Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Rakyat Jangan Mau Dibohong Sindikat Berjanji Ini-itu

    Rakyat Jangan Mau Dibohong Sindikat Berjanji Ini-itu

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk lebih mewaspadai penawaran untuk bekerja di luar negeri dari sindikat penyalur tenaga kerja tak terpercaya. Hal ini berkaca dari kasus penembakan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia.

    Masyarakat Indonesia, menurut Prabowo, harus mematuhi aturan yang berlaku di tiap negara yang tengah didatangi. Hal ini diungkapkan Prabowo usai menghadiri rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri tahun 2025.

    “Saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing resikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu,” kata Prabowo di gedung The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Januari.

    Prabowo mengaku sempat membicarakan kasus penembakan WNI ini dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada kunjungan kenegaraan Senin, 27 Januari lalu.

    Prabowo berjanji WNI yang selamat dalam peristiwa tersebut akan dipulangkan ke Tanah Air.

    “Tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan,” tuturnya.

    Sebagai informasi, aparat dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor pada 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

    Direktur Perlindungan WNI Judha Nugraha sebelumnya mengatakan, berdasarkan keterangan dua korban penembakan yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit Malaysia, tidak ada perlawanan dengan senjata tajam terhadap aparat APMM.

    Kementerian Luar Negeri RI telah memulangkan jenazah WNI yang meninggal akibat penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia, Basri kepada pihak keluarga pada Hari Rabu.

    Jenazah Basri tiba Rabu sore, pada pukul 15.35 WIB, di Bandara Syarif Kasim II Pekanbaru dari Kuala Lumpur dengan menggunakan penerbangan AK429, kata Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangannya, Kamis 30 Januari.

    Dari sana, jenazah dibawa melalui jalan darat menuju Pelabuhan Dumai dan menyeberang dengan ferry menuju Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.

    Jenazah diserahterimakan secara resmi dari Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga dan langsung dikebumikan di hari yang sama.

     

     

     

     

     

  • Respons Verrell Bramasta Soal WNI Jadi Korban Penembakan di Malaysia – Halaman all

    Respons Verrell Bramasta Soal WNI Jadi Korban Penembakan di Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Verrell Bramasta ikut menanggapi insiden penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

    Verrell Bramasta menyayangkan atas insiden tersebut.

    Duka cita diungkap oleh putra Venna Melinda ini.

    “Pertama saya turut berduka cita yang paling mendalam kepada korban WNI yang tewas ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Kita negara tetangga. Satu rumpun,” kata Verrell kepada awak media, Kamis (30/1/2025).

    Verrell juga ikut menyayangkan kejadian tersebut.

    “Seharusnya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Saya sangat sedih dan juga mengecam keras Pemerintah Malaysia atas tragedi ini,” ucap Verrell. 

    Verrell mengatakan 5 korban penembakan harus segera mendapat perlindungan dari Kementerian P2MI, Kemlu, dan KBRI. 

    “Saya juga minta agar 5 korban ini segera mendapatkan perlindungan. Harus segera. Karena ada keluarga, teman, yang menunggu mereka di rumah. Bisa perlindungan lewat P2MI, Kemlu, dan KBRI. Karena saya setuju, apa yang dilakukan oleh APMM ini sangat berlebihan,” ujar Verrell. 

    Selain itu, Verrell juga meminta Kemenlu melalui KBRI Kuala Lumpur untuk mengusut tuntas kejadian ini. 

    “KBRI Kuala Lumpur sudah bergerak mengirimkan nota diplomatik. Semoga cepat bisa mendapatkan akar dari insiden tersebut. . Kalau memang karena WNI tersebut adalah pekerja migran ilegal, seharusnya ada dialog antara P2MI dan juga pemerintah Malaysia dalam penanganan Pekerja Migran Non-Prosedural / Ilegal,” ungkapnya.

    “Sehingga bisa ditangani secara manusiawi. Serta jika memang terbukti melakukan excessive use of force (kekuatan secara berlebihan), maka harus tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Verrell.

    Seperti diketahui sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Jumat (24/1/2025).

    Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

  • KPK Belum Bertemu Paulus Tannos, Buronan Kasus e-KTP yang Ditangkap di Singapura

    KPK Belum Bertemu Paulus Tannos, Buronan Kasus e-KTP yang Ditangkap di Singapura

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bertemu dengan buronan kasus pengadaan e-KTP, Paulus Tannos seusai ditangkap di Singapura. Kini, pemerintah Indonesia fokus merampungkan proses ekstradisi yang bersangkutan.

    “Belum bertemu Paulus Tannos,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada awak media di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Namun demikian, Tessa menyampaikan, KPK menjalin koordinasi erat dengan Kementerian Hukum (Kemenkum), Divisi Hubinter Polri serta memiliki hubungan baik dengan Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura. Hal-hal tersebut diyakini dapat mempercepat upaya ekstradisi Paulus Tannos.

    “Apakah sudah ada kunjungan ke sana setelah proses penangkapan? Sampai saat ini belum ada. Karena, dari pihak Indonesia termasuk KPK masih berusaha memenuhi persyaratan yang diajukan dalam proses ekstradisi tersebut, sehingga fokusnya itu saja,” ujarnya.

    Tessa mengaku, Kementerian Hukum (Kemenkum) optimistis proses ekstradisi Paulus Tannos bisa segera dilakukan. Dia meyakini ekstradisi dapat terlaksana sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

    “Orang-orang kita dalam arti baik perwakilan atase kepolisian di sana maupun dari Kemenlu yang bisa juga mengecek langsung ke sana. Namun, kalau untuk penyidik sendiri dari KPK belum ada yang ke sana,” ucapnya.

    Sementara sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemerintah terus berupaya merampungkan proses ekstradisi Paulus Tannos. Koordinasi dengan para pihak terkait masih terus dilakukan.

    “Saat ini Kementerian Hukum terus berkoordinasi bersama dengan KPK, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan juga Kementerian Luar Negeri dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan ekstradisi terhadap yang bersangkutan,” kata Supratman di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    Selain itu, Supratman mengungkapkan, telah dibentuk tim kerja antara Kementerian Hukum bersama Direktur OPHI, KPK, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan juga Kementerian Luar Negeri. Sudah disepakati juga terkait waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan proses tersebut.

    “Saya perlu menegaskan bahwa batas waktu untuk kita mengajukan permohonan dan seluruh kelengkapan berkas itu 45 hari lama waktu yang dibutuhkan, dan itu akan berakhir di 3 Maret 2025. Namun demikian, terkait hal ini tentu hasil koordinasi yang sangat baik terkait hal ini saya yakin dan percaya dalam waktu yang singkat hal tersebut bisa dipenuhi,” tutur Supratman.

  • Imbas Penembakan 5 WNI, Prabowo Soroti Sindikat Pemberi Kerja Ilegal

    Imbas Penembakan 5 WNI, Prabowo Soroti Sindikat Pemberi Kerja Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh sindikat pemberi kerja di luar negeri yang menjalankan usahanya secara ilegal.

    Peringatan Prabowo itu sejalan dengan peristiwa penembakan lima orang WNI oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pekan lalu.

    “Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu,” pesan Prabowo usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri 2025 di Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Prabowo mengatakan bahwa masyarakat harus berwaspada terhadap sindikat serupa yang memberikan iming-iming pekerjaan di luar negeri.

    Meski demikian, Presiden ke-8 RI itu mengatakan bahwa akan meminta pihak Malaysia untuk melakukan penyelidikan terhadap penembakan yang menyebabkan satu orang WNI meninggal dunia itu.

    “Ya kita waspada, kita ingatkan tapi kita juga yakin pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan,” paparnya.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, dua WNI korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam kondisi kritis, sedangkan dua lainnya berada dalam kondisi stabil setelah mendapatkan perawatan.

    Melalui keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran untuk empat WNI korban penembakan tersebut pada Selasa (28/1/2025). Keempat WNI ini tengah dirawat di Rumah Sakit Serdang dan Rumah Sakit Klang, Malaysia.

    “Dari keempat korban, dua WNI telah terverifikasi identitasnya, yaitu HA dan MZ, yang keduanya berasal dari Provinsi Riau,” kata Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI Judha Nugraha dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Judha menjelaskan bahwa HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil. Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM.

    Sementara itu, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pascaoperasi dan belum dapat memberikan keterangan.

    Judha turut melaporkan bahwa Kemenlu RI dan KBRI Kuala Lumpur tengah mengurus proses pemulasaran satu WNI korban meninggal berinisial B ke Tanah Air.

    Repatriasi jenazah direncanakan dilakukan hari ini, Rabu (29/1/2025) melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru dan dilanjutkan perjalanan darat menuju kampung halaman Almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau.

  • Kemenperin kaji dampak Indonesia jadi anggota BRICS

    Kemenperin kaji dampak Indonesia jadi anggota BRICS

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief usai konferensi pers rilis IKI yang digelar di Jakarta, Kamis (30/1/2025). ANTARA/Sinta Ambar

    Kemenperin kaji dampak Indonesia jadi anggota BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 18:57 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan tengah melakukan kajian soal dampak Indonesia yang telah resmi menjadi anggota organisasi BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) pada sektor industri.

    “Kita masih dalam tahap asesmen. Masih dalam proses asesmen,” ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief usai konferensi pers rilis IKI yang digelar di Jakarta, Kamis (30/1).

    Pihaknya pun hingga kini masih mendalami dampak negatif maupun positif kelompok ekonomi yang berperan dalam perekonomian global itu.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia di blok ekonomi BRICS, selain menggalang manfaat ekonomi, juga merupakan upaya menjembatani perbedaan kepentingan negara maju dan berkembang di berbagai forum multilateral.

    “Indonesia ingin menggalang kerja sama dan kolaborasi dengan negara tetangga, negara sahabat di kawasan, serta komunitas global,” ucap Menlu RI.

    Menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Sabtu, Sugiono mengatakan bahwa Indonesia senantiasa memajukan pendekatan yang konstruktif dalam kolaborasi RI di tingkat global, termasuk melalui keikutsertaan dalam BRICS.

    Ia mengatakan bahwa diplomasi Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto akan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia serta kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana diamanahkan UUD 1945.

    Anggota-anggota BRICS menguasai 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) global sehingga menjadikannya pemain yang penting di kancah internasional.

    Berdiri pada 2009 dengan anggota asli Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan itu, BRICS kini memiliki semakin banyak anggota usai 13 negara baru ditetapkan sebagai negara mitra pada Oktober 2024.

    Selain Indonesia, BRICS juga menyambut tiga negara Asia Tenggara lainnya sebagai anggota baru, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

    Sumber : Antara

  • Paulus Tannos Akan Langsung Ditahan setelah Diekstradisi

    Paulus Tannos Akan Langsung Ditahan setelah Diekstradisi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut buronan kasus pengadaan E-KTP, Paulus Tannos (PT) akan langsung ditahan jika proses ekstradisi yang bersangkutan telah rampung. Bos PT Shandipala Arthaputra itu sementara ini tengah ditahan di Singapura. 

    “Sebagaimana yang sudah terjadi di beberapa perkara, Muhammad Nazarudin juga, begitu pula kita langsung melakukan proses penahanan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025). 

    “Intinya adalah begitu yang bersangkutan bisa didatangkan kembali ke Indonesia maka proses pelimpahan ke persidangan dapat segera dilakukan,” ungkap Tessa. 

    Disampaikan Tessa, Kementerian Hukum (Kemenkum) juga optimistis proses ekstradisi Paulus Tannos bisa segera dilakukan. Dia meyakini ekstradisi dapat terlaksana sebelum batas waktu yang telah ditentukan. 

    “Dari Pemerintah Singapura melalui CPIB juga memberikan persyaratan dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi oleh Pemerintah Indonesia dan itu KPK, Kementerian Hukum, Polri, dan Kejaksaan saat ini sedang bersama-sama memenuhi persyaratan tersebut,” tutur Tessa. 

    Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemerintah terus berupaya merampungkan proses ekstradisi Paulus Tannos. Koordinasi dengan direktur OPHI, KPK, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan juga Kementerian Luar Negeri juga dilakukan. Sudah disepakati juga terkait waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan proses tersebut. 

    “Saya perlu menegaskan batas waktu untuk mengajukan permohonan dan seluruh kelengkapan berkas itu 45 hari lama waktu yang dibutuhkan dan itu akan berakhir pada 3 Maret 2025. Namun, saya yakin dan percaya dalam waktu yang singkat kelengkapan berkas ekstradisi Paulus Tannos bisa segera dipenuhi,” tutur Supratman.

  • Kemlu RI Sudah Minta Kesediaan Otoritas Malaysia Usut Kasus Penembakan WNI – Halaman all

    Kemlu RI Sudah Minta Kesediaan Otoritas Malaysia Usut Kasus Penembakan WNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Mirza Nurhidayat menyebut Kemlu telah meminta kesediaan pemerintah Negeri Jiran, Malaysia, untuk serius mengusut kasus penembakan patroli laut Malaysia terhadap warga negara Indonesia (WNI).

    “Ya kita meminta kesediaan pemerintah Malaysia untuk betul-betul serius menangani hal ini, dan saya rasa itu pun sudah disampaikan oleh bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya,” kata Mirza di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    Mirza belum mengetahui apakah nota diplomatik yang sebelumnya dilayangkan oleh pemerintah Indonesia sudah direspons oleh otoritas Malaysia. 

    “Saya akan cek lagi, tapi semoga sudah ada respon,” ungkapnya.

    Diketahui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) memberondong tembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Kejadian itu terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat.

    Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi. Namun APMM mengklaim terjadi perlawanan hingga mengakibatkan mereka memberondong tembakan ke arah kapal. 

    Hal ini menyebabkan satu WNI meninggal, dan empat lainnya luka-luka. Dari empat korban luka, dua orang kritis dan tengah dirawat di rumah sakit di Malaysia.

    Korban Bantah Narasi Otoritas Malaysia

    Dugaan awal, kelima orang WNI itu merupakan pekerja migran non prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

    Dari lima orang yang menjadi korban penembakan patroli laut Malaysia, hanya satu orang yang membawa identitas berupa paspor.

    KBRI Kuala Lumpur sudah mendapat informasi kekonsuleran untuk menemui para korban luka-luka. Pertemuan sudah dilangsungkan pada Rabu 29 Januari 2025. 

    Dua WNI yang ditemui dalam kondisi stabil, HA dan MZ membantah adanya perlawanan dengan senjata tajam dari warga Indonesia yang berada di atas kapal sebagaimana dinarasikan otoritas Malaysia.

    “Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM,” kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Kemlu Kirim Nota Diplomatik ke Malaysia

    Selain itu Kemlu RI juga mengirim nota diplomatik atas peristiwa tersebut. 

    Nota diplomatik dikirim untuk mendesak Malaysia menyelidiki kejadian penembakan tersebut, termasuk dugaan tindakan hukum penggunaan kekuatan secara berlebihan.

    Sementara jenazah B yang tewas ditembak patroli laut Malaysia, telah dipulangkan ke tanah air. Jenazah B diterbangkan dari Kuala Lumpur menuju Pekanbaru dan diteruskan perjalanan darat menuju kampung halaman almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau, Rabu (29/1).

     

  • Puan Minta Kasus Penembakan PMI Diusut Tuntas

    Puan Minta Kasus Penembakan PMI Diusut Tuntas

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar kasus penembakan WNI yang merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh aparat Malaysia diusut tuntas. Politikus PDI Perjuangan itu juga mendorong Pemerintah untuk melakukan mitigasi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

    “Lindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban dan memitigasi, jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu,” tegas Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Seperti diketahui, lima WNI yang diduga PMI ilegal menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim (APMM). Satu orang bernama Basri tewas dalam kejadian ini, sementara 4 lainnya mengalami luka-luka di mana 2 di antaranya dalam kondisi kritis.

    Jenazah Basri kini sudah tiba di tempat asalnya yakni Riau, namun 4 PMI yang terluka masih dalam perawatan di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia. Puan meminta Pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan keselamatan PMI.

    “Kementerian terkait kemudian aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti hal tersebut, menyelidiki, mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Puan.

    Puan pun mendukung langkah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama instansi terkait lainnya yang kini tengah berupaya meminta transparansi dari otoritas Malaysia untuk mengusut tuntas insiden itu.

    Apalagi dari pengakuan korban, mereka tidak melakukan perlawanan ke aparat Malaysia saat kejadian. Indonesia menduga ada penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force oleh pihak Malaysia dalam peristiwa ini. [kun]

  • Respons Puan Terkait Isu Amerika Serikat yang Ingin Relokasi Warga Gaza ke Indonesia – Page 3

    Respons Puan Terkait Isu Amerika Serikat yang Ingin Relokasi Warga Gaza ke Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rencana pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi dan mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke beberapa negara, termasuk Indonesia, tengah mendapatkan sejumlah perhatian dari publik. Terkait isu tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani, turut memberikan tanggapannya.

    “Mungkin kita akan bahas di Komisi I, dan bagaimana sikap Pemerintah, (serta) DPR,” kata Puan di Gedung DPR, Selasa (21/1).

    Isu relokasi 2 juta warga sipil Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia pertama kali muncul dalam laporan NBC News. Media Amerika tersebut menyebutkan bahwa Presiden Trump, melalui utusannya untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengabarkan wacana tersebut.

    Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah membantah kabar tersebut. Kemenlu menyatakan tidak ada pembicaraan resmi terkait relokasi 2 juta warga Gaza ke Indonesia setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Kemenlu juga mengimbau Pemerintah dan masyarakat tidak berspekulasi tanpa informasi yang valid.

    Meski adanya isu tersebut, Puan menegaskan bahwa sikap Indonesia terkait Palestina tetap konsisten.

    “Sikap dari Indonesia tetap mendukung Pemerintahan Palestina,” tegasnya.

  • 2 WNI Korban Selamat Penembakan Aparat Malaysia Belum Bisa Dipulangkan, Ini Kata Duta Besar RI – Halaman all

    2 WNI Korban Selamat Penembakan Aparat Malaysia Belum Bisa Dipulangkan, Ini Kata Duta Besar RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dua WNI korban selamat penembakan petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) masih diperiksa sebagai saksi kasus.

    Dua WNI tersebut, sebenarnya menyatakan ingin pulang ke Indonesia, kemudian melanjutkan pengobatan di Indonesia. 

    Sayangnya, hal tersebut belum bisa dilakukan lantaran mereka masih harus menjalani pemeriksaan.

    “Dua orang yang di rumah sakit sudah boleh keluar, namun masih diperlukan oleh polisi sebagai saksi, sehingga belum bisa dipulangkan,” ujar Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono kepada Kompas.com, Kamis (30/1/2025).

    Hermono mengatakan, dua WNI itu baru akan memulangkan dua WNI ke Indonesia jika pemeriksaan selesai.

    Sementara itu, satu jenazah WNI korban penembakan telah dipulangkan pada Rabu (29/1/2025) kemarin. 

    Lalu, dua WNI sisanya masih menjalani pengobatan di Malaysia karena kondisinya parah.

    Sebelumnya, ada lima pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban.

    Kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

    Dari lima orang yang menjadi korban penembakan petugas patroli laut Malaysia, hanya satu orang yang membawa identitas paspor.

    Peristiwa penembakan lima WNI ini bermula ketika petugas patroli APMM mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025). 

    Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas.

    Atas peristiwa tersebut Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik untuk mendesak Malaysia menyelidiki kejadian penembakan tersebut, termasuk dugaan tindakan hukum penggunaan kekuatan secara berlebihan.

    Korban Bantah Lakukan Perlawanan

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI diketahui sudah menemui empat korban luka yang dirawat terpisah di RS Serdan dan RS Klang, Malaysia.

    Dalam pertemuan itu, Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur mengonfirmasi soal kronologis kejadian yang membuat APMM melepaskan tembakan ke kapal mereka.

    Korban berinisial HA dan MZ yang berasal dari Provinsi Riau menyatakan bahwa mereka dan penumpang WNI lainnya tidak melakukan perlawanan dengan senjata tajam, sebagaimana dinarasikan otoritas Malaysia sebelumnya.

    “Keduanya juga menjelaskan kronologis kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM,” kata Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Judha mengaskan, pernyataan ini merupakan konfirmasi dari dua orang WNI yang kondisinya sudah stabil dan dapat memberikan keterangan.

    “HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil,” ungkapnya.

    Sementara itu, dua WNI lainnya yang juga menjadi korban penembakan, kini diketahui masih dalam kondisi kritis setelah menjalani operasi.

    Sehingga, keduanya belum bisa memberikan keterangan atas kronologi kejadian.

    “Sementara itu, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pasca-operasi dan belum dapat memberikan keterangan,” ucap Judha.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Danang Triatmojo) (Kompas.com)