Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • 2 Orang Ditangkap terkait Teror Molotov ke Konsulat Rusia di Marseille Prancis

    2 Orang Ditangkap terkait Teror Molotov ke Konsulat Rusia di Marseille Prancis

    JAKARTA – Dua orang ditangkap terkait  serangan molotov di konsulat Rusia di Marseille. Belum diketahui motif di balik teror ini. 

    Kejaksaan tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang siapa yang ditangkap, selain menyatakan mereka adalah “dua orang penting” dalam pernyataan pada Selasa, 25 Februari dilansir Reuters.

    Dua bom molotov dilemparkan ke dinding perimeter konsulat Rusia di kota pelabuhan Prancis selatan Marseille. Salah satu proyektil meledak pada Senin, 24 Februari.

    Rusia menuntut penyelidikan penuh oleh Prancis dan mengatakan insiden itu tampak seperti aksi terorisme, kantor berita negara TASS melaporkan.

    Tidak ada yang terluka, kata sumber keamanan. Staf konsulat tetap berada di dalam ruangan dan polisi memasang garis keamanan di sekitar konsulat.

    Insiden di kota Prancis selatan itu terjadi pada peringatan tiga tahun perang Rusia-Ukraina.

    “Ledakan di wilayah Konsulat Jenderal Rusia di Marseille memiliki ciri-ciri serangan teroris,” lapor TASS mengutip pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

  • Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Pengiriman Pekerja Migran Ilegal ke Bahrain, Korban Dijadikan Terapis – Halaman all

    Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Pengiriman Pekerja Migran Ilegal ke Bahrain, Korban Dijadikan Terapis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (Dittipid PPA) Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirim pekerja migran gelap atau ilegal ke Bahrain. 

    Tiga orang tersangka yang ditangkap yakni SG, RH, dan NH telah ditahan terkait kasus ini.

    Kasubdit III Dittipid PPA dan TPPO, Kombes Pol Amingga PM menuturkan kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari seorang korban yang bekerja di Bahrain sebagai terapis spa. 

    Korban awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai waitress dan housekeeping hotel oleh pelaku, namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

    Menurutnya, para pelaku merekrut korban melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan menawarkan pekerjaan di Bahrain. 

    “Korban yang tertarik kemudian diminta membayar biaya keberangkatan sebesar Rp15.000.000,” katanya dalam keterangan Selasa (25/2/2024).

    Setelah itu, pelaku menyiapkan berbagai dokumen, seperti paspor, visa, dan tiket pesawat untuk memberangkatkan korban.

    Adapun peran tiga tersangka antara lain SG sebagai penghubung dengan pemberi kerja di Bahrain dan menerima uang dari korban, RH sebagai Direktur LPK yang mengurus penerbitan paspor korban, menampung uang korban, serta mengarahkan proses keberangkatan.

    Kemudian NH selaku staf LPK yang mengurus dokumen persyaratan kerja dan keberangkatan korban.

    Amingga menuturkan jaringan ini telah beroperasi sejak tahun 2022 dan meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah.

    “Kami terus mengembangkan kasus ini dan bekerja sama dengan PPATK untuk melacak aliran dana para tersangka,” ucapnya.

    “Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Divhubinter Polri guna mengungkap jaringan yang berada di luar negeri,” ujar Kombes Amingga.

    Dari tangan para pelaku, polisi menyita berbagai barang bukti, antara lain enam paspor, enam visa, enam kontrak kerja, tiga unit handphone, satu laptop, dua buku tabungan, empat ATM, dan enam bundel rekening koran.

    Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp600.000.000. 

    Mereka juga dikenakan Pasal 81 dan Pasal 86 huruf c UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang ancaman hukumannya mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp15.000.000.000.

    Polri mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas legalitasnya.

    “Jangan mudah tergiur dengan iming-iming pekerjaan dari perekrut atau sponsor yang tidak memiliki izin resmi,” ujar Kasubdit.

    “Pastikan perusahaan penempatan memiliki legalitas yang jelas dan kontrak kerja yang sah agar hak-hak pekerja migran tetap terlindungi,” imbuhnya.

    Hingga saat ini, penyelidikan terhadap jaringan TPPO ini masih terus dikembangkan.

  • Komisi VII: WNA akan dikenakan pajak wisata lewat RUU Kepariwisataan

    Komisi VII: WNA akan dikenakan pajak wisata lewat RUU Kepariwisataan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI yang Saleh Partaonan Daulay mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan, mengatur agar warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia dan bertujuan ke destinasi wisata, akan dikenakan pajak.

    Menurut dia, hal itu menjadi fokus dari Komisi VII DPR RI dalam pembahasan RUU Kepariwisataan demi meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Misalnya, kata dia, nantinya ada pajak individual yang dikenakan terhadap orang asing.

    “Jadi sehingga orang datang ke Bali nggak free-free gitu saja, tapi dia tetap bayar pajak. Berapa jumlahnya dan sebagainya, nanti akan diperhitungkan,” kata Saleh kepada ANTARA di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Saat ini, kata dia, berbagai kalangan orang asing bisa dengan mudah mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Indonesia. Padahal, kata dia, orang-orang yang datang itu hanya membawa uang seadanya dan tidak terlalu berdampak pada pendapatan negara.

    “Ternyata nggak punya duit juga, nggak cukup banyak duit, hanya duit seadanya sudah bisa wisata di sana. Jadi ini harus dipikirkan bagaimana supaya pendapatan dari negara dari wisata meningkat,” kata dia.

    Selain itu, menurut dia, RUU tersebut juga hendak mengembangkan pariwisata di daerah-daerah pedesaan, atau yang disebut desa wisata. Dengan berkembangnya desa wisata, maka pendapatannya akan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar yang juga bisa berdampak kepada ekonomi.

    Masyarakat pun, kata dia, akan lebih tersadarkan terkait potensi ekonomi dari sektor pariwisata. Dengan begitu, dia berharap agar Indonesia mengejar ketertinggalan sektor pariwisata dari negara-negara lainnya di ASEAN.

    “Kita ini kan masih tertinggal dengan beberapa negara, seperti Thailand Jadi kita harus kejar itu,” katanya.

    Di samping itu, dia pun menginginkan agar sektor pariwisata Indonesia menjadi diplomasi budaya dengan negara-negara di dunia. Sehingga ciri khas atau identitas tanah air bisa lebih dikenal melalui pariwisatanya.

    “Bahkan kalau perlu wisata itu bisa jadi diplomasi budaya di luar negeri, di seluruh kedutan besar Republik Indonesia yang ada, itu bisa dijadikan sebagai tempat mereka untuk diplomasi,” kata dia.

    Namun, kata dia, usulan mengenai pariwisata sebagai diplomasi budaya itu tidak mudah karena belum dikehendaki oleh Kementerian Luar Negeri. Sebab, kata dia, kegiatan diplomasi negara hanya bisa dilakukan oleh kementerian tersebut.

    “Nah sekarang Kita sedang berpikir kalimat apa yang paling tepat untuk melakukan tugas yang tadi,” katanya.

    Komisi VII DPR RI membidangi perindustrian, ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM dan sarana publikasi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Karding Sebut Tak Satupun Pekerja Migran Indonesia di Kamboja-Myanmar yang Legal

    Menteri Karding Sebut Tak Satupun Pekerja Migran Indonesia di Kamboja-Myanmar yang Legal

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding memastikan pekerja migran Indonesia yang berada di Kamboja dan Myanmar berangkat tak sesuai prosedur atau ilegal. Sebab, pemerintah tak pernah memiliki kerja sama dengan dua negara tersebut.

    “Belum pernah ada kerja sama bilateral atau multilateral penempatan tenaga kerja ke Kamboja dan Myanmar, nggak ada,” ujar Karding saat rapat kerja bersama dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, 25 Februari.

    Para pekerja migran Indonesia itu kerap menggunakan visa turis sebagai modus untuk masuk ke dua negara di Asia Tenggara tersebut.

    “Jadi tidak ada satu pun orang berangkat ke Myanmar itu pakai visa kerja. Mereka berangkat pakai visa turis, transit di Thailand, Malaysia, tidak ada yang langsung ke Myanmar dan Kamboja,” kata Menteri Karding.

    Karding juga menyebut aksi nekat dilakukan pekerja migran mengelabuhi keimigrasian hingga menggunakan jalur tikus untuk bekerja di Kamboja dan Myanmar sebenarnya di luar tanggung jawab pemerintah.

    Namun karena mengemban amanat konstitusi, pemerintah akan terus memberikan pelindungan terhadap warga negara Indonesia sekaligus terus aktif melakukan penyuluhan akan bahaya menjadi pekerja migran ilegal atau unprosedural.

    “Jadi sebenernya kami tidak bertanggungjawab itu. Walaupun itu warga kita, mau tidak mau harus kita lindungi,” ucap Karding.

    Berdasarkan sejumlah kejadian, keberadaan pekerja migran Indonesia ilegal biasanya baru diketahui setelah mereka menjadi korban penyiksaan di Kamboja dan Myanmar.

    Karenanya, Karding menyarankan masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming gaji tinggi sehingga nekat masuk Kamboja atau Myanmar untuk bekerja secara ilegal.

    Disarankan mereka yang berkeinginan bekerja di luar negeri menempuh jalur prosedural untuk menghindari kejahatan di negara tujuan.

    “Setelah mereka kena siksa di sana, baru viral, baru kita tahu, oh ada warga kita kena siksa di sana. Baru kami koordinasi dengan kementerian luar negeri,” kata Karding.

  • Semua WNI yang Kerja Di Kamboja Berangkat Secara Ilegal, Menteri P2MI Ungkap Modusnya – Halaman all

    Semua WNI yang Kerja Di Kamboja Berangkat Secara Ilegal, Menteri P2MI Ungkap Modusnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja dan Myanmar, berangkat secara ilegal.

    Tak ada satu pun dari mereka yang berangkat menggunakan visa kerja.

    Kata Karding, modus WNI maupun para penyalur untuk memasuki dua negara tersebut adalah dengan visa turis dan lebih dahulu singgah atau transit di Thailand maupun Malaysia.

    Hal ini dijelaskan Karding dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    “Jadi tidak ada satu pun orang berangkat ke Myanmar itu pakai visa kerja. Mereka berangkat pakai visa turis, transit di Thailand, Malaysia,  tidak ada yang langsung ke Myanmar dan Kamboja,” kata Karding.

    Selain itu, Karding juga menyatakan, sampai sekarang pemerintah Indonesia tidak pernah punya kerja sama penempatan pekerja migrannya di Kamboja dan Myanmar.

    Sehingga, kata dia, sebenarnya pemerintah tidak memiliki tanggung jawab terhadap upaya nekat para WNI yang sengaja mengelabui imigrasi hingga memakai jalur tikus demi bisa sampai dan bekerja di kedua negara Asia Tenggara tersebut.

    Kendati demikian, Kementerian P2MI tetap menjalankan amanat konstitusi dengan memberikan perlindungan terhadap para WNI sekaligus aktif melakukan penyuluhan soal bahaya berangkat kerja secara ilegal.

    “Belum pernah ada kerja sama bilateral atau multilateral penempatan tenaga kerja ke Kamboja dan Myanmar, nggak ada. Jadi sebenarnya kami tidak bertanggung jawab itu. Walaupun itu warga kita, mau tidak mau harus kita lindungi,” kata Karding.

    Adapun berdasarkan sejumlah kejadian masa silam, keberadaan PMI ilegal umumnya baru diketahui setelah kasusnya viral karena mereka menjadi korban penyiksaan di Kamboja dan Myanmar.

    Mereka umumnya juga menjadi admin judi online maupun operator penipuan atau online scammer.

    Karena itu, Kementerian P2MI meminta publik tidak mudah tergiur iming-iming gaji tinggi sehingga nekat berangkat secara ilegal ke Kamboja atau Myanmar.

    “Setelah mereka kena siksa di sana, baru viral, baru kita tahu, oh ada warga kita kena siksa di sana. Baru kami koordinasi dengan kementerian luar negeri,” ungkapnya.

  • Mengapa Pakistan Mengusir Para Pengungsi Afghanistan?

    Mengapa Pakistan Mengusir Para Pengungsi Afghanistan?

    Jakarta –

    Seorang wanita yang kita sebut Fatima melarikan diri dari Afganistan bersama keluarganya pada Desember 2021. Ia sempat bekerja untuk sebuah organisasi nirlaba Amerika Serikat di Kabul. Namun, setelah penarikan pasukan AS pada musim panas 2021 dan Taliban kembali berkuasa, dia terpaksa meninggalkan negaranya.

    Sekarang ia tinggal di Islamabad, Pakistan, tetapi masa berlaku visa-nya hampir habis dan masih dalam proses perpanjangan.

    “Saya khawatir tentang pembaruan visa saya dan jika tidak diperbarui tepat waktu, pihak berwenang akan menangkap saya dan keluarga karena tinggal secara ilegal di negara ini,” kata Fatima kepada DW.

    Aparat kepolisian termasuk polisi wanita, menggerebek gedung tempat tinggal Fatima untuk mencari pengungsi Afganistan tanpa dokumen. Fatima tidak berada di sana saat itu, tetapi saudara laki-lakinya ditahan.

    “Kami menunjukkan tanda terima dan bukti pengajuan perpanjangan visa, tetapi polisi tetap tidak mau bekerja sama,” kata Fatima, yang kini bersembunyi dari pihak berwenang.

    Waktu semakin menipis bagi para pengungsi di Islamabad dan Rawalpindi

    Pada tahun 2023, Pakistan memulai inisiatif untuk memulangkan sekitar empat juta warga Afganistan yang telah memasuki negara itu selama 40 tahun terakhir. Pemerintah menetapkan batas waktu hingga 31 Maret untuk mengusir warga asing yang tinggal secara ilegal, dengan operasi pencarian yang berlangsung pada Januari dan Februari.

    Umer Gillani, seorang ahli hukum dan aktivis hak asasi manusia, kepada DW mengatakan, pengungsi Afganistan yang tinggal di Islamabad dan kota terdekat Rawalpindi “telah diminta secara lisan untuk meninggalkan Pakistan sebelum tanggal 28 Februari.”

    Moniza Kakar, seorang pengacara yang bekerja untuk advokasi pengungsi di Pakistan, juga menyatakan kepada DW terdapat “ketidakpastian dan ketakutan” di antara warga Afganistan di wilayah tersebut.

    “Sejak awal tahun ini, lebih dari 1.000 warga Afganistan telah ditahan di Islamabad, dan lebih dari 18.000 orang dipaksa meninggalkan Islamabad dan Rawalpindi akibat instruksi pemerintah di Islamabad,” tambahnya.

    Selama bertahun-tahun bekerja sama dengan Amerika

    Amin, seorang pria berusia 28 tahun asal Kabul, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun berkolaborasi dengan Amerika Serikat dalam upaya memerangi Taliban di Afganistan. Namun, ia akhirnya terpaksa melarikan diri ke Pakistan dengan menyeberangi perbatasan.

    Dia mengungkapkan, awalnya hanya tinggal menunggu beberapa hari lagi untuk dievakuasi ke Amerika Serikat. Namun, rencana tersebut tertunda bulan lalu setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan program penempatan kembali pengungsi.

    Kini, hampir 20.000 warga Afganistan menunggu di Pakistan untuk mendapatkan persetujuan bermukim kembali di AS melalui program pemerintah Amerika.

    “Kami telah bekerja sama dengan Amerika selama bertahun-tahun. Kami membantu dan mendukung mereka di Afganistan, bahkan memberikan sebagian dari hidup kami. Sekarang, mereka seharusnya mendukung kami agar kami bisa hidup dengan damai,” kata Amin kepada DW.

    Ketegangan antara Kabul dan Islamabad makin panas

    Selama tiga tahun terakhir, hubungan antara Pakistan dan Afganistan, negara tetangganya, semakin memburuk.

    Islamabad menuding otoritas Taliban di Afganistan tidak mampu mengendalikan operasi kelompok militan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), yang didirikan pada tahun 2007 dan telah melancarkan berbagai serangan terhadap pasukan keamanan Pakistan.

    Ketegangan lintas perbatasan dengan rezim Taliban yang semakin meningkat juga memicu kekhawatiran mengenai kesejahteraan warga Afganistan di Pakistan. Hal ini muncul di tengah laporan-laporan tentang dugaan intimidasi dan penangkapan. Pelapor khusus PBB telah menyuarakan keprihatinannya dan menegaskan, warga Afganistan di wilayah tersebut berhak mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi.

    Aktivis Gilani menyatakan, jutaan pengungsi Afganistan di Pakistan sering dijadikan “sandera untuk menekan setiap kali terjadi ketegangan antara kedua negara.”

    Minggu lalu, Kementerian Luar Negeri Pakistan membantah klaim yang diajukan oleh kuasa usaha Afganistan mengenai perlakuan buruk terhadap pengungsi Afganistan di Pakistan. Mereka menyebut tuduhan tersebut sebagai “tidak berdasar” dan mendesak Kabul untuk memfasilitasi pemulangan warga Afganistan secara lancar.

    Terpaksa Mengungsi Kembali Setelah Puluhan Tahun Tinggal di Pakistan

    Pakistan telah menjadi tempat berlindung bagi ratusan ribu pengungsi dari negara tetangganya, sebuah situasi yang dipicu oleh ketidakstabilan regional selama beberapa dekade. Warga Afganistan yang tiba di Pakistan setelah Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021, bergantung pada perpanjangan visa untuk tetap tinggal di negara tersebut. Namun, proses ini mahal, penuh ketidakpastian, dan sering kali mengalami penundaan yang lama.

    “Kisah para pengungsi ini sangat memilukan. Keluarga-keluarga yang telah menetap di Pakistan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, kini terpaksa mengungsi lagi akibat ketegangan antara kedua negara. Anak-anak, perempuan, dan laki-laki yang telah mengalami begitu banyak penderitaan diperlakukan seolah-olah mereka tidak bernilai. Ini bukan hanya krisis pengungsi, melainkan krisis kemanusiaan,” ungkap pengacara Kakar.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Mendobrak Jalan Buntu Penantian Pengungsi ke Negara Impian’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • SpaceSail China Ganggu Dominasi Starlink, Musk Dapat Lawan

    SpaceSail China Ganggu Dominasi Starlink, Musk Dapat Lawan

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaringan komunikasi satelit milik Elon Musk, Starlink menghadapi tantangan baru untuk mendominasi internet satelit berkecepatan tinggi. 

    Saingan tersebut datang dari negeri China yaitu SpaceSail yang didukung oleh pemerintah China, serta Amazon.com yang dipimpin Jeff Bezos dengan layanan Project Kuiper-nya.

    Melansir dari Reuters, Selasa (25/2/2025) SpaceSail, sebuah perusahaan asal Shanghai, pada bulan November menandatangani perjanjian untuk memasuki pasar Brasil dan kini sedang dalam pembicaraan dengan lebih dari 30 negara. 

    Dua bulan setelah itu, perusahaan ini mulai beroperasi di Kazakhstan, sebagaimana dilaporkan oleh kedutaan Kazakhstan di Beijing.

    Sementara itu, Brasil juga sedang menjajaki kerjasama dengan Project Kuiper dan Telesat dari Kanada, menurut seorang pejabat Brasil yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Pembicaraan ini pertama kali dilaporkan oleh media, menandakan semakin ketatnya persaingan di sektor internet satelit.

    Starlink, yang telah meluncurkan lebih banyak satelit ke orbit Bumi rendah (LEO) sejak 2020 dibandingkan seluruh pesaingnya, terus menjadi pemimpin dalam menyediakan internet berkecepatan tinggi untuk wilayah terpencil, kapal laut, dan militer. 

    Satelit yang berada di ketinggian rendah ini memungkinkan pengiriman data yang efisien, menjadikannya solusi penting bagi banyak sektor.

    Namun, keunggulan Musk di luar angkasa mulai dipandang sebagai ancaman oleh pemerintah China, yang telah meningkatkan investasi dalam proyek-proyek satelit dan melakukan penelitian militer untuk melacak konstelasi satelit di orbit rendah. 

    SpaceSail, yang dikendalikan oleh pemerintah kota Shanghai, berencana untuk meluncurkan 648 satelit LEO pada tahun ini, dengan target mencapai 15.000 satelit pada 2030. Saat ini, Starlink memiliki sekitar 7.000 satelit dan berencana menambah jumlahnya hingga 42.000 satelit pada akhir dekade ini.

    Peluncuran SpaceSail akan mencakup konstelasi satelit Qianfan, yang menjadi langkah pertama China memasuki pasar internet satelit global. Selain itu, tiga konstelasi satelit lainnya sedang dalam tahap pengembangan dengan rencana untuk meluncurkan hingga 43.000 satelit dalam beberapa dekade mendatang.

    Ilustrasi peluncuran satelitPerbesar

    “Tujuan akhir adalah menempati sebanyak mungkin slot orbit,” kata Chaitanya Giri, pakar teknologi antariksa di Observer Research Foundation India.

    Namun, kebijakan ini memicu kekhawatiran di Barat. Mereka khawatir, China bisa memperluas jangkauan kontrolnya atas internet global, serta memanfaatkan teknologi satelit untuk tujuan pengawasan dan pengendalian informasi.

    Badan penelitian Amerika Serikat menyarankan Washington untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara Global Selatan guna mengimbangi ambisi Tiongkok dalam dunia digital. Rencana China ini dianggap sebagai bagian dari inisiatif yang bertujuan memperluas pengaruh geopolitik Beijing.

    Di sisi lain, Kementerian perdagangan dan regulator telekomunikasi Tiongkok tidak menanggapi permintaan komentar. 

    Kementerian luar negeri Tiongkok mengatakan dalam menanggapi pertanyaan Reuters bahwa meskipun tidak mengetahui secara spesifik seputar SpaceSail dan satelit LEO China yang berekspansi ke luar negeri, Beijing mengupayakan kerja sama luar angkasa dengan negara lain demi kepentingan rakyat mereka.

    SpaceSail mengatakan pihaknya bertujuan untuk menyediakan internet yang andal bagi lebih banyak pengguna, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil dan selama pemulihan dari keadaan darurat dan bencana alam

  • Rusia Sambut Era Baru Amerika di Tangan Trump Usai Bersitegang dengan Zelenskyy

    Rusia Sambut Era Baru Amerika di Tangan Trump Usai Bersitegang dengan Zelenskyy

    JAKARTA – Kremlin memuji pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump  karena berupaya memahami “akar penyebab” konflik Ukraina.

    Pernyataan tersebut adalah salah satu pengakuan paling jelas dari Kremlin mengenai perubahan besar dalam kebijakan perang AS sejak Trump menjabat lima minggu lalu.

    Membalikkan upaya AS selama tiga tahun untuk menghukum dan mengisolasi Moskow di bawah pemerintahan Joe Biden, Trump bergerak cepat untuk memperbaiki hubungan dengan Presiden Vladimir Putin dan mendukung sebagian narasi Kremlin mengenai konflik tersebut.

    Pekan lalu Trump menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai “diktator” dan menyatakan Kyiv-lah yang memulai perang, yang dimulai tepat tiga tahun lalu ketika Putin mengumumkan “operasi militer khusus” dan mengirim pasukannya ke Ukraina.

    Ketika ditanya tentang komentar Trump yang menyalahkan Zelenskyy dan Biden, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pemerintahan Trump sendiri menegaskan pihaknya sedang mengubah pendekatannya terhadap Rusia.

    “Kedua, kami berharap Washington akan menganalisis sepenuhnya akar penyebab konflik Ukraina – ini sebenarnya yang kami coba agar lawan-lawan kami di Eropa perhatikan, dan apa yang selalu mereka tolak, sama seperti pemerintahan Washington sebelumnya,” kata Peskov dilansir Reuters, Senin, 24 Februari.

    Rusia telah lama berpendapat mereka terpaksa melancarkan perang untuk melindungi penutur bahasa Rusia di Ukraina dan mempertahankan diri dengan memastikan Ukraina tidak dapat bergabung dengan NATO.

    Ukraina dan negara-negara Barat mengatakan hal ini adalah dalih untuk melakukan perampasan tanah bergaya kolonial.

    “Tanpa analisis dan pemahaman mendalam tentang akar penyebab konflik di sekitar Ukraina, pada dasarnya mustahil untuk mencapai penyelesaian (perdamaian) dengan baik,” kata Peskov.

    “Dan di sini kita melihat upaya Washington untuk benar-benar memahami apa yang menyebabkan konflik ini, dan kami berharap analisis ini akan membantu upaya dalam konteks penyelesaian konflik,” papar Peskov.

    Sebaliknya, Peskov mengatakan saat ini tidak ada dasar bagi Rusia untuk melanjutkan dialog dengan negara-negara Eropa, yang pada hari Senin menjatuhkan paket sanksi lain kepada Moskow, termasuk larangan impor aluminium. Dia menyebut sanksi tersebut “sepenuhnya dapat diprediksi”.

    Kritikus terhadap Trump menuduhnya menjual Ukraina dengan mengakui poin-poin penting negosiasi bahkan sebelum pembicaraan dimulai.

    Ukraina dan sekutu-sekutunya di Eropa khawatir akan kesepakatan Putin-Trump yang tergesa-gesa yang akan mengesampingkan dan melemahkan keamanan mereka.

    Para pejabat Trump mengatakan pendekatan AS hanya mengakui realitas situasi dan bertujuan menghentikan pertumpahan darah.

    Peskov mengatakan kontak berikutnya dengan pihak AS, yang diharapkan terjadi pada akhir pekan ini, akan fokus pada mengatasi “hal-hal yang mengganggu” dalam hubungan bilateral dan “membuka blokir” pekerjaan kedutaan mereka, yang telah dirundung perselisihan mengenai properti diplomatik dan jumlah staf.

    Dia mengatakan Kementerian Luar Negeri Rusia akan segera mengumumkan di mana dan kapan perundingan berikutnya akan diadakan.

  • Rusia Upayakan Perdamaian Jangka Panjang dengan Ukraina, Ogah Gencatan Senjata Tergesa-gesa – Halaman all

    Rusia Upayakan Perdamaian Jangka Panjang dengan Ukraina, Ogah Gencatan Senjata Tergesa-gesa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung selama tiga tahun, Senin (24/2/2025).

    Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov mengungkapkan Moskow ingin mencapai perdamaian berkelanjutan dengan Ukraina.

    Menurut Ryabkov, Rusia fokus pada penyelesaian akar penyebab perang, bukan hanya menghentikan pertempuran sementara, seperti yang disarankan oleh Amerika Serikat (AS).

    Pernyataan ini disampaikan oleh Ryabkov dalam wawancara yang diterbitkan pada Senin (24/2/2025), yang juga menandai tiga tahun sejak dimulainya perang di Ukraina.

    Ryabkov menegaskan perdamaian yang tahan lama lebih penting bagi Rusia daripada gencatan senjata yang tergesa-gesa, Al Mayadeen melaporkan.

    Katanya, hal itu justru bisa memicu pertempuran baru dan memperburuk situasi.

    “Amerika Serikat sepertinya ingin segera mencapai gencatan senjata, tetapi hal itu tanpa penyelesaian yang menyeluruh bisa berbahaya,” ujar Ryabkov, seperti yang dikutip dari RIA.

    Dia memperingatkan, tanpa solusi jangka panjang, gencatan senjata dapat merusak hubungan Rusia dengan Amerika.

    Sayangnya, hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai rencana perdamaian dari pihak Amerika Serikat.

    Pembicaraan terbaru antara Rusia dan AS di Riyadh bertujuan untuk memperbaiki hubungan kedua negara dan mempersiapkan negosiasi lebih lanjut mengenai Ukraina.

    Meskipun demikian, Ryabkov mengatakan diskusi tersebut belum memberikan penjelasan mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh mantan Presiden AS Donald Trump.

    Ryabkov mengulangi alasan Rusia untuk melancarkan apa yang disebutnya sebagai “operasi militer khusus” karena ekspansi NATO yang terus bergerak ke arah timur.

    Selain itu, Rusia juga menuduh Ukraina menekan hak-hak warga berbahasa Rusia di wilayah mereka.

    Meski Rusia terus mendorong perjanjian perdamaian yang lebih permanen, ketegangan tetap tinggi dan perang memasuki tahun keempat tanpa solusi yang jelas.

    Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, dijadwalkan mengunjungi Turki pada Senin (24/2/2025) untuk mengadakan pembicaraan dengan mitranya, Hakan Fidan, mengenai perang dan masalah lainnya.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengonfirmasi Lavrov akan segera mengunjungi Turki untuk membahas berbagai topik penting.

    Turki tetap menegaskan perannya sebagai fasilitator perdamaian, seperti yang telah mereka lakukan pada tahun 2022 dengan menjadi tuan rumah negosiasi antara Rusia dan Ukraina.

    Belum lama ini, Turki juga menjadi tuan rumah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa Turki akan menjadi tempat yang ideal untuk negosiasi perdamaian.

    Zelensky Siap Mundur Jika Ukraina Jadi Anggota NATO

    Pada konferensi pers yang diadakan pada Minggu (23/2/2025), Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan kesiapan untuk mundur dari jabatannya.

    Dengan catatan, jika hal itu dapat membantu Ukraina mencapai perdamaian atau bisa membuat Kyiv menjadi anggota NATO.

    Zelensky menekankan ia tidak berambisi untuk berkuasa lama dan lebih memprioritaskan keamanan negara Ukraina.

    “Saya tidak berniat berkuasa selama beberapa dekade. Ini adalah prioritas utama saya sekarang,” kata Zelensky, dikutip dari Ukrainska Pravda.

    Zelensky menjelaskan keanggotaan NATO dianggap sebagai langkah yang paling efektif dan ekonomis untuk memastikan keamanan Ukraina.

    “Kami akan membahasnya dengan mitra kami, karena ini adalah masalah keamanan,” papar Zelensky.

    “Kami harus menyadari bahwa meja perundingan ini adalah milik kami, karena perang terjadi di Ukraina,” ungkap Zelensky.

    Ia menegaskan Eropa dan Amerika Serikat (AS) harus terlibat langsung dalam perundingan untuk memastikan perdamaian dan keamanan bagi Ukraina.

    Dukungan dari Pemerintah Biden vs Trump

    Terkait dengan hubungan Ukraina dan Amerika Serikat, Zelensky menyatakan perbedaan mencolok antara pemerintahan Trump dan pemerintahan Joe Biden, Al Jazeera melaporkan.

    Dikutip dari Time, Trump, yang sebelumnya menyerang Zelensky dengan menyebutnya sebagai “diktator,” dipandang oleh Zelensky sebagai kurang mendukung Ukraina dalam perdamaian.

    Ia berharap Trump dapat menjadi mitra yang lebih aktif dalam proses perdamaian, bukan hanya sekadar mediator.

    Dalam pembahasan lain, Zelensky juga menanggapi klaim bahwa Ukraina berutang 500 miliar dolar  kepada AS.

    Ia menegaskan bantuan AS diberikan dalam bentuk hibah, bukan pinjaman dan klaim tersebut tidak relevan serta tidak akan tercantum dalam perjanjian akhir.

    Kanada Umumkan Paket Bantuan Militer Baru untuk Ukraina

    Kanada mengumumkan akan mengirimkan 25 kendaraan tempur LAV III tambahan untuk mendukung Angkatan Bersenjata Ukraina.

    Dua kendaraan lapis baja pertama akan segera dikirim, Suspilne melaporkan.

    Pengumuman ini disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, dalam pertemuan puncak “Dukung Ukraina” yang berlangsung di Kyiv pada 24 Februari.

    Pertemuan ini dihadiri oleh para pemimpin dunia.

    Selain kendaraan tempur, Angkatan Udara Ukraina juga akan menerima simulator penerbangan.

    Trudeau menambahkan bahwa bantuan ini belum termasuk jutaan amunisi, pesawat nirawak, dan perlengkapan pertolongan pertama.

    Kanada juga telah mendistribusikan bantuan tahap pertama sebesar 5 miliar dolar Amerika untuk Ukraina, yang berasal dari aset Rusia yang dibekukan.

    Bantuan tersebut juga mencakup hibah untuk membantu Ukraina menjaga keamanan energinya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Kejam, Israel Pindah Paksa 40.000 Warga Palestina di Tepi Barat

    Kejam, Israel Pindah Paksa 40.000 Warga Palestina di Tepi Barat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pasukan pendudukan Israel telah memindahkan paksa 40.000 warga Palestina dari kamp-kamp pengungsi di provinsi Jenin dan Tulkarm di Tepi Barat yang diduduki, serta mencegah mereka kembali ke rumah mereka.

    Anadolu Agency melaporkan bahwa rezim pendudukan juga telah mengerahkan tank-tank di Tepi Barat untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Situasi ini terjadi sebagai bagian dari eskalasi militernya di wilayah Palestina.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan pada Minggu bahwa tentara akan tetap berada di kamp-kamp pengungsi Palestina selama tahun depan untuk mencegah penduduk kembali.

    “Tentara Israel memperluas operasinya di Tepi Barat utara, dan mulai malam ini, mereka juga akan beroperasi di kota Qabatiya,” kata Katz, seperti dikutip Middle East Monitor (MEMO) pada Senin (24/2/2025).

    Menteri tersebut mengatakan bahwa 40.000 warga Palestina telah “dievakuasi” dari kamp-kamp pengungsi Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams, eufemisme untuk “dipindahkan secara paksa” dengan todongan senjata.

    “Aktivitas UNRWA di kamp-kamp tersebut juga telah dihentikan,” tambahnya. “Saya menginstruksikan [tentara] untuk mempersiapkan diri tinggal lama di kamp-kamp yang telah dibersihkan, untuk tahun mendatang, dan tidak mengizinkan penduduk untuk kembali.”

    Menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, tentara Israel memberlakukan jam malam selama dua hari di Qabatiya. Gubernur Jenin Kamal Abu Al-Rub mengatakan pasukan pendudukan memulai operasi militer di kota tersebut dan memberlakukan jam malam selama 48 jam sejak pagi hari.

    Wali Kota Qabatiya Ahmad Zakarneh mengatakan bahwa tentara Israel mencegah siapa pun memasuki atau meninggalkan kota tersebut. “Buldoser militer terus menghancurkan jalan-jalan dan infrastruktur sementara pasukan tentara dikerahkan di tengah penggerebekan rumah-rumah, dengan beberapa diubah menjadi barak militer,” tambahnya.

    Mengosongkan Kamp Pengungsi

    Awal bulan ini, UNRWA memperingatkan bahwa operasi tentara Israel telah mengosongkan banyak kamp pengungsi di Tepi Barat utara. Mereka menambahkan bahwa pemindahan paksa keluarga-keluarga Palestina meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan.

    “Pemindahan paksa di Tepi Barat yang diduduki adalah hasil dari lingkungan yang semakin berbahaya dan koersif,” kata UNRWA.

    “Penggunaan serangan udara, buldoser lapis baja, peledakan terkendali, dan persenjataan canggih oleh Pasukan Israel telah menjadi hal yang biasa, sebagai dampak dari perang di Gaza.”

    Badan PBB tersebut menekankan bahwa pperasi yang berulang dan merusak telah membuat kamp-kamp pengungsian utara tidak dapat dihuni, menjebak penduduk dalam pemindahan yang berulang-ulang.

    Tahun lalu, lebih dari 60% pemindahan adalah hasil dari operasi tentara pendudukan Israel. UNRWA mengatakan tentara telah melakukan operasi militer di Tepi Barat utara sejak bulan lalu, menewaskan sedikitnya 60 orang dan membuat ribuan orang mengungsi.

    Serangan tersebut merupakan yang terbaru dalam eskalasi militer Israel yang sedang berlangsung di Tepi Barat, di mana sedikitnya 923 warga Palestina telah tewas dan hampir 7.000 orang terluka dalam serangan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal sejak dimulainya serangan terhadap Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Mahkamah Internasional menyatakan Juli lalu bahwa pendudukan Israel yang telah berlangsung lama di wilayah Palestina adalah ilegal, dan menuntut evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Mesir Minta Bantuan Uni Eropa

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty sebelumnya telah meminta Uni Eropa untuk mendukung rencana negaranya untuk pemulihan dan rekonstruksi awal di Jalur Gaza, sebuah rencana yang tidak mencakup pemindahan warga Palestina dari tanah mereka.

    Abdelatty menyampaikan seruannya tersebut selama percakapan telepon dengan mitranya dari Prancis Jean-Noël Barrot.

    “Pejabat Mesir tersebut meninjau rencana komprehensif yang tengah dikembangkan oleh Kairo untuk Jalur Gaza dengan tetap mempertahankan warga Palestina di tanah mereka, bersama dengan dukungan Arab untuk upaya Mesir dalam hal ini,” kata juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Tamim Khalaf.

    Abdelatty mengatakan bahwa ia menantikan dukungan dari masyarakat internasional dan negara-negara UE, termasuk Prancis, untuk upaya Mesir dalam hal ini.

    Rencana pemulihan Mesir untuk Gaza telah diajukan sebagai alternatif terhadap usulan Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan etnis Palestina dari Gaza hingga Mesir dan Yordania dan mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    Kairo dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan puncak darurat Arab pada tanggal 4 Maret untuk membahas rencana yang menentang usulan Trump.

    (sef/sef)