Kementrian Lembaga: Kemlu

PIKIRAN RAKYAT – Pengamat Hak Asasi Manusia Euro-Med menyatakan keprihatinan mendalam atas proposal Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi kembali warga Gaza di Yordania dan Mesir.

Donald Trump menggambarkan Gaza sebagai “situs pembongkaran”, dan mengatakan bahwa semua pihak harus membersihkan kantong Palestina serta merelokasi kembali warga Palestina di Yordania dan Mesir.

Kelompok yang berbasis di Jenewa itu mengatakan bahwa pernyataan ini melanggar hukum internasional dengan melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza.

“Sangat memprihatinkan,” ucap Euro-Med dalam sebuah pernyataan.

“Orang-orang Palestina, yang sudah menderita akibat dampak buruk dari upaya Israel untuk memusnahkan mereka, seharusnya tidak harus membayar harga lebih lanjut untuk genosida ini dengan dipindahkan secara paksa ke luar tanah air mereka,” katanya menambahkan.

Mereka mengatakan bahwa Israel penjajah sebagai kekuatan pendudukan, adalah satu-satunya entitas yang harus bertanggung jawab moral dan hukum atas kejahatan yang telah dilakukannya di Jalur Gaza.

“Membayar ganti rugi kepada Palestina, dan membangun kembali Jalur Gaza secepat mungkin,” ujar Euro-Med.

Memperhatikan bahwa Konvensi Jenewa Keempat secara tegas melarang pemindahan paksa penduduk di bawah pendudukan, kelompok itu menekankan bahwa setiap rencana untuk melakukannya akan menjadi pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian ini.

“Fasilitasi rencana ini juga akan melanggar hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut untuk tinggal di tanah mereka dan di tanah air mereka, hak yang dilindungi oleh hukum internasional, dan akan menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang,” tutur Euro-Med.

Mereka menekankan bahwa sikap regional dan global yang menentang proposal Donald Trump untuk mendeportasi penduduk Jalur Gaza “mutlak diperlukan”, dan mendesak masyarakat internasional untuk sepenuhnya menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional dan mengadopsi solusi yang menghormati hak-hak Palestina.

Indonesia Tegas Menolak

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah isu mengenai pemindahan warga Gaza dengan menyatakan pemerintah Republik Indonesia tidak pernah memiliki rencana untuk merelokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia.

“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” kata Kementerian Luar Negeri melalui keterangan resmi di Jakarta.

Kemlu menegaskan bahwa pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas.

“Indonesia tetap tegas dengan posisi segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” ucapnya.

Senada, Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) juga dengan tegas menolak wacana dari tim Presiden Amerika Serikat Donald Trump, untuk merelokasi dua juta penduduk Gaza ke Indonesia. Hal itu dikatakan Sekretaris Umum (Sekum) PP Persis Ustaz Haris Muslim di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2025.

Ustaz Haris menilai, relokasi tersebut merupakan modus Donald Trump yang ingin mengusir warga Gaza. Merelokasi warga Gaza ke Indonesia merupakan modus Amerika yang seolah-olah sebagai pahlawan dan penyelamat warga Gaza.

“Padahal semua itu intinya adalah modus, agar warga Palsetina dan Gaza keluar dari tanah-tanah kelahiran mereka,” ujarnya.

Sekum Persis pun mempertanyakan, kalau warga Gaza direlokasi ke Indonesia, lantas Gaza mau dipakai oleh siapa. Ketika warga Gaza diusir dengan dalih relokasi, maka Gaza tidak lagi ada orang, sehingga menjadi kesempatan bagi Israel untuk melakukan okupasi pendudukan dan penguasaan di wilayah Gaza.

Dia menegaskan, PP Persis sangat tegak lurus mendukung kemerdekaan rakyat Palestina serta mendukung agar warga Palestina bisa kembali ke tanah-tanah mereka.

“Persis sangat istiqomah mendukung kemerdekaan rakyat Palestina,” katanya.

Penentangan Liga Arab

Liga Arab mengatakan bahwa upaya untuk mencabut rakyat Palestina dari tanah mereka, baik melalui pemukiman kembali, aneksasi atau perluasan permukiman.

“Hal itu telah terbukti gagal di masa lalu,” ucap Liga Arab dalam sebuah pernyataan, Minggu 26 Januari 2025.

“Menghindari prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dan komitmen jangka panjang ini, yang telah mengumpulkan konsensus Arab dan internasional, hanya akan memperpanjang konflik dan membuat perdamaian semakin tidak dapat dicapai,” tuturnya.

Liga Arab menegaskan bahwa upaya semacam itu ditolak, dan melanggar hukum internasional.

“Memindahkan orang secara paksa dari tanah mereka hanya dapat digambarkan sebagai pembersihan etnis,” ujarnya.

Liga Arab menekankan, fase saat ini membutuhkan upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk memperkuat dan mempertahankan gencatan senjata sebagai pendahulu untuk segera memulai rekonstruksi Gaza dan mengatasi luka-luka rakyatnya, yang telah mengalami pembantaian brutal selama 15 bulan berturut-turut.

“Infrastruktur Jalur Gaza telah mengalami kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perang modern,” katanya.

Liga Arab pun menyerukan semua negara yang percaya pada solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian untuk bekerja dengan rajin dan segera untuk memulai proses yang kredibel untuk mencapai solusi ini dan menerapkannya di lapangan sesegera mungkin.

“Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan dan perdamaian bagi Palestina, Israel, dan semua orang di kawasan dan dunia,” ucapnya.

Penolakan Yordania

Yordania memperbarui penolakannya terhadap pemukiman kembali Palestina, setelah Presiden AS Donald Trump menyerukan untuk “membersihkan” Jalur Gaza.

“Semua berbicara tentang tanah air alternatif… tidak dapat diterima. Kami tidak menerimanya, kami belum menerimanya, dan kami akan terus menghadapinya dengan semua kemampuan kami,” tutur Menteri Luar Negeri, Ayman Safadi.

“Yordania adalah untuk Yordania, Palestina adalah untuk Palestina, dan solusi untuk masalah Palestina ada di tanah Palestina,” katanya menambahkan, mengutip pernyataan Raja Abdullah II.

Kritik dari Munich

Kepala Konferensi Keamanan Munich juga mengkritik proposal Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza, mencirikan rencana itu sebagai pelanggaran hukum internasional.

“Proposal yang dibuat oleh Trump ini telah ditolak oleh semua orang di wilayah ini, jadi saya tidak melihat bagaimana ini bisa terbang jika Yordania dan Mesir menentangnya,” ujar Duta Besar Christoph Heusgen kepada sekelompok jurnalis internasional di Berlin.

“Mereka mengatakan Gaza adalah rumah Palestina, dan mereka ingin tinggal di sana, dan mereka memiliki hak untuk tinggal di sana, karena ini sesuai dengan hukum internasional,” ucapnya menambahkan.

Christoph Heusgen menunjukkan bahwa Gaza harus menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan, melalui penyelesaian diplomatik.

“Di sinilah perbatasan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, dan saya pikir ini adalah sesuatu yang harus ditekankan dalam hal apa pun,” katanya.

Slovenia Tak Terima

Menteri Luar Negeri Slovenia mengkritik proposal Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza, menggambarkan rencana itu sebagai “tidak dapat diterima.”

“Posisi Slovenia benar-benar jelas, kami tidak setuju untuk pengusiran paksa,” ucap Tanja Fajon dalam pidatonya, Senin 27 Januari 2025.

Menggarisbawahi bahwa Slovenia mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, dia mengatakan bahwa Palestina “memiliki hak” untuk berada di tanah mereka sendiri.

“Segala jenis pemukiman paksa di Yordania atau Mesir, seperti yang telah berulang kali ditunjukkan kedua negara di masa lalu, sama sekali tidak dapat diterima,” kata Tanja Fajon.

“Ini juga merupakan kasus pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan saya pikir kita harus mengambil sikap yang sangat kuat terhadap hal ini di Uni Eropa,” tuturnya menambahkan.

Spanyol: Warga Gaza Harus Tetap Berada di Gaza

Menteri Luar Negeri Spanyol turut menolak gagasan Donald Trump untuk “membersihkan” Gaza dan merelokasi penduduknya ke negara-negara Arab lainnya.

“Posisi kami jelas: warga Gaza harus tetap berada di Gaza. Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan, yang perlu dikendalikan oleh satu pemerintah,” kata Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares.

“Sesegera mungkin, Gaza dan Tepi Barat harus diperintah oleh otoritas nasional Palestina tunggal,” ucapnya menambahkan.

Inggris Tolak Usulan Kontroversial Trump

Inggris menolak proposal kontroversial Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga.

“Warga sipil Palestina harus dapat kembali dan membangun kembali rumah dan kehidupan mereka,” kata juru bicara Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

“Seperti yang dikatakan menteri luar negeri, bagi orang-orang Gaza, begitu banyak dari mereka telah kehilangan nyawa, rumah atau orang yang mereka cintai, 14 bulan terakhir konflik telah menjadi mimpi buruk yang hidup. Itulah mengapa Inggris terus ditekan untuk resolusi konflik di Gaza,” tuturnya menambahkan.

Jerman: Penduduk Palestina Tak Bisa Diusir dari Gaza

Jerman pada hari Senin menolak proposal Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke negara-negara terdekat – Mesir dan Yordania.

Berbicara pada konferensi pers di Berlin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Christian Wagner mengatakan bahwa Jerman mempertahankan komitmennya terhadap konsensus internasional mengenai status Gaza.

“Ada posisi bersama yang dibagikan oleh Uni Eropa, mitra Arab kami dan PBB, yang sangat jelas: Penduduk Palestina tidak dapat diusir dari Gaza, dan Gaza tidak boleh diduduki atau dimukimkan kembali secara permanen oleh Israel,” katanya.

Christian Wagner menambahkan bahwa kelompok G7 dari ekonomi terkemuka dunia, termasuk AS, sejauh ini secara konsisten mendukung posisi ini dalam beberapa pernyataan bersama.

“Pengusiran dari Gaza, dan mendirikan permukiman baru di sini tidak mungkin. Ini juga sesuatu yang kami jelaskan selama Pertemuan Menteri Luar Negeri G7 di Tokyo pada tahun 2023. Dalam hal ini, saya pikir posisi kami lebih dari jelas,” ujarnya.

Christian Wagner  mencatat bahwa gagasan Donald Trump sudah ditolak oleh negara-negara di kawasan itu, dan menggarisbawahi bahwa fokus internasional tidak boleh tergelincir dari upaya berkelanjutan untuk gencatan senjata yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

“Anda mungkin juga telah mencatat komentar yang dibuat oleh menteri luar negeri Mesir dan Yordania. Dalam hal ini, saya ingin menunjukkan bahwa bagi kami yang penting saat ini adalah implementasi perjanjian gencatan senjata,” tuturnya.

Mesir: Palestina Tak Cuma Kelompok, tapi Bangsa!

Parlemen Mesir menegaskan kembali penolakan atas rencana apa pun yang bertujuan untuk merelokasi rakyat Palestina dari tanah mereka, memperingatkan bahwa tindakan semacam itu menimbulkan “ancaman serius” bagi keamanan dan stabilitas regional.

“Kami tidak dapat mengabaikan bahaya signifikan yang ditimbulkan oleh proposal yang diedarkan mengenai relokasi warga Palestina dari tanah mereka,” ucap Ketua Parlemen Hanafi Gebali.

“Ide-ide ini sama sekali mengabaikan fakta yang mapan bahwa perjuangan Palestina bukan hanya masalah kependudukan atau perselisihan geografis, tetapi penyebab rakyat yang berjuang untuk hak-hak sah dan historis mereka,” ujarnya.

“Semua orang harus menyadari bahwa rakyat Palestina bukan hanya kelompok yang mencari perlindungan. Mereka adalah bangsa dengan sejarah yang kaya, tanah suci, dan hak yang tidak dapat dicabut yang tidak dapat dihapus seiring waktu. Mereka tidak akan pernah melepaskan hak-hak ini, begitu pula bangsa Arab di hadapan mereka,” tutur Hanafi Gebali menambahkan.

Ketua parlemen Mesir memperingatkan bahwa setiap proposal yang melewati hak-hak Palestina menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas regional.

“Satu-satunya solusi untuk mencapai perdamaian abadi adalah menerapkan solusi dua negara, yang memastikan rakyat Palestina dapat mendirikan negara merdeka mereka di sepanjang perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sambil juga memastikan keamanan dan stabilitas seluruh wilayah,” kata Hanafi Gebali.

“Mesir, yang telah menabur benih perdamaian di kawasan itu selama bertahun-tahun, menegaskan kembali hari ini bahwa mereka akan terus membela hak-hak rakyat Palestina dan dengan tegas menolak setiap upaya untuk melikuidasi perjuangan Palestina atau melanggar hak-hak rakyat besar ini,” ujarnya menambahkan.

Warga Palestina: Tak Ada yang Bisa Paksa Kami Keluar dari Tanah Air!

Kepresidenan Palestina juga menolak rencana yang bertujuan menciptakan “tanah air alternatif” bagi warga Palestina.

“Proyek pemukiman kembali dan tanah air alternatif tidak dapat diterima dan hanya berfungsi untuk memperkuat ketidakstabilan dan kekacauan di wilayah tersebut,” ujar juru bicara kepresidenan Nabil Abu Rudeineh dalam sebuah pernyataan, Senin 27 Januari 2025.

“Alternatifnya (opsi) adalah mencapai perdamaian yang adil berdasarkan legitimasi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab,” ucapnya menambahkan.

Abu Rudeineh mengatakan bahwa kembalinya pengungsi Palestina ke Gaza utara mencerminkan keteguhan Palestina di tanah mereka.

“Tidak ada yang bisa memaksa Palestina keluar dari tanah air mereka,” katanya.

Nabil Abu Rudeineh pun menyerukan kepada pemerintah AS untuk mendukung solusi yang mengarah pada perdamaian dan stabilitas abadi bagi kawasan dan dunia.

Senator AS: Trump Berniat Lakukan Pembersihan Etnis

Senator AS Bernie Sanders pada hari Senin mengecam proposal Presiden Donald Trump untuk “membersihkan” Gaza dengan merelokasi jutaan warga Palestina, menyebutnya “pembersihan etnis” dan kejahatan perang, mendesak semua orang Amerika untuk mengutuknya.

“Ada nama untuk ini, pembersihan etnis, dan itu adalah kejahatan perang. Gagasan keterlaluan ini harus dikutuk oleh setiap orang Amerika,” katanya.

PBB: Kami Menentang!

PBB pada hari Senin mengatakan bahwa mereka menentang proposal Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina di luar Gaza.

“Kami akan menentang rencana apa pun yang akan mengarah pada pengungsian paksa orang, atau akan mengarah pada segala jenis pembersihan etnis,” ucap juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Menanggapi pertanyaan tentang Tepi Barat yang diduduki menjadi Gaza baru di tengah meningkatnya serangan tentara Israel, dia mengaku prihatin.

“Kami sangat prihatin dengan situasi yang memburuk di Tepi Barat. Kegiatan kekerasan yang tidak terkendali dari pemukim Israel terhadap penduduk sipil, penduduk Palestina di Tepi Barat,” kata Stephane Dujarric.

Lebih lanjut, dia pun mendesak semua pihak untuk tidak “kehilangan fokus pada bagian lain” karena Gaza tetap menjadi fokus utama oleh semua pihak.

Mengenai situasi terbaru di Tepi Barat yang diduduki, Stephane Dujarric menyampaikan peringatan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) atas memburuknya di Jenin dan kamp pengungsinya ketika operasi Israel penjajah yang sedang berlangsung oleh pasukan Israel penjajah memasuki hari ketujuh, yang mengakibatkan korban lebih lanjut dan penghancuran jalan dan infrastruktur.

Dia mengingat pembunuhan seorang balita oleh Israel penjajah selama akhir pekan.

“Sejak operasi di Jenin dimulai pada 21 Januari, 16 kematian telah dilaporkan,” kata Stephane Dujarric.

“Sementara itu, hari ini, di kamp pengungsi Tulkarm, serangan udara dilaporkan menewaskan dua warga Palestina, meningkatkan kekhawatiran atas penggunaan kekuatan yang melebihi standar penegakan hukum,” tuturnya menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu.

Stephane Dujarric juga mengingatkan bhawa Rumah sakit bukan target, dan harus dilindungi setiap saat. Pernyataan itu disampaikan ketika Israel penjajah mengepung Rumah Sakit Pemerintah Tulkarm.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News