Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Sikapi Fenomena Kabur Aja Dulu sebagai Otokritik untuk Kebijakan yang Lebih Baik di Masa Depan

    Sikapi Fenomena Kabur Aja Dulu sebagai Otokritik untuk Kebijakan yang Lebih Baik di Masa Depan

    Jakarta: Fenomena Kabur Aja Dulu mesti diterima sebagai otokritik bagi kita untuk mendasari perbaikan sejumlah kebijakan dalam proses pembangunan nasional. 
     
    “Berbagai sudut pandang masyarakat terkait fenomena Kabur Aja Dulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Fenomena  “Kabur Aja Dulu” dan Realitas Generasi Muda Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/2). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Yudha Nugraha (Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia-Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri), Dr. Andriyanto, SH., M.Kes (Ketua Peminatan Pemberdayaan Perempuan Prodi S2 PSDM Sekolah Pascasarjana Univeritas Airlangga), Hesti Aryani (Business Development Manager JANZZ Technology), Ismail Fahmi (Pendiri Drone Emprit), dan Lathifa Marina Al Anshori (Ketua Bidang Pemilih Muda dan Milenial DPP Partai NasDem), sebagai narasumber. 

    Menurut Lestari, fenomena tersebut unik. Karena, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, fenomena Kabur Aja Dulu bisa dilihat secara sosial atau merupakan wake up call bagi pemangku kepentingan bagaimana generasi muda menyikapi tatanan bernegara yang ada. 
     
    Atau, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, fenomena Kabur Aja Dulu bisa didorong oleh sulitnya masyarakat mengakses lapangan pekerjan karena landscape pekerjaan yang sudah berubah. 
     
    Meski belum ada data konkret terkait penyebab peningkatan migrasi ke luar negeri, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kewaspadaan perlu dikedepankan dalam menyikapi dampak tagar Kabur Aja Dulu. 
     
    Rerie menegaskan, di tengah merebaknya tagar Kabur Aja Dulu saat ini dirinya masih percaya generasi muda Indonesia mampu menjadi garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur di masa depan. 
     
    Direktur PWNI-BHI Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha mengungkapkan fenomena Kabur Aja Dulu disikapi pihaknya secara profesional. 
     
    Sejatinya, menurut Yudha, angka migrasi di dunia selalu meningkat dari rentang waktu dari 1970 (84 juta orang) hingga 2020 (280 juta). 
     
    Jadi, Yudha berpendapat, kondisi migrasi yang terjadi saat ini merupakan fenomena global. Tinggal, tambah dia, bagaimana kita mengelola migrasi tersebut dengan baik. 
     
    Menurut Yudha, merupakan tanggung jawab negara bila ada warganya ingin bermigrasi ke luar negeri. 
     
    Dia juga mengingatkan, tagar Kabur Aja Dulu berpotensi dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan migrasi secara ilegal ke luar negeri. 
     
    Baca juga: Dibalik Tagar #KaburAjaDulu, Ini Alasan Masyarakat Ramai Ingin Pindah ke Luar Negeri
     
    Ketua Peminatan Pemberdayaan Perempuan Prodi S2 PSDM Sekolah Pascasarjana Univeritas Airlangga, Andriyanto berpendapat, dalam Asta Cita yang dicanangkan pemerintah sejatinya juga bertekad untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 
     
    Diakui Andriyanto, pertumbuhan komposisi usia kerja (15-64 tahun) penduduk Indonesia dari tahun 1970-2020 terus meningkat yaitu dari 53,39% pada 1970 menjadi 70,72% pada 2020.
     
    “Melihat tren itu fenomena Kabur Aja Dulu saat ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi bukan semata kabur, tetapi lebih pada mencari kehidupan yang lebih baik,” ujar Andriyanto. 
     
    Namun, tegas dia, fenomena Kabur Aja Dulu tidak bisa diabaikan begitu saja. Bila diabaikan, ujar Andriyanto, bisa muncul fenomena lainnya seperti ‘brain drain’ di mana kelompok profesional memilih menetap di luar negeri dan berpotensi pindah kewarganegaraan. 
     
    Kondisi itu, tambah dia, berpotensi menghambat pembangunan karena SDM berkualitas bermigrasi ke luar negeri. 
     
    Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengaku dirinya pernah menjalani fenomena Kabur Aja Dulu karena setelah lulus Ph.D belum mendapat pekerjaan. 
     

    (“Berbagai sudut pandang masyarakat terkait fenomena Kabur Aja Dulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/2). Foto: Dok. Forum Diskusi Denpasar 12)
     
    Ismail mengaku tidak merasa ‘feel at home’ ketika itu sehingga akhirnya kembali ke Tanah Air. Alasan Ismail ketika harus ke luar negeri bukan semata-mata kabur, tetapi mencari pengalaman. 
     
    Menurut Ismail, fenomena Kabur Aja Dulu sejatinya sudah terjadi sejak 2023 dengan meningkatnya jumlah akun sosial media dengan konten berbagai informasi tentang peluang dan tips bekerja ke luar negeri. 
     
    Business Development Manager JANZZ Technology, Hesti Aryani berpendapat, migrasi itu berpotensi menjadi penggerak utama pembangunan suatu negara. 
     
    Jadi, jelas Hesti, fenomena Kabur Aja Dulu jangan dimaknai sebagai orang yang kabur dari negara, tetapi lebih kepada benefit jangka panjang yang bisa dihasilkan dari luar negeri. 
     
    Apalagi, tambah dia, selalu ingin membahagiakan keluarga merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia. 
     
    Ketua Bidang Pemilih Muda dan Milenial DPP Partai NasDem, Lathifa Marina Al Anshori berpendapat berbagai alasan melatarbelakangi munculnya tagar Kabur Aja Dulu. 
     
    Menurut Lathifa alasan itu antara lain kesempatan kerja yang kurang di dalam negeri dipicu sejumlah perusahaan yang gulung tikar, biaya hidup naik, dan sejumlah alasan lainnya. 
     
    Lathifa mengajak agar semua pihak melihat fenomena Kabur Aja Dulu secara positif dengan berharap mereka yang ke luar negeri dapat kembali ke Tanah Air dengan hal-hal yang positif bagi Indonesia. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat apa pun faktor pendorong Kabur Aja Dulu adalah baik. 
     
    Bagi orang muda, tegas Saur, semakin ‘terbang jauh’ semakin bagus. Dari sisi makna kata ‘kabur’ itu tidak berarti minggat dan kata ‘aja dulu’ itu mengandung makna sementara. 
     
    Jadi, ujar dia, Kabur Aja Dulu hanya sementara perginya untuk kembali ke tanah air kemudian. 
     
    “Setelah makan asam garam di luar negeri, kembali ke tanah air dengan bekal ilmu dan pengalaman yang lebih baik,” ujar Saur. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Rusia Sebut Ledakan di Konsulatnya di Prancis sebagai Serangan Teroris

    Rusia Sebut Ledakan di Konsulatnya di Prancis sebagai Serangan Teroris

    Paris –

    Konsulat Jenderal Rusia yang ada di kota pelabuhan Marseille, Prancis bagian selatan, diguncang ledakan. Otoritas Moskow menuntut penyelidikan penuh oleh otoritas Paris terhadap ledakan tersebut, yang menurut mereka tampak seperti serangan terorisme.

    Laporan media lokal Prancis, seperti dilansir Reuters, Senin (24/2/2025), menyebut ledakan terdengar di dekat Konsulat Rusia itu dan para petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

    “Ledakan di area Konsulat Jenderal Rusia di Marseille memiliki ciri khas serangan teroris,” sebut juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya.

    “Kami menuntut (dari Prancis) tindakan menyeluruh dan cepat untuk melakukan penyelidikan, serta langkah-langkah untuk memperkuat keamanan misi-misi luar negeri Rusia,” tegasnya.

    Seorang sumber keamanan Prancis, yang dikutip Reuters, menyebut ada dua proyektil yang dilemparkan ke dinding perimeter Konsulat Rusia di Marseille pada Senin (24/2) waktu setempat.

    Salah satu proyektil itu meledak. Namun belum diketahui secara pasti apakah proyektil itu berhasil menembus dinding Konsulat Rusia.

    Televisi terkemuka BFM TV melaporkan bahwa proyektil yang dilemparkan ke Konsulat Rusia itu merupakan bom molotov. Disebutkan bahwa bom molotov itu mendarat di area taman yang ada di kompleks Konsulat Rusia di Marseille.

    Lihat juga Video ‘Intelijen Militer Ukraina: 50% Amunisi Rusia Dipasok oleh Korut’:

    Laporan kantor berita Rusia, TASS, menyebut sejauh ini tidak ada korban jiwa akibat ledakan itu. Level kerusakan yang dipicu oleh ledakan itu belum diketahui secara jelas.

    Para staf Konsulat Rusia dilaporkan tetap berada di dalam gedung saat insiden ini terjadi, dengan pihak kepolisian setempat memasang garis keamanan di sekitar konsulat tersebut.

    Belum ada penangkapan tersangka terkait ledakan tersebut.

    Insiden yang terjadi di Prancis bagian selatan ini terjadi saat peringatan tiga tahun perang antara Rusia dan Ukraina, yang dimulai oleh invasi Moskow ke Kyiv pada Februari 2022.

    Lihat juga Video ‘Intelijen Militer Ukraina: 50% Amunisi Rusia Dipasok oleh Korut’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • RI Jajaki Pasar Timur Tengah hingga Eropa Timur, Buka Peluang Baru

    RI Jajaki Pasar Timur Tengah hingga Eropa Timur, Buka Peluang Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan memperluas perjanjian perdagangan bilateral dengan menyasar kawasan Timur Tengah hingga Eropa Timur sebagai langkah membuka peluang baru di pasar nontradisional.

    Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa saat ini perdagangan bilateral Indonesia didominasi dengan China. Selain Negeri Tirai Bambu, dia menyebut Eropa dan AS juga memiliki porsi perdagangan bilateral yang besar terhadap Indonesia.

    “Tetapi kita tentu selalu membuka peluang mencari pasar. Salah satu pasar yang selalu kita cari adalah pasar di Timur Tengah, Afrika, dan juga di Eropa Timur. Itu adalah pasar non-tradisional yang selalu kita cari dan kita buka, karena potensinya memang ada,” kata Arrmanatha saat ditemui di sela-sela acara IVFA Gathering 2025: 70th Anniversary of Indonesia—Vietnam Diplomatic Relations di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Apalagi, di tengah ketidakpastian dunia, Arrmanatha memandang bahwa Indonesia harus mencari pasar lain dan memperkuat keberadaan Indonesia di pasar-pasar tradisional, seperti Eropa, AS, China, Asia Tenggara. “Tapi kita juga harus membuka dan mencari pasar nontradisional lainnya,” ujarnya.

    Misalnya saja, dengan Vietnam, pemerintah menargetkan perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Vietnam akan mencapai US$18 miliar atau sekitar Rp292,95 triliun (asumsi kurs Rp16.280 per dolar AS) pada 2028.

    “Tapi kalau melihat trennya, saya yakin target itu bisa tercapai sebelum 2028,” imbuhnya.

    Arrmanatha memandang, target yang akan tercapai sebelum 2028 itu seiring dengan perkembangan dan hubungan yang baik antara Indonesia dan Vietnam.

    Adapun, perdagangan bilateral antara Indonesia—Vietnam mencapai US$16 miliar atau sekitar Rp260,4 triliun pada 2024.

    Sementara itu, Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia—Vietnam (IVFA) sekaligus Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata mengatakan Indonesia menjadi magnet investor untuk menanamkan investasi di Tanah Air, termasuk Vietnam.

    Dalam hal sektor, misalnya, Budiarsa menyebut kendaraan listrik (electric vehicle/EV) hingga energi hijau saat ini menjadi gaya hidup, sekaligus membuka peluang untuk menggelontorkan investasi di Indonesia.

    “Buktinya investasi VinFast itu besar sekali. Karena mereka melihat peluang di Indonesia besar. Makanya mereka berani membangun pabrik VinFast di sini. VinFast juga sudah mulai membuka layanan taksi,” ujarnya.

    Budiarsa menyampaikan bahwa Vietnam melihat Indonesia sebagai peluang yang besar, seiring dengan 280 juta populasi. “Yang besar kan di ASEAN hanya tiga, Indonesia, Filipina, Vietnam. Jadi, mereka melihat satu sama lain sebagai peluang,” ungkapnya.

    Asal tahu saja, 2024 menjadi tonggak penting bagi investasi luar negeri Vietnam. Di Indonesia dengan nilai investasi yang mencapai US$41,81 juta, dengan kontribusi terbesar yang berasal dari ekosistem kendaraan listrik VinFast. Investasi ini ditandai dengan peresmian pabrik di Subang pada Juli serta peluncuran layanan taksi listrik Xanh SM pada Desember 2024.

  • Pilu Warga Korut Bertahun-tahun Kerja Paksa di Kapal China

    Pilu Warga Korut Bertahun-tahun Kerja Paksa di Kapal China

    Pyongyang –

    Laporan terbaru menyebut sejumlah warga Korea Utara (Korut) bertahun-tahun menjalani kerja paksa di kapal-kapal penangkap ikan berbendera China, tanpa menyentuh daratan selama satu dekade. Warga Korut juga disebut menghadapi penganiayaan verbal dan fisik serta mengalami kondisi yang keras.

    Environmental Justice Foundation (EJF) yang berbasis di London, Inggris, seperti dilansir AFP, Senin (24/2/2024), menuduh adanya pelanggaran luas terhadap para pekerja Korut di laut, yang juga merupakan pelanggaran terhadap sanksi-sanksi yang dijeratkan terhadap Pyongyang.

    “Warga Korea Utara yang berada di kapal tersebut dipaksa bekerja selama 10 tahun di laut — dalam beberapa kasus tanpa pernah menginjakkan kaki di daratan,” sebut laporan EJF tersebut.

    “Hal ini merupakan kerja paksa dalam skala yang jauh melebihi apa yang terjadi dalam industri perikanan global yang sudah penuh dengan penganiayaan,” imbuh laporan tersebut.

    Laporan EJF ini didasarkan pada wawancara dengan lebih dari selusin awak kapal asal Indonesia dan Filipina yang pernah bekerja di kapal-kapal pencari tuna berbendera China di Samudra Hindia antara tahun 2019 hingga tahun 2024.

    “Mereka tidak berkomunikasi dengan istri mereka atau orang lain saat berada di laut karena mereka tidak diperbolehkan membawa telepon seluler,” tutur salah satu awak kapal yang dikutip EJF dalam laporannya.

    Beberapa awak kapal lainnya mengatakan bahwa sejumlah warga Korut telah bekerja di kapal tersebut selama “tujuh tahun, atau delapan tahun”, dan warga-warga Korut itu “tidak diberi izin untuk pulang oleh pemerintah mereka”.

    Laporan EJF itu juga menyebut bahwa kapal-kapal yang membawa warga Korut terlibat dalam penangkapan perburuan sirip hiu dan penangkapan hewan laut besar, seperti lumba-lumba, dan berpotensi memasok pasar-pasar di Uni Eropa, Inggris, Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan Taiwan.

    “Dampak dari situasi ini terasa di seluruh dunia: ikan yang ditangkap oleh tenaga kerja ilegal ini mencapai pasar makanan laut di seluruh dunia,” sebut CEO dan pendiri EJF, Steve Trent, dalam pernyataannya.

    “China menanggung beban terberat, namun ketika produk-produk yang tercemar oleh perbudakan modern berakhir di piring kita, jelas bahwa negara-negara pemegang bendera asal kapal itu dan regulatornya harus mengambil tanggung jawab penuh,” tegasnya.

    Saat dimintai tanggapan, otoritas China mengatakan pihaknya “tidak mengetahui” mengenai kasus spesifik tersebut.

    “China selalu mengharuskan aktivitas penangkapan ikan di lepas pantainya untuk mematuhi undang-undang dan peraturan setempat, serta ketentuan hukum internasional yang relevan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian.

    “Kerja sama antara China dan Korea Utara dilakukan sesuai dengan kerangka hukum internasional,” sebut Lin.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menlu Sugiono Ajak Belanda Dukung Program Prioritas Pemerintah Indonesia

    Menlu Sugiono Ajak Belanda Dukung Program Prioritas Pemerintah Indonesia

    JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertemu Perdana Menteri Belanda Dick Schoof dan Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp di Den Haaq saat melakukan kunjungan ke negara tersebut pada 21-22 Februari.

    Melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Ahad, Sugiono menegaskan kembali posisi Belanda sebagai mitra penting Indonesia di Eropa.

    “Sebagai mitra kunci di Uni Eropa, Indonesia berharap dapat terus memperkuat kemitraan komprehensifnya dengan Belanda,” katanya dikutip Antara.

    Sugiono menjelaskan berbagai program prioritas Indonesia, khususnya di bidang ketahanan pangan, transisi energi, hilirisasi dan peningkatan kapasitas SDM dan mengajak Belanda untuk berpartisipasi dan mendukung berbagai program strategis tersebut.

    Pada pertemuan dengan PM Dick Schoof, Sugiono mengangkat potensi kerja sama untuk membantu peningkatan produktivitas nelayan Indonesia.

    Sementara itu, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Belanda menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerja sama bilateral dengan Indonesia, terutama di sektor bisnis dan menyatakan dukungan terhadap program prioritas di antaranya penguatan ketahanan pangan dan makan bergizi gratis.

    Terkait kinerja Kemitraan Komprehensif Indonesia-Belanda, kedua Menlu sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Plan of Action Implementasi Kemitraan Komprehensif yang akan berakhir pada Desember 2025 dan merumuskan strategi ke depannya.

    Selain membahas isu bilateral, kedua pihak juga membahas isu-isu penting di kawasan khususnya mengenai Ukraina, Indo Pasifik, dan BRICS.

    PM Belanda menggarisbawahi perlunya Indonesia dan Belanda menjadi jembatan antara Eropa dan Asia Pasifik.

    Senada dengan pernyataan tersebut, Sugiono mengajak Uni Eropa untuk meningkatkan kehadirannya di Indo Pasifik, khususnya di bidang ekonomi demi terciptanya keseimbangan dan kemakmuran di kawasan.

    Mengenai keanggotaan Indonesia di BRICS, Sugiono menjelaskan harapan Indonesia untuk menjadi jembatan antara negara berkembang dan negara maju, serta antara BRICS dan Asia Tenggara.

    Seusai melakukan kunjungan ke Belanda, Menlu akan bertolak menuju Jenewa, Swiss, untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang ke-58 Dewan HAM dan Konferensi Perlucutan Senjata.

  • Susunan Kepengurusan Baru DPP Partai Gelora Akomodasi Semua Perwakilan Generasi, Tidak Hanya Soal Gender

    Susunan Kepengurusan Baru DPP Partai Gelora Akomodasi Semua Perwakilan Generasi, Tidak Hanya Soal Gender

    Mereka adalah Anis Matta selaku Ketua Umum, Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum, Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal, Achmad Rilyadi selaku Bendahara Umum, serta Rofi Munawar sebagai Koordinartor Pelaksana Harian.

    Dalam sambutannya, dalam kepengurusan DPP Partai Gelora Periode 2024-2029 ini, sejumlah purnawirawan TNI, diplomat, artis, jurnalis dan lain-lain bergabung ke Partai Gelora.

    Antara lain Laksda TNI (Pur) Dadang Irawan, Mayjen TNI Tomi Basari Natanegara dan Marsma TNI Eko Rislanto. Lalu, ada artis senior Renny Djajoesman (Renny Retno Yuskarini).

    Kemudian ada mantan Duta Besar Laos Raden. P. Pratito Soeharyo dan Diplomat Senior Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Ple Priatna, serta jurnalis senior Asep Setiawan.

    “Saya tidak tahu, apakah ini anomali atau bukan? Ketika Partai Gelora pada Pemilu 2024 lalu, tidak lolos parliamentary threshold, sehingga tidak punya anggota di DPR RI. Banyak orang yang berpikir bahwa perjalanan Partai Gelora selesai,” kata Mahfuz Sidik.

    Namun yang terjadi, menurut Mahfuz, justru sebaliknya. “Animo masyarakat bergabung dan dukungan ke Partai Gelora semakin bertambah dan tercermin dari susunan kepengurusan yang bertambah banyak dan semakin beragam,” ujarnya.

    Mahfuz mengatakan, kepengurusan di DPP Partai Gelora 2004-2029 terdiri dari beragam usia. Yakni Gen Z 8,63 persen, Milenial 28,27 persen, Gen X 54, 56 persen dan Baby Boomer 8,63 persen. 

    Sedangkan berdasarkan komposisi gender sebanyak 68, 75 persen laki-laki dan 31,25 persen perempuan. “Perlu kami sampaikan bahwa setelah pelantikan ini jajaran DPP masih akan melengkapi jajaran kepengurusan sampai level departemen. Jadi ini masih belum tuntas,” ujarnya.

  • 6.800 WNI Terjerat Judol di Myanmar, Pemulangan Masih Jadi PR Besar

    6.800 WNI Terjerat Judol di Myanmar, Pemulangan Masih Jadi PR Besar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan pemulangan 270 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat sebagai pekerja atau pelaku judi online (judol) di Myawaddy, Myanmar. Fenomena ini menambah panjang daftar WNI yang terjerat dalam sindikat judi online dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang hingga Februari 2025 tercatat mencapai 6.800 orang di berbagai negara.

    “Masih ada 270 WNI di Myawaddy, Myanmar yang tengah kita upayakan pemulangannya. Jadi perlu diingat, yang terlibat judi online bukan hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku,” ujar Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Judha Nugraha, di Tangerang, dikutip Antara Jumat (21/2/2025).

    Judha mengungkapkan bahwa sebagian WNI yang terjebak dalam sindikat ini sebelumnya telah bekerja selama dua setengah tahun di sektor judi online di Filipina dan Laos, sebelum akhirnya berpindah ke Myanmar. Selain itu, banyak dari mereka awalnya tergiur tawaran pekerjaan dari Indonesia untuk bekerja di Thailand, namun kemudian dipindahkan ke Myawaddy melalui Maiso.

    Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Judha Nugraha – (ANTARA/Samsul Maarif)

    Dalam waktu dekat, Kemlu akan melakukan evakuasi terhadap 92 WNI yang diduga menjadi korban TPPO di Myawaddy seperti yang terjerat judol. Sebagian besar dari mereka disebut mengalami penyekapan dan penyiksaan selama berada di sana.

    “Total ada kurang lebih 6.800 WNI yang terlibat dalam kerja judi online di berbagai negara, dan angkanya masih terus bertambah. Oleh karena itu, upaya kita bukan hanya sekadar menyelamatkan mereka, tetapi juga mencegah agar kasus ini tidak semakin meluas,” tegas Judha.

    Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah, mengingat sindikat judi online dan TPPO terus berkembang dengan modus operandi yang semakin canggih. Tidak hanya di Myanmar, catatan Kemlu menunjukkan bahwa ada sekitar 10 negara yang menjadi tujuan utama WNI dalam jaringan judi online ini.

    Pemerintah mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri yang terdengar terlalu menggiurkan agar tidak ada lagi WNI terjerat judol seperti di Myanmar. Selain itu, kolaborasi antara Kemlu, kepolisian, dan pihak terkait lainnya akan terus diperkuat guna memberantas sindikat ini dan memulangkan para WNI yang masih terjebak.
     

  • Eks Anggota DPRD Indramayu Korban TPPO Berhasil Dipulangkan dari Myanmar

    Eks Anggota DPRD Indramayu Korban TPPO Berhasil Dipulangkan dari Myanmar

    JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sosial berhasil memulangkan eks anggota DPRD Indramayu Periode 2014-2019 Robi’in. 

    Robi’in merupakan satu dari 46 pekerja migran ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia, Jumat (21/2/2025) dini hari. 

    Robi’in disambut histeris oleh keluarga dan kerabat yang menunggunya di Bandara Soekarno-Hatta.

    “Doa mama dikabulkan,” kata Robi’in usai disambut oleh sang ayah. 

    Di Myanmar, Robi’in dipaksa menjadi penipu judi online. Hal itu tak sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan yang dia lihat di media sosial.

    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha mengatakan, selain Robi’in, ada 45 WNI lainnya yang ikut dipulangkan dari Myanmar.

    “Ya, dapat kami konfirmasi bahwa dari 46 tersebut salah satunya adalah WNI dengan inisial R mantan anggota DPRD Indramayu,” kata Yudha saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta.

    Oleh karena itu, Yudha mengimbau kepada masyarakat untuk tak mudah tertipu dengan lowongan pekerjaan yang menjanjikan gaji yang besar tanpa kualifikasi khusus.

    “Oleh karena itu kami sangat mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terbuai atau tertipu dari lowongan tawaran bekerja ke luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi namun tidak meminta kualifikasi khusus, berangkat tidak dibekali dengan visa kerja, berangkat tanpa dibekali dengan kontrak kerja dan akhirnya kemudian bermasalah di luar negeri,” kata Yudha.

    Senada dengan Yudha, Direktur Jenderal Pelindungan P2MI Rinardi menyebut pemulangan mereka menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tak mudah tergoda dengan iming-iming gaji tinggi. 

    “Ini seharusnya menjadi pembelajaran kedepannya. Bahwa masyarakat tidak mudah tertipu dengan iming-iming apapun apalagi sekarang ini marak rayuan-rayuan melalui media sosial yang itu seolah-olah memberikan janji-janji untuk bekerja mudah tanpa dokumen tanpa persyaratan lengkap bahkan tanpa kompetensi,” kata Rinardi di Bandara Soekarno-Hatta.

    Rinardi meminta agar masyarakat untuk berhati-hati terkait iming-iming pekerjaan di luar negeri. Sebab, menurut Rinardi, mereka bisa saja menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Mereka bisa berangkat ke luar negeri dan mendapatkan gaji besar. Padahal kenyataannya mereka kemudian menjadi objek dari sasaran perdagangan orang. Nah inilah kemudian yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat,” ujar Rinardi.

  • Prabowo Rombak Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN – Halaman all

    Prabowo Rombak Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN – Halaman all

     TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merombak desain kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Ia meminta anak buahnya di Kabinet Merah Putih untuk melakukan sejumlah perubahan.

    Hal itu diketahui saat Rapat Koordinasi Pembahasan Progress Pembangunan IKN di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat (21/2/2025). 

    Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan juga dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. 

    AHY mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo pada 3 Februari 2025 terkait dengan progres pembangunan IKN. 

    Terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. 

    “Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna. Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain” kata AHY, Jumat (21/2/2025).

    “Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan. Tentunya, Bapak Presiden tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya. Untuk itu, di IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” sambung AHY.

    Menteri PU Dody Hanggodo yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan, dengan adanya keterbatasan anggaran, studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan. 

    Sebab, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

    “Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Srilanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” terang Dody. 

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan, ada beberapa arahan yang perlu dirombak seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern, namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. 

    “Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” jelas Diana yang merangkap sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

    Diana juga menerangkan, akan dilakukan juga peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN. 

    “Kami akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4 persen menjadi sekitar 11 persen untuk gedung-gedung perkantoran di IKN. Untuk komplek perkantoran yudikatif, kami juga akan samakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif. Akan tetap modern, namun tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia,” tambah Wamen Diana.

    AHY mengimbau, setelah proses penyesuaian desain  pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN selesai, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan jajaran Kementerian PU dan OIKN akan segera menyampaikan kembali kepada Presiden Prabowo. 

    “Setelah dituangkan dalam desain, nanti kita akan bertemu Presiden dan menyampaikan beberapa alternatif. Tentu nanti beliau yang tetap akan memutuskan. Mohon diperhatikan mengenai pemilihan material, agar menyertakan kalkulasi biayanya, kemudian kemudahan untuk mendapatkan materialnya, maintenance, dan juga ketahanan-nya. Namun overall, saya rasa kita sudah ada kemajuan yang baik dan tinggal menunggu penyesuaian desain ini selesai,” tutur AHY.

    Lahan Gratis

    Basuki Hadimuljono mengklarifikasi, pembagian lahan gratis yang diberikan untuk negara-negara sahabat didasari prinsip resiprokal atau hubungan timbal balik antar negara.

    “Bukan gratis enggak. Itu kan ada resiprokal,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Basuki juga menegaskan bahwa pembagian lahan gratis itu untuk membangun kedutaan besar. Bukan untuk investor yang akan menanamkan investasinya di IKN.

    “Enggak, bukan untuk investor,” papar Basuki.

    Selain itu, Basuki menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari OIKN untuk mendukung pembangunan ibu kota politik di tahun 2028.

    “(Lahan) Untuk duta besar, kedutaan. Kalau ada yang mau membangun sebelum tahun 2028 saya mengusulkan kepada presiden dan itupun ada aturannya di Kementerian Luar Negeri,” ucap Basuki.

    “Kalo resiprokal, kalo kita di sana di kasih, di sini dikasih tidak serta merta,” imbuhnya.

    Sebelumnya mengutip Kompas, Basuki Hadimuljono memberikan klarifikasi soal pemberitaan pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028. 

    Basuki menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Basuki, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. 

    “Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028,” ujar Basuki dilansir siaran pers Otorita IKN, Minggu (15/2/2025).

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” jelasnya.

    Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. 

    Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.

     

  • Basuki Tegaskan Lahan Gratis di IKN untuk Negara Sahabat Didasari Prinsip Resiprokal – Halaman all

    Basuki Tegaskan Lahan Gratis di IKN untuk Negara Sahabat Didasari Prinsip Resiprokal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengklarifikasi, pembagian lahan gratis yang diberikan untuk negara-negara sahabat didasari prinsip resiprokal atau hubungan timbal balik antar negara.

    “Bukan gratis enggak. Itu kan ada resiprokal,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Basuki juga menegaskan bahwa pembagian lahan gratis itu untuk membangun kedutaan besar. Bukan untuk investor yang akan menanamkan investasinya di IKN.

    “Enggak, bukan untuk investor,” papar Basuki.

    Selain itu, Basuki menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari OIKN untuk mendukung pembangunan ibu kota politik di tahun 2028.

    “(Lahan) Untuk duta besar, kedutaan. Kalau ada yang mau membangun sebelum tahun 2028 saya mengusulkan kepada presiden dan itupun ada aturannya di Kementerian Luar Negeri,” ucap Basuki.

    “Kalo resiprokal, kalo kita di sana di kasih, di sini dikasih tidak serta merta,” imbuhnya.

    Sebelumnya mengutip Kompas, Basuki Hadimuljono memberikan klarifikasi soal pemberitaan pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028. 

    Basuki menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Basuki, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. 

    “Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028,” ujar Basuki dilansir siaran pers Otorita IKN, Minggu (15/2/2025).

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” jelasnya.

    Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. 

    Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.