Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • WNI Korban Penembakan Polisi Malaysia Akan Dipulangkan Kamis Besok 30 Januari 2025 – Page 3

    WNI Korban Penembakan Polisi Malaysia Akan Dipulangkan Kamis Besok 30 Januari 2025 – Page 3

    Lebih lanjut, Menlu Sugiono menyesalkan jatuhnya korban jiwa dalam insiden penembakan oleh APMM.

    “Menlu RI menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya seorang WNI dan juga kepada para korban lainnya yang mengalami luka dalam insiden penembakan tersebut,” ujarnya.

    Pada Senin (27/1), Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) menyatakan bahwa informasi yang didapatkan oleh KBRI Kuala Lumpur adalah WNI yang tewas ditembak berinisial B asal Provinsi Riau. Jenazah dapat dipulangkan setelah setelah menjalani proses autopsi.

    “KBRI Kuala Lumpur akan melakukan seluruh prosedur pemulasaran jenazah, serta memfasilitasi pemulangan ke daerah asal,” sebut Kemlu RI.

    Sedangkan untuk empat WNI yang terluka, KBRI Kuala Lumpur mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil. KBRI Kuala Lumpur telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui mereka pada hari Rabu (29/1/2025).

    Dalam pernyataannya pada Senin pula Kemlu RI menjelaskan bahwa penembakan terjadi pada Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, saat APMM berpatroli.

    Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

    “Menanggapi insiden ini, KBRI Kuala Lumpur segera mengambil langkah untuk memastikan perlindungan bagi para WNI yang terdampak dan mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan menyeluruh termasuk menyoroti kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan,” ungkap Kemlu RI.

    “Kemlu RI dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau perkembangan kasus ini serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum, guna memastikan terpenuhinya hak hak WNI dalam sistem hukum di Malaysia.”

  • WNI yang Selamat dari Penembakan di Malaysia Bocorkan Nama "Malik", Dalang Penyelundupan Pekerja Ilegal Nasional 29 Januari 2025

    WNI yang Selamat dari Penembakan di Malaysia Bocorkan Nama "Malik", Dalang Penyelundupan Pekerja Ilegal Nasional 29 Januari 2025

    WNI yang Selamat dari Penembakan di Malaysia Bocorkan Nama “Malik”, Dalang Penyelundupan Pekerja Ilegal
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Para WNI yang ditembaki aparat Malaysia di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, membocorkan satu nama yang diduga kuat menjadi pelaku penyelundupan pekerja migran ilegal dari dan menuju Malaysia.
    Sosok pelaku tersebut kerap disapa, Malik.
    Nama Malik sendiri didapatkan pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia berdasarkan wawancara langsung dengan dua WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia itu.
    “Ada dua yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih 1.500 Ringgit sampai 1.200 Ringgit kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai,” ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes (Pol) Juliarman Eka Putra Pasaribu, dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Rabu (29/1/2025).
    Tidak hanya kedua WNI yang diwawancarai itu saja, ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu.
    Setelah meloloskan diri dari kejaran aparat, mereka menghilang entah ke mana. WNI orang yang terluka akibat tembakan mencari rumah sakit untuk pertolongan pertama.
    Juliarman melanjutkan, para WNI pekerja ilegal itu pun membayar kepada Malik untuk bisa masuk dan keluar dari Malaysia menggunakan jalur laur pada malam hari.
    Para WNI pekerja ilegal itu seringkali tidak saling kenal pada saat bertemu di dalam boat.
    “Kalau dilihat dari status mereka, iya (korban penyelundupan orang). Tapi, mereka juga adalah para pekerja ilegal yang ingin pulang ke Tanah Air dan tidak menggunakan jalur resmi,” ungkap Juliarman.
    Kasus penyelundupan pekerja ilegal ini sendiri masih dalam penyelidikan otoritas Malaysia.
    Juliarman menyebut, Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan jaringan lama penyelundupan pekerja ilegal atau baru.
    Juliarman sekaligus memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pascaperistiwa di perairan Tanjung Rhu itu.
    “Pasti kami akan mendampingi mereka, termasuk konsuler kedutaan untuk menjamin hak-hak mereka terlindungi,” lanjut dia.
    Peristiwa ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) mendapati kapal yang membawa sejumlah pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025).
    Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas.
    Akibat penembakan tersebut, satu WNI dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya mengalami luka dan satu dalam kondisi kritis.
    WNI yang terluka saat ini menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia.
    WNI yang meninggal dunia direncanakan dibawa pulang ke Indonesia pada Rabu ini dan akan langsung dikirim ke keluarga di Dumai, Riau.
    Kemlu RI sendiri sudah membantah adanya perlawanan dari dalam boat yang ditumpangi WNI pekerja ilegal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia Enggan Berspekulasi Soal Isu Penghentian Hibah dan Pinjaman Luar Negeri oleh Pemerintahan Donald Trump

    Indonesia Enggan Berspekulasi Soal Isu Penghentian Hibah dan Pinjaman Luar Negeri oleh Pemerintahan Donald Trump

    JAKARTA – Indonesia enggan berspekulasi soal isu penghentian hibah dan pinjaman luar negeri dari Pemerintah Amerika Serikat, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat.

    Amerika Serikat dilaporkan akan menghentikan sementara bantuan internasional, setelah Presiden Donald Trump menerapkan pengetatan bantuan luar negeri segera setelah dilantik.

    “Pemerintah RI tidak akan melakukan spekulasi tentang isu apapun yang masih bersifat pernyataan generik dari pemerintah negara lain yang tidak secara khusus ditujukan kepada Indonesia,” jelas Roy dalam keterangan tertulis, Rabu 29 Januari.

    “⁠Indonesia hanya akan memberikan tanggapan berdasarkan komunikasi yang disampaikan secara resmi, melalui saluran diplomatik ataupun saluran resmi lainnya, yang dibahas antar lembaga pemerintah kedua negara,” tegas Roy.

    Sebelumnya, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan sementara bantuan luar negeri selama 90 hari sambil menunggu penilaian efisiensi dan konsistensi dengan kebijakan luar negeri, segera setelah Ia dilantik pada 20 Januari, dikutip dari Reuters.

    “Semua kepala departemen dan lembaga yang bertanggung jawab atas program bantuan pembangunan luar negeri Amerika Serikat harus segera menghentikan sementara kewajiban baru dan pencairan dana bantuan pembangunan,” bunyi perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Trump beberapa jam setelah dilantik untuk masa jabatan kedua.

    Jumat pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan perintah penghentian semua bantuan asing yang ada dan menghentikan pemberian bantuan baru sementara waktu, menyusul perintah eksekutif Presiden Trump.

    Kabel tersebut, yang dirancang oleh kantor bantuan luar negeri Departemen Luar Negeri dan disetujui oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, mengatakan ada pengecualian untuk Israel dan Mesir, tanpa menyebut negara lain.

    Langkah tersebut berisiko menghentikan miliaran dolar bantuan internasional. Negeri Paman Sam diketahui merupakan donor tunggal bantuan terbesar secara global. Pada tahun fiskal 2023, negara itu mencairkan bantuan sebesar 72 miliar dolar AS.

    “Ini gila,” kata Jeremy Konyndyk, mantan pejabat USAID yang sekarang menjadi presiden Refugees International. “

    Ini akan membunuh orang. Maksud saya, jika diterapkan seperti yang tertulis dalam kabel itu banyak orang akan mati,” katanya.

    Sementara itu, seorang sumber yang mengetahui diskusi di Kongres mengenai hal ini mengatakan, perintah Presiden Trump melanggar hukum.

    “Pembekuan investasi internasional ini akan menyebabkan mitra internasional kita mencari mitra pendanaan lain, kemungkinan pesaing dan musuh AS, untuk mengisi lubang ini dan menggantikan pengaruh Amerika Serikat jika penyitaan yang melanggar hukum ini terus berlanjut,” kata sumber itu tanpa menyebut nama.

  • Menlu Antonio Tajani Yakin Italia Mampu jadi Jembatan antara Brussels dan Washington

    Menlu Antonio Tajani Yakin Italia Mampu jadi Jembatan antara Brussels dan Washington

    JAKARTA – Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan, dialog konstruktif perlu diluncurkan antara Uni Eropa dan AS, di mana Roma bisa memainkan peran positif dalam dialog tersebut.

    Hal ini disampaikan Antonio Tajani saat menghadiri pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Senin, 27 Januari di Brussels. 

    Tajani, dikutip dari Anadolu-OANA menekankan pentingnya bagi Uni Eropa untuk melihat AS sebagai sekutu utamanya, terlepas dari siapa yang bertanggung jawab di Washington.

    Tajani menekankan, dialog konstruktif harus dimulai dan Italia dapat memainkan perang yang sangat positif, dan bertindak sebagai jembatan antara Brussels dan Washington, seperti yang dilakukan mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi dengan mantan Presiden AS George W. Bush.

    Mengenai risiko perbedaan sikap negara-negara Uni Eropa terhadap pemerintahan Trump, dia mengatakan hal itu “sebagian” karena kesalahan Eropa.

    Dia mencatat bahwa Uni Eropa harus mampu bertindak sebagai pilar yang kuat dari suatu aliansi strategis, seraya menambahkan tentang perlunya lebih sedikit birokrasi dan lebih banyak aksi.

    Terkait isu di Gaza, Tajani menyambut baik keputusan UE untuk mengerahkan kembali Misi Bantuan Perbatasan Uni Eropa untuk Titik Penyeberangan Rafah (EUBAM Rafah) antara Gaza dan Mesir.

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa tujuh pasukan gendarmerie (angkatan bersenjata Italia) akan ambil bagian, selain dua warga negara Italia yang saat ini bertugas sebagai bagian dari EUBAM.

  • Trump Tangguhkan Hibah-Pinjaman Luar Negeri, Apa Dampaknya ke Indonesia?

    Trump Tangguhkan Hibah-Pinjaman Luar Negeri, Apa Dampaknya ke Indonesia?

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menghentikan sementara program-program hibah, pinjaman, dan bantuan keuangan lainnya sebagaimana tertera dalam bocoran memo yang telah diverifikasi mitra BBC di AS, CBS News. Hal ini menegaskan penangguhan bantuan luar negeri AS untuk negara-negara asing serta dan organisasi non-pemerintah atau LSM.

    Di dalam dokumen itu, Kepala Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) AS, Matthew Vaeth, meminta lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan pengeluaran mereka konsisten dengan prioritas Trump.

    Dampak penangguhan ini masih belum jelas. Akan tetapi, memo itu menyebutkan bahwa tunjangan Medicaid dan Jaminan Sosial tidak terpengaruh.

    Bocornya memo ini terjadi beberapa hari setelah AS menghentikan hampir semua bantuan luar negeri. Partai Demokrat mengritik kebijakan tersebut, yang berpotensi menghadapi gugatan hukum.

    Kepala OMB, Matthew Vaeth, meminta lembaga-lembaga pemerintah untuk menghentikan sementara program-program bantuan keuangan AS.

    Penangguhan ini dilakukan agar mereka dapat meninjau kembali pengeluaran yang mungkin terkena dampak dari berbagai perintah eksekutif yang telah ditandatangani Trump.

    Dalam memo itu, Vaeth menyebut ini mencakup “bantuan keuangan untuk bantuan luar negeri, organisasi non-pemerintah, DEI [Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi], ideologi gender ‘woke’, dan kesepakatan baru yang ramah lingkungan”.

    Memo itu juga menginstruksikan agar semua lembaga melaporkan program-program mana saja yang telah dihentikan pada 10 Februari.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Gedung Putih belum memberikan komentar resmi mengenai dokumen yang bocor tersebut.

    Para anggota Partai Demokrat di Washington DC dengan cepat melontarkan keprihatinan mereka terhadap rencana tersebut.

    Baca juga:

    Senator Washington Patty Murray dan anggota Kongres dari Connecticut, Rosa DeLauro, mengirimkan surat kepada Gedung Putih pada Senin (27/1) yang menyatakan mereka “sangat khawatir”.

    “Cakupan dari apa yang Anda perintahkan sangat mengejutkan, belum pernah terjadi sebelumnya, dan akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan di seluruh negeri,” tulis para anggota kongres.

    “Kami sungguh mendesak Anda untuk menegakkan hukum dan Konstitusi dan memastikan semua sumber daya federal diberikan sesuai dengan hukum.”

    Tentara Israel berkumpul di balik reruntuhan di sebuah desa di Lebanon selatan pada 27 Januari 2025, saat ketegangan meningkat di dekat perbatasan. Bantuan AS untuk militer Israel tidak termasuk ke bantuan keuangan yang ditangguhkan (Getty Images)

    Pemimpin minoritas Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, juga mengritik penghentian sementara program-program hibah dan bantuan keuangan.

    “Kongres menyetujui investasi-investasi. Mereka bukan pilihan, melainkan hukum,” ujarnya.

    “Ini artinya akan ada gaji yang tidak terbayarkan, pembayaran sewa, dan lain sebagainya. Dari universitas hingga badan amal nirlaba, semuanya akan kacau.”

    Penghentian sementara bantuan luar negeri AS

    Memo ini menyusul pemberitaan minggu lalu bahwa Kementerian Luar Negeri AS telah menghentikan hampir semua bantuan luar negeri, menurut memo internal yang dikirim ke para pejabat dan Kedutaan Besar AS di luar negeri.

    Memo ini sekaligus menghentikan program bantuan baru.

    Kebijakan ini mempengaruhi hampir semua bidang mulai dari bantuan pembangunan hingga bantuan militer. Yang dikecualikan adalah bantuan makanan darurat dan pendanaan militer untuk Israel dan Mesir.

    Baca juga:

    Trump sebelumnya mengeluarkan perintah eksekutif untuk penghentian bantuan pembangunan luar negeri selama 90 hari. Waktu tiga bulan itu sedianya digunakan untuk meninjau efisiensi dan konsistensi program-program itu dengan kebijakan luar negerinya.

    AS adalah donor bantuan internasional terbesar di dunia. Pada 2023, AS menghabiskan US$ 68 miliar (Rp 1.100 triliun) untuk bantuan internasional.

    Apa imbasnya bagi Indonesia?

    Para pengunjuk rasa menentang Presiden Donald Trump pada tanggal 4 Februari 2017 di Jakarta, Indonesia. Presiden AS Trump kala itu menandatangani perintah eksekutif yang melarang imigrasi ke AS dari tujuh negara Muslim (Getty Images)

    BBC News Indonesia belum dapat memastikan apakah rencana Trump ini akan langsung berdampak ke Indonesia. Belum dapat diverifikasi juga secara rinci apa saja hibah, pinjaman, dan bantuan luar negeri AS untuk Indonesia.

    Namun, dalam kurun waktu dua tahun terakhir saja, Indonesia dan AS telah terlibat pada beberapa program bantuan.

    Pada April 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai US$ 698 juta (Rp 10,2 triliun).

    Ini merupakan hibah lima tahun antara Millennium Challenge Corporation (MCC) pemerintah AS dan pemerintah Indonesia, dengan kontribusi Rp 9,5 triliun (US$ 649 juta) dari AS dan Rp 718 miliar (US$ 49 juta) dari Indonesia.

    AS juga terlibat dalam pengembangan sektor energi baru terbarukan di Indonesia.

    Pada Mei 2024, International Development Finance Corporation (DFC) AS mengumumkan komitmen baru senilai US$ 126 juta (Rp 2 triliun) untuk perusahaan listrik Indonesia PT Medco Cahaya Geothermal.

    Pada April 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai US$ 698 juta (Rp10,2 triliun) (Getty Images)

    BBC News Indonesia telah menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Soemirat, untuk meminta tanggapan pada Selasa (28/1), tetapi belum mendapatkan respons.

    Pada 16 Januari lalu, BBC News Indonesia sempat meminta tanggapan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengenai hubungan Indonesia dengan AS di bawah pemerintahan Trump.

    Pada saat itu, Roy mengatakan “AS adalah salah satu Mitra Strategis Komprehensif bagi Indonesia, dan hubungan erat di antara kedua negara telah terjalin selama 75 tahun”.

    “Kita juga memiliki beragam inisiatif kerja sama yang saling menguntungkan dengan AS, termasuk di sektor ekonomi, yang sejalan dengan kepentingan nasional kita. Upaya diplomasi akan terus diperkuat untuk menjaga konsistensi prinsip hubungan luar negeri Indonesia, serta stabilitas hubungan dan kerja sama dengan AS,” imbuh Roy saat itu.

    Baca juga:

    Lihat juga video: Pemerintah Ajukan Utang Luar Negeri Rp 29 Triliun pada 2024

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Penembakan WNI di Malaysia, Korban Asal Riau Ternyata 2 Orang

    Penembakan WNI di Malaysia, Korban Asal Riau Ternyata 2 Orang

    Penembakan WNI di Malaysia, Korban Asal Riau Ternyata 2 Orang
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Korban penembakan yang dilakukan oleh aparat Malaysia terhadap
    pekerja migran Indonesia
    (PMI) asal Riau berjumlah dua orang.
    Salah satu dari mereka dilaporkan meninggal dunia, sedangkan satu lainnya mengalami luka tembak.
    Kepala Balai Pelayanan Pelindung
    Pekerja Migran Indonesia
    (BP3MI) Riau, Fanny Wahyu, membenarkan informasi tersebut.
    “Iya benar. Dua orang asal Riau,” kata Fanny saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    via WhatsApp, Rabu (29/1/2025) pagi.
    Korban meninggal dunia bernama Basri (54), yang berdomisili di Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu.
    Jenazah Basri rencananya akan dibawa ke kampung halamannya di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.
    “Jenazah korban akan dimakamkan di Rupat, Bengkalis,” ungkap Fanny.
    Sementara itu, korban lainnya juga berasal dari Kabupaten Bengkalis.
    Namun, Fanny mengaku belum mendapatkan informasi mengenai identitas dan alamat lengkap korban tersebut.
    “Detailnya belum terinformasi. Tapi, warga Bengkalis infonya,” sebut Fanny.
    Perlu diketahui, penembakan tersebut terjadi pada Jumat (24/1/2025) di perairan Tanjung Rhu, yang melibatkan lima orang PMI.
    Selain dari Riau, terdapat juga korban dari Aceh dan Kepulauan Riau. Dalam insiden tersebut, satu orang dilaporkan tewas.
    Untuk empat WNI yang menjadi korban luka-luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil.
    KBRI pun telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui mereka pada Rabu, 29 Januari.
    Sebelumnya, pada 24 Januari, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor.
    Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden tersebut mengakibatkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.
    Menanggapi insiden ini, KBRI Kuala Lumpur segera mengambil langkah untuk memastikan pelindungan bagi para WNI yang terdampak dan mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia untuk mendorong penyelidikan menyeluruh, termasuk menyoroti kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan.
    Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau perkembangan kasus tersebut serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum guna memastikan terpenuhinya hak-hak WNI dalam sistem hukum di Malaysia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penembakan WNI di Malaysia, Korban Meninggal Bisa Dipulangkan Setelah Otopsi Selesai

    Penembakan WNI di Malaysia, Korban Meninggal Bisa Dipulangkan Setelah Otopsi Selesai

    Penembakan WNI di Malaysia, Korban Meninggal Bisa Dipulangkan Setelah Otopsi Selesai
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menerima informasi bahwa warga negara Indonesia berinisial B yang menjadi korban insiden
    penembakan
    oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses otopsi.
    Melalui pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang dikutip di Jakarta, Selasa, berdasarkan perkembangan pada Senin (27/1), KBRI Malaysia mendapat informasi dari Polis Diraja Malaysia (PDRM) bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B itu berasal dari Riau.
    “KBRI akan melakukan seluruh prosedur pemulasaran jenazah, serta memfasilitasi pemulangan ke daerah asal,” kata pernyataan Kemlu tersebut.
    Untuk 4 WNI yang menjadi korban luka-luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil.
    KBRI pun telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui mereka pada Rabu, 29 Januari.
    Sebelumnya, pada 24 Januari, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor.
    Penembakan
    dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden tersebut menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.
    Menanggapi insiden ini,
    KBRI Kuala Lumpur
    segera mengambil langkah untuk memastikan pelindungan bagi para WNI yang terdampak dan mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia untuk mendorong penyelidikan menyeluruh, termasuk menyoroti kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan.
    Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau perkembangan kasus tersebut serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum, guna memastikan terpenuhinya hak-hak WNI dalam sistem hukum di Malaysia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada 44 Kasus Pemerasan di Bandara Indonesia yang Libatkan Warganya dalam Setahun

    Ada 44 Kasus Pemerasan di Bandara Indonesia yang Libatkan Warganya dalam Setahun

    GELORA.CO – Kedutaan Besar China di Jakarta mengeluarkan pernyataan terkait tindakan kasus pemerasan di bandara Indonesia.

    Rilis tersebut dikeluarkan setelah warga negara asing (WNA) China mengunggah konten menyelipkan uang Rp 500 ribu dalam paspor untuk memperlancar masuk di Bandara Soekarno Hatta.

    Kedubes China menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan kasus pemerasan di bandara Indonesia sebanyak 44 kasus selama 2024.

    “Tahun lalu, dengan bantuan Bagian Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar Tiongkok telah menjalin kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta dan menyelesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan, dengan total uang sekitar Rp 32.750.000 yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok,” kata Kedubes China dalam rilisnya, Selasa 28 Januari 2025.

    Kasus pemerasan tersebut mulai dari Februari 2024 hingga Januari 2025.

    Ini hanyalah sebagian kecil, menurut Kedubes China, dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak warga negara Tiongkok yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan.

    “Untuk memberantas masalah pemerasan di bandara, Kedutaan Besar berharap agar tanda-tanda ‘Dilarang memberi tip’ ‘Silakan laporkan jika terjadi pemerasan’ dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris dapat dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi dan perintah larangan memberi tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan Tiongkok sehingga mereka tidak akan menyarankan pelancong Tiongkok untuk menyuap petugas imigrasi,” tulis Kedubes China.

    Selain itu, dalam pernyataannya, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan jaminan pertimbangan tertingginya kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

  • Kementerian HAM soal WNI Ditembak Mati Polisi Maritim Malaysia: Tak Manusiawi

    Kementerian HAM soal WNI Ditembak Mati Polisi Maritim Malaysia: Tak Manusiawi

    GELORA.CO – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI mengecam penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

    “Mengecam tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APPM) terhadap pekerja migran Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM, Munafrizal Manan, dalam siaran persnya dikutip Rabu (29/1).

    Penembakan yang terjadi pada Jumat (24/1) menyebabkan satu pekerja migran Indonesia tewas, 1 orang lainnya kritis dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Tindakan ini dinilai tidak menghormati prinsip hak asasi manusia.

    “Mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APPM) yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut,” ujarnya.

    Kementerian HAM RI mendorong Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) untuk secara proaktif, profesional, dan independen melakukan pemantauan atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas APPM terhadap pekerja migran Indonesia.

    Lebih lanjut, Munafrizal mengatakan pihaknya mendorong Komnas HAM RI secara proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga SUHAKAM mengenai kasus tersebut. Sebab, lanjut dia, Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjalin Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) di bidang hak asasi manusia.

    “Mendorong Komnas HAM RI untuk segera membahas peristiwa tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh pekerja migran Indonesia tersebut dalam Forum Institusi Hak Asasi Manusia Nasional se-Asia Tenggara (the South East Asia National Human Rights Institution Forum/SEANF) di mana Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjadi anggotanya,” sambungnya.

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkap PMI yang tewas berasal dari Riau. Kementerian memastikan KBRI Kuala Lumpur akan melakukan seluruh prosedur pemulasaran jenazah, sampai memfasilitasi pemulangan ke daerah asal.

    “KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi dari PDRM (polisi Malaysia) bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses autopsi,” kata keterangan pers Kemlu, Senin (27/1).

    Mereka menambahkan, untuk korban luka pihak KBRI Kuala Lumpur sudah mendapatkan akses kekonsuleran. Rencananya empat orang itu akan ditemui pada Rabu mendatang.

    “Sedangkan untuk 4 WNI luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil,” kata Kemlu RI.

    Unprocedural

    Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, mengatakan lima orang WNI itu adalah pekerja migran yang berangkat melalui jalur ilegal. Ia belum mengetahui lima WNI itu apakah baru akan memasuki Malaysia atau ingin keluar dari Malaysia.

    “Di mana saat itu patroli APMM tengah bertugas dan ada sebuah kapal yang ditumpangi atau diawaki oleh 5 orang WNI Pekerjaan Migran Indonesia unprocedural,” kata Christina di Kantor P2MI, Jakarta, Minggu (26/1).

    “Untuk ke mananya belum tahu pasti, ini baru dugaan tapi mereka ditemukan di Perairan Tanjung Rhu. Jadi bisa jadi mereka sedang, karena kita informasinya belum semuanya terkumpul maksimal. Bisa jadi mereka meninggalkan Malaysia atau menuju Malaysia,” lanjutnya.

  • Penembakan WNI di Malaysia, Keadilan Mesti Ditegakkan

    Penembakan WNI di Malaysia, Keadilan Mesti Ditegakkan

    Penembakan WNI di Malaysia, Keadilan Mesti Ditegakkan
    Tim Redaksi
    ACEH TIMUR, KOMPAS.com –
    Penjabat Bupati Aceh Timur, Amrullah M Ridha, mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh terkait insiden penembakan terhadap lima Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor.
    Salah satu dari lima korban, Muhammad Hanafiah (40), warga Alue Bugeng, Peureulak Timur, saat ini sedang dirawat di rumah sakit Malaysia.
    Juru Bicara Pemerintah Aceh Timur, Tgk Muntasir Ramli, pada Selasa (28/1/2025) menyatakan bahwa Pemerintah Aceh Timur akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk memantau dan memastikan bahwa
    korban penembakan
    yang sedang dirawat di Malaysia mendapatkan perawatan terbaik.
    Lebih lanjut, Muntasir mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh Timur, melalui Camat Pereulak Timur, Teuku Taharuddin, telah mengunjungi kediaman keluarga korban penembakan atas arahan dari
    Pj Bupati Aceh Timur
    , Amrullah M Ridha.
    “Camat juga bertemu dengan Mawaddah, istri dari korban penembakan, sebagai wujud kepedulian Pemkab Aceh Timur kepada keluarga korban,” jelas Muntasir.
    Pemerintah Aceh Timur juga menyampaikan rasa dukacita yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia. 
    “Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar korban yang sedang dalam perawatan mendapatkan perhatian dan terus memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan keadilan ditegakkan,” tutur Muntasir.
    Sebelumnya, dilaporkan bahwa kapal yang mengangkut 26 pekerja migran Indonesia (PMI) ditembak oleh kapal patroli APMM.
    Petugas APMM menembak secara membabi buta dari jarak 20-25 meter.
    Malaysia mengeklaim bahwa terjadi perlawanan dari PMI, namun klaim tersebut dibantah karena seluruh penumpang adalah warga sipil dan tidak membawa senjata tajam.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.