Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Menteri Imipas Ancam Demosi 31 Petugas Imigrasi Pemeras WNA China

    Menteri Imipas Ancam Demosi 31 Petugas Imigrasi Pemeras WNA China

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengancam bakal menggajar demosi kepada petugas Imigrasi yang terbukti memeras WNA asal China di Bandara Soekarno Hatta.

    Agus mengatakan bahwa pihaknya sudah memeriksa 31 petugas imigrasi yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap WNA asal China yang viral di media sosial.

    Agus juga memastikan pihaknya tidak akan pandang bulu terhadap 31 petugas itu. Jika terbukti melakukan pemerasan, kata Agus, pihaknya akan mengganjar sanksi disiplin hingga demosi.

    “Sudah ada 31 orang yang kita periksa ya. Sanksinya disiplin hingga demosi,” tuturnya di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Agus mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 31 petugas imigrasi di Bandara Soetta tersebut, para petugas hanya diberikan tips oleh WNA asal China itu.

    “Jadi sejauh ini dari hasil pemeriksaan lebih mengarah kepada pemberian tips, makanya kami sudah tuliskan tidak terima tips dalam tiga bahasa,” katanya.

    Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China di Indonesia mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait dugaan pemerasan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. 

    Pemerasan tersebut berbuntut pencopotan 30 pejabat imigrasi di Bandara Soetta. Hal ini bermula dari munculnya surat dari Kedubes China kepada Kemenlu RI. Surat tersebut bertanggal 21 Januari 2025 yang memuat laporan ada 44 kasus pemerasan terdahap WNA China yang terjadi antara Februari 2024 sampai Januari 2025. 

    Dari kasus tersebut, ditemukan total Rp32.750.000 uang hasil peras yang kini telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga Tiongkok.

  • Iran Kecam Rencana Trump Relokasi Warga Gaza, Singgung Pembersihan Etnis Iran Kecam Rencana Trump Relokasi Warga Gaza, Singgung Pembersihan Etnis

    Iran Kecam Rencana Trump Relokasi Warga Gaza, Singgung Pembersihan Etnis Iran Kecam Rencana Trump Relokasi Warga Gaza, Singgung Pembersihan Etnis

    Teheran –

    Pemerintah Iran mengecam gagasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina keluar dari Jalur Gaza. Teheran memperingatkan bahwa langkah semacam itu sama saja merupakan “pembersihan etnis” terhadap Palestina.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, seperti dilansir AFP, Senin (3/2/2025), menyerukan komunitas internasional untuk membantu warga Palestina “menjamin hak untuk menentukan nasib mereka sendiri… daripada mendorong gagasan-gagasan lainnya yang mengarah pada pembersihan etnis”.

    Pernyataan dari Baqaei itu disampaikan setelah Trump berulang kali melontarkan gagasan untuk “membersihkan” Jalur Gaza dan memindahkan penduduknya ke tempat yang lebih aman, seperti Mesir dan Yordania.

    “Membersihkan Gaza… adalah bagian dari penghapusan kolonial terhadap Jalur Gaza dan seluruh Palestina,” sebut Baqaei dalam pernyataannya.

    Dia menegaskan bahwa “tidak ada pihak ketiga” yang dapat memutuskan masa depan wilayah Palestina.

    Iran yang tidak mengakui Israel, telah menjadikan dukungan terhadap perjuangan Palestina sebagai salah satu pilar kebijakan luar negerinya sejak kemenangan Revolusi Islam tahun 1979 silam.

    Teheran dan Tel Aviv yang bermusuhan selama bertahun-tahun, telah beberapa kali terlibat aksi saling serang selama perang Gaza berkecamuk.

    Iran memberikan dukungan finansial dan militer kepada kelompok Hamas yang berperang melawan Israel. Namun negara itu bersikeras menyatakan bahwa Hamas dan kelompok-kelompok lainnya yang didukung Teheran bertindak independen.

    Wakil Presiden Iran, Mohammad Javad Zarif, baru-baru ini menyebut serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang Gaza, telah “merusak” negosiasi nuklir antara Teheran dan Washington.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Disebut ‘Negara Jahat’ oleh Menlu AS, Korut Meradang! Disebut ‘Negara Jahat’ oleh Menlu AS, Korut Meradang!

    Disebut ‘Negara Jahat’ oleh Menlu AS, Korut Meradang! Disebut ‘Negara Jahat’ oleh Menlu AS, Korut Meradang!

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) meradang saat Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio menyebut negara yang dipimpin Kim Jong Un itu sebagai “negara jahat”. Pyongyang menyebut komentar Rubio sebagai “omong kosong”.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut, seperti dilansir AFP, Senin (3/2/2025), menegaskan Pyongyang “tidak akan pernah mentolerir provokasi apa pun yang dilakukan AS”.

    Pernyataan keras itu menjadi kecaman publik pertama Korut terhadap pemerintahan baru AS di bawah Presiden Donald Trump.

    Kementerian Luar Negeri Korut, dalam pernyataannya seperti dikutip kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), menyatakan “akan mengambil tindakan balasan yang keras” terhadap setiap tindakan AS.

    Pernyataan Rubio yang menuai kemarahan Pyongyang itu disampaikan dalam wawancara radio baru-baru ini, di mana menyebut Korut dan Iran sebagai “negara jahat” yang “harus Anda hadapi” ketika membuat keputusan kebijakan luar negeri.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut mengecam pernyataan Rubio itu sebagai “omong kosong”, yang “tanpa berpikir panjang telah mencoreng citra negara berdaulat, sebagai provokasi politik yang serius”.

    Namun Pyongyang juga menyebut pernyataan Rubio tersebut “bukan hal baru” dan “akan lebih mengejutkan lagi jika dia menyampaikan kata-kata baik soal DPRK” — merujuk pada nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

    Kecaman Korut untuk Rubio itu disampaikan setelah Trump sebelumnya mengatakan dirinya akan “menghubungi” Kim Jong Un, setelah bertemu dengan pemimpin Korut itu pada masa jabatan pertamanya beberapa tahun lalu. Trump juga menyebut Kim Jong Un sebagai “sosok yang pintar”.

    Pertemuan keduanya di Hanoi, Vietnam, tahun 2019 lalu untuk membahas keringanan sanksi dan denuklirisasi Korut berujung kegagalan dalam mencapai kesepakatan.

    Pekan lalu, meskipun ada tawaran diplomatik dari Trump, Kim Jong Un dengan tegas mengatakan program nuklir Korut akan terus berlanjut “tanpa batas waktu”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Parah! Israel Ledakkan Gedung-gedung di Kamp Pengungsi Jenin Parah! Israel Ledakkan Gedung-gedung di Kamp Pengungsi Jenin

    Parah! Israel Ledakkan Gedung-gedung di Kamp Pengungsi Jenin Parah! Israel Ledakkan Gedung-gedung di Kamp Pengungsi Jenin

    Tepi Barat –

    Israel meledakkan sejumlah gedung dalam operasi militer terbaru di area kamp pengungsi Jenin di wilayah Tepi Barat. Otoritas Palestina melaporkan sekitar 20 gedung rata dengan tanah akibat rentetan ledakan yang dipicu militer Tel Aviv tersebut.

    Rekaman video yang beredar, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (3/2/20525), menunjukkan momen rentetan ledakan secara serentak melanda area kamp pengungsi Palestina yang padat penduduk tersebut pada Minggu (2/2) waktu setempat.

    Kepulan asap tebal membubung di atas area Jenin, yang menjadi lokasi pasukan Israel melancarkan operasi militer besar-besaran selama hampir dua minggu terakhir. Militer Tel Aviv mengklaim operasinya menargetkan para petempur militan Palestina dan menyita pasokan senjata mereka.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, mengklaim sebanyak 23 bangunan telah “dibongkar” di wilayah Tepi Barat bagian utara setelah laboratorium peledak, senjata dan pos pengamatan ditemukan oleh pasukannya yang dikerahkan ke area tersebut.

    Dalam pernyataan pada Minggu (2/2) waktu setempat, militer Israel mempublikasikan foto-foto yang menunjukkan senjata api, amunisi dan benda yang tampak seperti tabung gas. Tidak disebutkan secara jelas di lokasi mana tepatnya foto-foto itu diambil.

    Kementerian Luar Negeri Palestina, secara terpisah, mengecam penghancuran bangunan di area Jenin oleh militer Israel. Disebutkan otoritas Palestina bahwa penghancuran puluhan bangunan itu merupakan “adegan brutal”.

    “Mengecam, dengan tegas, pengeboman yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel… termasuk tindakan mereka hari ini, Minggu (2/2), dalam meledakkan area yang luas di kamp Jenin,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina.

    Direktur Rumah Sakit Pemerintah Jenin, Wisam Baker, mengatakan kepada kantor berita Palestina bahwa sebagian bangunan rumah sakitnya mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut. Namun demikian, dilaporkan tidak ada korban jiwa.

    Jenin merupakan lokasi bagi kamp pengungsi yang dipenuhi warga keturunan Palestina yang diusir, atau meninggalkan rumah mereka, dalam perang tahun 1948 ketika negara Israel didirikan. Namun kamp pengungsi di Jenin juga menjadi pusat aktivitas militan selama beberapa dekade dan berulang kali menjadi target penggerebekan militer Tel Aviv.

    Pasukan militer Israel, yang didukung oleh helikopter dan buldoser lapis baja, memulai operasi terhadap Jenin pada 21 Januari lalu, atau dua hari setelah gencatan senjata antara Hamas dan Tel Aviv diberlakukan di Jalur Gaza.

    Menurut para pejabat Palestina, setidaknya 25 warga Palestina tewas sejak operasi militer Israel dimulai di Jenin, termasuk sembilan anggota kelompok bersenjata, seorang kakek berusia 73 tahun dan seorang bocah perempuan berusia dua tahun.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, mengklaim pasukannya telah membunuh sedikitnya 35 militan dan menahan lebih dari 100 individu yang diburu.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Di Forum Internasional, PMKRI Soroti Perdagangan Manusia, Masyarakat Adat, dan Krisis Lingkungan – Halaman all

    Di Forum Internasional, PMKRI Soroti Perdagangan Manusia, Masyarakat Adat, dan Krisis Lingkungan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) periode 2024-2026 kembali menegaskan perannya di kancah internasional dengan berpartisipasi dalam Forum Internasional yang diselenggarakan oleh International Movement of Catholic Students (IMCS) Asia Pasifik. 

    Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk India, Bangladesh, Thailand, Vietnam, Nepal, dan Sri Lanka yang berlangsung pada 22-31 Januari 2025.

    Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI, Ferdinandus Wali Ate, menegaskan bahwa keterlibatan PP PMKRI dalam forum ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas lintas negara dalam menyikapi tantangan global yang semakin kompleks.

    “Kami melihat bahwa perdagangan manusia, marginalisasi masyarakat adat, dan krisis lingkungan merupakan isu-isu yang memerlukan perhatian serius dan kerja sama internasional. PP PMKRI hadir untuk memperjuangkan keadilan sosial dengan membangun dialog serta aksi bersama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di Asia Pasifik,” ungkapnya.

    Dalam diskusi yang berlangsung, delegasi PP PMKRI menyoroti peningkatan kasus perdagangan manusia di Indonesia. Merujuk data Global Slavery Index, Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara dengan estimasi jumlah orang yang hidup dalam perbudakan terbesar di dunia.

    Data Kementerian Luar Negeri tahun 2020-2022 mencatat sekitar 1.200 pekerja migran Indonesia menjadi korban TPPO scamming di kawasan Asia Tenggara.

    Selain itu, Jarnas Anti TPPO mencatat ada 248 kasus perdagangan orang sepanjang 2024 yang terdiri dari 87 korban anak dan 212 korban dewasa, dengan kasus terbanyak terjadi di Kepri, Kaltara, dan NTT.

    “Kita perlu memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kerja sama regional untuk mengatasi perdagangan manusia yang semakin kompleks. Tanpa kolaborasi lintas negara, jaringan perdagangan manusia akan terus berkembang dan merugikan masyarakat rentan,” tambah Ferdinandus.

    Selain itu, PP PMKRI juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia. Perubahan iklim, ekspansi industri, serta pelaksanaan beberapa proyek strategis nasional telah mengancam keberlangsungan hidup mereka.

    Sebagai contoh, masyarakat adat di Kampung Adat Praijing, Sumba Barat, mengalami penurunan hasil panen akibat musim kemarau panjang yang disebabkan oleh perubahan iklim. Sementara proyek food estate di Papua Selatan telah merugikan masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Yahukimo.

    Delegasi PP PMKRI menyerukan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam. Mereka menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan dan pembangunan harus dijamin, salah satunya dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA).

    Dalam isu lingkungan, PP PMKRI menyoroti dampak signifikan perubahan iklim terhadap ekosistem hutan dan kehidupan masyarakat adat.

     Hutan yang terdegradasi tidak hanya mengurangi kemampuan alam untuk menyerap karbon, tetapi juga mengancam mata pencaharian dan kebudayaan masyarakat adat.

    Eksplorasi geotermal di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Flores, NTT, juga menjadi perhatian karena dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, tetapi justru menyebabkan kerusakan lingkungan serta memunculkan persoalan sosial baru.

    “Kita harus memahami bahwa perlindungan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari keadilan sosial. PP PMKRI berkomitmen untuk mengadvokasi kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat yang terdampak langsung oleh eksploitasi sumber daya alam,” kata Ferdinandus.

    Sekretaris Jenderal PP PMKRI, Astra Tandang, turut menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dan orang muda Katolik dalam isu-isu sosial dan lingkungan.

    “Partisipasi kami dalam forum ini menegaskan komitmen PP PMKRI dalam memperjuangkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kami mendorong implementasi ensiklik Laudato Si’ sebagai pijakan dalam menjaga lingkungan dan mengajak seluruh orang muda serta mahasiswa Katolik untuk berpartisipasi aktif dalam perayaan Yubileum 2025 sebagai momentum refleksi dan aksi nyata bagi bumi kita.”

    Kehadiran PP PMKRI dalam forum internasional ini menunjukkan peran aktif mereka dalam diplomasi lintas gerakan masyarakat sipil di Asia Pasifik, serta komitmen untuk terus berkontribusi dalam menyelesaikan isu-isu krusial yang dihadapi kawasan ini.

  • Amerika Tebar Ancaman Soal Pengelolaan Terusan Panama

    Amerika Tebar Ancaman Soal Pengelolaan Terusan Panama

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio meminta Pemerintah Panama menindak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di jalur ekonomi Terusan Panama jika memiliki koneksi bisnis dengan China.

    Dia juga mengancam AS akan melindungi hak-haknya berdasarkan Perjanjian Terusan Panama jika negara Amerika Tengah tersebut tidak mengambil tindakan konkret.

    “Posisi pengaruh dan kendali Partai Komunis China atas wilayah Terusan Panama saat ini merupakan ancaman terhadap terusan Panama dan merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Mengenai Netralitas Permanen dan Pengoperasian Terusan Panama,” demikian kutipan dokumen Departemen Luar Negeri AS terkait pertemuan Rubio dengan Presiden Panama Jose Raul Mulino dan Menteri Luar Negeri Javier Martinez-Acha dikutip dari Bloomberg, Senin (3/2/2025).

    Rubio, mengulangi keluhan yang disampaikan Presiden Donald Trump sejak Desember, menjelaskan status quo tersebut tidak dapat diterima. Dia mengatakan jika tidak ada perubahan segera, Amerika Serikat harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak-haknya berdasarkan Perjanjian.

    Sementara itu, Mulino, yang berbicara kepada wartawan setelah pertemuan tersebut, menyebut pertemuan tersebut penuh hormat dan ramah. “Saya tidak merasakan adanya ancaman nyata terhadap perjanjian tersebut atau keabsahannya, apalagi penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih terusan tersebut. Saya tidak merasakannya,” katanya.

    Namun Mulino menawarkan konsesi bahwa negaranya tidak akan memperbarui partisipasinya dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) China, sehingga menjadikan Panama sebagai negara Amerika Latin pertama yang melakukan hal tersebut. 

    Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz menyebut hal tersebut sebagai langkah ke arah yang benar dalam sebuah postingan di X. Seorang pejabat AS mengatakan bahwa meskipun positif, langkah tersebut tidak sepenuhnya menyelesaikan kekhawatiran mengenai terusan tersebut.

    Mulino mengatakan para pejabat Panama menyarankan agar “tim teknis” dapat “menjernihkan apa pun yang perlu dibersihkan” mengenai kanal tersebut.

    Pengaruh China semakin berkembang di kawasan ini. Pada tahun 2017, pemerintahan Panama sebelumnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan menyatakan bahwa hanya ada satu China. Langkah ini mengikuti yang telah terjadi di beberapa negara Amerika Latin dalam beberapa tahun terakhir.

    Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa mereka akan selalu menghormati kedaulatan Panama atas terusan tersebut, dan mengakuinya sebagai jalur perairan internasional yang netral secara permanen.

    Sebuah perusahaan China –anak perusahaan CK Hutchison Holdings Ltd. yang berbasis di Hong Kong– memiliki dua dari lima pelabuhan yang berdekatan dengan terusahan Panama, satu di setiap sisinya. Berdasarkan konstitusi Panama, terusan ini dikelola oleh Otoritas Terusan Panama, dan sebagian biayanya akan masuk ke kas negara.

    Terusan Panama mendapat pengawasan ketat sejak Desember 2024, ketika Trump mengeluh bahwa mereka mengenakan tarif selangit pada kapal-kapal AS. Dia menuntut agar biayanya diturunkan atau Panama mengembalikan terusan itu ke AS.

    Mulino menegaskan bahwa negaranya tidak akan menyerahkan kendali atas terusan tersebut.

    Dalam postingan Truth Social, Trump menyebut biaya tersebut konyol dan situasi saat ini merupakan penipuan total. Dalam pidato pengukuhannya bulan lalu, Trump mengulangi klaimnya bahwa China mengoperasikan Terusan Panama dan mengatakan pemerintahannya akan melakukan hal tersebut. ambil kembali.

    AS membangun terusan tersebut pada awal abad ke-20 dan menyerahkannya kembali ke Panama pada tahun 1999 berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Presiden Jimmy Carter pada tahun 1977 – sebuah tindakan yang disebut Trump sebagai tindakan bodoh.

    Kanal sepanjang 51 mil (82 kilometer) yang menghubungkan samudra Atlantik dan Pasifik merupakan aset strategis utama. Negara ini juga menjadi titik hambatan bagi perdagangan global karena Panama mengalami kekeringan berkepanjangan yang menghambat penyeberangan.

  • Kronologi WNA China Diperas hingga Buat 30 Petugas Imigrasi Soetta Dicopot

    Kronologi WNA China Diperas hingga Buat 30 Petugas Imigrasi Soetta Dicopot

    Bisnis.com, JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China di Indonesia mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait dugaan pemerasan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta.

    Pemerasan tersebut berbuntut pencopotan 30 pejabat imigrasi di Bandara Soetta. Hal ini bermula dari munculnya surat dari Kedubes China kepada Kemenlu RI.

    Surat tersebut bertanggal 21 Januari 2025 yang memuat laporan ada 44 kasus pemerasan terdahap WNA China yang terjadi antara Februari 2024 sampai Januari 2025.

    Dari kasus tersebut, ditemukan total Rp32.750.000 uang hasil peras yang kini telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga Tiongkok.

    “Ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak lagi WN China yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan,” tulis Kedubes China dalam surat tersebut, dikutip dari Antaranews, Senin (3/2/2025).

    Kedubes China kemudian meminta adanya tanda “Dilarang memberi tip” dan “Silakan lapor jika terjadi pemerasan” yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris untuk bisa dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi di bandara.

    Buntut kejadian ini membuat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

    “Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti,” kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan, Minggu (2/2).

    Selain itu, dia mengatakan bahwa sekitar 30 pejabat imigrasi tersebut tengah diperiksa oleh internal Kemen Imipas.

    Pihaknya juga mengapresiasi laporan tersebut dan mengatakan bahwa ini menjadi momen berbenah untuk instansinya.

    “Kami berterima kasih dengan informasi dari Kedutaan Besar RRT atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi imigrasi, termasuk di pemasyarakatan,” kata Agus.

    Bahkan tanpa laporan tersebut, pihaknya tidak akan mengetahui ada praktek pungutan liar yang dilakukan petugas di lapangan.

    “Kalau enggak diinformasikan Kedubes RRT, kami ‘kan enggak tahu. Dengan begini, kami bersyukur. Tanpa tunggu lama dapat kami ambil langkah perbaikan, dan ini menjadi peringatan untuk jajaran unit pelayanan agar amanah dan tak ceroboh dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.

  • Terbaru Kasus PMI Ditembak Aparat Malaysia, Satu WNI Ditahan Polisi Negara Tetangga

    Terbaru Kasus PMI Ditembak Aparat Malaysia, Satu WNI Ditahan Polisi Negara Tetangga

    PIKIRAN RAKYAT – Terbaru dalam kasus penembakan yang terjadi di lepas pantai Tanjung Rhu hingga menewaskan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Polisi Malaysia telah menahan seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

    WNI yang ditahan merupakan seorang pria berusia 35 tahun, yang telah ditangkap sejak Sabtu malam, 1 Februari waktu setempat. Ia kini sedang menjalani proses penyelidikan.

    “Tersangka masuk ke Malaysia sebagai turis, dan kami menahannya untuk membantu penyelidikan. Berkas penyelidikan hampir selesai dan kemungkinan akan diserahkan ke wakil jaksa penuntut umum paling cepat minggu depan,” ujar Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, sebagaimana dikutip dari Malay Mail, Senin, 3 Februari 2025.

    Tersangka kini berada di Pengadilan Magistrat Banting, namun identitas WNI yang ditahan belum diungkapkan secara transparan kepada publik. Selain pria tersebut, ada satu pria lain yang masih dalam pengejaran.

    Adapun, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memberikan respons atas kejadian ini. Menlu Sugiono menyatakan bahwa pihak terkait sedang mengumpulkan keterangan lebih lanjut.

    “Karena semuanya masih dalam proses pengumpulan keterangan,” kata Menlu Sugiono.

    Kembali pada pernyataan Hussein, ia mengatakan bahwa 14 saksi dari APMM telah diperiksa dan kemungkinan akan dipanggil kembali untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Polisi mengklasifikasikan insiden penembakan itu sebagai percobaan pembunuhan.

    “Petugas yang terlibat dalam operasi tersebut, termasuk mereka yang melepaskan tembakan, juga akan dipanggil,” ujarnya.

    Sekilas Kasus

    Sebelumnya, APMM menembak WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal. Satu WNI tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa itu.

    Berdasarkan komunikasi Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan PDRM diperoleh konfirmasi kejadian itu benar terjadi pada 24 Januari 2025. Penembakan itu disebutkan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan.

    “Atas insiden ini, KBRI telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka,” kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Judha Nugraha, Minggu 26 Januari 2025 

    KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force.

    Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysja dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Buntut Surat Kedubes China soal Pemerasan WNA, 30 Pejabat Imigrasi Soetta Dicopot

    Buntut Surat Kedubes China soal Pemerasan WNA, 30 Pejabat Imigrasi Soetta Dicopot

    Bisnis.com, JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China di Indonesia mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri terkait dugaan pemerasan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta.

    Surat bertanggal 21 Januari 2025 tersebut memuat laporan setidaknya ada 44 kasus pemerasan terdahap WNA China yang terjadi antara Februari 2024 sampai Januari 2025.

    Dari kasus tersebut, ditemukan total Rp32.750.000 uang hasil peras yang kini telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga Tiongkok.

    “Ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak lagi WN China yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan,” tulis Kedubes China dalam surat tersebut, dikutip dari Antaranews, Senin (3/2/2025).

    Kedubes China kemudian meminta adanya tanda “Dilarang memberi tip” dan “Silakan lapor jika terjadi pemerasan” yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris untuk bisa dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi di bandara.

    Buntut kejadian ini membuat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

    “Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti,” kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan, Minggu (2/2).

    Selain itu, dia mengatakan bahwa sekitar 30 pejabat imigrasi tersebut tengah diperiksa oleh internal Kemen Imipas.

  • Kasus Pungli 30 Pejabat Imigrasi Bandara Soetta Jadi Momentum Berbenah

    Kasus Pungli 30 Pejabat Imigrasi Bandara Soetta Jadi Momentum Berbenah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menyatakan kasus pungutan liar (pungli) 30 pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) terhadap WN China menjadi momentum untuk berbenah. Menteri Imipas Agus Andrianto mengucapkan terima kasah kepada Kedutaan Besar (Kedubes) China terkait laporan 44 kasus pungli oleh petugas imigrasi Bandara Soetta.

    “Ini menjadi peringatan bagi seluruh jajaran unit pelayanan agar menjalankan tugas dengan amanah dan tidak ceroboh,” tegasnya di Jakarta, Minggu (2/2/2025).

    Agus juga menekankan Kementerian Imipas terbuka terhadap kritik dan saran, asalkan dapat dipertanggungjawabkan. “Kalau tidak diinformasikan Kedubes China, kami tidak akan tahu. Dengan adanya laporan ini, kami langsung mengambil langkah perbaikan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Kedubes China di Indonesia mengirimkan surat resmi pada Selasa (21/1/2025) kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang diduga dilakukan pejabat Imigrasi Bandara Soetta yang sudah dicopot terhadap warganya.

    Dalam surat tersebut, Kedubes China mengungkapkan setidaknya 44 kasus pungli telah teridentifikasi, dengan total uang sebesar Rp 32.750.000 dikembalikan kepada lebih dari 60 WN China yang menjadi korban.

    “Ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan. Masih banyak WN China yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan,” tulis Kedubes China dalam surat tersebut terkait pungli pejabat Imigrasi Bandara Soetta.

    Sebagai upaya pencegahan praktik serupa pada masa depan, Kedubes China mengusulkan beberapa langkah, seperti pemasangan tanda larangan memberi tip dan ajakan melaporkan pungli dalam tiga bahasa (Indonesia, Mandarin, dan Inggris) di area pemeriksaan imigrasi bandara.

    Selain itu, instruksi kepada agen perjalanan China agar tidak menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi di Indonesia.

    Kedubes China berharap langkah-langkah ini dapat membantu memberantas praktik pungli yang merusak reputasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai pintu gerbang utama Indonesia, khususnya pejabat Imigrasi.

    Menanggapi laporan ini, Kementerian Imipas telah mencopot 30 pejabat imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta dan mengganti mereka dengan personel baru. Saat ini, semua pejabat yang dicopot tengah menjalani pemeriksaan internal.

    “Kami tidak akan menoleransi praktik pungli. Ini adalah langkah awal dalam memastikan imigrasi kita lebih bersih dan profesional,” tegas Agus.

    Dengan langkah tegas pencopotan terhadap pejabat Imigrasi Bandara Soetta yang melakukan pungli terahadap WN China, pemerintah berharap dapat mengembalikan kepercayaan internasional terhadap sistem keimigrasian Indonesia serta meningkatkan kualitas layanan di bandara.