Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Satgas DOGE: Kritik terhadap Tim Efisiensi Elon Musk – Halaman all

    Satgas DOGE: Kritik terhadap Tim Efisiensi Elon Musk – Halaman all

    Kurang dari seminggu setelah dibentuknya Satuan Tugas Department of Government Efficiency (ed. Departemen Efisiensi Pemerintah) atau DOGE oleh Presiden AS, Donald Trump, satgas ini mendapatkan akses masuk ke sistem birokrasi badan-badan federal AS untuk kemudian merombaknya.

    Sebagai respon atas kewenangan tidak terbatas yang dimiliki satgas tersebut, Partai Demokrat, serikat pekerja, kelompok sipil dan non-pemerintah telah mengajukan tuntutan hukum.

    Awal pekan ini, Partai Demokrat menyampaikan kekhawatiran mendalam kepada Trump atas tindakan anggota DOGE yang mendesak masuk fasilitas pemerintah federal untuk mengakses ruang rahasia dan data serta sistem informasi pemerintah yang sensitif.

    Mereka memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko yang sangat besar bagi keamanan nasional dan privasi serta kebebasan sipil warga Amerika.

    Selain itu, pernyataan DOGE bahwa dana bantuan dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) harus dikurangi secara besar-besaran juga mendapat kritik keras.

    Namun, kekuasaan praktis dan hukum apa yang sebenarnya dapat dialihkan oleh Trump kepada DOGE?

    Apa yang dimaksud dengan DOGE?

    Meskipun istilah “departemen” biasanya merujuk pada kementerian, DOGE hanyalah sebuah satuan tugas dibawah Kantor Kepresidenan Trump. Setelah melalui rangkaian panjang proses pengambilan keputusan, paska pelantikan 20 Januari lalu, Trump membentuk satgas ini untuk mengurangi secara drastis jumlah peraturan federal, pengeluaran, dan staf pemerintahan.

    Pemimpin satgas tersebut, Elon Musk, mencirikan DOGE dengan mantra “efisiensi dengan cara apa pun”. Akronim DOGE juga mencerminkan mata uang kripto favorit Musk, “Dogecoin”. Pekerjaan Satgas DOGE ini banyak dipromosikan melalui platform media sosial X, yang juga dimiliki oleh Musk.

    Menurut majalah teknologi Wired, tim DOGE terdiri dari sejumlah sarjana informatika berusia sekitar 20 tahunan yang terhubung dengan berbagai perusahaan milik Musk. Para kritikus mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim tersebut serta turut mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan menyeluruh terkait faktor kesesuaian dan keamanan. Dan pada akhirnya, kritik ini turut menyerang Musk dan mandat hukum yang diterimanya untuk memimpin satgas tersebut.

    Apa yang telah dilakukan DOGE sejauh ini?

    DOGE telah berhasil “menembus” berbagai lembaga pemerintah – mulai dari Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, dan Badan Bantuan Pemerintah USAID. Selanjutnya DOGE akan mengakses Departemen Kesehatan utama AS, Medicare dan Medicaid, serta Departemen Energi, yang mengelola program senjata nuklir dan keamanan AS.

    Lebih dari 1,2 miliar Dolar AS akan dihemat dari inisiatif diversity, equity, and inclusion-DEI (ed. kerangka kerja untuk keragaman, kesetaraan dan inklusi), demikian halnya dengan kontrak konsultan dan program-program pemerintah di luar negeri. Sebagai bagian dari program kerja yang baru, DOGE menawarkan paket pesangon kepada sekitar dua juta pegawai negeri sipil. Menurut laporan, tiga persen dari mereka telah menerima tawaran tersebut sebelum hakim menghentikannya untuk sementara waktu pada akhir minggu ini.

    Korban terbesar dari pemotongan biaya yang dilakukan Musk adalah USAID. Badan bantuan luar negeri AS yang memiliki anggaran lebih dari 40 miliar dolar AS ini mempekerjakan lebih dari 10.000 orang di seluruh dunia. Badan ini didirikan pada tahun 1961 oleh Presiden John F. Kennedy dan dianggap sebagai bagian penting dari “soft power” AS. Sekarang Trump ingin menghapusnya – juga seluruh Kementerian Pendidikan Federal.

    DOGE memang dapat mengusulkan langkah-langkah pemotongan biaya secara drastis, namun bukan berarti Konstitusi turut mengizinkan Presiden secara sepihak menghapuskan lembaga-lembaga yang telah terbentuk seperti USAID dan Departemen Pendidikan: “Biasanya, lembaga-lembaga yang didirikan atas persetujuan Kongres memerlukan keputusan serupa dari Kongres untuk menganulir lembaga tersebut,” ujar Roger Nober, Direktur George Washington Regulatory Studies Center, kepada DW. Nober mengatakan keraguannya bahwa penghapusan lembaga tersebut akan disetujui oleh kongres.

    Rintangan hukum apa yang harus dihadapi DOGE?

    “Awalnya, DOGE menjadi komite penasihat yang tunduk pada persyaratan spesifik terkait transparansi serta publisitas pertemuannya,” jelas Nober. Namun sekarang, DOGE telah dibentuk sebagai perpanjangan layanan digital pemerintah. Dan hal ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi satuan tugas tersebut.

    Menurut Scott R. Anderson dari Lembaga Think Tank Brookings Institution AS, Presiden dapat memberikan akses informasi rahasia, “Pengkategorian informasi biasanya dilakukan melalui keputusan. Jadi jika presiden memutuskan untuk memberikan akses informasi rahasia kepada masyarakat, ia bisa melakukannya,” jelas Anderson kepada DW.

    Tim DOGE secara teknis tidak terdiri dari pegawai negeri sipil. Mereka adalah pegawai pemerintah ‘khusus’ yang dapat bekerja 130 hari per tahun untuk pemerintah dan tunduk pada aturan etika dan konflik kepentingan. Selama waktu tersebut, mereka tidak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan politik.

    Pimpinan senat minoritas dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, Selasa pekan lalu, menuduh Musk telah menjalankan “pemerintahan bayangan” dan mengatakan bahwa, “DOGE tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan pengeluaran, menghentikan program, atau mengabaikan hukum federal.”

    Analis Brookings, Anderson, memiliki pandangan yang sama: “Kami melihat pemerintahan Trump mengambil berbagai tindakan yang melanggar dan kemungkinan besar melangkahi gagasan konvensional tentang batas-batas hukum.” Anderson percaya bahwa tindakan melanggar tersebut akan kalah di pengadilan.

    Tindakan apa saja yang telah diambil terhadap DOGE?

    Sementara itu, beberapa gugatan hukum telah diajukan ke pengadilan. Pada hari Kamis lalu, serikat pegawai negeri sipil dan Kementerian Luar Negeri mengajukan keberatan atas “pembongkaran praktis” USAID. Keesokan harinya, diumumkan bahwa sembilan dari sepuluh pekerjaan di lembaga pemerintahan tersebut akan dipangkas. Hakim yang bertanggung jawab, Carl Nichols, yang juga ditunjuk oleh Trump, kini telah menghentikan kasus ini untuk sementara waktu. Seorang hakim distrik AS lainnya turut menghentikan sementara rencana pemerintahan Trump untuk “merumahkan” pegawai negeri sipil di semua bagian pemerintahan sebagai bagian dari “program pesangon”.

    Senin lalu, beberapa organisasi pegawai negeri, karyawan dan pensiunan telah mengajukan gugatan ke pengadilan federal di Washington D.C. karena Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, telah memberikan persetujuan untuk mengakses Departemen Keuangan kepada DOGE. Akibatnya, satgas tersebut dapat mengakses berbagai informasi sensitif.

    Pada hari Rabu, berbagai serikat pekerja serta institut kebijakan ekonomi mengajukan gugatan untuk mencegah satgas DOGE mengakses sistem informasi Kementerian Tenaga Kerja Federal. Namun, hakim yang bertanggung jawab menolaknya gugatan tersebut pada hari Jumat.

    Mengapa DOGE begitu penting bagi Trump?

    Trump dan Partai Republik telah lama ingin merampingkan administrasi. Namun, para pengamat berpendapat bahwa langkah-langkah DOGE bisa jadi hanya untuk menciptakan aparat yang lebih setia terhadap Trump. Peneliti regulasi, Nober mengatakan bahwa “Terlepas dari benar atau salahnya kebijakan ini, saya rasa pemerintah merasa banyak aparatur negara yang menentang inisiatif yang dikeluarkan Trump.” Trump turut menegaskan bahwa ia menginginkan birokrat yang loyal untuk menjalankan agenda pemerintahannya.

    “Jika tujuan pemerintah adalah untuk membuat para pegawainya merasa tidak nyaman dan tidak yakin dengan status kepegawaian jangka panjang mereka, maka pemerintahan ini telah berhasil melakukannya,” kata Nober.

    Bagi pakar dari Brookings, Anderson, pemerintahan Trump seharusnya dapat menghindarai kesalahan dengan mudah. Bagaimanapun juga, sesuatu yang efektif di sektor swasta memiliki risiko besar di sektor publik: “Begitu sistem pemerintahan runtuh, tidak mudah menyatukannya kembali,” kata Anderson. “Hingga bisa membangun dan menjalankannya sistem itu kembali, akan ada banyak orang yang menderita.”

  • Israel Ganti Nama Tepi Barat Jadi Yudea dan Samaria, Palestina Geram! Israel Ganti Nama Tepi Barat Jadi Yudea dan Samaria, Palestina Geram!

    Israel Ganti Nama Tepi Barat Jadi Yudea dan Samaria, Palestina Geram! Israel Ganti Nama Tepi Barat Jadi Yudea dan Samaria, Palestina Geram!

    Ramallah –

    Parlemen Israel menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk mengganti sebutan Tepi Barat dengan Yudea dan Samaria. Otoritas Palestina mengecam keras langkah parlemen Israel tersebut sebagai eskalasi serius yang bertujuan untuk mencaplok wilayah pendudukan tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (11/2/2025), mengecam persetujuan yang diberikan oleh Komite Legislasi Kabinet pada parlemen Israel atau Knesset terhadap RUU yang mengubah nama Tepi Barat tersebut.

    “Eskalasi tindakan sepihak dan ilegal Israel yang berbahaya, membuka jalan bagi aneksasi penuh terhadap Tepi Barat, penerapan hukum Israel dengan kekerasan, dan secara sistematis melemahkan kemungkinan pembentukan negara Palestina dan penyelesaian konflik melalui cara-cara politik damai,” kecam Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya.

    “Undang-undang ini, bersama dengan langkah-langkah pendudukan lainnya, tidak menciptakan hak sah bagi Israel atas tanah Negara Palestina. Undang-undang ini batal demi hukum, ilegal dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB, yang merupakan ancaman langsung terhadap keamanan dan stabilitas regional dan global,” sebut pernyataan tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Palestina juga menyerukan intervensi internasional yang mendesak “untuk menghentikan upaya Israel untuk mengubah status politik, hukum, dan geografis Negara Palestina yang diakui secara internasional”.

    Pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina itu mendesak semua negara untuk mengkondisikan hubungan mereka dengan Israel berdasarkan kepatuhannya terhadap hukum internasional dan kepatuhan terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Knesset, pada 29 Januari lalu, meloloskan pembahasan awal RUU yang mengizinkan para pemukim Israel untuk mendaftarkan diri mereka sebagai pemilik tanah yang sah di Tepi Barat yang diduduki.

    Palestina dan organisasi sayap kiri Israel berpendapat bahwa pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mempercepat upaya untuk menerapkan hukum Israel di Tepi Barat sebagai persiapan untuk aneksasi penuh.

    Dalam beberapa bulan terakhir, para menteri pemerintahan Israel dan Netanyahu secara terbuka menyatakan niat untuk mencaplok Tepi Barat, yang berada di bawah pendudukan Israel sejak tahun 1967 silam.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Satu Lagi, Jenazah WNI Korban Penembakan Malaysia Dipulangkan Hari Ini

    Satu Lagi, Jenazah WNI Korban Penembakan Malaysia Dipulangkan Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan memulangkan jenazah WNI dengan inisial VMSM, korban penembakan di Malaysia. 

    Jenazah VMSM, yang meninggal setelah dirawat di RS Idris Shah Serdang sejak 24 Januari 2025, akan dipulangkan pada Selasa (11/2/2025) dari Kuala Lumpur menuju Medan dan selanjutnya ke Desa Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara.   

    Sebelumnya KBRI Kuala Lumpur sempat kesulitan memverifikasi identitas Alm karena tidak terdapat dokumen pengenal sama sekali pada diri Alm. Namun melalui penelusuran biometrik serta kerjasama dengan KP2MI untuk melacak keluarga, Kemlu berhasil memverifikasi identitas Alm.

    Setelah identitas terverifikasi, jenazah diserahkan oleh otoritas Malaysia kepada KBRI pada Senin, 10 Februari 2025. KBRI pun segera melakukan langkah langkah untuk mempercepat pemulangan jenazah mulai dari proses pemulasaaran hingga proses administrasi dokumen.

    Sedangkan penyelidikan atas insiden ini masih terus dilakukan PDRM, termasuk memeriksa enam aparat APMM yang terlibat insiden dengan mengenakan dakwaan pelanggaran Akta Senjata Api 1960.

    Merujuk pernyataan PM Malaysia, hasil penyelidikan akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur.

    Di dalam negeri, Kementerian/Lembaga terkait juga sedang melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya warga negara Indonesia yg melakukan tindakan penyelundupan manusia.

    Dalam kapal tersebut tidak semuanya merupakan penumpang PMI, melainkan ada yang secara aktif melakukan penyelundupan manusia ke Malaysia.

  • Pejabat Palestina Tanggapi Tuduhan Netanyahu terhadap Mesir: Masalah Terletak pada Pendudukan Israel – Halaman all

    Pejabat Palestina Tanggapi Tuduhan Netanyahu terhadap Mesir: Masalah Terletak pada Pendudukan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat senior Palestina mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu soal Mesir, Senin (10/2/2025).

    Netanyahu menuduh Mesir menghalangi warga Palestina yang akan meninggalkan Jalur Gaza.

    Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hussein Al-Sheikh mengatakan, tuduhan Netanyahu tersebut menyesatkan Mesir dan tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya.

    Dengan tegas, Al-Sheikh mengatakan bahwa masalah utama di Gaza adalah pendudukan Israel. 

    “Tuduhan Netanyahu terhadap Republik Arab Mesir menyesatkan dan memutarbalikkan kebenaran bahwa masalahnya terletak pada pendudukan Israel dan pengepungannya terhadap rakyat Palestina, bukan di Mesir,” kata Hussein Al-Sheikh melalui X, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Tidak hanya itu, Al-Sheikh menegaskan bahwa Mesir telah banyak membantu Palestina selama ini.

    Mulai dari politik, material, maupun moral.

    Menurutnya, apa yang dilakukan Mesir dalam usulan pengusiran warga Palestina dari Gaza adalah langkah yang tepat dan terhormat.

    “(Mesir) telah mengambil sikap terhormat dalam mencegah pengusiran rakyat Palestina dari tanah air mereka dan telah mendukung keteguhan dan ketekunan mereka di tanah mereka. Salam untuk Mesir, para pemimpinnya, dan rakyatnya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Netanyahu dalam wawancara dengan Fox News pada Sabtu (8/2/2025) menuduh Mesir telah menghalangi warga Palestina meninggalkan Gaza.

    “Sudah saatnya bagi Mesir untuk memberikan kesempatan kepada warga Palestina untuk meninggalkan Gaza dan menekankan perlunya mencari negara “alternatif” bagi mereka,” klaim Netanyahu, dikutip dari Middle East Monitor.

    Tidak hanya itu, ia juga menganggap Mesir telah menjadikan Jalur Gaza sebagai ‘penjara terbuka’.

    “Dulu ada yang menuduh kami mengubah Gaza menjadi penjara besar, tapi sekarang mereka menolak gagasan (Presiden AS) Trump untuk mengeluarkan mereka dari penjara ini,” katanya.

    Namun tuduhan tersebut dibantah keras oleh Mesir.

    Kementerian Luar Negeri Mesir menolak klaim Netanyahu, dengan menyatakan mereka mengabaikan upaya bantuan Mesir yang sedang berlangsung, termasuk pengiriman lebih dari 5.000 truk bantuan kemanusiaan sejak gencatan senjata terakhir.

    Mesir juga mengatakan bahwa Netanyahu sengaja mengalihkan perhatian dari ‘pelanggaran berat’ yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina.

    Selain itu, Mesir juga dengan tegas menolak upaya pemindahan warga Palestina dari Gaza ke Mesir, Yordania atau Arab Saudi.

    Mereka menegaskan akan tetap mendukung warga Gaza sampai kapanpun.

    “Mesir menyatakan solidaritas penuh dengan rakyat Gaza yang berani mempertahankan tanah mereka dan memperjuangkan tujuan mereka yang adil dan sah meskipun mereka mengalami semua kekejaman,” kata pernyataan itu, dikutip dari Palestine Chronicle.

    Mesir menggarisbawahi bahwa pihaknya akan tetap mengikuti prinsip Arab dalam membela rakyat Palestina.

    “Mesir tetap berkomitmen pada posisi yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip Arab, dengan menekankan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” tegasnya.

    Sebagai informasi, tuduhan Netanyahu ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan.

    Terutama setelah beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump, mengisyaratkan rencana pemindahan warga Palestina dan pembangunan kembali Gaza di bawah kendali pihak asing. 

    Usulan ini telah menuai kecaman dari banyak negara, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Inggris, serta negara-negara Arab.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Netanyahu dan Konflik Palestina vs Israel

  • Mesir Mengecam Seruan Netanyahu untuk Dirikan Negara Palestina di Tanah Arab Saudi – Halaman all

    Mesir Mengecam Seruan Netanyahu untuk Dirikan Negara Palestina di Tanah Arab Saudi – Halaman all

    Mesir Mengecam Seruan Netanyahu untuk Dirikan Negara Palestina di Tanah Arab Saudi

    TRIBUNNEWS.COM- Mesir mengecam keras komentar Perdana Menteri Israel , yang menyatakan bahwa negara Palestina dapat didirikan di wilayah Saudi. 

    Kementerian Luar Negeri Kairo mengatakan usulan pemindahan warga Palestina ke wilayah Saudi adalah ‘pelanggaran mencolok’ terhadap hukum dan norma internasional.

    Pada hari Kamis, Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel: “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka punya banyak tanah di sana.”

    Pernyataan itu muncul setelah Riyadh menegaskan kembali bahwa pihaknya hanya akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika ada jalan yang jelas menuju negara Palestina. 

    Tanpa menyebut nama Netanyahu, Kementerian Luar Negeri Kairo mengatakan pada hari Sabtu bahwa pihaknya mengutuk pernyataan tersebut “dengan kata-kata yang paling keras”. 

    “Mesir mengutuk pernyataan Israel yang tidak bertanggung jawab yang menghasut melawan kerajaan dan menyerukan pembentukan negara Palestina di tanah Saudi,” kata kementerian itu. 

    “Keamanan kerajaan dan penghormatan terhadap kedaulatannya adalah garis merah yang tidak akan dibiarkan dilanggar.”

    Ditambahkannya, pernyataan tersebut merupakan “pelanggaran mencolok” terhadap hukum internasional dan norma diplomatik. 

    “Pernyataan Israel merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang sah dan tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka.”

    Hussein al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), juga bereaksi terhadap pernyataan Netanyahu, menyebutnya sebagai “pelanggaran hukum internasional dan konvensi internasional”.

    “Kami tegaskan bahwa Negara Palestina hanya akan berdiri di atas tanah Palestina. Kami mengapresiasi sikap Kerajaan Saudi Arabia, para pemimpinnya, dan rakyatnya yang senantiasa menyerukan penegakan legitimasi dan hukum internasional,” kata Sheikh pada Sabtu.

    Selama kunjungannya ke AS, Netanyahu menegaskan kembali penolakannya terhadap negara Palestina.

    “Khususnya bukan negara Palestina,” katanya kepada wartawan pada hari Kamis. “Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina; yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan.”

    Komentarnya menyusul konferensi pers bersama dengan Donald Trump, di mana presiden AS mengumumkan rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan mengubah daerah kantong Palestina itu menjadi “Riviera Mediterania”, dengan AS  mengambil alih  wilayah tersebut.

    Kedua pemimpin membahas normalisasi dengan Arab Saudi, dan Netanyahu dengan tegas menolak syarat utama Arab Saudi untuk mendirikan negara Palestina sambil menegaskan bahwa perdamaian antara Israel dan kerajaan itu merupakan kenyataan yang akan datang.

    “Hal itu tidak hanya dapat dilakukan, tetapi saya rasa hal itu akan terjadi,” katanya.

    Konferensi pers tersebut segera diikuti oleh  pernyataan  dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, yang menegaskan kembali bahwa sikap kerajaan terhadap negara Palestina adalah “tegas dan tidak tergoyahkan”.

    “Yang Mulia [Putra Mahkota Mohammed bin Salman] menekankan bahwa Arab Saudi akan melanjutkan upaya tanpa henti untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu,” bunyi pernyataan itu.

    Pada hari Jumat, beberapa anggota parlemen Inggris mengecam saran Netanyahu .

    Anggota parlemen dari Partai Buruh Afzal Khan mengatakan kepada Middle East Eye: “Warga Palestina tidak membutuhkan lebih banyak pengungsian. Mereka membutuhkan tanah air yang bebas.

    “Usulan biadab Netanyahu adalah pemindahan paksa penduduk dan rencana pembersihan etnis di Gaza.”

    Anggota parlemen Partai Buruh lainnya, Kim Johnson, mengatakan kepada MEE bahwa komentar Netanyahu “tidak masuk akal dan menghina”.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • Israel Sahkan RUU Ganti Nama Tepi Barat Palestina Jadi Yudea & Samaria

    Israel Sahkan RUU Ganti Nama Tepi Barat Palestina Jadi Yudea & Samaria

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam langkah parlemen Israel yang menyetujui RUU yang mengganti istilah “Tepi Barat” dengan “Yudea dan Samaria”, Minggu waktu setempat. Badan itu menyebut hal yang dilakukan Komite Kabinet Knesset untuk Legislasi itu sebagai eskalasi serius yang bertujuan untuk mencaplok wilayah yang diduduki.

    “Kementerian tersebut menggambarkan RUU tersebut sebagai eskalasi berbahaya dari tindakan sepihak ilegal Israel, yang membuka jalan bagi pencaplokan penuh Tepi Barat, penerapan hukum Israel dengan kekerasan, dan pelemahan sistematis terhadap kemungkinan pembentukan negara Palestina dan menyelesaikan konflik melalui cara politik yang damai,” tulis Anadolu Agency, dikutip Senin (10/2/2025).

    “Undang-undang ini, bersama dengan tindakan pendudukan lainnya, tidak menciptakan hak yang sah bagi Israel atas tanah Negara Palestina. Undang-undang ini batal demi hukum, ilegal, dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB, yang menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan dan stabilitas regional dan global,” pernyataan tersebut menambahkan.

    Kementerian tersebut menyerukan intervensi internasional untuk mendesak dan menghentikan upaya Israel mengubah status politik, hukum, dan geografis Negara Palestina, yang diakui secara internasional. Kementerian tersebut juga mendesak semua negara untuk mensyaratkan hubungan mereka dengan Israel berdasarkan kepatuhannya terhadap hukum internasional dan kepatuhan terhadap resolusi PBB.

    Pada tanggal 29 Januari, Knesset meloloskan pembacaan awal RUU yang mengizinkan pemukim ilegal Israel untuk mendaftarkan diri mereka sebagai pemilik tanah yang sah di Tepi Barat yang diduduki.

    Warga Palestina dan organisasi sayap kiri Israel berpendapat bahwa pemerintah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sedang mempercepat upaya untuk memberlakukan hukum Israel di Tepi Barat sebagai persiapan untuk aneksasi penuh.

    Dalam beberapa bulan terakhir, menteri pemerintah Israel, termasuk Netanyahu sendiri, telah secara terbuka menyatakan niat mereka untuk mencaplok Tepi Barat. Area itu sudah dijajah Israel sejak tahun 1967.

    (sef/sef)

  • Prabowo Bakal Terima Kunjungan Presiden Turki Erdogan pada 11-12 Februari 2025

    Prabowo Bakal Terima Kunjungan Presiden Turki Erdogan pada 11-12 Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menerima kunjungan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Indonesia pada pekan ini. 

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat memastikan bahwa Erdogan akan berkunjung ke Indonesia pada 11-12 Februari 2025 mendatang dan dipastikan akan bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan tersebut.

    “Betul Bapak Presiden Indonesia sudah dijadwalkan untuk menerima kunjungan Presiden Turki Erdogan pada 11–12 Februari mendatang yang utamanya selain ada bilateral kenegaraan sebagaimana layaknya kunjungan kepala negara lainnya,” tuturnya dikutip melalui Youtube MoFA Indonesia.

    Lebih lanjut, Roy menekankan bahwa selain kunjungan bilateral, kedua pemimpin juga akan menyelenggarakan pertemuan pertama High-Level Strategic Cooperation Council (HSLC).

    Nantinya, kata Roy, forum bilateral ini akan dipimpin langsung oleh Prabowo dan Erdogan. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki forum kerja sama High-Level ini. Forum ini dideklarasikan saat KTT G20 di Bali pada 2022.

    “Semua hal yang menjadi common concern dari kedua negara, akan langsung di-highlight dan dibahas pada pertemuan tersebut,” pungkas Roy.

  • AS Bekukan Dana USAID, Negara-negara Akan Beralih ke China?

    AS Bekukan Dana USAID, Negara-negara Akan Beralih ke China?

    Jakarta –

    Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menangguhkan dana bantuan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Development/USAID) telah membuat proyek-proyek yang didanai AS di sekitar 130 negara terhenti. Hal ini memiliki konsekuensi dramatis bagi jutaan orang dan pekerja bantuan kemanusiaan di seluruh dunia.

    Trump menuduh badan pembangunan USAID melakukan pemborosan. Pada 6 Februari lalu, ia menulis di platform “Truth Social”, “Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID.” Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.

    Para politisi oposisi di AS menuduh Trump membahayakan perjuangan global melawan kelaparan, penyakit, dan konflik.

    “Ini bukan tentang amal,” kata Andy Kim, Senator AS dari Partai Demokrat untuk New Jersey, di CNN.

    “Ini adalah tentang peran kita dalam lingkungan global yang sangat kritis saat ini,” tegasnya.

    “USAID adalah salah satu alat terbaik kami untuk melawan pengaruh keuangan dan ekonomi dari Cina,” lanjutnya.

    ‘Cina juga merupakan teman yang baik’

    Kedua negara adidaya ini juga menggunakan bantuan asing dalam persaingan mereka untuk mendapatkan supremasi global. Persaingan ini sangat jelas terlihat di Indo-Pasifik, misalnya di Bangladesh. Negara ini memiliki kepentingan strategis bagi Cina, dan dengan populasi lebih dari 170 juta jiwa, negara ini merupakan pasar utama bagi barang-barang Cina.

    Cina tidak mengungkapkan angka bantuan luar negerinya, tetapi para peneliti di College of William and Mary di negara bagian Virginia, AS, memperkirakan bahwa Cina telah membiayai 138 proyek pembangunan di Bangladesh sejak tahun 2000, dengan nilai sebesar 21 miliar dolar AS (sekitar Rp343 triliun).

    Sejauh ini, AS telah menentang hal ini, di mana pada tahun 2024 saja, AS telah memberikan bantuan senilai $393 juta (sekitar Rp5,8 triliun) kepada negara tersebut.

    “Bangladesh telah menjalin kemitraan yang sangat baik dengan USAID dan pemerintah AS untuk waktu yang lama,” kata Jashim Uddin, direktur Asosiasi Lembaga Pembangunan di Bangladesh (Association of Development Agencies in Bangladesh/ADAB), kepada DW dalam sebuah wawancara telepon. Ia menyatakan harapannya agar AS segera melanjutkan bantuannya.

    Asosiasi yang dipimpinnya menyatukan lebih dari 1.000 organisasi non-pemerintah.AS, sembari menambahkan, “AS telah mendanai kami sejak awal kemerdekaan kami pada tahun 1971.”

    Uddin mengatakan bahwa penghentian bantuan AS saat ini menyebabkan masalah yang signifikan bagi negaranya, di mana ribuan staf kini telah dirumahkan.

    “Ini adalah masalah yang sangat besar bagi kami sekarang. Ini akan melemahkan masyarakat sipil di Bangladesh. Ketidakstabilan sosial akan muncul dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi dan peningkatan kemiskinan. Semua ini akan diperparah,” kata Uddin yang juga menyarankan agar pemerintahnya secara aktif mencari donor baru.

    “Kita perlu melakukan diversifikasi pendanaan. Cina juga merupakan teman baik Bangladesh,” katanya, seraya berharap bahwa Cina sekarang dapat memperluas dukungannya dengan memasukkan bantuan kemanusiaan dan dukungan untuk proyek-proyek sosial.

    Cina berfokus pada proyek-proyek berskala besar

    USAID bekerja dengan organisasi lokal, China Aid, yang didirikan pada tahun 2018 yang berfokus pada pinjaman dan proyek-proyek infrastruktur besar. Namun, kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama: untuk mengamankan pengaruh pemerintah mereka di negara-negara mitra utama.

    Dengan Belt and Road Initiative (BRI), Cina saat ini mencoba untuk mengikat lebih dari 145 negara melalui proyek-proyek besar bersama seperti jembatan, jalan, dan pelabuhan.

    Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Cina pada tahun 2024 menggambarkan bantuan pembangunan AS sebagai “egois, sombong, munafik, buruk, dan dengan ceroboh mencampuri urusan internal negara lain demi keuntungannya sendiri. Bantuan luar negeri AS membawa dampak negatif yang serius terhadap perdamaian dan pembangunan dunia.”

    Meski begitu, pertarungan pengaruh antara AS dan Cina bukanlah permainan zero-sum di mana salah satu pihak memenangkan apa yang dikalahkan oleh pihak lain, kata Evan Cooper, yang mengepalai proyek “Menata Ulang Diplomasi AS” di lembaga pemikir Stimson Center di Washington.

    “Saya kira runtuhnya USAID, pembekuan dana dan pemecatan karyawannya tidak akan membuat para pesaing AS tiba-tiba mendapatkan pengaruh yang sangat besar di dunia,” katanya kepada DW melalui telepon.

    Pembekuan dana mungkin akan menyebabkan runtuhnya industri bantuan pembangunan.

    “Namun hal ini tidak akan membuat Cina melangkah masuk untuk mengisi kekosongan,” katanya.

    Indonesia bersiap hadapi dampak pembekuan dana USAID

    Melansir Tempo, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rolliansyah “Roy” Soemirat, menyatakan bahwa Indonesia telah menyiapkan langkah antisipatif apabila kebijakan ini berdampak pada kerja sama bilateral dengan AS. Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025, Roy menjelaskan bahwa hingga kini belum ada informasi resmi terkait program USAID yang akan terkena dampak langsung dari keputusan tersebut.

    “Beberapa hibah yang diberikan USAID melalui mekanisme Bilateral Development Cooperation Framework periode 2020-2026 sudah berjalan selama beberapa tahun. Kami masih menunggu informasi resmi lebih lanjut dari pihak AS mengenai kelanjutan hibah ini,” ujar Roy.

    Meski begitu, Roy menekankan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan AS yang telah terjalin selama 75 tahun akan tetap kokoh. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil oleh negara mitra, termasuk AS, selalu dipertimbangkan dengan matang dan didasarkan pada prinsip saling menghormati.

    Mungkinkah Jerman turun tangan?

    “Tidak ada yang lebih menguntungkan bagi Cina selain penarikan Amerika,” kata Volkmar Klein, juru bicara kelompok parlemen untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan blok konservatif Jerman, Christian Democrats dan Christian Social Union (CDU/CSU).

    Hal ini akan memperkuat posisi Cina dan mengikis kepercayaan pada Amerika Serikat, kata Klein.

    Setelah AS, Jerman adalah donor terbesar di dunia. Apa dampak dari langkah terbaru ini terhadap kebijakan pembangunan di Jerman?

    “Saya kira tidak akan mempengaruhi kepercayaan terhadap kerja sama dengan kami. Sebaliknya, kami dipandang sebagai mitra yang dapat diandalkan, dan seharusnya tetap demikian,” kata Klein.

    Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang beraliran kiri-tengah baru-baru ini membuat pernyataan yang sama mengenai RBB. Menurutnya, Eropa sekarang harus melihat apa yang dapat dicapai bersama.

    “Kita akan lebih baik untuk lebih memperkuat kerjasama pembangunan kita, bukan memotongnya,” katanya.

    Kaum konservatif Klein memimpin dalam jajak pendapat. Jika mereka menjadi partai terkuat dan membangun pemerintahan Jerman yang baru setelah pemilihan umum federal pada tanggal 23 Februari nanti, Klein ingin mendorong mereka untuk mengemban lebih banyak tanggung jawab internasional.

    “Namun kami tidak dapat mengimbangi kekurangan Amerika,” tegasnya.

    “Amerika membayar sekitar enam kali lipat lebih banyak untuk kerja sama pembangunan dibandingkan Jerman. Jadi, adalah ilusi belaka jika kita berpikir bahwa kita dapat menutupi kekurangan tersebut.”

    Hampir semua karyawan USAID diberhentikan

    Menurut beberapa media AS, hanya sekitar 300 dari 10.000 karyawan USAID yang saat ini diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Tidak jelas berapa banyak proyek pembangunan yang akan diizinkan Trump untuk dimulai kembali setelah tinjauan 90 hari.

    Sudah lama sekali kerja sama pembangunan tidak pernah dibahas seheboh sekarang, terutama di Amerika Serikat dan sekitarnya.

    USAID juga kemungkinan akan menjadi topik dalam Konferensi Keamanan Munich, yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 16 Februari 2025. Perwakilan dari Cina, Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio diperkirakan akan hadir.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mesir Akan Gelar KTT Arab Bahas Perkembangan Serius Terkait Palestina

    Mesir Akan Gelar KTT Arab Bahas Perkembangan Serius Terkait Palestina

    Jakarta –

    Mesir akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak atau KTT negara-negara Arab pada 27 Februari mendatang untuk membahas “perkembangan serius terbaru” terkait Palestina.

    Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan, “pertemuan puncak darurat Arab” itu akan diadakan seiring Mesir menggalang dukungan regional untuk menentang rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Mesir dan Yordania, sambil membangun kendali AS atas wilayah pesisir itu.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (10/2/2025), dalam pernyataan yang dirilis pada hari Minggu (9/2) waktu setempat itu, disebutkan bahwa pertemuan itu akan diadakan “setelah konsultasi ekstensif oleh Mesir di tingkat tertinggi dengan negara-negara Arab dalam beberapa hari terakhir, termasuk Palestina, yang meminta pertemuan puncak itu, untuk membahas perkembangan serius terbaru terkait masalah Palestina.”

    Itu termasuk koordinasi dengan Bahrain, yang saat ini menjadi ketua Liga Arab, kata pernyataan itu.

    Sebelumnya pada hari Jumat lalu, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty berbicara dengan mitra-mitra regional termasuk Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk memperkuat penolakan atas pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka.

    Minggu lalu, Trump melontarkan gagasan kendali pemerintahan AS atas Gaza, mengusulkan membangun kembali wilayah yang hancur akibat perang itu menjadi “Riviera Timur Tengah” setelah memukimkan kembali warga Palestina di tempat lain, yaitu Mesir dan Yordania.

    Pernyataan itu telah memicu reaksi keras global, dan negara-negara Arab dengan tegas menolak usulan itu. Mereka bersikeras pada solusi dua negara dengan negara Palestina yang merdeka di samping Israel.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Arab Saudi Tolak Keras Pemindahan Warga Palestina dari Gaza Arab Saudi Tolak Keras Pemindahan Warga Palestina dari Gaza

    Arab Saudi Tolak Keras Pemindahan Warga Palestina dari Gaza Arab Saudi Tolak Keras Pemindahan Warga Palestina dari Gaza

    Jakarta –

    Pemerintah Arab Saudi menegaskan penolakan kerasnya terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang pemindahan warga Palestina dari tanah mereka. Demikian pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (10/2/2025), pejabat-pejabat Israel telah mengusulkan pembentukan negara Palestina di wilayah Saudi. Netanyahu tampak bercanda pada hari Kamis lalu, ketika ia menanggapi seorang pewawancara di Channel 14 yang pro-Netanyahu yang keliru mengatakan “negara Saudi” bukannya “negara Palestina”, sebelum mengoreksi dirinya sendiri.

    Meskipun pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi pada Minggu (9/2) waktu setempat menyebutkan nama Netanyahu, pernyataan itu tidak secara langsung merujuk pada komentar Netanyahu tentang pembentukan negara Palestina di wilayah Saudi.

    Mesir dan Yordania juga mengecam usulan Israel tersebut, dengan Kairo menganggap gagasan itu sebagai “pelanggaran langsung terhadap kedaulatan Saudi.”

    Saudi mengatakan bahwa mereka menghargai penolakan negara-negara “persaudaraan” atas pernyataan Netanyahu.

    “Pola pikir ekstremis pendudukan ini tidak memahami apa arti wilayah Palestina bagi saudara-saudara Palestina dan hubungannya yang historis, dan sah dengan tanah itu,” katanya.

    Pembahasan tentang nasib warga Palestina di Gaza telah dijungkirbalikkan oleh usulan mengejutkan dari Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa lalu, bahwa AS akan “mengambil alih Jalur Gaza” dari Israel dan menciptakan “Riviera Timur Tengah” setelah memukimkan kembali warga Palestina di tempat lain.

    Negara-negara Arab telah mengecam keras komentar Trump tersebut.

    Trump mengatakan Arab Saudi tidak menuntut negara Palestina sebagai syarat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun Riyadh menolak pernyataannya itu, dengan mengatakan tidak akan menjalin hubungan dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu