Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Tawaran Jepang untuk Warga Gaza yang Sakit dan Terluka

    Tawaran Jepang untuk Warga Gaza yang Sakit dan Terluka

    Jakarta –

    Negeri Matahari Terbit menawarkan kebaikan untuk Gaza yang dirundung Zionis. Jepang bersedia mengobati luka dan mencerdaskan generasi Gaza.

    Jalur Gaza kini sedang dalam gencatan senjata yang rapuh setelah puluhan ribu korban jiwa berjatuhan akibat agresi Israel sejak Oktober 2023. Tanah Palestina ini tinggal puing-puing dan debu.

    Warga Gaza mulai kembali ke rumahnya yang sudah hancur, mendapati jejak genosida oleh Israel. Gaza kini lebih mirip seperti kuburan, demikian laporan Al Jazeera. Tetap ada harapan untuk melanjutkan hidup.

    Gencatan senjata tahap pertama telah dimulai 19 Januari. Isinya adalah pembebasan sandera. Ada 33 sandera Israel yang ditahan Hamas yang dibebaskan dan Israel juga harus membebaskan 1.900 tahanan Palestina dari penjara-penjara negaranya Perdana Menteri Benyamin Netanyahu itu.

    Tahap kedua, Hamas sudah siap, yakni membebaskan semua sandera yang tersisa, disusul dengan penghentian peperangan secara permanen.

    Konflik berdarah ini dilaporkan Kementerian Kesehatan Palestina, dilansir Aljazeera, Senin (3/2), telah mengakibatkan lebih dari 61.709 korban tewas di Gaza, termasuk di dalamnya ada 17.492 anak-anak. Sebanyak 14.222 orang masih hilang dan diperkirakan tewas.

    Lebih dari 2 juta orang dipaksa angkat kaki dari tempatnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat situs webnya melaporkan ada 500 ribu orang yang mulai kembali ke Gaza setelah jeda perang terjadi. Jepang menawarkan bantuan.

    Halaman selanjutnya, Jepang menawarkan bantuan:

    Jepang Menawarkan Bantuan

    Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

    Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 50 pasien Palestina termasuk 30 anak penderita kanker yang semula mengungsi kini telah dalam perjalanan kembali ke Gaza. Total ada 6 ribu pasien siap dievakuasi dari Palestina. Ada 12 ribu orang yang dikategorikan “sangat membutuhkan perawatan”. Siapa yang bisa membantu mereka?

    Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk menawarkan perawatan medis di wilayahnya kepada warga Jalur Gaza yang dalam keadaan sakit atau mengalami luka-luka akibat perang yang terus berkecamuk.

    Tawaran itu, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba saat berbicara dalam sidang parlemen pada Senin (3/2) waktu setempat.

    Kepada parlemen, Ishiba mengatakan pemerintahannya sedang menyusun kebijakan untuk memberikan dukungan di Jepang bagi “mereka yang sakit atau luka-luka di Gaza”.

    Disebutkan juga oleh Ishiba dalam pernyataannya bahwa peluang pendidikan juga dapat ditawarkan kepada orang-orang dari Gaza, yang kini berada di bawah gencatan senjata yang rapuh.

    Skema bantuan Jepang untuk Gaza bakal mirip dengan skema bantuan Jepang untuk Suriah tahun 2017. Saat itu, ada sejumlah warga Suriah yang diberi beasiswa kuliah di Jepang.

    “Kami sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan program serupa di Gaza, dan pemerintah akan berupaya mewujudkan rencana ini,” kata Ishiba.

    Namun jumlah pengungsi perang yang ditampung Jepang pada tahun-tahun kemarin cuma sedikit. Tahun 2023 lalu, Jepang hanya menerima 1.310 pencari suaka — kurang dari 10 persen dari total 13.823 pemohon pada tahun itu.

    Di bawah kerangka yang berbeda, pada akhir tahun lalu, Tokyo menerima total 82 orang sebagai mahasiswa dari Suriah yang diakui sebagai pengungsi oleh badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Skema ini, menurut pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang yang bertanggung jawab atas program tersebut, bertujuan untuk mendidik para pemimpin masa depan Suriah sebagai bagian dari kebijakan bantuan luar negeri jangka panjang Jepang.

    Halaman selanjutnya kabar Hamas berunding dengan Indonesia yang bersedia tampung eks tahanan Israel, benarkah?

    Kata Hamas

    Warga Gaza yang kembali ke tanah airnya yang hancur lebur. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

    Arab News memberitakan 15 tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel akan ditampung di Pakistan. Kabarnya, ada pula Indonesia yang bersedia menampung. Benarkah?

    Dr. Khaled Qaddoumi, juru bicara Hamas, mengatakan kepada Arab News bahwa Israel sejauh ini telah membebaskan hampir 180 warga Palestina dan beberapa dari mereka telah pergi ke Mesir untuk menetap di sana. Sementara beberapa negara muslim, termasuk Mesir, Turki, Aljazair, Malaysia, Pakistan, dan Indonesia, telah menyatakan kesediaan mereka menampung para tahanan ini.

    “Kami telah secara resmi menerima konfirmasi bahwa Pakistan telah setuju untuk menerima 15 tahanan. Atas hal ini, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Pakistan, rakyat Pakistan, dan lembaga Pakistan,” kata Dr Qaddoumi dilansir Arab News.

    Menanggapi pemberitaan tersebut, Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat menyebut tak ada pembicaraan mengenai masalah tahanan Palestina.

    “Terkait pertanyaan yang disampaikan mengenai pemberitaan pembicaraan dengan Hamas untuk menampung para tahanan, dapat disampaikan hal hal sebagai berikut. Hingga saat ini, tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait mengenai isu tersebut,” kata Roy saat dihubungi.

    Selain itu, Roy menyebut pemerintah Indonesia hanya berkomunikasi dengan Palestine National Authority. Namun, Roy tak menyampaikan komunikasi apa saja yang telah dilakukan Indonesia dengan otoritas Negara Palestina tersebut.

    Dilansir AFP, Senin (3/2) kemarin, Turki siap menampung sejumlah tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara-penjara Israel. Niat baik ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki Hakan Fidan saat melakukan kunjungan ke Qatar pada Minggu (2/2) waktu setempat.

    “Presiden kami (Recep Tayyip Erdogan) telah menyatakan bahwa kami siap untuk menampung sejumlah warga Palestina yang telah dibebaskan… demi mendukung perjanjian tersebut,” ucap Fidan saat berbicara dalam konferensi pers di Doha.

    Halaman 2 dari 3

    (dnu/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jepang Tawarkan Perawatan Medis untuk Warga Gaza yang Sakit-Terluka Jepang Tawarkan Perawatan Medis untuk Warga Gaza yang Sakit-Terluka

    Jepang Tawarkan Perawatan Medis untuk Warga Gaza yang Sakit-Terluka Jepang Tawarkan Perawatan Medis untuk Warga Gaza yang Sakit-Terluka

    Tokyo –

    Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk menawarkan perawatan medis di wilayahnya kepada warga Jalur Gaza yang dalam keadaan sakit atau mengalami luka-luka akibat perang yang terus berkecamuk.

    Tawaran itu, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba saat berbicara dalam sidang parlemen pada Senin (3/2) waktu setempat.

    Kepada parlemen, Ishiba mengatakan pemerintahannya sedang menyusun kebijakan untuk memberikan dukungan di Jepang bagi “mereka yang sakit atau luka-luka di Gaza”. Diketahui bahwa Gaza dilanda perang antara Hamas dan Israel sejak Oktober 2023 lalu, yang memicu kehancuran dan banyak korban jiwa.

    Disebutkan juga oleh Ishiba dalam pernyataannya bahwa peluang pendidikan juga dapat ditawarkan kepada orang-orang dari Gaza, yang kini berada di bawah gencatan senjata yang rapuh.

    Pernyataan Ishiba itu disampaikan menanggapi pertanyaan salah satu anggota parlemen Jepang, yang bertanya apakah skema penerimaan pengungsi Suriah sebagai mahasiswa pada tahun 2017 lalu bisa digunakan sebagai referensi untuk membantu warga Gaza.

    “Kami sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan program serupa di Gaza, dan pemerintah akan berupaya mewujudkan rencana ini,” kata Ishiba.

    Langkah-langkah yang dibahas dalam parlemen itu berbeda dengan kebijakan utama untuk suaka di Jepang, yang telah sejak lama dikritik karena rendahnya jumlah permohonan suaka yang dikabulkan oleh Tokyo.

    Tahun 2023 lalu, Jepang hanya menerima 1.310 pencari suaka — kurang dari 10 persen dari total 13.823 pemohon pada tahun itu.

    Lihat juga Video ‘Hamas Siap Berunding soal Gencatan Senjata Tahap kedua’:

    Di bawah kerangka yang berbeda, pada akhir tahun lalu, Tokyo menerima total 82 orang sebagai mahasiswa dari Suriah yang diakui sebagai pengungsi oleh badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Skema ini, menurut pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang yang bertanggung jawab atas program tersebut, bertujuan untuk mendidik para pemimpin masa depan Suriah sebagai bagian dari kebijakan bantuan luar negeri jangka panjang Jepang.

    Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikuasai Hamas, mengatakan bahwa 50 pasien Palestina, termasuk 30 anak penderita kanker, dan pendamping mereka telah melewati perlintasan perbatasan Rafah, yang telah dibuka kembali, ke wilayah Mesir pada Sabtu (1/2) sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata.

    Direktur rumah sakit di Gaza mengatakan bahwa 6.000 pasien siap dievakuasi dari wilayah Palestina, dan lebih dari 12.000 orang lainnya “sangat membutuhkan perawatan”.

    Lihat juga Video ‘Hamas Siap Berunding soal Gencatan Senjata Tahap kedua’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kremlin Desak Hamas Tepati Janji Bebaskan Sandera Rusia Kremlin Desak Hamas Tepati Janji Bebaskan Sandera Rusia

    Kremlin Desak Hamas Tepati Janji Bebaskan Sandera Rusia Kremlin Desak Hamas Tepati Janji Bebaskan Sandera Rusia

    Moskow –

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Rusia Mikhail Bogdanov bertemu dengan seorang pejabat senior Hamas di Moskow. Dalam pertemuan itu, Bogdanov mendesak Hamas untuk menepati janji mereka untuk membebaskan sandera Rusia di Jalur Gaza.

    Bogdanov yang juga merupakan utusan khusus Presiden Vladimir Putin untuk Timur Tengah, seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (4/2/2025), bertemu dengan anggota senior biro politik Hamas, Musa Abu Marzuk, pada Senin (3/2) waktu setempat.

    Rusia telah menyerukan pembebasan Alexander Trufanov yang memiliki kewarganegaraan ganda Rusia-Israel dan Maxim Herkin yang merupakan warga negara Israel yang berasal dari Donbas di Ukraina dan memiliki kerabat Rusia.

    Dalam pembicaraan keduanya di Moskow, menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, Bogdanov “sekali lagi memberikan penekanan khusus soal perlunya menepati janji-janji yang diberikan oleh kepemimpinan Hamas mengenai pembebasan warga Rusia A. Trufanov dan sandera-sandera lainnya yang ditahan di Jalur Gaza”.

    Pernyataan itu juga menekankan soal “pentingnya melanjutkan upaya yang tepat demi kepentingan mencapai persatuan antar-Palestina”.

    Trufanov, yang juga dikenal sebagai Sasha, diculik oleh militan Hamas pada 7 Oktober 2023 bersama pacarnya, Sapir Cohen, dari kibbutz Nir Oz di dekat perbatasan Jalur Gaza.

    Ayahnya terbunuh dalam serangan itu, sedangkan ibunda serta neneknya diculik namun telah dibebaskan dari Jalur Gaza pada November 2023 lalu. Keluarga Trufanov bermigrasi dari Rusia ke Israel pada akhir tahun 1990-an.

    Jihad Islam, kelompok militan sekutu Hamas, merilis video yang menunjukkan Trufanov pada November 2024 lalu. Tidak diketahui secara jelas kapan video itu direkam dan bagaimana kondisi Trufanov saat ini.

    Sementara Herkin bermigrasi dari Ukraina ke Israel bersama ibundanya dan diculik saat menghadiri festival musik rave Supernova ketika serangan Hamas terjadi.

    Dalam pernyataan kepada kantor berita RIA Novosti, Marzuk mengatakan bahwa “Trufanov pasti akan dibebaskan dalam waktu dekat”.

    “Dia akan dibebaskan meskipun faktanya dia adalah seorang tentara, tetapi keputusan telah diambil untuk membebaskannya pada tahap pertama perjanjian. Itulah jawaban kami terhadap posisi Rusia mengenai masalah Palestina,” ucapnya.

    Sedangkan soal pembebasan Herkin, sebut Marzuk, akan dilakukan pada tahap kedua gencatan senjata, yang pembicaraannya baru akan dimulai pekan ini.

    Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam pernyataannya, mengungkapkan bahwa Bogdanov dan Marzuk juga membahas “kemajuan perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza, dengan penekanan pada pentingnya meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Palestina yang menderita”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Turki Berencana Bangun 2 Pangkalan Militer di Suriah, Bagaimana Nasib Rusia? – Halaman all

    Turki Berencana Bangun 2 Pangkalan Militer di Suriah, Bagaimana Nasib Rusia? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Turki berencana membangun dua pangkalan militer baru di Suriah yang akan digunakan untuk melatih angkatan bersenjata baru negara tersebut.

    Laporan ini bersumber dari informasi yang dikutip oleh surat kabar Türkiye Newspaper pada 3 Februari 2025 dari beberapa sumber Arab yang tidak disebutkan namanya.

    “Turki akan melatih anggota militer di dua pangkalan yang akan dibangun di Suriah,” menurut laporan tersebut.

    “Turki dan Suriah akan menandatangani perjanjian pertahanan bersama.”

    Laporan itu juga menambahkan, “Berdasarkan perjanjian yang diharapkan segera ditandatangani, Turki akan membantu Suriah jika negara tersebut menghadapi ancaman mendadak.”

    Militer Turki akan melatih tentara Suriah, termasuk pilot, dengan tujuan membangun angkatan udara untuk Suriah.

    Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Turki akan menempatkan 50 pesawat tempur F-16 di dua pangkalan baru tersebut hingga Angkatan Udara Suriah terbentuk sepenuhnya.

    “Langkah ini bertujuan untuk mencegah serangan apapun terhadap kedaulatan Suriah.”

    Selain itu, pihak berwenang Suriah juga dilaporkan meminta agar Turki mengerahkan pesawat nirawak, radar, dan sistem perang elektronik di sepanjang perbatasan Suriah dengan Israel.

    Mengutip The Cradle, setelah Ahmad al-Sharaa dilantik sebagai Presiden Suriah, diumumkan bahwa semua faksi bersenjata, termasuk kelompok ekstremis Hayat Tahrir al-Sham (HTS), akan dibubarkan dan digabungkan ke dalam institusi negara, termasuk militer.

    Banyak pejuang asing datang ke Suriah pasca-2011 untuk melawan pemerintahan mantan Presiden Bashar al-Assad.

    Mereka berasal dari Uighur Tiongkok, Albania, Turki, dan Yordania.

    Setelah Assad digulingkan, banyak dari mereka yang diberi posisi tinggi di militer baru Suriah, meskipun sebelumnya mereka adalah anggota ISIS atau faksi yang berhubungan dengan Al-Qaeda.

    Laporan ini muncul sehari sebelum Al-Sharaa (yang sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani), mantan pemimpin Al-Qaeda dan ISIS, dijadwalkan melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Turki setelah perjalanannya ke Arab Saudi, di mana ia bertemu dengan Putra Mahkota Saudi, Mohamed bin Salman (MBS).

    Sharaa diperkirakan akan bertemu dengan pejabat dan pemimpin Turki untuk membahas sejumlah isu, termasuk pemulihan ekonomi dan keamanan.

    “Kami yakin hubungan antara Turki dan Suriah, yang telah kembali terbangun setelah pembebasan Suriah, akan semakin kuat dan berkembang dengan kunjungan Ahmad al-Sharaa dan delegasinya,” ujar Fahrettin Altun, Kepala Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki.

    Turki telah lama mendukung HTS dan berperan dalam operasi militer yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Assad pada 8 Desember 2024.

    Militer Turki telah berada di Suriah sejak 2016, terutama untuk memerangi pasukan Kurdi yang didukung AS.

    Bagaimana dengan Rusia?

    Selama pemerintahan Bashar al-Assad, Rusia memiliki dua pangkalan militer di Suriah, yakni Pangkalan Udara Khmeimim dan pangkalan angkatan laut di Tartus.

    PANGKALAN MILITER RUSIA – Kapal angkatan laut Rusia terlihat di Tartus pada tanggal 5 Desember (atas). Kapal-kapal tersebut hilang dalam gambar tanggal 10 Desember. (Maxar Technologies)

    Namun, situasi berubah setelah Assad digulingkan oleh kelompok yang dipimpin oleh Sharaa.

    Assad melarikan diri ke sekutunya, Rusia.

    Setelah itu, Rusia dilaporkan telah memindahkan peralatan militernya dari kedua pangkalan tersebut, meski tidak jelas apakah pemindahan itu hanya sementara atau permanen.

    Pada akhir Januari lalu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan ada “pembicaraan terbuka” terkait isu pangkalan militer ini, menurut Reuters.

    Kedua pihak masih melakukan kontak untuk mencapai kesepakatan lebih lanjut.

    Diplomat Rusia kemudian dikirim ke Damaskus untuk merundingkan masalah tersebut.

    Menurut laporan The New York Times pada 2 Februari 2025, delegasi diplomat Rusia tiba pada Selasa (28/1/2025) untuk menghadiri pertemuan di Damaskus.

    Namun pembicaraan berakhir tanpa kesepakatan.

    Pertemuan ini mencerminkan tawar-menawar geopolitik yang telah berlangsung pasca-perang saudara Suriah — dengan potensi membentuk kembali Timur Tengah, tulis The New York Times.

    Kekuatan-kekuatan dunia bersaing memperebutkan pengaruh, sementara pemimpin muda Suriah berupaya memperoleh legitimasi, keamanan, dan bantuan melalui pendekatan realpolitik yang pragmatis.

    “Saya rasa suasana umum di Damaskus saat ini adalah, ‘Kami orang Suriah tidak perlu bertengkar dengan siapa pun, termasuk mantan musuh kami,’” kata Charles Lister, peneliti senior di Middle East Institute di Washington.

    “Jadi, de-eskalasi dan pragmatisme adalah kuncinya.”

    Namun, Rusia diminta untuk membuat konsesi.

    Al-Sharaa menekankan bahwa setiap hubungan baru dengan Rusia harus menyelesaikan kesalahan masa lalu terlebih dahulu.

    Dia meminta kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh Rusia dan menuntut agar Assad serta rekan-rekannya diserahkan untuk diadili, menurut dua pejabat yang mengetahui pertemuan tersebut.

    Presiden Rusia, Vladimir Putin, kemungkinan besar tidak akan setuju.

    Ketika ditanya mengenai ekstradisi Assad sehari setelah pertemuan para diplomat tersebut, juru bicara Putin menolak berkomentar.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Swedia Tuding Iran Pakai Masjid di Stockholm untuk Aktivitas Spionase Swedia Tuding Iran Pakai Masjid di Stockholm untuk Aktivitas Spionase

    Swedia Tuding Iran Pakai Masjid di Stockholm untuk Aktivitas Spionase Swedia Tuding Iran Pakai Masjid di Stockholm untuk Aktivitas Spionase

    Stockholm –

    Pemerintah Swedia menuding Iran menggunakan sebuah masjid Syiah di ibu kota Stockholm untuk aktivitas spionase. Otoritas Stockholm menyebut masjid itu dijadikan platform bagi mata-mata Teheran untuk memata-matai Swedia dan diaspora Iran yang ada di negara tersebut.

    Tudingan ini, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (4/2/2025), dilontarkan oleh Menteri Urusan Sosial Swedia, Jakob Forssmed, dalam pernyataannya via media sosial X pada Senin (3/2) waktu setempat.

    Forssmed secara terang-terangan menyebut sebuah masjid Syiah bernama Pusat Islamis Imam Ali di Stockholm telah digunakan oleh Iran sebagai platform untuk memata-matai dan melakukan aktivitas yang mengancam keamanan Swedia.

    “Ini sangat serius,” sebut Forssmed dalam pernyataannya.

    Dia mengungkapkan bahwa Swedia telah menghentikan semua bantuan moneter negara untuk Pusat Islamis Imam Ali. Dia menambahkan, tanpa menjelaskan lebih lanjut, bahwa “proses tambahan” sedang berlangsung.

    “Pendanaan negara tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental demokrasi,” tegas Forssmed.

    Pihak Pusat Islamis Imam Ali belum memberikan tanggapan atas tudingan tersebut.

    Lihat juga video: Paus Beluga Putih Muncul di Swedia, Dicurigai Mata-mata Rusia

    Namun dalam pernyataan via situs resminya, Pusat Islamis Imam Ali (IAC) menjelaskan mereka merupakan organisasi independen tanpa hubungan apa pun dengan partai politik atau negara mana pun.

    “IAC melakukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa tempat kami tidak digunakan sebagai platform untuk kegiatan kriminal apa pun,” demikian pernyataan pihak Pusat Islamis Imam Ali.

    Pusat Islamis Imam Ali juga menyangkal klaim yang menyebut pihaknya menerima pendanaan dari negara asing.

    Sementara itu, kantor berita IRNA dalam laporannya pada Senin (3/2) menyebut otoritas Iran telah memanggil Duta Besar Swedia di Teheran untuk memprotes penahanan kepala Pusat Islamis di Stockholm.

    “Peraturan diplomatik tidak dipatuhi dalam kasus tersebut, dia tidak diizinkan bertemu dengan anggota keluarganya atau para diplomat Iran, yang menimbulkan pertanyaan dan kami menyampaikan keberatan kami,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

    Kementerian Luar Negeri Swedia belum mengomentari laporan soal penahanan yang disebut Teheran tersebut.

    Lihat juga video: Paus Beluga Putih Muncul di Swedia, Dicurigai Mata-mata Rusia

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Polisi Malaysia Tangkap Satu WNI Terkait Kasus Penembakan PMI oleh Aparat Nasional 4 Februari 2025

    Polisi Malaysia Tangkap Satu WNI Terkait Kasus Penembakan PMI oleh Aparat Nasional 4 Februari 2025

    Polisi Malaysia Tangkap Satu WNI Terkait Kasus Penembakan PMI oleh Aparat
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan, pada 1 Februari, Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kepolisian Selangor telah menangkap satu WNI terkait
    penembakan WNI di Malaysia
    .
    “WNI tersebut memasuki Malaysia dengan visa turis dan ditahan oleh kepolisian untuk membantu investigasi,” mengutip keterangan tertulis Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu Judha Nugraha di Jakarta, Senin (4/2/2025).
    Judha mengatakan bahwa hingga saat ini KBRI Kuala Lumpur belum menerima notifikasi kekonsuleran atas penangkapan tersebut. KBRI Kuala Lumpur juga telah mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk meminta penjelasan dan akses kekonsuleran bagi WNI dimaksud.
    Judha menyebutkan, pada 31 Januari, KBRI Kuala Lumpur telah bertemu dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Selangor (Kepala Kepolisian Daerah Selangor).
    Kepala Polis itu menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang terlibat, ujar Judha.
    Judha juga menyebutkan, dari tiga pasal yang digunakan dalam penyelidikan yang dimaksud, terdapat satu pasal dalam Akta Senjata Api yang digunakan untuk menyelidiki petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata.
    “Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebastugaskan. APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi,” ujarnya.
    Mengenai WNI korban penembakan oleh APMM tersebut, kata Judha, salah satu dari dua korban yang dalam keadaan kritis telah dikonfirmasi dalam kondisi stabil dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa pada Senin.
    Kondisi korban yang berasal dari Aceh itu juga telah disampaikan langsung kepada pihak keluarga yang bersangkutan oleh Kemlu RI, ujar Judha.
    “Sementara satu WNI lainnya masih dalam pemantauan dan rawatan intensif pihak rumah sakit, sehingga masih belum bisa memberikan keterangan dan belum terverifikasi identitasnya,” tambahnya.
    Judha pun menambahkan dua WNI yang berasal dari Provinsi Riau sudah dinyatakan sembuh dan saat ini mereka tengah diambil keterangannya oleh pihak kepolisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ancaman Trump soal Sesuatu yang Dahsyat Jika Gagal Ambil Terusan Panama

    Ancaman Trump soal Sesuatu yang Dahsyat Jika Gagal Ambil Terusan Panama

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan keinginannya mengambil alih pengelolaan Terusan Panama. Trump pun melontarkan ancaman jika keinginannya itu tak dituruti Panama.

    Dilansir CNN, Senin (3/2/2025), Trump menuding Terusan Panama dikelola oleh China. Dia menuding Panama telah melanggar perjanjian dengan AS terkait terusan itu.

    “China mengelola Terusan Panama yang tidak diberikan kepada China, itu diberikan kepada Panama secara bodoh. Namun, mereka melanggar perjanjian dan kami akan mengambilnya kembali atau sesuatu yang sangat dahsyat akan terjadi,” ucap Trump.

    Sebagai informasi, Terusan Panama dikelola dan dikendalikan oleh AS di awal-awal pengoperasiannya pada 1913. Panama saat itu mendapat kompensasi dari pengelolaan Terusan Panama oleh AS berdasarkan Perjanjian Hay-Bunau-Varilla.

    Namun, ketegangan mulai muncul. Demonstrasi terus terjadi hingga menimbulkan korban jiwa. Pada 31 Desember 1999, Terusan Panama resmi dikelola sepenuhnya oleh Panama berdasarkan deklarasi bersama AS-Panama yang dilakukan pada 1977.

    Namun, situasi kembali memanas saat Trump kembali berkuasa di AS. Dia telah berulang kali melontarkan keinginannya mengambil alih kembali Terusan Panama.

    Trump beralasan kapal-kapal AS mendapat perlakuan tidak adil. Keinginan Trump itu telah ditolak mentah-mentah oleh Presiden Panama José Raúl Mulino yang menyatakan kedaulatan Panama atas terusan tersebut tidak dapat diperdebatkan.

    AS Serukan Panama Akhiri Pengaruh China di Terusan Panama

    Terusan Panama (Foto: REUTERS/Enea Lebrun)

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga telah mengunjungi Panama untuk menuntut ‘perubahan segera’ terhadap apa yang disebutnya sebagai ‘pengaruh dan kendali’ Chiha atas Terusan Panama. Diplomat tertinggi AS itu mengatakan Panama harus bertindak atau AS akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak-haknya berdasarkan perjanjian kedua negara.

    Rubio bertemu dengan Presiden Jose Raul Mulino. Kedua pria itu muncul usai pertemuan mereka selama dua jam dengan interpretasi yang berbeda pada Minggu (2/2) waktu setempat.

    Rubio menyampaikan pesan dari Trump bahwa kehadiran China melalui perusahaan yang berbasis di Hong Kong yang mengoperasikan dua pelabuhan di dekat pintu masuk Terusan Panama merupakan ancaman bagi jalur perairan dan pelanggaran perjanjian AS-Panama. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan kondisi itu tidak dapat diterima oleh AS.

    “Menteri Rubio memberi tahu Presiden Mulino dan Menteri Martínez-Acha bahwa Presiden Trump telah membuat keputusan awal bahwa posisi pengaruh dan kendali Partai Komunis Tiongkok saat ini atas wilayah Terusan Panama merupakan ancaman bagi terusan tersebut dan merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Mengenai Kenetralan Permanen dan Pengoperasian Terusan Panama. Menteri Rubio menegaskan bahwa status quo ini tidak dapat diterima dan bahwa jika tidak ada perubahan segera, Amerika Serikat harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak-haknya berdasarkan Perjanjian tersebut,” ujar Bruce yang dikutip dari situs resmi Kemlu AS.

    Sementara, Presiden Mulino mengisyaratkan dirinya akan meninjau kembali perjanjian yang melibatkan China dan perusahaan-perusahaan China. Dia juga mengumumkan kerja sama lebih lanjut dengan AS dalam bidang migrasi.

    Namun, Mulino menegaskan kedaulatan Panama atas Terusan Panama, yang merupakan jalur air tersibuk kedua di dunia itu, tidak untuk didiskusikan.

    Mulino menyebut perjanjian luas antara Panama dan China untuk berkontribusi pada inisiatif Belt and Road, yang menjadi landasan bagi Beijing memperluas investasi di Panama, tidak akan diperpanjang. Dia juga menegaskan tidak ada ancaman apapun di Terusan Panama.

    “Kami akan mempelajari kemungkinan penghentian lebih awal. Saya tidak merasa ada ancaman nyata saat ini terhadap perjanjian (netralitas), keabsahannya, apalagi penggunaan kekuatan militer untuk membuat perjanjian tersebut,” ujar Mulino, sembari mengatakan bahwa penting untuk melakukan pembicaraan tatap muka dengan Trump.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Polisi Malaysia Tangkap Satu WNI Terkait Kasus Penembakan PMI oleh Aparat Nasional 4 Februari 2025

    Kemenlu Sebut Polisi Malaysia Berkomitmen Usut Kasus Penembakan WNI Nasional 3 Februari 2025

    Kemenlu Sebut Polisi Malaysia Berkomitmen Usut Kasus Penembakan WNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan,
    kepolisian Malaysia
    berkomitmen untuk menyelidiki secara menyeluruh insiden
    penembakan WNI
    di Selangor.
    Judha mengatakan, komitmen itu disampaikan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Selangor (Kepala Kepolisian Daerah Selangor) dalam rapat dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur pada 31 Januari 2025.
    “Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat, dan transparan, termasuk terhadap petugas APMM (Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia) yang terlibat,” kata Judha dalam pesan singkat, Senin (3/2/2025).
    Judha menjelaskan bahwa dari tiga pasal yang disangkakan dalam insiden tersebut, ada satu pasal yang mengatur akta senjata api.
    Pasal ini menjadi dasar Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APPM) untuk menyelidiki petugasnya yang diduga menjadi aktor penembakan.
    “Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebastugaskan,” kata Judha.
    “APMM telah menyatakan bersedia bekerjasama dengan PDRM dalam proses investigasi,” ujar dia.
    Sebagai informasi, insiden penembakan terhadap WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, dalam hal ini APMM, mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
    Pada hari Jumat (24/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
    Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
    Akibat dari penembakan ini, satu WNI tewas, sementara empat lainnya mengalami luka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabar Terbaru WNI Korban Penembakan di Malaysia, 1 Dirawat Intensif

    Kabar Terbaru WNI Korban Penembakan di Malaysia, 1 Dirawat Intensif

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur kembali memperbarui kondisi WNI yang masih dirawat usai ditembak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), Senin (3/2/2025). Informasi ini dirilis langsung oleh KBRI Kuala Lumpur via Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

    Disebutkan, korban penembakan APMM, yaitu MH (asal Aceh) saat ini dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Informasi mengenai kondisi MH juga telah disampaikan langsung kepada pihak keluarga yang bersangkutan.

    “Sementara satu WNI lainnya masih dalam pemantauan dan rawatan intensif pihak Rumah Sakit, sehingga belum bisa memberikan keterangan dan belum terverifikasi identitasnya,” tulis KBRI Kuala Lumpur.

    Sebelumnya diberitakan, sejumlah WNI ditembak oleh APMM di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025). Berdasarkan komunikasi KBRI dengan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), penembakan terjadi saat APMM menghentikan WNI yang diduga hendak keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal.

    Selain korban luka, ada juga satu korban tewas dari pihak WNI bernama Basri. Jenazah Alm Basri sendiri telah dipulangkan ke Pulau Rupat, Provinsi Riau.

    Adapun dua orang WNI lainnya yang juga mengalami luka tembak yaitu MZ dan HA sudah dinyatakan sembuh. Saat ini mereka tengah diambil keterangannya oleh pihak Kepolisian. Kedua WNI tersebut berasal dari Provinsi Riau.

    Atas kasus ini KBRI Kuala Lumpur telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Selangor (Kepala Kepolisian Daerah Selangor). Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas APMM yang terlibat.

    “Dari tiga pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat satu pasal dalam Akta Senjata Api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata,” tambah pernyataan itu.

    “Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebastugaskan. APMM telah menyatakan bersedia bekerjasama dengan PDRM dalam proses investigasi.”

    WNI Ditangkap

    KBRI Kuala Lumpur juga memperbarui informasi bahwa Kepolisian Selangor telah menangkap 1 WNI pada tanggal 1 Februari 2025. Disebutkan WNI tersebut memasuki Malaysia dengan visa turis dan ditahan oleh kepolisian untuk membantu investigasi.

    “Hingga saat ini KBRI Kuala Lumpur belum menerima notifikasi kekonsuleran atas penangkapan tersebut. KBRI telah mengirimkan Nota Diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk meminta penjelasan dan akses kekonsuleran bagi WNI dimaksud,” tuturnya.

    (dce)

  • Presiden Ukraina Bingung, Tak Tahu ke Mana Larinya Bantuan ‘Rp3.287 Triliun’ dari AS – Halaman all

    Presiden Ukraina Bingung, Tak Tahu ke Mana Larinya Bantuan ‘Rp3.287 Triliun’ dari AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bingung dengan klaim yang disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang jumlah bantuan AS untuk Ukraina.

    Trump mengklaim AS telah memberi Ukraina bantuan senilai $200 miliar atau Rp3.287 triliun. Namun, Zelensky mengatakan Ukraina hanya menerima $75 miliar atau Rp1.232 triliun.

    Zelensky mengaku tak tahu dari mana Trump bisa mendapat angka itu atau ke mana perginya bantuan dalam jumlah fantastis itu jika memang demikian adanya.

    Berbeda Joe Biden yang jadi pendahulunya, Trump kerap mengkritik besarnya bantuan AS untuk Ukraina. Trump meminta negara-negara NATO agar “menyamakan” jumlah bantuannya dengan jumlah bantuan yang digelontorkan AS.

    “Kita di sana dengan bantuan $200 miliar, lebih banyak daripada Uni Eropa, kita ini sebenarnya apa, bodoh?” kata Trump bulan lalu dikutip dari Russia Today.

    Seperti Trump, Wakil Presiden AS J.D. Vance juga menyebut bahwa total bantuan AS untuk Ukraina mencapai $200 miliar.

    “Kini kita menghabiskan $200 miliar. Apa tujuannya? Apa yang ingin kita capai?” tanya Vance.

    Dalam wawancara dengan Associated Press yang diterbitkan hari Minggu, (2/2/2025), Zelensky bersikeras mengatakan Ukraina tak pernah menerima bantuan AS sampai $200 miliar.

    “Ketika disebutkan bahwa Ukraina menerima $200 miliar untuk membantu tentaranya saat perang, itu tidak benar,” ujar Zelensky.

    “Saya tidak tahu ke mana perginya semua uang itu. Barangkali itu benar di atas kertas, dengan ratusan program berbeda, saya tak akan mendebat, dan kami sangat bersyukur atas segalanya. Namun, kenyataannya kami menerima sekitar $76 miliar. Itu bantuan yang sangat besar, tetapi tak mencapai $200 miliar.”

    Adapun sejak tahun 2022 Kongres AS telah mengizinkan bantuan sekitar $175 miliar untuk Ukraina. Sebagian besar bantuan itu dilaporkan “lari” ke industri AS dan berbagai aktivitas pemerintah AS yang terkait dengan perang Ukraina-Rusia.

    Menurut Institut Kiel di Jerman, per Oktober 2024 AS sudah mengalokasikan sekitar $92 miliar untuk bantuan militer dan keuangan kepada Ukraina. Sementara itu, Inggris dan negara-negara Eropa sudah mengalokasikan $131 miliar.

    Zelensky menyebut hanya melihat sedikit uang karena bantuan sebesar lebih dari $70 miliar itu datang dalam bentuk bantuan militer secara langsung.

    “Ada juga banyak program kemanusiaan lainnya yang tidak saya ketahui, kecuali hanya mengetahui keberadaaanya. Mungkin pemerintahan Presiden AS akan mengaudit program-progam ini dan menemukan miliaran lainnya, tetapi saya tidak tahu ke aman perginya dana itu,” ujarnya.

    Sementara itu, Trump telah menangguhkan bantuan luar negeri AS selama 90 tahun. Trump ingin meninjau apakah bantuan itu sesuai dengan tujuan pemerintahannya. Dia menginginkan agar “Amerika diutamakan”.

    Penangguhan itu mempengaruhi banyak program yang terkait dengan Ukraina, terutama yang didanai dengan hibah dari Badan AS untuk Kemajuan Internasional (USAID).

    Muncul laporan bahwa Gedung Putin ingin menggabungkan USAID dengan Kementerian Luar Negeri. Lalu, Kementerian Efisiensi Pemerintahan AS (DOGE) dikabarkan telah mengirim tim untuk mengaudit aktivitas USAID.

    “USAID adalah organisasi kriminal. Sekarang waktunya organisasi itu lenyap,” kata Elon Musk yang mengepalai DOGE.

    (*)