Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • PM Thailand Kunjungi China Bahas Keamanan

    PM Thailand Kunjungi China Bahas Keamanan

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra diprediksi akan menekankan soal kesiapan negaranya dalam meningkatkan keamanan dan melakukan lebih banyak hal agar membuat para turis Cina merasa aman. Nantinya Paetongtarn akan mengadakan pertemuan dengan pimpinan Cina pekan ini, termasuk Presiden Xi Jinping.

    Cina adalah mitra dagang utama Thailand, dan pasar pariwisata terbesarnya. Namun, kasus penculikan terhadap aktor Cina di Thailand baru-baru ini telah membuat takut warga negara Tirai Bambu.

    Pusat penipuan di Thailand

    Januari 2025, aktor Wang Xing terbang ke Bangkok menghadiri panggilan casting. Setelah dijemput di bandara, ternyata dia malah dibawa melintasi perbatasan Myawaddy, Myanmar, dan dipaksa bekerja di sebuah pusat penipuan siber.

    Setelah empat hari menghilang, Wang akhirnya diselamatkan oleh otoritas Thailand. Kasus ini telah menimbulkan kehebohan besar di Cina dan seluruh dunia, sehingga mendorong para pejabat Thailand dan Cina untuk menjanjikan tindakan lebih lanjut.

    Sebagian besar pusat penipuan telekomunikasi dan internet dioperasikan oleh sindikat kriminal Cina di Asia Tenggara, dan sangat marak di Myanmar dan Kamboja. Kebanyakan korbannya adalah warga negara Cina yang diperdagangkan lewat Thailand.

    “Para penipu adalah masalah besar bagi Thailand karena pusat-pusat penipuan mengancam industri pariwisata dan perhotelan Thailand. Pusat-pusat penipuan adalah berita buruk, dan turis Cina adalah pemasukan yang besar,” ujar Thitinan Pongsudhirak, seorang ilmuwan politik di Universitas Chulalongkorn di Bangkok, kepada DW.

    Dengan kedatangan lebih dari 6 juta turis pada tahun 2024, jelas bahwa pariwisata Cina sangat penting untuk perekonomian Thailand.

    Hanya saja, dampak dari perdagangan manusia yang melibatkan aktor Wang Xing membuat para turis membatalkan rencana perjalanannya ke Thailand untuk merayakan Tahun Baru Imlek.

    Meskipun biro pariwisata Thailand telah merilis siaran pers dalam bahasa Mandarin pada Januari 2025 kemarin untuk meyakinkan warga Cina kalau “Thailand sangat mementingkan keselamatan wisatawan,” tapi pembatalan perjalanan tetap terjadi.

    Diperkirakan akan ada 9 juta kedatangan turis Cina tahun 2025, angka ini setidaknya hampir berjumlah seperempat dari total kedatangan internasional.

    Kerja sama berantas kejahatan

    Seorang jurnalis dan pengamat politik Thailand, Pravit Rojanaphruk, menyebut Thailand akan fokus untuk meyakinkan Cina pekan ini tentang keamanan warga negaranya.

    “Thailand sangat sensitif terhadap persepsi negatif tentang negaranya, terutama dari sudut pandang Cina, karena mereka merupakan kelompok wisatawan asing terbesar ke Thailand. Perdana Menteri Thailand berharap Presiden Xi dapat membantu memulihkan kepercayaan di antara warga Cina,” katanya kepada DW.

    Kerja sama melawan kejahatan sudah terjalin antara Bangkok dan Beijing, contohnya lewat rencana pendirian pusat antipenipuan. Dilaporkan bahwa pihak berwenang Cina akan mengoperasikan salah satu pusat tersebut di kota perbatasan Thailand-Myanmar, Mae Sot.

    Thailand juga telah membantu memindahkan sekitar 900 warga negara Cina yang terjebak dalam operasi penipuan di Myanmar pada tahun 2024. Namun, jumlah warga negara Cina yang masih hilang diperkirakan jauh lebih banyak.

    Nikorndej Balankura, juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, mengatakan pada Januari 2025 bahwa memerangi kejahatan lintas batas adalah “prioritas nasional.”

    Sementara, Myanmar juga memasuki tahun kelima perang saudara, sehingga menciptakan kekosongan keamanan. Cina memiliki investasi besar di Myanmar dan telah mencoba untuk mengintervensi dan memediasi gencatan senjata, hingga mendukung junta dan pemberontak, tapi tidak berhasil.

    “Bagi Cina, ini adalah tentang memastikan bahwa Thailand masih menjadi bagian dari papan catur geo-strategis, Belt and Road Initiative. Saya pikir Cina memiliki masalah besar dengan Myanmar, jadi jauh lebih penting sekarang untuk membuat Thailand tetap bergabung,” katanya kepada DW.

    Bangun hubungan dagang yang lebih erat

    Memperkuat hubungan ekonomi juga diperkirakan menjadi agenda utama dalam pertemuan itu, terkait adanya tarif yang dikenakan Presiden Donald Trump terhadap Cina.

    Mark S. Cogan, profesor studi perdamaian dan konflik di Kansai Gaidai University di Osaka, Jepang, mengatakan kepada DW bahwa Paetongtarn akan mencoba untuk menghindari topik pelik tentang tarif Trump atas barang-barang Cina.

    Menurut laporan South China Morning post pada bulan Januari 2025, para pejabat di Thailand dan Malaysia mengindikasikan bahwa mereka akan mencegah bisnis-bisnis Cina yang mencoba menghindari tarif AS dengan mengirimkan barang melalui negara mereka.

    “Ekonomi adalah masalah penting bagi keduanya karena saya memperkirakan keduanya akan segera merasakan hambatan ekonomi dari pendekatan transaksional Trump terhadap perdagangan,” kata Cogan.

    “Perdagangan antara Cina dan Thailand tidak pernah lebih besar dan dengan tidak adanya alternatif, berita bahwa Thailand dan Malaysia berencana untuk mendukung perang dagang Trump dengan Cina merupakan hal yang kontroversial. Dalam tatap muka dengan Xi, ini bukanlah sesuatu yang saya perkirakan akan membuat Paetongtarn merasa nyaman,” pungkasnya.

    Tulisan ini diadaptasi dari artikel berbahasa Inggris.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Xi Jinping Respons Trump Usir Warga Gaza ke Negara Lain, Teriak Ini

    Xi Jinping Respons Trump Usir Warga Gaza ke Negara Lain, Teriak Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – China menentang “pemindahan paksa” warga Palestina dari Jalur Gaza. Proposal ini sebelumnya diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang juga mengusulkan rencana “mengambil alih” wilayah tersebut di bawah Washington.

    “China selalu menyatakan bahwa pemerintahan Palestina atas warga Palestina adalah prinsip dasar pemerintahan Gaza pascaperang,” tegas pemerintah Presiden Xi Jinping, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian, Rabu (5/2/2025).

    “Kami menentang pemindahan paksa penduduk Gaza,” tambahnya.

    Sebelumnya, Trump mengatakan warga Palestina akan “senang” meninggalkan tanah air mereka yang dilanda perang di Gaza. Mereka, kata dia, pasti bahagia tinggal di tempat lain jika diberi pilihan.

    “Mereka akan senang meninggalkan Gaza,” katanya kepada wartawan saat menandatangani serangkaian inisiatif di Gedung Putih, Selasa, dikutip AFP.

    “Saya kira mereka akan senang,” tambahnya.

    “Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa ingin tinggal. Itu adalah lokasi pembongkaran.”

    Ini bukan kali pertama Trump membuat kalimat yang “mengusir” warga Palestina dari Gaza. Sebelumnya, ia menggembar-gemborkan rencana untuk “membersihkan” Gaza, dengan menyerukan warga Palestina untuk pindah ke Mesir atau Yordania.

    Kedua negara tersebut dengan tegas menolak hal ini. Bahkan Selasa para pemimpin Arab menekankan perlunya berkomitmen untuk mencapai perdamaian.

    “Ya, mereka mungkin mengatakan itu, tetapi banyak orang telah mengatakan hal-hal kepada saya,” kata Trump lagi.

    “Jika kita dapat menemukan sebidang tanah yang tepat, atau banyak sebidang tanah, dan membangun tempat-tempat yang benar-benar bagus untuk mereka, pasti ada banyak uang di daerah itu, saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza, yang baru saja mengalami kematian selama puluhan tahun,” ujarnya.

    Ia menyinyalir, warga Gaza akan hidup lebih baik di tanah negara lain. Ia pun menyebut pemindahan bisa dibayar oleh negara-negara Arab termasuk Arab Saudi.

    Bendungan Sungai Nil

    Di sisi lain, AS dilaporkan akan menggunakan kasus sengketa Bendungan Nil untuk menekan Mesir agar menerima rencana pemindahan paksa warga Palestina di Gaza. Hal ini terkuak setelah kunjungan pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump ke Kairo akhir Januari lalu.

    Laporan The New Arab menyebut seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengadakan pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dan Kepala Intelijen Umum Hassan Rashad.

    Mereka dilaporkan menggelar diskusi terkait rencana pemindahan yang kontroversial dan sengketa yang sedang berlangsung atas Bendungan Grand Renaissance di Ethiopia.

    Menurut sumber, utusan AS tersebut menyatakan bahwa keterlibatan AS dalam menyelesaikan krisis bendungan dapat bergantung pada kerja sama Mesir dalam merelokasi penduduk Gaza ke Mesir dan Yordania. Meskipun mendapat tekanan, pejabat Mesir dengan tegas menolak saran Trump bahwa Gaza harus “dibersihkan” dan dipindahkan ke negara-negara tetangga.

    Pejabat Mesir dilaporkan menyuarakan kekhawatiran atas usulan tersebut. Pihaknya memperingatkan tantangan dan konsekuensinya yang signifikan sambil menekankan kesulitan penerapannya.

    Utusan AS tersebut juga bertemu dengan tokoh masyarakat dan dua pemimpin partai politik untuk menilai sikap Mesir terhadap usulan tersebut. Selain itu, utusan AS tersebut secara terbuka membahas protes tersebut, yang menunjukkan bahwa protes tersebut diorganisir sebagai tanggapan langsung terhadap rencana Amerika.

    (sef/sef)

  • AS Akan Ambil Alih Jalur Gaza, Hamas: Konyol dan Tidak Masuk Akal, Dapat Memicu Kerusuhan – Halaman all

    AS Akan Ambil Alih Jalur Gaza, Hamas: Konyol dan Tidak Masuk Akal, Dapat Memicu Kerusuhan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan AS akan mengambil alih kendali Jalur Gaza yang dilanda perang.

    Donald Trump mengklaim AS akan mengembangkan Jalur Gaza secara ekonomi setelah warga Palestina dimukimkan kembali di tempat lain.

    Namun, tindakan tersebut dinilai akan menghancurkan kebijakan AS selama puluhan tahun terhadap konflik Israel-Palestina dan membuat marah negara-negara Arab.

    Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan pernyataan Donald Trump tentang pengambilalihan Jalur Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, serta dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah.

    “Pernyataan Trump tentang keinginannya untuk menguasai Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, dan ide-ide semacam ini dapat memicu kerusuhan di kawasan tersebut,” kata Abu Zuhri kepada Reuters, Rabu (5/2/2025).

    Sementara itu, Hamas siap untuk menjalin kontak dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Donald Trump.

    Hal ini sebagaimana diberitakan kantor berita negara Rusia RIA mengutip seorang pejabat senior Hamas dalam pernyataan yang diterbitkan pada Rabu pagi.

    “Kami siap untuk melakukan kontak dan pembicaraan dengan pemerintahan Trump,” lapor RIA mengutip pernyataan anggota senior Politbiro Hamas, Mousa Abu Marzouk.

    “Di masa lalu, kami tidak keberatan dengan kontak dengan pemerintahan (mantan Presiden AS Joe) Biden, Trump atau pemerintahan AS lainnya, dan kami terbuka untuk berunding dengan semua pihak internasional,” jelasnya.

    Tidak jelas kapan RIA mewawancarai Marzouk, yang mengunjungi Moskow pada Senin (3/2/2025), untuk mengadakan pembicaraan dengan kementerian luar negeri Rusia.

    Marzouk mengatakan kepada RIA, pembicaraan dengan AS telah menjadi semacam kebutuhan bagi Hamas, mengingat Washington merupakan pemain kunci di Timur Tengah.

    “Itulah sebabnya kami menyambut baik perundingan dengan Amerika dan tidak keberatan dengan masalah ini,” tambahnya.

    Pernyataan Trump

    Pada Selasa (4/2/2025), Donald Trump berjanji, AS akan mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina dipindahkan ke tempat lain dan mengembangkannya secara ekonomi.

    Trump juga berencana untuk mengunjungi Gaza, Israel, dan Arab Saudi selama perjalanan mendatang ke Timur Tengah.

    “Saya cinta Israel. Saya akan berkunjung ke sana, saya akan mengunjungi Gaza, saya akan mengunjungi Arab Saudi, dan saya akan mengunjungi tempat-tempat lain di seluruh Timur Tengah,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, tanpa menyebutkan jadwalnya, dilansir Arab News.

    Diketahui, Trump mengungkap rencananya yang mengejutkan, tanpa memberikan rincian, pada konferensi pers bersama pada Selasa, dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang sedang berkunjung ke AS.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana,” kata Trump kepada wartawan.

    “Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi itu.”

    “Jika diperlukan, kami akan melakukannya, kami akan mengambil alih bagian itu, kami akan mengembangkannya, menciptakan ribuan dan ribuan lapangan pekerjaan, dan itu akan menjadi sesuatu yang bisa membuat seluruh Timur Tengah bangga,” lanjut Trump.

    “Saya melihat posisi kepemilikan jangka panjang dan saya melihatnya membawa stabilitas besar ke bagian Timur Tengah tersebut,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia telah berbicara dengan para pemimpin regional dan mereka mendukung gagasan tersebut.

    Di sisi lain, Pemerintah Saudi, dalam sebuah pernyataan, menegaskan penolakannya terhadap segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka dan mengatakan tidak akan menjalin hubungan dengan Israel tanpa berdirinya negara Palestina.

    MASA DEPAN GAZA – Tangkapan layar YouTube White House yang diambil pada Rabu (5/2/2025), menampilkan Presiden AS Donald Trump menggelar konferensi pers bersama PM Israel Benjamin Netanyahu setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Dalam pengumuman yang mengejutkan, Trump mengatakan AS akan mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza. (Tangkapan layar YouTube White House)

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin AS mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah tersebut sehingga “masyarakat dunia” akan tinggal di sana.

    Trump juga mengatakan kepada wartawan, AS telah menarik diri “dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang anti-Semit dan mengakhiri semua dukungan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)”.

    Sepanjang hari, Trump memicu kontroversi dengan menyarankan warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan, ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.

    Hamas merilis pernyataan sebagai tanggapan terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa rencananya adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana”.

    Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington, DC, untuk mengecam kunjungan Netanyahu, menuduh Trump mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.

    Netanyahu menggambarkan Trump sebagai “sahabat terbaik Israel di Gedung Putih” dan memujinya atas “keinginannya untuk berpikir di luar kotak”.

    Arab Saudi mengatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina tidak tergoyahkan dan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

    Komentar Trump juga menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang menuduhnya “secara terbuka menyerukan pembersihan etnis”.

    Tim penyelamat telah menemukan mayat 19 warga Palestina di kuburan massal yang ditemukan di Jalan al-Thawra, di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.

    Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 61.700 orang, menurut jumlah korban yang direvisi oleh Kantor Media Pemerintah Gaza, yang menyatakan ribuan orang yang hilang kini diduga tewas.

    Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Hamas Nyatakan Siap untuk Bicara dengan Pemerintahan Trump Hamas Nyatakan Siap untuk Bicara dengan Pemerintahan Trump

    Hamas Nyatakan Siap untuk Bicara dengan Pemerintahan Trump Hamas Nyatakan Siap untuk Bicara dengan Pemerintahan Trump

    Jakarta –

    Kelompok Hamas menyatakan siap menjalin kontak dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini diberitakan oleh kantor berita Rusia, RIA mengutip pernyataan seorang pejabat senior Hamas dalam pernyataan yang dipublikasikan pada Rabu (5/2) pagi waktu setempat.

    “Kami siap untuk melakukan kontak dan pembicaraan dengan pemerintahan Trump,” lapor RIA mengutip pernyataan anggota senior Politbiro Hamas, Mousa Abu Marzouk, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (5/2/2025).

    “Sebelumnya, kami tidak keberatan untuk melakukan kontak dengan pemerintahan (mantan Presiden AS Joe) Biden, Trump atau pemerintahan AS lainnya, dan kami terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan semua pihak internasional,” ujarnya.

    Tidak jelas kapan RIA mewawancarai Marzouk, yang mengunjungi Moskow, Rusia pada hari Senin lalu untuk melakukan pembicaraan dengan kementerian luar negeri Rusia.

    Marzouk mengatakan kepada RIA, bahwa pembicaraan dengan AS telah menjadi semacam kebutuhan bagi Hamas, mengingat Washington merupakan pemain kunci di Timur Tengah.

    “Itulah sebabnya kami menyambut baik pembicaraan dengan Amerika dan tidak keberatan dengan masalah ini,” tambahnya.

    Pada Selasa (4/2) waktu setempat, Trump mencetuskan relokasi warga Gaza secara permanen dalam gagasan kontroversial terbarunya, sembari menyebut “masalah Gaza tidak pernah selesai”.

    Gagasan itu, seperti dilansir Politico dan Reuters, Rabu (5/2/2025), disampaikan pada hari yang sama ketika Trump secara mengejutkan mengatakan AS akan menguasai Gaza untuk jangka panjang, mengembangkan daerah itu secara ekonomi, setelah penduduk Gaza direlokasi ke tempat lainnya.

    Gagasan-gagasan Trump ini akan menghancurkan kebijakan AS selama puluhan tahun terhadap konflik Israel-Palestina.

    Trump mengulangi seruannya kepada negara-negara Arab soal relokasi warga Palestina di Jalur Gaza ketika dia menyambut Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2).

    Tapi kali ini, Trump mengatakan dirinya akan mendukung relokasi atau permukiman kembali warga Gaza “secara permanen”. Hal ini melampaui gagasan sebelumnya yang telah ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin negara Arab.
    “Anda tidak bisa tinggal di Gaza sekarang, Anda memerlukan lokasi lainnya,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan.

    “Permasalahan di Gaza tidak akan pernah selesai,” sebutnya.

    “Jika kita dapat menemukan sebidang tanah yang tepat, atau banyak tanah, dan membangun tempat yang sangat bagus, pasti akan ada banyak uang di area tersebut. Saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza, yang dilanda banyak kematian selama berpuluh-puluh tahun,” ucap Trump.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Netanyahu Yakin Perdamaian antara Israel-Arab Saudi Akan Terjadi! Netanyahu Yakin Perdamaian antara Israel-Arab Saudi Akan Terjadi!

    Netanyahu Yakin Perdamaian antara Israel-Arab Saudi Akan Terjadi! Netanyahu Yakin Perdamaian antara Israel-Arab Saudi Akan Terjadi!

    Washington DC –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan keyakinan bahwa dirinya dapat mencapai kesepakatan perdamaian dengan Arab Saudi. Netanyahu menegaskan dirinya berkomitmen untuk mewujudkan normalisasi hubungan dengan Riyadh.

    “Saya pikir perdamaian antara Israel dan Arab Saudi tidak hanya mungkin dilakukan, saya pikir hal itu akan terjadi,” ucap Netanyahu saat berbicara dalam konferensi pers bersama Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, Netanyahu mengatakan jika Trump masih memiliki waktu setengah tahun pada masa jabatan pertamanya, normalisasi antara Israel dan Saudi sudah pasti terjadi. Dalam upaya kali ini, Netanyahu mengatakan Israel akan memberikan upaya yang baik terhadap Saudi.

    “Saya berkomitmen untuk mencapainya. Dan saya tahu presiden berkomitmen untuk mencapainya. Dan saya pikir kepemimpinan Saudi tertarik untuk mencapainya,” sebutnya seperti dilansir The Times of Israel.

    “Kami akan berusaha dengan baik. Dan saya pikir kami akan berhasil,” ujar Netanyahu dalam pernyataannya.

    Pemerintahan Trump selama masa jabatan pertamanya menjadi mediator bagi normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko.

    Hal itu meningkatkan harapan akan adanya kesepakatan serupa dengan Arab Saudi, negara dengan perekonomian terkaya di Arab.

    Selama berbulan-bulan, AS telah memimpin upaya diplomasi untuk membujuk Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel dan mengakui negara Yahudi tersebut. Upaya itu melibatkan tawaran pakta pertahanan dan bantuan AS dalam program nuklir sipil Saudi sebagai imbalannya.

    Namun perundingan itu gagal setelah perang yang berkecamuk di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 membuat Riyadh mengesampingkan isu normalisasi, di tengah kemarahan negara Arab atas rentetan serangan Israel terhadap daerah kantong Palestina tersebut.

    Saudi, dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri, menegaskan pihaknya tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya pembentukan negara Palestina. Netanyahu dan jajaran pemerintahannya di Tel Aviv diketahui menentang keras pembentukan negara Palestina.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Indonesia Bidik Rudal India di Tengah Ketegangan dengan China

    Indonesia Bidik Rudal India di Tengah Ketegangan dengan China

    Jakarta –

    Indonesia dan India hampir menyelesaikan negosiasi kesepakatan senilai $450 juta (sekitar Rp7,1 triliun) untuk ekspor rudal jelajah supersonik BrahMos.

    Jika kesepakatan tercapai, Indonesia akan menjadi negara ASEAN kedua setelah Filipina yang memiliki sistem rudal ini.

    Selama kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke New Delhi, ia bertemu dengan CEO BrahMos, Jaiteerth Joshi, didampingi Perdana Menteri India Narendra Modi.

    Delegasi tingkat tinggi yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, Laksamana Muhammad Ali, juga telah mengunjungi fasilitas BrahMos.

    Perkuat pertahanan di tengah ketegangan dengan Cina

    Rudal yang dikembangkan bersama oleh India dan Rusia ini semakin diminati oleh negara-negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah, baik dalam versi berbasis darat maupun kapal perang.

    Banyak analis menilai akuisisi rudal ini sebagai bagian dari strategi Indonesia untuk memperkuat angkatan lautnya dan memodernisasi militer di tengah meningkatnya ketegangan terkait klaim teritorial Cina di kawasan.

    Cina terus mendorong ambisi teritorialnya di Laut Cina Selatan melalui kombinasi taktik koersif dan pembangunan militer, meskipun wilayah ini juga diklaim oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

    Srikanth Kondapalli, profesor studi Cina di Universitas Jawaharlal Nehru, mengatakan bahwa penawaran India untuk memasok rudal BrahMos kepada Indonesia sudah dalam tahap akhir negosiasi dan tidak seharusnya menimbulkan kekhawatiran.

    “Saya rasa India tidak khawatir soal ini. Cina sendiri telah mentransfer teknologi nuklir dan rudal balistik ke Pakistan serta kapal selam ke Myanmar, Bangladesh, dan lainnya, yang berdampak pada keamanan India,” kata Kondapalli.

    “Kala itu, Cina menyebutnya sebagai kesepakatan antara dua negara berdaulat, jadi sekarang mereka tidak seharusnya marah atas penjualan India ke Asia Tenggara atau negara lain,” tambahnya.

    Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri India menolak berkomentar mengenai detail kesepakatan rudal ini.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Manuver India dalam menyeimbangkan hubungan dengan Cina

    Sejak Oktober 2024, India dan Cina telah melakukan serangkaian langkah membangun kepercayaan untuk menormalkan hubungan bilateral mereka yang sempat tegang akibat sengketa perbatasan dan ketegangan geopolitik.

    Upaya ini menyusul pertemuan penting antara Modi dan Presiden Cina Xi Jinping di sela-sela KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia.

    Kedua negara telah mengambil langkah untuk menstabilkan hubungan, termasuk membuka kembali layanan penerbangan langsung, memulai ziarah lintas negara, dan meningkatkan perdagangan perbatasan.

    Langkah ini diambil setelah kedua pihak menarik pasukan mereka dari dua titik sengketa di perbatasan pegunungan tinggi yang memicu bentrokan pada 2020 dan menewaskan setidaknya 20 tentara India serta empat tentara Cina.

    Kondapalli menegaskan bahwa dengan mempersenjatai Indonesia, India mengirimkan sinyal bahwa keterlibatannya dengan Cina tidak akan mengorbankan komitmennya terhadap kawasan Indo-Pasifik.

    “Penjualan BrahMos bertujuan menciptakan keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara karena Cina terus melakukan militerisasi di wilayah tersebut dengan mengabaikan negara lain,” katanya.

    Alka Acharya, Direktur Kehormatan Institute of Chinese Studies di New Delhi, menyebut bahwa rencana penjualan rudal ini telah lama direncanakan dan mendapat sorotan dari beberapa pengamat Cina.

    “Ini bukan tawaran baru yang bisa dikaitkan dengan ketegangan saat ini. Namun, tentu saja hal ini tidak akan luput dari perhatian, dan respons resmi Cina kemungkinan akan menyatakan keberatan mereka dengan tegas—terutama dengan alasan bahwa ini dapat memperburuk stabilitas kawasan,” ujar Acharya.

    “Namun, posisi India harus tetap bahwa ini bukan ditujukan terhadap negara ketiga mana pun dan murni demi pertahanan sah Indonesia. Hal ini juga tidak mungkin menggagalkan proses normalisasi hubungan antara India dan Cina,” tambahnya.

    Menangkal ancaman tanpa konfrontasi

    India dan Indonesia sama-sama khawatir terhadap meningkatnya unjuk kekuatan Cina, mendorong kerja sama keamanan yang lebih erat di antara keduanya.

    Pemerintah Indonesia telah beberapa kali bersitegang dengan Cina atas Kepulauan Natuna, yang berada dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia tetapi juga diklaim oleh Cina. Kapal nelayan dan penjaga pantai Cina kerap memasuki wilayah ini.

    Dalam beberapa minggu ke depan, delegasi pertahanan tingkat tinggi Indonesia dijadwalkan mengunjungi India untuk melanjutkan pembicaraan mengenai kerja sama pertahanan.

    Anil Wadhwa, mantan diplomat India, mengatakan bahwa diversifikasi kemitraan pertahanan oleh negara-negara Asia Tenggara dari ketergantungan pada Cina seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi pengaruh Cina yang dapat memicu ketegangan diplomatik.

    “Cina aktif membantu Pakistan dalam mengembangkan kemampuan angkatan lautnya serta angkatan udara melalui jet tempur F-17 yang dikembangkan bersama. Cina juga menjual peralatan militer ke Bangladesh, Sri Lanka, dan Myanmar,” kata Wadhwa.

    Ia juga merujuk pada pembelian sistem rudal anti-kapal BrahMos senilai $375 juta (sekitar Rp5,9 triliun) oleh Filipina pada 2022.

    “Penjualan rudal BrahMos ke Indonesia, dan sebelumnya ke Filipina, adalah respons terhadap permintaan negara-negara ini akan sistem pertahanan yang dapat menangkal agresi Cina di Laut Cina Selatan,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa dalam konteks ini, India tidak perlu terlalu khawatir dengan reaksi Cina.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    Lihat Video ‘Rudal Jumbo yang Dipamerkan India ke Prabowo’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Korea Selatan Khawatir Tersingkirkan di Era Trump-Kim Jong Un

    Korea Selatan Khawatir Tersingkirkan di Era Trump-Kim Jong Un

    Jakarta –

    Ada kekhawatiran yang berkembang di Korea Selatan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan cenderung untuk mengabaikan Seoul dan mendekat ke pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, seperti yang ia lakukan selama pemerintahan pertamanya.

    Contohnya pada Juni 2018, setelah bertukar 27 “surat cinta”, Trump dan Kim secara tak terduga mengumumkan penangguhan penuh latihan militer gabungan AS-Korea Selatan selama pertemuan puncak di Singapura.

    “Ia menulis surat-surat yang indah untuk saya, dan itu surat-surat yang hebat,” kata Trump pada September 2018. “Kami saling jatuh cinta.”

    Tak lama setelah dilantik untuk masa jabatan kedua, Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada 23 Januari bahwa ia bersedia menghubungi Kim, dengan mengatakan, mereka berdua “akrab,” sambil menyebut diktator Korea Utara itu sebagai “orang pintar.”

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Setelah wawancara Trump di Fox News, Lee Jae-Myung, kepala partai oposisi Partai Demokrat, mengatakan, pembicaraan bilateral AS-Korea Utara tanpa masukan dari Seoul dapat membahayakan Korea Selatan.

    “Jika dialog AS-Korea Utara dilanjutkan, ada kemungkinan besar Republik Korea akan dikesampingkan dan ini merupakan masalah yang signifikan,” kata Lee dalam konferensi pers di Seoul.

    “Kita tidak dapat membuat asumsi tergesa-gesa tentang bagaimana pemerintahan baru AS akan menangani masalah nuklir Korea Utara,” tambahnya.

    Korea Utara protes disebut negara ‘nakal’

    Hubungan AS-Korea Utara tetap tegang setelah Trump mengakhiri jabatan pertamanya, dengan Pyongyang memperluas pengembangan misilnya, termasuk klaim uji coba hipersonik. Selain itu, Korea Utara juga mendekati Presiden Rusia Vladimir Putin dengan menyediakan senjata dan tenaga kerja untuk membantu mengobarkan perang Moskow di Ukraina.

    Setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut Korea Utara sebagai negara “nakal” dalam sebuah wawancara televisi baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menanggapi dengan mengatakan bahwa “pernyataan kasar dan tidak masuk akal itu menunjukkan secara langsung pandangan yang salah dari pemerintahan baru AS” terhadap Korea Utara. Menlu Korea juga menambahkan bahwa pernyataan ini tidak akan membantu memajukan kepentingan AS.

    Pada bulan Desember, Kim mengatakan Pyongyang akan menerapkan kebijakan anti-AS “terberat” sebelum Trump menjabat.

    Korea Selatan mengatakan selalu menyambut baik upaya diplomatik. Namun negara itu juga bersikeras untuk diikutsertakan dalam perundingan yang menyangkut kepentingannya.

    “Saya tidak berpikir ada yang menentang dialog konstruktif atau upaya diplomatik ke Korea Utara dan negara-negara lain,” kata Lim Eun-jung, profesor madya studi internasional di Universitas Nasional Kongju di Korea Selatan.

    “Pada dasarnya, ketakutannya adalah Trump akan melakukan sesuatu, membuat janji kepada Kim tanpa memberi tahu sekutunya di kawasan itu,” katanya kepada DW.

    Dia menambahkan, mantan Presiden AS Joe Biden bekerja sangat keras untuk meningkatkan pencegahan dan membangun kemitraan keamanan tiga arah di kawasan itu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan mantan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

    “Kami khawatir Trump bersikap transaksional dan semua kerja keras itu akan sia-sia,” kata Lim.

    Lim menyebutkan, para analis khawatir dapat membuat kesepakatan dengan Korea Utara yang mencakup penghapusan rudal jarak jauh Korea Utara, tapi tetap mempertahankan senjata jarak pendek yang dapat mengancam Korea Selatan.

    Masalah di Korea Selatan semakin parah karena kekosongan politik yang terjadi di Seoul sejak Presiden Yoon ditangkap setelah mengumumkan darurat militer yang berlaku sementara pada Desember 2024.

    Kebijakan luar negeri transaksional Trump

    Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di Universitas Troy, Seoul, mengatakan Trump belum menyatakan tindakan yang jelas terhadap Korea Selatan. Namun, ia menambahkan, jelas Trump frustrasi selama masa jabatan pertamanya, karena tidak punya waktu untuk memaksa Seoul membayar lebih untuk pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan.

    “Namun, memaksa sekutu untuk membayar lebih, tampaknya lebih penting daripada memastikan keamanan regional,” kata Pinkston kepada DW.

    “Kemitraan dan aliansinya bersifat transaksional dan jika dia bersedia menentang Kanada dan Meksiko dalam perdagangan, bagaimana dia bisa dipercaya untuk membantu Korea Selatan jika mereka membutuhkannya di masa mendatang?” tanya Pinkston.

    “Sikapnya adalah, sekutu Amerika sedang menipu dan dia harus menghentikannya.”

    Pinkston menambahkan, saat Trump memulai masa jabatan keduanya, Korea Selatan berusaha untuk menjauh dari sorotan.

    “Mereka tampaknya berharap Trump terlalu fokus pada perang dagang dengan Kanada, Meksiko, dan Cina,” katanya. “Korea Selatan berharap diabaikan selama mungkin, meskipun mereka tahu giliran mereka akan tiba.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris dengan tambahan materi dari AP

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Arrmanatha Christiawan Nasir, B.A., M.B.A., M.Si. – Halaman all

    Arrmanatha Christiawan Nasir, B.A., M.B.A., M.Si. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Arrmanatha Christiawan Nasir, B.A., M.B.A., M.Si. seorang diplomat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029.

    Pria yang akrab disapa Arrmanatha Nasir itu ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membantu tugas Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri RI.

    Sebelumnya, ia pernah mengemban tugas sebagai Juru Bicara Kemenlu, Duta Besar RI untuk Prancis, hingga Duta besar Indonesia untuk PBB dan Otoritas Dasar Laut Internasional.

    Berikut profil Arrmanatha Nasir.

    Kehidupan Pribadi 

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Arrmanatha Christiawan Nasir lahir di Bangkok, Thailand pada 30 Desember 1971.

    Saat ini, ia telah berusia 53 tahun.

    Arrmanatha Nasir telah memiliki istri yang bernama Nur Indah Sari.

    Ia juga telah dikaruniai dua putra dan seorang putri.

    Pendidikan

    Arrmanatha Nasir diketahui pernah mengenyam pendidikan di University of Buckingham, Inggris dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi (B.A) tahun 1993.

    Kemudian, ia melanjutkan studi S2 di University Leicester dan berhasil mendapat gelar Magister Administrasi Bisnis (MBA) tahun 1994.

    Tak sampai di situ, ia kembali mengambil S2 di Tanah Air, tepatnya di Universitas Indonesia. Ia pun berhasil memperoleh gelar Magister Hubungan Internasional tahun 2000.

    Karier

    Sebelum berkarier sebagai diplomat, Arrmanatha Nasir pernah bekerja di perbankan, sebagai account executive di Bank Danamon pada 1995 hingga 1996 dan sebagai correspondent banking di Bank Dagang Negara dari tahun 1996 sampai dengan 1997.

    Nasir bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1997, di mana ia mengepalai Desk Kegiatan Operasional Badan Ekonomi dan Sosial PBB di Direktorat Jenderal Urusan Ekonomi Multilateral hingga tahun 2001

    Jabatan diplomatik pertamanya adalah dari tahun 2001 hingga 2005, sebagai Sekretaris Kedua pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.

    Saat itu, ia menjadi negosiator untuk Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia untuk Perdagangan Pertanian.

    Pada tahun 2005, ia kembali berkarir di Direktorat Jenderal Urusan Multilateral, Kementerian Luar Negeri, sebagai Deputi Direktur Pertanian dan Komoditas hingga tahun 2008

    Arrmanatha Nasir lalu ditugaskan pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York sebagai Sekretaris Pertama dari tahun 2008 hingga 2012.

    Kemudian, ia diangkat menjadi Juru Bicara dan Kepala Kantor Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada Desember 2014 hingga Januari 2019.

    Pada 7 Januari 2019, Arrmanatha Nasir dilantik sebagai Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako, dan UNESCO oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

    Tak berselang lama, ia dipercaya menjadi Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Otoritas Dasar Laut Internasional, dan menjadi Wakil Tetap Indonesia pertama untuk badan tersebut.

    Berkat kinerja dan prestasinya yang gemilang, Arrmanatha Nasir ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri periode 2024 hingga 2029.

    Harta Kekayaan

    Mengutip dari situs e-LHKPN KPK, Arrmanatha Christiawan Nasir diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 9.535.254.300.

    Laporan harta kekayaan terbaru Arrmanatha Nasir diterbitkan pada 21 Oktober 2024.

    Adapun rincian kekayaan Arrmanatha Nasir yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 8.977.208.000                    

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 2.000.000.000                          

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp 500.000.000                      

    3. Tanah Seluas 788 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, WARISAN Rp 6.000.000.000                         

    4. Tanah Seluas 6000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp 100.000.000

    5. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp 192.000.000

    6. Tanah Seluas 1722 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp 110.208.000

    7. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 75.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 7.000.000           

    1. MOTOR, HONDA SCOPPY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp 7.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 166.000.000                

    D. SURAT BERHARGA Rp 70.030.000                              

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 315.016.300                            

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 9.535.254.300.

    Arrmanatha Nasir tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 9.535.254.300.

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Catat! Ada 30 Instansi yang Punya Peluang lolos Lebih Besar di CPNS 2025 Ini

    Catat! Ada 30 Instansi yang Punya Peluang lolos Lebih Besar di CPNS 2025 Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Setiap tahunnya, pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri (CPNS) memang menjadi salah satu waktu yang paling banyak ditunggu oleh masyarakat, yang diketahui membuka peluang untuk bergabung di berbagai instansi pemerintah.

    Tentunya ada berbagai macam taktik yang harus dilakukan agar bisa mengalahkan saingan, yang tidak jarang jumlahnya mencapai ratusan hingga ribuan orang.

    Salah satunya adalah dengan melihat instansi-instansi yang peminat di tahun sebelumnya.

    Dilansir dari laman Antara, dijelaskan bahwa dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN) di CPNS 2024, didapatkan bahwa ada 30 instansi yang sepi peminat.

    Di antara ketiga puluh instansi yang sepi peminat tersebut, dan bisa menjadi peluang di tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

    1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

    2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

    3. Sekretariat Jenderal Komnas HAM

    4. Badan Riset dan Inovasi Nasional

    5. Sekretariat Jenderal MPR

    6. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

    7. Sekretariat Jenderal WANTANNAS

    8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

    9. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

    10. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

    11. Badan Informasi Geospasial

    12. Badan Narkotika Nasional

    13. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

    14. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

    15. Sekretariat Jenderal Depan Perwakilan Daerah

    16. Kementerian Perdagangan

    17. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

    18. Badan Keamanan Laut RI

    19. Lembaga Administrasi Negara

    20. Badan Siber dan Sandi Negara

    21. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

    22. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian

    23. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

    24. Komisi Pemberantas Korupsi

    25. Badan Kepegawaian Negara

    26. Arsip Nasional Republik Indonesia

    27. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    28. Kementerian Luar Negeri

    29. Perpustakaan Nasional RI

    30. Kementerian Pemuda dan Olahraga

    Itulah beberapa tiga puluh instansi yang disebut sepi peminat di CPNS tahun 2024 yang lalu, dan tentunya bisa menjadi pilihan dan peluang besar di tahun ini.

    Namun perlu untuk dipahami juga bahwa, peserta CPNS juga harus menyesuaikan dengan aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh setiap instansi, agar lolos dalam tahap pemberkasan.

    Hingga tahun 2024 lalu, tidak sedikit dari peserta CPNS yang gagal dalam tahap pertama ini karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.

    Ketidakhati-hatian ini, tentunya hanya akan merugikan diri sendiri dan harus menunggu masa pembukaan CPNS di tahun selanjutnya, jika masih ingin bergabung di seleksi pada lembaga pemerintahan tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AS Sukses ‘Paksa’ Panama Lucuti Pengaruh China di Amerika Latin

    AS Sukses ‘Paksa’ Panama Lucuti Pengaruh China di Amerika Latin

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) mencetak kemenangan diplomatik di Amerika Latin setelah Panama memutuskan untuk tidak memperpanjang partisipasinya dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) China. Keputusan ini disambut baik oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang menyebutnya sebagai “langkah besar ke depan” bagi hubungan bilateral AS-Panama serta keberlanjutan status netral Terusan Panama.

    Langkah ini menjadi pukulan bagi Beijing, yang selama ini berusaha memperluas pengaruh ekonominya di kawasan melalui investasi infrastruktur berskala besar. Pemerintahan Presiden Donald Trump telah lama menuding China menggunakan BRI sebagai alat diplomasi jebakan utang, yakni strategi yang membuat negara penerima investasi terjebak dalam ketergantungan finansial terhadap Beijing.

    Dalam pertemuannya dengan Rubio, Presiden Panama José Raúl Mulino menegaskan bahwa negaranya tidak akan memperbarui keterlibatannya dalam BRI, dan bahkan bisa mengakhiri partisipasi lebih awal.

    “Kesepakatan itu sebenarnya masih berlaku dua hingga tiga tahun ke depan, tetapi kami mempertimbangkan opsi untuk menghentikannya lebih cepat,” ujar Mulino tanpa memberikan rincian lebih lanjut, dilansir The Guardian, Selasa (4/2/2025).

    Rubio, yang mengunjungi Panama sebagai bagian dari tur pertamanya ke Amerika Latin dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri AS, segera merespons keputusan tersebut dengan optimisme.

    “Pengumuman Presiden @JoseRaulMulino bahwa Panama akan membiarkan partisipasinya dalam BRI China berakhir adalah langkah besar ke depan bagi hubungan AS-Panama, untuk kebebasan Terusan Panama, serta bukti kepemimpinan @POTUS dalam melindungi keamanan nasional kita dan mendukung kesejahteraan rakyat Amerika,” tulis Rubio di platform X setelah meninggalkan Panama.

    Keputusan Panama ini menambah daftar negara yang mundur dari BRI setelah menghadapi tantangan finansial akibat proyek-proyek China. Sebelumnya, Italia menarik diri dari inisiatif tersebut pada 2023, sebagian besar karena tekanan AS dan kekhawatiran atas meningkatnya ketergantungan ekonomi pada Beijing.

    Profesor Yanzhong Huang, peneliti senior di Dewan Hubungan Luar Negeri AS, menyebut langkah Panama sebagai “kemenangan diplomasi brinkmanship Trump”, tetapi mempertanyakan apakah strategi serupa dapat diterapkan di wilayah lain.

    “AS kini tampaknya semakin memfokuskan perhatiannya pada Amerika Latin, kawasan yang masih sangat bergantung pada dukungan dan perdagangan AS,” kata Huang.

    “Namun, saya ragu bahwa AS dapat menggunakan pengaruh yang sama untuk memaksa negara-negara Asia mengambil keputusan serupa, mengingat China sudah menjadi aktor paling dominan di kawasan tersebut.”

    Sementara itu, kedutaan besar China di Washington tidak memberikan komentar terkait keputusan Panama maupun isu Terusan Panama.

    China Kehilangan Pegangan di Panama?

    Panama adalah negara pertama di Amerika Latin yang secara resmi bergabung dengan BRI pada November 2017, hanya 5 bulan setelah mengalihkan hubungan diplomatiknya dari Taiwan ke China. Sejak saat itu, Beijing telah berinvestasi dalam berbagai proyek besar di Panama, termasuk pembangunan jembatan keempat di atas Terusan Panama yang dikerjakan oleh dua perusahaan milik negara China.

    Namun, keterlibatan perusahaan China di sekitar Terusan Panama telah lama menjadi perhatian Washington. Beberapa perusahaan China, termasuk CK Hutchison Holdings yang berbasis di Hong Kong, saat ini mengoperasikan dua pelabuhan di kedua ujung Terusan Panama, yang dianggap sebagai posisi strategis yang berpotensi mengancam kepentingan AS.

    Pemerintahan Trump menganggap kehadiran China di sana sebagai ancaman langsung terhadap perjanjian netralitas AS-Panama yang ditandatangani pada 1977.

    Menurut Kementerian Luar Negeri AS, Rubio menyampaikan pesan langsung dari Trump kepada Mulino bahwa keberadaan China di sekitar terusan adalah pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.

    Sebagai tanggapan, Mulino mengisyaratkan bahwa Panama akan meninjau ulang konsesi selama 25 tahun yang diberikan kepada CK Hutchison Holdings, yang diperpanjang pada 2021. Ia mengatakan bahwa audit terhadap kesepakatan ini akan dilakukan sebelum keputusan lebih lanjut diambil.

    “Jika audit menunjukkan adanya indikasi korupsi dalam kontrak tersebut, ini bisa menjadi celah bagi Panama untuk membatalkan kesepakatan dan membuka kembali proses penawaran kepada perusahaan AS atau Eropa,” kata Ryan Berg, Direktur Program Amerika di Center for Strategic and International Studies di Washington.

    Dampak Global

    Bagi Washington, keputusan Panama untuk meninggalkan BRI adalah keberhasilan diplomatik yang memperkuat pengaruh AS di kawasan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan dengan China. Namun, langkah ini juga bisa menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi Panama, mengingat China merupakan salah satu mitra dagang terbesarnya.

    Beijing telah lama membela inisiatif BRI sebagai program pembangunan global yang telah membantu lebih dari 100 negara dalam membangun infrastruktur utama seperti pelabuhan, jembatan, dan rel kereta api. Namun, berbagai negara yang berpartisipasi dalam proyek ini menghadapi tantangan besar akibat biaya proyek yang tinggi dan kesulitan dalam membayar kembali pinjaman dari China.

    Dengan makin banyak negara mempertimbangkan untuk menarik diri dari BRI, masa depan inisiatif ini kini dipertanyakan. Apakah Panama akan menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan China, ataukah keputusan ini hanya bersifat spesifik terhadap konteks geopolitik di Amerika Latin?

    Bagi AS, keputusan Panama adalah sinyal bahwa strategi Trump dalam menekan negara-negara Amerika Latin untuk menjauh dari China mulai menunjukkan hasil. Namun, apakah Washington dapat mempertahankan momentum ini di wilayah lain-terutama di Asia dan Afrika, di mana pengaruh China jauh lebih kuat-masih menjadi pertanyaan besar.

    (luc/luc)