Kementrian Lembaga: Kemlu

HNW dukung komunitas Internasional kolaborasi gagalkan manuver Trump

“Dunia internasional sudah menyatakan kritik terbuka dan penolakan keras. Maka agar berhasil, mereka perlu berkolaborasi agar dapat lebih efektif menggagalkan manuver Trump yang didukung Israel itu,”

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung seluruh komunitas Internasional berkolaborasi untuk menggagalkan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merelokasi warga Palestina ke luar Jalur Gaza dan mengambil alih Jalur Gaza yang berlawanan dengan hukum internasional.

“Dunia internasional sudah menyatakan kritik terbuka dan penolakan keras. Maka agar berhasil, mereka perlu berkolaborasi agar dapat lebih efektif menggagalkan manuver Trump yang didukung Israel itu,” kata HNW, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

HNW menilai hal itu juga bentuk nyata dari pembersihan etnis (ethnic cleansing) serta menjadi model ‘penjajahan’ baru, di samping pengalihan isu kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina saat gencatan senjata diberlakukan.

“Itu adalah rencana yang sangat tidak masuk nalar pikiran orang yang akalnya sehat, dan tidak layak disampaikan oleh pemimpin suatu negara besar seperti Amerika Serikat. Rencana Trump itu termasuk ke dalam kategori pembersihan etnis, kejahatan internasional, dan penjajahan model baru yang tidak bisa diterima oleh masyarakat yang beradab,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa dunia internasional tegas menolak rencana Trump tersebut, tak terkecuali Mesir dan Yordania yang dibidik Trump sebagai lokasi warga Gaza setelah diusir dari Palestina.

“Presiden otoritas Palestina Mahmud Abbas yang sering memusuhi pejuang Gaza juga menolak usulan Trump itu. Bahkan, Arab Saudi yang sering difitnah Trump, juga keras menolak ide relokasi warga Gaza keluar Palestina dan menegaskan dukungannya terhadap Palestina merdeka,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, negara-negara yang tergabung sebagai anggota Liga Arab maupun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), hingga negara-negar di benua Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa maupun non Uni Eropa juga menolak langkah Trump tersebut.

“Belahan dunia lain, seperti di Amerika Selatan sejumlah negara seperti Brasil, Kolombia dan Kuba juga bersikap sama; menolak konspirasi Trump, dan yang tak kalah penting adalah semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB di luar Amerika Serikat, seperti Inggris, Perancis, Rusia dan China juga secara terbuka menyatakan penolakan,” paparnya.

Dia lantas mengamini penolakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres terhadap rencana Trump tersebut dan pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina Francesca Albanese.

Untuk itu, HNW pun mengapresiasi sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang mengeluarkan pernyataan terbuka menolak rencana Trump tersebut, serta memastikan tetap berlakunya hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self determination) warga Palestina terhadap wilayahnya.

Dia juga sependapat dengan sikap Kemlu RI yang menilai bahwa akar penyebab konflik ialah pendudukan Israel yang ilegal dan berkepanjangan di wilayah Palestina sehingga apabila AS menghendaki perdamaian tercipta di Gaza hal tersebut yang harusnya dibenahi, bukan justru ingin menguasai Gaza dan mengusir warganya keluar dari tanahnya sendiri.

“Karena manuver itu jelas membantu Israel meluaskan pendudukannya, padahal pendudukan Israel atas Palestina adalah illegal sebagaimana advisory opinion dari Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang diakomodasi PBB menjadi Resolusi Majelis Umum PBB,” katanya.

Dia berharap sikap Kemlu RI dapat berhasil diwujudkan sehingga penting bagi Indonesia memaksimalkan momentum tersebut dengan lebih efektif berkolaborasi dengan negara-negara yang sudah menyatakan menolak ambisi Trump untuk menguasai Gaza dan mengusir warganya.

Menurut dia, kolaborasi bisa dilakukan baik dengan negara-negara yang tergabung di OKI, Liga Arab, maupun PBB.

“Maka penting bagi Indonesia untuk mengusulkan segera diselenggarakannya sidang darurat, selain untuk bersama-sama menggagalkan rencana itu, juga untuk mengawal semua ketentuan pelaksanaan gencatan senjata, dan menghukum Israel karena terbukti tidak melaksanakan secara benar semua butir dan tahapan gencatan senjata dengan Hamas,” ujarnya.

HNW juga menyatakan bahwa sikap Trump yang terus berpihak pada Israel yang telah melanggar berbagai resolusi PBB itu dapat menjadi momentum untuk mereformasi sistem yang berlaku di PBB agar bisa lebih adil dan beradab, salah satunya terkait sistem veto yang ada di Dewan Keamanan PBB yang kerap digunakan AS untuk melindungi Israel.

“Trump juga telah menyatakan akan keluar dari WHO dan Dewan HAM PBB, atau Trump seharusnya tidak perlu tanggung-tanggung, sekalian saja keluar dari Dewan Keamanan PBB atau bersama Israel keluar dari keanggotaan di PBB,” kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

07/02/2025 12:54
13 Negara Tolak Usulan Trump Relokasi Warga Gaza, Timur Tengah Sudah Terbebani Populasi Pengungsi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza dari tanah mereka mendapat kecaman dari banyak kalangan.

Mulai dari China, Malaysia, Iran, Indonesia hingga enam negara Arab menentang gagasan relokasi warga Gaza ini.

Sejumlah negara Eropa juga menentang keras gagasan Trump merelokasi warga Gaza dan menyebut ide ini merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Trump berniat memindahkan warga Gaza ke sejumlah negara, seperti Mesir dan Yordania.

Indonesia juga sempat disebut sebagai opsi lokasi relokasi warga Gaza.

Berikut daftar negara yang menolak usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza:

China

Tiongkok menentang relokasi warga Gaza dari Palestina dan pengambil alihan wilayah ini sebagaimana usulan Trump.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan pemerintah meyakini warga Palestina yang berhak memerintah negara itu.

“Itu adalah prinsip dasar pemerintah pasca konflik di Gaza,” kata Lin saat konferensi pers pada Rabu, dikutip dari Anadolu Agency.

“Kami menentang pemindahan paksa warga Gaza,” imbuh dia.

Malaysia

Malaysia juga dengan tegas menolak usulan Trump soal relokasi warga Gaza.

Dalam rilis resmi, Kementerian Luar Negeri Malaysia menentang keras rencana apapun untuk memindahkan secara paksa warga Gaza dari tanah air.

“Malaysia dengan tegas menentang setiap usulan yang bisa menyebabkan pemindahan paksa atau pemindahan warga Palestina dari tanah air mereka,” terang rilis Kemlu Malaysia, dikutip dari AFP, Rabu (5/2/2025).

Kemlu Malaysia menyatakan tindakan tak manusiawi seperti itu merupakan pembersihan etnis dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan berbagai resolusi PBB.

Iran

Iran turut menyampaikan penolakan serupa.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Baghei mengatakan gagasan itu sama saja membersihkan warga dari tanah air mereka.

“Ide pembersihan warga Gaza sebagai bagian dari rencana pemusnahan kolonial rakyat Palestina telah lama berlangsung dengan menggunakan senjata dan amunisi mematikan Amerika, serta dukungan politik, intelijen, dan finansialnya,” kata Baghaei, dikutip dari Press TV Iran.

Ia mengatakan kampanye genosida Israel selama 15 bulan gagal mengusir warga Palestina.

Baghaei lalu mengatakan meski ada paksaan politik dan manipulasi demografi, Israel dan sekutu dekatnya AS tak bisa memaksa warga Palestina pergi.

“Ini tanah air mereka dan mereka telah membayar harga yang sangat tinggi untuk tetap di sana dan melanjutkan perjuangan heroik mereka demi penentuan nasib sendiri dan kebebasan,” ujar Baghaei.

Indonesia

Dikutip dari CNN, Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak dengan tegas pemindahan warga Palestina.

“Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina,” demikian rilis Kemlu, Rabu (5/2/2025).

Menurut Kemlu, tindakan semacam itu menghambat realisasi kemerdekaan Palestina sebagaimana cita-cita solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Solusi dua negara merupakan kerangka yang disepakati komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Indonesia juga menyerukan komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka.

6 Negara Arab: Arab Saudi, Mesir, UEA, Qatar, Yordania, dan perwakilan dari Otoritas Palestina

Keenam negara Arab menggelar pertemuan di Kairo pada awal Februari untuk merespons perkembangan soal Gaza.

Enam negara Arab menyampaikan penolakan soal gagasan Trump dalam surat yang dikirim ke Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada pekan lalu.

Surat itu ditandatangani Menlu Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Yordania, dan perwakilan dari Otoritas Palestina.

Dalam surat, keenam negara Arab itu menekankan bahwa Timur Tengah sudah terbebani dengan populasi pengungsi dan orang-orang yang terpaksa mengungsi ke berbagai negara lain di dunia.

Mereka juga menyoroti kondisi ekonomi dan sosial di kawasan ini sangat rentan.

“Kita harus waspada agar tak meningkatkan risiko ketidakstabilan regional dengan pemindahan lebih lanjut, bahkan jika hanya sementara, karena hal ini bisa meningkatkan risiko radikalisasi dan kerusuhan di seluruh kawasan,” tulis keenam negara itu dalam surat, dikutip Axios.

Jerman

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dengan tegas menolak gagasan Donald Trump mengambilalih Gaza, Al Mayadeen melaporkan.

Baerbock memperingatkan bahwa setiap upaya untuk mengusir penduduk sipil Gaza hanya akan memperdalam penderitaan dan memicu kerusuhan lebih lanjut.

“Pengusiran penduduk sipil Palestina dari Gaza tidak hanya tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional,” ungkapnya.

“Hal itu juga akan menyebabkan penderitaan baru dan kebencian baru,” katanya.

Prancis

Kementerian Luar Negeri Prancis menyuarakan sentimen ini.

Prancis menegaskan tidak ada negara ketiga yang boleh mengambil alih kendali Gaza dan bahwa setiap keputusan tentang masa depannya harus sejalan dengan solusi dua negara.

Spanyol

Demikian pula, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menolak gagasan pemukiman kembali secara paksa.

“Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan, yang didukung Spanyol dan yang harus hidup berdampingan dan rukun [dengan Israel], menjamin kemakmuran dan keamanan bagi Negara Israel, yang karenanya kami juga menginginkan normalisasi penuh hubungan dengan negara-negara Arab,” katanya di Madrid dalam sebuah konferensi pers.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia juga mengkritik rencana tersebut, menggambarkannya sebagai pelanggaran hukum internasional dan memperingatkan potensi dampak kemanusiaannya.

Para ahli telah mengemukakan sejumlah kendala yang membuat usulan Trump sangat tidak realistis.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

07/02/2025 12:14
Kecelakaan Helikopter di Malaysia Tewaskan Seorang WNI

TRIBUNJATENG.COM – Kecelakaan helikopter terjadi di Bentong, Pahang, Malaysia, Kamis (6/2/2025) pukul 10.26 waktu setempat.

Helikopter Bell 206L4 dengan nomor registrasi PK-ZUV mengalami kecelakaan saat melakukan pendaratan.

Satu warga negara Indonesia (WNI) berinisial FRS (27) meninggal dunia.

Sedangkan pilot helikopter dikabarkan selamat.

Helikopter milik perusahaan Indonesia Zaveryna Utama itu disewa dan dioperasikan oleh perusahaan Malaysia MHS Aviation Berhad untuk pemasangan kabel listrik.

Kronologi helikopter jatuh di Malaysia

Dikutip dari Anadolu, Kamis, sebelum insiden, operator helikopter sempat berkomunikasi dengan Pusat Kontrol Lalu Lintas Udara Kuala Lumpur pada 10.18 waktu setempat.

Operator memberitahukan bahwa helikopter meminta izin untuk kembali ke lokasi pendaratan.

Kepala Polisi Daerah Bentong Superintendent Zaiham Mohd Kahar melaporkan, helikopter tiba-tiba hilang kendali saat mempertahankan ketinggian layang tiga meter untuk pengisian bahan bakar.

“Kaki helikopter bergesek dengan tempat pendaratan, kemudian helikopter terguling, dan terbakar,” jelas dia, dilansir dari Antara, Kamis.

Akibat kejadian tersebut, petugas lapangan seorang WNI bernisial FRS meninggal dunia.

Sedangkan pilot helikopter dilaporkan selamat dan mengalami luka ringan, setelah seorang warga setempat berinisiatif menyelamatkan sang pilot dari helikopter yang terbakar.

Kemenlu pastikan 1 WNI jadi korban helikopter jatuh di Malaysia

Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengonfirmasi, satu korban meninggal akibat helikopter jatuh di Bentong, Pahang, Malaysia adalah WNI.

“Kecelakaan tersebut menyebabkan satu WNI berinisial FRS meninggal dunia,” kata Judha.

Judha menyatakan, KBRI Kuala Lumpur telah berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Malaysia dan perusahaan pemilik pesawat, termasuk untuk proses pemulasaran dan repatriasi jenazah WNI tersebut.

Menurut Judha, saat ini jenazah WNI korban kecelakaan helikopter berada di Hospital Bentong, Pahang.

Sementara itu, otoritas Malaysia terkait masih melakukan penyelidikan terhadap penyebab terjadinya kecelakaan di lokasi helikopter jatuh. (*)

07/02/2025 05:33
Kementerian Luar Negeri RI Siap Fasilitasi Lembaga Filantropi yang Memiliki Program Membangun Gaza – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Anis Matta memberikan dukungan kepada lembaga filantropi asal Indonesia yang memiliki program membangun Kota Gaza yang luluh lantak karena perang.

Wamenlu menilai program membantu masyarakat ini sejalan dengan semangat solidaritas kemanusiaan dan peran aktif Indonesia dalam mendukung perdamaian serta rehabilitasi kawasan konflik.

“Inisiatif seperti Kampung Indonesia di Gaza jadi wujud nyata kepedulian bangsa Indonesia terhadap perjuangan kemanusiaan di Palestina,” kata Anis Matta saat menerima audiensi perwakilan lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Diketahui program Bangun Gaza Kembali yang digagas INH bertujuan untuk membantu rekonstruksi Gaza yang terdampak konflik berkepanjangan.

Rencana pembangunan Kampung Indonesia ini mencakup penyediaan infrastruktur dasar, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Gaza.

Kementerian Luar Negeri, kata Anis Matta siap memfasilitasi berbagai kelompok dan NGO kemanusiaan untuk bersama-sama mendukung program ini.

Muhammad Hadyan Abshar Manager Program INH mengatakan, apa yang disampaikan Wamenlu RI memotivasi lembaga filantropi untuk terus bersama-sama membantu masyarakat di Jalur Gaza.

“Kami berharap sinergi ini dapat memperkuat langkah-langkah kami dalam membantu saudara-saudara kita di Gaza dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan mereka,” ungkapnya.

Hadiyan menambahkan, Kampung Indonesia di Gaza juga menjadi pusat kegiatan para relawan NGO atau organisasi nirlaba di Gaza.

INH kata Hadyan, terus berkomitmen dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap masyrakat Palestina, tercatat sejak agresi dan genosida Israel di Jalur Gaza bantuan kemanusiaan yang di himpun lembaga tersebut telah mencatat lebih dari Rp60 Milyar bantuan yang tersalurkan ke wilayah Gaza.

Umumnya bantuan tersebut merupakan kebutuhan dasar hidup seperti air, makanan, pakaian dan obat-obatan. (Eko Sutriyanto)

07/02/2025 03:05
Kemenlu Sebut 1 Orang WNI Tewas Akibat Helikopter Jatuh di Malaysia Nasional 6 Februari 2025

Kemenlu Sebut 1 Orang WNI Tewas Akibat Helikopter Jatuh di Malaysia
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Pelindungan
WNI
dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha menyebut bahwa satu orang Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban tewas dalam insiden kecelakaan helikopter di daerah Bentong, negara bagian Pahang,
Malaysia
.
“Kecelakaan tersebut menyebabkan satu WNI berinisial FRS meninggal dunia,” kata Judha melalui pernyataan tertulisnya pada Kamis (6/2/2025), dikutip dari
Antaranews
.
Menurut Judha, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur telah berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Malaysia dan perusahaan pemilik pesawat, termasuk untuk proses pemulasaran dan repatriasi jenazah WNI tersebut.
Saat ini, menurut Judha, jenazah WNI tersebut berada di Hospital Bentong, Pahang, dan perwakilan dari pemilik helikopter akan tiba di Malaysia pada Kamis malam untuk penanganan lebih lanjut.
Kemudian, Judha juga mengungkapkan, helikopter nahas dengan nomor registrasi PK-ZUV tersebut adalah milik perusahaan Indonesia Zaveryna Utama yang disewa perusahaan Malaysia untuk pemasangan kabel listrik.
Sementara itu, Kepala Polisi Daerah Bentong Superintendent Zaiham Mohd Kahar menyebut bahwa korban insiden jatuhnya helikopter Bell 206L4 di Bentong, Pahang, tersebut adalah seorang petugas lapangan berusia 27 tahun dan berkebangsaan Indonesia, seperti dilaporkan kantor berita Malaysia,
Bernama
.
Menurut Zaiham, helikopter tiba-tiba hilang kendali saat mempertahankan ketinggian tiga meter untuk pengisian bahan bakar.
Akibatnya, kaki helikopter bergesek dengan tempat pendaratan, kemudian terguling dan terbakar.
Pilot helikopter tersebut dilaporkan selamat dan hanya mengalami luka ringan setelah seorang warga setempat berinisiatif menyelamatkannya dari helikopter yang terbakar.
Sementara itu, otoritas Malaysia terkait masih melakukan penyelidikan terhadap penyebab terjadinya kecelakaan di lokasi helikopter jatuh.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/02/2025 23:01
Rencana Trump Ambil Alih Gaza Bikin Dunia Murka

Jakarta –

Rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza membuat dunia murka. Palestina, Arab Saudi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga negara-negara sekutu AS menentang rencana Trump tersebut.

Dirangkum detikcom, Kamis (6/2/2025), Trump, saat berbicara dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, secara mengejutkan mencetuskan bahwa AS akan menguasai Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina di sana ke tempat-tempat lainnya.

Dalam pernyataannya, Trump mencetuskan “kepemilikan jangka panjang” oleh AS atas Jalur Gaza. Dia sesumbar menyebut AS akan meratakan Jalur Gaza dan membersihkan semua bangunan yang hancur di sana untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.

Dia mengklaim hal itu akan “sangat dibanggakan” dan membawa stabilitas besar di kawasan Timur Tengah.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, menolak tegas rencana Trump dan menegaskan Palestina tidak akan melepaskan tanah, hak dan situs-situs suci mereka.

Ditegaskan juga Abbas bahwa Jalur Gaza merupakan bagian integral dari tanah negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Penolakan juga disampaikan oleh Hamas, dengan salah satu pejabat seniornya, Sami Abu Zuhri, mengecam rencana Trump itu sebagai upaya mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

“Kami menganggapnya sebagai resep untuk menimbulkan kekacauan dan ketegangan di kawasan karena masyarakat Gaza tidak akan membiarkan rencana seperti itu terjadi,” sebutnya.

Daftar Negara yang Menolak Rencana Trump

Foto: Donald Trump (Jim Watson/AFP/Getty Images).

Arab Saudi

Saudi menolak upaya apa pun untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Ditegaskan oleh Riyadh bahwa posisinya dalam mendukung Palestina tidak dapat dinegosiasikan.

Mesir

Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty menyerukan rekonstruksi cepat Jalur Gaza tanpa harus mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut, setelah Trump melontarkan usulan mengejutkan tersebut.

Dalam percakapan dengan Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Mustafa di Kairo, Abdelatty menekankan “pentingnya melanjutkan proyek pemulihan dini… dengan laju yang dipercepat… tanpa warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza, terutama dengan komitmen mereka terhadap tanah mereka dan penolakan untuk meninggalkannya”.

Yordania

Raja Yordania Abdullah II menolak “upaya apa pun” untuk mengambil alih wilayah Palestina dan mengusir warganya.

Dalam pertemuan dengan Abbas, Raja Abdullah II mendesak upaya “untuk menghentikan kegiatan permukiman dan menolak setiap upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, menekankan perlunya menempatkan warga Palestina di tanah mereka”.

Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab secara tegas menolak setiap upaya untuk menggusur warga Palestina dan menyangkal “hak mereka yang tidak dapat dicabut”.

Turki

Menlu Turki Hakan Fidan menyebut rencana Trump untuk mengambil alih Gaza “tidak bisa diterima”.

Indonesia Termasuk Negara yang Menolak Rencana Trump

Foto: Donald Trump (Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA).

Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menolak tegas upaya paksa merelokasi warga Palestina.

“Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina,” kata Kemlu dalam keterangan yang diunggah di akun X-nya, Rabu (5/2/).

Malaysia

Penolakan serupa juga disampaikan Malaysia, yang menyebut rencana Trump itu mengarah pada “pembersihan etnis” dan melanggar hukum internasional.

“Malaysia sangat menentang usulan apa pun yang dapat mengarah pada pengusiran paksa atau perpindahan warga Palestina dari tahan air mereka. Tindakan tidak manusiawi semacam itu merupakan pembersihan etnis dan jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Liga Arab Sebut Rencana Trump Picu Ketidakstabilan

Liga Arab menolak rencana Trump yang dinilai hanya akan memicu ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan Timur Tengah. Liga Arab juga menegaskan kembali penolakan terhadap rencana menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

Blok regional beranggotakan 22 negara itu menyebut langkah semacam itu merupakan “resep untuk ketidakstabilan” dan akan menjadi “pelanggaran hukum internasional”.

PBB: Rencana Trump Ambil Alih Gaza Sangat Mengejutkan

Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, mengaku terkejut dengan rencana Trump mengambil alih Gaza. Dia menyebut rencana itu “tidak jelas”.

Kepala badan HAM PBB, Volker Turk, menegaskan bahwa mendeportasi orang dari wilayah pendudukan dilarang keras. Dia menekankan soal “hak untuk menentukan nasib sendiri” yang dimiliki warga Gaza, yang disebutnya sebagai “prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara”.

Inggris-Prancis-Jerman

PM Inggris Keir Starmer memberikan reaksi keras terhadap rencana Trump dengan menegaskan bahwa warga Palestina “harus diizinkan pulang” ke Jalur Gaza. Starmer juga kembali menegaskan dukungannya untuk pembentukan negara Palestina.

“Mereka harus diizinkan pulang. Mereka harus diizinkan untuk membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam membangun kembali menuju kepada solusi dua negara,” tegas Starmer saat berbicara kepada parlemen Inggris.

Prancis menyampaikan penolakan keras terhadap rencana Trump, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka, Christophe Lemoine, menyebut langkah semacam itu akan melanggar hukum internasional dan memicu ketidakstabilan kawasan.

Lemoine menegaskan bahwa masa depan Gaza harus dalam konteks negara Palestina di masa depan dan tidak boleh dikuasai oleh negara ketiga.

Menlu Jerman Annalena Baerbock menegaskan Jalur Gaza merupakan “milik warga Palestina” setelah Trump melontarkan rencana untuk mengambil alih wilayah Palestina tersebut.

“Penduduk sipil di Gaza tidak boleh diusir dan Gaza tidak boleh diduduki atau dihuni kembali secara permanen,” tegas Baerbock.

China

China menentang rencana pemindahan paksa terhadap warga Gaza, dan mengharapkan semua pihak akan berpegang teguh pada gencatan senjata dan pemerintahan pascaperang sebagai peluang membawa masalah Palestina pada jalur penyelesaian politik yang benar berdasarkan solusi dua negara.

Rusia

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan keyakinan bahwa penyelesaian konflik Timur Tengah hanya mungkin terjadi berdasarkan solusi dua negara.

Brasil

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menolak keras rencana Trump mengambil alih Gaza.

“Itu tidak masuk akal … Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh setiap manusia,” tegas Lula da Silva, sembari menegaskan dukungan pada solusi dua negara dan mengecam tindakan Israel di Gaza sebagai “genosida”.

Halaman 2 dari 3

(whn/isa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 22:17
Beberkan Rencana, Trump Klaim Israel Akan Serahkan Gaza ke AS setelah Perang Berakhir – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa tidak diperlukan tentara AS dalam usulannya mengenai Gaza, Kamis (6/2/2025).

Pernyataan Donald Trump disampaikan beberapa hari setelah ia mengumumkan bahwa Amerika Serikat dapat “mengambil alih” dan “memiliki” Jalur Gaza.

Donald Trump yang sebelumnya menolak untuk mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan AS ke Gaza, mengklarifikasi rencananya dalam komentarnya.

Terbaru, Donald Trump mengklaim Israel akan menyerahkan Jalur Gaza kepada AS.

“Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel setelah pertempuran berakhir,” katanya, Kamis, seperti diberitakan Al Arabiya.

“Warga Palestina sudah akan dimukimkan kembali di komunitas yang jauh lebih aman dan lebih indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di kawasan tersebut,” lanjutnya.

Pada awal pekan ini, Donald Trump menyampaikan pengumuman ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkunjung ke AS.

Ketika itu, ia menyampaikan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza.

Donald Trump juga memberikan sedikit rincian tentang bagaimana Amerika Serikat dapat memindahkan lebih dari 2 juta warga Palestina atau mengendalikan wilayah yang dilanda perang itu.

“Kami juga akan melakukan pekerjaan dengannya. Kami akan mengakuinya,” katanya.

Di sisi lain, Pemerintahan Trump tampaknya menarik kembali usulan ini pada hari Rabu, setelah menghadapi gelombang kritik dari warga Palestina, pemerintah Arab, dan para pemimpin dunia.

Menteri Luar Negeri Trump, Marco Rubio, mengatakan gagasan itu “tidak dimaksudkan untuk bersikap bermusuhan.”

Sementara, Gedung Putih mengatakan tidak ada komitmen untuk mengirim pasukan AS.

Hamas Sebut Pernyataan Trump Konyol

Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan pernyataan Donald Trump tentang pengambilalihan Jalur Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, serta dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah.

“Pernyataan Trump tentang keinginannya untuk menguasai Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, dan ide-ide semacam ini dapat memicu kerusuhan di kawasan tersebut,” kata Abu Zuhri kepada Reuters, Rabu (5/2/2025).

Sementara itu, Hamas siap untuk menjalin kontak dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Donald Trump.

Hal ini sebagaimana diberitakan kantor berita negara Rusia RIA mengutip seorang pejabat senior Hamas dalam pernyataan yang diterbitkan pada Rabu pagi.

“Kami siap untuk melakukan kontak dan pembicaraan dengan pemerintahan Trump,” lapor RIA mengutip pernyataan anggota senior Politbiro Hamas, Mousa Abu Marzouk.

“Di masa lalu, kami tidak keberatan dengan kontak dengan pemerintahan (mantan Presiden AS Joe) Biden, Trump atau pemerintahan AS lainnya, dan kami terbuka untuk berunding dengan semua pihak internasional,” jelasnya.

Tidak jelas kapan RIA mewawancarai Marzouk, yang mengunjungi Moskow pada Senin (3/2/2025), untuk mengadakan pembicaraan dengan kementerian luar negeri Rusia.

Marzouk mengatakan kepada RIA, pembicaraan dengan AS telah menjadi semacam kebutuhan bagi Hamas, mengingat Washington merupakan pemain kunci di Timur Tengah.

“Itulah sebabnya kami menyambut baik perundingan dengan Amerika dan tidak keberatan dengan masalah ini,” tambahnya.

KEADAAN GAZA – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Kamis (6/2/2025) menunjukkan keadaan kota Gaza setelah gencatan senjata diterapkan pada 19 Januari 2025. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)

Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

Dilansir Al Jazeera, Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Fox News, rencana “luar biasa” Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengusir warga Palestina dari Gaza “harus benar-benar dikejar, diperiksa, dan dilaksanakan”.

Usulan tersebut ditolak secara luas, termasuk oleh warga Palestina di Jalur Gaza, yang mengatakan mereka “tidak akan pernah pergi, apa pun yang terjadi”.

Utusan Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan negaranya akan “mendukung” AS dan “tidak berpartisipasi” dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang “bias” sehari setelah Trump juga keluar dari badan yang berpusat di Jenewa tersebut.

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengatakan militer AS “siap mempertimbangkan semua opsi” di Gaza, sementara Netanyahu melanjutkan lawatannya ke Washington dengan mengunjungi Pentagon.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan Donald Trump hanya ingin warga Palestina “direlokasi sementara” dan dia “belum” berkomitmen untuk mengirim pasukan AS ke Gaza.

Pernyataan Leavitt muncul saat rencana yang diajukan oleh Trump untuk “mengambil alih” dan “memiliki” Gaza telah menuai kecaman luas, termasuk dari warga Palestina di Gaza dan pejabat PBB.

Anggota Kongres AS, Al Green, mengatakan dia akan mengajukan pasal pemakzulan terhadap Trump terkait komentar presiden soal Gaza, dan mengecam usulan itu sebagai “keji”.

Hamas telah setuju untuk menyerahkan jenazah Shiri Bibas dan kedua anaknya, Ariel dan Kfir, setelah permintaan dari Israel melalui mediator, Al Jazeera Arabic melaporkan.

Seorang penembak jitu Israel telah menembak dan membunuh seorang anak Palestina di sekitar Lapangan al-Awda di pusat Rafah, Gaza selatan, seorang koresponden Al Jazeera melaporkan.

Kantor Media Pemerintah Gaza telah memberikan jumlah korban tewas sebanyak 61.709 orang, dengan mengatakan ribuan orang yang hilang kini diduga tewas.

Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dan lebih dari 200 orang ditawan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

06/02/2025 21:09
DeepSeek Diblokir di Mana-Mana, Ini Alasan Banyak yang Takut AI China

Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Selatan ikut melarang penggunaan DeepSeek di dalam negeri. Kementerian Perindustrian telah memblokir akses platform ke karyawannya.

Laporan tersebut berasal dari Reuters yang mengutip seorang pejabat Kementerian. Pemerintah setempat juga telah mengeluarkan pemberitahuan untuk kementerian dan lembaga berhati-hati pada penggunaan AI di tempat kerja, dikutip Kamis (6/2/2025).

Namun peringatan itu bukan hanya untuk DeepSeek. Melainkan juga pada ChatGPT buatan OpenAI yang jadi awal pengembangan pesat AI beberapa tahun lalu.

Sejumlah lembaga dan kementerian juga telah melakukan pemblokiran. Misalnya lembaga Korea Hydro & Nuclear Power yang memblokir DeepSeek bersama layanan AI lain pada awal bulan Februari.

Kementerian Pertahanan melakukan hal serupa. Pejabat setempat menyebutkan pemblokiran akses dilakukan pada komputer kementerian yang digunakan untuk keperluan militer.

DeepSeek juga telah dibatasi aksesnya untuk komputer yang terhubung pada jaringan eksternal di Kementerian Luar Negeri, menurut laporan Yonhap. Reuters mengatakan Kementerian tidak mengonfirmasi tindakan keamanan tertentu.

Langkah Korea Selatan ini menyusul larangan yang dilakukan oleh pemerintah Australia dan Taiwan. Kedua negara melarang DeepSeek digunakan pada semua perangkat pemerintah.

Sementara itu otoritas perlindungan data Italia telah meminta DeepSeek mematikan chatbot di negara tersebut. Ini terjadi setelah perusahaan asal China itu gagal memberikan kepastian soal kekhawatiran mengenai kebijakan privasinya.

CTO Firma keamanan siber Armis, Nadir Izrael juga mengatakan banyak konsumen Netskope yang membatasi akses ke DeepSeek. Netskope sendiri adalah perusahaan keamanan jaringan untuk membatasi akses karyawan ke situs tertentu.

“Sebanyak 70% klien Armis telah meminta pemblokiran akses, kata Izrael. Sebanyak 52% klien Netskop juga telah memblokir akses ke DeepSeek secara total, menurut Ray Canzanese, direktur ancaman lab Netskope.

“Kekhawatiran terbesar adalah potensi kebocoran data pada model AI [DeepSeek] ke pemerintah China,” kata Izrael, dikutip dari Japan Times,

(dem/dem)

06/02/2025 19:50
Dunia Hari Ini: Reaksi PBB dan Dunia Soal Rencana Trump Terkait Gaza

Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman berita utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Laporan utama yang kami hadirkan dari Gaza.

Peringatan PBB tentang Gaza

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan agar tidak ada upaya pembersihan etnis di Gaza, menanggapi usulan Presiden Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza.

Presiden Trump juga mengatakan Amerika Serikat akan mengambil alih kawasam tersebut.

“Kita tidak boleh memperburuk masalah ketika mencari solusi,” ujar Antonio.

“Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis.”

Pemakzulan wakil presiden Filipina

Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dimakzulkan oleh anggota parlemen setelah pemungutan suara di DPR.

Ini membuka jalan bagi persidangan Senat yang dapat membuatnya dicopot dari jabatannya.

Pemungutan suara digelar kemarin menyusul tuduhan kalau Duterte menyalahgunakan jutaan dolar dana publik, selain juga tuduhan merencanakan pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos.

Dalam rapat pleno majelis rendah Kongres, Sekretaris Jenderal DPR Reginald Velasco mengatakan sedikitnya 215 anggota parlemen menandatangani petisi untuk memakzulkan Duterte.

Raja dan Ratu Swedia mengunjungi lokasi penembakan

Raja Swedia Carl XVI Gustaf dan Ratu Silvia meletakkan bunga di kampus sekolah yang menjadi lokasi penembakan massal terburuk di negaranya.

Sebanyak 11 orang tewas ketika seorang pria bersenjata menembak di Kampus Risbergska, di Orebro, Swedia bagian tengah, pada hari Selasa.

Enam orang lainnya terluka akibat penembakan, dengan lima di antaranya masih dalam kondisi kritis.

Polisi tidak menemukan bukti kalau tersangka, seorang pengangguran berusia 35 tahun, memiliki “motif ideologis”.

“Saya pikir seluruh Swedia ikut merasakan peristiwa traumatis ini,” ujar sang raja.

DeepSeek dilarang di perangkat Pemerintah Australia

Pemerintah China mengecam Australia karena melarang aplikasi chatbot kecerdasan buatan China DeepSeek pada perangkat pemerintah.

Pemerintah Australia memilih untuk melarang aplikasi untuk menghindari risiko keamanan nasional.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri China mengatakan tindakan tersebut digambarkan sebagai “politisasi masalah ekonomi, perdagangan, dan teknologi”, yang ditentang Beijing.

China juga membantah keras kalau aplikasi tersebut digunakan untuk mengumpulkan data.

“Pemerintah China tidak pernah mengharuskan perusahaan atau individu untuk mengumpulkan atau menyimpan data secara ilegal,” bunyi pernyataan tersebut,

06/02/2025 17:12
Iran Tolak Mentah-mentah Rencana Trump Ambil Alih Gaza Iran Tolak Mentah-mentah Rencana Trump Ambil Alih Gaza

Teheran –

Iran menolak apa yang disebutnya sebagai rencana “mengejutkan” yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza. Teheran menyebut rencana itu sama saja “memindahkan secara paksa” warga Palestina dari wilayah pesisir tersebut.

“Rencana untuk membersihkan Gaza dan memindahkan secara paksa rakyat Palestina ke negara-negara tetangga dianggap sebagai kelanjutan dari rencana yang ditargetkan rezim Zionis (Israel-red) untuk sepenuhnya memusnahkan bangsa Palestina, dan ditolak mentah-mentah dan dikutuk,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, seperti dilansir AFP, Kamis (6/2/2025).

Rencana kontroversial itu diumumkan Trump dalam konferensi pers dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat.

Trump tidak hanya mengatakan bahwa AS “akan mengambil alih” Jalur Gaza, tapi juga akan “memilikinya” dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina yang ada di sana ke negara-negara lainnya. Dia bahkan menyebut relokasi warga Gaza itu akan dilakukan “secara permanen”.

Hal ini melampaui gagasan sebelumnya yang telah ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin negara Arab.

Rencana itu menuai penolakan dari para pemimpin negara Arab dan pemimpin dunia, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan soal “pembersihan etnis” di wilayah Palestina.

Gedung Putih tampak berupaya meredakan kehebohan dan penolakan global yang muncul, dengan Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menarik kembali pernyataan Trump soal warga Gaza akan direlokasi secara permanen. Dia mengatakan bahwa warga Gaza harus “direlokasi sementara” untuk proses pembangunan kembali.

Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio yang menegaskan bahwa gagasannya adalah warga Gaza meninggalkan wilayah itu untuk periode “sementara” selama rekonstruksi dan pembersihan puing berlangsung.

Baqaei menggambarkan rencana Trump sebagai “serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap prinsip-prinsip dasar dan landasan hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

Dia kemudian menyerukan komunitas internasional untuk mengakui “hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan membebaskan mereka dari… pendudukan dan apartheid”.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 16:24