Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Kebijakan Trump Bikin Panas, Kanada-China-Meksiko Langsung Membalas!

    Kebijakan Trump Bikin Panas, Kanada-China-Meksiko Langsung Membalas!

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru yang luar biasa terhadap Meksiko, Kanada, dan China. Tiga negara yang terdampak langsung kebijakan Trump itu pun melakukan pembalasan.

    Dilansir CNN, Minggu (2/2/2025), Trump menandatangani kebijakan ekonomi yang telah lama dijanjikannya di klub Mar-a-Lago miliknya. Pemerintahan Trump mengatakan tarif tersebut ditujukan untuk mengekang aliran obat-obatan terlarang dan imigran gelap ke AS.

    Tetapi, tarif tersebut diprediksi membuat kenaikan harga bagi konsumen AS untuk berbagai barang mulai dari alpukat, sepatu kets hingga mobil.

    Trump, dalam tindakan eksekutifnya, mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional. Dia menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional yang dikenal sebagai ‘IEEPA’ yang memberi wewenang kepada Presiden AS untuk mengelola impor secara sepihak selama keadaan darurat nasional. Tarif tersebut akan mulai berlaku pada Selasa mendatang pukul 12.01 waktu setempat.

    “Hari ini, saya telah menerapkan Tarif sebesar 25% untuk impor dari Meksiko dan Kanada (10% untuk Energi Kanada), dan tarif tambahan sebesar 10% untuk China,” kata Trump dalam pesan yang diunggah di Truth Social.

    Dia mengatakan IEEPA digunakan ‘karena ancaman besar dari imigran gelap dan obat-obatan terlarang yang membunuh Warga Negara kita’.

    “Termasuk fentanil. Kita perlu melindungi warga Amerika, dan merupakan tugas saya sebagai Presiden untuk memastikan keselamatan semua orang,” ujar Trump.

    Kanada, Meksiko dan China Membalas Trump

    Beberapa jam setelah tindakan Trump, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan tarif balasan sebesar 25% atas barang-barang dari AS yang akan ‘berlaku luas dan mencakup barang-barang sehari-hari’. Dia menepati janjinya bahwa Kanada akan membalas dengan tegas dan cepat jika AS mengenakan pungutan.

    Perwakilan perdagangan negara itu bertemu dengan pejabat pemerintahan Trump baru-baru ini pada hari Jumat dalam upaya untuk mencegah tarif. Sebagai informasi, kebijakan baru Trump tersebut merupakan pembalikan dari perdagangan bebas bea di antara tiga negara Amerika Utara yang telah berlangsung selama beberapa tahun.

    “Malam ini, saya mengumumkan Kanada akan menanggapi tindakan perdagangan AS dengan tarif perdagangan sebesar 25% terhadap barang-barang Amerika senilai USD 155 miliar,” kata Trudeau dalam konferensi pers pada Sabtu malam.

    “Ini akan mencakup tarif langsung atas barang-barang senilai USD 30 miliar mulai hari Selasa, diikuti oleh tarif lebih lanjut atas produk-produk Amerika senilai USD 125 miliar dalam waktu 21 hari, untuk memungkinkan perusahaan-perusahaan Kanada dan rantai pasokan mencari alternatif,” sambungnya.

    Barang-barang yang terkena dampak akan mencakup alkohol, hasil bumi, pakaian, sepatu, peralatan rumah tangga, furnitur, bahan-bahan seperti kayu, dan masih banyak lagi.

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum juga langsung menantang kebijakan Trump. Dia menegaskan Meksiko tak akan tunduk begitu saja pada kebijakan negara lain.

    “Ketika kami bernegosiasi dengan negara lain, ketika kami berbicara dengan negara lain, selalu dengan kepala tegak, tidak pernah menundukkan kepala,” kata Sheinbaum saat berbicara di Chicoloapan de Juárez.

    Dia memerintahkan menterinya untuk melaksanakan rencana B. Namun, dia tak menguraikan apa itu.

    “Saya menginstruksikan Menteri Ekonomi untuk melaksanakan rencana B yang telah kami kerjakan, yang mencakup tindakan tarif dan non-tarif untuk membela kepentingan Meksiko,” ujar Sheinbaum dalam sebuah postingan di X.

    Sheinbaum juga membantah Gedung Putih yang menyebut organisasi perdagangan narkoba di Meksiko memiliki ‘aliansi yang tidak dapat ditoleransi’ dengan pemerintah negara tersebut dan menyediakan ‘tempat berlindung yang aman’ bagi kartel. Sheinbaum menegaskan pemerintahannya tidak memiliki aliansi dengan organisasi kriminal dan menyebut tuduhan AS sebagai fitnah.

    Kementerian Perdagangan China mengatakan penerapan tarif sangat melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dia mengatakan China akan melawan lewat mekanisme di WTO.

    “China akan mengajukan keluhan kepada WTO, dan akan mengambil tindakan balasan yang sesuai untuk dengan tegas membela hak-haknya,” katanya.

    Namun, China tidak dengan menjelaskan tindakan apa yang akan diambil. Kementerian Luar Negeri China mengatakan tarif yang diterapkan Trump ‘tidak konstruktif’ dan hanya akan merusak upaya kedua negara untuk memerangi narkotika. China menyatakan memberikan dukungan kepada AS terkait masalah fentanil, tetapi menurut China fentanil adalah masalah Amerika.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Seorang WNI Ditahan Terkait Kasus WNI Tewas Ditembak Aparat Malaysia di Laut

    Seorang WNI Ditahan Terkait Kasus WNI Tewas Ditembak Aparat Malaysia di Laut

    Selangor –

    Polisi Selangor menahan seorang warga negara Indonesia (WNI) terkait kasus penembakan oleh aparat Malaysia yang menewaskan WNI di lepas pantai Tanjung Rhu, Banting. Pria itu ditahan untuk proses investigasi.

    Dilansir Malay Mail, Minggu (2/2/2025), pria yang ditahan itu dicari polisi setelah insiden penembakan di lepas pantai Tanjung Rhu, Banting, terjadi pada 24 Januari lalu.

    Kepala Polisi Selangor Datuk Hussein Omar Khan mengonfirmasi kepada media setempat, Harian Metro, bahwa tersangka merupakan pria berusia 35 tahun. Dia telah ditahan sejak Sabtu (1/2) malam waktu setempat.

    “Tersangka masuk ke Malaysia sebagai turis, dan kami menahannya untuk membantu penyelidikan. Berkas penyelidikan hampir selesai dan mungkin akan diserahkan ke wakil jaksa penuntut umum paling cepat minggu depan,” kata Hussein.

    Tersangka ditahan di Pengadilan Magistrat Banting. Belum ada informasi detail soal identitas WNI yang telah dinyatakan sebagai tersangka itu. Selain pria tersebut, ada seorang pria lain yang masih dicari.

    Sebagai informasi, satu unit kapal patroli Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) atau Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) diduga ditabrak empat kali oleh kapal lain pada 24 Januari. Kapal itu diyakini terkait dengan tersangka yang ditahan.

    Selama pertengkaran itu, dua tersangka yang diduga bukan warga negara Malaysia, diduga berusaha menyerang petugas MMEA dengan parang. Pada pagi harinya, MMEA disebut menerima informasi tentang perahu yang terombang-ambing di dekat Pantai Banting di Kuala Langat.

    Setelah sampai di perahu, mereka menemukan dua orang di dalamnya. Satu orang dinyatakan meninggal di tempat kejadian, sementara yang lain terluka parah dan dibawa ke Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah di Klang.

    Dalam insiden terkait, tiga orang yang diyakini warga negara Indonesia juga telah dievakuasi ke Rumah Sakit Sultan Idris Shah di Serdang akibat luka tembak. Ketiganya dilaporkan dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit sekitar pukul 7.30 pagi waktu setempat pada 24 Januari.

    Pihak berwenang saat ini masih mengejar seorang warga negara Indonesia lain yang diyakini terlibat dalam insiden tersebut. Polisi juga mencari orang-orang lain yang diduga terkait insiden itu berdasarkan pernyataan saksi dan ukuran perahu yang terlibat.

    Hussein juga mengatakan 14 saksi dari MMEA telah diperiksa dan beberapa kemungkinan akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengklasifikasikan insiden penembakan di perairan lepas Pantai Morib sebagai percobaan pembunuhan.

    “Petugas yang terlibat dalam operasi tersebut, termasuk mereka yang melepaskan tembakan juga akan dipanggil,” ujarnya.

    Pemerintah Indonesia Desak Malaysia Serius Tangani Kasus

    Indonesia telah mendesak otoritas Malaysia melakukan investigasi serius atas kasus ini. Pihak Kedubes RI di Kuala Lumpur sudah berkomunikasi dengan dua WNI korban penembakan aparat Malaysia. Keduanya mengaku tidak melakukan perlawanan ke aparat Malaysia saat kejadian.

    Kedua WNI itu, yakni HA dan MZ, berasal dari Riau. Keduanya kini dalam perawatan dengan kondisi stabil sehingga bisa memberikan keterangan.

    “Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia),” tulis Kemlu dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

    Presiden Prabowo Subianto juga sudah buka suara perihal kasus penembakan WNI oleh aparat APMM itu. Prabowo meminta kasus itu diinvestigasi.

    “Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan,” kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

    Prabowo mengingatkan para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Menurutnya, negara asing akan bertindak jika terjadi hal yang melanggar aturan di negara tersebut.

    Dia meminta TKI tidak gampang dibohongi oleh sindikat penyelundup. Prabowo meminta semua pihak waspada.

    “Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing risikonya negara asing akan bertindak,” ujarnya.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kemlu Tindak Lanjuti Laporan 44 Kasus Pemerasan WNA China di Bandara Soetta

    Kemlu Tindak Lanjuti Laporan 44 Kasus Pemerasan WNA China di Bandara Soetta

    loading…

    Ilustrasi pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Foto/Dok Imigrasi Soetta

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia memastikan akan membantu memfasilitasi dengan seluruh kementerian-lembaga untuk penyelesaian laporan kasus pemerasan yang dialami warga negara (WN) China di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Sebelumnya, Kedutaan Besar (Kedubes) China mengungkap adanya 44 warga menjadi korban pemerasan di Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

    “Direktorat Konsuler Kemlu terus membantu memfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes RRT,” kata Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat dalam keterangannya, Minggu (2/2/2025).

    Lebih lanjut, Roy sapaan Rolliansyah Soemirat mengatakan bahwa saat ini tengah dilakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak. “Mengingat tentunya masih banyak hal yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini dibicarakan oleh publik.”

    Sebelumnya, adanya 44 warga menjadi korban pemerasan di Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta terungkap dari Surat Kedubes China yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

    “Tahun lalu, dengan bantuan dari Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar Tiongkok telah menjaga kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta, dan telah menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan,” tulis surat yang beredar.

    Dalam surat itu, Kedubes China turut melampirkan sebanyak 44 kasus pemerasan yang ada. Dari total 44 kasus itu terdapat 60 korban dengan total dugaan pemerasan mencapai Rp32.750.000. “Dengan jumlah total sekitar Rp 32.750.000 dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok,” tulis surat itu.

    Atas kejadian ini, Kedubes China juga meminta agar pemerintah memasang tanda untuk tidak memberikan tip apapun dalam bahasa China, Indonesia ataupun Inggris di pintu-pintu imigrasi.

    “Kedubes China berharap terdapat tanda perintah tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan Tiongkok, sehingga mereka tidak menyarankan para pelancong Tiongkok untuk menyuap petugas Imigrasi,” tulis Kedubes China.

    (rca)

  • Kecam Praktik Suap di Bandara Soekarno-Hatta, DPR: Ini Kejahatan terhadap Keamanan Negara

    Kecam Praktik Suap di Bandara Soekarno-Hatta, DPR: Ini Kejahatan terhadap Keamanan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengecam dugaan praktik suap dan pemerasan yang terjadi di pintu imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Menurut TB Hasanuddin, dugaan praktik suap tersebut merupakan tindakan kejahatan terhadap keamanan negara sehingga harus diusut tuntas dan diberikan sanksi tegas pihak-pihak yang terlibat.

    “Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orang-orang  yang masuk ke negara supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

    Menurut TB Hasanuddin, praktik suap di bandara tersebut bukan hanya memalukan, mencoreng, dan merendahkan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional. Menurutnya, praktik suap di Bandara merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.

    “Ini bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan terhadap keamanan negara,” tegasnya.

    Karena itu, dia meminta kasus suap dan pemerasan di Imigrasi ini harus ditindak tegas dan diusut oleh aparat penegak hukum sampai ke akar-akarnya. Dia berharap, praktik suap tidak terus terjadi di bandara sehingga petugas-petugas yang terlibat harus dipecat dan diganti.

    “Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya,” pungkas TB Hasanuddin.

    Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Indonesia bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika.

    Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu menyebutkan sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, atau dalam surat itu disebut Bandara Internasional Jakarta.

    Kedubes China juga mengungkapkan pihaknya telah menyelesaikan kasus pemerasan di bandara Indonesia sebanyak 44 kasus selama 2024. Disebutkan, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak warga negara China yang tidak mengajukan pengaduan. 

    Penyebab mereka tidak melaporkan suap dan pemerasan di bandara Indonesia karena kesibukan atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan.

  • 6 Warga AS Dibebaskan Venezuela Usai Utusan Trump Temui Maduro

    6 Warga AS Dibebaskan Venezuela Usai Utusan Trump Temui Maduro

    Caracas –

    Venezuela membebaskan enam warga Amerika Serikat (AS) yang ditahan. Pembebasan dilakukan usai utusan Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

    Dilansir CNN, Minggu (2/2/2025), pertemuan di Caracas itu merupakan momen penting karena Washington selama ini tidak secara resmi mengakui kepresidenan Maduro. Maduro telah dituduh oleh para pemimpin oposisi di Venezuela melakukan kecurangan dalam pemilu tahun lalu.

    Para pejabat AS belum memberikan rincian tentang enam tahanan yang dibebaskan, tetapi utusan Trump untuk misi khusus Richard Grenell mengunggah foto dirinya bersama para pria di dalam pesawat di X.

    “Saya baru saja diberi tahu bahwa kami akan membawa pulang enam sandera dari Venezuela. Terima kasih kepada Ric Grenell dan seluruh staf saya. Kerja yang hebat!” tulis Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social.

    Foto Grenell menunjukkan empat warga Amerika yang dibebaskan mengenakan pakaian biru muda yang biasa dikenakan oleh orang-orang yang ditahan di sistem penjara Venezuela.

    “Kami akan segera pulang bersama enam warga Amerika ini. Mereka baru saja berbicara dengan Presiden Trump, dan mereka tidak bisa berhenti berterima kasih kepadanya,” tulis Grenell dalam unggahannya.

    Kemenangan Maduro untuk masa jabatan ketiga telah ditentang oleh oposisi negara itu. Oposisi telah menerbitkan ribuan penghitungan suara yang menunjukkan kandidat mereka, Edmundo Gonzalez, memenangkan pemilu pada Juli 2024. Mereka didukung oleh pengamat independen seperti Carter Center dan Misi Pemilu Kolombia.

    Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan AS tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela. AS telah memberlakukan serangkaian sanksi atau pembatasan visa pada pejabat yang berpihak pada Maduro.

    Washington sendiri tidak memiliki perwakilan diplomatik di Venezuela. Pada September lalu, AS juga menyita pesawat Maduro.

    Pembebasan tahanan pada Jumat (31/1) terjadi setelah pertemuan antara Grenell dan Maduro yang diyakini membahas deportasi warga negara Venezuela dari AS. Trump telah memprioritaskan janji kampanyenya untuk deportasi massal, tetapi Maduro telah menolak untuk menerima kembali warga negara Venezuela dan AS secara umum tidak dapat memulangkan warga Venezuela karena hubungan yang dingin.

    Gonzalez, yang diakui AS sebagai presiden terpilih Venezuela dan menghadiri pelantikan Trump, telah memperingatkan Gedung Putih agar tidak membuat kesepakatan dengan Maduro terkait penerbangan deportasi. Trump juga sempat ditanya apakah utusannya yang berfoto bersama Maduro akan memberikan legitimasi kepada pemimpin Venezuela tersebut.

    Trump hanya menyebut dirinya ingin melakukan sesuatu dengan Venezuela. Namun, dia mencatat dirinya sebagai ‘penentang besar Venezuela dan Maduro’.

    “Mereka tidak memperlakukan kami dengan baik, tetapi mereka memperlakukan, yang lebih penting, rakyat Venezuela, dengan sangat buruk,” katanya.

    Maduro mengatakan dalam pidato tahunannya di hadapan pengadilan pada Jumat malam bahwa pertemuan dengan Grenell telah menghasilkan beberapa kesepakatan awal. Dia juga menantikan kesepakatan baru untuk kebaikan kedua negara dan kawasan.

    “Presiden Donald Trump, kami telah membuat langkah pertama, mudah-mudahan ini dapat terus berlanjut,” kata Maduro.

    Pemerintah Venezuela menyebut Maduro dan Grenell juga membahas isu migrasi dan sanksi. Di bawah Maduro – yang menjabat sejak 2013 – Venezuela yang kaya minyak telah jatuh ke dalam krisis ekonomi dan politik mendalam, yang dicengkeram oleh hiperinflasi. Jutaan orang telah meninggalkan negara itu dalam ketakutan dan keputusasaan.

    Kemlu AS menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Venezuela, dengan peringatan bahwa ‘ada risiko tinggi penahanan yang salah terhadap warga negara AS’.

    Pada bulan Agustus tahun lalu, badan intelijen Venezuela SEBIN menahan seorang pelaut Angkatan Laut AS. Sembilan warga AS telah dibawa pulang dari Venezuela oleh pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden pada tahun 2022 setelah lima tahun ditahan di negara itu.

    Pada bulan Desember 2023, AS telah mengamankan pembebasan enam warganya yang ditahan secara salah dan empat warga AS lain yang ditahan di Venezuela.

    Tonton juga Video Trump Teken Aturan Deportasi Mahasiswa yang Ikut Aksi Pro-Palestina

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kronologi Semua Petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Dicopot karena Peras WNA China

    Kronologi Semua Petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Dicopot karena Peras WNA China

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencopot semua petugas Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langkah ini diambil setelah Kementerian Imipas menerima data dari Kedutaan Besar (Kedubes) China terkait dugaan pemerasan yang dialami warganya.

    Sebelumnya, Kedubes China telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi di salah satu bandara internasional di Jakarta. 

    Dalam surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyampaikan daftar kasus pemerasan yang terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Daftar yang disampaikan tersebut hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kasus, karena masih banyak warga negara China yang menjadi korban pemerasan, tetapi tidak melaporkan kejadian tersebut karena jadwal yang ketat atau takut akan pembalasan saat memasuki wilayah Indonesia di masa mendatang.

    “Tahun lalu, dengan bantuan Direktorat Konsuler dari Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar China telah menjalin kontak erat dan koordinasi dengan kantor imigrasi di Bandara Internasional Jakarta serta berhasil menyelesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan, dengan total dana sekitar Rp 32.750.000 yang telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China,” tulis surat dari Kedubes China, dikutip Minggu (2/2/2025). 

    Menyusul ada kasus pemerasan ini, pihak Kedubes China berharap agar tanda-tanda bertuliskan “Dilarang memberi tip” dan “Laporkan jika terjadi pemerasan” dalam bahasa Tiongkok, Indonesia, dan Inggris dapat dipasang di pos pemeriksaan imigrasi. Selain itu, Kedubes China juga mengusulkan agar perintah larangan pemberian tip diberikan kepada agen perjalanan China, sehingga mereka tidak menyarankan wisatawan China untuk menyuap petugas imigrasi.

    Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan, penarikan semua petugas di Bandara Soekarno-Hatta tidak terkait dengan video dugaan pungli terhadap warga negara China yang belum lama ini beredar di media sosial.

    “Ini case (kasus) berbeda, data yang berbeda. Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soetta, kami ganti,” katanya saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Sabtu (1/2/2025).

    Seluruh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang namanya ada dalam data Kedubes China saat ini tengah menjalani pemeriksaan internal. Petugas yang terbukti melakukan pelanggaran nantinya akan mendapat hukuman yang setimpal.

    “Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan apabila mereka terbukti melakukan kesalahan,” kata Agus. 

    Agus juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kedubes China yang memberikan data dugaan pemerasaan yang dilakukan petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta terhadap warga China. Hal itu juga sekaligus momentum Direktorat Jenderal Imigrasi, di bawah Kementerian Imipas, untuk melakukan perbaikan. 

  • Komnas HAM Desak Pemerintah Lindungi 5 WNI Korban Penembakan Polisi Malaysia Megapolitan 2 Februari 2025

    Komnas HAM Desak Pemerintah Lindungi 5 WNI Korban Penembakan Polisi Malaysia Megapolitan 2 Februari 2025

    Komnas HAM Desak Pemerintah Lindungi 5 WNI Korban Penembakan Polisi Malaysia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (
    Komnas HAM
    ) mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh polisi Malaysia pada 24 Januari 2025 di perairan Selangor.
    “Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini,” ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan persnya, Sabtu (1/2/2025).
    Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para
    pekerja migran
    lainnya.
    “Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh
    Pekerja Migran
    dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012,” tambahnya.
    Komnas HAM berencana membawa kasus ini ke Forum Komnas HAM di Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum – SEANF), di mana Komnas HAM saat ini menjabat sebagai ketua untuk periode 2024-2025.
    SEANF terdiri dari Komnas HAM dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, yang merupakan forum kerja sama untuk memperkuat peran Komnas HAM di masing-masing negara.
    “Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing,” ungkap Atnike.
    Ia juga menegaskan, Komnas HAM juga akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM.
    Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), menemukan sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
    Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
    Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang telah bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
    Akibat penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penembakan WNI di Malaysia, KP2MI Sebut Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Ada dari Tahun ke Tahun Nasional 2 Februari 2025

    Penembakan WNI di Malaysia, KP2MI Sebut Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Ada dari Tahun ke Tahun Nasional 2 Februari 2025

    Penembakan WNI di Malaysia, KP2MI Sebut Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Ada dari Tahun ke Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Layanan Pengaduan Mediasi dan Advokasi Kementerian Pelindungan
    Pekerja Migran Indonesia
     (KP2MI) Mangiring H. Sinaga mengatakan, penempatan tenaga kerja secara ilegal selalu terjadi dari tahun ke tahun.
    Hal ini disampaikan Mangiring dalam acara Dielaektika tvMuhammadiyah dengan tajuk “Panas Dingin Indonesia-Malaysia”, Sabtu (1/2/2025), yang membahas peristiwa penembakan
    WNI
    di Malaysia.
    “Fenomena penempatan
    pekerja migran Indonesia
    di Malaysia melalui jalur-jalur tidak resmi itu dari tahun ke tahun tetap ada,” kata Mangiring.
    Dia menjelaskan, ada beberapa penyebab yang membuat peristiwa ini terus berulang.
    Pertama adalah edukasi terhadap warga yang berangkat lewat jalur ilegal tidak sampai sehingga mereka tidak mengetahui prosedur yang benar seperti apa.
    Kedua adalah eks pekerja migran yang di-
    blacklist
    dari keimigrasian sehingga harus menempuh jalur ilegal untuk kembali bekerja di Malaysia.
    Ketiga adalah aksi makelar yang tidak ada habisnya sehingga membuat pekerja migran Indonesia banyak yang berstatus ilegal
    “Dan yang pasti ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dan dari kedua sisi negara disebut tekong-tekong mereka juga melakukan komunikasi langsung, sehingga memotong menurut mereka memotong proses penempatan itu tetapi sesungguhnya hal tersebut sangat merugikan dari sisi aspek perlindungannya,” ujarnya.
    “Karena hal tersebut ketika terjadi permasalahan kita sangat susah dalam hal menjamin hak-hak perlindungan mereka,” kata Mangiring lagi.
    Terakhir, perjanjian kontrak kerja yang dilanggar karena iming-iming gaji yang lebih besar sehingga dihitung sebagai tenaga kerja ilegal.
    Sebagai informasi, insiden penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) ini bermula ketika kepolisian Malaysia, dalam hal ini APMM, mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
    Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
    Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
    Akibat dari penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MAKI Yakin Penahanan Paulus Tannos Disetujui Pemerintah Singapura

    MAKI Yakin Penahanan Paulus Tannos Disetujui Pemerintah Singapura

    Jakarta –

    KPK mengatakan saat ini buron korupsi e-KTP, Paulus Tannos, tengah menjalani proses pengadilan menguji keabsahan penahanan di Singapura. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku yakin penahanan Paulus Tannos akan disetujui pengadilan Singapura.

    “Aku yakin Singapura komitmen untuk pulangkan Tannos karena sudah mulai dengan tangkap dan tahannya di Rutan Changi,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Sabtu (1/2/2025).

    “Optimis (penahanan disetujui) karena sudah ada perjanjian ekstradisi tahun 2022,” imbuhnya.

    Boyamin melihat itikad baik dari Singapura untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia perihal kepulangan buron Paulus Tannos ini. Dia menyebut hal ini karena Singapura tidak ingin hubungan diplomatik kedua negara terganggu.

    “Singapura nampak itikad baik untuk bina hubungan dengan RI untuk masa depan dan tidak ingin ganggu hubungan diplomatik dalam bentuk langkah nyata yaitu pulangkan Tannos,” kata Boyamin.

    Sebagai informasi, proses pengadilan menguji keabsahan penahanan di Singapura mirip seperti gugatan praperadilan jika di Indonesia. Gugatan uji diajukan Tannos.

    KPK terus memantau perkembangan proses pengadilan menguji keabsahan penahanan itu. KPK menyebut saat ini sidang saat ini sudah digelar.

    “Betul tapi real-nya seperti apa, belum bisa saya sampaikan,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Sabtu (1/2).

    Kendati demikian, Tessa belum bisa menerangkan proses persidangan itu. Dia menyebut belum bisa menyampaikan ke publik.

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas juga menyebut pihaknya tengah mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk proses ekstradisi Paulus Tannos. Supratman mengatakan dokumen untuk proses ekstradisi akan dilengkapi sebelum 3 Maret 2025.

    “Ya pasti (disegerakan). Saat ini kan pemerintah terutama Kementerian Hukum tugas pokoknya adalah memastikan sebelum tanggal 3 Maret yang akan datang, seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk dalam rangka menjalani proses ekstradisi itu, itu sesegera mungkin kami bisa selesaikan,” kata Supratman kepada wartawan di kantornya, Jumat (31/1).

    Sementara terkait proses pengadilan yang menguji keabsahan penahanannya di Singapura yang dijalani Tannos, Supratman menyebut tak bisa banyak berkomentar. Menurutnya, itu merupakan prosedur pengadilan di Singapura.

    “Urusan pengadilan di Singapura kami nggak bisa campur. Tapi tentu KPK, Kepolisian, Kejaksaan, juga Kementerian Luar Negeri pasti akan melakukan diplomasi terkait hal itu,” ungkapnya.

    (whn/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Meksiko Sebut 6 Warganya Ada di Pesawat Evakuasi Medis yang Jatuh di AS Meksiko Sebut 6 Warganya Ada di Pesawat Evakuasi Medis yang Jatuh di AS

    Meksiko Sebut 6 Warganya Ada di Pesawat Evakuasi Medis yang Jatuh di AS Meksiko Sebut 6 Warganya Ada di Pesawat Evakuasi Medis yang Jatuh di AS

    Mexico City –

    Otoritas Meksiko mengumumkan enam warga negaranya berada di dalam pesawat evakuasi medis yang terjatuh di area padat penduduk di Philadelphia, Amerika Serikat (AS). Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi soal jumlah korban jiwa dalam insiden ini.

    Otoritas Penerbangan Federal AS (FAA) dan perusahaan ambulans udara yang mengoperasikan pesawat yang jatuh itu, Jet Rescue Air Ambulance, telah mengonfirmasi bahwa pesawat ringan bermesin ganda jenis Learjet 55 tersebut mengangkut enam orang ketika kecelakaan terjadi pada Jumat (31/1) malam.

    “Pihak perusahaan penerbangan… telah mengonfirmasi kepada Konsulat (Meksiko) bahwa enam orang berkewarganegaraan Meksiko bepergian dengan pesawat tersebut,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Meksiko, seperti dilansir AFP, Sabtu (1/2/2025).

    Otoritas AS belum memberikan pernyataan apa pun soal identitas dan asal kewarganegaraan enam orang yang ada di dalam pesawat nahas tersebut.

    Laporan Jet Rescue Air Ambulance menyebut pesawat evakuasi medis itu membawa empat awak, satu anak yang merupakan pasien medis dan seorang pendamping pasien ketika terjatuh di distrik padat penduduk di Philadelphia, yang dipenuhi perumahan, pertokoan dan jalan raya yang sibuk.

    Jet Rescue Air Ambulance menyatakan belum bisa mengonfirmasi apakah ada korban selamat dalam insiden ini. “Saat ini kami belum memastikan apakah ada korban selamat,” sebut Jet Rescue Air Ambulance dalam pernyataannya.

    Dalam pernyataan terpisah, pihak rumah sakit anak, Shriners Children’s, yang merawat bocah yang ada di dalam pesawat itu mengungkapkan bahwa seorang bocah perempuan sedang berada di AS untuk menjalani perawatan medis, dengan didampingi ibundanya.

    Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

    Pihak Shriners Children’s menyebut bocah perempuan itu dan ibunya, serta para awak penerbangan dan petugas medis yang ada di dalam pesawat itu semuanya tewas dalam kecelakaan tersebut. Otoritas AS belum mengonfirmasi secara resmi soal korban tewas dalam insiden ini.

    “Pasien itu telah menerima perawatan dari Shriners Children’s Philadelphia dan diangkut kembali ke negara asalnya di Meksiko dengan ambulans udara ketika kecelakaan terjadi,” sebut juru bicara Shriners Children’s, Mel Bower, kepada AFP.

    Rekaman video menunjukkan pesawat ringan itu mengalami penurunan ketinggian dengan sudut tajam menuju ke area permukiman di area padat penduduk di Philadelphia, memicu bola api besar saat menghantam daratan dan puing-puingnya menghujani rumah serta kendaraan di sekitarnya.

    FAA melaporkan pesawat evakuasi medis (medevac) itu lepas landas dari Bandara Northeast Philadelphia dan terbang menuju ke Bandara Nasional Springfield-Branson di Missouri, yang berjarak sekitar 1.800 kilometer ke arah barat daya, ketika kecelakaan terjadi sesaat setelah pukul 18.00 waktu setempat.

    Penyebab jatuhnya pesawat ringan itu belum diketahui secara jelas. FAA mengatakan pihaknya telah meluncurkan penyelidikan bersama Badan Keselamatan Transportasi Nasional AS (NTSB).

    Presiden Donald Trump, dalam pernyataannya, mengatakan dirinya sedih atas insiden tersebut dan menyebut “semakin banyak jiwa tidak berdosa yang pergi”.

    “Sedih sekali melihat pesawat jatuh di Philadelphia, Pennsylvania. Lebih banyak lagi jiwa-jiwa tidak berdosa yang pergi,” tulis Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social.

    Kecelakaan pesawat ringan di Philadelphia ini terjadi selang dua hari setelah tabrakan maut antara pesawat penumpang American Airlines dan helikopter militer Black Hawk di Washington DC yang menewaskan sedikitnya 67 orang.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu