Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Trump Ingin Ambil Alih Gaza, Bisakah Dia Melakukannya?

    Trump Ingin Ambil Alih Gaza, Bisakah Dia Melakukannya?

    Washington DC –

    Perkataan Presiden Donald Trump bahwa Amerika Serikat dapat “mengambil alih” dan “memiliki” Gaza sekaligus menempatkan penduduknya di tempat lain menuai kecaman dari berbagai pihak.

    Komentar Trump muncul saat gencatan senjata sedang berlangsung antara Hamas dan Israel serta di tengah kebimbangan tentang masa depan Gaza.

    PBB memperkirakan sekitar dua pertiga bangunan di Jalur Gaza telah hancur atau rusak setelah 15 bulan pertempuran.

    Usulan Trump dapat menandakan perubahan terbesar dalam kebijakan AS di Timur Tengah selama beberapa dekade.

    Jika benar-benar terwujud, perubahan itu bakal menjungkirbalikkan konsensus internasional tentang perlunya negara Palestina terdiri dari Gaza dan Tepi Barat yang hidup berdampingan dengan Israel.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan perkataan Trump itu “layak diperhatikan”.

    Di sisi lain, wacana tersebut ditolak mentah-mentah oleh negara-negara Arab, Indonesia, dan beberapa sekutu AS.

    Mengapa Trump melontarkan wacana pengambilalihan Gaza?

    Donald Trump benar tentang satu hal, yaitu diplomasi AS terhadap Israel dan Palestina selama puluhan tahun gagal menyelesaikan konflik.

    Berbagai proposal perdamaian dan presiden telah datang dan pergi tetapi masalah di wilayah itu justru memburuk.

    Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang kemudian memicu pertikaian di Gaza adalah contohnya.

    Trump, yang menghasilkan jutaan dolar sebagai pengembang property, membuat pengamatan valid: jika Gaza akan dibangun kembali bahkan di beberapa lokasi harus dibangun dari awal tidak masuk akal bagi ratusan ribu warga sipil menghuni di antara reruntuhan.

    Pembangunan ulang Gaza akan sangat monumental. Amunisi yang tidak meledak dan tumpukan puing harus disingkirkan.

    Saluran air dan listrik harus diperbaiki. Sekolah, rumah sakit, dan toko perlu dibangun kembali.

    BBC

    Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengatakan bahwa proses pembangunan bisa memakan waktu bertahun-tahun dan selagi pembangunan berlanjut, warga Palestina harus pergi ke suatu tempat.

    Namun, alih-alih mencari cara agar warga Jalur Gaza tetap tinggal di dekat rumah mereka, yang kemungkinan besar di kamp-kamp di bagian tengah dan selatan Jalur Gaza, Trump mengatakan mereka harus didorong untuk pergi secara permanen.

    Trump percaya bahwa tanpa kehadiran mereka, “Riviera Timur Tengah” milik Amerika yang indah akan bangkit dari abu sehingga bisa menyediakan ribuan pekerjaan, peluang investasi, dan tempat bagi “masyarakat dunia untuk hidup”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Usulan Trump ditolak berbagai pihak, termasuk Indonesia.

    Dalam pernyataannya melalui media sosial X, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan “Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina.”

    Tindakan itu, menurut Kemlu RI, “akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

    Mengapa komentar Trump begitu kontroversial?

    Bagi seorang presiden yang menghabiskan sebagian besar masa jabatan pertamanya berupaya mengubah kebijakan AS di Timur Tengah termasuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki usulan mengambil alih Jalur Gaza tergolong mengejutkan.

    Tidak pernah ada presiden AS yang pernah berpikir bahwa menyelesaikan konflik Israel-Palestina akan melibatkan pengambilalihan sebagian wilayah Palestina dan pengusiran penduduknya.

    Pengusiran paksa penduduk Jalur Gaza tergolong pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

    Beberapa warga Palestina kemungkinan akan memilih untuk meninggalkan Gaza dan membangun kembali kehidupan mereka di tempat lain. Sejak Oktober 2023, sebanyak 150.000 orang telah melakukannya.

    Tetapi sebagian lainnya tidak dapat atau tidak mau, baik karena mereka tidak memiliki sarana keuangan untuk melakukannya atau karena keterikatan mereka dengan Gaza yang merupakan bagian dari tanah yang mereka sebut Palestina.

    PBB memperkirakan dua pertiga dari seluruh bangunan di Gaza telah hancur atau rusak parah (Reuters)

    Banyak warga Gaza adalah keturunan orang-orang yang melarikan diri atau diusir dari rumah mereka saat pembentukan negara Israel pada 1948periode yang disebut warga Palestina dengan istilah Nakba, kata dalam bahasa Arab yang berarti malapetaka.

    Bagi warga Palestina yang memimpikan punya negara sendiri, kehilangan sebagian wilayahnya akan terasa seperti amputasi. Apalagi Gaza telah terpisah secara fisik dari Tepi Barat sejak 1948.

    Putaran negosiasi sebelumnya, serta “Visi Perdamaian” Trump tahun 2020, mencakup rencana pembuatan terowongan atau rel kereta api yang dapat menghubungkan kedua wilayah.

    Kini, Trump justru memberi tahu warga Palestina untuk menyerahkan Gaza untuk selamanya.

    Walau Trump tidak secara eksplisit mendorong deportasi paksa warga sipil yang bertentangan dengan hukum internasional Trump jelas menganjurkan warga Palestina untuk pergi.

    Pejabat Palestina telah menuduh Israel memblokir pasokan dari puluhan ribu karavan yang dapat membantu warga Gaza untuk tetap tinggal di wilayah yang tidak terlalu rusak selagi pembangunan berlangsung.

    Negara-negara Arab, yang menurut Trump harus menerima sebanyak 1,8 juta pengungsi Gaza, terutama Mesir dan Yordania, telah menyatakan kemarahannya.

    Keduanya memiliki cukup banyak masalah tanpa beban tambahan ini.

    Bagaimana status Gaza?

    Gaza diduduki oleh Mesir selama 19 tahun. Israel kemudian merebutnya dalam Perang Enam Hari tahun 1967.

    Berdasarkan hukum internasional, Gaza masih dianggap diduduki oleh Israel. Namun, anggapan itu dibantah Israel. Negara itu berkilah bahwa pendudukan di Gaza berakhir pada 2005, ketika Israel secara sepihak membongkar permukiman Yahudi dan menarik militernya.

    Sekitar tiga perempat anggota PBB mengakui Gaza sebagai bagian dari negara berdaulat Palestina, meskipun AS tidak.

    BBC

    Terputus dari dunia luar oleh tembok dan blokade maritim Israel, Gaza tidak pernah terasa seperti tempat yang benar-benar merdeka.

    Tidak ada seorang pun yang bergerak masuk atau keluar Gaza tanpa izin Israel. Bandara internasional yang dibuka di tengah keriuhan pada 1998 dihancurkan oleh Israel pada 2001 selama pemberontakan Palestina kedua.

    Israel dan Mesir memberlakukan blokade terhadap Gaza dengan alasan keamanan setelah Hamas memenangkan pemilihan Palestina pada 2006. Hamas mengusir para rival politiknya dari wilayah tersebut setelah pertempuran sengit tahun berikutnya.

    Hingga saat ini warga Palestina menganggap Gaza sebagai penjara terbuka.

    Dapatkah Trump mengambil alih Gaza jika dia menginginkannya?

    AS tidak memiliki dalih hukum untuk mengklaim Jalur Gaza dan sama sekali tidak jelas bagaimana Trump memakai kekuatan Amerika Serikat untuk mengambil alih wilayah tersebut.

    Seperti klaimnya tentang Greenland atau Terusan Panama, belum jelas apakah Trump memang bersungguh-sungguh atau apakah komentar tersebut merupakan posisi tawar yang mengada-ada menjelang serangkaian negosiasi tentang masa depan Gaza.

    Berbagai rencana telah dibahas untuk membentuk pemerintahan di Gaza pascaperang.

    Pada bulan Desember, dua faksi utama Palestina, Hamas dan Fatah, sepakat membentuk komite gabungan untuk menciptakan pemerintahan bersatu. Namun, sejauh ini kesepakatan tersebut tidak membuahkan hasil.

    Di waktu lain, diskusi difokuskan pada pembentukan pasukan penjaga perdamaian internasional, yang mungkin terdiri dari pasukan negara-negara Arab.

    Trump melontarkan wacana soal pengambilalihan Gaza dalam jumpa pers di Washington, pada Selasa (04/02) (EPA)

    Bulan lalu, kantor berita Reuters melaporkan bahwa Uni Emirat Arab, AS, dan Israel telah membahas pembentukan pemerintahan sementara di Gaza sampai Otoritas Palestina (PA) yang menguasai sebagian wilayah Tepi Barat siap mengambil alih.

    Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menegaskan bahwa PA tidak akan memiliki peran dalam mengelola Gaza pascaperang.

    Apakah Trump hendak mengerahkan militer AS?

    Pasukan AS sejatinya sudah ada di lapangan. Sebuah perusahaan keamanan AS telah mempekerjakan sekitar 100 mantan pasukan khusus AS untuk menjaga pos pemeriksaan di selatan Kota Gaza. Mereka bertugas memeriksa kendaraan warga Palestina yang kembali ke bagian utara Gaza.

    Personel keamanan Mesir juga terlihat di pos pemeriksaan yang sama.

    Ini bisa menjadi tanda-tanda awal perluasan kehadiran pasukan internasional yang mungkin dipimpin ASdi Gaza.

    Meski demikian, itu bukanlah pengambilalihan AS sebab langkah tersebut membutuhkan intervensi militer skala besar di Timur Tengah sesuatu yang menurut Trump akan dia hindari.

    Apakah wacana Trump bisa berdampak pada gencatan senjata Israel-Hamas?

    Negosiasi tahap kedua dari gencatan senjata dua minggu antara Israel dan Hamas baru saja dimulai, tetapi sulit untuk melihat bagaimana pernyataan mengejutkan Trump akan membantu perwujudan gencatan tersebut.

    Jika Hamas merasa hasil akhir dari seluruh proses ini adalah Gaza yang tidak berpenghuni tidak hanya tanpa Hamas, tetapi juga semua warga Palestina Hamas mungkin menyimpulkan tidak ada yang perlu dibicarakan dan menahan para sandera Israel yang tersisa.

    Para pengkritik Netanyahu menuduh sang perdana menteri mencari alasan untuk menggagalkan negosiasi dan melanjutkan perang. Mereka pasti akan menyimpulkan bahwa, dengan melontarkan komentar-komentar ini, Trump sengaja membantu Netanyahu.

    Di sisi lain, pendukung sayap kanan Netanyahu mengaku puas dengan rencana pengambilalihan Gaza oleh AS. Sebab langkah itu berpotensi mengurangi risiko pengunduran diri kabinet dan membuat masa depan politik Netanyahu tampak lebih terjamin.

    Dalam hal itu, Trump telah memberi Netanyahu insentif yang kuat untuk mempertahankan gencatan senjata.

    Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata, namun pasukan Israel belum sepenuhnya ditarik dari Gaza (Reuters)

    Apa yang Trump katakan soal Tepi Barat?

    Ketika Trump ditanya apakah dia setuju AS harus mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat, Trump mengatakan dia belum mengambil sikap. Menurutnya, keputusan akan diumumkan dalam waktu empat minggu.

    Pernyataan itu telah membuat warga Palestina khawatir. Sebab, Trump bisa saja mematikan rencana pendirian negara Palestina yang berdampingan dengan Israel.

    Mengakui legitimasi permukiman Israel di Tepi Barat juga akan menjadi keputusan yang sangat penting.

    Sebagian besar khalayak paham bahwa permukiman itu ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

    Selama putaran perundingan perdamaian sebelumnya, para negosiator mengakui bahwa Israel akan dapat mempertahankan blok permukiman besar sebagai bagian dari perjanjian akhir, mungkin dengan imbalan sebagian kecil wilayah Israel.

    Pada tahun 2020, Trump menjadi perantara Perjanjian Abraham, yang mengamankan normalisasi hubungan bersejarah antara Israel dan dua negara Arab, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.

    UEA menandatangani perjanjian tersebut dengan kesepahaman bahwa Israel tidak akan mencaplok wilayah Tepi Barat. Namun, kesepahaman ini mungkin sedang terancam.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Setelah AS & Korsel, Giliran Australia Blokir Aplikasi AI Deepseek

    Setelah AS & Korsel, Giliran Australia Blokir Aplikasi AI Deepseek

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Australia mengumumkan larangan penggunaan aplikasi kecerdasan buatan (AI) DeepSeek pada seluruh perangkat dan sistem milik pemerintah.

    Pelarangan ini dilakukan dengan alasan kekhawatiran terkait potensi risiko keamanan yang ditimbulkan oleh perusahaan rintisan kecerdasan buatan (AI) asal China tersebut.

    Melansir dari Reuters, Kamis (6/2/2025) Sekretaris Departemen Dalam Negeri Australia mengeluarkan arahan yang mewajibkan semua badan pemerintah untuk menghentikan penggunaan atau pemasangan produk, aplikasi, dan layanan web DeepSeek.

    Perintah tersebut juga mencakup perintah untuk menghapus semua contoh produk dan layanan DeepSeek yang sudah terpasang di perangkat pemerintah.

    Menteri Dalam Negeri, Tony Burke, menjelaskan bahwa DeepSeek menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima bagi teknologi yang digunakan oleh pemerintah, dan larangan ini diberlakukan untuk melindungi keamanan nasional serta kepentingan Australia.

    Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan terhadap data dan infrastruktur kritis negara.

    Adapun pelarangan DeepSeek ini bukan terjadi di Australia saja. Sebelumnya Gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pentagon, juga memblokir akses jaringannya ke model kecerdasan buatan DeepSeek setelah data sejumlah karyawan mereka yang tersangkut di peladen atau server China.

    Tidak hanya itu, kekhawatiran terhadap Deepseek juga diperlihatkan oleh negara-negara di Eropa.

    Pemerintah Italia dan Irlandia mengirim surat kepada Deepseek meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan data pengguna yang dilakukan platform kecerdasan buatan (AI) asal China tersebut.

    Terakhir, Korea Selatan telah memblokir akses ke layanan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) DeepSeek dari perangkat pemerintah karena masalah keamanan. 

    Melansir Bloomberg yang mengutip Kantor Berita Yonhap pada Kamis (6/2/2025), Kementerian pertahanan, Kementerian luar negeri, dan Kementerian perdagangan Korea Selatan telah membatasi akses pejabat ke layanan tersebut di komputer pemerintah, berdasarkan informasi dari beberapa sumber yang tidak disebutkan namanya. 

    Kementerian pertahanan mengatakan kepada Bloomberg bahwa mereka telah mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan pada komputer yang digunakan di tempat kerja karena masalah keamanan dan teknis atas layanan AI generatif.

    Berikut daftar negara yang memblokir Deepseek:

    Amerika Serikat
    Irlandia
    Italia
    Australia
    Korea Selatan

  • Korea Selatan Blokir Layanan AI DeepSeek, Simak Penyebabnya

    Korea Selatan Blokir Layanan AI DeepSeek, Simak Penyebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Korea Selatan telah memblokir akses ke layanan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) DeepSeek dari perangkat pemerintah karena masalah keamanan. 

    Melansir Bloomberg yang mengutip Kantor Berita Yonhap pada Kamis (6/2/2025), Kementerian pertahanan, Kementerian luar negeri, dan Kementerian perdagangan Korea Selatan telah membatasi akses pejabat ke layanan tersebut di komputer pemerintah, berdasarkan informasi dari beberapa sumber yang tidak disebutkan namanya. 

    Kementerian pertahanan mengatakan kepada Bloomberg bahwa mereka telah mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan pada komputer yang digunakan di tempat kerja karena masalah keamanan dan teknis atas layanan AI generatif.

    Sementara itu, kementerian luar negeri Korea Selatan mengatakan, pemerintah tengah melakukan peninjauan keamanan atas layanan tersebut. Namun, mereka menolak untuk mengonfirmasi tindakan pengamanan khusus apa yang telah diambilnya. 

    Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi telah membatasi sementara akses ke DeepSeek di komputer yang dapat terhubung secara eksternal.  

    Dengan pemblokiran ini, Korea Selatan bergabung dengan sejumlah perusahaan dan negara yang telah lebih dulu mengambil tindakan untuk membatasi penggunaan chatbot kecerdasan buatan perusahaan rintisan China tersebut. 

    Perusahaan dan lembaga pemerintah di seluruh dunia telah mengambil tindakan pencegahan untuk membatasi akses ke DeepSeek karena kekhawatiran tentang potensi kebocoran data ke pemerintah China dan lemahnya perlindungan privasi. 

    Australia telah melarang layanan AI DeepSeek dari semua sistem dan perangkat pemerintah, sedangkan Italia memerintahkan pemblokirannya untuk melindungi data konsumen.  

    Irlandia telah meminta informasi lebih lanjut dari perusahaan tersebut atas potensi pelanggaran hukum privasi Uni Eropa. 

    Jepang secara efektif telah melarang penggunaan layanan AI generatif untuk semua perangkat pemerintah yang menangani informasi yang sangat sensitif, meskipun diserahkan kepada masing-masing kementerian untuk memutuskan penggunaan untuk perangkat lain, menurut Menteri Transformasi Digital Masaaki Taira. 

    Kementerian luar negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait masalah pemblokiran ini. 

    Ratusan perusahaan swasta juga telah mengambil tindakan pencegahan dengan memblokir akses ke DeepSeek. 

    AI China tersebut dikembangkan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co., dan bersaing dengan layanan ChatGPT yang lebih mapan dari OpenAI Inc. di AS.

  • Petinggi Dunia Kecam Donald Trump, Tolak Usulan AS Ambil Alih Gaza Gusur Warga Palestina – Halaman all

    Petinggi Dunia Kecam Donald Trump, Tolak Usulan AS Ambil Alih Gaza Gusur Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Usulan Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza, mendapat banyak kecaman dari sejumlah pihak termasuk para sekutu Amerika.

    Dalam keterangan resminya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, AS akan mengambil alih Jalur Gaza, sementara orang-orang Palestina yang tinggal di sana harus pergi.

    Menurut Trump, Gaza telah lama dianggap sebagai “zona kehancuran” (demolition site) yang perlu dibangun kembali dari nol.

    Alasan tersebut yang mendorong ambisi Trump untuk mengubah wilayah itu menjadi Riviera-nya Timur Tengah. 

    Riviera sendiri merupakan salah satu destinasi wisata paling ikonik di Italia, terkenal dengan pantai-pantainya yang eksotis, desa-desa berwarna-warni di tebing, serta kaya sejarah dan kuliner khas.

    Trump mengungkapkan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza, menguasainya, membersihkannya dari sisa-sisa perang, termasuk bom yang belum meledak.

    Setelah itu Trump akan mengembangkannya secara ekonomi, Trump tampaknya ingin agar Gaza bisa mengalami transformasi serupa layaknya seperti Riviera ala Italia.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, membersihkannya dari senjata berbahaya, mengembangkan ekonomi di sana, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” kata Trump.

    Namun usulan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka dengan tegas mengecam gagasan mendeportasi orang-orang dari Gaza, menilai tindakan Trump sebagai pelanggaran internasional.

    “Sekretaris Jenderal akan mengatakan bahwa dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting bagi kita untuk tetap setia pada dasar hukum internasional,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric dikutip dari Al Jazeera.

    “Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis. Dan, tentu saja, ia akan menegaskan kembali solusi dua negara,” imbuhnya.

    Kecaman Serupa juga turut dilontarkan para pejabat dunia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk lain dari “cancel culture” yang dilakukan oleh Barat.

    Berikut daftar pemimpin dunia yang kecam usulan Trump relokasi warga dan kuasai Gaza.

    Arab Saudi

    Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa mereka menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka. 

    Hal itu juga diungkap Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang menegaskan posisi kerajaan dengan ‘jelas dan eksplisit’ yang tidak dapat ditafsirkan dalam kondisi apapun.

    OKI

    Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait seruannya untuk menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Dalam sebuah pernyataan, OKI menilai hal ini berkontribusi pada konsolidasi pendudukan, pemukiman kolonial dan perampasan tanah Palestina dengan paksa, merupakan pelanggaran hukum internasional.

    CAIR

    Kelompok advokasi Muslim AS (CAIR) mengatakan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan milik Amerika Serikat, dan seruan Presiden Trump untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka sama sekali tidak dapat diterima

    “Jika suatu saat nanti rakyat Palestina diusir secara paksa dari Gaza, kejahatan terhadap kemanusiaan ini akan memicu konflik yang meluas, mengakhiri hukum internasional, dan menghancurkan sisa-sisa citra dan kedudukan bangsa kita di mata internasional,” ujar Dewan Hubungan Amerika-Islam.

    Yordania

    Yang Mulia Raja Abdullah II menekankan perlunya menghentikan perluasan pemukiman [Israel], dan menyatakan penolakan terhadap segala upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina.

    Inggris

    Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan bahwa solusi yang harus dicapai adalah dua negara. 

    Warga Palestina harus dapat hidup dan berkembang di tanah mereka sendiri, baik di Gaza maupun di Tepi Barat.”

    “Kami selalu yakin bahwa kami harus melihat dua negara. Kami harus melihat warga Palestina hidup dan sejahtera di tanah air mereka di Gaza dan Tepi Barat.” ujar Lammy.

    Brazil

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan usulan Trump “tidak masuk akal”.

    “Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia mana pun. Orang Palestina adalah orang-orang yang harus mengurus Gaza,” kata Lula.

    Australia 

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintah terus mendukung solusi dua negara “di mana baik warga Israel maupun Palestina dapat hidup dalam damai dan aman”.

    “Kami mendukung gencatan senjata, kami mendukung pembebasan sandera, dan kami mendukung masuknya bantuan ke Gaza,” katanya.

    Irlandia

    “Arah perjalanan di sini sangat jelas: Kita memerlukan solusi dua negara dan rakyat Palestina serta rakyat Israel sama-sama memiliki hak untuk hidup berdampingan dengan aman di negara masing-masing, dan di situlah fokusnya harus diarahkan,” kata Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris.

    “Setiap gagasan untuk memindahkan penduduk Gaza ke tempat lain akan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.” imbuhnya.

    Jerman

    Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah milik warga Palestina dan pengusiran mereka tidak dapat diterima serta bertentangan dengan hukum internasional.

    “Itu juga akan menyebabkan penderitaan dan kebencian baru… Tidak boleh ada solusi yang dipaksakan tanpa melibatkan warga Palestina.”

    Prancis

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Christophe Lemoine menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk pemindahan paksa penduduk Palestina dari Gaza.

    Sekutu AS ini menilai tindakan Trump akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serangan terhadap aspirasi sah warga Palestina, serta hambatan besar bagi solusi dua negara dan faktor destabilisasi utama bagi mitra dekat kami seperti Mesir dan Yordania, serta seluruh Kawasan.

    Spanyol

    Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares dengan sangat jelas menyatakan Gaza adalah tanah warga Palestina Gaza, dan mereka harus tetap tinggal di sana.

    “Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan yang didukung Spanyol, dan harus hidup berdampingan dengan menjamin kemakmuran serta keamanan negara Israel.” tegas Albares

    Mesir 

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati berdiskusi dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengenai pentingnya melanjutkan proyek pemulihan di Gaza tanpa mengusir penduduknya dari wilayah tersebut.

    Rusia

    Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini bahwa penyelesaian konflik di Timur Tengah hanya dapat terjadi berdasarkan solusi dua negara.

    “Ini adalah prinsip yang tercantum dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, didukung oleh sebagian besar negara yang terlibat dalam permasalahan ini. Kami berpegang pada prinsip ini, mendukungnya, dan meyakini bahwa ini adalah satu-satunya solusi yang mungkin,” kata Peskov.

    China

    Kementerian Luar Negeri China berharap semua pihak menjadikan gencatan senjata dan tata kelola pasca-konflik sebagai kesempatan untuk mengembalikan masalah Palestina ke jalur penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara.”

    Turki

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengecam Komentar Presiden AS Donald Trump mengenai rencana mengambil alih Gaza adalah “tidak dapat diterima”.

    Ia menegaskan bahwa segala rencana yang mengabaikan keberadaan warga Palestina hanya akan memperburuk konflik.

    Iran

    Pejabat senior Iran tidak setuju dengan segala bentuk pemindahan warga Palestina dan telah menyampaikan sikap ini melalui berbagai saluran diplomatik.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Singgung soal Trauma, Qatar Sebut Terlalu Dini untuk Bahas Pengungsian Warga Palestina – Halaman all

    Singgung soal Trauma, Qatar Sebut Terlalu Dini untuk Bahas Pengungsian Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Qatar, yang menjadi mediator utama dalam perundingan gencatan senjata Gaza, sedang sibuk dengan tahap kedua kesepakatan tersebut.

    Qatar pun mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan masalah warga Palestina dan pengungsian.

    Pernyataan Qatar tersebut setelah usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, agar AS mengambil alih kendali Jalur Gaza, menjadi sorotan.

    Qatar mengatakan, warga Palestina saat ini masih mengalami trauma soal pengungsian.

    “Kami tahu bahwa ada banyak trauma di pihak Palestina terkait pengungsian.”

    “Namun, sekali lagi, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, karena kami tidak tahu bagaimana perang ini akan berakhir,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, kepada Fox News, Rabu (5/2/2025).

    Penolakan Keras dari Presiden Palestina

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” dan “memiliki” Jalur Gaza.

    Penolakan keras Presiden Palestina itu sebagaimana disampaikan oleh kantor Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2/2025).

    “Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” kata kantor Abbas, seraya menambahkan bahwa “hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan.”

    Saat membacakan pernyataan di televisi publik Palestina, juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, menekankan bahwa Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari Negara Palestina.”

    Organisasi Pembebasan Palestina, aliansi faksi yang dipimpin oleh Abbas, juga mengecam usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir atau Yordania.

    “Menolak semua seruan untuk memindahkan warga Palestina dari Tanah Air mereka,” kata sekretaris jenderalnya, Hussein al-Sheikh.

    Sementara itu, Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, juga menanggapi rencana Donald Trump tersebut.

    “Para pemimpin dunia dan rakyat harus menghormati keinginan Palestina untuk tetap tinggal di Gaza,” katanya, Selasa (4/2/2025), dilansir Arab News.

    “Tanah Air kami adalah Tanah Air kami, jika sebagian darinya hancur, Jalur Gaza, rakyat Palestina memilih untuk kembali ke sana,” tegas Riyad Mansour.

    “Dan saya pikir para pemimpin dan rakyat harus menghormati keinginan rakyat Palestina,” lanjutnya.

    Di PBB, Mansour tidak menyebut nama Trump tetapi tampaknya menolak usulan Presiden AS tersebut.

    “Negara dan rumah kami adalah Jalur Gaza, itu bagian dari Palestina,” katanya.

    “Kami tidak punya rumah. Bagi mereka yang ingin mengirim mereka ke tempat yang bahagia dan menyenangkan, biarkan mereka kembali ke rumah asal mereka di dalam Israel, ada tempat-tempat bagus di sana, dan mereka akan senang untuk kembali ke tempat-tempat ini,” paparnya.

    Sebagai informasi, Donald Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Selasa.

    Pemimpin AS tersebut mengatakan bahwa ia yakin warga Palestina harus meninggalkan Gaza setelah serangan Israel yang telah menghancurkan wilayah tersebut dan membuat sebagian besarnya hancur menjadi puing-puing.

    Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Trump mengatakan bahwa ia menginginkan solusi yang melihat “daerah yang indah untuk memukimkan kembali orang-orang secara permanen di rumah-rumah yang bagus di mana mereka dapat merasa bahagia.”

    NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Rabu (5/2/2025) dari akun resmi The White House di media sosial X, menampilkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Donald Trump mengatakan AS akan mengambil alih Jalur Gaza setelah mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut. (Akun The White House di X (@WhiteHouse))

    Adapun perang di Gaza meletus setelah serangan kelompok bersenjata Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.210 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

    Respons pembalasan Israel telah menewaskan sebanyak 47.518 orang di Gaza, mayoritas warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas itu.

    PBB menganggap angka-angka ini dapat diandalkan.

    PBB mengatakan lebih dari 1,9 juta orang — atau 90 persen dari populasi Gaza — telah mengungsi akibat serangan Israel, dengan kampanye pengeboman telah meratakan sebagian besar bangunan di wilayah itu, termasuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil dasar.

    Dimulainya kesepakatan gencatan senjata, yang mencakup pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan tahanan yang ditahan Israel pada 19 Januari 2025, membuat warga Palestina bersuka cita, dengan banyak yang kembali ke rumah yang tidak lagi layak huni.

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin AS mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah tersebut sehingga “masyarakat dunia” akan tinggal di sana.

    Trump juga mengatakan kepada wartawan, AS telah menarik diri “dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang anti-Semit dan mengakhiri semua dukungan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)”.

    Sepanjang hari, Trump memicu kontroversi dengan menyarankan warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan, ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.

    Hamas merilis pernyataan sebagai tanggapan terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa rencananya adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana”.

    Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington, DC, untuk mengecam kunjungan Netanyahu, menuduh Trump mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.

    Netanyahu menggambarkan Trump sebagai “sahabat terbaik Israel di Gedung Putih” dan memujinya atas “keinginannya untuk berpikir di luar kotak”.

    Arab Saudi mengatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina tidak tergoyahkan dan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

    Komentar Trump juga menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang menuduhnya “secara terbuka menyerukan pembersihan etnis”.

    Tim penyelamat telah menemukan mayat 19 warga Palestina di kuburan massal yang ditemukan di Jalan al-Thawra, di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Sikap Resmi Pemerintah Indonesia soal Rencana Donald Trump Mau Ambil Alih Gaza – Halaman all

    Sikap Resmi Pemerintah Indonesia soal Rencana Donald Trump Mau Ambil Alih Gaza – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Secara resmi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, bersikap tegas atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengambil alih wilayah Gaza Palestina.

    Termasuk rencana Donald Trump merelokasi warga Gaza ke negara lain.

    Dalam pernyataan resminya, Rabu (5/2/2025), Indonesia menegaskan segala bentuk pemindahan paksa atau perubahan komposisi demografis di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima.  

    Indonesia juga menegaskan tindakan semacam itu hanya akan semakin menghambat tercapainya solusi damai yang adil bagi rakyat Palestina.

    “Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina,” demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri RI dikutip dari laman resminya.

    “Tindakan semacam itu akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

    Menanggapi rencana Trump yang menuai kecaman luas, Indonesia juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjunjung tinggi hukum internasional dan memastikan penghormatan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. 

    Indonesia mendesak agar masyarakat internasional tidak tinggal diam terhadap ancaman yang dapat semakin memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah.  

    “Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka,” lanjut pernyataan Kemlu RI.

    Lebih lanjut, Indonesia menekankan penyebab utama konflik yang berkepanjangan di Palestina adalah pendudukan ilegal Israel yang terus berlangsung. 

    Oleh karena itu, solusi yang harus ditempuh bukanlah pemindahan paksa warga Palestina, melainkan mengakhiri pendudukan dan memastikan hak-hak dasar rakyat Palestina dihormati sepenuhnya.  

    “Indonesia kembali menegaskan bahwa satu-satunya jalan layak menuju perdamaian abadi di kawasan adalah dengan menyelesaikan akar penyebab konflik: pendudukan ilegal dan berkepanjangan oleh Israel atas wilayah Palestina,” tegas Kemenlu RI.

    Selain Indonesia, berbagai negara dan organisasi internasional telah mengecam keras rencana Trump. 

    Hamas, pemerintah Palestina, serta banyak negara Arab menolak keras usulan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya terang-terangan untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka.  

    Alasan Donald Trump

    Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa AS akan mengambil alih Gaza dan mengembangkan wilayah tersebut menjadi pusat ekonomi dan wisata, yang ia sebut sebagai “Riviera Timur Tengah.”

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami akan menangani itu juga. Kami akan memilikinya,” kata Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikutip dari Al Jazeera.

    Trump juga menyebut Gaza dapat menjadi tempat tinggal bagi masyarakat dunia, termasuk warga Palestina yang tersisa setelah relokasi.  

    “Saya pikir Anda bisa menjadikannya tempat internasional yang luar biasa. Potensi di Jalur Gaza sangat luar biasa,” ujarnya.   

    Palestina Menolak

    Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Riyad Mansour menolak rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengambil alih Jalur Gaza.

    Rencana itu disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump hari Selasa, (4/2/2025), di tengah kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di AS.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kita akan melakukan pekerjaan dengannya pula. Kita akan memilikinya,” kata Trump dikutip dari The Times of Israel.

    Mansour menyebut jutaan warga Gaza tak akan rela tanah airnya dikuasai oleh AS.

    “Tanah air kami tetaplah tanah air kami,” ujar Mansour.

    “Dan saya pikir para pemimpin dan masyarakat harus menghormati keinginan rakyat Palestina.”

    Seperti Mansour, Hamas menolak mentah-mentah gagasan Trump itu.

    “Kami menolak pernyataan Trump yang menyebutkan bahwa rakyat Gaza tak punya pilihan kecuali pergi, dan kami menganggap pernyataan Trump itu sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di Gaza,” kata Hamas dalam pernyataannya.

    Sumber: Kompas.TV/Tribunnews.com/Al Jazeera

     

  • Merespons Rencana Trump, Presiden Palestina Mahmoud Abbas Tolak Keras Upaya AS Ambil Alih Jalur Gaza – Halaman all

    Merespons Rencana Trump, Presiden Palestina Mahmoud Abbas Tolak Keras Upaya AS Ambil Alih Jalur Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” dan “memiliki” Jalur Gaza.

    Penolakan keras Presiden Palestina itu sebagaimana disampaikan oleh kantor Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2/2025).

    “Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” kata kantor Abbas, seraya menambahkan bahwa “hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan.”

    Saat membacakan pernyataan di televisi publik Palestina, juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, menekankan bahwa Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari Negara Palestina.”

    Organisasi Pembebasan Palestina, aliansi faksi yang dipimpin oleh Abbas, juga mengecam usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir atau Yordania.

    “Menolak semua seruan untuk memindahkan warga Palestina dari Tanah Air mereka,” kata sekretaris jenderalnya, Hussein al-Sheikh.

    Kata Utusan Palestina untuk PBB

    Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, juga menanggapi rencana Donald Trump tersebut.

    “Para pemimpin dunia dan rakyat harus menghormati keinginan Palestina untuk tetap tinggal di Gaza,” katanya, Selasa (4/2/2025), dilansir Arab News.

    “Tanah Air kami adalah Tanah Air kami, jika sebagian darinya hancur, Jalur Gaza, rakyat Palestina memilih untuk kembali ke sana,” tegas Riyad Mansour.

    “Dan saya pikir para pemimpin dan rakyat harus menghormati keinginan rakyat Palestina,” lanjutnya.

    Di PBB, Mansour tidak menyebut nama Trump tetapi tampaknya menolak usulan Presiden AS tersebut.

    “Negara dan rumah kami adalah Jalur Gaza, itu bagian dari Palestina,” katanya.

    “Kami tidak punya rumah. Bagi mereka yang ingin mengirim mereka ke tempat yang bahagia dan menyenangkan, biarkan mereka kembali ke rumah asal mereka di dalam Israel, ada tempat-tempat bagus di sana, dan mereka akan senang untuk kembali ke tempat-tempat ini,” paparnya.

    Pada hari Selasa, Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

    Pemimpin AS tersebut mengatakan bahwa ia yakin warga Palestina harus meninggalkan Gaza setelah serangan Israel yang telah menghancurkan wilayah tersebut dan membuat sebagian besarnya hancur menjadi puing-puing.

    Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Trump mengatakan bahwa ia menginginkan solusi yang melihat “daerah yang indah untuk memukimkan kembali orang-orang secara permanen di rumah-rumah yang bagus di mana mereka dapat merasa bahagia.”

    Respons Hamas

    Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan pernyataan Donald Trump tentang pengambilalihan Jalur Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, serta dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah.

    “Pernyataan Trump tentang keinginannya untuk menguasai Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, dan ide-ide semacam ini dapat memicu kerusuhan di kawasan tersebut,” kata Abu Zuhri kepada Reuters, Rabu (5/2/2025).

    Sementara itu, Hamas siap untuk menjalin kontak dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Donald Trump.

    Hal ini sebagaimana diberitakan kantor berita negara Rusia RIA mengutip seorang pejabat senior Hamas dalam pernyataan yang diterbitkan pada Rabu pagi.

    “Kami siap untuk melakukan kontak dan pembicaraan dengan pemerintahan Trump,” lapor RIA mengutip pernyataan anggota senior Politbiro Hamas, Mousa Abu Marzouk.

    “Di masa lalu, kami tidak keberatan dengan kontak dengan pemerintahan (mantan Presiden AS Joe) Biden, Trump atau pemerintahan AS lainnya, dan kami terbuka untuk berunding dengan semua pihak internasional,” jelasnya.

    Tidak jelas kapan RIA mewawancarai Marzouk, yang mengunjungi Moskow pada Senin (3/2/2025), untuk mengadakan pembicaraan dengan kementerian luar negeri Rusia.

    MASA DEPAN GAZA – Tangkapan layar YouTube White House yang diambil pada Rabu (5/2/2025), menampilkan Presiden AS Donald Trump menggelar konferensi pers bersama PM Israel Benjamin Netanyahu setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Dalam pengumuman yang mengejutkan, Trump mengatakan AS akan mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza. (Tangkapan layar YouTube White House)

    Marzouk mengatakan kepada RIA, pembicaraan dengan AS telah menjadi semacam kebutuhan bagi Hamas, mengingat Washington merupakan pemain kunci di Timur Tengah.

    “Itulah sebabnya kami menyambut baik perundingan dengan Amerika dan tidak keberatan dengan masalah ini,” tambahnya.

    Diketahui, perang di Gaza meletus setelah serangan kelompok bersenjata Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.210 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

    Respons pembalasan Israel telah menewaskan sebanyak 47.518 orang di Gaza, mayoritas warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas itu.

    PBB menganggap angka-angka ini dapat diandalkan.

    PBB mengatakan lebih dari 1,9 juta orang — atau 90 persen dari populasi Gaza — telah mengungsi akibat serangan Israel, dengan kampanye pengeboman telah meratakan sebagian besar bangunan di wilayah itu, termasuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil dasar.

    Dimulainya kesepakatan gencatan senjata, yang mencakup pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan tahanan yang ditahan Israel pada 19 Januari 2025, membuat warga Palestina bersuka cita, dengan banyak yang kembali ke rumah yang tidak lagi layak huni.

    Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin AS mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah tersebut sehingga “masyarakat dunia” akan tinggal di sana.

    Trump juga mengatakan kepada wartawan, AS telah menarik diri “dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang anti-Semit dan mengakhiri semua dukungan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)”.

    Sepanjang hari, Trump memicu kontroversi dengan menyarankan warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan, ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.

    Hamas merilis pernyataan sebagai tanggapan terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa rencananya adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana”.

    Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington, DC, untuk mengecam kunjungan Netanyahu, menuduh Trump mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.

    Netanyahu menggambarkan Trump sebagai “sahabat terbaik Israel di Gedung Putih” dan memujinya atas “keinginannya untuk berpikir di luar kotak”.

    Arab Saudi mengatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina tidak tergoyahkan dan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

    Komentar Trump juga menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang menuduhnya “secara terbuka menyerukan pembersihan etnis”.

    Tim penyelamat telah menemukan mayat 19 warga Palestina di kuburan massal yang ditemukan di Jalan al-Thawra, di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Satu Lagi WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Akhirnya Tewas

    Satu Lagi WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Akhirnya Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satu korban kritis penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang telah dirawat di RS Idris Shah Serdang sejak 24 Januari 2025 telah meninggal dunia pada Selasa (4/2/2025). Korban telah menjalani operasi pengangkatan ginjal karena terkena peluru, namun kondisinya terus memburuk, hingga akhirnya meninggal dunia.

    Identitas korban hingga saat ini belum diketahui. Korban tidak membawa sama sekali dokumen identitas diri. Sesama WNI yang dirawat di RS Idris Shah Serdang juga tidak mengenal detil data korban.

    “Kementerian Luar Negeri c.q. KBRI Kuala Lumpur dan Dit. PWNI terus mengupayakan proses identifikasi identitas Almarhum antara lain termasuk melalui rekam biometrik,” ungkap Direktur Pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/2/2025).

    Sedangkan satu WNI lainnya, yang awalnya berstatus kritis atas nama MH (asal Aceh), saat ini dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Informasi mengenai kondisi MH juga telah disampaikan langsung kepada pihak keluarga yang bersangkutan oleh Kementerian Luar Negeri.

    Terkait penangkapan satu WNI pada tanggal 1 Februari 2025 oleh Kepolisian Selangor, KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan Nota Diplomatik untuk meminta penjelasan dan akses kekonsuleran bagi WNI dimaksud. Berdasarkan komunikasi KBRI Kuala Lumpur c.q. Atase Polisi dengan Kepala Kepolisian Selangor pada hari ini (4/2), akses kekonsuleran akan segera diberikan kepada KBRI Kuala Lumpur.

    Terkait permintaan Indonesia mengenai proses penyelidikan secara menyeluruh atas insiden ini, pihak penyidik Kepolisian Daerah Selangor telah menetapkan tiga pasal dimana satu pasal terkait Akta Senjata Api 1960 yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata.

    Sebelumnya, satu WNI atas nama Basri tewas saat peluru yang ditembakan APMM mengenainya.

    “Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Dan untuk yang meninggal, itu adalah anak buah kapal. Kita duga itu adalah nakhodanya dari kapal. Bukan PMI,” ujar Atase Polri di KBRI Malaysia, Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu.

    (wur/wur)

  • Jaksa Agung: 300 Terpidana Mati di RI Belum Dieksekusi, Kenapa?

    Jaksa Agung: 300 Terpidana Mati di RI Belum Dieksekusi, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA), ST Burhanuddin mengungkap ada 300 terpidana mati yang masih belum dieksekusi di Indonesia hingga saat ini.

    Dia menyampaikan pelaksanaan eksekusi mati itu kerap terkendala karena ratusan terpidana itu merupakan warga negara asing atau WNA.

    “Sekarang kami untuk pelaksanaan hukuman mati sudah hampir 300-an yang hukumnya mati tapi tidak bisa dilaksanakan,” ujar Burhanuddin dalam acara peluncuran buku di Kejati DKJ, Rabu (5/2/2025).

    Dia menyampaikan dalam melakukan eksekusi mati, maka pihaknya harus berkoordinasi dengan negara yang bersangkutan melalui Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI. 

    Di samping itu, Burhanuddin juga mengemukakan bahwa banyak negara luar yang keberatan soal adanya eksekusi mati. Salah satu kasusnya yaitu berkaitan dengan peredaran narkoba.

    “Kita pernah beberapa kali bicara waktu itu masih Menteri Luar Negerinya ibu [Retno Marsudi], ‘Kami masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini, tolong jangan dulu [dieksekusi], nanti kami akan diserangnya nanti’,” tambahnya.

    Selain itu, dia juga mengungkap persoalan lain eksekusi mati yaitu berkaitan dengan nasib terpidana mati WNI di negara lain.

    “Jadi memang sangat-sangat saya bilang capek-capek kita udah nuntut hukuman mati, [tapi] tidak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita,” pungkas Burhanuddin.

  • Zelensky Minta Barat Kirimi Ukraina Senjata Nuklir, Rusia: Dia Sudah Sinting – Halaman all

    Zelensky Minta Barat Kirimi Ukraina Senjata Nuklir, Rusia: Dia Sudah Sinting – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan Barat untuk memberi Ukraina senjata nuklir agar bisa menghentikan invasi Rusia.

    Jika Ukraina tidak diberi nuklir, sebagai gantinya, kata Zelensky, Ukraina harus cepat dijadikan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

    Pada hari Selasa, (4/2/2025), seorang jurnalis Inggris bernama Piers Morgan menerbitkan hasil wawancara dengan Zelensky.

    Dalam wawancara itu Zelensky ditanya alasan Ukraina bersikeras meminta jadi anggota NATO dan menolak alternatif lain.

    Dia berujar jika Ukraina dicegah bergabung dengan NATO, Ukraina punya hak untuk bertanya alasan Barat terus membela Ukraina selama invasi Rusia.

    “Kembalikan senjata nuklir kepada kami, beri kami sistem rudal. Kawan, bantu kami membiayai satu juta tentara, kerahkan pasukan kalian ke area di negara kami, di tempat-tempat kami ingin menstabilkan situasi,” kata Zelensky dikutip dari Russia Today.

    Belakangan ini Zelensky mengaku kecewa karena Ukraina menyerahkan senjata nuklir buatan Uni Soviet yang ditempatkan di Ukraina. Sebagai ganti penyerahan itu, Ukraina mendapat jaminan keamanan.

    Setelah Uni Soviet runtuh tahun 1991, Ukraina mewarisi sekitar 1.700 hulu ledak nuklir. Senjata itu tetap di bawah kontrol operasional Moskow.

    Rusia mengklaim Ukraina tak pernah punya senjata nuklir karena aset Soviet itu secara hukum dimiliki oleh Rusia.

    PRESIDEN ZELENSKY – Foto yang diambil dari laman President.gov.ua tanggal 4 Februari 2025 memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ikut serta dalam peringatan 80 tahun pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz-Birkenau pada bulan Januari. (President.gov.ua)

    Adapun dalam wawancara dengan penyiar podcast bernama Lex Fridman bulan lalu, Zelensky menyebut “senjata nuklir adalah jaminan keamanan yang dimiliki Ukraina”.

    Dia menyebut Ukraina menggunakan senjata itu untuk keperluan perlindungan sebelum menyerahkannya kepada Rusia.

    Pada bulan Oktober 2024 dia juga mengatakan Ukraina bisa melindungi diri dengan cara menjadi negara nuklir atau menjadi anggota NATO. Zelensky mengaku memilih opsi yang kedua.

    Setelah pernyataan itu, New York Times melaporkan ada pejabat AS yang mengklaim Presiden Joe Biden bisa kembali mengizinkan Ukraina memiliki senjata nuklir. Akan tetapi, Penasihat Keamanan AS Jake Sullivan menyebut ide itu tidak dipertimbangkan AS.

    Sementara itu, sebulan kemudian Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Rusia akan mengerahkan semua senjata penghancur yang tersedia jika Ukraina benar-benar mendapat senjata nuklir.

    “Secara logika, apa yang akan kalian pikirkan jika sebuah negara yang kini terlibat dalam operasi militer menjadi negara nuklir, apa yang harus kami lakukan?” tanya Putin.

    “Dalam kasus ini, saya ingin menekankan, penggunaan semua senjata penghancur yang dimiliki Rusia. Kami tidak akan mengizinkannya.

    Zelensky disebut sudah sinting

    Permintaan Zelensky agar Barat memberi Ukraina senjata nuklir itu memicu kecaman keras dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

    Dalam unggahan di media media, Zakharova menganggap Zelensky sebagai seorang yang “sinting”.

    “Pernyataan terbaru Zelensky bahwa dia ingin memiliki senjata nuklir telah menunjukkan dia adalah seorang yang sinting, yang menganggap planet ini adalah objek untuk khayalan sakitnya,” kata Zakharova.

    “Pernyataan itu juga membuktikan bahwa PLTN bagi dia bukanlah sumber energi yang damai, tetapi senjata kotor yang diperlukan oleh rezim Kiev demi pemerasan.”

    Beberapa hari sebelum invasi Rusia dimulai, Zelensky pernah menyebut Ukraina bisa membuat senjata nuklir.

    Pejabat Rusia khawatir karena Ukraina bisa saja mengembangkan bom nuklir di tengah hasil buruk yang didapatkannya di medan tempur.

    (*)