GELORA.CO – Penghematan anggaran belanja negara ternyata tak hanya dilakukan pemerintah Indonesia. Di Vietnam, langkah lebih riil dilakukan dengan memangkas jumlah kementerian serta memecat satu dari lima pegawai negeri sipil (PNS).
The Straits Time melansir pada Senin, Vietnam bermaksud memangkas satu dari lima lapangan pekerjaan di sektor publik dan memangkas miliaran dolar dari anggaran pemerintah. Keputusan tersebut akan diajukan ke Parlemen dalam beberapa hari mendatang.
Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam, yang setengah tahun lalu menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis setelah kematian pendahulunya, mengatakan bahwa lembaga-lembaga negara tidak boleh menjadi “tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah”.
“Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat yang pahit dan menahan rasa sakit untuk menghilangkan tumor,” kata Lam pada bulan Desember 2024. Reformasi tersebut, yang digambarkan sebagai “revolusi” oleh para pejabat senior, akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22.
Media negara, pegawai negeri, polisi, dan militer semuanya akan mengalami pengurangan. Hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022, dan satu dari lima pekerjaan ini akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, menurut pemerintah. Dari pemotongan tersebut, 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini, namun belum ada kejelasan mengenai bagaimana target yang jauh lebih besar akan dicapai.
Beberapa diantaranya telah diberi pemberitahuan, seperti Thanh, nama samaran untuk melindungi identitasnya, yang mengatakan kepada AFP bahwa karirnya selama 12 tahun sebagai produser TV dihentikan secara “agresif” pada bulan Januari. Saluran berita milik negara tempat dia bekerja ditutup, satu dari lima lembaga penyiaran sudah ditutup, dan ayah dua anak ini diberi pemberitahuan dua minggu sebelumnya
“Menyakitkan untuk dibicarakan,” kata pria berusia 42 tahun yang kini beralih menjadi supir taksi.
Dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 7,1 persen pada tahun 2024, Vietnam – yang merupakan pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor – menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2025. Namun kekhawatiran meningkat atas potensi kerentanan negara tersebut terhadap tarif di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang baru.
Birokrasi yang membengkak juga dipandang sebagai penghambat pertumbuhan, begitu juga dengan kampanye anti-korupsi yang telah memperlambat transaksi sehari-hari. Vietnam bertujuan untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 dan melompat ke peringkat negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.
“Mereka benar-benar ingin mencapai tujuan ini,” kata Dr Nguyen Hong Hai, seorang sarjana Vietnam Fulbright di American University di Washington, DC. “Ini tentang (menunjukkan) legitimasi partai, kekuatan partai.” Pihak berwenang mengatakan penghematan dari pemotongan belanja bisa berjumlah 4,5 miliar dolar AS selama lima tahun ke depan, meskipun biaya pensiun dan paket pesangon menghabiskan lebih dari 5 miliar dolar AS.
Namun Vu Quynh Huong, seorang pegawai negeri sipil, mengatakan bahwa dia khawatir bahwa staf yang paling mampu – yang memiliki pilihan untuk bekerja di tempat lain – bisa jadi adalah mereka yang mengundurkan diri. “Saya sedang mempertimbangkan untuk pensiun dini,” kata pria berusia 51 tahun itu kepada AFP. “Saya bisa bekerja sebagai konsultan lepas atau untuk bisnis keluarga saya.”
Sebelumnya, sembilan kementerian dan lembaga di bawah Pemerintahan akan dikonsolidasikan berdasarkan resolusi mengenai perampingan dan optimalisasi sistem politik, kata Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra kepada Kantor Berita Vietnam. Pemerintah akan mengurangi struktur organisasinya dari 30 menjadi 21 badan administratif, termasuk 13 kementerian, empat lembaga setingkat kementerian, dan empat badan Pemerintah.
Sebagai perbandingan, jumlah kementerian di Vietnam sebelum pemangkasan sudah lebih banyak dari jumlah kementerian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang totalnya 34 kementerian. Sementara pada masa Prabowo Subianto, jumlahnya membengkak menjadi 48 kementerian.
Di Vietnam, konsolidasi kementerian yang penting termasuk penggabungan antara Kementerian Perencanaan dan Investasi dan Kementerian Keuangan, yang berpotensi menjadi Kementerian Keuangan dan Investasi Pembangunan atau Kementerian Pembangunan Ekonomi. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Konstruksi akan bergabung membentuk Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Perkotaan. Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan digabung dengan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan menjadi Kementerian Pertanian, serta Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Kementerian Informasi dan Komunikasi akan bergabung dengan Kementerian Sains dan Teknologi menjadi Kementerian Transformasi Digital dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Ministry of Digital Transformation, Science, Technology and Information. Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa fungsi akan dialihkan ke Kementerian Pendidikan dan Pelatihan serta Kementerian Kesehatan.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan memikul tanggung jawab tambahan, termasuk beberapa misi dewan perlindungan kesehatan dan perawatan pejabat tingkat pusat, yang akan segera berhenti beroperasi, dan pengelolaan negara atas kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pencegahan kejahatan sosial dari Kementerian Tenaga Kerja, Difabel, dan Urusan Sosial.
Kementerian Luar Negeri akan mengambil alih tugas pokok Komisi Hubungan Eksternal Komite Sentral Partai dan Komite Hubungan Eksternal Majelis Nasional ketika kedua unit ini mengakhiri fungsinya. Dewan Pengelola Mausoleum Ho Chi Minh akan dikelola oleh Kementerian Pertahanan Nasional, menjadi bagian dari struktur organisasi kementerian.
Restrukturisasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya mencakup konsolidasi kementerian, kata Tra, seraya menambahkan bahwa jumlah unit di bawah kementerian dan organisasi tingkat kementerian akan dikurangi sebesar 15-20 persen, yang mencakup pengurangan signifikan pada departemen umum, biro, departemen, dan organisasi layanan publik. Langkah berani ini bertujuan untuk menciptakan aparatur administrasi yang lebih ramping dan efisien.
Ia menekankan perlunya merumuskan kebijakan-kebijakan yang menonjol untuk mengurangi dampak reformasi administrasi terhadap pegawai negeri sipil dan pegawai negeri serta menjamin hak-hak mereka selama proses perampingan. Penataan ulang ini akan berjalan seiring dengan pengurangan posisi staf dan peningkatan kualitas personel untuk memenuhi persyaratan dalam situasi baru.
