Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Besok, KBRI Kuala Lumpur Temui 4 WNI Korban Luka Penembakan di Perairan Malaysia

    Besok, KBRI Kuala Lumpur Temui 4 WNI Korban Luka Penembakan di Perairan Malaysia

    loading…

    Dirjen Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu Judha Nugraha menyatakan KBRI Kuala Lumpur akan menemui 4 WNI yang sedang dirawat di rumah sakit, Rabu (29/1/2025). FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan telah mendapatkan akses kekonseleran dari otoritas Malaysia untuk bertemu dengan warga negara Indonesia ( WNI ) yang menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia , beberapa waktu lalu. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur akan menemui 4 WNI yang sedang dirawat di rumah sakit.

    Dirjen Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu Judha Nugraha menyampaikan, berdasarkan informasi yang diperbolehkan KBRI Kuala Lumpur, 4 orang korban luka telah mendapat perawatan di rumah sakit. Saat ini, kondisi mereka dalam keadaaan stabil.

    “KBRI telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui mereka pada hari Rabu mendatang (29/1),” kata Judha dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).

    Sementara, kata dia, WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses otopsi.

    “KBRI akan melakukan seluruh prosedur pemulasaran jenazah, serta memfasilitasi pemulangan ke daerah asal,” ujarnya.

    Dia menyampaikan, KBRI Kuala Lumpur segera mengambil langkah untuk memastikan perlindungan bagi para WNI yang terdampak dan mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan menyeluruh termasuk menyoroti kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan.

    “Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau perkembangan kasus ini serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum, guna memastikan terpenuhinya hak hak WNI dalam sistem hukum di Malaysia,” pungkasnya.

    (abd)

  • Donald Trump: Microsot Bidik Akuisisi TikTok – Page 3

    Donald Trump: Microsot Bidik Akuisisi TikTok – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunda larangan hukum terhadap platform media sosial TikTok. Hal itu menjadi alasan untuk merayakan bagi 170 juta pengguna TikTok di Amerika Serikat.

    Mengutip CNN, Selasa (21/1/2025), hal ini berbeda dengan di China, tempat perusahaan induk TikTok berada tidak begitu positif.

    Hal ini terutama karena Donald Trump telah mengisyaratkan ia dapat meminta perusahaan untuk menyerahkan 50% saham TikTok untuk mencegah penutupan. Selain itu, ia juga mengisyaratkan tarif atas barang-barang China dapat bergantung pada apakah Beijing menyetujui kesepakatan potensial pada masa mendatang.

    Ketika ditanya mengenai visi Donald Trump untuk masa depan TikTok, Kementerian Luar Negeri China mengatakan “operasi dan akuisisi perusahaan” harus diputuskan oleh perusahaan dan sejalan dengan hukum China.

    “Amerika Serikat harus sungguh-sungguh mendengarkan suara akal sehat dan menyediakan lingkungan bisnis yang terbuka, adil, jujur, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan dari semua negara,” ujar Juru Bicara Guo Jiakun pada Selasa pekan ini.

    Adapun beberapa jam setelah pelantikannya pada Senin, 20 Januari 2025, Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menunda selama 75 hari penegakan hukum yang haruskan TikTok dilarang di AS kecuali jika dijual kepada pembeli dari AS atau salah satu sekutunya.

    Tindakan eksekutif tersebut mengikuti janji Donald Trump pada Minggu lalu, ia akan menunda penegakan hukum.

     

  • DPR minta pemerintah bentuk tim usut penembakan PMI di Malaysia

    DPR minta pemerintah bentuk tim usut penembakan PMI di Malaysia

    Dokumentasi – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

    DPR minta pemerintah bentuk tim usut penembakan PMI di Malaysia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 28 Januari 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com –  Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

    “Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan, dan tentu hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia,” kata Soleh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Oleh sebab itu, dia meminta semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dia mengatakan bahwa Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Polri, dan TNI diminta untuk dapat bergerak bersama.

    Selain itu, pemerintah harus mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Menurut dia, Kemenlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, harus meminta penjelasan kepada otoritas Malaysia terkait kasus tersebut.

    “Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

    Ia juga mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan pendampingan hukum terhadap para korban, serta mengurus pemulangan jenazah korban ke Indonesia. Selain itu, korban yang terluka juga harus dibawa pulang ke tanah air. Soleh menyampaikan duka yang mendalam kepada lima orang korban penembakan yang dilakukan petugas maritim Malaysia hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia serta tiga orang luka-luka.

    Ia juga mengecam keras penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima orang pekerja migran Indonesia (PMI).

    “Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi,” katanya.

    Sumber : Antara

  • DPR Bakal Panggil Kemlu dan Kementerian P2MI Soal Penembakan WNI oleh Otoritas Malaysia

    DPR Bakal Panggil Kemlu dan Kementerian P2MI Soal Penembakan WNI oleh Otoritas Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) soal insiden penembakan yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor dan menewaskan satu orang WNI.

    Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemanggilan tersebut bertujuan guna meminta konfirmasi insiden yang terjadi pada Jumat, 24 Januari kemarin. Kendati demikian, dia belum bisa menyebutkan tanggal pasti terkait pemanggilan itu.

    “Kami akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Selasa (28/1/2025).

    Dasco mengatakan, DPR menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan yang dilakukan oleh APMM selaku otoritas maritim Malaysia dan telah menewaskan 1 orang WNI tersebut.

    Dia melanjutkan, pihaknya menerima informasi bahwa insiden berdarah itu menewaskan satu orang WNI pekerja migran. Sementara empat orang lainnya mengalami luka-luka dan sedang dirawat di rumah sakit.

    Atas kejadian itu, pihaknya turut berdukacita atas wafatnya salah satu WNI pekerja migran dalam insiden penembakan di Malaysia tersebut.

    “Kami mendorong Kemenlu dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan,” ucap Ketua Harian Gerindra tersebut.

    Adapun saat ini, lanjut Dasco, pihaknya telah meminta Kemlu RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia berkenaan insiden penembakan lima orang WNI pekerja migran tersebut.

    Di sisi lain pun, legislator Gerindra ini menuturkan DPR RI akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden yang terjadi Tanjung Rhu, Selangor itu melalui komisi terkait.

    “Sehingga penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan,” pungkasnya.

  • China Bantah Klaim CIA soal Asal-Usul COVID dari Kebocoran Laboratorium

    China Bantah Klaim CIA soal Asal-Usul COVID dari Kebocoran Laboratorium

    Jakarta –

    Pemerintah China pada Senin menolak teori asal-usul COVID-19 dari kebocoran laboratorium yang diklaim oleh CIA atau Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat. Pemerintah setempat menyebut klaim tersebut tak berdasar dan menekankan perlunya penyelidikan ilmiah.

    “Asal usul virus corona adalah masalah ilmiah dan harus ditentukan oleh para ilmuwan dengan semangat ilmiah. Kebocoran laboratorium sangat tidak mungkin terjadi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning dalam jumpa pers di Beijing, dikutip dari Anadolu Agency.

    “Ini adalah kesimpulan ilmiah resmi yang dicapai oleh tim ahli gabungan China dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berdasarkan kunjungan langsung ke laboratorium terkait di Wuhan dan pertukaran mendalam dengan peneliti ilmiah terkait.”

    Pernyataan itu muncul setelah CIA, dalam perkembangan baru, mendukung teori bahwa pandemi COVID-19 mungkin berasal dari kebocoran laboratorium yang tidak disengaja di Wuhan, bukan dari penularan alami di pasar basah.

    Kasus pertama virus ini dilaporkan di Wuhan, China bagian tengah, pada bulan Desember 2019. Virus ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan karantina wilayah nasional dan mengakibatkan hampir tujuh juta kematian.

    Penilaian ulang CIA terhadap teori kebocoran laboratorium dilaporkan didasarkan pada analisis yang lebih dekat terhadap bukti yang ada, termasuk kondisi di laboratorium keamanan tinggi Wuhan sebelum wabah, bukan intelijen baru.

    Namun, Mao menegaskan kembali temuan investigasi gabungan China-WHO, yang menyimpulkan bahwa kebocoran laboratorium “sangat tidak mungkin”, sebuah keputusan yang menurutnya telah “diakui secara luas oleh komunitas internasional dan komunitas ilmiah.”

    China secara konsisten menolak klaim negara-negara Barat yang menunjukkan asal mula pandemi dari laboratorium.

    “AS harus berhenti mempolitisasi dan menginstrumentalisasikan isu asal usul virus corona, berhenti menjelek-jelekkan negara lain dan mengalihkan kesalahan,” kata Mao.

    Ia mendesak Washington untuk menanggapi kekhawatiran yang wajar dari masyarakat internasional sesegera mungkin, secara proaktif membagikan datanya sendiri tentang kasus-kasus yang diduga awal dengan WHO.

    Juga, mengklarifikasi keraguan tentang laboratorium biologi AS, sehingga dapat memberikan penjelasan yang bertanggung jawab kepada masyarakat di dunia.

    (suc/suc)

  • Prabowo Disebut Bahas Pembelian Rudal BrahMos Senilai US0 Juta Saat Lawatan ke India

    Prabowo Disebut Bahas Pembelian Rudal BrahMos Senilai US$450 Juta Saat Lawatan ke India

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dan India dikabarkan membahas potensi kesepakatan ekspor atau penjualan rudal BrahMos yang senilai ₹3.800 crore atau sekitar US$450 juta ke Indonesia.

    Mengutip Surat Kabar Mint pada Selasa (28/1/2025), kesepakatan itu memperkuat hubungan pertahanan dan kerja sama antara kedua negara dalam pembangunan kapal. Diketahui, India menjadi salah satu negara yang mampu memproduksi kapal induk secara mandiri.

    Pada Minggu (26/1/2025), salah satu pejabat senior Indonesia mengatakan Indonesia memiliki minat untuk bekerja sama dengan India dalam pembangunan kapal induk, selama pertemuan bilateral yang baru saja terjadi.

    “Pejabat India juga tengah berupaya meningkatkan kerja sama dengan Jakarta [Indonesia] di bidang pembuatan kapal,” kata pejabat senior Indonesia yang tak disebutkan namanya itu.

    Sebelumnya, India tengah mengirimkan rudah BrahMos ke Filipina dengan pesanan senilai lebih dari US$335 juta. Pengiriman yang sedang berlangsung ini pun akan dilanjutkan dengan pengiriman tambahan. 

    Diketahui pula, rudal jelajah supersonik hasil kerja sama India dan Rusia ini turut menarik perhatian negara lain seperti Vietnam, Malaysia, Indonesia, hingga beberapa negara di Timur Tengah.

    Hubungan Indonesia dengan India

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan lawatan kenegaraan ke India pada 23-26 Januari kemarin atas undangan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Pada saat yang bersamaan, Prabowo juga menjadi tamu kehormatan dalam peryaan Hari Republik India yang ke-76.

    Sekretaris Timur Kementerian Luar Negeri India, Jaideep Mazumdar menyatakan bahwa kerja sama di sektor pertahanan menjadi salah satu hal penting yang dibahas.

    “Topik yang dibicarakan mencakup latihan bersama, koordinasi yang lebih besar, pertukaran pelatihan, hingga perbaikan dan perawatan platform bersama,” tuturnya dikutip dari Mint, Selasa (28/1/2025).

    Tak hanya soal itu, Indonesia dan India juga diketahui menandatangani nota kesepahaman atau MoU dalam lima bidang yakni kesehatan, maritim, pengobatan tradisional, pengembangan digital, dan pertukaran budaya. 

    Selain itu juga kedua negara bersepakat untuk bekerja sama di bidang energi, mineral, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perdana Menteri India, Narendra Modi menyatakan Indonesia adalah mitra penting bagi India di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik.

    “Kami berdua berkomitmen untuk menjaga perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban berdasarkan aturan di seluruh wilayah ini. Kami sepakat bahwa kebebasan navigasi harus dijamin sesuai dengan hukum internasional,” pungkas Narendra.

  • Komnas HAM Bakal Gali Keterangan Kemlu dan KP2MI Soal Dugaan 5 PMI Ditembak Aparat Malaysia  – Halaman all

    Komnas HAM Bakal Gali Keterangan Kemlu dan KP2MI Soal Dugaan 5 PMI Ditembak Aparat Malaysia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komnas HAM RI menyatakan melakukan pemantauan kasus dugaan penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

    Koordinator Subkomisi Pemantauan (Komisioner) Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya akan meminta keterangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terkait kasus tersebut.

    “Komnas HAM melakukan pemantauan kasus penembakan PMI di Malaysia. (Komnas HAM) akan meminta keterangan dan berkoordinasi dengan Dirjen Perlindungan WNI dan Kementerian P2MI atas peristiwa penembakan itu,” kata Uli saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (28/1/2025).

    “Komnas HAM (mendorong) adanya penyelidikan secara independen dan imparsial atas peristiwa tersebut,” tegas dia.

     

    Wakil Menteri P2MI Mengecam

    Diberitakan sebelumnya Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap lima orang Pekerja Migran yang telah menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

    Ia juga mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bilamana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan berlebihan.

    Selain itu, ia mengatakan pihaknya akan mendorong adanya pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

    Hal itu, lanjut dia, termasuk juga bagaimana cara-cara penanganan Pekerja Migran Indonesia agar bisa dilakukan secara manusiawi terlepas dari status mereka yang ilegal.

    Ia menyampaikan hal itu saat jumpa pers di Kantor Kementrian P2MI, Jakarta Selatan pada Minggu (26/1/2025).

    “Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap lima orang Pekerja Migran yang telah menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka,” kata Christina.

    Kejadian itu dilaporkan terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 pukul 03.00 dini hari di Perairan Tanjung Rhu, Selangor Malaysia.

    Dilaporkan, Petugas Patroli Maritim Malaysia mendapati kapal yang berisi 5 pekerja migran Indonesia.

    Petugas Patroli Maritim Malaysia kemudian diduga menembaki kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia.

    Akibat penembakan tersebut 1 WNI dilaporkan tewas, 1 kritis, dan 3 lainnya luka-luka.

    Selain itu, mereka yang terluka dilaporkan dirawat di rumah sakit wilayah Selangor Malaysia.

     

    Menlu Dorong Investigasi

    Diberitakan juga sebelumnya Menteri Luar Negeri Sugiono menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden penembakan yang dilakukan APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia).

    Sugiono juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya satu orang WNI dan juga kepada para korban lainnya yang mengalami luka dalam insiden penembakan tersebut.

    Selain itu, Sugiono juga mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut.

    “Mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya excessive use of force,” dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (27/1/2025).

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono  (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

    Juga diberitakan, Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI Judha Nugraha menerima informasi korban tewas dalam insiden itu merupakan warga Provinsi Riau berinisial B.

    Pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari Polis Diraja Malaysia (PDRM).

    Ia mengatakan saat ini jenazah B tengah diautopsi otoritas Malaysia.

    Jenazah B, kata dia, akan direpatriasi ke tanah air setelah autopsi selesai.

    “Perkembangan pada tanggal 27 Januari 2025, KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi dari PDRM bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses otopsi,” kata Judha kepada wartawan Senin (27/1/2025).

    Judha mengatakan KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya.  

    Sementara itu, kata dia, empat WNI yang menjadi korban luka-luka telah mendapat perawatan di rumah sakit.

    KBRI Kuala Lumpur, kata dia, juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka-luka. 

    Pertemuan dijadwalkan pada Rabu (29/1/2025) besok.

    “Sedangkan untuk empat WNI luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil,” kata dia.

     

    DPR Akan Bentuk Tim

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya melalui Komisi terkait bakal membentuk tim untuk penanganan insiden tersebut.

    Dasco mengatakan pembentukan tim ditujukan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.

    “DPR-RI melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut, sehingga penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan,” kata Dasco dalam keterangannya pada Senin (27/1/2025).

    Dasco menegaskan DPR juga akan meminta kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk membentuk tim investigasi.

    Menurutnya tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan.

    “Kami mendorong Kementerian P2MI untuk, membentuk tim investigasi untuk mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan,” ungkap dia.

    Dasco juga meminta Kementerian P2MI melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban.

    Ia juga meminta Kementerian P2MI menjamin keselamatan para korban untuk kembali ke Tanah Air termasuk juga korban yang meninggal dunia.

    “Melakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan. Mengatur pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya,” kata dia.

    Dasco juga mengecam tindakan penembakan tersebut.

    Ia menduga telah terjadi aksi penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia.

    “Kami menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), otoritas maritim Malaysia, yang telah menewaskan 1 orang WNI tersebut,” kata Dasco.

    Iq mengatakan DPR RI dalam waktu dekat akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut.

    DPR RI, kata dia, juga akan meminta Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

    “Kami mendorong Kemenlu RI dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan,” kata Dasco.

  • Anggota DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia – Halaman all

    Anggota DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh, mengecam keras penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima Warga Negara Indonesia (WNI). 

    Dia meminta pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

    Oleh menyampaikan duka yang mendalam kepada lima korban penembakan yang dilakukan petugas maritim Malaysia yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan tiga orang luka-luka.

    “Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi,” kata Oleh kepada wartawan, Selasa (28/1/2025).

    Legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut. 

    Selain itu menurutnya semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

    Di antaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI. 

    Mereka semua harus bergerak bersama dalam mengusut kasus itu. 

    Mereka bisa membentuk tim investigasi untuk mengungkapkan perkara tersebut.

    Di sisi lain, Oleh menegaskan, pemerintah Malaysia harus terbuka soal kasus tersebut. 

    Jangan sampai pemerintah Malaysia menutup-nutupi kasus itu dan berusaha melindungi aparat yang bersalah.

    “Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

    Pria kelahiran Tasikmalaya itu mengatakan, jika ada aparat Malaysia yang bersalah, maka mereka harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman setimpal. 

    Sebab, mereka telah menghilangkan nyawa warga negara Indonesia.

    “Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan. Tentu, hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia,” ucapnya.

    Oleh menambahkan, pemerintah harus memberikan pendampingan hukum terhadap para korban dan mengurus pemulangan jenazah korban ke Indonesia. 

    Korban yang terluka juga harus dibawa pulang ke tanah air.

    “Kami juga meminta masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia untuk menempuh jalur resmi, sehingga tidak menimbulkan masalah,” pungkasnya.

    Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI mendapati informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia, merupakan warga Provinsi Riau berinisial B.

    Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia (PDRM).

    Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas kesehatan Malaysia.

    Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), mereka telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. 

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan Negeri Jiran.

    Kejadian ini menewaskan satu orang dan melukai empat warga negara Indonesia (WNI).

    Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. 

    “Mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya excessive use of force,” kata Sugiono dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

  • Menodai Hubungan Baik Indonesia dan Malaysia

    Menodai Hubungan Baik Indonesia dan Malaysia

    loading…

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyesalkan adanya insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) atau WNI oleh aparat Malaysia. Foto/Dok DPR

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyesalkan adanya insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) atau WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025). Apalagi, insiden itu memakan satu korban jiwa.

    “Kita amat menyesalkan dengan kejadian di mana ada sejumlah WNI yang ditembak hingga mengakibatkan korban jiwa satu orang,” tegas Dave dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (28/1/2025).

    Kendati demikian, Dave meminta adanya transparansi dalam penanganan kasus tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia. Ia juga meminta Pemerintah Indonesia transparan dalam mengadvokasi kasus itu.

    “Kita minta ada keterbukaan, transparansi yang jelas dari aparat Malaysia sendiri, dan juga seluruh pemerintah Indonesia, baik itu dari Kementerian P2MI, Kementerian Luar Negeri, Bakamla ataupun Angkatan Laut, kepolisian untuk terlibat juga dalam kasus ini,” tegas Dave.

    Permintaan dilayangkan lantaran kasus penembakan lima PMI itu telah menodai hubungan baik antara Indonesia dengan Malaysia. “Karena ini menodai dan mencoreng hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia,” tegasnya.

    Politikus Partai Golkar ini pun mendesak Pemerintah Malaysia untuk transparan dalam penanganan dan penjelasan kasus itu. Ia mewanti-wanti agar kasus ini tak jadi preseden buruk.

    “Bila mana ada pelanggaran hukum yang di mana para aparat dari Malaysia diwajibkan untuk menggunakan kekerasan, itu harus ada keterbukaan dan kejelasan, sejauh mana situasinya, hingga sampai harus ada penembakan yang mengakibatkan satu orang WNI kita,” tegas Dave.

    “Kita harapkan persoalan ini dapat diusut hingga selesai, tidak ada yang ditutupi, dan jangan sampai menjadi preseden yang buruk menutup-nutupi kasus yang menyebabkan orang meninggal,” tandasnya.

    Diketahui, sebanyak lima pekerja migran Indonesia (PMI) ditembak aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025). Satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka akibat insiden itu.

    (rca)

  • Menlu Sugiono Desak Otoritas Malaysia Lakukan Investigasi Atas Penembakan 1 WNI

    Menlu Sugiono Desak Otoritas Malaysia Lakukan Investigasi Atas Penembakan 1 WNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mendesak investigasi menyeluruh dilakukan terhadap insiden penembakan yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor, yang menewaskan satu orang WNI.

    Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI diterima di Jakarta, Senin malam, Sugiono berkata amat menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam kejadian tersebut.

    “Menlu RI mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan,” sebut Sugiono dilansir dari Antara, Selasa (28/1/2025).

    Menlu juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban tewas dan juga kepada sejumlah korban lainnya yang terluka akibat insiden penembakan tersebut.

    Seorang WNI yang diduga hendak keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal dikabarkan tewas ditembak oleh personel APMM di Perairan Tanjung Rhu Selangor pada Jumat (24/1). Peristiwa ini juga menyebabkan beberapa WNI lainnya mengalami luka-luka.

    Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, dalam keterangannya mengatakan penembakan dilakukan karena WNI tersebut diduga melakukan perlawanan saat dihentikan oleh APMM. Identitas para korban masih terus didalami oleh pihak terkait.

    Informasi serupa juga diungkapkan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), yang melaporkan satu korban meninggal dan empat lainnya luka-luka. Kejadian ini bermula pada pukul 03.00 waktu setempat ketika kapal yang membawa lima WNI pekerja migran tanpa dokumen resmi dihentikan oleh patroli APMM.

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding turut mendesak supaya proses penegakan hukum dilakukan secara transparan. Selain itu, ia memastikan bahwa akses terhadap korban luka dalam insiden tersebut akan dibuka pada Rabu (29/1) mendatang.

    Senada, Wamen P2MI Christina Aryani mengecam keras tindakan penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas Malaysia tersebut dan mendesak otoritas setempat mengusut penggunaan senjata api yang mengakibatkan hilangnya nyawa WNI.