RI Kutuk Israel yang Bikin UU Kedaulatan untuk Caplok Palestina
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI), mengutuk keras keputusan Parlemen Israel yang membuat rancangan Undang-Undang Kedaulatan Israel yang mengambil wilayah Tepi Barat, Palestina.
“Mengutuk seluruh tindakan Israel yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter, dan status wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur,” tulis Kemlu RI, Jumat (24/10/2025).
Rancangan UU tersebut bertujuan melegalkan wilayah Palestina sebagai wilayah kedaulatan Israel yang telah diduduki.
Menurut Kemlu RI, tindakan Israel adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Resolusi 2334.
Beleid yang hendak dibuat Israel tersebut juga melanggar Advisory Opinion Mahkamah Internasional (ICJ) yang menegaskan bahwa pendudukan Israel di tanah Palestina adalah ilegal.
“Serta bahwa pembangunan dan aneksasi permukiman di Tepi Barat yang diduduki tidak sah,” tulis Kemenlu RI.
Indonesia bersama negara anggota OKI juga menyambut baik perintah Mahkamah Internasional pada 22 Oktober 2025 yang mewajibkan Israel membuka akses bantuan kebutuhan pokok untuk warga Palestina, termasuk Gaza.
Sebelumnya, dilansir
ANTARA
, parlemen Israel memberikan suara 25 berbanding 24 untuk mendukung sebuah RUU untuk menerapkan hukum dan administrasi Israel ke semua permukiman di Tepi Barat, yang oleh Israel disebut sebagai Yudea dan Samaria.
RUU itu, yang diperkenalkan oleh anggota parlemen sayap kanan Avi Maoz dari Partai Noam, kini dilimpahkan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset untuk dibahas lebih lanjut.
Beberapa anggota koalisi yang berkuasa mendukung RUU yang disponsori oleh oposisi tersebut, meskipun pemimpin Israel Benjamin Netanyahu menyerukan untuk abstain.
Hal itu menggarisbawahi perpecahan di dalam pemerintahan terkait kebijakan aneksasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemlu
-

Putin Emosi Lihat Kelakuan Trump, Sebut Sudah Lancarkan Perang!
Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia menanggapi manuver Amerika Serikat (AS) yang menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan minyaknya, Rosneft dan Lukoil, dengan serius. Respons ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia dan mantan presiden, Dmitry Medvedev, Kamis (23/10/2025).
Dalam pengumumannya di Telegram yang dikutip Reuters, Medvedev menuduh AS telah sepenuhnya memilih jalan perang melawan Rusia. Ia juga mengkritik manuver Presiden AS Donald Trump yang selama ini memposisikan diri sebagai “pembawa perdamaian”.
“Jika salah satu dari banyak komentator masih menyimpan ilusi-ini dia. AS adalah musuh kita, dan ‘pembawa perdamaian’ mereka yang banyak bicara kini telah sepenuhnya memilih jalan menuju perang dengan Rusia,” kata anak buah Presiden Vladimir Putin itu.
“Trump telah sepenuhnya berpihak pada Eropa gila,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam sebuah langkah mengejutkan pada Rabu, Gedung Putih mengumumkan sanksi terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia-Rosneft dan Lukoil-sebagai upaya untuk menekan Moskow agar kembali ke meja perundingan. Sanksi ini diumumkan sesaat setelah Trump membatalkan rencana pertemuan tatap muka dengan Putin di Hungaria, dengan alasan ia tidak menginginkan “pertemuan yang sia-sia”.
Di sisi lain, Uni Eropa mengumumkan paket sanksi ke-19 terhadap Rusia, menargetkan pendapatan energi Moskow, lembaga keuangan, dan “armada bayangan” kapal tanker minyak Rusia yang berlayar dan menghindari sanksi di seluruh dunia. Secara resmi, respons pemerintah Rusia sejauh ini singkat, dengan Kementerian Luar Negeri Moskow menyebut sanksi tersebut “kontraproduktif.”
Dari segi yang berseberangan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik sanksi AS tersebut. Menurutnya, hal ini akan terus menjatuhkan tekanan pada Moskow agar berkomitmen dalam pemenuhan perdamaian.
“Sanksi itu merupakan langkah yang adil dan benar-benar layak yang akan membantu memberikan tekanan pada Rusia dalam negosiasi,” ujarnya.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
-

Tuding-menuding Trump Vs Presiden Kolombia
Washington –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuding Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai ‘gembong narkoba’. Petro membalas tudingan Trump tersebut sebagai fitnah.
Dilansir Al Arabiya, Senin (20/10/2025), Trump menyalahkan kepemimpinan politik Kolombia atas kegagalan memenuhi kewajiban pengendalian narkoba. Trump mengatakan AS akan menghentikan ‘pembayaran dan subsidi skala besar’ untuk Kolombia.
“Petro adalah pemimpin narkoba ilegal yang sangat mendorong produksi narkoba secara besar-besaran,” kata Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social.
Dia mengatakan produksi narkoba itu ditujukan untuk dijual ke AS. Menurutnya, hal itu memicu kematian di AS.
Trump juga berjanji akan mencabut semua bantuan untuk Kolombia, yang secara historis merupakan mitra dekat AS, namun juga produsen kokain terkemuka di dunia.
Tidak hanya itu, Trump mengancam akan mengenakan tarif lebih berat terhadap Kolombia, atau bahkan langkah-langkah lainnya yang tidak disebutkan secara spesifik untuk “menutup” budidaya narkoba di negara itu jika Petro tidak juga bertindak.
“MULAI HARI INI, PEMBAYARAN INI, ATAU BENTUK PEMBAYARAN LAINNYA, ATAU SUBSIDI, TIDAK AKAN LAGI DILAKUKAN,” tegasnya, dalam postingan yang menggunakan huruf kapital.
Presiden Kolombia Gustavo Petro (File photo: AFP) Foto: dok. AFP
Petro Bereaksi
Petro membantah ucapan Trump itu. Ia mengatakan dia akan melakukan pembelaan diri secara hukum.
“Saya akan membela diri secara hukum dengan pengacara Amerika di Pengadilan AS,” ujar Petro dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/10/2025).
Petro menyebut Trump telah memfitnahnya. Petro membantah segala tuduhan Trump.
“Fitnah telah dilontarkan kepada saya di wilayah Amerika Serikat oleh pejabat tinggi,” kata Petro.
“Ketika bantuan kami dibutuhkan untuk memerangi perdagangan narkoba, masyarakat AS akan menerimanya,” imbuhnya.
Tarik Dubes dari AS
karena tudingan Trump ini, otoritas Kolombia merespons dengan menarik pulang Duta Besarnya di Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Kolombia, seperti dilansir AFP, Selasa (21/10/2025), mengumumkan pada Senin (20/10) bahwa Duta Besar Daniel Garcia Pena telah ditarik pulang dari Washington DC ke Bogota untuk melakukan konsultasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kolombia, Armando Benedetti, menyebut pernyataan Trump tentang penghentian paksa budidaya narkoba sebagai “ancaman invasi atau aksi militer terhadap Kolombia”.
Diketahui, Petro dan Trump berselisih sejak sang Presiden AS itu kembali berkuasa pada Januari lalu, namun konflik publik keduanya semakin memanas dalam beberapa pekan terakhir, saat AS melancarkan operasi antinarkoba mematikan di kawasan Karibia.
Presiden Kolombia Gustavo Petro (Photo by JUAN BARRETO / AFP) Foto: AFP/JUAN BARRETO
Washington mengerahkan sejumlah kapal perang ke kawasan Karibia, tepatnya di dekat lepas pantai Venezuela, sejak Agustus lalu. Sejauh ini, kapal-kapal perang AS telah menyerang setidaknya tujuh kapal, yang diklaim menyelundupkan narkoba ke negara tersebut.
Menurut pemerintahan Trump, total sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan pasukan AS sejauh ini.
Para pakar mempertanyakan legalitas serangan AS terhadap kapal-kapal tersebut di perairan internasional, tanpa mencoba mencegat atau menangkap awak kapal dan mengadili mereka.
Operasi antinarkoba AS utamanya menargetkan perdagangan narkoba dari Venezuela, meskipun perhatian beralih ke Kolombia dalam beberapa hari terakhir.
Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth, pada Minggu (19/10), mengumumkan bahwa tiga orang tewas akibat serangan terhadap sebuah kapal yang diduga menyelundupkan narkoba.
Kapal itu, menurut Hegseth, berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Kolombia — kelompok gerilya sayap kiri yang dikenal sebagai ELN dalam bahasa Spanyol. Serangan itu sendiri disebut oleh Hegseth dilancarkan pada Jumat (17/10) lalu.
Serangan itu terjadi setelah serangan lainnya — terhadap kapal semi-submersible — yang menewaskan dua orang, yang salah satunya warga Kolombia.
Petro menuduh Trump telah melakukan pembunuhan dan melanggar kedaulatan Kolombia. Dia juga menyebut Trump “tidak menyukai orang bebas karena dia ingin menjadi raja”.
Halaman 2 dari 4
(isa/fas)
-
/data/photo/2025/10/08/68e64c04e46a3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Bakal Hadiri KTT ASEAN di Malaysia, Berangkat Pekan Ini Nasional 23 Oktober 2025
Prabowo Bakal Hadiri KTT ASEAN di Malaysia, Berangkat Pekan Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Malaysia yang terselenggara pada 26-28 Oktober 2025.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, Presiden kemungkinan akan berangkat ke Malaysia pada Sabtu (25/10/2025) besok.
“Mungkin (berangkat ke KTT ASEAN) sebelum 26, 25 (Oktober) mungkin,” kata Sugiono di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (23/10/2025).
Sugiono menyampaikan, kehadiran Prabowo di KTT tersebut untuk memperkuat kolaborasi antara negara anggota.
Begitu pun memperkuat relevansi ASEAN di tengah situasi global yang tidak menentu.
“Ya bagaimana memperkuat relevansi ASEAN. Terutama relevansi ASEAN di tengah situasi yang seperti ini,” jelasnya.
Adapun kehadiran Presiden Prabowo di KTT juga diungkap oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dalam pernyataan bersama Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Brasil diketahui merupakan salah satu tamu undangan yang diundang dalam forum negara Asia Tenggara tersebut.
“Saya akan kembali bertemu dengan Presiden Subianto beberapa hari lagi dalam KTT ASEAN-Malaysia. Keputusan Brasil untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia dan Asia Tenggara tidak bisa lebih tepat lagi,” tandas Presiden Lula.
Tak hanya KTT ASEAN, Kepala Negara juga akan menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang akan diselenggarakan 31 Oktober-1 November 2025 di Korea Selatan.
Direktur Jenderal Asia Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani menyampaikan, Prabowo akan menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang dalam penggunaan AI dalam forum tersebut.
“Presiden (Prabowo) direncanakan akan menghadiri KTT tersebut bersama 20 pemimpin ekonomi APEC lainnya,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (22/10/2025).
Tema tersebut diangkat karena pengembangan teknologi dinilai perlu dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.
Kadir juga mengatakan, isu lainnya adalah demografi khususnya untuk negara-negara di kawasan Asia Timur.
Tantangan utama negara-negara Asia Timur adalah pertumbuhan penduduk, di sisi lain negara-negara Asia Tenggara mengalami bonus demografi.
“Oleh karenanya, kita dalam pertemuan mendatang akan menggunakan forum ini untuk tukar-menukar pandangan, untuk saling belajar, dan berbagi pengalaman terbaiknya dengan ekonomi lainnya, guna memperkuat ketahanan ekonomi terutama dalam menghadapi tantangan perubahan demografi ini di masa mendatang,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/23/68f9c5137c0be.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
P2MI: Pemerintah Belum Terapkan "Travel Ban" ke Negara yang Marak Kasus "Online Scam" Nasional 23 Oktober 2025
P2MI: Pemerintah Belum Terapkan “Travel Ban” ke Negara yang Marak Kasus “Online Scam”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengatakan, pemerintah belum menerapkan kebijakan larangan bepergian atau
travel ban
bagi WNI menuju negara-negara yang memiliki kasus penipuan daring atau
online scam
.
“Jadi, soal travel ban. Ini kan bukan wewenang kami untuk menyatakan itu adalah
travel ban
,” kata Christina, di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Christina mengatakan, kebijakan penerapan
travel ban
harus dilakukan dalam rapat antar kementerian/lembaga dengan mempertimbangkan kondisi negara-negara yang memiliki kasus
online scam
.
“Tapi, dengan temuan-temuan yang ada nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri kepada rapat antar kementerian. Pasti nanti ada imigrasi, ada Kemlu, ada Kemenko Polkam, dan lain-lain. Ini loh situasinya, apakah sudah saatnya Indonesia meningkatkan status,” ujar dia.
Christina menyoroti kebijakan Pemerintah Korea Selatan yang menerapkan
travel ban
ke Kamboja bagi warga negaranya.
Dia mengatakan, Indonesia masih harus membahas hal tersebut dengan melihat kondisi di Kamboja.
“Seperti Korea Selatan juga sudah memberikan
ban
untuk warganya pergi ke Kamboja. Nah, ini kan mungkin perlu ditingkatkan seperti itu? Nanti kita lihat ya hasil temuannya,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Tolak Atlet Israel, RI Disanksi Komite Olimpiade, Gimana Kontroversinya?
Jakarta –
Indonesia tidak akan bisa mengajukan diri menjadi tuan rumah ajang olahraga di bawah naungan Komite Olimpiade Internasional (IOC). Ini adalah sanksi dari penyelenggara Olimpiade terhadap Indonesia, menyusul keputusan pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan visa bagi atlet Israel yang sedianya akan bertanding di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta, tengah Oktober lalu.
Sikap Indonesia yang diperkuat putusan Pengadilan Arbritase Internasional dikecam IOC. Mereka menuding Indonesia melanggar prinsip dasar IOC.
Prinsip yang dimaksud IOC menyatakan “setiap atlet, tim, dan pelatih yang memenuhi syarat harus bisa ikut serta dalam kompetisi olahraga internasional, tanpa menghadapi diskriminasi dari negara penyelenggara, sesuai Piagam Olimpiade dan prinsip antidiskriminasi, otonomi, serta netralitas politik yang menjadi rujukan Gerakan Olimpiade”.
Dalam pernyataan yang mereka terbitkan, Rabu (22/10), IOC memutuskan untuk menghentikan “segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait pengajuan menjadi tuan rumah Olimpiade, Olimpiade Remaja, dan ajang Olimpiade lainnya”.
Keputusan itu, kata IOC, akan mereka cabut jika pemerintah Indonesia memberikan jaminan akan memberikan visa masuk untuk setiap peserta ajang Olimpiade.
AFP via Getty Images
Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, berkata sejak awal telah mengetahui konsekuensi ini akan ditanggung Indonesia karena menolak menerbitkan visa bagi atlet Israel.
“Ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan juga kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” tulis Erick.
Di tengah sanksi IOC, Erick membuat klaim pemerintah Indonesia “tetap akan berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun dunia”.
Apa saja sikap yang diambil IOC terhadap Indonesia?
IOC merekomendasikan seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak mengadakan kompetisi atau pertemuan di Indonesia. Rekomendasi ini hanya akan batal jika Indonesia menjamin pintu masuk bagi seluruh negara.
Selain itu, IOC meminta Komite Olimpiade Indonesia dan Federasi Gimnastik Internasional untuk datang ke kantor pusat mereka di Lausanne, Swiss.
Dalam pertemuan itu, IOC membahas persoalan atlet Israel dalam ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.
Lebih dari itu, IOC meminta seluruh federasi olahraga internasional untuk mengadaptasi Prinsip Kualifikasi untuk Ajang Olimpiade, salah satunya menjadikan akses masuk untuk semua atlet sebagai syarat penyelenggaraan kompetisi.
IOC dalam pusaran kontroversi
Keterlibatan atlet Israel dalam ajang olahraga dunia menjadi kontroversi usai gelombang aksi militer negara itu ke Gaza sejak 7 Oktober 2023.
Awal September lalu misalnya, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, berharap Israel dicoret dalam seluruh kompetisi olahraga internasional.
“Israel tidak bisa terus menggunakan panggung internasional untuk mencuci citra mereka,” ujar Pedro.
Europa Press via Getty ImagesPerdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mendesak Israel dicoret dari ajang olahraga internasional.
Menurut Pedro, Israel semestinya menghadapi konsekuensi yang sama seperti Rusiayang tidak diperbolehkan mengikuti ajang olahraga internasional usai serangan militer mereka ke Ukraina pada 2022. Namun faktanya, tuding Pedro, IOC dan juga badan sepak bola dunia FIFA, menerapkan standar ganda kepada Israel.
Dalam catatan lembaga riset yang berbasis di Italia, Istituto Affari Internazionali, IOC mengecam serangan militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2024. IOC lantas menjatuhkan sanksi terhadap Komite Olimpiade Rusia.
Akibat sanksi itu, para atlet Rusia tidak hanya boleh berpartisipasi di Olimpiade 2024 dengan status atlet netraltidak mewakili dan tidak bisa mengenakan atribut serta bendera Rusia.
Keputusan serupa juga diambil IOC pada September lalu. Mereka menyatakan hukuman serupa masih akan berlaku bagi para atlet Rusia yang bakal bertanding di Olimpiade Musim Dingin 2026.
Istituto Affari Internazionali mempertanyakan mengapa IOC tak menjatuhkan sanksi serupa kepada Israel. Delegasi Israel disebut lembaga ini diizinkan IOC mengikuti Olimpiade 2024 “ketika militer mereka melancarkan serangan udara ke kawasan Deir al-Balah yang menewaskan setidaknya 30 orang”.
Apa yang terjadi sebelumnya?
Para atlet asal Israel dinyatakan tetap tidak akan bisa mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang berlangsung di Jakarta.
Keputusan ini diambil Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), Selasa (14/10), menanggapi upaya banding delegasi Israel atas sikap Indonesia yang menolak menerbitkan visa untuk para pesenam Israel.
“Permohonan untuk mengambil tindakan sementara yang mendesak telah dipertimbangkan oleh Wakil Presiden Divisi Arbitrase Banding CAS. Kedua permohonan tersebut telah ditolak,” demikian pernyataan tertulis CAS.
Induk olahraga senam Israel sebelumnya menuntut CAS untuk memaksa Federasi Senam Internasional dan Federasi Gimnastik Indonesia “menjamin keikutsertaan tim Israel dalam kejuaraan dunia atau untuk memindahkan atau membatalkan kejuaraan dunia”.
Isi upaya banding Israel itu diungkap juru bicara CAS kepada kantor berita AFP, 13 Oktober lalu.
Federasi Gimnastik Israel menilai langkah Indonesia sebagai tindakan yang memalukan dan mengancam integritas olahraga internasional.
Menanggapi langkah hukum Federasi Gimnastik Israel, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir mengatakan pihaknya tetap mempertahankan posisi politik Indonesia, tapi tetap menghormati langkah-langkah yang diambil Federasi Gimnastik Israel.
“Indonesia sebagai negara punya aturan sendiri dan tetap berpegang teguh dengan prinsip yang kami pegang terkait hal ini. Tentu, kami juga akan menghadapi gugatan ini secara terhormat,” tegas Erick Thohir melalui Instagramnya, Senin (13/10).
Visa delegasi senam artistik Israel ditolak Indonesia
Pemerintah Indonesia tidak memberikan visa kepada tim gimnastik Israel yang berencana mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta.
Keputusan ini diambil setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta dan para politikus di DPR menolak kehadiran delegasi atlet senam artistik Israel.
Keputusan terbaru pemerintah Indonesia membatalkan visa tim Israel itu diumumkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kepada Kompas.com, Rabu (09/10).
“Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,” kata Agus.
Penegasan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Kamis (10/10).
Pemerintah Indonesia, menurut Yusril, tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina.
“Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Dan terakhir dalam pidato beliau di PBB yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza,” kata Yusril dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Kamis (09/10).
“Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel,” tegasnya.
Secara terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, Pengurus Besar (PB) Persatuan Senam Indonesiadulu bernama Persani dan sekarang bernama Federasi Gimnastik Indonesia (FGI)telah mengajukan permohonan pembatalan visa seluruh delegasi Israel melalui surat bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025.
Dan menurut Agus, pihaknya mengabulkan permohonan pembatalan visa itu.
“Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,” kata Agus.
Pemerintah, kata dia, menghargai dan mendukung penuh upaya FGI dalam menyelenggarakan kejuaraan dunia ini.
Rencana kehadiran kontingen Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Indonesia pada 19-25 Oktober 2025 mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia.
Penolakan itu antara lain disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga sejumlah politikus di DPR.
Mereka menolak kehadiran para atlet senam artistik Israel di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan mengecam tindakan genosida Israel di Gaza.
Pengamat hubungan internasional mengatakan sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran tim Israel disebutnya “perlu dilakukan”.
Menurut pengamat, apabila dunia bisa melarang kontingen Rusia pada berbagai ajang olahraga karena serangan terhadap Ukraina, maka “tidak boleh ada negara yang didiskriminasi”.
“Karena itu, Israel semestinya juga tidak bisa ikut dalam pertandingan olahraga tingkat internasional,” kata pengamat.
Sampai Kamis (09/10), belum ada sikap resmi dari Federasi Gimnastik Indonesia (FGI).
Demikian pula, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari yang juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia.
KOI hanya menjelaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan sikap resmi dalam waktu dekat terkait hal ini.
Sementara, Menteri Luar Negeri Sugiono berkata kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani).
Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.
“Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono, Rabu (08/10), kepada wartawan di Jakarta.
Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.
Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.
Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi.
“Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya.
Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.
Sebelumnya, media Israel yaitu Jewish News Syndicates melaporkan sebanyak enam atlet senam asal Israel telah mendaftar kejuaraan tersebut.
Dalam laporan tersebut, badan pengurus nasional senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta.
Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kejuaraan dunia senam oleh Federation Internationale de Gymnastique ini pada Mei 2024.
Setelah melalui proses bidding, Indonesia dipercaya menggelar kejuaraan dunia untuk pertama kalinya.
Kejuaraan ini juga menjadi salah satu ajang kualifikasi resmi untuk Olimpiade Los Angeles 2028.
Apa alasan MUI menolak kedatangan atlet Israel?
Di tengah hiruk pikuk persiapan yang tinggal menghitung hari lagi, publik bersuara terhadap keberadaan kontingen Israel dalam event ini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, mendorong seluruh pihak untuk menolak kedatangan atlet Israel.
Penolakan itu, demikian MUI, sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan Palestina dari penjajahan dan upaya genosida yang masih berlangsung.
Media Israel yaitu Jewish News Syndicates melaporkan sebanyak enam atlet senam asal Israel telah mendaftar.
Ameera Hariadi dari Indonesia melakukan rutinitasnya pada palang yang tidak rata selama Kualifikasi Wanita di Kejuaraan Dunia Senam Artistik-Antwerp 2023 di Antwerp Sportpaleis pada 1 Oktober 2023 di Antwerp, Belgia. (Tim Clayton/Corbis melalui Getty Images)
Dalam laporan tersebut, badan pengurus nasional senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta.
“Mereka sudah harusnya memboikot Israel sejak awal untuk jadi peserta, karena sudah kejadian seperti ini (genosida di Gaza). Nah, sekarang posisinya Indonesia dipertanyakan karena kita jadi tuan rumah,” ucap pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana kepada BBC News Indonesia.
Dalam hal ini, pihak penyelenggara dan pemerintah belum menyatakan sikap terhadap situasi ini.
Mengapa pemerintah Indonesia diminta tolak kehadiran tim Israel?
Aksi boikot dalam situasi sekarang merupakan salah satu langkah yang signifikan dan bisa memberi tekanan pada Israel.
Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berkata upaya boikot ini makin gencar dilakukan berbagai negara yang memberikan dukungan pada Palestina.
Salah satu contoh, perwakilan negara yang walk out ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB di New York, AS beberapa waktu lalu merupakan bentuk tekanan.
Penolakan masyarakat internasional terhadap warga Israel yang berkunjung ke luar negeri juga disebutnya bentuk lain penolakan.
Ratusan pengunjuk rasa mengadakan protes di dekat Istana Negara di Jakarta, Indonesia pada 20 Maret 2023. (Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency melalui Getty Images)
“Misal, rakyat Israel datang ke negara lain lalu ada warga negara lain marah pada Netanyahu tapi kemudian dilampiaskan ke warga Israel. Ini bentuk tekanan karena warga Israel merasa di bawah Netanyahu dengan banyak serangan ini bukannya mereka tambah selamat tapi justru makin terancam,” tutur Hikmahanto Juwana kepada BBC News Indonesia, Rabu (08/10).
“Kalau kita melakukan hal yang sama terhadap kontingen dari Israel. Kita larang misalnya, maka dampaknya adalah pemerintah Israel juga harus berpikir. Ternyata negara yang Islamnya moderat seperti Indonesia, larang mereka masuk.”
Ia juga menambahkan banyak negara yang memilih mundur atau menolak keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga.
Sebab, alasan Israel melakukan serangan sebagai pembelaan diri tidak lagi bisa dibenarkan mengingat fakta di lapangan menunjukkan tindakan Israel sudah mengarah pada pembersihan etnis dan genosida.
Untuk itu, Indonesia semestinya berani mengambil sikap tegas.
Menurut dia, situasi kali ini berbeda dengan penolakan kontingen Israel pada Piala Dunia U-20 pada 2023.
“Kalau sekarang, saya berpendapat bahwa boikot atau kita melarang Israel untuk masuk itu setuju sekali, ” katanya.
Tindakan Israel yang membabibuta menghabisi warga Gaza, kata Hikmahanto, tidak bisa dibenarkan.
Apabila pemerintah berdalih agar tidak ada campur tangan isu politik dalam olahraga, keputusan membiarkan kontingen Israel ikut serta dalam kejuaraan pun politis. “Mau tidak mau tercampur.”
Hikmahanto menyampaikan tim Rusia bisa ditolak bertanding karena mengibarkan bendera perang terhadap Ukraina yang diikuti banyak negara dan berbagai federasi olahraga internasional.
Namun kini, Israel yang lebih kejam tindakannya diperbolehkan bertanding dan diminta tidak mengaitkan dengan politik.
“Cara tidak setuju dengan tindakan Israel di Gaza dan dukungan terhadap Palestina ya sebaiknya tim itu tidak dibolehkan untuk masuk,” ujar Hikmahanto.
Secara terpisah, pendiri lembaga penelitian independen Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja berkata preseden sanksi terhadap Rusia ini harus adil juga.
“Jangan ada negara yang didiskriminasi. Karena pelanggaran Israel sangat serius maka sepakat boikot kontingen.”
Bagaimana sikap Federasi Gimnastik Indonesia dan KOI?
Menanggapi polemik ini, Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia (FGI), Ita Yuliati belum merespon.
Begitu pula dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia.
Adapun pihak Komite Olahraga Indonesia (KOI) menjelaskan akan ada pernyataan yang disampaikan dalam waktu dekat terkait hal ini.
Mengacu pada unggahan resmi FGI, Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ini akan diikuti lebih 500 atlet dari 79 negara.
Merujuk data yang diunggah di situs resmi Federation Internationale de Gymnastique, sebanyak 79 negara ini termasuk Israel.
Ada enam atlet yang terdaftar ikut serta. Antara lain, Artem Dolgopyat, Eyal Indig, Ron Pyatov, Roni Shamay, Yali Shoshani, dan Lihie Raz.
Dolgopyat merupakan pesenam andalan Israel. Ia telah menyabet medali emas di nomor floor exercise saat Olimpiade Tokyo 2020 dan medali perak di Olimpiade Paris 2024.
Dari catatan sejarah, penolakan terhadap delegasi Israel pernah dilakukan Indonesia ketika Asian Games 1962 di Jakarta.
Akibatnya, Indonesia dilarang mengikuti Olimpiade Tokyo 1964 oleh Komite Olimpiade Internasional.
Keputusan itu diambil Soekarno karena membiarkan Israel ikut dalam ajang olahraga itu sama seperti pengakuan terhadap Israel.
Pengakuan tersebut dianggapnya bertentangan dengan semangat antikolonialisme yang menjadi dasar diplomasi luar negeri Indonesia.
Sejak peristiwa Nakba 1948, rakyat Palestina berjuang menghadapi Israel yang menindas dan menjajah.
Menurut sejarawan, IAIN Palangka Raya, Muhammad Iqbal, semangat antipenjajahan hanya satu hal.
Alasan lain Soekarno saat itu juga berkaitan dengan upaya Indonesia menggalang dukungan dari dunia Arab dan negara-negara pascakolonial atas kemerdekaan Indonesia, serta kepentingan pembebasan Irian Barat.
Pada 2023, penolakan terhadap tim Israel kembali terjadi jelang Piala Dunia U-20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya. Kali ini, penolakan datang dari sejumlah elit dari PDI Perjuangan dan sejumlah Ormas Islam.
Riuh kontroversi kala itu membuat Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.
Berkaitan dengan Piala Dunia, pada 1958, Indonesia bahkan rela kehilangan kesempatan langka bermain di kompetisi sepak bola ini karena menolak bertanding melawan Israel di babak kualifikasi.
Ahli hukum internasional dari UI, Hikmahanto Juwana berharap para pengambil kebijakan bisa tegas apalagi melihat rekam jejak ini. “Bukan pertama kali, Indonesia pernah menolak tim Israel.”
“Sekarang ini, banyak negara mengakui Palestina seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan banyak lagi, termasuk Indonesia. Ini harusnya selaras dengan apa yang terjadi di Olimpiade atau seperti kejuaraan gimnastik ini,” ucap Hikmahanto.
Humas Gimnastik Indonesia)Ketua Federasi Gimnastik Indonesia Ita Yuliati (kedua kiri) bersama perwakilan Federasi Gimnastik Internasional saat memantau kesiapan Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (04/04/2025)
Apa sikap resmi pemerintah Indonesia?
Menteri Luar Negeri Sugiono berkata kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani).
Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.
“Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono.
Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.
Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.
Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi.
“Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya.
Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.
Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa.
Adapun otoritas pemberi visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.
Visa ini diberikan dalam bentuk affidavit melalui KBRI di Singapura atau KBRI di Bangkok.
Kemudian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2024 menjelaskan juga mengenai prosedur permohonan visa oleh warga negara dari Negara Calling Visa.
Israel merupakan salah satu negara yang masuk kategori Calling Visa di Indonesia.
Dari aturan ini, wajib memiliki penjamin yang merupakan WNI atau korporasi berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia. Permohonan visa pun dapat dilakukan oleh penjamin.
Dalam konteks kejuaraan, pihak imigrasi menyatakan penjamin bisa dari penyelenggara.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang daerahnya menjadi lokasi kejuaraan menegaskan tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.
Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa mempertimbangkan ulang untuk mengundang atlet dari Israel.
Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa para atlet ini tak usah dikeluarkan.
“Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.
Bagaimana sikap atlet dan federasi olahraga di dunia terhadap Israel?
Sejak komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, ada seruan agar negara itu diskors dari kompetisi sepak bola internasional.
Tim nasional Israel saat ini berpartisipasi dalam kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia FIFA putra pada musim panas mendatang. Sementara itu, klub Israel Maccabi Tel Aviv bermain di Liga Europa.
BBC memperoleh kabar dari tokoh senior di satu federasi sepak bola bahwa banyak negara mendorong pemungutan suara untuk melarang Israel berkompetisi di sepak bola Eropa.
Pemungutan suara ini hampir dilakukan UEFA. Namun akhirnya ditunda pasca rencana perjanjian damai yang digagas AS beberapa waktu lalu.
Pada cabang olahraga lain, federasi maupun negara penyelenggara tidak tegas mengenai pelarangan keikutsertaan Israel. Misal pada Kejuaraan Dunia Bowl 2025. World Bowls Tour (WBT) yang semula melarang tiga atlet Israel ikut bertanding mencabut kembali larangannya.
Pada 2024, Federasi Hoki Es Internasional sempat melarang Israel berkompetisi dalam kejuaraan dunia hoki es. Akan tetapi, larangan ini dibatalkan.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez baru-baru ini menegaskan permintaan agar Israel dikeluarkan dari kompetisi olahraga internasional atas tindakannya di Gaza.
“Israel tidak dapat terus menggunakan platform internasional apa pun untuk menutupi citranya,” kata Snchez.
Ia mengatakan Israel harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti Rusia atas invasi ke Ukraina pada 2022.
Saat itu, pengumuman Rusia dilarang ikut berbagai event olahraga internasional langsung keluar hanya empat hari setelah pecah perang dengan Ukraina.
Efnan Ipsir/Anadolu melalui Getty ImagesSebuah infografis berjudul “Beberapa negara dilarang dari Olimpiade masa lalu, kecuali Israel” dibuat di Istanbul, Turkiye pada 6 Agustus 2024.
Para atlet juga mulai bersuara agar federasi tegas mengeluarkan larangan terhadap Israel. Antara lain, 48 atlet yang merupakan para pesepak bola dari liga primer Inggris menandatangani surat gabungan yang menyerukan penangguhan Israel.
FA Turki yang sekarang telah menjadi anggota UEFA juga menuntut penangguhan Israel.
“Sudah waktunya bagi FIFA dan UEFA untuk mengambil tindakan. Israel harus segera dilarang dari semua kompetisi olahraga.” ujar Presiden FA Turki, Ibrahim Haciosmanoglu.
Bintang Liverpool Mohamed Salah juga mengkritik UEFA yang mengunggah mengenai kematian pemain sepak bola Palestina, Suleiman al-Obeid, di media sosial tanpa menyebut penyebab kematiannya karena serangan Israel ketika tengah menunggu bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza selatan.
Dari Asosiasi Sepak Bola Palestina, jumlah pemain sepak bola yang terbunuh atau yang telah meninggal karena kelaparan di Gaza berjumlah 421 orang.
Adapun 103 di antaranya adalah anak-anak.
Sedangkan secara keseluruhan, jumlah atlet Palestina dari berbagai cabang yang menjadi korban genosida Israel lebih dari 800 orang.
(ita/ita)
-

Rusia Tanggapi Santai Sanksi AS terhadap 2 Raksasa Minyaknya
Jakarta –
Pemerintah Rusia menanggapi santai sanksi-sanksi baru yang dijatuhkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap dua raksasa minyak Rusia. Ditegaskan bahwa Rusia kebal terhadap sanksi yang dijatuhkan akibat serangan berkelanjutannya terhadap Ukraina tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, bahkan mengingatkan Amerika Serikat untuk tidak mengikuti contoh pemerintahan sebelumnya yang menantang Moskow dengan sanksi-sanksi. Dia menekankan bahwa hal itu akan berakhir dengan “kegagalan.”
“Negara kita telah mengembangkan kekebalan yang kuat terhadap pembatasan Barat dan akan terus dengan percaya diri mengembangkan potensi ekonominya, termasuk potensi energinya,” kata Zakharova, dalam sebuah briefing mingguan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/10/2025).
Trump menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia pada hari Rabu (22/10) waktu setempat. Trump mengeluh bahwa pembicaraannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang Ukraina “tidak membuahkan hasil.”
Uni Eropa juga mengumumkan rangkaian sanksi baru untuk menekan Rusia agar mengakhiri invasi tanpa henti selama tiga setengah tahun terhadap Ukraina, negara tetangganya, yang bersekutu dengan Washington.
Trump sebelumnya telah menunda penerapan sanksi terhadap Rusia selama berbulan-bulan. Namun, kesabarannya habis setelah rencana pertemuan dengan Putin di Budapest gagal.
“Setiap kali saya berbicara dengan Vladimir, percakapan saya lancar, dan setelah itu tidak ada kelanjutannya,” kata Trump menanggapi pertanyaan dari wartawan di Ruang Oval, Gedung Putih pada Rabu (22/10) waktu setempat.
Sanksi AS tersebut merupakan peningkatan besar dalam tindakan AS terhadap Rusia dan mencerminkan rasa frustrasi Trump yang semakin besar karena tidak dapat membujuk Putin untuk mengakhiri konflik.
Sanksi tersebut mencakup pembekuan semua aset perusahaan minyak Rosneft dan Lukoil di Amerika Serikat, sekaligus melarang semua perusahaan AS berbisnis dengan kedua raksasa minyak Rusia tersebut.
“Mengingat penolakan Presiden Putin untuk mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada dua perusahaan minyak terbesar Rusia yang mendanai mesin perang Kremlin,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam sebuah pernyataan.
Bessent mengatakan bahwa sanksi tersebut merupakan “salah satu sanksi terbesar yang telah kami terapkan terhadap Federasi Rusia.”
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
-

Timor Leste resmi jadi anggota penuh ASEAN pada KTT ke-47 di Malaysia
ANTARA – Timor Leste akan diresmikan menjadi anggota penuh ASEAN pada KTT ke-47 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur pada 26-28 Oktober 2025. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Suryodipuro di Jakarta, Rabu (22/10), mengatakan penandatanganan diterimanya Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN akan dilakukan usai seremoni pembukaan. (Suci Nurhaliza/Anggah/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2020/05/06/5eb209cbdc47e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

