Kementrian Lembaga: Kemlu

  • AS Akan Kirim Banyak Buldoser Lapis Baja D9 ke Israel, Bernilai Hampir Rp5 Triliun – Halaman all

    AS Akan Kirim Banyak Buldoser Lapis Baja D9 ke Israel, Bernilai Hampir Rp5 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel akan menerima pengiriman buldoser lapis baja baru dari Amerika Serikat (AS) dengan nilai mencapai Rp5 triliun.

    Pengumuman ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri AS yang telah memberi tahu Kongres AS mengenai rencana penjualan senjata senilai hampir Rp497 triliun kepada Israel.

    Kementerian Luar Negeri AS menginformasikan bahwa terdapat tiga rencana penjualan senjata yang terpisah, termasuk buldoser D9 Caterpillar.

    Berikut adalah rincian penjualan yang direncanakan.

    1. Penjualan Pertama: Bernilai Rp3 triliun untuk 35.529 bom berat jenis MK 84 dan 4.000 hulu ledak Penetrator I2000. Pengiriman dijadwalkan tahun depan.

    2. Penjualan Kedua: Senilai Rp10 triliun untuk 201 bom MK 83, 4.799 bom BLU110AB, dan 5.000 sistem pemandu JDAM. Pengiriman akan dilakukan pada tahun 2028.

    3. Penjualan Ketiga:  Buldoser D9 Caterpillar dan peralatan terkait dengan nilai Rp5 triliun, yang diperkirakan akan dikirimkan mulai tahun 2027.

    Kontroversi Penggunaan Buldoser

    Sebelumnya, pada bulan November 2024, pemerintah AS di bawah Presiden Joe Biden sempat menangguhkan penjualan buldoser D9 kepada Israel karena khawatir bahwa buldoser tersebut akan digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah di Jalur Gaza.

    Penjualan buldoser ini dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS menyatakan bahwa penjualan tersebut akan meningkatkan kemampuan Israel dalam menghadapi ancaman.

    Penghapusan Embargo

    Pada bulan Januari 2025, AS resmi mencabut embargo ekspor bom berat dan buldoser D9 ke Israel.

    Sebelumnya, pemerintahan Biden sempat mengkhawatirkan penggunaan senjata tersebut di pusat-pusat pemukiman di Gaza.

    Menteri Pertahanan Israel Katz mengucapkan terima kasih kepada AS atas bantuan ini, menyebut bahwa bom dan buldoser tersebut merupakan aset penting bagi IDF.

    Pada bulan Februari 2025, Israel dilaporkan telah menerima lebih dari 1.500 bom MK84 dari AS, yang dikirimkan ke Pelabuhan Ashdod dan pangkalan udara di seluruh Israel.

    Saat itu ada sebanyak 132 buldoser D9 yang dikabarkan sedang dalam perjalanan ke Israel.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Israel Bakal Dapat Banyak Buldoser Baru dari AS, Nilainya Rp5 Triliun, Ini Jadwal Pengiriman – Halaman all

    Israel Bakal Dapat Banyak Buldoser Baru dari AS, Nilainya Rp5 Triliun, Ini Jadwal Pengiriman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel akan mendapatkan banyak buldoser lapis baja baru dari Amerika Serikat (AS).

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS sudah memberi tahu Kongres bahwa pihaknya berencana menjual senjata bernilai total hampir $3 miliar atau Rp49,7 triliun kepada Israel.

    Times of Israel melaporkan senjata-senjata itu termasuk ribuan bom. Lalu, ada buldoser lapis baja senilai $295 juta atau hampir Rp5 triliun.

    Menurut Kemenlu AS, ada tiga rencana penjualan secara terpisah yang telah dikirimkan kepada Kongres supaya disetujui.

    Penjualan pertama bernilai $2,04 miliar untuk 35.529 bom berat berjenis MK 84 atau BLU-117 dan hulu ledak Penetrator I-2000 sebanyak 4.000 buah. Senjata itu diperkirakan dikirim tahun depan.

    Penjualan kedua bernilai $675,7 miliar untuk bom MK 83 sebanyak 201 buah, bom BLU-110A/B sebanyak 4.799 buah, dan sistem pemandu JDAM berjumlah 5.000 unit. Pengiriman akan dilakukan tahun 2028.

    Adapun penjualan ketiga diperkirakan bernilai $295 miliar. AS akan mengirimkan buldoser D9 Caterpillar dan peralatan terkait. Buldoser itu akan digunakan oleh militer Israel dan diperkirakan mulai dikirim tahun 2027.

    Pada bulan November 2024 pemerintah AS di bahwa Presiden Joe Biden dilaporkan menangguhkan penjualan buldoser D9 kepada Israel.

    Buldoser itu disebut digunakan Israel untuk menghancurkan rumah-rumah di Jalur Gaza. Namun, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) justru mengatakan buldoser itu digunakan oleh kelompok Hamas.

    AS di bawah Presiden Donald Trump kini melanjutkan penjualan buldoser kepada Israel.

    Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS mengatakan penjualan itu akan meningkatkan kemampuan Israel untuk menghadapi ancaman saat ini dan yang akan datang.

    AS cabut larangan ekspor bom berat dan buldoser D9.

    AS resmi mencabut embargo atau larangan mengekspor bom seberat 1 ton dan buldoser D9 ke Israel pada bulan Januari kemarin.

    Sebelumnya, pemerintahan Biden khawatir Israel bakal menggunakan bom itu di pusat-pusat pemukiman di Gaza.

    Oleh karena itu, pemerintah AS mengumumkan untuk menangguhkan penjualan bom itu segera setelah Israel memulai operasi darat di Kota Rafah.

    Saat itu AS membekukan penjualan 1.700 bom berat dan 134 D9 buldoser. IDF sudah bersiap untuk menerima senjata itu.

    Bom itu dibeli Kemenhan AS dari Boeing dengan mata uang shekel, bukan dolar bantuan AS.

    Adapun penggunaan buldoser D9 untuk meratakan bangunan di Gaza sempat memunculkan kritik internal di AS. Muncul aksi protes dan tekanan kuat agar AS tidak mengirimkan buldoser.

    Yedioth Ahronoth pada bulan November 2024 melaporkan ada banyak buldoser D9 milik Israel yang membutuhkan perawatan. Buldoser itu digunakan dalam operasi di Gaza selama berbulan-bulan.

    Israel juga memerlukan buldoser untuk digunakan di Lebanon selatan.

    Israel terima bom berat

    Pada bulan Febuari 2025 Israel dilaporkan sudah menerima lebih dari 1.500 bom MK-84 dari AS. Bom itu tiba di Pelabuhan Ashdod dan dikirimkan ke pangkalan udara di seluruh Israel.

    Kemudian, sebanyak 132 buldoser D9 disebut sedang dalam perjalanan ke Israel.

    Menteri Pertahanan Israel Katz berterima kasih kepada Trump dan AS atas bantuan ini. Katz menyebut bom itu adalah aset penting bagi IDF.

    Menurut Katz, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth sudah menegaskan komitmen AS untuk menyadiakan semua peralatan yang diperlukan Israel demi keamanannya.

    (*)

  • 84 WNI yang Dipulangkan dari Myanmar Tiba di Bandara Soekarno-Hatta – Halaman all

    84 WNI yang Dipulangkan dari Myanmar Tiba di Bandara Soekarno-Hatta – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 38 dari 84 Warga Negara Indonesia (WNI) bermasalah Online Scam tiba di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat, 28 Februari 2025 malam.

    Mereka dipulangkan dari Myawaddy, Myanmar setelah mendapat informasi dipekerjakan sebagai online scam.

    Pantauan di lokasi, para WNI bermasalah Online Scam ini tiba di terminal kedatangan 2F sekitar pukul 21:25 WIB.

    Dimana sebelumnya mereka diterbangkan dari Thailand menuju tanah air dengan pesawat komersial.

    Sejumlah petugas Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Bareskrim Polri hingga Interpol terlihat mengawasi kedatangan para WNI tersebut.

    Setelah melalui proses imigrasi, para WNI pun dikumpulkan di ruang tunggu Terminal 2F.

    Sebagai penanda, mereka tampak mengenakan masker berwarna hijau, kain, slayer, bandana yang diikat di pundak, serta ID pengenal.

    Kepala mereka pun tertunduk sambil sesekali melihat arah sekitar.

    Petugas pun mengumpulkan paspor para WNI itu untuk didata lebih lanjut.

    Dalam kesempatan itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI, Judha Nugraha, mengatakan bahwa kepulangan para WNI dari Myanmar ini merupakan bentuk pemerintah hadir.

    Dia pun berpesan kepada para WNI ini untuk memberikan keterangan lebih detail kepada para petugas tentang apa saja yang dilakukan dan dihadapi selama dipekerjakan di Myanmar.

    Tak lupa, dia juga mengajak untuk saling memberikan informasi jika masih mengetahui adanya WNI yang bekerja sebagai online scamming di Kamboja maupun Myanmar.

    “Kami berharap semua bisa bekerja sama untuk memberikan informasi,” kata Judha.

    Judha pun meminta masyarakat untuk tidak tergoda untuk bekerja di luar negeri tanpa melalui proses yang benar.

    Tentu hak semua WNI untuk bekerja, namun lakukan dengan benar dengan cara legal sesuai prosedur agar aman, terangnya.

    Sementara pihak Kemensos mengatakan akan membawa para WNI ini ke rumah perlindungan untuk mendapat pembinaan lebih lanjut.

    Hal itu dilakukan sebelum mereka dipulangkan ke keluarganya masing-masing.

    Lebih lanjut, Judha menjelaskan pemulangan para WNI ini terbagi ke dalam dua gelombang.

    Kloter pertama berjumlah 38 orang pada 28 Februari 2025 malam.

    Sisanya pada 1 Maret 2025 dini hari.

    Adapun rinciannya dari 84 orang itu antara lain 69 laki-laki dan 15 perempuan yang mayoritas berasal dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jakarta, dan beberapa provinsi lain.

    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 84 Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil dikeluarkan dari Myawaddy, Myanmar menuju Maesot, Thailand pada Kamis, 27 Februari 2025.

    84 WNI itu terdiri dari 69 laki-laki dan 15 perempuan.

    Terdapat pula 3 orang ibu hamil dalam pemulangan ini.

    Menurut keterangan tertulis Kemlu RI, semua WNI itu dalam kondisi baik dan sehat.

    Sebelumnya, Tim Kemlu bersama KBRI Yangon dan KBRI Bangkok telah berada di Maesot sejak 23 Februari 2025 untuk melakukan kontak intensif dengan berbagai pihak di Thailand dan Myanmar.

    Otoritas Thailand memberikan izin melintas bagi para WNI pada 27 Februari 2025 melalui 2nd Friendship Bridge yang berada di perbatasan Myawaddy dan Maesot.

    Setiba di wilayah Maesot, otoritas Thailand melakukan pemeriksaan kesehatan, imigrasi, dan national referral mechanism untuk indikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    Turut hadir Gubernur Provinsi Tak untuk memonitor proses yang dijalankan otoritas Thailand.

    Selanjutnya, Tim Kemlu akan membawa para WNI itu ke Bangkok untuk diterbangkan menuju Tanah Air.

     

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Perang Kata dengan Trump, Zelensky ‘Diusir’ dari Gedung Putih, Hubungan AS-Ukraina Makin Hancur – Halaman all

    Perang Kata dengan Trump, Zelensky ‘Diusir’ dari Gedung Putih, Hubungan AS-Ukraina Makin Hancur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang kata tak terelakkan saat Presiden AS Donald Trump menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih, Jumat (28/2/2025).

    Donald Trump dan Volodymyr Zelensky terlibat adu mulut yang hebat ketika Presiden AS bersama wapresnya, JD Vance, menanyakan apakah Ukraina telah menunjukkan rasa terima kasih yang cukup.

    Baik Trump maupun Vance menuduh Zelensky menghalangi perjanjian damai dengan Rusia.

    “Saat ini, Anda tidak dalam posisi yang baik. Anda telah membiarkan diri Anda berada dalam posisi yang sangat buruk,” kata Trump kepada Zelensky, dikutip dari CNN.

    “Saat ini, Anda tidak memiliki kartu. Bersama kami, Anda mulai memiliki kartu,” ungkap Trump.

    “Saya tidak bermain kartu,” jawab Zelensky.

    Perdebatan itu semakin panas ketika Trump meninggikan suaranya dan mengatakan bahwa Ukraina telah bertaruh dengan Perang Dunia III.

    “Anda mempertaruhkan nyawa jutaan orang. Anda mempertaruhkan Perang Dunia III,” kata Trump sambil meninggikan suaranya.

    Pada satu titik, Vance menuduh Zelensky bersikap “tidak sopan” terhadap tuan rumahnya yang berasal dari Amerika.

    “Apakah Anda pernah mengucapkan ‘terima kasih’ sekali?” Vance bertanya kepada Zelensky.

    Setelah berdebat panas, Trump pun akhirnya berkumpul dengan para penasihat utamanya di dalam Ruang Oval untuk menilai situasi.

    Saat itulah Trump akhirnya ‘mengusir’ Zelensky dan mengatakan bahwa Presiden Ukraina “tidak dalam posisi untuk bernegosiasi”.

    Trump memerintahkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan penasihat keamanan nasional Mike Waltz untuk menyampaikan pesan: sudah saatnya bagi Zelensky untuk pergi.

    Zelensky pun pergi dari Ruang Oval dengan SUV hitamnya tanpa menandatangani perjanjian yang direncanakan untuk menyediakan akses AS ke mineral tanah jarang Ukraina.

    Salah seorang pejabat AS mengatakan, hubungan antara Trump dan Zelensky “tampaknya tidak dapat diperbaiki” setelah perdebatan panas itu.

    “Ini bencana,” kata pejabat tersebut.

    “Tidak jelas bagaimana hubungan bilateral akan berlanjut selama Zelensky masih berkuasa, kecuali dia dapat menemukan cara untuk memperbaikinya dengan Trump,” lanjutnya.

    Secara terpisah, Senator Lindsey Graham, yang merupakan bagian dari kelompok senator bipartisan yang bertemu dengan Zelensky sebelumnya, memperingatkan bahwa Zelensky “harus berubah secara mendasar atau pergi”.

    Tanggapan Rusia

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan Trump menunjukkan “pengekangan” dengan tidak memukul Zelensky selama adu mulut mereka di Gedung Putih.

    “Saya pikir kebohongan terbesar Zelensky dari semua kebohongannya adalah pernyataannya di Gedung Putih bahwa rezim Kyiv pada tahun 2022 sendirian, tanpa dukungan,” katanya, dikutip dari The Moscow Times.

    “Cara Trump dan Vance menahan diri untuk tidak memukul pria itu adalah sebuah keajaiban pengendalian diri,” tegasnya.

    Sementara itu, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menjuluki Zelensky sebagai “babi kurang ajar” yang telah menerima “tamparan keras di Ruang Oval”.

    Kirill Dmitriev, kepala Dana Investasi Langsung Rusia, menyebut konfrontasi sengit antara Trump dan Zelensky sebagai “bersejarah”.

    Dmitriev adalah salah satu negosiator Moskow dalam pembicaraan Rusia-Amerika yang diadakan pada 18 Februari 2025 di Arab Saudi.

    (*)

  • Wamenlu RI Minta PBB Bantu Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo – Halaman all

    Wamenlu RI Minta PBB Bantu Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir membicarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Gita Sabharwal, di Kantor Kemlu RI, Jakarta.

    Dalam kesempatan itu Arrmanatha mengatakan kepada Gita, bahwa PBB perlu mendukung program MBG.

    “Program badan PBB di Indonesia harus sejalan dan mendukung prioritas pembangunan nasional, salah satunya turut menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis,” kata Arrmanatha dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

    Ia menyebut program Presiden Prabowo tersebut termasuk sebagai upaya dukungan terhadap agenda pembangunan global. 

    Sebab lanjutnya, hasil riset yang dipublikasikan Badan Pangan Dunia pada tahun 2017, dipaparkan bahwa program makan bergizi berkontribusi pada capaian pembangunan berkelanjutan terkait pengentasan kelaparan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, serta dukungan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan.

    Menurutnya program ini secara tidak langsung juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta menjembatani kesenjangan sosial.

    Kemlu RI berharap dukungan PBB untuk mendukung pendanaan pembangunan di Indonesia, termasuk menjajaki peluang pemanfaatan keuangan syariah, memberdayakan zakat untuk membantu pembangunan global, terutama di negara-negara yang terdampak krisis.

    Dalam pertemuan ini juga dibahas perkembangan situasi geopolitik global. Salah satunya pembahasan terkait penguatan hukum internasional di tengah situasi dunia yang penuh konflik.

    “Kita harus memanfaatkan momentum 80 tahun PBB di tahun ini untuk mendorong penguatan multilateralisme dan penghormatan hukum internasional,” pungkas Arrmanatha.

  • Menlu Rusia Sergey Lavrov dan Menlu Mesir Abdelatty Membahas Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

    Menlu Rusia Sergey Lavrov dan Menlu Mesir Abdelatty Membahas Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

    Menlu Rusia dan Mesir Membahas Gencatan Senjata di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov membahas implementasi perjanjian gencatan senjata Gaza dengan mitranya dari Mesir Badr Ahmed Mohamed Abdelatty selama panggilan telepon hari ini.

    “Selama percakapan tersebut, terjadi pertukaran pandangan yang konstruktif mengenai isu-isu regional yang mendesak, dengan fokus pada situasi di zona konflik Palestina-Israel,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.

    Pernyataan itu menekankan perlunya mengintensifkan upaya internasional untuk memastikan kelanjutan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata tiga tahap di Jalur Gaza, memfasilitasi pertukaran tahanan, dan memperluas pengiriman bantuan kemanusiaan kepada penduduk daerah kantong tersebut.

    Lavrov juga menyampaikan penilaian Rusia mengenai perkembangan terkini dalam konflik Ukraina.

    “Para menteri juga meninjau proyek-proyek dan jalan yang menjanjikan untuk lebih memperkuat hubungan yang selama ini telah terjalin baik antara Rusia dan Mesir. Mereka menegaskan kembali komitmen bersama untuk menjaga dialog politik yang saling percaya, memperluas hubungan perdagangan, ekonomi, dan kemanusiaan, serta meningkatkan koordinasi di dalam PBB,” kata kementerian tersebut.

    Hamas menyerahkan jenazah empat tawanan Israel sebagai ganti lebih dari 600 tahanan Palestina dalam pertukaran terakhir yang direncanakan pada tahap pertama gencatan senjata, yang berakhir akhir pekan ini.

    Pada tahap kedua, Hamas diharapkan membebaskan semua tawanan yang tersisa dengan imbalan ratusan tahanan lagi, penarikan penuh Israel dari Gaza dan penghentian permanen pertempuran.

    Namun, para analis yakin Israel tidak berusaha untuk mengadakan pembicaraan tentang tahap kedua karena pemerintah sayap kanan Tel Aviv terus menyerukan agar pemboman genosida di Gaza dilanjutkan dengan dukungan dari pemerintahan baru AS di bawah Donald Trump.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Pemerintah Telah Kirim Berkas Lengkap Permohonan Ekstradisi Paulus Tannos

    Pemerintah Telah Kirim Berkas Lengkap Permohonan Ekstradisi Paulus Tannos

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah mengirimkan berkas permohonan ekstradisi buron kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) Paulus Tannos ke pemerintah Singapura. 

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengajukan proses ekstradisi Paulus telah dikirimkan ke otoritas Singapura sejak beberapa hari yang lalu. Dokumen maupun surat yang dibutuhkan itu dikirim melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu). 

    “Saya menandatangani sebagai otoritas pusat, dan saat ini kita sedang menunggu, karena sepengetahuan saya suratnya juga sudah diantar kepada pihak yang berwenang di Singapura,” ungkap Supratman kepada wartawan, dikutip Jumat (28/2/2025). 

    Supratman menjelaskan, dokumen-dokumen permohonan ekstradisi itu akan dihadirkan di Pengadilan Singapura. Untuk diketahui, Paulus mengajukan gugatan terhadap penahanan sementaranya oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). 

    Politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa pemerintah Singapura bakal menginformasikan pemerintah Indonesia apabila ada kekurangan di sisi pemberkasan. 

    “Prinsipnya ada yang kurang pasti disampaikan ke kita, tetapi sepengetahuan saya semua yang dibutuhkan sudah kami lengkapi semua,” kata Supratman. 

    Adapun mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Divisi Hubungan Internasional Polri akan menjemput Tannos dari Singapura, apabila putusan pengadilan menolak gugatan buron itu. 

    Untuk diketahui, Paulus ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura di Bandara Changi pada 17 Januari 2024. 

    Adapun Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan paket KTP Elektronik 2011-2013 Kementerian Dalam Negeri. Dia lalu dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021. 

    Dia diduga mengganti identitasnya dan memegang dua kewarganaegaraan dari satu negara di Afrika Selatan. KPK pun tak menutup kemungkinan ada pihak yang membantunya untuk mengganti identitas di luar negeri.

  • Rusia: Tindakan Israel di Dataran Tinggi Golan Melanggar Perjanjian Pemisahan Pasukan Tahun 1974 – Halaman all

    Rusia: Tindakan Israel di Dataran Tinggi Golan Melanggar Perjanjian Pemisahan Pasukan Tahun 1974 – Halaman all

    Rusia: Tindakan Israel di Dataran Tinggi Golan Melanggar Perjanjian Pemisahan Pasukan Tahun 1974

    TRIBUNNEWS.COM- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa tindakan Israel di Dataran Tinggi Golan melanggar ketentuan perjanjian Suriah-Israel tahun 1974 tentang pemisahan pasukan.

    Maria Zakharova menegaskan kembali sikap Rusia terhadap Suriah, menekankan perlunya menghormati kedaulatan, persatuan, dan integritas teritorial negara tersebut.

    Ia mendesak semua anggota masyarakat internasional untuk bertindak secara bertanggung jawab, mematuhi hukum internasional secara ketat, dan menghindari langkah-langkah yang dapat meningkatkan ketegangan di Suriah.

    “Hal ini berlaku bagi Israel, yang tindakannya di Dataran Tinggi Golan melanggar ketentuan perjanjian Suriah-Israel tahun 1974 tentang pemisahan pasukan.”

    “Dan tentu saja, serangan Angkatan Udara Israel terhadap sasaran sipil dan militer di Suriah menjadi perhatian serius. Tindakan agresif seperti itu jelas tidak berkontribusi pada stabilitas tetapi malah memperburuk situasi yang sudah buruk di negara itu,” tegasnya.

    Beralih ke krisis kemanusiaan di Gaza, Zakharova menyoroti tantangan yang sedang berlangsung dalam penyaluran bantuan, dan meminta semua pihak untuk mematuhi perjanjian yang dicapai antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 15 Januari.

    Mengomentari rencana terkini Presiden AS Donald Trump untuk secara paksa memindahkan warga Palestina dari Gaza dan mengubahnya menjadi “ Riviera Timur Tengah ”, ia menekankan pentingnya tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki, bukan memperburuk, situasi.

    “Ini adalah pendekatan Gedung Putih saat ini – terkadang provokatif, bahkan keterlaluan. Kita lihat saja ke mana arahnya dan apa dampaknya. Saya berharap ada perbaikan dalam situasi ini,” katanya.

    Zakharova juga mencatat bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan tentang arah kebijakan Trump, mengingat ia baru menjabat sejak bulan lalu.

    “Mari kita tunggu lebih lama sebelum membuat penilaian definitif. Sejauh ini, pemerintahan baru AS baru berkuasa selama dua bulan. Kita harus menunggu sedikit lebih lama sebelum berkomentar secara rinci. Namun, yang pertama dan terutama, tentu saja, Palestina harus menyampaikan pendapat mereka tentang perkembangan ini,” katanya.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • 84 WNI Korban Penipuan di Myanmar Berhasil Dipulangkan

    84 WNI Korban Penipuan di Myanmar Berhasil Dipulangkan

    Jakarta

    Sebanyak 84 warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak dalam jaringan penipuan di Myanmar akhirnya dibebaskan dan dijadwalkan pulang ke Indonesia pada hari Jumat (28/02). Mereka adalah bagian dari lebih dari 7.000 orang yang ditahan di Myawaddy, kota perbatasan Myanmar, setelah operasi gabungan oleh Thailand, Myanmar, dan Cina membongkar sindikat jaringan penipuan di Myanmar.

    Ratusan ribu orang diperkirakan telah diperdaya untuk bekerja di Myanmar, Kamboja, dan Laos dengan iming-iming pekerjaan menarik. Namun, kenyataannya mereka justru dipaksa melakukan berbagai modus penipuan, seperti penipuan asmara, investasi bodong, hingga perjudian ilegal. Banyak dari mereka yang akhirnya terjebak dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi.

    Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, 84 WNI tersebut terdiri dari 69 pria dan 15 perempuan, dalam kondisi sehat. Mereka diterbangkan ke Jakarta menggunakan tiga penerbangan komersial pada hari Jumat (28/02). Sebelumnya, Kemlu RI menyebut ada sekitar 270 WNI yang terjebak di Myanmar, tetapi belum jelas mengapa hanya 84 orang yang bisa dipulangkan dalam gelombang pertama ini.

    Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 6.800 warga Indonesia telah menjadi korban penipuan kerja ilegal. Mereka dipaksa bekerja di operasi perjudian online dan skema investasi bodong di Myanmar dan negara lain.

    Operasi pemberantasan penipuan masih minim hasil

    Upaya yang sedang berlangsung untuk memberantas pusat-pusat penipuan di sepanjang perbatasan Thailand dengan Myanmar sejauh ini baru berhasil menyelamatkan sebagian kecil pekerja. Seorang anggota parlemen oposisi terkemuka di Thailand menyerukan tindakan yang lebih komprehensif untuk memberantas industri ilegal yang terus berkembang pesat ini.

    Thailand, dengan dukungan Cina, berusaha membongkar pusat-pusat penipuan di wilayah Myawaddy, Myanmar. Wilayah ini merupakan bagian dari jaringan operasi ilegal bernilai tinggi di Asia Tenggara yang dalam beberapa tahun terakhir telah memperdagangkan ratusan ribu orang ke dalam jeratan sindikat kriminal, menurut laporan PBB.

    Operasi pemberantasan jaringan penipuan di Myanmar ini dilakukan setelah pertemuan antara Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dan Presiden Cina, Xi Jinping, di Beijing pada awal Februari lalu. Dalam pertemuan itu, Thailand berkomitmen untuk menindak jaringan penipuan internasional. Sebagai bagian dari upaya ini, Thailand telah memutus pasokan listrik, internet, dan gas ke beberapa wilayah di Myanmar yang diketahui menjadi pusat aktivitas penipuan di perbatasan.

    Rangsiman Rome, tokoh utama dalam upaya menindak pusat-pusat penipuan yang telah merugikan masyarakat Thailand hingga ratusan juta dolar, mengungkapkan kepada Reuters bahwa sekitar 300.000 orang bekerja di pusat-pusat penipuan di Myawaddy. Namun, kurang dari 10.000 orang telah berhasil diselamatkan.

    “Itu berarti kerajaan penipuan ini masih berdiri… kita hanya mengguncangnya sedikit,” ujar Rangsiman, ketua komite parlemen Thailand untuk keamanan nasional dan urusan perbatasan.

    Ia yang telah mengunjungi beberapa daerah perbatasan itu mengatakan ada sekitar 40 pusat penipuan di sana, meski tidak menyebutkan bukti spesifik. “Jika kita berhenti sekarang, mereka bisa terus menjalankan bisnisnya,” tambahnya.

    Keterkaitan oknum militer Myanmar dalam sindikat penipuan

    Militer Myanmar diduga terlibat dalam jaringan penipuan yang beroperasi di perbatasan, terutama di Myawaddy. Wilayah ini menjadi pusat aktivitas sindikat yang memperdagangkan ribuan orang untuk bekerja di pusat penipuan digital, termasuk skema investasi palsu dan perjudian ilegal.

    Salah satu tokoh yang disebut berperan besar adalah Kolonel Saw Chit Thu, pemimpin Pasukan Penjaga Perbatasan (Border Guard Force/BGF) Myanmar. Kelompok ini merupakan milisi pro-junta yang beroperasi di Myawaddy dan diduga memberikan perlindungan bagi operasi penipuan di wilayah tersebut. “Kami tahu dia memiliki hubungan kuat dengan pihak Thailand,” ujar anggota parlemen oposisi Thailand, Rangsiman Rome.

    Sementara, Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menegaskan bahwa pemberantasan pusat penipuan ini adalah prioritas pemerintah. Perhatian terhadap masalah ini meningkat setelah penculikan aktor Cina Wang Xing di Thailand bulan lalu. Wang ditemukan di Myawaddy, diselamatkan, dan dipulangkan ke negaranya setelah insiden tersebut memicu kemarahan besar di media sosial Cina.

    Saat ini, lebih dari 7.000 warga asing, sebagian besar dari Cina, menunggu untuk dipulangkan dari Myanmar. Namun, Thailand masih menghadapi tantangan besar dalam memberantas jaringan penipuan ini karena adanya keterlibatan pejabat setempat.

    “Sudah saatnya menghentikan korupsi di Thailand,” tegas Rangsiman, seraya menyerukan tindakan lebih tegas terhadap pihak-pihak yang melindungi operasi ilegal ini.

    rs/ha (AP, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Ancam Setop Program Nuklir Pakai Opsi Militer, Iran Bilang Gini

    Israel Ancam Setop Program Nuklir Pakai Opsi Militer, Iran Bilang Gini

    Teheran

    Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keras ancaman yang dilontarkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar soal “opsi militer” mungkin diperlukan untuk menghentikan kemampuan nuklir negara tersebut. Teheran menyebut ancaman Tel Aviv itu “keterlaluan”.

    Dalam wawancara dengan media Politico, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (28/2/2025), Saar menyebut Iran telah memperkaya uranium yang cukup untuk bisa membuat “beberapa bom”. Saar menyebut waktu hampir habis untuk menangkal kemampuan nuklir Teheran.

    “Saya pikir untuk menghentikan program nuklir Iran sebelum dijadikan senjata, opsi militer yang dapat diandalkan harus dipertimbangkan,” cetus Saar dalam wawancara yang diterbitkan pada Rabu (26/2) waktu setempat.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyebut pernyataan Saar itu sebagai komentar yang “keterlaluan dan tidak rasional”.

    “Menteri Luar Negeri rezim Israel dan para pejabat lainnya terus mengancam Iran dengan tindakan militer, sementara Barat terus menyalahkan Iran atas kemampuan pertahanannya,” kecam Baqaei dalam pernyataan via media sosial X.

    Baqaei menambahkan bahwa di “wilayah yang dirusak oleh entitas pendudukan” — merujuk pada Israel, “yang bertanggung jawab dan penting adalah memaksimalkan kemampuan pertahanan kami”.

    Awal bulan ini, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio yang berkunjung, menegaskan Israel akan “menyelesaikan tugas” terhadap Iran dengan dukungan Washington DC.

    Lihat Video ‘Israel Rilis Rekaman Serangan yang Tewaskan Pemimpin Hizbullah’:

    Iran tidak mengakui Israel, dan kedua negara telah menjadi musuh sengit selama beberapa dekade. Mereka saling melancarkan serangan langsung tahun lalu untuk pertama kalinya, saat ketegangan di kawasan meningkat yang dipicu oleh perang Gaza.

    Presiden AS Donald Trump, yang kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua pada Januari lalu, telah menerapkan kembali kebijakan sanksi “tekanan maksimum” terhadap Iran, yang mencerminkan pendekatan pada masa jabatan pertamanya.

    Berdasarkan kebijakan ini, AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar di dunia, dan menuduh Teheran mengembangkan senjata nuklir. Tuduhan semacam itu sudah berkali-kali dibantah oleh Iran.

    Namun laporan rahasia Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang dilihat oleh AFP pada Rabu (26/2) waktu setempat, menyebut Iran telah secara signifikan meningkatkan pasokan uranium yang telah diperkaya dalam beberapa bulan terakhir.

    Teheran bersikukuh menegaskan program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai dan menyangkal niat untuk mengembangkan senjata atom.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu