Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Verkhovna Rada Akui Peran Krusial AS Agar Perdamaian Ukraina-Rusia Tercapai – Halaman all

    Verkhovna Rada Akui Peran Krusial AS Agar Perdamaian Ukraina-Rusia Tercapai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Senin (3/3/2025), Parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, menyatakan Kyiv sangat bergantung pada dukungan Amerika Serikat (AS) dalam hal keamanan.

    Mereka juga memuji peran Presiden Donald Trump yang dianggap sangat penting dalam menciptakan upaya perdamaian untuk mengakhiri konflik dengan Rusia,  Reuters melaporkan.

    Parlemen Ukraina menegaskan rakyat Ukraina sangat mendambakan perdamaian lebih dari siapa pun di dunia.

    Mereka percaya bahwa usaha Presiden Trump dalam menjaga perdamaian akan sangat berpengaruh untuk mengakhiri permusuhan dengan cepat dan mencapai perdamaian, tidak hanya untuk Ukraina tetapi juga untuk Eropa dan dunia secara keseluruhan.

    Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan yang panas antara Presiden Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di Ruang Oval Gedung Putih pada Jumat (28/2/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Trump dan Wakil Presiden JD Vance beberapa kali mengkritik Zelensky.

    AS menuduhnya tidak menunjukkan rasa terima kasih atas bantuan militer dan ekonomi yang telah diberikan AS kepada Ukraina selama bertahun-tahun.

    Verkhovna Rada menyambut baik upaya Presiden Trump untuk memulai proses negosiasi demi mencapai perdamaian.

    Parlemen Ukraina juga mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Trump, Kongres AS, serta rakyat Amerika atas dukungan yang kuat dan konsisten terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina.

    Parlemen Ukraina menegaskan bahwa kemitraan strategis dengan AS sangat penting, terutama dalam eksplorasi sumber daya mineral kritis. 

    Trump, yang berorientasi bisnis, menyatakan secara terang-terangan jika Ukraina ingin bertahan, Zelensky harus segera membuat kesepakatan damai.

    Trump percaya bahwa kesepakatan itu bisa dicapai dengan cepat karena ia yakin bahwa Rusia dan rakyat Ukraina juga ingin perdamaian.

    Sementara itu, analisis menunjukkan bahwa langkah Trump selanjutnya terkait kesepakatan bisnis yang melibatkan Ukraina belum dapat diprediksi.

    Beberapa pengamat, seperti Anna Borshchevskaya dari Washington Institute for Near East Policy, mencatat bahwa Eropa kini meningkatkan upaya untuk menghalangi Rusia.

    Setelah pertemuan tersebut, Presiden Zelensky meninggalkan Gedung Putih dan terbang ke Eropa untuk bertemu dengan sekutunya di benua itu.

    Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menunjukkan dukungan Inggris terhadap Ukraina.

    Starmer mengumumkan bantuan senilai $2 miliar untuk rudal pertahanan udara dan menawarkan pasukan penjaga perdamaian.

    Pada hari yang sama, Zelensky menegaskan Ukraina memerlukan dukungan AS yang berkelanjutan untuk mencegah keberhasilan Rusia dan memastikan bahwa kegagalan Ukraina bukan hanya kegagalan negara-negara Eropa dan AS.

    Reaksi terhadap Upaya Perdamaian

    Di sisi lain, Juru Bicara Presiden Rusia, Dmitry Peskov, menanggapi dengan mengatakan bahwa upaya Washington dan kesiapan Moskow tidak akan cukup untuk mengakhiri perang, karena elemen penting masih hilang.

    China juga menyatakan dukungannya terhadap penyelesaian damai.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan mereka tidak terlibat dalam krisis Ukraina dan mendukung semua upaya yang mengarah pada penyelesaian masalah secara damai. 

    Di Washington, Gedung Putih mengonfirmasi sedang meninjau dan menunda bantuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut berkontribusi pada solusi perdamaian yang berkelanjutan.

    Trump juga mengisyaratkan bahwa ia akan memberikan pidato besar terkait Ukraina pada sidang gabungan Kongres pada Selasa malam (4/3/2025), VOA melaporkan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Jamu Duta Besar Tajikistan, Menlu Sugiono Bicarakan Asta Cita Presiden Prabowo di Sektor Hilirisasi – Halaman all

    Jamu Duta Besar Tajikistan, Menlu Sugiono Bicarakan Asta Cita Presiden Prabowo di Sektor Hilirisasi – Halaman all

    Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono menjamu Duta Besar Non-Residen Republik Tajikistan Ardasher Qodiri

    Tayang: Rabu, 5 Maret 2025 04:52 WIB

    Dokumentasi Kementerian Luar Negeri

    KERJA SAMA EKONOMI – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono menjamu Duta Besar Non-Residen Republik Tajikistan Ardasher Qodiri di Kantor Kemlu RI, Jakarta pada Selasa (4/3/2025). Sugiono bahas penguatan kerja sama ekonomi bilateral. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono menjamu Duta Besar Non-Residen Republik Tajikistan Ardasher Qodiri di Kantor Kemlu RI, Jakarta pada Selasa (4/3/2025).

    Dalam pertemuan bilateral itu, Sugiono menyampaikan, hubungan diplomatik Indonesia dengan Tajikistan telah berlangsung selama 30 tahun.

    Pertemuan ini lanjutnya, juga merupakan respons positif atas kunjungan pejabat tinggi antar kedua negara di mana sebelumnya Perdana Menteri Tajikistan berkunjung ke Bali saat penyelenggaraan World Water Forum ke-10 pada tahun 2024 lalu.

    Dalam kesempatan itu, Sugiono juga membahas penguatan komitmen kerja sama bilateral kedua negara, khususnya terkait harapan perluasan investasi sektor hilirisasi industri mineral. 

    Mengingat, Tajikistan merupakan investor terbesar dari kawasan Asia Tengah yang menanamkan dana mencapai 5 juta dolar AS dalam kurun 5 tahun terakhir di Indonesia.

    “Hal tersebut sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo terkait dengan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri,” kata Sugiono dalam keterangan Kemlu RI, Selasa.

    Selain sektor ekonomi, Sugiono juga menyampaikan harapan kedua negara bisa segera menandatangani beberapa perjanjian untuk penguatan kerja sama bilateral di bidang politik maupun ekonomi.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Israel-Iran di Ambang Perang, 7 Ahli Nuklir Rusia Diam-Diam ke Teheran

    Israel-Iran di Ambang Perang, 7 Ahli Nuklir Rusia Diam-Diam ke Teheran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa spesialis rudal senior Rusia diam-diam telah mengunjungi Iran selama setahun terakhir. Hal ini terjadi setelah hubungan Teheran dengan musuh nomor satunya di kawasan, Israel, terus memanas.

    Mengutip Reuters, Selasa (4/3/2025), tujuh ahli senjata Rusia melakukan perjalanan dari Moskow ke Teheran dengan dua penerbangan pada 24 April dan 17 September tahun lalu. Ketujuh warga Rusia itu semuanya memiliki latar belakang militer senior, dengan dua pangkat kolonel dan dua letnan kolonel.

    “Catatan pemesanan tersebut mencakup nomor paspor pria, dengan enam dari tujuh paspor memiliki awalan 20. Itu menandakan paspor yang digunakan untuk urusan resmi negara, yang dikeluarkan untuk pejabat pemerintah dalam perjalanan kerja ke luar negeri dan personel militer yang ditempatkan di luar negeri,” menurut dekrit yang diterbitkan oleh pemerintah Rusia dan dokumen di situs Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Secara rinci, informasi pemesanan tiket pesawat untuk tujuh pelancong itu ditujukan kepada Reuters oleh Hooshyaran-e Vatan, sekelompok peretas aktivis yang menentang Pemerintah Iran. Para peretas itu mengatakan ketujuh orang itu bepergian dengan status VIP.

    “Denis Kalko (48) dan Vadim Malov (46), termasuk di antara lima pakar senjata Rusia yang kursinya dipesan sebagai satu kelompok pada penerbangan April, menurut catatan itu. Kalko bekerja di Akademi Pertahanan Anti-Pesawat Militer Kementerian Pertahanan, menurut catatan pajak untuk tahun 2021. Malov bekerja untuk unit militer yang melatih pasukan rudal anti pesawat,” menurut catatan kepemilikan mobil untuk tahun 2024.

    Kemudian, kursi untuk Andrei Gusev (45), Alexander Antonov (43), dan Marat Khusainov (54), juga dipesan pada penerbangan bulan April. Gusev adalah seorang letnan kolonel yang bekerja sebagai wakil kepala fakultas Roket Serbaguna dan Amunisi Artileri di Institut Teknik Artileri Penza.

    Antonov telah bekerja di Direktorat Roket dan Artileri Utama Kementerian Pertahanan. Sementara data bank menunjukkan Khusainov, seorang kolonel, telah bekerja di tempat uji coba rudal Kapustin Yar.

    “Salah satu dari dua penumpang dalam penerbangan kedua ke Teheran pada bulan September adalah Sergei Yurchenko (46) yang juga bekerja di Direktorat Roket dan Artileri,” menurut catatan telepon seluler yang tidak bertanggal.

    Penumpang lain dalam penerbangan bulan September adalah Oleg Fedosov yang berusia 46 tahun. Catatan tempat tinggal menyebutkan alamatnya sebagai kantor Direktorat Riset Antar-Layanan Lanjutan dan Proyek Khusus. Itu adalah cabang Kementerian Pertahanan yang mengembangkan sistem persenjataan masa depan.

    Fedosov sebelumnya terbang dari Teheran ke Moskow pada Oktober 2023, menurut catatan penyeberangan perbatasan Rusia yang dilihat oleh Reuters. Pada kesempatan itu, seperti yang dilakukannya pada penerbangan bulan September 2024, Fedosov menggunakan paspornya yang disediakan untuk urusan resmi negara, menurut catatan tersebut.

    Seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan Iran mengatakan para ahli rudal Rusia telah melakukan kunjungan ke lokasi produksi rudal Iran tahun lalu, termasuk dua fasilitas bawah tanah. Pejabat tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan untuk membahas masalah keamanan, tidak menyebutkan lokasi tersebut.

    Seorang pejabat pertahanan Barat, yang memantau kerja sama pertahanan Iran dengan Rusia, mengatakan ahli Moskow mengunjungi pangkalan rudal Iran, sekitar 15 km (9 mil) di sebelah barat pelabuhan Amirabad di pantai Laut Kaspia Iran, pada bulan September.

    Iran di Ambang Perang

    Penerbangan mereka ke Teheran terjadi pada saat yang genting bagi Iran, yang mendapati dirinya terlibat dalam pertempuran sengit dengan musuh bebuyutannya, Israel, yang menyebabkan kedua belah pihak melancarkan serangan militer satu sama lain pada bulan April dan Oktober.

    Israel sejauh ini dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menyerang Iran. Dalam laporan Wall Street Journal bulan lalu, Israel dikatakan akan menyerang fasilitas nuklir Iran dalam beberapa bulan mendatang.

    Dalam sebuah pernyataan terbaru, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk “menyelesaikan pekerjaan” melawan Iran dengan dukungan Presiden AS Donald Trump. Ia menyebut Iran telah menjadi sponsor teror nomor satu terhadap Israel.

    “Selama 16 bulan terakhir, Israel telah memberikan pukulan telak terhadap poros teror Iran. Di bawah kepemimpinan kuat Presiden Trump… Saya tidak ragu bahwa kita dapat dan akan menyelesaikan pekerjaan itu,” kata Netanyahu dikutip CNN.

    Sebelumnya diketahui, Iran merupakan rival terbesar dengan Israel. Teheran berulang kali memberikan dukungan persenjataan bagi milisi-milisi di Timur Tengah yang menjadi lawan dari Tel Aviv seperti Hizbullah, Houthi, dan Hamas.

    Selain itu, Negeri Persia itu dilaporkan tengah mengembangkan sebuah sistem persenjataan nuklir. Meski klaim ini berulang kali ditolak Iran, sejumlah laporan menyoroti kemampuan Teheran memurnikan nuklir hingga 60%.

    Di sisi lain, Trump sendiri telah mengambil langkah tekanan maksimum terhadap Negeri Persia. Hal ini ditargetkan untuk menghalangi jalan Teheran untuk mengembangkan persenjataan nuklir.

    Meski begitu, Trump juga membuka kesempatan untuk membuat kesepakatan dengan Iran. Walau begitu, sejauh ini Mullah Iran Ayatollah Ali Khamenei masih menolak untuk membuat kesepakatan baru dengan Presiden AS dari Partai Republik itu.

    (luc/luc)

  • Israel Digelontor Senjata AS, Pakar-Pakar Rudal Rusia Kunjungi Iran – Halaman all

    Israel Digelontor Senjata AS, Pakar-Pakar Rudal Rusia Kunjungi Iran – Halaman all

    Israel Digelontor Senjata AS, Pakar Rudal Rusia Kunjungi Iran

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dilaporkan tengah dalam tingkat euforia dan kepercayaan diri yang tinggi menghadapi berbagai front dan konflik yang mereka hadapi.

    Satu di antara faktornya adalah dukungan penuh Amerika Serikat (AS) yang digambarkan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz sebagai ikatan yang ‘unbreakable’, tak terpatahkan.

    Hal itu diunggah Katz dalam platform media sosial seusai bertemu timpalannya dari AS, Pete Hegseth, RNTV melaporkan Selasa (4/3/2025).

    Dia menyatakan kalau ia setuju dengan Pete Hegseth mengenai perlunya membebaskan semua sandera Israel di Gaza dan mengakhiri kekuasaan Hamas di Jalur Gaza.

    “Katz membagikan rincian diskusinya dengan Hegseth di X (sebelumnya Twitter), menyebut percakapan itu “sangat bagus” dan berterima kasih kepada pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump atas dukungannya dalam mempercepat bantuan militer ke Israel.

    “Great conversation with @SecDef @PeteHegseth. I thanked him for the @realDonaldTrump administration’s support in expediting military aid to Israel and its unwavering commitment to Israel’s security.

    We agreed: All hostages must be brought home, and Hamas rule in Gaza must be eliminated. Iran remains the greatest threat to regional security – we will work together to prevent it from obtaining nuclear weapons. Our bond is unbreakable,” tulis Israel Katz.

    Israel Digelontor Senjata AS, Iran Tetap Target Utama

    Selama percakapan tersebut, Katz menekankan pandangan bersama bahwa Iran tetap menjadi “ancaman terbesar bagi keamanan regional”.

    Dia menegaskan, kalau kedua negara, Israel dan AS, akan bekerja sama untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

    Pada hari Sabtu, Departemen Pertahanan AS, Pentagon, mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri telah menyetujui potensi penjualan bom, peralatan pembongkaran, dan senjata lainnya ke Israel, yang bernilai sekitar USD 3 miliar.

    Pentagon mengonfirmasi bahwa Kongres telah diberitahu tentang potensi penjualan senjata pada Jumat sore dalam situasi darurat dan mendesak.

    “Langkah AS ini menandai penjualan kedua dalam sebulan (ke Israel), melampaui praktik lama yang memberikan anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR dan Senat kesempatan untuk meninjau kesepakatan dan meminta informasi tambahan sebelum Kongres diberitahu secara resmi,” kata laporan RNTV.

    Penjualan senjata tersebut mencakup 35.529 bom serba guna dengan berat sekitar 1.000 kilogram, bersama dengan 4.000 bom penghancur bunker dengan berat yang sama, yang diproduksi oleh produsen senjata, General Dynamics.

    Gelontoran senjata AS ke Israel ini terjadi saat negara pendudukan tersebut bersiap memulai kembali Perang Gaza setelah mangkir dari ketentuan perjanjian gencata senjata tiga tahap yang telah disepakati.

    Israel juga memiliki front lainnya di Lebanon di mana pasukannya menolak mundur dari sejumlah titik di perbatasan Lebanon Selatan dalam gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah.

    Di Suriah, Israel tetap mempertahankan pasukannya di sepanjang perbatasan negara itu di wilayah Golan. Israel juga menghadapi ancaman serius dari kelompok perlawanan di Yaman, Ansarallah Houthi yang mengancam menyerang jika Gaza kembali diagresi IDF.

    Dari ke semua front, Israel menilai Iran adalah mastermind di balik semua perlawanan dalam perang jangka panjang yang sudah terjadi dengan negara tersebut.

    PARADE RUDAL – Tangkap layar MNA, Selasa (4/3/2025) yang menunjukkan sebuah rudal balistik Iran dipamerkan dalam sebuah parade militer di Teheran, beberapa waktu lalu. Seiring meningkatnya ketegangan dengan Israel, Iran dilaporkan mendapat kunjungan supervisi dari para pakar rudal Rusia beberapa waktu lalu.

    Pakar-Pakar Rudal Rusia Kunjungi Iran

    Di tengah ketegangan yang semakin memuncak antara Israel dan Iran, sejumlah spesialis rudal senior Rusia dilaporkan telah mengunjungi Iran selama setahun terakhir.

    “Kunjungan terkait makin dalamnya hubungan kerja sama Teheran dan Moskow dalam hal pertahanan,” Reuters mengklaim dalam sebuah laporan.

    MNA, mengutip laporan tersebut, melansir kalau laporan kunjungan pakar rudal Rusia ke Iran juga menyertakan sejumlah tinjauan catatan perjalanan dan data ketenagakerjaan.

    “Ketujuh ahli senjata melakukan perjalanan dari Moskow ke Teheran dengan dua penerbangan pada 24 April dan 17 September tahun lalu,” menurut dokumen yang merinci dua pemesanan kelompok serta manifes penumpang untuk penerbangan kedua.

    Catatan itu menunjukkan sejumlah hal, termasuk nomor paspor pria, dengan enam dari tujuh memiliki awalan “20”.

    Nomor paspor dengan awalan angka ’20’, dijelaskan, menunjukkan kalau paspor yang digunakan ketujuh pakar rudal Rusia ini untuk bisnis resmi negara.

    “Lazimnya dikeluarkan untuk pejabat pemerintah tentang perjalanan kerja asing dan personel militer yang ditempatkan di luar negeri,” menurut sebuah dekrit yang diterbitkan oleh pemerintah Rusia dan sebuah dokumen di situs web kementerian luar negeri Rusia.

    Reuters tidak dapat merinci apa yang dilakukan ketujuh orang itu di Iran.

    Laporan tersebut mengklaim kalau seorang pejabat senior kementerian pertahanan Iran mengatakan para ahli rudal Rusia telah melakukan beberapa kunjungan ke lokasi produksi rudal Iran tahun lalu, termasuk dua fasilitas bawah tanah, dengan beberapa kunjungan berlangsung pada bulan September.

    Pejabat itu, yang meminta anonimitas untuk membahas masalah keamanan, tidak mengidentifikasi situs-situs rudal Iran tersebut.

    Ketujuh orang Rusia yang diidentifikasi oleh Reuters semuanya memiliki latar belakang militer senior, dengan dua kolonel peringkat dan dua letnan kolonel, menurut tinjauan database Rusia yang berisi informasi tentang pekerjaan warga atau tempat kerja, termasuk pajak, telepon dan catatan kendaraan.

    Dua ahli dalam sistem rudal pertahanan udara, tiga mengkhususkan diri dalam artileri dan peroketan, sementara satu memiliki latar belakang dalam pengembangan senjata canggih dan yang lainnya telah bekerja pada jarak uji coba rudal, catatan menunjukkan.

    Reuters tidak dapat menentukan apakah semua masih bekerja dalam peran-peran itu karena data ketenagakerjaan berkisar dari 2021 hingga 2024.

    Reuters menghubungi semua pria melalui telepon: lima dari mereka membantah mereka telah ke Iran, membantah mereka bekerja untuk militer atau keduanya, sementara satu menolak berkomentar dan satu menutup telepon.

    Kementerian pertahanan dan luar negeri Iran menolak berkomentar untuk laporan ini.

    Hal yang sama juga dilakukan kantor hubungan masyarakat dari Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC).

     

    (oln/rntv/mna/rtrs/*)

  • Mesir Lawan “Riviera Timur Tengah” Trump untuk Gaza di Depan Liga Arab

    Mesir Lawan “Riviera Timur Tengah” Trump untuk Gaza di Depan Liga Arab

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mesir berkukuh untuk melawan rencana pencaplokan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas wilayah Gaza, Palestina. Hal ini tertuang dalam Visi Mesir untuk Gaza, yang akan dipresentasikan pada pertemuan puncak Liga Arab, Selasa (4/3/2025).

    Dalam laporan Reuters, visi ini akan menjadi penangkal ambisi Trump untuk Riviera Timur Tengah. Rencana ini juga akan menyingkirkan Hamas dan menggantinya dengan badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, Muslim, dan Barat.

    Berdasarkan rencana Mesir, lembaga yang dinamakan Misi Bantuan Pemerintahan akan menggantikan pemerintah yang dipimpin Hamas di Gaza untuk sementara tanpa batas waktu yang ditentukan. Badan ini bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali daerah itu, yang telah hancur akibat perang Hamas dan Israel.

    “Tidak akan ada pendanaan internasional yang besar untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik yang dominan dan bersenjata di lapangan yang mengendalikan pemerintahan lokal,” demikian bunyi pembukaan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir tersebut.

    Rencana tersebut tidak menyebutkan siapa yang akan menjalankan misi tata kelola. Dikatakan bahwa rencana tersebut akan “memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu Gaza pulih secepat mungkin”.

    Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk Arab telah berjuang selama hampir sebulan untuk merumuskan serangan diplomatik guna melawan rencana Trump mencaplok Gaza dan mengusir warganya. Sejumlah ide telah diajukan, dengan Mesir dianggap sebagai yang terdepan.

    Rencana Trump, yang membayangkan pembersihan Gaza dari penduduk Palestina, tampaknya menjauh dari kebijakan Timur Tengah AS yang telah lama berfokus pada solusi dua negara dan memicu kemarahan di antara warga Palestina dan negara-negara Arab. Meski begitu, ada satu garis merah yang telah ditetapkan oleh Washington.

    “Presiden Trump telah menegaskan bahwa Hamas tidak dapat terus memerintah Gaza,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes ketika ditanya tentang rencana Mesir untuk Gaza dan apakah AS akan mendukungnya.

    “Meskipun Presiden tetap berpegang pada visinya yang berani untuk Gaza pasca perang, ia menyambut masukan dari mitra Arab kami di kawasan tersebut. Jelas usulannya telah mendorong kawasan tersebut untuk berunding daripada membiarkan masalah ini berubah menjadi krisis lebih lanjut.”

    Sementara itu, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok tersebut tidak mengetahui usulan semacam itu dari Mesir. Namun ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang menguasai Gaza.

    “Hari berikutnya di Gaza hanya boleh diputuskan oleh Palestina,” katanya. “Hamas menolak segala upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina, atau kehadiran pasukan asing di wilayah Jalur Gaza.”

    Kelompok Islam Palestina Hamas telah memerintah daerah kantong pantai tersebut sejak 2007. Hamas melancarkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan memicu gempuran balik dari Tel Aviv

    Serangan balik Israel sejak itu telah menewaskan 48.400 warga sipil Gaza, termasuk lansia dan anak-anak. Di sisi lain, infrastruktur di wilayah pesisir Palestina itu telah hancur hingga 70%.

    Rancangan Mesir tidak membahas masalah tindakan apa yang dapat diambil jika Hamas menolak melucuti senjata atau mundur dari politik. Proposal tersebut membayangkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang sebagian besar berasal dari negara-negara Arab yang akan mengambil alih peran dalam memberikan keamanan.

    “Baik badan keamanan maupun pemerintahan akan ‘diatur, dibimbing, dan diawasi’ oleh dewan pengarah. Rancangan tersebut mengatakan dewan tersebut akan terdiri dari negara-negara Arab utama, anggota Organisasi Kerja Sama Islam, AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan lainnya,” ujar rencana Mesir itu.

    “Kami sepakat dengan Mesir mengenai pembentukan komite yang terdiri dari para ahli Palestina yang akan membantu Otoritas Palestina dalam mengelola Jalur Gaza selama enam bulan. Komite tersebut terdiri dari para ahli Palestina dan berkoordinasi dengan Otoritas Palestina, dan tidak bertanggung jawab kepada badan-badan non-Palestina.”

    Biaya Pembangunan

    Sejak Hamas mengusir Otoritas Palestina dari Gaza setelah perang saudara singkat pada tahun 2007, Hamas telah menghancurkan semua oposisi di sana. Didukung oleh Iran, Hamas membangun aparat keamanan dan organisasi militer yang luas yang berbasis di sekitar jaringan terowongan.

    Rencana Mesir sendiri tidak merinci siapa yang akan membayar untuk membangun kembali Gaza, sebuah RUU yang diperkirakan oleh PBB lebih dari US$ 53 miliar (Rp 871 triliun). Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa negara-negara Teluk dan Arab perlu berkomitmen setidaknya US$ 20 miliar (Rp 328 triliun) pada tahap awal.

    Proposal Mesir membayangkan bahwa negara-negara di dewan pengarah dapat membentuk dana untuk mendukung badan pemerintahan sementara dan mengatur konferensi donor untuk mencari kontribusi bagi rencana rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang untuk Gaza.

    Negara-negara Teluk Arab penghasil minyak dan gas seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) dapat menjadi sumber pendanaan penting dari kawasan tersebut. Namun UEA, misalnya, melihat Hamas sebagai ancaman eksistensial dan tidak mungkin menawarkan pendanaan apapun hingga Hamas disingkirkan.

    Kementerian Luar Negeri di Qatar dan UEA serta kantor media internasional Arab Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang rencana Mesir, atau pertanyaan tentang kesediaan mereka untuk memberikan dana guna membangun kembali Gaza.

    (luc/luc)

  • Sosok 7 Pakar Rudal Senior Rusia yang Terbang Misterius ke Iran di Tengah Memanasnya Timteng – Halaman all

    Sosok 7 Pakar Rudal Senior Rusia yang Terbang Misterius ke Iran di Tengah Memanasnya Timteng – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah pakar rudal senior Rusia tercatat berkunjung ke Iran selama setahun belakangan.

    Berdasarkan data perjalanan, Reuters memberitakan ada tujuh pakar rudal yang pergi dari Moskow ke Teheran lewat dua penerbangan tanggal 24 April dan 17 September tahun kemarin.

    Enam dari tujuh insinyur itu menggunakan paspor yang digunakan untuk keperluan resmi negara.

    Kantor berita asal Inggris itu tidak bisa mengetahui dengan pasti apa yang dilakukan ketujuh pakar tersebut di Iran. Tujuan mereka masih misterius.

    Seorang pejabat tinggi Kementerian Pertahanan Iran mengatakan para pakar rudal Rusia sudah berkunjung beberapa kali ke tempat produksi rudal Iran tahun lalu.

    Beberapa kunjungan dilakukan pada bulan September 2024. Pejabat Iran itu meminta identitasnya dirahasiakan.

    Sementara itu, seorang pejabat pertahanan Barat mengatakan ada sejumlah pakar rudal Rusia yang berkunjung ke pangkalan rudal Iran pada bulan yang sama. Pangkalan itu berada sekitar 15 km dari Pelabuhan Amirabad.

    RUDAL RUSIA – Foto yang diambil dari laman Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 4 Maret 2025 memperlihatkan sebuah rudal Rusia ditembakkan tahun 2024.

    Tujuh pakar Rusia itu memiliki latar belakang militer senior. Berdasarkan informasi dari database Rusia, dua orang berpangkat kolonel dan dua orang berpangkat letnan kolonel.

    Dua orang adalah pakar sistem pertahanan rudal. Tiga orang memiliki spesialisasi bidang artileri dan roket. Satu orang memiliki latar belakang pengembangan senjata canggih. Adapun yang lainnya masih bekerja dalam bidang pengujian rudal.

    Penerbangan mereka ke Iran terjadi ketika Iran sedang terlibat perseteruan sengit dengan Israel. Kedua belah pihak saling melancarkan serangan secara langsung pada bulan April dan Oktober 2024.

    Reuters menghubungi ketujuh pakar Rusia itu. Lima di antaranya membantah telah pergi ke Iran dan bekerja untuk militer.

    Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri Iran memilih bungkam. Kementerian Luar Negeri Rusia juga menolak buka suara mengenai hal itu.

    Rusia dan Iran telah mempererat kerja sama pertahanan. Pada bulan Januari kemarin kedua negara itu menandatangani perjanjian militer di Moskow.

    Adanya perjanjian dengan Iran itu membuat Rusia bisa mengerahkan banyak drone Shahed rancangan Iran ke medan tempur di Ukraina.

    Identitas pakar rudal

    Kelompok peretas bernama Hooshyaran-e Vatan mengungkapkan informasi tentang kunjungan para pakar rudal Rusia.

    Hooshyaran-e Vatan mengatakan ketujuh orang di atas pergi ke Iran dengan status VIP.

    Reuters berusaha mencocokkan informasi dari kelompok peretas itu dengan data penumpang untuk penerbangan pada bulan September. Data itu disediakan oleh narasumber yang memiliki akses terhadap database Rusia.

    Dua di antara pakar itu adalah Denis Kalko (48) dan Vadim Malov (46) yang memesan kursi pesawat dalam penerbangan bulan April.

    Kalko bekerja di Akademi Pertahanan Antipesawat Militer, Kementerian Pertahanan Rusia. Adapun Malov bekerja di satuan militer yang melatih pasukan rudal antipesawat.

    Andrei Gusev (45), Alexander Antonov (43), dan Marat Khusainov (54) juga memesan kursi dalam penerbangan bulan April.

    Gusev adalah letkol yang bekerja sebagai Wakil Kepala Fakultas Roket Umum dan Amunisi Artileri di Institut Teknik Artileri Penza.

    Antonov bekerja di Direktorat Roket dan Artileri Utama di Kementerian Pertahanan. Khusainov adalah seorang kolonel yang bekerja di area uji coba rudal di Kapustin Yar.

    Adapun dua pakar yang terbang ke Iran pada bulan September adalah Sergei Yurchenko (46) dan Oleg Fedosov (46).

    Yurchenko bekerja di Direktorat Roket dan Artileri, sedangkan Fedosov bekerja di Direktorat Riset Antarlayanan dan Proyek Khusus.

    (*)

  • Rencana Alternatif Mesir atas Rencana Pembersihan Etnis Palestina di Gaza akan Menyingkirkan Hamas – Halaman all

    Rencana Alternatif Mesir atas Rencana Pembersihan Etnis Palestina di Gaza akan Menyingkirkan Hamas – Halaman all

    Rencana Alternatif Mesir Terhadap Rencana Pembersihan Etnis di Gaza akan ‘menyingkirkan Hamas’

    TRIBUNNEWS.COM- Inisiatif Mesir yang sangat dinanti-nantikan untuk melawan rencana Presiden AS Donald Trump untuk Gaza bertujuan untuk “menyingkirkan” Hamas dan mengganti pemerintahannya dengan “badan sementara” yang dipimpin barat dan Arab, menurut rancangan rencana yang dilihat oleh Reuters . 

    Rencana tersebut akan dipresentasikan pada pertemuan puncak Arab di ibu kota Mesir, Kairo, pada tanggal 4 Maret. 

    Rencana tersebut kabarnya bertujuan untuk membentuk badan ‘sementara’ yang dipimpin oleh negara-negara Barat dan Arab untuk menggantikan pemerintah saat ini di wilayah tersebut.

    Dokumen ini menyerukan “Misi Bantuan Pemerintahan” yang akan menggantikan pemerintah saat ini di wilayah tersebut untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 

    Komite ini akan bertanggung jawab untuk memulai rekonstruksi dan memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan. 

    “Tidak akan ada pendanaan internasional yang besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik yang dominan dan bersenjata di lapangan yang mengendalikan pemerintahan lokal,” demikian bunyi rancangan rencana Mesir tersebut. 

    Keamanan akan diawasi oleh “dewan pengarah” yang dipimpin oleh negara-negara Arab, anggota Organisasi Kerjasama Islam (OIP), AS, Inggris, dan negara-negara anggota UE. 

    Otoritas Palestina (PA) yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa Gaza berada di bawah yurisdiksi PA, dan bahwa otoritas tersebut telah sepakat dengan Kairo mengenai komite ahli yang dikelola Palestina yang akan berkoordinasi dengan Ramallah.

    “Kami sepakat dengan Mesir mengenai pembentukan komite yang terdiri dari para ahli Palestina yang akan membantu Otoritas Palestina dalam mengelola Jalur Gaza selama enam bulan. Komite tersebut terdiri dari para ahli Palestina dan berkoordinasi dengan Otoritas Palestina, dan tidak bertanggung jawab kepada badan-badan non-Palestina,” kata pejabat anonim tersebut.

    Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa dia belum mendengar adanya rencana semacam itu. 

    “Hari berikutnya di Gaza hanya boleh diputuskan oleh Palestina. Hamas menolak segala upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina, atau kehadiran pasukan asing di wilayah Jalur Gaza,” kata Abu Zuhri. 

    Al-Araby al-Jadeed  melaporkan bulan lalu bahwa alternatif Mesir untuk rencana Trump di Gaza akan mencakup pendistribusian kembali penduduk Palestina di Gaza dan meluncurkan inisiatif rekonstruksi berskala luas yang akan berlangsung beberapa tahun. 

    Menurut laporan tersebut, persenjataan Hamas dan faksi-faksi perlawanan lainnya akan ditangani sedemikian rupa sehingga pengaturan dapat dilakukan untuk memberlakukan “pembatasan dan kontrol” pada depot-depot senjata tanpa pelucutan senjata secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai kekhawatiran dan tuntutan para pemodal dan donor, sementara juga mempertimbangkan penolakan faksi-faksi bersenjata untuk menyerahkan senjata sampai negara Palestina terbentuk.

    Ini juga mencakup jalan menuju pembentukan solusi dua negara. 

    Presiden AS mengumumkan pada bulan Februari bahwa Washington bermaksud mengambil alih Gaza dan mengusir penduduknya. Ia mengklaim inisiatif tersebut bertujuan untuk menemukan lokasi yang lebih aman bagi warga Palestina sementara tim pembangunan internasional mengambil alih tugas membangun kembali jalur yang hancur dan terkepung itu.

    Trump menarik kembali pernyataannya pada tanggal 21 Februari, dengan mengatakan bahwa meskipun idenya “benar-benar berhasil,” ia tidak akan memaksakannya dan akan “menimbang dan merekomendasikannya.”

    Meskipun demikian, negara-negara Arab semakin menegaskan penolakannya terhadap pemindahan warga Palestina sebagai bagian dari rencana rekonstruksi dan pengelolaan pascaperang di Gaza. 

     

    Rencana Alternatif Mesir untuk ‘Gaza Riviera’ Donald Trump

    Sebuah rencana untuk Gaza yang disusun oleh Mesir sebagai balasan terhadap upaya Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan Gaza secara etnis dan mengubahnya menjadi “Riviera” akan mengesampingkan Hamas dan menggantinya dengan badan-badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, Muslim dan Barat, menurut rancangan yang dilihat oleh Reuters .

    Visi Mesir untuk Gaza, yang akan dipresentasikan pada pertemuan puncak Liga Arab besok, tidak menyebutkan secara rinci apakah proposal tersebut akan dilaksanakan sebelum atau sesudah kesepakatan damai permanen untuk mengakhiri perang genosida Israel di daerah kantong tersebut.

    Rencana Trump , yang bertujuan membersihkan Gaza dari penduduk Palestina, tampaknya menjauh dari kebijakan Timur Tengah AS yang sudah berlangsung lama yang berfokus pada solusi dua negara dan memicu kemarahan di kalangan warga Palestina dan negara-negara Arab serta kelompok-kelompok hak asasi manusia yang memperingatkan hal itu akan menjadi kejahatan perang.

    Siapa yang akan memimpin Gaza setelah konflik berakhir masih menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab dalam negosiasi mengenai masa depan daerah kantong itu. Hamas sejauh ini menolak gagasan tentang usulan yang dipaksakan kepada warga Palestina oleh negara lain.

    Rencana Kairo tidak membahas isu kritis seperti siapa yang akan menanggung biaya pembangunan kembali Gaza atau menguraikan rincian spesifik seputar bagaimana Gaza akan diperintah, atau bagaimana Hamas akan disingkirkan.

    Berdasarkan rencana Mesir, Misi Bantuan Pemerintahan akan menggantikan pemerintah di Gaza untuk periode sementara yang tidak ditentukan dan akan bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan memulai rekonstruksi wilayah kantong tersebut, yang telah dihancurkan oleh kampanye pemboman Israel.

    “Tidak akan ada pendanaan internasional yang besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik yang dominan dan bersenjata di lapangan yang mengendalikan pemerintahan lokal,” kata pembukaan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir tersebut.

    Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk Arab telah berjuang selama hampir sebulan untuk merumuskan serangan diplomatik guna melawan rencana Trump. Sejumlah ide telah diajukan, dengan Mesir dianggap sebagai yang terdepan.

    Rencana tersebut tidak menyebutkan siapa yang akan menjalankan misi tata kelola. Disebutkan bahwa misi tersebut akan “memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu Gaza pulih secepat mungkin.”

    Rencana tersebut dengan tegas menolak usulan AS untuk pemindahan massal warga Palestina dari Gaza, yang dianggap negara Arab seperti Mesir dan Yordania sebagai ancaman keamanan.

    Draf proposal tersebut dibagikan kepada Reuters oleh seorang pejabat yang terlibat dalam negosiasi Gaza yang ingin tetap anonim karena draf tersebut belum dipublikasikan.

    Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa kelompoknya tidak mengetahui adanya usulan seperti itu dari Mesir.

    “Hari berikutnya di Gaza hanya boleh diputuskan oleh Palestina,” katanya. 

    “Hamas menolak segala upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina, atau kehadiran pasukan asing di wilayah Jalur Gaza.”

    Draf Mesir tidak menyebutkan pemilihan umum mendatang.

    Kementerian Luar Negeri Mesir tidak segera menanggapi permintaan komentar, begitu pula kantor Perdana Menteri Israel, yang dukungannya terhadap rencana apa pun dipandang vital untuk mengamankan komitmen bahwa rekonstruksi di masa mendatang tidak akan dihancurkan lagi.

    Visi

    Usulan tersebut membayangkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang terutama ditarik dari negara-negara Arab yang akan mengambil alih peran penyediaan keamanan dari Hamas, dengan pembentukan pasukan polisi lokal baru.

    Baik badan keamanan maupun badan pemerintahan akan “diatur, dibimbing, dan diawasi” oleh dewan pengarah. 

    Draf tersebut menyatakan bahwa dewan tersebut akan terdiri dari negara-negara Arab utama, anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan lain-lain.

    Rencana tersebut tidak merinci peran pemerintahan pusat bagi Otoritas Palestina (PA), yang menurut jajak pendapat memiliki sedikit dukungan di antara warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

    Rencana tersebut tidak menyebutkan siapa yang akan membayar untuk membangun kembali Gaza, sebuah tagihan yang diperkirakan oleh PBB lebih dari $53 miliar . Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa negara-negara Teluk dan Arab perlu berkomitmen setidaknya $20 miliar pada tahap awal rekonstruksi.

    Usulan Mesir membayangkan bahwa negara-negara di dewan pengarah dapat membentuk dana untuk mendukung badan pemerintahan sementara dan mengatur konferensi donor untuk mencari kontribusi bagi rencana rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang untuk Gaza.

    Rencana tersebut tidak memuat janji keuangan spesifik apa pun.

    Negara-negara Teluk Arab penghasil minyak dan gas seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab dapat menjadi sumber pendanaan penting dari kawasan tersebut.

     

     

    SUMBER: THE CRADLE, MIDDLE EAST MONITOR

  • Arab Kutuk Israel yang Blokir Bantuan, Ben Gvir: Gudang Makanan di Gaza Harus Dibom – Halaman all

    Arab Kutuk Israel yang Blokir Bantuan, Ben Gvir: Gudang Makanan di Gaza Harus Dibom – Halaman all

    Arab Kutuk Israel yang Blokir Bantuan, Ben Gvir: Gudang Makanan di Gaza Harus Dibom

    TRIBUNNEWS.COM – Reaksi internasional berupa kecaman dan bahkan kutukan datang atas tindakan Israel yang memblokir akses masuknya seluruh bantuan kemanusiaan untuk Gaza per Minggu (2/3/2025).

    Namun, seperti abai terhadap tekanan internasional, Israel -yang dilaporkan sudah berkoordinasi dengan Amerika Serikat (AS) soal blokade bantuan ke Gaza ini- cenderung bergeming dan melanjutkan aksi blokade.

    Entitas politik pendukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di pemerintahan juga mendukung langkah yang dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan ini.

    Channel 12 Israel mengutip pernyataan menteri keamanan dalam negeri Israel yang mengundurkan diri, Itamar Ben Gvir bahkan menyerukan kalau Israel harus lebih jauh lagi melakukan penggunaan bantuan sebagai ‘senjata’

    “Gudang makanan di Jalur Gaza harus dibom,” kata Ben Gvir dikutip Khaberni dari Channel 12.

    Ben Gvir menambahkan kalau pemerintah Israel seharusnya mengancam akan mengeksekusi tahanan Palestina untuk setiap sandera Israel yang diculik dan disakiti.

    Ben Gvir sebelumnya juga mengatakan kalau ‘lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali’ soal manuver Israel memblokir bantuan masuk ke Gaza.

    “Waktu yang tepat untuk membuka gerbang neraka di Gaza,” katanya.

    BLOKIR BANTUAN – Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat. (tangkap layar/Hussam al-Masri/Reuters)

    Yordania: Israel Picu Dimulainya Lagi Perang 

    Di sisi lain, negara-negara Arab mengutuk aksi Israel ini. 

    Kementerian Luar Negeri Yordania, Minggu (2/3/2025) kalau keputusan Israel untuk menghentikan aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza mengancam akan memicu kembali perang di sana.

    Keputusan tersebut merupakan “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional” dan Konvensi Jenewa keempat tentang perlindungan warga sipil, kata pernyataan resmi.

    “Keputusan pemerintah Israel … mengancam akan meledakkan situasi lagi di jalur tersebut,” kata pernyataan itu.

    “Israel harus berhenti menggunakan kelaparan sebagai senjata.”

    BLOKIR BANTUAN – Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat.

    Qatar: Israel Langgar Gencatan Senjata

    Qatar pada Minggu menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di Gaza dengan memblokir masuknya bantuan ke daerah kantong itu, karena pembicaraan tentang tahap kedua terhenti.

    “Qatar mengutuk keras keputusan pemerintah pendudukan Israel untuk menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, dan menganggapnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata, (dan) hukum humaniter internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Qatar.

    Qatar juga menyatakan “penolakannya terhadap penggunaan makanan sebagai senjata perang”.

    Qatar adalah mediator utama dalam negosiasi gencatan senjata.

    Arab: Israel Terapkan Hukuman Kolektif

    Arab Saudi mengecam keputusan Israel untuk memblokir bantuan yang masuk ke Jalur Gaza, dan menyebutnya sebagai “pemerasan” karena pembicaraan tentang gencatan senjata yang rapuh menemui jalan buntu.

    Keputusan Israel “untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, dan penggunaannya sebagai alat pemerasan dan hukuman kolektif … merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan pelanggaran langsung terhadap aturan hukum humaniter internasional”, kata pernyataan kementerian luar negeri yang dikutip oleh Kantor Berita Resmi Saudi.

    Arab Saudi juga mendesak masyarakat internasional untuk “menghentikan pelanggaran serius Israel ini”.

    Uni Eropa Kutuk Aksi Tak Manusiawi Israel

    Tak cuma negara-negara Arab, Uni Eropa mengutuk keputusan pendudukan Israel ini.

    Uni Eropa menilai hal ini dapat menimbulkan konsekuensi kemanusiaan.

    Serikat negara Eropa itu mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs web resminya tadi malam, “Kita harus bekerja menuju gencatan senjata permanen sambil memastikan pembangunan kembali Gaza,” memperbarui seruan untuk memastikan akses penuh, cepat, aman dan tanpa batas bagi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    Jerman mendesak Israel pada hari Senin untuk “segera” berhenti mencegah masuknya bantuan ke Jalur Gaza, setelah pembicaraan mengenai perpanjangan gencatan senjata menemui jalan buntu.

    “Bantuan kemanusiaan harus selalu dijamin aksesnya tanpa hambatan ke Jalur Gaza,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Sebastian Fischer dalam sebuah konferensi pers, seraya menambahkan bahwa “mengizinkan atau mencegah pengiriman bantuan kemanusiaan bukanlah cara tekanan yang sah selama negosiasi.”

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa ia telah memutuskan untuk menghentikan masuknya semua bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan berakhirnya fase pertama perjanjian gencatan senjata di Jalur tersebut antara Hamas dan Israel.

    BERBARIS – Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan petempur Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berbaris di lokasi pembebasan 3 sandera Israel, di Khan Yunis, Sabtu (15/2/2025). Hamas memberi hadiah ke sandera Israel pada prosesi pembebasan tersebut. (khaberni/tangkap layar)

    Hamas: Israel Mau Kembalikan Situasi ke Titik Awal 

    Adapun gerakan Hamas pada hari Senin menuduh Israel mencoba mengembalikan keadaan ke titik awal dengan meminta perpanjangan tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza mereka.

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah mengadopsi usulan utusan Presiden AS Donald Trump untuk gencatan senjata sementara di Gaza selama periode Ramadan dan Paskah, beberapa jam setelah tahap pertama dari kesepakatan yang disepakati sebelumnya berakhir.

    “Pendudukan berusaha mengembalikan keadaan ke titik awal dan membatalkan perjanjian melalui alternatif yang diusulkannya,” kata pejabat senior Hamas Osama Hamdan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi.

    Ia mengatakan bahwa “pelanggaran perjanjian selama tahap pertama membuktikan tanpa diragukan lagi bahwa pemerintah pendudukan (Israel) berkepentingan dalam keruntuhan perjanjian.”

    Ia menambahkan bahwa mediator dan penjamin bertanggung jawab penuh untuk mencegah Netanyahu menyabotase semua upaya yang telah dilakukan untuk mencapai perjanjian dan untuk melindunginya dari keruntuhan.

     

    (oln/thntnl/khbrn/*)

      
     
     

     
     

  • Pelaut Korut Diperlakukan Seperti Budak di Kapal China, 8 Tahun Tak Pernah Mendarat – Halaman all

    Pelaut Korut Diperlakukan Seperti Budak di Kapal China, 8 Tahun Tak Pernah Mendarat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Anggota awak kapal Korea Utara (Korut) hidup seperti budak di kapal penangkap ikan tuna milik China di Samudra Hindia. Para pelaut Indonesia dan Filipina bersaksi serta menceritakan hal tersebut kepada EJF atau Yayasan Keadilan Lingkungan, sebagaimana diungkapkan dalam laporan yang dirilis pada 23 Februari 2025 lalu.

    “Pelaut Korea Utara yang dikirim ke kapal penangkap ikan laut dalam China untuk mendapatkan mata uang asing ditemukan dieksploitasi seperti budak,” tulis laporan dari EJF (Environmental Justice Foundation) tersebut.

    Kesaksian ini disertakan dalam laporan yang diterbitkan oleh kelompok lingkungan Inggris, EJF. Di antara kasus-kasus yang dijelaskan dalam laporan itu adalah seorang pelaut Korea Utara yang dipaksa bekerja di atas kapal selama 10 tahun, serta kasus lain di mana seorang pelaut tetap berada di kapal selama delapan tahun tanpa bisa mendarat.

    “Dapat dikatakan bahwa rezim pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, memperdagangkan warganya sendiri untuk mendapatkan mata uang asing, dan hal ini kini terungkap,” lanjut laporan tersebut.

    Yayasan Keadilan Lingkungan, yang berkantor pusat di London, Inggris, merilis sebuah laporan berjudul “Terjebak di Laut: Paparan Kerja Paksa Korea Utara pada Kapal Penangkap Ikan Tuna China di Samudra Hindia.” Laporan ini menggambarkan kerja paksa yang dialami oleh awak kapal penangkap ikan Korea Utara.

    Laporan ini berdasarkan kesaksian pelaut Indonesia dan Filipina yang bekerja di kapal penangkap ikan tuna pelagis China antara tahun 2017 dan 2023, dengan fokus utama pada pelaut Korea Utara yang berada di kapal yang sama.

    “China adalah tujuan utama bagi 100.000 pekerja Korea Utara di luar negeri, dan ini adalah pertama kalinya situasi pekerja Korea Utara di kapal penangkap ikan laut dalam [China] dipublikasikan,” ujar laporan tersebut.

    Kapal penangkap ikan laut dalam China yang beroperasi di sekitar perairan Somalia, Mauritius, dan Australia secara rutin memasuki pelabuhan di berbagai belahan dunia. Namun, pelaut Korea Utara tidak dapat mendarat karena mereka tidak pernah turun ke pelabuhan dan dipindahkan langsung ke kapal lain.

    Alasan utama mereka tidak dapat mendarat adalah karena Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pada Desember 2017 yang melarang semua negara anggota PBB untuk mempekerjakan pekerja Korea Utara. Resolusi ini juga mewajibkan pemulangan pekerja Korea Utara yang sebelumnya bekerja di luar negeri sebagai bagian dari sanksi atas pengembangan nuklir Korea Utara.

    Untuk menghindari tindakan keras, pemilik kapal menahan para pelaut Korea Utara di kapal sehingga mereka tidak bisa naik ke darat.

    Pada Desember 2022, seorang kapten kapal nelayan China yang berlabuh di Mauritius bersama enam pelaut Korea Utara ditangkap. Sejak itu, semakin banyak kasus pelaut Korea Utara yang ditahan untuk menghindari tindakan keras dari otoritas internasional. Hal ini juga dijelaskan dalam laporan.

    Pelaut Korea Utara juga dilarang memiliki ponsel, sehingga mereka tidak dapat menghubungi keluarga mereka selama bertahun-tahun. Hasil penyelidikan menemukan bahwa seorang pelaut Indonesia yang bekerja di kapal yang sama dengan enam pelaut Korea Utara dari akhir 2022 hingga Juni tahun lalu bersaksi:

    “Saya mendengar bahwa seorang pelaut Korea Utara tidak dapat menghubungi istrinya selama tujuh tahun,” ungkap pelaut Indonesia itu.

    Laporan itu juga mencakup kesaksian tentang seorang pelaut Korea Utara yang telah berada di kapal selama delapan tahun tanpa pernah bisa mendarat.

    Pelaut Korea Utara menjadi sasaran perlakuan yang melanggar hak asasi manusia, tetapi ada juga kesaksian bahwa mereka saling memantau dan terlibat dalam pendidikan ideologis. Mereka kadang-kadang menonton video pidato Kim Jong-un dan pada waktu tertentu berdiri tegak tanpa bergerak, mengibarkan bendera nasional, dan menyanyikan lagu kebangsaan Korut. Para pelaut ini diduga telah dicuci otaknya oleh pemerintah mereka.

    Sementara banyak awak kapal penangkap ikan China naik ke kapal dengan paspor mereka disita dan hanya diizinkan tidur lima hingga enam jam sehari, pelaut Korea Utara dikatakan sebagai yang paling berpengalaman dan terampil di kapal penangkap ikan mana pun.

    Selain itu, pelaut Indonesia menerima sekitar $330 (sekitar 49.000 yen) per bulan, tetapi gaji pelaut Korea Utara dikirim langsung ke pemerintah Korea Utara. Namun, beberapa kapal penangkap ikan diketahui memotong $50 (sekitar 7.500 yen) dari gaji awak kapal Korea Utara.

    Saat mengumumkan laporan ini, Steve Trent, presiden Yayasan Keadilan Lingkungan, mengatakan:
    “Penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia hampir secara universal ditemukan di kapal penangkap ikan laut dalam China. Kerja paksa yang diderita pelaut Korea Utara dari waktu ke waktu adalah salah satu pelanggaran paling serius yang telah diidentifikasi oleh yayasan.”

    Menurut yayasan tersebut, 177 kasus penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi atau diduga terjadi pada 71 kapal penangkap ikan China yang beroperasi di barat daya Samudra Hindia antara 2017 hingga 2023.

    Pemerintah China tidak memberikan komentar atas laporan tersebut tetapi kembali menegaskan bahwa kegiatan kapal penangkap ikan laut dalam adalah legal.

    Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan dalam konferensi pers pada 24 Februari 2025:
    “Saya tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi pada prinsipnya, China mewajibkan kepatuhan terhadap hukum setempat dan ketentuan terkait hukum internasional saat melakukan kegiatan penangkapan ikan laut dalam.”

    Selain itu, ia juga menyatakan semua kerja sama antara China dan Korea Utara (DPRK) di bidang terkait dilakukan dalam kerangka hukum internasional.

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan mengenai apakah isi laporan melanggar sanksi PBB.

    Diskusi terkait nelayan Indonesia juga dilakukan oleh kelompok Pencinta Jepang Gratis. Bagi yang ingin bergabung, silakan mengirim email ke: tkyjepang@gmail.com dengan mencantumkan nama lengkap, alamat, dan nomor WhatsApp. (Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang)

     

  • Israel Hentikan Semua Pasokan ke Gaza, Tuai Kritikan Internasional, Dianggap sebagai Alat Pemerasan – Halaman all

    Israel Hentikan Semua Pasokan ke Gaza, Tuai Kritikan Internasional, Dianggap sebagai Alat Pemerasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel telah menghentikan semua makanan dan barang lainnya yang masuk ke Gaza.

    Keputusan Israel itu sebagai bentuk pengepungan yang dilakukannya pada hari-hari awal perangnya dengan Hamas.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan penyedia bantuan kemanusiaan lainnya mengkritik keras keputusan Israel tersebut.

    Mereka menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.

    “Alat pemerasan,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, dilansir Arab News.

    Kemudian, mediator utama Mesir menuduh Israel menggunakan “kelaparan sebagai senjata.”

    Lalu, kelompok bantuan Oxfam menyoroti tindakan Israel yang dinilai sembrono.

    “Tindakan hukuman kolektif yang sembrono,” kata Oxfam.

    Kelaparan telah menjadi masalah selama perang bagi lebih dari 2 juta penduduk Gaza.

    Beberapa pakar bantuan juga telah memperingatkan kemungkinan terjadinya kelaparan.

    Sekarang ada kekhawatiran tentang hilangnya kemajuan yang dilaporkan para pakar dalam enam minggu terakhir gencatan senjata.

    Sementara itu, Israel berusaha menekan kelompok militan Hamas agar menyetujui apa yang digambarkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai usulan Amerika Serikat (AS) untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata, alih-alih memulai negosiasi pada fase kedua yang jauh lebih sulit.

    Pada fase kedua, Hamas akan membebaskan para sandera yang masih hidup sebagai imbalan atas penarikan Israel dari Gaza dan gencatan senjata yang langgeng.

    600 Truk Bantuan per Hari

    Tahap pertama gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari 2025 dan memungkinkan lonjakan bantuan ke Gaza.

    Rata-rata 600 truk berisi bantuan masuk per hari.

    600 truk bantuan harian itu dimaksudkan untuk terus masuk selama tiga tahap gencatan senjata.

    Namun, Hamas mengatakan kurang dari 50 persen dari jumlah truk yang disepakati yang membawa bahan bakar, untuk generator dan keperluan lainnya, diizinkan masuk.

    Hamas juga mengatakan masuknya hewan hidup dan pakan ternak, yang penting untuk ketahanan pangan, ditolak masuk.

    Namun, warga Palestina di Gaza mampu menimbun beberapa persediaan.

    “Gencatan senjata membawa sejumlah bantuan yang sangat dibutuhkan ke Gaza, tetapi itu jauh dari cukup untuk menutupi kebutuhan yang sangat besar,” kata Dewan Pengungsi Norwegia, Minggu (2/3/2025).

    ASAP MENGEPUL – Tangkapan layar Khaberni pada Minggu (2/3/2025) yang menunjukkan asap mengepul dari serangan udara Israel di Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Tuduhan pada Israel

    Diberitakan AP News, Israel memberlakukan pengepungan di Gaza pada hari-hari awal perang dan baru melonggarkannya di bawah tekanan AS.

    Badan-badan PBB dan kelompok-kelompok bantuan menuduh Israel tidak memfasilitasi cukup banyak bantuan selama 15 bulan perang.

    Mahkamah Pidana Internasional mengatakan ada alasan untuk percaya bahwa Israel telah menggunakan “kelaparan sebagai metode peperangan” ketika mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu tahun lalu.

    Tuduhan tersebut juga menjadi inti kasus Afrika Selatan di Mahkamah Internasional yang menuduh Israel melakukan genosida.

    Namun, Israel membantah tuduhan tersebut.

    Israel mengatakan telah mengizinkan masuknya cukup bantuan dan menyalahkan kekurangan bantuan pada apa yang disebutnya ketidakmampuan PBB untuk mendistribusikannya.

    Israel juga menuduh Hamas menyedot bantuan — tuduhan yang diulangi Netanyahu pada hari Minggu.

    Kenneth Roth, mantan kepala Human Rights Watch, mengatakan Israel sebagai kekuatan pendudukan memiliki “kewajiban mutlak” untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan berdasarkan Konvensi Jenewa, dan menyebut keputusan Israel sebagai “dimulainya kembali strategi kelaparan kejahatan perang” yang menyebabkan dikeluarkannya surat perintah ICC.

    Sebagai informasi, perang dimulai ketika militan yang dipimpin Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera 251 orang.

    Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina.

    Kementerian itu mengatakan lebih dari separuh korban tewas adalah wanita dan anak-anak.

    Kementerian itu tidak menyebutkan berapa banyak korban tewas yang merupakan kombatan.

    Pengeboman Israel menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza hingga hancur dan menyebabkan sekitar 90 persen penduduk mengungsi.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel