Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Menlu RI Minta Investigasi Menyeluruh Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia Nasional 28 Januari 2025

    Menlu RI Minta Investigasi Menyeluruh Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia Nasional 28 Januari 2025

    Menlu RI Minta Investigasi Menyeluruh Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia
    Editor
    KOMPAS.com – 
    Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, mendorong dilakukannya investigasi menyeluruh atas insiden penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).
    Peristiwa ini menewaskan seorang warga negara Indonesia (WNI) dan melukai empat lainnya.
    Pentingnya investigasi ini untuk mengungkap dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh petugas patroli laut Malaysia.
    “Mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya
    excessive use of force
    ,” kata Sugiono, seperti dilansir dari
    Tribunnews.com
    , Selasa (28/1/2025).
    Dirinya menyesalkan atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam insiden ini, serta menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban meninggal.
    “Menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden penembakan yang dilakukan APMM,” kata dia.
    Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI mengungkapkan WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia, adalah warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi tersebut didapat dari Polis Diraja Malaysia (PDRM).
    Korban akan dipulangkan ke Indonesia setelah proses otopsi selesai oleh otoritas kesehatan Malaysia.
    “Perkembangan pada tanggal 27 Januari 2025, KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi dari PDRM bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses autopsi,” kata Direktur PWNI Kemlu RI Judha Nugraha kepada wartawan, Senin (27/1/2025).
    KBRI Kuala Lumpur akan menangani seluruh prosedur pemulasaran jenazah B dan memfasilitasi repatriasi ke daerah asalnya.
    Sementara itu, empat WNI yang mengalami luka-luka akibat penembakan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit setempat. Kondisi mereka dilaporkan stabil.
    “Sedangkan untuk 4 WNI luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil,” katanya.
    KBRI juga telah mengajukan permohonan kekonsuleran untuk bertemu dengan para korban. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (29/1/2025).
    Insiden terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 waktu setempat di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
    Ketika sedang berpatroli, APMM menemukan sebuah kapal yang ditumpangi lima WNI.
    Petugas meminta kapal tersebut menepi, namun terjadi perlawanan sehingga petugas melepaskan tembakan.
    Akibatnya, satu WNI tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.
    Kelima WNI tersebut diduga merupakan pekerja migran non-prosedural yang berusaha keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal.
    Dari lima korban, hanya satu orang yang membawa identitas paspor.
    Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul, “Menlu RI Minta Investigasi Penembakan 5 WNI di Malaysia, Duga Ada Penyalahgunaan Kekuatan” (TRIBUNNEWS.COM/DANANG TRIATMOJO)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Minta Transparansi Otoritas Malaysia Soal Penembakan WNI

    DPR Minta Transparansi Otoritas Malaysia Soal Penembakan WNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta agar ada keterbukaan dalam terjadinya kasus penembakan satu warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). 

    Dave menuturkan bahwa pihaknya sangat menyesalkan kejadian penembakan yang terjadi di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1/2025). Sebab demikian, ia meminta transparansi dari aparat Malaysia dan seluruh pemerintah Indonesia. 

    “[Keterbukaan] baik itu dari Kementerian P2MI, Kementerian Luar Negeri, BAKAMLA ataupun Angkatan Laut, kepolisian untuk terlibat juga dalam kasus ini,” tutur Dave dalam keterangan resminya, Senin (27/1/2025). 

    Adapun, Dave melanjutkan bahwa menurutnya hal ini menodai dan mencoreng hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. 

    Dia juga mengatakan, bahwa jika ada pelanggaran hukum yang mewajibkan aparat Malaysia melakukan kekerasan, menurutnya dapat dijelaskan saja. 

    “Itu harus ada keterbukaan dan kejelasan, sejauh mana situasinya, hingga sampai harus ada penembakan yang mengakibatkan satu orang WNI kita,” ujarnya. 

    Terlebih, dia berharap agar persoalan ini dapat diusut hingga selesai tanpa ada yang ditutup-tutupi. 

    “Dan jangan sampai menjadi preseden yang buruk menutup-nutupi kasus yang menyebabkan orang meninggal,” pungkasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan peristiwa penembakan itu terjadi di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1/2025). APMM menembak WNI lantaran diduga keluar dari Malaysia menggunakan jalur ilegal. 

    “Penembakan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan. Dalam insiden tersebut, 1 WNI meninggal dunia dan beberapa luka-luka,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1/2025). 

    Dia menambahkan, Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur (KL) masih melakukan pendataan terkait dengan data korban dalam peristiwa penembakan itu.

    Lebih jauh, kata Judha, KBRI KL saat ini telah mengirimkan nota diplomatik agar bisa mendorong penyelidikan atas insiden dugaan penggunaan kekuatan berlebihan.  

    “Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI,” tambahnya.

  • Menlu RI Minta Investigasi Penembakan 5 WNI di Malaysia, Duga Ada Penyalahgunaan Kekuatan – Halaman all

    Menlu RI Minta Investigasi Penembakan 5 WNI di Malaysia, Duga Ada Penyalahgunaan Kekuatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan Negeri Jiran.

    Kejadian ini menewaskan satu orang dan melukai empat warga negara Indonesia (WNI).

    Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan 

    “Mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden  penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya excessive use of force,” kata Sugiono dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

    Menlu RI turut menyesalkan kejadian ini, dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan korban luka-luka.

    “Menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden penembakan yang dilakukan APMM,” katanya.

    Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI mendapati informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia, merupakan warga Provinsi Riau berinisial B.

    Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia (PDRM).

    Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas kesehatan Malaysia.

    “Perkembangan pada tanggal 27 Januari 2025, KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi dari PDRM bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses autopsi,” kata Direktur PWNI Kemlu RI Judha Nugraha kepada wartawan, Senin (27/1/2025).

    KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya.

    Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), mereka telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. 

    “Sedangkan untuk 4 WNI luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil,” katanya.

    KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka-luka. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu (29/1).

    Sebelumnya, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Kejadian itu terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat.

    Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi. Namun terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal. 

    Hal ini menyebabkan satu WNI meninggal, dan empat lainnya luka-luka. 

    Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

    Dari lima orang yang menjadi korban pemberondongan petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya satu orang yang membawa identitas paspor.

    Kemlu RI tak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian. Sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan.

    Kronologis kejadian baru datang dari otoritas patroli laut Malaysia. Sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban.

    “Kita tidak ingin berspekulasi tentang kronologis kejadian. Saat ini kan kronologisnya baru dari sisi PDRM atau APMM, kita akan dalami dari sisi para WNI,” kata Judha.(*)

  • Penembakan PMI di Malaysia, 1 Warga Asal Riau Tewas

    Penembakan PMI di Malaysia, 1 Warga Asal Riau Tewas

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditembak oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Peristiwa penembakan itu terjadi pada Jumat (24/1/2025), sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat di perairan sekitar Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. 

    Akibat penembakan itu, satu PMI asal Riau inisial B tewas dan satu lainnya kritis. Sedangkan tiga lainnya diduga dirawat di Hospital Idris Shah Serdang. 

    Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Riau Fanny Wahyu menjelaskan, terdapat lima PMI yang ditembak oleh APMM, yakni dua orang asal Riau, dua asal Aceh, dan satu asal Kepulauan Riau (Kepri). 

    “Yang meninggal inisial B, itu info yang saya dapat. Namun kabar validnya saya masih menunggu info dari teman-teman yang lagi cek keberadaan keluarga korban,” ujar Fanny kepada Beritasatu.com, Senin (27/1/2025). 

    Dijelaskan Fanny, informasi tersebut datanya belum resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. “Namun, ini belum resmi dari KBRI datanya. Baru yang meninggal saja. Yang lain luka tembak dan baru aceh yang bisa konfirm, untuk Kepri belum,” tuturnya. 

    “Sampai saat ini kami belum menerima info dari pihak otoritas Malaysia terkait data WNI atau pun update kasus. Kami masih menunggu hal tersebut. Dari KBRI sudah mengirimkan nota diplomatik ke Kemlu Malaysia terkait kasus ini,” pungkasnya terkait kasus penembakan PMI di Malaysia. 

  • Malaysia Tembak Mati Warga Indonesia, Pemerintah Didorong Kirim Nota Diplomatik

    Malaysia Tembak Mati Warga Indonesia, Pemerintah Didorong Kirim Nota Diplomatik

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengecam keras penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dia pun mendorong, pemerintah mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur harus meminta penjelasan kepada otoritas Malaysia terkait kasus tersebut.

    Dia pun meminta, pemerintah Malaysia harus terbuka soal kasus tersebut. Jangan sampai pemerintah Malaysia menutup-nutupi kasus itu dan berusaha melindungi aparat yang bersalah.

    “Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Politikus PKB ini.

    Soleh juga mendesak pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

    “Pemerintah harus mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut. Semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut,” tegas Soleh.

    Menurutnya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI harus bergerak bersama dalam mengusut kasus itu. “Mereka bisa membentuk tim investigasi untuk mengungkapkan perkara tersebut,” katanya.

    Dia berpendapat, jika ada aparat Malaysia yang bersalah, maka mereka harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman setimpal. Sebab, mereka telah menghilangkan nyawa warga negara Indonesia.

    “Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan. Tentu, hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia,” paparnya.

    Soleh menambahkan, pemerintah harus memberikan pendampingan hukum terhadap para korban dan mengurus pemulangan jenazah korban ke Indonesia. Korban yang terluka juga harus dibawa pulang ke tanah air.

    “Kami juga meminta masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia untuk menempuh jalur resmi, sehingga tidak menimbulkan masalah,” kata Soleh. [hen/but]

  • WNI yang Tewas Ditembak Aparat Malaysia Berasal dari Riau Nasional 27 Januari 2025

    WNI yang Tewas Ditembak Aparat Malaysia Berasal dari Riau Nasional 27 Januari 2025

    WNI yang Tewas Ditembak Aparat Malaysia Berasal dari Riau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI)
    Kementerian Luar Negeri
    (Kemenlu) RI, Judha Nugraha, mengungkapkan identitas satu orang
    pekerja migran Indonesia
    yang tewas ditembak oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).
    Satu orang tersebut berinisial B dan berasal dari Riau.
    “Perkembangan pada tanggal 27 Januari 2025,
    KBRI Kuala Lumpur
    telah mendapat informasi dari PDRM (Polis Diraja Malaysia) bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau,” kata Judha dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (27/1/2025).
    Jenazah korban, lanjut Judha, juga dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses otopsi.
    Ia menegaskan bahwa pihak KBRI akan melakukan seluruh prosedur pemulasaraan jenazah, serta memfasilitasi pemulangan ke daerah asal.
    “Sedangkan untuk 4 WNI yang luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil,” ungkap dia. “KBRI telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui mereka pada hari Rabu mendatang, 29 Januari,” tambahnya.
    Judha menegaskan, pihaknya terus melakukan penanganan insiden penembakan yang mengakibatkan lima korban dari PMI.
    Adapun peristiwa penembakan itu terjadi pada Jumat (24/1/2025), sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat.
    APMM diduga melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor saat berpatroli.
    Di kapal tersebut terdapat lima PMI yang menjadi korban.
    “Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau perkembangan kasus ini serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum, guna memastikan terpenuhinya hak-hak WNI dalam sistem hukum di Malaysia,” pungkas Judha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Palestina Tolak Keras Trump yang Ingin Bersihkan Gaza

    Warga Palestina Tolak Keras Trump yang Ingin Bersihkan Gaza

    Warga Palestina mengutuk keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang bertujuan agar mereka diusir dari Jalur Gaza dan dikirim ke Mesir dan Yordania. Usulan tersebut dinilai menimbulkan kekhawatiran akan adanya pembersihan etnis.

    Dilansir Al Jazeera, Senin (27/1) sebelumnya, pada Sabtu (25/1) Trump mengatakan kepada wartawan bahwa sudah waktunya untuk “membersihkan” Jalur Gaza yang terkepung dan mendesak para pemimpin Yordania dan Mesir untuk menerima warga Palestina dari Gaza, baik untuk sementara ataupun permanen.

    Keesokan harinya, Minggu (26/1) rencana tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh para warga Palestina. Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) yang bermarkas di Ramallah, Tepi Barat mengatakan proposal itu melanggar “garis merah”, ketika warga Gaza bersikeras bahwa mereka bakal tetap berada di wilayah pesisir tersebut.

    “Tak mungkin bagi orang untuk menerima hal ini,” kata warga Palestina Nafiz Halawa kepada Al Jazeera dari Nuseirat di Gaza tengah.

    “Yang lemah mungkin akan meninggalkan negaranya karena penderitaan yang mereka alami, tapi gagasan untuk meninggalkan negara kita itu benar-benar mustahil,” dia menambahkan.

    Warga Gaza lainnya, Elham Al-Shabli pun menolak gagasan tersebut. “Jika kami ingin pergi, kami telah melakukannya sejak lama. Perang genosida yang mereka lakukan tidak bakal menghasilkan apa-apa terhadap Palestina dan kami akan tetap bertahan apapun yang terjadi,” ungkap dia.

    Otoritas Palestina: Rencana Trump adalah pelanggaran terhadap “garis merah”

    Donald Trump (instagram.com/realdonaldtrump)

    Kemudian dalam sebuah pernyataan, Otoritas Palestina menyebut rencana Trump itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap “garis merah” yang sudah mereka peringatkan secara konsisten.

    “Kami menekankan bahwa rakyat Palestina tidak akan pernah meninggalkan tanah atau tempat suci mereka, dan kami tidak akan membiarkan terulangnya bencana (Nakba) tahun 1948 dan 1967. Rakyat kami akan tetap tabah dan tidak akan meninggalkan Tanah Air mereka,” kata Otoritas Palestina.

    Selain itu, mereka mendesak Trump untuk mempertahankan perjanjian gencatan senjata di Gaza, memastikan penarikan penuh pasukan Israel, menetapkan Otoritas Palestina sebagai badan pemerintahan di wilayah tersebut, dan memajukan upaya menuju pembentukan negara Palestina yang berdaulat.

    Senada dengan Otoritas Palestina, kelompok Palestina yang menguasai Gaza, Hamas mengatakan bahwa Pemerintah AS harus meninggalkan proposal yang sejalan dengan skema Israel dan bertentangan dengan hak-hak rakyat Palestina. Di mana telah menentang tindakan genosida paling keji dan pengungsian sejak Israel melancarkan perangnya di Gaza pada Oktober 2023.

    Adapun kelompok militan yang telah berjuang bersama Hamas di Gaza selama lebih dari 15 bulan, Jihad Islam Palestina (The Palestinian Islamic Jihad/PIJ), menyebut pernyataan Trump merupakan dorongan kejahatan perang.

    Yordania dan Mesir tolak usulan Trump

    ilustrasi Mesir (pexels.com/David McEachan)

    Pernyataan Trump juga tampaknya menarik perhatian dari Senator Senior AS Partai Republik, Lindsey Graham yang mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CNN bahwa dia tidak menganggap gagasan tersebut terlalu praktis dan percaya bahwa negara-negara Arab di kawasan bakal menolaknya.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan bahwa prinsip-prinsip pihaknya tetap jelas dan mendukung warga Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka adalah posisi nasional yang tegas dan tidak berubah. Dia menambahkan, penolakan Yordania terhadap usulan Trump merupakan hal yang tegas dan penting untuk mencapai stabilitas serta perdamaian yang diinginkan semua orang.

    Dia pun menegaskan kembali bahwa penyelesaian masalah Palestina berada di tangan Palestina.

    “Yordania adalah untuk rakyat Yordania, dan Palestina adalah untuk rakyat Palestina,” kata Ayman dalam pernyataan persnya, Minggu (26/1) dikutip dari Middle East Monitor.

    Lanjut dia, mengikuti arahan kerajaan, Yordania bakal melanjutkan upayanya untuk memberikan bantuan sebanyak mungkin ke Gaza. Ayman pun menegaskan terdapat cita-cita Yordania untuk bekerja sama dengan Pemerintah AS untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut.

    Selain Yordania, Mesir juga menolak seruan Trump untuk memukimkan kembali warga Palestina di luar wilayah mereka.

    “Dukungan berkelanjutan Mesir terhadap ketahanan rakyat Palestina di Tanah Air mereka dan komitmen mereka terhadap hak-hak sah mereka di Tanah Air mereka, sesuai dengan hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional,” tegas Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataannya, dikutip Anadolu, Senin (27/1).

    Kemudian, pernyataan Trump juga dianggap Mesir sebagai ancaman terhadap stabilitas, peringatan akan meluasnya konflik regional, dan penghalang terhadap peluang perdamaian serta hidup berdampingan di antara masyarakat di kawasan.

    Mesir mendesak komunitas internasional untuk mengupayakan implementasi nyata dari solusi dua negara, meliputi pembentukan negara Palestina di seluruh wilayah nasionalnya dalam konteks persatuan Gaza dan Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur. Hal itu sesuai dengan resolusi legitimasi internasional dan perbatasan tanggal 4 Juni 1967 silam.

    “Mesir tidak dapat menjadi bagian dari solusi apa pun yang melibatkan pemindahan warga Palestina ke Sinai,” kata Kedutaan Besar (Kedubes) Mesir di Washington, mengutip opini yang diterbitkan oleh Duta Besar Mesir untuk AS Motaz Zahran di situs AS The Hill pada Oktober 2023 lalu.

    Israel cegah pengungsi Palestina kembali ke Gaza Utara

    ilustrasi israel (unsplash.com/Taylor Brandon)

    Untuk diketahui, pernyataan Trump soal rencana pemindahan paksa warga Palestina itu muncul sepekan sesudah mulai berlakunya perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza, dengan dua putaran pertukaran tawanan telah usai. Namun, ribuan warga Palestina menunggu di penghalang jalan pada Minggu (26/1) untuk kembali ke rumah mereka masing-masing di Gaza utara.

    Hal itu terjadi karena Israel menolak membuka titik persimpangan setelah menuduh Hamas melanggar perjanjian gencatan senjata. Israel menyebut akan membuka titik penyeberangan setelah PIJ membebaskan sandera warga sipil Israel bernama Arbel Yehud. Menurut Israel, berdasarkan perjanjian gencatan senjata, tawanan sipil harus dibebaskan sebelum tentara.

    Di sisi lain, PIJ mengatakan kepada Al Jazeera pada Minggu (26/1) bahwa Yehud bakal dibebaskan sebelum Sabtu (1/2) dengan imbalan 30 sandera Palestina dari Israel. Wakil Sekretaris Jenderal PIJ Mohammed Al-Hindi juga mengatakan kelompoknya menunggu tanggapan praktis dari para mediator soal bagaimana warga Palestina bakal diizinkan kembali ke rumah mereka di Gaza Utara.

    Hani Mahmoud dari Al Jazeera, melaporkan dari titik persimpangan di Jalan Al-Rasheed di Gaza dengan mengatakan bahwa tak ada tenda untuk menyediakan perlindungan bagi para pengungsi Palestina. “Tidak ada tempat bagi mereka di sini, tidak ada tenda,” ungkap dia.

    “Kebanyakan orang tinggal di sini karena mereka membongkar tendanya, mereka mengira setelah empat tawanan Israel dibebaskan, mereka akan bisa menyeberang ke bagian utara Jalur Gaza, sesuai kesepakatan. Tapi sepertinya mereka harus tidur di sini lagi malam ini,” tutur Mahmoud.

  • Bakal Kirim Nota Diplomatik, RI Desak Penembakan WNI oleh Aparat Maritim Malaysia Diselidiki

    Bakal Kirim Nota Diplomatik, RI Desak Penembakan WNI oleh Aparat Maritim Malaysia Diselidiki

    JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur mendesak Malaysia menyelidiki kematian warga negara Indonesia (WNI) yang dugaannya ditembak aparat maritim Malaysia. Nota diplomatik akan dikirimkan karena diduga terjadi penggunaan kekuatan secara berlebihan.

    “KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force,” kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha yang dikutip pada Senin, 27 Januari.

    Judha juga menyebut pihak KBRI akan minta akses kekonsuleran untuk melihat jenazah dan bertemu korban luka-luka. “Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia,” tegasnya.

    Bantuan kekonsuleran juga akan diberikan kepada warga Indonesia yang menjadi korban. Apalagi, Judha bilang, pihak KBRI sudah berkomunikasi dengan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) yang membenarkan adanya kejadian penembakan tersebut.

    Adapun para WNI tersebut diduga akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. Mereka disebut melakukan perlawanan hingga akhirnya terjadi penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia hingga menyebabkan seorang WNI meninggal dan beberapa luka-luka.

    Kejadian itu terjadi di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. “Data para korban masih terus didalami,” ungkap Judha.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengecam keras penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam insiden penembakan oleh otoritas maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima warga Indonesia (WNI). Pengusutan diminta segera dilaksanakan.

    “KemenP2MI mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force,” kata Wakil Menteri P2MI Christina Aryani dilansir ANTARA, Minggu, 26 Januari.

     

     

  • Kasus Penembakan WNI di Perairan Malaysia, Ada Upaya Diplomatik agar Diusut Regional 27 Januari 2025

    Kasus Penembakan WNI di Perairan Malaysia, Ada Upaya Diplomatik agar Diusut Regional 27 Januari 2025

    Kasus Penembakan WNI di Perairan Malaysia, Ada Upaya Diplomatik agar Diusut
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Lima warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penembakan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
    Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) sekitar pukul 03.00 WIB.
    Para korban merupakan
    pekerja migran Indonesia
    (PMI) yang menumpang perahu di perairan tersebut.
    Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, menyatakan bahwa insiden penembakan terjadi saat 26 PMI berusaha keluar dari Malaysia secara ilegal menggunakan boat.
    Boat yang mereka tumpangi terdeteksi oleh APMM, sehingga terjadi kejar-kejaran antara kapal patroli dan boat tersebut.
    Di tengah situasi tersebut, petugas maritim Malaysia melepaskan tembakan yang diduga dilakukan secara membabi buta ke arah boat WNI dengan jarak antara 20 hingga 25 meter, dalam kondisi malam yang gelap.
    Menurut pernyataan Kepolisian Malaysia, penembakan terjadi karena adanya perlawanan dari WNI.
    Namun, pernyataan ini dibantah oleh saksi korban yang selamat.
    “Saya konfirmasi ke korban berulang dan pengakuannya tidak ada perlawanan sama sekali. Menurutnya, mereka bisa melawan dengan apa sebagai sipil dan tanpa alat,” ungkap Haji Uma dalam keterangan tertulisnya pada Senin (27/1/2025).
    Haji Uma juga menjelaskan bahwa boat yang ditumpangi para WNI berhasil melarikan diri setelah penembakan dan merapat di kawasan hutan bakau daerah Banting, yang masih berada di kawasan Selangor, Malaysia.
    “Setelah itu, para korban dibawa ke rumah sakit Serdang
    Selangor Malaysia
    oleh Tekong,” tambahnya.
    Terkait insiden ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan upaya diplomatik untuk memastikan kasus ini diusut pemerintah Malaysia.
    Haji Uma menyampaikan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (PWNI/BHI) Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha.
    Yudha menginformasikan bahwa kasus ini akan diupayakan penyelesaiannya secara hukum melalui pendekatan diplomatik.
    “Saya telah berkomunikasi dengan Pak Yudha Nugraha, kasus ini akan didorong melalui upaya diplomatik agar diusut tuntas oleh otoritas pemerintah Malaysia dan diselesaikan secara hukum yang berlaku,” pungkasnya.
    Dari lima korban, dua di antaranya adalah warga Aceh.
    Andry Ramadhana (30) dari Gampong Keude Pante Raja, Kabupaten Pidie, mengalami luka tembak di lengan, sedangkan Muhammad Hanafiah (40) dari Gampong Alue Bugeng, Kabupaten Aceh Timur, tertembak di bagian paha.
    Muhammad Hanafiah bersama tiga WNI lainnya yang mengalami luka saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit di Malaysia.
    Sementara itu, satu WNI bernama Basri dari Rokan Hulu, Riau, yang berperan sebagai anak buah kapal (ABK), meninggal dunia akibat insiden penembakan tersebut.
    Andry Ramadhana juga menjalani pengobatan terpisah di sebuah klinik di Malaysia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Dari 5 WNI yang Ditembak di Malaysia Ternyata Warga Aceh, Begini Kronologinya

    2 Dari 5 WNI yang Ditembak di Malaysia Ternyata Warga Aceh, Begini Kronologinya

    Lhokseumawe, Beritasatu.com – Dua dari lima WNI yang ditembak oleh petugas patrol Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, pada Jumat (24/1/2025) dini hari, diketahui berasal dari Aceh. Kronologinya terungkap.

    Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh Sudirman alias Haji Uma dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Senin (27/1/2025).

    Haji Uma mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan sejumlah warga Aceh di Malaysia, sehingga diketahui ada dua pekerja migran Indonesia (PMI) asal Serambi Makkah yang menjadi korban penembakan tersebut. 

    Kedua korban, yakni Andry Ramadhana (30) warga asal Gampong (Desa) Keude Pante Raja, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya yang mengalami luka tembak di lengan. 

    Kemudian Muhammad Hanafiah (40) warga Gampong Alue Bugeng Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur yang tertembak di bagian paha. 

    Muhammad Hanafiah dan dua WNI lain yang terluka akibat ditembak petugas otoritas maritim Malaysia masih menjalani perawatan di rumah sakit Negeri Jiran. Sementara Andry Ramadhana menjalani pengobatan secara terpisah di sebuah klinik di Malaysia. 

    Sedangkan satu korban lagi bernama Basri, warga Rokan Hulu, Riau yang berperan sebagai awak buah kapal (ABK) meninggal dunia akibat penembakan tersebut. 

    Haji Uma mengungkapkan kronologi penembakan para PMI tersebut berdasarkan informasi yang diterimanya dari sejumlah WNI di Malaysia. Menurunya penembakan terjadi saat sekitar 26 PMI termasuk dua warga Aceh hendak keluar dari Malaysia diduga secara ilegal menggunakan kapal.

    Namun, kapal yang ditumpangi para WNI tersebut terdeteksi oleh petugas orotitas maritim Malaysia. Kemudian mereka mengejar dengan kapal patrol APMM dan berhasil menyalip kapal WNI. 

    Petugas maritim Malaysia diduga melepas tembakan secara membabi buta ke arah kapal ditumpangi WNI yang berjarak antara 20 meter hingga 25 meter di tengah malam gelap. 

    Menurut pernyataan kepolisian Malaysia, penembakan terjadi karena adanya perlawanan oleh WNI. Namun, Haji Uma membantahnya. 

    “Saya konfirmasi ke korban berulang-ulang dan pengakuan mereka tidak ada perlawanan sama sekali,” kata Haji Uma.

    Haji Uma mengatakan WNI dalam kapal tersebut hanya masyarakat sipil biasa, tidak punya alat untuk melawan petugas maritim Malaysia yang dilengkapi senjata api.

    Haji Uma menambahkan kapal yang ditumpangi para WNI tersebut berhasil kabur seusai penembakan dan selanjutnya merapat di kawasan hutan bakau daerah Banting yang masih di kawasan Selangor, Malaysia. 

    Setelah itu diketahui ada lima WNI yang tertembak. Para korban kemudian dibawa ke rumah sakit di Serdang, Selangor, Malaysia oleh tekong. 

    Kementerian Luar Negeri RI telah melakukan upaya diplomatik agar kasus penembakan WNI itu diusut tuntas oleh Pemerintah Malaysia. 

    “Saya telah berkomunikasi dengan Pak Judha Nugraha, direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu dan kasus ini akan didorong melalui upaya diplomatik agar diusut tuntas oleh otoritas Pemerintah Malaysia dan diselesaikan secara hukum yang berlaku,” kata Haji Uma.