Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Anggota DPR usul bentuk satgas antisipasi kebijakan imigrasi AS

    Anggota DPR usul bentuk satgas antisipasi kebijakan imigrasi AS

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi kebijakan imigrasi yang kini sedang dijalankan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diwaspadai karena Trump berencana mendeportasi 11 juta imigran ilegal dengan melibatkan militer dan teknologi pengawasan sehingga Kementerian Luar Negeri harus memantau perkembangan terkini WNI yang berada di AS.

    “Kami mendorong KBRI Washington, Konsulat RI di AS agar mendata dan mendorong wajib lapor bagi WNI yang memiliki dokumen expired, overstay atau pekerja ilegal. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk pencegahan atas peraturan oleh Trump,” kata Amelia di Jakarta, Minggu.

    Untuk saat ini, dia mengatakan Kemenlu perlu mempersiapkan langkah antisipasi dan pendampingan hukum bagi dua orang WNI yang sudah terkena dampak kebijakan imigran di AS guna meminimalisasi hal-hal yang tak diinginkan.

    Selain itu, dia juga mengimbau masyarakat dalam negeri yang akan bermigrasi ke AS maupun bagi WNI yang sudah berada di AS agar tetap taat administrasi dan hukum agar kejadian penahanan WNI di AS tidak terulang kembali.

    “Kami mendorong Kemenlu dan kementerian/lembaga lainnya untuk melakukan sosialisasi bagi WNI yang akan bekerja atau belajar di luar negeri,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa dua orang WNI ditangkap pihak otoritas Amerika Serikat akibat kebijakan imigrasi yang dilaksanakan Presiden AS Donald Trump.

    “Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha, Jumat (7/2).

    Dia menyampaikan pihaknya sudah menghubungi KJRI Houston mengenai WNI yang ditahan di Atlanta.

    Menurut dia, KJRI sudah bisa berkomunikasi dengan WNI tersebut dan dipastikan dalam kondisi baik, sehat, serta sudah mendapatkan akses pendampingan.

    Dia juga mengatakan pihaknya sudah menghubungi KJRI New York dan menerima informasi dari yang bersangkutan bahwa WNI tersebut dalam kondisi sehat dan sudah memiliki akses pendampingan hukum.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Palestina Kecam Netanyahu Usul Dirikan Negara di Saudi: Anti-Perdamaian Palestina Kecam Netanyahu Usul Dirikan Negara di Saudi: Anti-Perdamaian

    Palestina Kecam Netanyahu Usul Dirikan Negara di Saudi: Anti-Perdamaian Palestina Kecam Netanyahu Usul Dirikan Negara di Saudi: Anti-Perdamaian

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bicara agar warga Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi. Palestina menyebut usulan Netanyahu itu merupakan antiperdamaian dan rasis.

    Dilansir Anadolu Ajansi, Minggu (9/2/2025), Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut usulan Netanyahu itu “rasis dan anti-perdamaian”. Kemlu Palestina juga mengatakan rencana Netanyahu itu merupakan pelanggaran atas kedaulatan Arab Saudi.

    “Pelanggaran terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi,” ujar Kemlu Palestina dalam pernyataannya.

    Pernyataan tersebut menyuarakan dukungan penuh dan solidaritas dengan Arab Saudi terhadap hasutan Israel dan mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk pernyataan Netanyahu.

    Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hussein Al-Sheikh, mengatakan pernyataan Israel tersebut menargetkan kedaulatan Saudi. Al-Sheikh juga mengutuk pernyataan Netanyahu sebagai “pelanggaran hukum internasional dan konvensi internasional”

    “Negara Palestina hanya akan berdiri di atas tanah Palestina,” imbuhnya di akun X miliknya.

    Dia juga memuji sikap Saudi, “yang selalu menyerukan penerapan legitimasi dan hukum internasional serta berkomitmen pada solusi dua negara sebagai dasar keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan tersebut,”.

    Netanyahu Serukan Pembentukan Negara Palestina di Saudi

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengusulkan agar Palestina mendirikan negara di Arab Saudi, bukan di tanah air mereka. Pernyataan itu merupakan penolakan terbarunya terhadap hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

    “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel seperti dikutip dari Middle East Eye.

    Pernyataan itu muncul ketika Arab Saudi dan Israel tampaknya semakin jauh dari normalisasi hubungan, lebih dari setahun setelah pejabat di AS mengatakan kesepakatan sudah dekat.

    Respons Saudi, Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Netanyahu Serukan Pembentukan Negara Palestina di Saudi, Picu Protes Keras!

    Netanyahu Serukan Pembentukan Negara Palestina di Saudi, Picu Protes Keras!

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bicara agar warga Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengecam pernyataan Netanyahu.

    Dikutip Aljazeera, Minggu, (9/2/2025), Netanyahu bicara kepada wartawan dan menyarankan pembentukan negara Palestina di wilayah Saudi. Saudi secara tegas menolak saran Netanyahu.

    Kemlu Saudi menolak pernyataan yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan berkelanjutan yang dilakukan pendudukan Israel terhadap saudara-saudara Palestina di Gaza, termasuk pembersihan etnis yang mereka alami.

    “Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan pun pendudukan brutal Israel menginginkannya,” katanya.

    Adapun kecaman terhadap Netanyahu datang dari negara-negara Dewan Kerja Sama Negara Teluk Arab (Gulf Cooperation Council). GCC menilai pernyataan Netanyahu tidak bertanggung jawab.

    “Pernyataan yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab ini menegaskan pendekatan pasukan pendudukan Israel dalam ketidakhormatan mereka terhadap hukum dan perjanjian internasional dan PBB serta kedaulatan negara,” kata Sekretaris Jenderal Jasem Mohamed Albudaiwi dalam keterangannya, dilansir Aljazeera, Minggu (9/2/2025).

    Albudaiwi menegaskan bahwa posisi Kerajaan dan negara-negara GCC, tegas dan kuat untuk mendukung rakyat Palestina dalam memperoleh hak-hak mereka yang sah. Dia memandang perlunya mencapai solusi dua negara dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kotanya.

    Lalu dia juga memperbarui seruannya kepada masyarakat internasional untuk bersikap serius dan tegas terhadap pernyataan agresif Netanyahu itu. Menurutnya pernyatan itu menimbulkan ancaman dan bahaya bagi keamanan dan stabilitas kawasan dan dunia secara keseluruhan.

    (azh/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 5 Sandera Thailand yang Dibebaskan Hamas Tiba di Bangkok

    5 Sandera Thailand yang Dibebaskan Hamas Tiba di Bangkok

    Jakarta –

    Kelima warga Thailand yang disandera di Gaza telah dipulangkan dan tiba di Bangkok. Kedatangan 5 warga Thailand itu disambut haru keluarga.

    Dilansir AFP, Minggu (9/2/2025), kelima warga Thailand itu tersenyum saat berjalan ke aula kedatangan di Bandara Suvarnabhumi Bangkok setelah dibebaskan pada tanggal 30 Januari, sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan untuk mengakhiri perang Gaza.

    Kelima warga tersebut di antaranya Watchara Sriaoun, Pongsak Tanna, Sathian Suwannakham, Surasak Lamnau, dan Bannawat Saethao. Kelimanya mendarat di Bangkok pada pukul 7:30 pagi (0030 GMT) pada hari Minggu dan disambut oleh sekelompok kecil kerabat dan pejabat dari kementerian luar negeri yang sangat gembira.

    Salah satu sandera yang dibebaskan, Pongsak, mengatakan bahwa dia “kehilangan kata-kata” saat melihat keluarganya.

    “Saya berterima kasih kepada semua orang yang membantu kami. Kami tidak akan berada di sini hari ini jika bukan karena mereka. Kami akhirnya bisa kembali ke tanah air kami,” katanya.

    Sementara itu, Somboon Saethao, ayah Bannawat, mengatakan dia “sangat bahagia”. Keluarganya akan menyambut putranya pulang dengan upacara tradisional Thailand.

    “Saya rasa saya tidak ingin dia jauh dari rumah lagi,” kata Somboon, yang berasal dari provinsi Nan di Thailand utara, kepada AFP.

    Bannawat pindah ke Israel sembilan bulan sebelum penculikannya untuk mencari penghasilan yang lebih baik bagi keluarganya.

    Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, mengatakan “sangat menginspirasi” menyaksikan kepulangan mereka. Ia menambahkan pemerintah akan memantau reintegrasi mereka ke dalam masyarakat Thailand, “dengan fokus pada kesehatan mental mereka”.

    “Kami tidak pernah menyerah pada para sandera ini,” katanya saat konferensi pers di bandara.

    Kelima orang yang kembali itu sekarang sedang dalam perjalanan menuju kampung halaman mereka.

    Boonsong Tapchaiyut, seorang pejabat Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan setiap sandera akan menerima pembayaran satu kali sekitar $18.000 (600.000 baht), bersama dengan gaji bulanan sebesar $900 hingga usia 80 tahun, untuk memastikan mereka tidak harus kembali ke Israel.

    Ketika Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober 2023, 31 warga negara Thailand diculik, dengan 23 orang dibebaskan pada akhir tahun itu dan dua orang dipastikan tewas pada bulan Mei.

    Seorang warga negara Thailand diyakini masih hidup di Gaza.

    Tonton juga Video: Momen Hamas Bebaskan 3 Sandera Warga Israel di Gaza

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • UEA Ngamuk Netanyahu Provokasi Saudi Dirikan Palestina di Tanah Suci, Iran Gelar Rapat Darurat OKI – Halaman all

    UEA Ngamuk Netanyahu Provokasi Saudi Dirikan Palestina di Tanah Suci, Iran Gelar Rapat Darurat OKI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Uni Emirat Arab (UEA) mengutuk keras dan mengecam pernyataan provokatif yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai pembentukan negara Palestina di Kerajaan Arab Saudi.

    UEA menegaskan penolakan tegasnya terhadap pernyataan tidak dapat diterima ini, dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Menteri Negara UEA, Khalifa Bin Shaheen Al Marar, menegaskan kembali solidaritas penuh UEA dengan Arab Saudi dan pendiriannya yang teguh terhadap segala ancaman terhadap keamanan, stabilitas, dan kedaulatan Kerajaan.

    Ia menekankan bahwa kedaulatan Arab Saudi adalah “garis merah” yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak boleh diganggu oleh negara mana pun.

    Ia juga menegaskan kembali penolakan tegas UEA terhadap segala pelanggaran hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut atau upaya pengusiran, dan menekankan perlunya menghentikan aktivitas permukiman yang mengancam stabilitas regional dan merusak prospek perdamaian dan hidup berdampingan.

    Lebih lanjut, dikutip dari Gulf News, Menteri tersebut mendesak masyarakat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengakhiri praktik ilegal yang melanggar hukum internasional.

    Khalifa Bin Shaheen menegaskan kembali komitmen bersejarah dan teguh UEA untuk melindungi hak-hak Palestina dan menggarisbawahi pentingnya membangun kerangka politik yang serius untuk menyelesaikan konflik.

    Ia menyebut stabilitas regional hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara, yang memastikan terciptanya negara Palestina yang merdeka.

    Pertemuan Darurat

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam percakapan telepon dengan mitranya dari Mesir Badr Abdelatty pada Sabtu malam menyerukan pertemuan darurat segera Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Gaza.

    Selama panggilan telepon tersebut, dua diplomat tinggi Iran dan Mesir membahas hubungan bilateral, dan perkembangan terkini di kawasan, khususnya situasi di Palestina dan Gaza, diberitakan MEHR News.

    Araghchi menunjuk pada posisi Mesir dalam mendukung hak-hak yang sah dan tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan menggambarkan rencana ilegal AS untuk secara paksa mengusir rakyat Palestina dari Jalur Gaza.

    Tindakan AS disebutnya sebagai bagian dari konspirasi untuk memusnahkan Palestina dengan cara kolonial dan sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan kawasan.

    Rencana ilegal Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Gaza telah mendapat pertentangan keras dari berbagai negara di dunia, dan sangat penting sikap tegas harus diambil oleh negara-negara Islam untuk menghadapi konspirasi yang ditujukan terhadap nasib rakyat Palestina ini, menteri luar negeri Iran menegaskan.

    Diplomat tertinggi Iran menyerukan pertemuan darurat segera para menteri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah ini.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir memaparkan posisi dan upaya diplomatik negaranya dalam mendukung hak-hak sah rakyat Palestina.

    Ia memastikan penerapan perjanjian gencatan senjata untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina dan membangun kembali Gaza, serta menganggap upaya eksodus paksa warga Gaza untuk meninggalkan tanah air mereka “tidak dapat diterima”.

    Menyambut usulan Iran untuk mengadakan pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam, Badr Abdelatty menekankan perlunya konsultasi ekstensif di antara negara-negara Islam dalam hal ini.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Iran dengan tegas mengutuk apa yang disebut “rencana” AS untuk memaksa warga Palestina keluar dari Jalur Gaza, dan menyebutnya sebagai perpanjangan dari skema rezim Israel yang lebih luas untuk menghapus identitas Palestina.

    “Rencana untuk membersihkan Gaza dan mengusir paksa warga Palestina [dari sana] merupakan perpanjangan dari agenda terencana Israel untuk memusnahkan bangsa Palestina,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei pada hari Rabu.

    Parlemen Arab Ngamuk

    Ketua Parlemen Arab, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, mengecam keras pernyataan tidak bertanggung jawab Israel yang menyerukan pembentukan negara Palestina di dalam Kerajaan Arab Saudi.

    Ia memperingatkan bahwa pernyataan tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas regional, meningkatkan konflik, dan membahayakan perdamaian dan keamanan global.

    Dalam sebuah pernyataan, Al Yamahi menegaskan penolakan tegas Parlemen Arab atas pernyataan tersebut, yang menurutnya melanggar kedaulatan, keamanan, dan stabilitas Kerajaan Arab Saudi.

    Ia menggambarkannya sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum dan legitimasi internasional, seraya menekankan bahwa keamanan dan stabilitas Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan nasional Arab.

    Al Yamahi menegaskan kembali penolakan tegas Parlemen Arab terhadap pernyataan apa pun yang melanggar kedaulatan negara-negara Arab.

    Ia juga menekankan bahwa pernyataan tersebut melanggar hak sah dan tidak dapat dicabut rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka di seluruh wilayah nasional mereka, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan solidaritas penuh Parlemen Arab dengan Arab Saudi dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • 10 2 WNI Ditangkap di AS Terkait Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Upaya Kemenlu RI Internasional

    10 2 WNI Ditangkap di AS Terkait Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Upaya Kemenlu RI Internasional

    2 WNI Ditangkap di AS Terkait Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Upaya Kemenlu RI
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia mengonfirmasi dua warga negara Indonesia (WNI) telah ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat sebagai dampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.
    “Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York,” ungkap Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI)
    Kemenlu RI
    , dalam taklimat media di Jakarta pada Jumat (7/2/2025), seperti dikutip dari
    Antara News
    .
    Judha menjelaskan, WNI yang ditahan di Atlanta ditangkap pada 29 Januari 2025, dan hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut mengenai proses penangkapan tersebut.
    Ia juga menyampaikan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Houston telah berkomunikasi dengan WNI yang ditahan di Atlanta, yang kini dalam kondisi baik dan sehat serta telah mendapatkan akses pendampingan hukum.
    “Kami akan terus memonitor, sudah ada jadwal persidangan yang akan dijalani pada 10 Februari,” jelas Judha.
    Sementara itu, WNI yang ditahan di New York ditangkap pada 28 Januari 2025.
    Terkait penangkapan dua WNI tersebut, Kemenlu RI menyatakan telah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di Amerika Serikat untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden Trump.
    “Kemenlu dan enam Perwakilan RI telah melakukan langkah-langkah antisipasi. Kami sudah melakukan koordinasi secara virtual,” tambah Judha.
    Perwakilan RI di AS terdiri dari KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Houston, KJRI Chicago, dan KJRI New York.
    Judha menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi untuk menetapkan standar prosedur penanganan jika ada WNI yang ditangkap akibat kebijakan imigrasi baru AS.
    Perwakilan RI juga berkolaborasi dengan berbagai otoritas di AS, termasuk
    Immigration and Customs Enforcement
    (ICE),
    Customs and Border Protection
    (CBP), serta pihak
    Homeland Security Investigation
    .
    Judha menambahkan, Perwakilan RI telah menyampaikan imbauan melalui berbagai platform dan program edukasi kepada masyarakat.
    “Intinya adalah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi proses penangkapan, serta hak-hak yang mereka miliki dalam proses hukum yang sedang dan akan dijalani,” ucap Judha.
    Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Amerika Serikat untuk tetap mematuhi aturan hukum setempat yang berlaku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DeepSeek Dilarang Australia-Korea, China: Berlebihan

    DeepSeek Dilarang Australia-Korea, China: Berlebihan

    Beijing –

    Beberapa negara dan organisasi melarang penggunaan teknologi AI dari Chin yang tengah naik daun, DeepSeek. Pemerintah Australia misalnya, baru saja melarang DeepSeek dipakai di perangkat kepunyaan pemerintah.

    Sebelumnya, Italia dan Taiwan juga membatasi penggunaan DeepSeek. Sementara beberapa departemen pemerintah di Korea Selatan juga memblokir akses terhadap DeepSeek. Rata-rata, kekhawatiran mereka adalah mengenai keamanan nasional terkait data yang mungkin diambil Pemerintah China.

    Menanggapi pelarangan DeepSeek itu, Pemerintah China mengkritiknya sebagai berlebihan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun, mengklaim China memandang penting keamanan dan privasi data serta melindunginya menurut hukum yang berlaku.

    “Kami belum pernah meminta dan tidak akan meminta perusahaan apapun atau individu untuk mengumpulkan atau menyimpan data yang berlawanan dengan hukum,” cetus Guo seperti dikutip detikINET dari Anadolu News Agency.

    “China menentang tindakan yang berlebihan mengenai konsep keamanan nasional atau mempolitisasi isu perdagangan dan teknologi. Kami dengan teguh melindungi kepentingan dan hak-hak hukum perusahaan-perusahaan China,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Departemen Dalam Negeri Australia menyatakan DeepSeek akan dilarang untuk dipakai di seluruh perangkat pemerintah federal terkait isu keamanan nasional, yang tidak disebutkan secara detail. Nasihat dari intelijen negara itu menyatakan bahwa ada risiko yang mengintai dalam pemakaian DeepSeek.

    Mendagri Tony Burke, menyatakan keputusan itu diambil bukan karena DeepSeek berasal dari China, tapi terkait risiko pada pemerintah Australia dan asetnya. “Pemerintahan Anthony Albanese (PM Australia) mengambil aksi cepat untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan Australia,” katanya.

    Sementara di Korea Selatan, Kementerian Lingkungan, Kementerian Keuangan, sampai Kementerian Pertahanan mulai memblokir DeepSeek. “Terkait dengan beberapa kekhawatiran teknis tentang DeepSeek dari dalam dan luar negeri, kam berencana memblokir akses layanan itu,” kata Kementerian Keuangan Korsel.

    (fyk/fay)

  • Trump Tutup USAID, Bagaimana Nasib Dana Kesehatan untuk Indonesia? Kemenkes Tunggu Info Resmi AS – Halaman all

    Trump Tutup USAID, Bagaimana Nasib Dana Kesehatan untuk Indonesia? Kemenkes Tunggu Info Resmi AS – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) merespons terkait Badan Kemanusiaan Internasional Amerika Serikat atau USAID yang ditutup Presiden AS Donald Trump.

    Saat ini, Kemenkes masih menunggu informasi resmi dari AS terkait program-program USAID di Indonesia yang turut terdampak.

    “Masih nunggu kebijakannya Amerika Serikat juga apakah hold 90 hari atau stop selamanya,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publikc Aji Muhawarman, ST, MKM kepada Tribunnews.com.

    Ia menerangkan, Kemenkes tengah melakukan kajian sambil menunggu kebijakan resmi pemerintah USA yang disampaikan kepada seluruh negara melalui jalur resmi diplomatik.

    “Kami di Kemenkes juga mengikuti Kemlu yang masih menunggu sikap resmi melalui jalur diplomatik dari pemerintah USA kepada negara lainnya terkait isu tersebut,” terang dia.

    Adapun secara bilateral, kedua negara (Indonesia dan USA) memiliki kerja sama erat di bidang kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit infeksi seperti Tuberkolosis (TB).

    Dari sisi hubungan bisnis juga robust, dimana Indonesia mendukung perluasan investasi manufakturing farma Amerika di Indonesia.

    Kerja sama kawasan dengan USA di bidang kesehatan cukup erat dan signifikan untuk diteruskan. Indonesia berharap kolaborasi bilateral dengan Amerika Serikat di bidang kesehatan dapat terus dipertahankan dalam penanganan penyakit menular, kesiapsiagaan kedaruratan kesehatan dan perluasan kerjasama manufaktur Amerika dengan manufaktur di Indonesia.

    Di sisi lain, Indonesia akan terus mendukung peran WHO, sebagai organisasi kesehatan dunia dengan keanggotaan terbesar, dalam menjawab tantangan-tantangan kesehatan global.

    Bagi Indonesia Amerika Serikat dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) sama-sama memainkan peranan penting dalam arsitektur kesehatan global yang lebih tangguh, terlebih paska Covid-19. Hal ini Indonesia majukan pada saat menjadi Presiden G20 Tahun 2022.

    “Scientifically and ethically right untuk kita terus berkolaborasi dengan keduanya dan pihak manapun, terutama dalam mengatasi tantangan kesehatan global secara bersama-sama,” tegas dia.

    Di kesempatan yang berbeda, Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah Roy Soemirat mengatakan, Indonesia belum menerima informasi resmi terkait program USAID yang terkena dampak kebijakan pemerintah AS tersebut.

    Indonesia ujar dia, masih menunggu informasi lebih lanjut dan resmi dari pihak Amerika bagaimana kelanjutan hibah tersebut.

     

  • bela Palestina, Parlemen Inggris Kecam Pernyataan Netanyahu Soal Pendirian Negara di Arab Saudi: Biadab

    bela Palestina, Parlemen Inggris Kecam Pernyataan Netanyahu Soal Pendirian Negara di Arab Saudi: Biadab

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena menyarankan agar warga Palestina mendirikan negara di Arab Saudi, bukan di tanah air mereka.

    Selama setahun terakhir, Arab Saudi bersikeras bahwa jalur yang jelas menuju negara Palestina merupakan prasyarat untuk menjalin hubungan resmi dengan Israel, sebuah gagasan yang dicemooh Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan televisi.

    “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana,” kata Netanyahu, menepis desakan kerajaan untuk mendirikan negara Palestina.

    ‘Netanyahu Biadab’

    Anggota Parlemen Buruh Afzal Khan, wakil ketua UK’s All-Party Parliamentary Group on British Muslims, menyebut usulan Netanyahu biadab.

    “Warga Palestina tidak membutuhkan lebih banyak pengungsian. Mereka membutuhkan tanah air yang bebas,” katanya.

    “Usulan biadab Netanyahu adalah pemindahan paksa penduduk dan rencana untuk membersihkan Gaza secara etnis,” ia menambahkan.

    Partai Buruh saat ini berkuasa, dan Khan mengatakan pemerintah telah menyatakan penolakan tegas terhadap rencana apa pun untuk menggusur warga Palestina.

    “Kami tegas menentang pelanggaran hukum internasional yang mencolok tersebut,” ujarnya.

    Ia mendesak Netanyahu untuk terlibat dengan rencana yang diusulkan Arab Saudi untuk memastikan warga Palestina dapat kembali ke negara Palestina yang merdeka dan memungkinkan Israel yang aman.

    Anggota parlemen Partai Buruh lainnya, Kim Johnson, mengatakan bahwa komentar Netanyahu tidak masuk akal dan menghina.

    “Masa depan Palestina harus ditentukan oleh rakyat Palestina, bukan didikte oleh kekuatan eksternal,” katanya, mendesak pemerintah untuk segera mengakui negara Palestina.

    “Menteri luar negeri harus menolak usulan Netanyahu dengan tegas,” lanjutnya.

    Kantor luar negeri Inggris menolak mengomentari pernyataan Netanyahu, tetapi pernyataan Perdana Menteri Keir Starmer bahwa warga Palestina harus diizinkan untuk membangun kembali.

    “Dan kita harus bersama mereka dalam perjalanan menuju solusi dua negara,” tegasnya.

    ‘Perkataan Penjahat Perang’

    Anggota Parlemen Independen Adnan Hussain juga menyerang komentar Netanyahu.

    “Saya tidak berpikir perkataan penjahat perang dengan surat perintah penangkapan atas namanya harus diberi kredibilitas atau kepentingan yang terlalu tinggi,” katanya.

    “Mimpinya tentang pemindahan massal rakyat Palestina adalah pengakuannya atas keinginannya untuk melakukan kejahatan perang yang lebih mengerikan,” tambahnya.

    Perkembangan terbaru ini terjadi ketika Arab Saudi dan Israel tampaknya semakin menjauh dari normalisasi hubungan, lebih dari setahun setelah pejabat AS mengklaim kesepakatan sudah dekat.

    Chris Doyle, ketua Council for Arab-British Understanding, mengatakan bahwa perdana menteri Israel tampaknya menentang Saudi untuk menegaskan maksudnya.

    Hubungan Saudi-Israel

    Netanyahu menyampaikan pernyataan tersebut saat melakukan kunjungan resmi kenegaraan ke AS, beberapa hari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza guna menjadikan daerah kantong itu sebagai “Riviera Mediterania”, dan AS mengambil alih wilayah tersebut.

    Trump mengklaim bahwa Arab Saudi tidak bersikeras pada negara Palestina sebagai syarat normalisasi, yang mendorong kementerian luar negeri Saudi untuk mengeluarkan pernyataan pada yang menegaskan bahwa sikap kerajaan terhadap negara Palestina tegas dan tidak tergoyahkan.

    Andreas Krieg, seorang profesor madya di Departemen Studi Pertahanan King’s College London,  mencatat bahwa pernyataan Netanyahu sama sekali tidak selaras dengan kebijakan sekitar 193 negara anggota PBB di luar AS dan Israel”, yang semuanya setuju bahwa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dalam batas-batas historis Palestina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kata Yusril-Kemlu Soal RI Mau Pulangkan Predator Seks Reynhard Sinaga

    Kata Yusril-Kemlu Soal RI Mau Pulangkan Predator Seks Reynhard Sinaga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia kabarnya tengah berbicara dengan Inggris untuk memulangkan narapidana WNI yang ditahan di luar negeri untuk dipindahkan ke tahanan di Tanah Air. Narapidana dimaksud, Reynhard Sinaga, yang dihukum di Inggris karena kasus kejahatan seksual.

    Reynhard Sinaga, 41, dinyatakan bersalah di Manchester pada 2020 karena melakukan kejahatan seksual pada 48 pria. Korbannya dibius setelah membawa mereka kembali ke apartemennya dari bar dan klub di kota Inggris.

    Pengadilan Manchester memutuskan, Reynhard harus menjalani hukuman setidaknya 30 tahun penjara atas total 159 pelanggaran yang dilakukannya dari Januari 2015 hingga Mei 2017.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pembicaraan dengan pemerintah Inggris masih dalam tahap awal.

    Mekanisme pemulangan tersebut akan diputuskan kemudian, baik melalui pemindahan tahanan atau melalui pertukaran dengan tahanan Inggris yang dipenjara di Indonesia.

    “Sebesar apapun kesalahan seorang warga negara, negara berkewajiban membela warga negaranya,” kata Yusril, dikutip dari Reuters, Sabtu (8/2/2025).

    “Ini bukan pekerjaan yang mudah bagi kami,” ujarnya, seraya menambahkan ada banyak hal yang perlu dinegosiasikan dengan pemerintah Inggris.

    Pernyataan Kemlu RI

    Terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Rolliansyah Soemirat mengatakan sampai saat ini belum ada pembahasan resmi secara diplomatik terkait wacana pemulangan Reynhard.

    “As of now itu, saya ingat it is confirmed bahwa pemerintah Indonesia selama ini pemerintah luar negeri tidak belum mendapatkan komunikasi resmi diplomatik apapun mengenai rencana pemulangan ini. Jadi mungkin teman-teman sebaiknya bisa juga melakukan paralel kontaknya dengan teman-teman perwakilan dari Kemenko, KumHAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menjadi focal point dari penanganan isu ini terkait dengan dinamika terakhir,” katanya.

    “Namun tentu Kementerian Luar Negeri akan terus available untuk membantu melakukan koordinasi dan fasilitasi terkait dengan seluruh pihak terkait,” tambah Rollinsyah.

    Upaya Keluarga Reynhard

    Di bawah peraturan Inggris, Reynhard hanya dapat mengajukan keringanan hukuman setelah ia dipenjara selama 30 tahun, kata Yusril.

    Keluarga Reynhard sendiri telah bertemu dengan perwakilan kementerian untuk mengupayakan pemulangannya.

    “Jika pemerintah Inggris menyetujui pemulangannya, ia akan dipenjara di penjara dengan keamanan maksimum,” kata Yusril. “Kalau tidak, dia akan menimbulkan masalah baru,” sambungnya.

    Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengatakan, mereka tidak memiliki perjanjian pemindahan tahanan dengan Indonesia, yang diperlukan untuk memindahkan tahanan dari Indonesia.

    Rencana ini menyusul langkah Indonesia yang juga mengupayakan pemulangan seorang tahanan di Teluk Guantanamo yang dituduh sebagai salah satu komplotan bom Bali.

    Ia adalah Riduan Isamuddin, yang lebih dikenal dengan nama Hambali, yang dituduh terlibat dalam Bom Bali tahun 2002.

    Foto: Reynhard Sinaga. (Facebook/Reynhard Sinaga)
    Reynhard Sinaga. (Facebook/Reynhard Sinaga)

    (dce)