Paspor saat Peristiwa Penembakan Kapal di Selangor Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha mengatakan dari lima orang yang menjadi korban pemberondongan petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya satu orang yang membawa identitas paspor.

    Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

    Mereka diberondong tembakan oleh petugas kapal patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). 

    Penembakan itu membuat seorang WNI tewas, satu kritis, dan tiga WNI alami luka tembak dirawat di rumah sakit Serdang, Selangor.

    “KBRI masih lakukan pendalaman identitas. Hanya satu yang membawa paspor. Yang bawa paspor korban luka,” kata Judha saat dikonfirmasi, Senin (27/1/2025).

    Kemlu RI menyatakan tak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian. Sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan.

    Kronologis kejadian baru datang dari otoritas patroli laut Malaysia. Sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban.

    “Kita tidak ingin berspekulasi tentang kronologis kejadian. Saat ini kan kronologisnya baru dari sisi PDRM atau APMM, kita akan dalami dari sisi para WNI,” kata Judha.

    Adapun KBRI Kuala Lumpur saat ini masih melakukan verifikasi terkait identitas dan asal para WNI yang menjadi korban penembakan petugas patroli laut Negeri Jiran.

    “Masih kami verifikasi ya,” ucapnya. 

    Kemlu RI sudah mengirim nota diplomatik atas peristiwa tersebut. 

    Nota diplomatik ini dikirim untuk mendesak Malaysia menyelidiki kejadian penembakan tersebut, termasuk dugaan tindakan hukum yang menyalahgunakan kekuasaan dari petugas patroli.

    Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur juga terus memonitor penanganan kasus oleh otoritas Malaysia dan memberi bantuan akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban. 

    “Atas insiden ini, KBRI telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka,” kata Judha. 

    Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan, WNI yang jadi korban penembakan merupakan PMI unprosedural atau berangkat tidak sesuai prosedur. Namun aksi penembakan yang dilakukan tidak dibenarkan.

    Atas hal itu, Kementerian P2MI kata Christina mengecam tindakan tersebut dan menduga tindakan penembakan itu sebagai bentuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM.

    Pasalnya menurut dia, jika mendapati adanya pekerja migran unprosedural sebaiknya ditangkap bukan justru diberondong tembakan.

    “Sikap kami, Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia,” kata Christina saat jumpa pers di Kantor Kementrian P2MI, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2025).

     

     

  • Anggota DPR minta Kemenlu-KBRI usut kasus penembakan PMI di Malaysia

    Anggota DPR minta Kemenlu-KBRI usut kasus penembakan PMI di Malaysia

    Jangan sampai, kata dia, insiden penembakan tersebut mengganggu hubungan diplomatik kedua negara yang telah terbangun secara baik

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia untuk menyelidiki kasus dugaan penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI), mengakibatkan satu WNI tewas.

    Dia menilai bahwa hal tersebut merupakan penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM atau Coast Guard Malaysia. Menurut dia, kasus tersebut harus diselidiki secara mendalam dan transparan.

    “Saya ingin memastikan pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus ini dan tidak ada yang ditutupi,” kata Amelia di Jakarta, Senin.

    Jangan sampai, kata dia, insiden penembakan tersebut mengganggu hubungan diplomatik kedua negara yang telah terbangun secara baik.

    Dia pun sangat mengecam peristiwa penembakan tersebut oleh aparat Malaysia, karena masih banyak tindakan alternatif yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa insiden ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu mengimbau agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk melintas melalui jalur resmi guna menghindari risiko serupa.

    “Kami juga mengimbau kepada pemerintah Indonesia, insiden ini menjadi sorotan publik, terutama terkait perlindungan WNI di luar negeri dan memastikan tidak terulangnya tindakan serupa di masa depan,” kata dia.

    Sebelumnya, insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh APMM terjadi pada Jumat (24/1) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia.

    Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • CIA Bilang COVID Lebih Mungkin Berasal dari Lab, Ini Kata China

    CIA Bilang COVID Lebih Mungkin Berasal dari Lab, Ini Kata China

    Jakarta

    Pemerintah China pada hari Senin (27/1) menepis klaim bahwa pandemi COVID-19 berasal dari laboratorium. Hal ini disampaikan setelah badan intelijen Amerika Serikat, CIA mengatakan bahwa mereka yakin virus tersebut memiliki “asal usul terkait penelitian” dan bukan ditularkan oleh hewan.

    “Kesimpulan bahwa kebocoran laboratorium sangat tidak mungkin, dicapai oleh tim ahli gabungan China-WHO berdasarkan kunjungan lapangan ke laboratorium terkait di Wuhan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, dilansir kantor berita AFP, Senin (27/1/2025).

    CIA mengatakan mereka telah mengubah penilaian sebelumnya soal asal-usul COVID-19. Mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan besar virus COVID-19 bocor dari laboratorium di Wuhan, China, sebelum menjadi pandemi global.

    Meski begitu, lembaga tersebut memiliki tingkat ‘keyakinan rendah’ terhadap penilaian barunya. “CIA menilai dengan keyakinan rendah bahwa asal mula pandemi COVID-19 yang terkait penelitian lebih mungkin terjadi daripada asal mula alami berdasarkan laporan yang tersedia,” kata juru bicara CIA dalam sebuah pernyataan, dikutip dari NBC News.

    “CIA terus menilai bahwa skenario pandemi COVID-19 yang terkait penelitian dan asal mula alami tetap masuk akal,” imbuh juru bicara badan intelijen AS tersebut.

    Juru bicara CIA itu menambahkan bahwa pihaknya memiliki “keyakinan rendah terhadap penilaian ini” dan akan terus mengevaluasi setiap laporan intelijen baru atau informasi relevan.

    Selama bertahun-tahun, CIA mengatakan tidak jelas apakah pandemi COVID-19 muncul dari paparan manusia terhadap hewan yang terinfeksi atau dari sebuah kejadian di laboratorium penelitian di China.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • APCS 2025 di Bogor dihadiri pabintal militer dari 28 negara

    APCS 2025 di Bogor dihadiri pabintal militer dari 28 negara

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Simposium se-Asia Pasifik yang membahas pembinaan kesehatan mental prajurit atau Asia Pacific Chaplaincy Symposium (APCS) 2025, yang diselenggarakan TNI Angkatan Laut di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, dihadiri perwira pembina mental (pabintal) militer dari 28 negara.

    Wakil Kepala Staf Angkatan LautLaksamana Madya TNI Erwin S Aldedharma saat membuka APCS 2025, Senin, menyebutkan kegiatan yang berlangsung pada 27-29 Januari ini menjadi wadah para pabintal militer dari berbagai negara untuk saling berbagi pengalaman.

    “Di mana kita dengan keberagaman yang kita miliki merupakan suatu contoh yang bisa menjadi role model bagi negara-negara lain yang mungkin keberagamannya tidak sebanyak negara ini,” jelas Erwin.

    Dengan mengusung tema “Fostering Peace and Unity Through Interfaith Collaboration in The World”, APCS 2025 bertujuan untuk mempromosikan dan memberikan pemahaman akan peran penting pabintal dalam membentuk, memelihara, meningkatkan ketangguhan mental personel Angkatan Laut.

    APCS bukan hanya sebuah forum diskusi, tetapi juga sebuah langkah nyata menuju kolaborasi lintas agama dan lintas budaya dalam menghadapi tantangan global.

    Erwin berharap, dengan semangat kebersamaan dan toleransi, simposium ini dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis.

    Ia menekankan, jajaran TNI AL selain melaksanakan tugas militer juga memiliki tugas diplomasi bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk bisa menjaga perdamaian dunia. Salah satu, bentuk menjaga perdamaian dunia yaitu dengan pembinaan mental dan moril di masing-masing satuan.

    Karena, kata dia, perdamaian dan kesatuan sulit terwujud jika situasi mental atau pun moril dari para pemangku kepentingan kurang stabil.

    “Itu lah pendekatan yang kami lakukan. Semoga apa yang kami lakukan bisa membawa manfaat tidak hanya bagi negara kesatuan RI, tetapi juga untuk seluruh negara di kawasan dan di luar kawasan,” papar Erwin.

    Para peserta APCS 2025 juga akan diajak berkeliling rumah ibadah yang ada di Jakarta pada kegiatan hari kedua, seperti ke Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, dan aneka rumah ibadah lain di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII.

    Erwin berhadap APSC menjadi forum milik bersama, sehingga negara-negara peserta ke depannya juga bisa menjadi tuan rumah setelah dua kali berturut-turut dilaksanakan di Indonesia.

    “Kami menawarkan kepada negara-negara peserta untuk tahun berikutnya menjadi tuan rumah, sehingga forum ini bisa menjadi suatu kegiatan milik bersama yang dilaksanakan secara bergantian oleh negara-negara peserta,” ujarnya.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tegas! Menteri P2MI Minta Kasus Penembakan WNI Dibuka Transparan: Buat Terang Benderang!

    Tegas! Menteri P2MI Minta Kasus Penembakan WNI Dibuka Transparan: Buat Terang Benderang!

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengaku telah meminta kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) agar segera mendorong penegakan hukum yang ada di Malaysia dapat dibuka transparansinya.

    “Jadi terang benderang lah proses ini sehingga jauh lebih baik. Ada 1 orang meninggal. 4 orang dirawat di RS yang berbeda. Kami pun juga langsung bergerak ke keluarga supaya tidak simpang siur dan mereka ada kepastian informasi,” katanya kepada wartawan di Hotel Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025).

    Penyebabnya, dia menekankan bahwa pemerintah belum dapat melakukan kontak langsung dengan korban penembakan yang terjadi di Malaysia.

    Dia mengaku belum diperbolehkan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), untuk melakukan komunikasi dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakkan yang diduga dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025) lalu.

    “Kami baru bisa boleh diakses itu pada Rabu [mendatang]. Kemenlu baru dibukakan akses. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam ini dalam melindungi mereka [WNI],” pungkas Karding.

  • Karding Minta Kemlu Dorong Tranparansi Penegakan Hukum Penembakan WNI di Malaysia

    Karding Minta Kemlu Dorong Tranparansi Penegakan Hukum Penembakan WNI di Malaysia

    loading…

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dapat mendorong transparansi penegakan hukum terkait penembakan warga negara Indonesia (WNI) di Perairan Tanjung Rhu. Foto/Riana Rizkia

    MALAYSIA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dapat mendorong transparansi penegakan hukum terkait penembakan warga negara Indonesia (WNI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia . Salah satu korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) tersebut tewas.

    “Kita juga minta Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini (Malaysia) dibuka transparansinya. Jadi terang benderang proses proses ini, sehingga jauh lebih baik,” kata Karding di Mandarin Oriental Hotel, Malaysia, Senin (27/1/2025).

    Di sisi lain, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kedutaan hingga atase kepolisian setempat untuk mengetahui duduk perkara hingga penembakan tersebut terjadi.

    “Sebagai otoritas pekerja migran, kami setelah mendengar informasi itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak kedutaan, juga atase kepolisian kita yang ada di sini untuk memperjelas koordinasi masalahnya,” katanya.

    “Melakukan koordinasi dengan pihak setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok yang di rumah sakit. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan. Itu juga minta, kita akan berusaha menyiapkan, misalnya tim advokasi. Untuk mendampingi mereka (para korban),” sambungnya.

    Karding pun menegaskan bahwa Kementerian P2MI telah menghubungi keluarga korban yang meninggal maupun selamat akibat insiden tersebut. Diketahui, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menembak 5 WNI pekerja migran unprocedural pada Jumat, 24 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

    Akibat penembakan itu, satu orang meninggal dunia, satu orang mengalami luka kritis, dan tiga lainnya terluka.

    (rca)

  • AS Hengkang dari WHO, Apa Imbasnya Bagi Dunia?

    AS Hengkang dari WHO, Apa Imbasnya Bagi Dunia?

    Jakarta

    Beberapa jam setelah memangku jabatan presiden AS, Donald Trump telah mengisyaratkan bahwa ia ingin menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Langkah ini menurut banyak ahli dapat menghambat respons dunia terhadap pandemi di masa mendatang, demikian dilaporkan koresponden BBC, Stephanie Hegarty.

    Ini adalah kedua kalinya Presiden Trump mengumumkan penarikan mundur AS dari WHO. Pada 2020, di puncak pandemi Covid, Trump memberi tahu WHO bahwa ia akan menarik AS keluar dari organisasi tersebut. Namun keputusan itu dibatalkan oleh Presiden Joe Biden ketika ia menjabat tahun berikutnya.

    Trump mengkritik penanganan Covid oleh WHO dan “kegagalannya untuk mengadopsi reformasi yang sangat dibutuhkan”. Dia juga secara terbuka mengkritik pengaruh China dalam organisasi tersebut.

    AS adalah penyumbang terbesar WHO dan membayar sekitar seperlima dari anggaran tahunannya sebesar US$6,8 miliar.

    Banyak negara berpendapatan rendah bergantung pada badan tersebut untuk mendukung sistem kesehatan mereka yang rapuh dan mensponsori kampanye vaksinasi yang telah efektif dalam memberantas penyakit. Pemotongan anggaran badan tersebut dapat mempengaruhi program-program ini.

    BBC memantau bagaimana negara-negara di seluruh dunia bereaksi terhadap pengumuman Trump.

    Negara-negara miskin di Afrika bergantung pada WHO

    Dorcas Wangira, Koresponden Kesehatan BBC Afrika

    Sejumlah pakar kesehatan di Afrika memperingatkan keputusan Trump untuk menarik AS keluar dari WHO justru dapat memutarbalikkan kemajuan signifikan yang telah dicapai dalam memerangi penyakit seperti malaria, tuberkulosis, dan HIV di Afrika. Banyak negara-negara miskin di Afrika masih bergantung hampir sepenuhnya pada WHO untuk bantuan teknis dan vaksin.

    Sebagai kontributor keuangan terbesar WHO, keluarnya AS dari lembaga tersebut akan membuat pendanaan untuk program-program penting di seluruh Afrika berkurang drastis, termasuk kesiapsiagaan kesehatan, tanggap darurat, dan vaksinasi anak-anak.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    AS juga memainkan peran penting dalam merespons keadaan darurat kesehatan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC) mencatat 214 keadaan darurat kesehatan di benua itu tahun lalunaik dari 166 pada tahun 2023. Di antara kondisi darurat adalah mpox.

    Tahun lalu, AS bermitra dengan Rwanda dan WHO untuk mengatasi wabah MVD di negara itu.

    Kolera, demam berdarah, dan campak juga telah muncul kembali di seluruh Afrika tahun lalu. Pada bulan Desember, WHO mencatat bahwa wabah kolera menjadi semakin kompleks dan sulit dikendalikan.

    Getty ImagesWHO dan badan internasional lainnya telah menyediakan dana dan sumber daya teknis untuk mendukung program vaksinasi polio di Pakistan.

    Hilang pengaruh atau peluang baru?

    Sylvia Chang, BBC News China

    Penarikan diri AS dari WHO dapat menciptakan kekosongan kepemimpinan, yang memungkinkan China memperluas pengaruhnya dalam tata kelola kesehatan global.

    Memperkuat peran Beijing dalam lembaga-lembaga internasional, termasuk WHO, telah menjadi prioritas utama bagi pemimpin China, Xi Jinping. China telah meningkatkan kontribusi keuangannya kepada WHO dan memposisikan dirinya sebagai suara utama dalam kesehatan global, khususnya selama pandemi Covid-19.

    Ketika kasus pertama Covid-19 muncul di Wuhan pada bulan Desember 2019, otoritas China awalnya membungkam para pelapor dan meremehkan tingkat keparahan wabah tersebut.

    Bahkan pada pertengahan Januari 2020, ketika virus tersebut menyebar secara internasional, pejabat China menyatakan tidak ada bukti yang jelas tentang penularan dari manusia ke manusia.

    Pada Selasa (21/01), juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan peran WHO harus diperkuat, bukan dilemahkan. Dia menegaskan dukungan China yang berkelanjutan bagi organisasi tersebut dalam membina kerja sama kesehatan masyarakat internasional.

    Getty ImagesWHO membantu mengendalikan penyebaran demam berdarah di Sri Lanka.

    Imbas pendanaan berkurang

    Ishara Danasekara, BBC News Sinhala

    Di Sri Lanka, WHO memainkan peran penting dalam sistem perawatan kesehatan, menyediakan keahlian teknis penting, pendanaan, dan dukungan strategis untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat utama.

    WHO berperan penting dalam meningkatkan hasil Kesehatankhususnya kesehatan ibu dan anak, kampanye vaksinasi, dan pengendalian penyakit menular seperti demam berdarah dan tuberkulosis.

    Jadi, jika pendanaan WHO dikurangi, Sri Lanka akan menghadapi kemunduran yang signifikan. Kampanye vaksinasi dapat tertunda, yang menyebabkan munculnya kembali penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.

    Upaya untuk memerangi penyakit tidak menular, seperti diabetes dan penyakit jantung, mungkin juga akan tersendat, yang akan semakin membebani sistem perawatan kesehatan. Bantuan WHO juga terbukti sangat penting bagi Sri Lanka selama krisis nasional, seperti tsunami 2004 dan pandemi Covid-19.

    Getty ImagesAnak-anak di bawah usia lima tahun di India divaksinasi untuk mencegah polio sebagai bagian dari kampanye nasional untuk menurunkan kasus polio.

    Imran Qureshi, BBC News Hindi

    “Kita mungkin harus menunggu dan melihat apakah Uni Eropa dan China akan turun tangan secara besar-besaran,” kata Prof. K. Srinath Reddy, mantan kepala Yayasan Kesehatan Masyarakat India.

    Penarikan mundur AS dari WHO dapat menghadirkan “peluang besar bagi China” dan UE untuk meningkatkan peran mereka di panggung global, katanya kepada BBC.

    Prof Reddy mengharapkan dampak yang lebih besar akan dirasakan dalam program kesehatan internasional seperti pengawasan patogen, tuberkulosis, dan resistensi antimikroba ketimbang pada program khusus India. Namun, ia juga yakin dukungan ekstra bilateral akan datang dari CDC, Institut Kesehatan Nasional, dan yayasan lain yang berbasis di AS.

    “Dalam dunia yang saling bergantung dan saling terhubung, [keluarnya AS dari WHO] akan berdampak buruk tidak hanya bagi negara lain, tetapi juga bagi AS,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa pada era pasca-Covid-19, kerja sama multilateral akan terus menjadi krusial dalam menangani tantangan kesehatan global utama, mulai dari ancaman pandemi hingga perubahan iklim.

    Kehilangan kontributor keuangan nasional utama WHO berarti negara lain “perlu meningkatkan kontribusi mereka dan meningkatkan tingkat kolaborasi ilmiah di antara mereka sendiri”, tambahnya.

    “Baik kerja sama internasional maupun kemandirian sekarang akan memperoleh tujuan baru dan bentuk fungsi yang baru.”

    Tarhub Asghar, BBC News Urdu

    Bagi negara-negara seperti Pakistan dan Afghanistan, yang masih menghadapi tantangan signifikan dalam perang melawan polio, keputusan Trump menimbulkan ketidakpastian pada upaya pemberantasan polio di masa mendatang. Pakistan dan Afghanistan adalah dua negara terakhir di dunia yang masih bergulat dengan polio endemik.

    Meskipun telah berupaya keras selama bertahun-tahun, Pakistan telah menghadapi kemunduran signifikan. Akibatnya kasus polio terus meningkat. Pada 2023, lebih dari separuh anak-anak yang tertular polio di Pakistan belum menerima imunisasi rutin apa pun, menurut kementerian kesehatan.

    Strategi Pakistan saat ini untuk mengatasi penyakit yang melumpuhkan ini sangat bergantung pada pendanaan donor internasional ketimbang investasi dalam negeri.

    WHO dan lembaga internasional lainnya telah menyediakan sumber daya keuangan dan teknis yang signifikan untuk mendukung upaya vaksinasi dan kampanye kesehatan. Pada 2023, WHO memberikan salah satu kontribusi terbesarnya untuk program polio Pakistan.

    Namun, mantan menteri kesehatan Dr Zafar Mirza telah meremehkan dampak langsung keluarnya AS dari WHO. Alasan dia, WHO didukung oleh sejumlah besar negara dan pendanaan AS bukanlah satu-satunya jalur penyelamat untuk pemberantasan polio.

    Namun, “hal ini menggarisbawahi urgensi untuk mengurangi ketergantungan pada dukungan eksternal dan membangun sistem perawatan kesehatan Pakistan yang tangguh dan mandiri”, imbuhnya.

    Para pakar kesehatan telah memperingatkan bahwa meskipun penarikan AS mungkin tidak serta-merta menghentikan pendanaan, hal itu dapat mengganggu ekosistem kesehatan global secara signifikan memperlambat segala hal mulai dari produksi vaksin hingga peluncuran program. Dan bagi Pakistan, hal ini tentu saja berarti meningkatnya ketidakpastian dalam memerangi polio.

    Getty ImagesKelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan virus polio muncul kembali di Gaza.

    Pemain kunci di Timur Tengah

    Hanan Razek, BBC News Arabic

    Perintah eksekutif Trump muncul di saat dunia Arab menghadapi konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketakutan akan penyebaran penyakit, dan kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan.

    Hampir setengah dari 2,1 juta orang yang tinggal di Jalur Gaza adalah anak-anak. Deteksi polio pada Juli 2024 memicu kekhawatiran akan wabah tersebut.

    Pakar kesehatan mengaitkan penyebaran penyakit baru-baru ini dengan dampak konflik yang menghancurkan sistem dan infrastruktur kesehatan Gaza sejak 2023. Meskipun blokade mencegah masuknya makanan dan pasokan medis, WHO memastikan lebih dari setengah juta anak di bawah 10 tahun mendapat vaksinasi polio, sebagian besar di Gaza tengah dan selatan.

    Kolera adalah masalah kesehatan lain yang berkembang, karena penyakit ini semakin menyebar di Timur Tengah.

    Di kamp pengungsi al-Hol, Suriahyang menampung lebih dari 40.000 orang terlantarkurangnya air bersih menyebabkan insiden kolera melonjak menjadi lebih dari 200 kasus bulan lalu. WHO memberikan dukungan dengan kampanye vaksinasi 10 hari untuk menghentikan penyebaran penyakit.

    BBC News Persian

    Dampak langsung penarikan mundur AS dari WHO bagi sektor kesehatan Iran tidak pasti. Namun, langkah itu dapat membawa perubahan dalam pendanaan, diplomasi kesehatan global, dan inisiatif kesehatan regional.

    Iran mempertahankan hubungan diplomatik formal dengan WHO sehingga organisasi tersebut mengoperasikan kantor di ibu kota, Teheran.

    Organisasi tersebut bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran Iran untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat serta meningkatkan layanan perawatan kesehatan di negara tersebut. Kemitraan ini berfokus pada pencegahan penyakit, penguatan sistem kesehatan, dan kesiapsiagaan darurat.

    WHO juga sering memfasilitasi program kesehatan regional yang memerlukan kolaborasi antara negara-negara tetangga. Tidak adanya dukungan AS dapat memengaruhi cakupan dan efektivitas inisiatif ini, secara tidak langsung memengaruhi partisipasi Iran dan manfaat yang diperolehnya dari inisiatif tersebut.

    Negara-negara lain, seperti China, mungkin akan memainkan peran yang lebih menonjol dalam kesehatan global yang dapat mengubah lanskap geopolitik tempat Iran beroperasi. Hal ini berpotensi membuka jalan baru bagi kolaborasi bagi Iran, atau tantangan, tergantung pada aliansi dan kepentingan yang berkembang dalam WHO.

    Lihat juga Video: Dampak Keluarnya AS dari WHO Terhadap Indonesia

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia, DPR Bakal Bentuk Tim Khusus dan Minta Kementerian P2MI Investigasi – Halaman all

    5 WNI Ditembak Aparat Malaysia, DPR Bakal Bentuk Tim Khusus dan Minta Kementerian P2MI Investigasi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya bakal membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 WNI Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

    Kata Dasco pembentukan tim yang dimungkinkan akan dilaksanakan oleh Komisi I DPR dan beberapa komisi terkait lainnya ini adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.

    “DPR RI melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut sehingga penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan,” kata Dasco dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

    Tak cukup di situ, DPR RI juga akan meminta kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk membentuk tim investigasi.

    Tim itu perlu dibentuk  agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan.

    “Kami mendorong Kementerian P2MI untuk, membentuk tim investigasi untuk mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan,” kata dia.

    Diminta Pendampingan

    Kementerian P2MI juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban.

    Bahkan lebih jauh, Dasco mengatakan Kementerian P2MI juga diminta harus bisa menjamin keselamatan para korban untuk kembali ke Tanah Air termasuk juga korban yang meninggal dunia.

    “Melakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan. Mengatur pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya,” ujar dia.

    Akibat penembakan itu, satu orang PMI yang berstatus unprosedural tewas dan empat lainnya luka-luka dengan dua diantaranya mengalami kritis.

    Dasco menyatakan, pihaknya mengecam tindakan penembakan tersebut dan menduga telah terjadi aksi penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia.

    “Kami menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), otoritas maritim Malaysia, yang telah menewaskan 1 orang WNI tersebut,” kata Dasco.

    Dasco menyebut, DPR RI dalam waktu dekat akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut.

    Tak cukup di situ, DPR RI juga meminta Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

    “Kami mendorong Kemenlu RI dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan,” tukas Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut.

    Penjelasan P2MI

    Sebelumnya, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memastikan kalau insiden penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor Malaysia memakan korban.

    Kata Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, terhitung ada satu PMI meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

    “Intinya telah terjadi penembakan yang menimbulkan korban 1 orang pekerjaan migran menunggal dunia dan 4 orang dalam keadaan luka-luka. Yang satu juga kabarnya saat ini tengah kritis,” kata Christina saat jumpa pers di Kantor Kementrian P2MI, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2025).

    Meski begitu, Christina menyatakan, memang sejatinya PMI yang mengalami penembakan tersebut merupakan PMI yang unprosedural.

    Dalam artian kata dia, PMI yang berangkat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh pemerintah. Akan tetapi, aksi penembakan yang dilakukan tidak juga dibenarkan.

    Christina lantas membeberkan kronologi terjadinya penembakan itu. Kata dia, awalnya para PMI itu sedang melintas di perairan Tanjung Rhu pada Jumat (24/1/2025) dini hari.

    Namun di saat bersamaan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) sedang melakukan patroli.

    “Di mana saat itu patroli APMM tengah bertugas dan ada sebuah kapal yang ditumpangi atau diawaki oleh 5 orang WNI Pekerjaan Migran Indonesia Unprosedural,” kata dia.

    Atas hal itu, Kementerian P2MI kata Christina mengecam tindakan tersebut dan menduga tindakan penembakan itu sebagai bentuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM.

    Pasalnya menurut dia, apabila memang mendapati adanya pekerja migran yang unprosedural sebaiknya bisa ditangkap saja tidak sampai melakukan penembakan.

    “Sikap kami, Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia,” tandas dia.

     

     

  • Hamas, Mesir, Yordania Tolak Ide Trump untuk Usir Warga Gaza: Ini Pembersihan Etnis – Halaman all

    Hamas, Mesir, Yordania Tolak Ide Trump untuk Usir Warga Gaza: Ini Pembersihan Etnis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil ketua Hamas di luar negeri, Musa Abu Marzouk, mengomentari pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Dia mengatakan gagasan Donald  Trump untuk menggusur warga Jalur Gaza sudah lama diungkapkan di publik.

    “Tidak ada orang Palestina atau Arab yang akan menerima gagasan perpindahan dari Donald Trump,” kata Abu Marzouk kepada Al Arabiya, Minggu (26/1/2025).

    “Gagasan Presiden AS tentang pengungsian berarti pembersihan etnis masyarakat Gaza,” lanjutnya.

    Dia mengatakan ide tersebut tidak akan berhasil.

    Sementara itu, Mesir dan Yordania juga menanggapi pernyataan Donald Trump tentang pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Al-Safadi, mengatakan solusi terhadap masalah Palestina adalah solusi Palestina.

    Ia menegaskan Yordania menolak pengungsian warga Palestina dari wilayah Palestina mana pun.

    “Kerajaan Yordania adalah untuk rakyat Yordania dan Negara Palestina adalah untuk rakyat Palestina,” tegasnya.

    Menteri tersebut mengatakan Yordania melanjutkan penyaluran bantuan ke Jalur Gaza, sebelum upaya rekonstruksi.

    Yordania juga berharap dapat bekerja sama dengan sekutu utama Israel, Amerika Serikat (AS), untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut.

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan masalah Palestina belum selesai karena Israel menunda untuk menyelesaikannya, di antaranya Israel belum mengakhiri pendudukannya dan memulihkan hak rakyat Palestina.

    “Mesir menolak setiap pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut ini, baik melalui pemukiman atau pencaplokan tanah atau mengevakuasi tanah dari pemiliknya melalui penggusuran atau mendorong warga Palestina pergi dari tanah mereka, baik sementara atau jangka panjang,” kata kementerian itu.

    Mesir menyerukan komunitas internasional untuk mulai mengimplementasikan solusi dua negara, termasuk perwujudan negara Palestina sesuai dengan resolusi legitimasi internasional dan garis tanggal 4 Juni 1967.

    Donald Trump Ingin Usir Warga Palestina dari Jalur Gaza

    Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin Mesir dan Yordania menerima warga Palestina dari Gaza.

    Donald Trump mengatakan dia telah mengajukan permintaan tersebut kepada Raja Yordania Abdullah dan berencana menanyakannya kepada presiden Mesir pada Minggu juga.

    Sebelumnya, Donald Trump menggambarkan Gaza sebagai “lokasi pembongkaran”.

    “Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kami hanya membersihkan seluruh tempat itu. Pemindahan itu bisa bersifat sementara atau bisa bersifat jangka panjang,” kata Donald Trump, Minggu, seperti diberitakan BBC.

    Baik Hamas maupun Otoritas Palestina, mengecam usulan tersebut. Yordania dan Mesir juga menolak gagasan tersebut.

    Pemerintah AS merupakan sekutu utama Israel dan pendonor terbesar untuk militer Israel sejak pendirian negara tersebut di Palestina pada 1948 dan menyalurkan bantuan militer per tahun ke Israel.

    Selain itu, banyak warga Israel yang memiliki kewarganegaraan ganda, termasuk dari AS, dan mendirikan pemukiman ilegal di wilayah Palestina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • DPR Kecam Otoritas Maritim Malaysia yang Tembak 5 Pekerja Migran Indonesia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Januari 2025

    DPR Kecam Otoritas Maritim Malaysia yang Tembak 5 Pekerja Migran Indonesia Nasional 27 Januari 2025

    DPR Kecam Otoritas Maritim Malaysia yang Tembak 5 Pekerja Migran Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengecam otoritas maritim Malaysia yang menembak lima pekerja migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, di mana satu orang tewas akibat penembakan tersebut.
    Dasco mengatakan, penembakan itu merupakan tindakan yang berlebihan.
    “Kami menyampaikan turut berdukacita atas wafatnya salah satu WNI pekerja migran dalam insiden penembakan di Malaysia tersebut,” ujar Dasco kepada wartawan, Senin (27/1/2025).
    “Kami menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan (
    excessive use of force
    ) yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), otoritas maritim Malaysia, yang telah menewaskan satu orang WNI tersebut,” sambungnya.
    Dasco mengungkapkan, DPR akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut.
    Dia pun mendorong Kemlu dan Kementerian PPMI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan.
    “Pada tahap saat ini, kami meminta Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia terkait insiden penembakan lima orang WNI pekerja migran tersebut,” jelas Dasco.
    Lalu, Dasco juga mendorong Kementerian PPMI untuk membentuk tim investigasi.
    Selain itu, kata dia, Kementerian PPMI perlu melakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan.
    Dasco meminta agar kementerian terkait juga mengatur pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya.
    “DPR melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut, sehingga penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan,” imbuhnya.
    Insiden penembakan yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.
    Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.
    “Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).
    Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara satu lainnya berada dalam kondisi kritis.
    “Tiga PMI lainnya mengalami luka-luka dan saat ini sedang menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia,” ujar Christina.
    Ia mengecam keras tindakan APMM yang dinilai menggunakan kekuatan secara berlebihan dalam insiden tersebut.
    “Kami mengecam penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh otoritas Maritim Malaysia (APMM), yang menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya terluka,” tegasnya.
    Christina juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta berharap para PMI yang selamat segera pulih.
    “Kami turut berduka cita atas kejadian ini dan mendoakan agar empat korban lainnya segera mendapatkan kesembuhan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.