Kementrian Lembaga: Kemlu

Kepastian Ekstradisi Buronan KPK Paulus Tannos Tunggu Hasil Sidang di Singapura – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membeberkan perkembangan terbaru mengenai proses ekstradisi buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos di Singapura.

Dikatakan Supratman, seluruh dokumen permohonan Paulus Tannos sudah diterima otoritas Singapura.

“Semua surat yang dibutuhkan untuk permintaan ekstradisi telah saya tandatangani dan lewat Kementerian Luar Negeri itu sudah mengirimkan karena yang mengirim Kementerian Luar Negeri,” kata Supratman kepada wartawan, Jumat (28/2/2025).

Supratman menyebut seluruh dokumen ekstradisi telah dikirim ke Singapura pada pekan ini.

Pemerintah Indonesia saat ini menunggu hasil sidang di Singapura terkait kepastian untuk memulangkan Paulus Tannos ke Tanah Air.

“Saat ini kita tinggal menunggu karena sepengetahuan saya suratnya sudah diantar kepada pihak berwenang di Singapura. Yang pasti kan karena lagi berproses di sana sekarang dan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, tentu pasti akan dilakukan proses sesuai aturan hukum yang ada di Singapura,” kata Supratman.

“Prinsipnya kalau ada yang kurang pasti disampaikan ke kita, tetapi sepengetahuan saya semua yang dibutuhkan sudah kami lengkapi semua,” sambung politikus Partai Gerindra ini.

Menkum menjamin kesiapan otoritas Indonesia dalam menjemput Paulus Tannos jika permohonan ekstradisi itu telah disetujui pengadilan Singapura.

Dia mengatakan tim penjemputan Paulus Tannos akan menjadi kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Hubinter Polri.

“Silakan tanya KPK dan Hubinter Mabes Polri. Itu KPK yang punya ranah kalau soal itu (penjemputan Paulus Tannos),” ujar Supratman.

Dihubungi terpisah, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo, mengatakan pihaknya saat ini menunggu kabar baik dari pemerintah Singapura terkait permohonan ekstradisi Paulus Tannos.

“Sampai saat ini kami dibantu rekan-rekan kementerian/lembaga terkait sudah menyampaikan dokumen kelengkapan ke Singapura dan sudah diterima. Adapun perkembangannya menunggu hasil proses hukum di Singapura, doakan semoga dimudahkan dan dilancarkan usahanya,” kata Widodo.

Korupsi Megaproyek Pengadaan e-KTP

Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos, merupakan buronan KPK di kasus korupsi megaproyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.

Perusahaan itu disebut menerima Rp145,8 miliar.

Paulus Tannos ditetapkan sebagai tersangka sejak 2019 silam.

Dia kemudian menjadi buronan KPK sejak 19 Oktober 2021.

Dalam pengejaran KPK, Paulus Tannos ternyata sempat berganti nama menjadi Thian Po Tjhin dan berganti kewarganegaraan untuk mengelabui penyidik.

Tannos tercatat memiliki paspor Guinea Bissau, sebuah negara di Afrika Barat.

Pelarian Paulus Tannos pun berakhir di awal tahun ini.

Tannos ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), bersama otoritas keamanan Singapura pada 17 Januari 2025.

Saat ini Paulus Tannos sedang menjalani sidang ekstradisi di Pengadilan Singapura.

Sesuai perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Singapura Pasal 7 huruf (5), Indonesia memiliki waktu 45 hari sejak dilakukannya penahanan sementara (sejak 17 Januari 2025) untuk melengkapi syarat ekstradisi.

Batas akhir Pemerintah RI melengkapi syarat ekstradisi hingga 3 Maret 2025.

28/02/2025 10:36
Kemlu Pulangkan 84 WNI Bermasalah Online Scam dari Myanmar – Halaman all

Kemlu RI memulangkan 84 WNI dari Myawaddy, Myanmar terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Kamis (27/2/2025).

Tayang: Jumat, 28 Februari 2025 02:37 WIB

tribunlampung.co.id

PEMULANGAN WNI – Kemlu RI memulangkan 84 WNI dari Myawaddy, Myanmar menuju Maesot, Thailand pada Kamis (27/2/2025). Otoritas Thailand pun membantu melakukan pemeriksaan kesehatan bagi 84 WNI tersebut, serta imigrasi dan national referral mechanism untuk indikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 84 Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil dikeluarkan dari Myawaddy, Myanmar menuju Maesot, Thailand pada Kamis (27/2/2025).

84 WNI itu terdiri dari 69 laki-laki dan 15 perempuan.

Terdapat pula 3 orang ibu hamil dalam pemulangan ini.

Menurut keterangan tertulis Kemlu RI, semua WNI itu dalam kondisi baik dan sehat.

Sebelumnya, Tim Kemlu bersama KBRI Yangon dan KBRI Bangkok telah berada di Maesot sejak 23 Februari 2025 untuk melakukan kontak intensif dengan berbagai pihak di Thailand dan Myanmar.

Otoritas Thailand memberikan izin melintas bagi para WNI pada 27 Februari 2025 melalui 2nd Friendship Bridge yang berada di perbatasan Myawaddy dan Maesot.

Setiba di wilayah Maesot, otoritas Thailand melakukan pemeriksaan kesehatan, imigrasi dan national referral mechanism untuk indikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Turut hadir Gubernur Provinsi Tak untuk memonitor proses yang dijalankan otoritas Thailand.

Selanjutnya, Tim Kemlu akan membawa para WNI itu ke Bangkok untuk diterbangkan menuju Tanah Air.

Menurut rencana, 84 WNI itu akan tiba di Jakarta pada Jumat malam, 28 Februari 2025.

Kementerian/Lembaga terkait melalui koordinasi Kemenko Polkam akan memfasilitasi ketibaan para WNI dan proses asesmen lanjutan termasuk rehabilitasi sosial, sebelum dapat dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

28/02/2025 02:37
Seorang WNI Dideportasi AS di Tengah Pengetatan Keimigrasian Trump

Jakarta –

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di San Francisco mengonfirmasi seorang WNI telah dideportasi dari Amerika Serikat. Kasus ini mencuat di tengah kabar bahwa lebih dari 4.000 WNI di AS masuk daftar deportasi setelah Presiden Donald Trump mengetatkan keimigrasian.

Konsul Penerangan Sosial dan Budaya KJRI San Francisco, Mahmudin Nur Al-Gozaly, mengatakan WNI yang dideportasi itu adalah SM, 21 tahun, yang merupakan mahasiswa jurusan ekonomi University of San Francisco.

Mahmudin mengatakan deportasi ini adalah “voluntarily deportasi atau pemulangan atas keputusan sendiri”.

Menurut Mahmudin pemulangan terjadi setelah ada proses pemanggilan SM oleh badan penegak hukum urusan cukai dan keimigrasian AS, yakni ICE.

Menurut Mahmudin, SM telah pulang ke Indonesia pada 29 Januari 2025.

Status keimigrasian

Mahmudin mengatakan status keimigrasian SM tak aktif.

“Sehingga dilakukan investigasi, yang berujung pada pemanggilan dan pemeriksaan yang bersangkutan oleh ICE pada 28 Januari 2025,” kata Mahmudin kepada wartawan Johanes Hutabarat yang meliput untuk BBC News Indonesia.

“Keputusan pulang oleh yang bersangkutan setelah ditanya oleh ICE apakah pulang secara voluntarily [sukarela] ke Indonesia atau ditahan pada 29 Januari 2025,” tambahnya.

Menurut Mahmudin, awalnya KJRI tidak mendapat pemberitahuan mengenai pemulangan SM, baik dari keluarga, kampus, atau otoritas setempat.

Pihak KJRI baru mengetahui informasi pemulangan ini dari pihak keluarga pada akhir pekan pertama Februari 2025.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Pihak KJRI, kata Mahmudin, menelusuri informasi tersebut ke ICE dan kampus.

Mahmudin mengatakan “Permintaan pulang oleh ICE dikarenakan status yang bersangkutan dinyatakan tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa penuh sejak Musim Semi (Spring) 2023 namun masih berada di AS”.

Menurut Mahmudin, pihak kampus mengonfirmasi soal status kemahasiswaan SM yang sudah tak lagi aktif.

“Pihak kampus juga telah menginformasikan hal tersebut kepada pihak keluarga SM,” kata Mahmudin.

Mahmudin mengatakan sejauh dari informasi yang ia terima, baru satu WNI yang bermukim di wilayah Pantai Barat Utara AS yang dideportasi setelah Donald Trump dilantik menjadi presiden, Januari 2025 lalu.

Lebih jauh ia mengatakan KJRI belum mendapat informasi lebih jauh dari pemerintah AS mengenai jumlah spesifik WNI di wilayah itu yang masuk daftar final untuk dipulangkan.

Keterangan orangtua SM soal deportasi dari AS

Getty ImagesFoto ilustrasi. Petugas ICE melakukan penindakan terhadap imigran ilegal, Los Angeles, California, 2022.

Kabar pendeportasian SM bermula saat orang tuanya, yang merupakan seorang pengamat politik di Indonesia, membeberkannya kepada media.

RM, orang tua WNI berinisial SM, menceritakan bahwa anaknya tersebut merupakan mahasiswa University of San Francisco, seperti diberitakan Tempo.

Menurutnya, anaknya dideportasi karena terdampak kebijakan pengetatan keimigrasian Trump.

RM mengatakan bahwa SM memiliki dokumen imigrasi yang lengkap serta tabungan yang cukup untuk bermukim di San Francisco.

Namun, menurut RM, SM dimintai keterangan terkait urusan keimigrasiannya di kantor Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, pada 29 Januari 2025 lalu.

Saat itu, RM menyebut SM diinterogasi tanpa alasan yang jelas.

“Selama tujuh jam, handphone-nya [SM] diambil, paspornya diambil,” kata RM.

RM mengatakan bahwa anaknya ditanyai mengenai maksud dan tujuannya datang ke AS. Setelah proses interogasi tersebut, kata RM, petugas Departemen Keamanan Dalam Negeri menginstruksikan agar SM keluar dari AS.

Menurut RM, dua orang petugas sempat menemani SM ke apartemen untuk mengemas barang-barangnya, lalu memintanya membeli tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia. SM pun diantar sampai ke bandara untuk naik pesawat pulang ke Indonesia.

RM bilang anaknya telah berkuliah selama 3,5 tahun dengan mengambil program studi ekonomi sebagai jurusan utama, dan jurusan komputer sebagai program studi kedua. Menurut RM, sedianya SM diwisuda pertengahan Desember 2025.

Menurut RM, setelah dideportasi SM tidak diperbolehkan masuk AS selama lima tahun ke depan. Ia pun mengeklaim pihak kampus sudah berkomitmen membantu kelulusan SM sampai wisuda.

Pengetatan keimigrasian oleh pemerintahan Trump

Getty ImagesAksi menentang ICE di San Francisco, Februari 2024.

Pendeportasian SM terjadi setelah Presiden Donald Trump mengetatkan keimigrasian.

Diaspora Indonesia dan WNI di AS mengungkap “kecemasan dan kekhawatiran” mereka setelah pemerintah AS memasukkan 4.276 WNI ke dalam daftar untuk segera dideportasi dari negara itu.

Ginokkon Aseando, WNI yang bermukim di Queens, New York, AS, mengatakan perintah deportasi ini paling utama untuk mereka yang “tidak bersurat” dan memiliki “catatan kriminal”.

Sementara itu, Sinta Penyami Storms, pendiri komunitas diaspora Indonesia, Gapura Philadelphiayang mengedukasi warga negara Indonesia (WNI) mengenai hak-hak mereka di mata regulasi ASmengaku sudah lama mendengar kabar perintah deportasi kepada sejumlah WNI.

Lebih dari 4.000 WNI tersebut menerima final order removal atau perintah akhir pemindahan.

Mereka dilaporkan tidak memiliki izin legal untuk tinggal sehingga harus angkat kaki dari negara tersebut.

Final order removal ini umumnya diberikan kepada mereka yang memiliki catatan kriminal, pelanggaran imigrasi, serta status legal yang kadaluarsa.

‘Saat inagurasi, langsung terjadi kepanikan, orang-orang histeris’

Sinta Penyami Storms, 47, diaspora Indonesia di Philadelphia yang sudah menjadi warga negara AS mengaku setelah Trump resmi kembali menjabat presiden AS, “terjadi kepanikan” di kalangan WNI di AS.

“Pada saat inaugurasi [Trump] itu langsung terjadi kepanikan, orang-orang histeris gitu,” kata Sinta, kepada wartawan Johanes Hutabarat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (07/02).

“Kepanikan” dan “histeria” ini cukup beralasan, menurut Sinta, sebab saat itu makin banyak polisi imigrasi berkeliaran di Philadelphia Selatan.

Ini kontras dengan apa yang terjadi sebelum inaugurasi Trump pada awal Januari silam.

“Jadi situasinya memang banyak kecemasan dan kekhawatiran,” kata dia.

Getty ImagesPetugas ICE Philadelphia melakukan operasi penegakan hukum di tempat pencucian mobil dan menangkap tujuh orang pada 28 Januari 2025 di Philadelphia, Pennsylvania.

“Kalau dibilang ketakutan ya mungkin ada juga, tapi lebih banyak cemas,” tutur Sinta.

“Apakah saya aman kalau saya berangkat kerja, apakah saya aman kalau saya mengantarkan anak saya sekolah, atau mungkin pergi berbelanja,” ujarnya kemudian.

Sita bilang hal serupa juga dialami WNI yang tinggal di wilayah lain, seperti Chicago di wilayah Barat Tengah, hingga California di pesisir Barat.

Umumnya, kata Sinta, kecemasan dan ketakutan dirasakan mereka yang masa tinggalnya sudah kadaluarsa.

Getty ImagesSalah satu dari tujuh imigran yang ditangkap oleh petugas ICE Philadelphia dalam operasi penegakan hukum di tempat pencucian mobil pada 28 Januari 2025.

Lebih lanjut, Sinta mengungkapkan kabar perintah deportasi kepada sejumlah WNI sudah lama tersiar, utamanya terhadap mereka yang mencari suaka akibat Peristiwa 1998.

“Perintah deportasi itu ada yang sudah lama sekali.”

“Mereka datang dengan asylum karena kerusuhan dan turunnya Suharto dan lain-lain. Jadi yang dijadikan target adalah orang-orang yang seperti itu,” jelas Sinta.

“Kalau perintah deportasi yang akhir-akhir ini mungkin enggak terlalu banyak.”

Getty ImagesPenindakan petugas ICE Philadelphia terhadap imigran pada 28 Januari 2025 silam. Sebanyak delapan imigran gelap ditangkap.

Sinta mengatakan para petugas Immigration and Customs Enforcement (ICE) sejauh ini cenderung melakukan penindakan kepada para imigran asal negara-negara Amerika Latin.

Menurut Sinta, wilayah yang paling rentan bagi para imigran adalah di negara bagian Floridayang baru-baru ini mengeluarkan beleid menyasar para imigran.

Aturan yang diteken Gubernur Ron DeSantis pada Februari 2025 ini mengatur peningkatan hukuman dan penolakan pembayaran jaminan bagi imigran yang ditindak dan kedapatan tak memegang dokumen resmi.

Kebijakan ini juga mengatur hukuman mati bagi imigran yang tak memiliki dokumen valid dan tertangkap melakukan tindak pidana pembunuhan tingkat pertama dan pemerkosaan anak.

“Jadi saat ini, untuk orang-orang yang sebetulnya sangat berbahaya untuk tinggal di Florida,” kata Sinta.

Dua WNI ditahan otoritas AS

Ginokkon Aseando, WNI yang bermukim di Queens, New York, AS, mengatakan kewaspadaan WNI yang bermukim dan bekerja di AS memang hal yang umum dirasakan.

Ia mencontohkan seorang temannya yang baru pindah ke AS selama satu tahun begitu sigap dalam mengurus izin perizinan tinggalnya, karena takut bermasalah di kemudian hari.

Meski begitu, ia berpendapat para WNI yang tinggal di kota New York seperti dirinya, tak perlu merasa cemas. Sebab, New York adalah salah satu kota “sanctuary”.

Status sanctuary ini memungkinkan administrasi kota bisa mengambil kebijakan yang tak tegak lurus dengan aturan pemerintah federal AS, salah satunya dalam hak keimigrasian.

“Seharusnya sih aman kalau tidak melakukan kriminal,” kata Nando.

Getty ImagesProtes di New York terhadap kebijakan Presiden Donald Trump terkait imigran.

Kendati begitu, dia mengaku mendengar kabar WNI ditindak otoritas AS. Salah satu dari mereka bermukim di wilayah tempat dia tinggal di New York.

“Setahu saya itu orang katanya sudah sempat daftar buat apply pergantian status imigrasi, tapi ditolak,” ujar pria yang akrab disapa Nando ini.

“Pas laporan tahunan katanya ditangkap. Nah, kalau misalkan karena laporan tahunan ditangkap, seharusnya dia enggak akan dideportasi, cuma akan dirilis,” jelas Nando.

Meski begitu, Nando mengaku tak tahu kondisi terkini warga yang ia ceritakan ditindak aparat setempat.

Siapa saja yang masuk dalam daftar deportasi?

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, membenarkan dua WNI ditahan oleh otoritas AS imbas dari kebijakan anti-imigran gelap Presiden Donald Trump.

“Satu ditahan di Atlanta, Georgia, dan satu ditahan di New York,” kata Judha dalam konferensi pers, Jumat, (07/02).

Kedua WNI ini adalah bagian dari 4.276 WNI yang tidak memiliki dokumen imigrasi yang sah dan berstatus belum dihukum.

Judha menambahkan 4.276 orang ini merupakan bagian dari dari keseluruhan 1,4 juta orang yang masuk daftar final order removal.

Judha menyebutkan contoh kasus WNI berinisial BK di New York yang ditangkap akhir Januari 2025 lalu.

Getty ImagesSejumlah warga El Salvador yang dideportasi dari Amerika Serikat (AS) membawa barang-barang pribadi mereka saat tiba di kantor Imigrasi di San Salvadir, El Salvador, 12 Februari 2025.

Ini terjadi saat BK melakukan pelaporan tahunan di kantor Immigration and Custom Enforcement (ICE).

BK diketahui masuk daftar deportasi sejak 2009 silam.

Selain itu, Judha mengungkap ada WNI lain, berinisial TRN yang ditahan di Atlanta, Georgia pada 29 Januari.

“Saat ini hanya dua WNI yang kami dapat informasi ditahan. Kami akan terus monitor,” kata Judha kepada media, Kamis (13/02), di Jakarta

Apa yang harus dilakukan ribuan WNI yang terancam dideportasi dari AS?

Judha mengatakan WNI di AS yang masuk daftar ini bisa melapor ke perwakilan diplomatik Indonesia di negeri tersebut.

Ia mengimbau agar para WNI mengetahui hak mereka sesuai hukum AS.

Judha mengatakan perwakilan diplomatik Indonesia di AS bakal memberikan pendampingan hukum.

Baca juga:

Sebelum pengumuman daftar deportasi dari Kemenlu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra juga sempat menyinggung perihal rencana Presiden AS Donald Trump yang akan melakukan deportasi besar-besaran para imigran.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia mengantisipasi kebijakan presiden baru AS tersebut.

“Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan,” kata Yusril, seperti dikutip dari detikcom.

Apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia?

Akhir Januari lalu, pemerintah Indonesia juga berencana membentuk tim khusus untuk mengantisipasi isu deportasi WNI dari AS, pasca Trump terpilih.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementeriannya bakal bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perlindungan yang bisa diberikan para WNI yang terimbas deportasi.

Ia sempat menyebut bahwa pada masa kampanye menjelang pemilihan presiden AS, pihaknya mendengar ada sejumlah WNI yang mengaku resah di negara itu.

Salah satu penyebabnya karena mereka mengalami masalah dokumen imigrasi, katanya.

“Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis atau menggunakan modus pencari suaka politik, tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga,” kata Pigai, seperti dikutip dari Antara.

Apakah pemerintah Indonesia perlu mengakomodasi pemulangan ribuan WNI?

Dengan kondisi ini, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengimbau pemerintah Indonesia perlu memastikan akomodasi para WNI sekiranya kebijakan deportasi sudah final dan siap dieksekusi pemerintahan Trump.

“Siapa tahu mereka tidak punya uang. Kalau mereka tidak punya uang, ya kita bisa pick up mereka dalam satu pesawat untuk kembali ke Indonesia,” kata Hikmahanto kepada wartawan Johanes Hutabarat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (14/02).

Hikmahanto mengatakan kebijakan ini tak terhindarkan karena umumnya mereka yang masuk daftar tersebut “visanya expired ataukah mungkin mereka sudah tidak sesuai dengan izin tinggalnya.”

Apa perbedaan kebijakan imigran pemerintahan Trump dan Biden?

Hikmahanto mengatakan isu imigran yang mengalami masalah terkait dokumen keimigrasian ini sudah lama terdengar, namun menurutnya belum ditindak secara masif.

Pergantian rezim di AS ikut mengubah kebijakan terkait imigran, katanya.

Getty ImagesMereka yang masuk daftar deportasi ini adalah yang masa tinggalnya sudah kadaluarsa, mengalami masalah dokumen keimigrasian, dan punya catatan kriminal.

Dia menilai pemerintahan Trump lebih keras dalam mengambil kebijakan bagi para imigran, dibanding Joe Biden.

Dugaan Hikmawanto, AS di bawah Biden lebih kendur dalam menindak para imigran.

Alasannya, menurutnya, kehadiran tenaga kerja para imigran ini memang dibutuhkan untuk mendongkrak kegiatan ekonomi di AS.

“Banyak yang tahu tapi dianggap oleh pemerintah Amerika tidak terjadi, sehingga ya mereka enggak mengalami deportasi,” kata Hikmahanto.

Berita ini akan diperbarui.

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/02/2025 18:34
84 WNI Terduga Korban Penipuan Online di Myanmar Diserahkan ke Indonesia

Jakarta –

Pemerintah Myanmar menyatakan mereka telah menyerahkan 84 warga negara Indonesia (WNI) kepada perwakilan pemerintah Indonesia, Kamis (27/02), untuk dipulangkan melalui Thailand. Rencananya mereka akan dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (28/02), kata Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Mereka adalah terduga korban perdagangan orang (TPPO) di Myanmar.

Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, membenarkan informasi tersebut kepada BBC News Indonesia.

Menurut rencana, 84 orang WNI itu akan dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (28/02), kata Judha Nugraha.

Seperti dilaporkan BBC Burma, perwakilan pemerintah Myanmar, Indonesia, dan Thailand telah bertemu pada Kamis (27/02) pagi untuk penyerahan secara resmi 84 orang WNI tersebut.

Mereka saat ini sedang menunggu di Thailand untuk dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (28/02).

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia sudah memulangkan 46 orang WNI terduga korban perdagangan manusia di Myanmar pada Kamis, 20 Februari 2025 lalu.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Menurut Kemlu Indonesia, sampai Februari 2025, ada 6.800 WNI yang diduga terlibat TPPO di luar negeri.

“Angkanya masih terus bertambah,” kata Judha, seperti dikutip Detik.com.

Judha Nugraha mengatakan mereka dipekerjakan sindikat judi online.

Data Kemlu menyebutkan ada 10 negara sebagai tujuan untuk bekerja termasuk di Myanmar.

Delapan WNI dan ratusan WNA dibebaskan dari pusat penipuan online Myanmar

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengonfirmasi sejumlah warga negara Indonesia (WNI) termasuk dalam 260 orang dari 20 negara yang dibebaskan oleh kelompok etnis bersenjata Myanmar dan dibawa ke Thailand.

Mereka adalah orang-orang yang bekerja di pusat penipuan Myanmar.

Para pekerja, yang lebih dari separuhnya berasal dari negara-negara Afrika atau Asia termasuk Indonesia dibawa dari Negara Bagian Karen di Myanmar dan diterima oleh tentara Thailand.

Mereka diperiksa untuk memastikan apakah mereka korban perdagangan manusia.

Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, membenarkan informasi tersebut. Kendati begitu dia belum memerinci identitas WNI yang dibebaskan.

Pekan lalu, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra bertemu dengan pemimpin China Xi Jinping, dan berjanji akan menutup pusat penipuan yang tersebar di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar.

ReutersWarga negara asing yang menjadi korban penipuan online berdiri di atas kapal yang mengapung menuju sisi perbatasan Thailand melalui Sungai Moei di Distrik Phop Phra, Provinsi Tak, Thailand, 12 Februari 2025.

Otoritas Thailand telah menghentikan akses listrik dan bahan bakar dari sisi perbatasan Thailand.

Mereka juga memperketat peraturan perbankan dan visa demi mencegah operator penipuan menjadikan Thailand sebagai negara transit untuk memindahkan pekerja dan uang tunai.

Beberapa anggota parlemen oposisi di Thailand telah mendorong pemerintah Thailand untuk melakukan tindakan semacam ini selama dua tahun terakhir.

BBC

Pekerja asing biasanya dibujuk ke pusat penipuan ini dengan tawaran gaji yang besar, atau dalam beberapa kasus, dijanjikan pekerjaan di Thiland, bukan Myanmar.

Para penipu mencari pekerja yang memiliki keterampilan dalam bahasa yang menjadi sasaran penipuan dunia maya, biasanya bahasa Inggris dan Mandarin.

Mereka dipaksa melakukan aktivitas kriminal di dunia maya, mulai dari modus penipuan asmara yang dikenal sebagai “jagal babi” dan penipuan kripto, hingga pencucian uang dan perjudian ilegal.

Beberapa bersedia melakukan pekerjaan itu, tetapi yang lain dipaksa untuk tinggal, dan pembebasan hanya mungkin dilakukan jika keluarga mereka membayar uang tebusan yang besar.

Beberapa dari mereka yang berhasil melarikan diri menceritakan penyiksaan yang mereka alami.

Para pekerja asing yang dibebaskan diserahkan oleh DKBA, salah satu dari beberapa faksi bersenjata yang menguasai wilayah di Negara Bagian Karen.

Getty ImagesLebih dari 250 orang yang diselamatkan dari pusat penipuan daring di Myanmar diserahkan ke Thailand pada 12 Februari, kata seorang pejabat senior militer Thailand, menyusul serangkaian tindakan keras terhadap operasi ilegal tersebut.

Kelompok bersenjata ini dituduh membiarkan kompleks penipuan itu beroperasi di bawah perlindungan mereka, dan menoleransi penyiksaan yang meluas terhadap korban perdagangan manusia yang dipaksa bekerja di kompleks itu.

Pemerintah Myanmar tidak mampu memperluas kendalinya atas sebagian besar wilayah Negara Bagian Karen sejak kemerdekaan pada tahun 1948.

Pada Selasa (11/02), Departemen Investigasi Khusus Thailandserupa dengan FBI di ASmeminta surat perintah penangkapan untuk tiga komandan kelompok bersenjata lain yang dikenal sebagai Tentara Nasional Karen.

Thai News PixPara penipu mencari pekerja yang memiliki keterampilan dalam bahasa Inggris dan Mandarin.

Surat perintah penggeledahan itu mencakup Saw Chit Thu, panglima perang Karen yang membuat kesepakatan pada 2017 dengan sebuah perusahaan China untuk membangun Shwe Kokko, kota baru yang diyakini sebagian besar didanai oleh penipuan.

BBC mengunjungi Shwe Kokko atas undangan Yatai, perusahaan yang membangun kota tersebut.

Yatai mengatakan tidak ada lagi penipuan di Shwe Kokko.

ReutersKorban

Perusahaan telah memasang papan reklame besar di seluruh kota yang menyatakan, dalam bahasa Mandarin, Burma, dan Inggris, bahwa kerja paksa tidak diperbolehkan, dan bahwa “bisnis daring” harus tutup.

Namun, kami diberitahu oleh penduduk setempat bahwa bisnis penipuan itu masih berjalan, dan kami mewawancarai seorang pekerja yang pernah bekerja di salah satu tempat itu.

Seperti DKBA, Saw Chit Thu memisahkan diri dari kelompok pemberontak utama Karen, KNU, pada 1994, dan bersekutu dengan militer Myanmar.

Thai News PixPekerja asing yang dibebaskan berbaris di luar truk militer untuk dibawa ke wilayah perbatasan Thailand dengan Myanmar

Di bawah tekanan dari Thailand dan China, Saw Chit Thu dan DKBA mengatakan mereka akan mengusir bisnis penipuan dari wilayah mereka.

Komandan DKBA menghubungi anggota parlemen Thailand pada Selasa (11/02) untuk mengatur penyerahan 260 pekerja.

Mereka termasuk 221 pria dan 39 perempuan, dari Ethiopia, Kenya, Filipina, Malaysia, Pakistan, Cina, Indonesia, Taiwan, Nepal, Uganda, Laos, Burundi, Brasil, Bangladesh, Nigeria, Tanzania, Sir Lanka, India, Ghana, dan Kamboja.

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/02/2025 17:27
Israel Gempur Suriah, Arab Saudi Bilang Gini

Jakarta –

Pemerintah Arab Saudi mengutuk serangan Israel baru-baru ini yang menargetkan Suriah. Saudi menuduh Israel berupaya mengacaukan situasi di negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri Saudi mengeluarkan pernyataan yang diposting di media sosial X, yang mengatakan bahwa Israel berupaya “mengacaukan keamanan dan stabilitas [Suriah] dengan pelanggaran berulang terhadap perjanjian dan hukum internasional.”

“Kerajaan menyatakan solidaritasnya dengan pemerintah dan rakyat Suriah dan menekankan perlunya masyarakat internasional untuk mengambil tanggung jawab dalam menghentikan tindakan Israel yang mengganggu keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut dan mencegah konflik meluas — sesuatu yang telah berulang kali diperingatkan oleh Kerajaan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (27/2/2025).

Sebelumnya pada hari Selasa lalu, Israel menggempur wilayah Damaskus selatan dan wilayah Suriah selatan dekat perbatasan Yordania. Ini merupakan serangan terbaru dalam serangkaian serangan Israel terhadap apa yang disebutnya sebagai target militer Suriah.

Dilaporkan bahwa pesawat-pesawat tempur Israel menggempur sejumlah kota di wilayah Suriah. Militer Israel mengklaim serangannya itu menargetkan lokasi-lokasi militer, yang digunakan untuk menyimpan senjata.

Laporan penduduk Suriah, sumber-sumber keamanan dan televisi lokal Suriah, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (26/2/2025), menyebut sejumlah pesawat militer Israel menyerang kota Kisweh yang berjarak 19 kilometer di sebelah selatan Damaskus, ibu kota Suriah, pada Selasa (25/2) tengah malam.

Sumber keamanan Suriah mengatakan sebuah situs militer di kota Kisweh menjadi target serangan udara Israel. Namun tidak disebutkan lebih lanjut soal korban jiwa atau kerusakan akibat serangan itu.

Lihat Video ‘Pertukaran Tahanan Terakhir, Warga Palestina Tinggalkan Penjara Israel’:

Serangan udara Israel juga menghantam sebuah kota di Provinsi Daraa, Suriah bagian selatan, pada waktu yang sama.

Militer Israel, dalam pernyataannya, mengklaim pasukannya menyerang sejumlah target militer di wilayah Suriah bagian selatan, termasuk markas besar dan situs-situs yang disebut berisi senjata-senjata.

Israel telah memindahkan pasukannya ke zona demiliterisasi yang dipantau PBB di Suriah setelah kelompok oposisi menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad pada bulan Desember lalu.

Lihat Video ‘Pertukaran Tahanan Terakhir, Warga Palestina Tinggalkan Penjara Israel’:

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/02/2025 14:50
Pelaku Penikaman di Soreang Ditangkap Polisi

JABAR EKSPRES – Seorang pria berinisial CA (34) berhasil diamankan jajaran reskrim Polsek Soreang setelah menganiaya dan menikam korban menggunakan senjata tajam berjenis celurit.

Kejadian tersebut terjadi di Kampung Lembur Picung, Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung pada Sabtu (22/2) pukul 21.00 WIB.

“Iya kami berhasil mengamankan satu pelaku berinisial CA dan juga barang bukti berupa sebilah celurit warna hitam yang dipakai melakukan penganiayaan serta penusukan,” ujarnya Kapolsek Soreang, Kompol Ivan Taufiq saat dikonfirmasi, Kamis (27/2/2025).

Ivan menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, kejadian itu bermula saat korban berinisial NC (23), yang juga buruh harian lepas, tiba-tiba didatangi oleh pelaku saat sedang duduk.

Tiba-tiba pelaku langsung menendang korban hingga mengalami luka serius.

BACA JUGA: WNI Jadi Korban Penikaman di Amerika, Kemlu: Terus Pantau Kasus Ini!

“Pelaku CA ini tiba-tiba menendang korban yang sedang jongkok, mengenai telinga kirinya. Korban sempat melawan, namun pelaku kemudian mengeluarkan celurit dan menyerang punggung serta kaki kiri korban, menyebabkan luka sobek,” jelasnya.

Ia menambahkan setelah kejadian itu, pihaknya pun langsung menerima laporan dan langsung bertindak cepat dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

“Kemudian kita juga langsung membawa korban ke RSUD untuk visum,” katanya.

Setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian pun berhasil mengidentifikasi pelaku dan langsung mencari pelaku beserta barang bukti.

“Kami sudah mengamankan tersangka dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk proses hukum selanjutnya,” tuturnya.

Atas kejadian itu, Ivan juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan segera melaporkan jika menemukan tindakan kriminal di lingkungan sekitar.

Saat ini, pelaku pun telah ditahan di Polsek Soreang dan dijerat dengan pasal terkait tindak pidana penganiayaan.

27/02/2025 14:31
Wamenlu RI Ungkap Rencana Pendirian Kampung Indonesia di Gaza Palestina – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Anis Matta mengungkap soal rencana pembangunan kampung Indonesia di Gaza, Palestina, dengan harapan tak ada lagi konflik berujung perang dengan Israel.

Anis mengatakan, pembangunan kampung Indonesia yang merupakan bagian dari upaya rekonstruksi Gaza pasca perang, merupakan rencana bersama dari lembaga filantropi dan badan amil zakat.

“Jadi kita akan membuat rencana bersama. Jadi koordinasi ini salah satu tujuannya adalah kita akan membuat rencana bersama. Salah satunya ini adalah kampung Indonesia,” kata Anis usai meluncurkan kampanye penggalangan dana bagi Gaza, di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Seluruh lembaga filantropi dan badan amil zakat yang tergabung dalam kampanye penggalangan dana bagi Gaza ini akan ambil peran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyaluran dana bantuan kemanusiaan tersebut.

Di mana salah satu alokasi bantuannya juga untuk membangun sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, masjid, dan apartemen di wilayah Gaza yang masuk dalam program rekonstruksi Gaza. Kementerian Luar Negeri kata Anis, sebatas menjadi fasilitator dari kerja sama ini.

“Nanti semua NGO ini, lembaga-lembaga ini ikut mengambil share dalam program bersama itu tadi. Jadi mereka ikut dalam perencanaannya, ikut dalam pelaksanaannya, ikut dalam pengawasannya bersama. Dalam hal ini Kemlu hanyalah fasilitator ya. Memfasilitasi kerjasama ini,” kata Anis.

Anis sendiri berharap tak ada lagi eskalasi antara Israel dengan Hamas, Palestina pada masa mendatang, serta berharap kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera bisa berlanjut pada tahapan – tahapan berikutnya demi terciptanya perdamaian di Timur Tengah.

“Kita tidak berharap ada eskalasi lagi ya,” ungkap Anis.

Adapun rencana pembangunan kampung Indonesia di Gaza ini disampaikan oleh Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad.

Ia mengatakan pembangunan kampung Indonesia di Gaza jadi bentuk dukungan bagi Palestina sampai merdeka.

Guna merealisasikan rencana ini, BAZNAS juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Wamenlu RI Anis Matta.

Katanya, langkah membangun kampung Indonesia di Gaza ini menyusul terjadinya gencatan senjata antara Palestina dengan Israel.

“Anggaran yang dibutuhkan sementara Rp500 miliar sudah cukup,” kata Noor pada peringatan Isra Mi’raj di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang, Jumat (7/2/2025).

Selain itu lembaga kemanusiaan, International Networking for Humanitarian (INH) juga mengemukakan program serupa.

Gagasan untuk melahirkan kota Indocity atau kampung Indonesia di Gaza, merupakan wilayah yang dibangun dengan konsep Indonesia.

Di mana nantinya direncanakan pembangunan kawasan perumahan terpadu yang berisi apartemen, hotel bagi tamu, gedung sekolah, rumah ibadah dan pasar bergaya nusantara dalam satu kawasan.

“Jadi ini adalah seperti satu ruang tertutup saling berkaitan terdiri dari berbagai tower bangunan apartemen untuk warga Gaza yang rumahnya rusak hancur disertai dengan fasilitas umumnya,” kata Founder INH, Muhammad Husein. (*)

27/02/2025 00:15
Respons Mesir yang Diminta Israel Kelola Gaza Selama 15 Tahun dengan Imbalan Keringanan Utang – Halaman all

Respons Mesir yang Diminta Israel Kelola Gaza Selama 15 Tahun dengan Imbalan Keringanan Utang

TRIBUNNEWS.COM – Mesir, Rabu (26/2/2025) menyatakan, menolak usulan untuk mengelola Gaza karena mengganggap wacara itu sebagai hal yang ‘tidak dapat diterima’

Mesir tidak mau mengambil alih pemerintahan Gaza, dengan menyebut gagasan tersebut bertentangan dengan sikap posisi Mesir dan negara-negara Arab yang telah lama berlaku terkait masalah Palestina.

Mesir dan negara-negara Arab ingin masalah Palestina dikendalikan oleh faksi dan entitas Palestina dan terus mendorong ‘Solusi Dua Negara’ dengan Israel.

“Setiap gagasan atau usulan yang menyimpang dari pendirian Mesir dan Arab [tentang Gaza]… ditolak dan tidak dapat diterima,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tamim Khalaf seperti dikutip kantor berita negara, MENA.

Pernyataan ini dilontarkan sehari setelah pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid melontarkan gagasan tersebut.

Mantan perdana menteri Israel dan pemimpin oposisi Yair Lapid mengadakan konferensi pers tentang anggaran negara yang akan datang, di Tel Aviv pada 16 Mei 2023. (JACK GUEZ / AFP)

Imbalan Keringanan Utang

Yair Lapid, Selasa, mengusulkan agar Mesir mengambil alih kendali administratif Jalur Gaza hingga 15 tahun dengan imbalan keringanan utang luar negerinya yang bernilai lebih dari 150 miliar dolar AS.

Rencana tersebut mengusulkan Mesir bertanggung jawab mengelola daerah kantong tersebut selama delapan tahun, dengan opsi untuk memperpanjangnya hingga 15 tahun.

Lapid mengumumkan rencana tersebut saat berpidato di Foundation for Defense of Democracies (FDD) di Washington, DC dan kemudian mengunggahnya di X, menurut surat kabar Maariv, Israel.

“Saya baru-baru ini menyampaikan rencana di Washington untuk hari setelah perang di Gaza,” tulisnya.

“Inti dari rencana tersebut: Mesir akan memikul tanggung jawab atas Gaza selama (hingga) 15 tahun, sementara pada saat yang sama utang luar negerinya sebesar $155 miliar akan dibatalkan oleh masyarakat internasional.”

“Setelah hampir satu setengah tahun pertempuran, dunia terkejut mengetahui bahwa Hamas masih menguasai Gaza,” tambahnya.

Lapid menyalahkan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena gagal membangun “pemerintahan efektif di Gaza yang akan mengusir Hamas,”.

Lapid juga mengatakan kalau Israel menghadapi dua masalah keamanan utama di sepanjang perbatasan selatannya.

Masalah pertama Israel menurut dia adalah, “Dunia membutuhkan solusi baru untuk Gaza: Israel tidak dapat setuju Hamas tetap berkuasa, Otoritas Palestina tidak mampu menjalankan Gaza, pendudukan Israel tidak diinginkan, dan kekacauan yang terus berlanjut merupakan ancaman keamanan serius bagi Israel.”

Masalah kedua, kata Lapid, adalah “ekonomi Mesir berada di ambang kehancuran dan mengancam stabilitas Mesir dan seluruh Timur Tengah: utang luar negeri sebesar $155 miliar tidak memungkinkan Mesir membangun kembali ekonominya dan memperkuat militernya.”

Ia mengusulkan “satu solusi: Mesir akan memikul tanggung jawab pengelolaan Jalur Gaza selama 15 tahun, sementara utang luar negerinya akan ditanggung oleh masyarakat internasional dan sekutu regionalnya.”

Selama 18 tahun terakhir, Israel telah memberlakukan blokade terhadap Gaza, yang secara efektif mengubahnya menjadi penjara terbuka.

Genosida baru-baru ini telah menyebabkan sekitar 1,5 juta dari 2,4 juta penduduk daerah kantong itu mengungsi.

Seorang warga Palestina berjalan di jalanan berdebu dengan latar belakang kehancuran Gaza karena bombardemen buta Israel selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. (MNA)

Mesir Pemain Utama Pembangunan Gaza

Lapid mengklaim bahwa selama 15 tahun, “Gaza akan dibangun kembali dan kondisi untuk pemerintahan sendiri akan tercipta. Mesir akan menjadi pemain utama dan akan mengawasi rekonstruksi, yang selanjutnya akan memperkuat ekonominya.”

“Solusi ini memiliki preseden historis,” katanya.

“Mesir pernah menguasai Gaza di masa lalu. Ini dilakukan dengan dukungan Liga Arab, dengan pemahaman bahwa ini adalah situasi sementara. Mesir melindungi Jalur Gaza atas nama Palestina. Inilah yang perlu terjadi lagi hari ini.”

Mesir menguasai Jalur Gaza selama hampir dua dekade setelah berdirinya Israel pada tahun 1948, ketika milisi Zionis merebut tanah Palestina dan melakukan pembantaian yang menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.

Hamas sebelumnya menolak rencana untuk melucuti senjata atau dipindahkan dari Gaza, dengan menyatakan bahwa masa depan daerah kantong itu harus ditentukan melalui konsensus nasional Palestina.

Israel terus menduduki wilayah Palestina, Suriah, dan Lebanon, menolak untuk menarik diri atau mengakui negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dalam batas-batas sebelum tahun 1967.

Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlaku di Gaza sejak bulan lalu, menghentikan perang Israel, yang telah menewaskan hampir 48.350 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

(oln/thntnl/anadolu/*)

27/02/2025 00:00
Mesir Tolak Keras Usulan Oposisi Israel untuk Memerintah Gaza Selama 8 Tahun

Jakarta –

Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengatakan Mesir harus memerintah Jalur Gaza setidaknya selama 8 tahun setelah perang berakhir. Mesir menolak usulan tersebut.

Dilansir kantor berita AFP, Rabu (26/2/2025), Mesir menolak usulan eks PM Israel agar mengambil alih pemerintahan Gaza. Mesir menyebut usulan itu tidak dapat diterima dan bertentangan dengan posisi Mesir dan Arab yang telah lama berlaku terkait masalah Palestina.

“Setiap gagasan atau usulan yang menyimpang dari pendirian Mesir dan Arab (mengenai Gaza) ditolak dan tidak dapat diterima,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Tamim Khalaf, seperti dikutip kantor berita negara MENA.

Yair Lapid sebelumnya mengungkap alasan mengusulkan agar Mesir memerintah Jalur Gaza setidaknya selama 8 tahun setelah perang berakhir. Hal itu, kata dia, sebagai imbalan untuk keringanan utang Mesir.

“Solusinya adalah Mesir akan bertanggung jawab atas pengelolaan Jalur Gaza selama delapan tahun dengan opsi untuk memperpanjangnya hingga 15 tahun,” kata Lapid kepada lembaga pemikir Foundation for Defense of Democracies (FDD) yang berhaluan agresif di Washington, seperti dilansir AFP, Rabu (26/2).

Lapid mengusulkan, pada saat yang bersamaan, utang luar negeri Mesir akan dibayar oleh komunitas internasional. ,Diketahui Mesir menjadi salah satu negara yang terlilit utang luar negeri yang besar.

“Pada saat yang sama, utang luar negerinya akan dibayar oleh komunitas internasional dan sekutu regional,” lanjut mantan Perdana Menteri Israel itu.

Lapid mengatakan Mesir akan memimpin pasukan perdamaian dari negara-negara Teluk dan komunitas internasional untuk pengelolaan dan pembangunan kembali Gaza.

“Selama periode tersebut, kondisi untuk pemerintahan sendiri di Gaza akan tercipta, dan proses demiliterisasi total Gaza akan selesai,” katanya tentang wilayah tersebut, yang saat ini dikuasai oleh kelompok militan Palestina Hamas.

Israel telah melakukan serangan mengerikan di Gaza selama lebih dari 15 bulan dengan alasan membalas serangan Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas di Israel itu menyebabkan sekitar 1.200 orang tewas dan ratusan orang disandera.

Sementara, serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 48 ribu orang. Serangan itu juga melukai ratusan ribu orang dan memaksa jutaan orang mengungsi.

Sebagian besar Jalur Gaza juga hancur. Kini, warga di Gaza bisa bernapas sedikit lega karena gencatan senjata sudah tercapai.

(whn/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

26/02/2025 23:31
Target Galang Dana Rp 3,2 Triliun untuk Palestina, Wamenlu Harap Tak Ada Eskalasi Lagi

Target Galang Dana Rp 3,2 Triliun untuk Palestina, Wamenlu Harap Tak Ada Eskalasi Lagi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu)
Anis Matta
berharap tidak terjadi eskalasi dalam proses penyaluran dana
bantuan kemanusiaan
dari Indonesia ke
Palestina
dengan target Rp 3,2 triliun.
Anis Matta mengatakan, dana yang berhasil dikumpulkan nanti akan digunakan juga untuk penyelesaian konflik atau proses rekonstruksi di Gaza.
“(Rp 3,2 triliun) termasuk untuk rekonstruksi, karena ini bareng-bareng prosesnya. Kami berharap tidak ada eskalasi lagi ya,” ujar Anis Matta dalam peluncuran kampanye bersama penggalangan dana untuk Palestina di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
Anis mengakui bahwa penyaluran bantuan untuk warga Palestina terkendala akses perbatasan antarnegara yang perlu pengamanan ketat.
“Kendala lapangan terutama disebabkan oleh
security
, itu keamanan, baik dari pihak Mesir, Yordania, maupun pihak Israel sendiri,” kata dia.
Untuk itu, Kemlu siap menggunakan seluruh jalur diplomasi dan politik untuk membantu penyaluran bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk warga Palestina.
Kemlu bersama Baznas, Majelis Ulama Indonesia, Baznas, dan berbagai lembaga zakat serta bantuan kemanusiaan memastikan bantuan diterima oleh warga Palestina dan tepat sasaran.
“Nanti melalui koordinasi ini, kami akan bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan yang ada di sana (Palestina), baik yang di bawah PBB maupun lembaga kemanusiaan lokal yang ada di sana,” jelasnya.
Sebagai informasi, Kemlu menargetkan penggalangan dana hingga 200 juta USD atau sekitar Rp 3,2 triliun.
“Kita memulai hari ini gerakan dengan target awal sekitar 200 juta USD atau sekitar Rp 3,2 triliun kira-kira ya,” ujar Anis Matta.
Kemlu tidak menetapkan target penutupan bantuan untuk disalurkan kepada warga Palestina.
Masyarakat dapat menyumbang melalui Baznas.
“Kita tidak menetapkan target tetapi kita memulainya selama bulan Ramadhan, untuk menjalankan dua target program di sana nanti,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/02/2025 22:01

Kementrian Lembaga: Kemlu

Korupsi Megaproyek Pengadaan e-KTP