Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Arab Saudi Sambut Pertemuan Delegasi AS dan Ukraina di Jeddah Pekan Depan

    Arab Saudi Sambut Pertemuan Delegasi AS dan Ukraina di Jeddah Pekan Depan

    Jakarta –

    Delegasi Amerika Serikat (AS) dijadwalkan akan bertemu dengan delegasi Ukraina pekan depan. Pertemuan akan berlangsung di Jeddah, Arab Saudi.

    Dilansir AFP, Jumat (7/3/2025) Arab Saudi menyambut baik rencana pertemuan tersebut. Pertemuan itu disebut sebagai bagian dari upaya mengakhiri krisis di Ukraina.

    “Arab Saudi menyambut baik pertemuan yang direncanakan antara Amerika Serikat dan Ukraina, yang akan diadakan di Jeddah minggu depan,” kata kementerian luar negeri Saudi dalam sebuah pernyataan.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengumumkan bahwa akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi Senin pekan depan. Dia akan bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, sehari sebelum pertemuan delegasi AS dan delegasi Ukraina.

    Utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan delegasi Ukraina pekan depan di negara monarki Teluk untuk membahas gencatan senjata dengan Rusia.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Arab Saudi bulan lalu menjadi tuan rumah pertemuan Rusia-Amerika dalam pembicaraan tingkat tinggi pertama antara kedua pemerintah sejak perang Ukraina dimulai pada tahun 2022.

  • Investigasi Analis Ukraina Bongkar Tornado-S Rusia Berisi Komponen China, Amerika, Swiss, Inggris – Halaman all

    Investigasi Analis Ukraina Bongkar Tornado-S Rusia Berisi Komponen China, Amerika, Swiss, Inggris – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemeriksaan roket berpemandu dari sistem roket peluncur ganda Tornado-S milik Rusia, yang digunakan dalam perang melawan Ukraina, telah mengungkap penggunaan dua giroskop serat optik secara bersamaan untuk meningkatkan akurasi penargetan.

    Salah satunya adalah unit TIUS500, yang diproduksi oleh perusahaan Optolink Rusia, sedangkan yang lainnya adalah perangkat asing tanpa tanda dengan segel indikator dalam bahasa Cina, menyerupai produk dari BWSENSING milik Cina.

    Kedua giroskop menggunakan tiga interferometer cincin Sagnac yang disusun sepanjang sumbu ortogonal.

    Lalu dipasangkan dengan papan kontrol elektronik, dikutip dari Defence Express.

    Namun, elektroniknya berbeda.

    Di antaranya modul Rusia dibuat berdasarkan FPGA Altera Cyclone Amerika, sedangkan modul asing menggunakan mikrokontroler STMicroelectronics Swiss.

    Meskipun ada sanksi, modul Rusia menggabungkan komponen dari AS (Analog Devices, National Semiconductor, Maxim Integrated), Tiongkok (Panwoo Equipment Consulting, Mornsun), Swiss (STMicroelectronics), dan Inggris (Golledge Electronics).

    Hal ini menyoroti kerentanan rantai pasokan yang sedang berlangsung yang memungkinkan Rusia untuk mengintegrasikan teknologi asing ke dalam amunisi berpemandu presisinya.

    Seperti yang dilaporkan Defense Express sebelumnya, Dataset War&Sanctions Baru Mengungkapkan Komponen Asing dan Modifikasi Shahed-136 Terbaru.

    Zelensky ke Arab Saudi

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan negaranya “siap untuk perdamaian” setelah Rusia menargetkan infrastruktur energi Ukraina dalam pemboman skala besar semalam, termasuk dengan rudal balistik Iskander.

    Zelensky berkata: “Ukrainalah yang menginginkan perdamaian sejak detik pertama perang ini,” ucapnya, dikutip dari LBC.

    “Tugasnya adalah memaksa Rusia menghentikan perang”.

    Selanjutnya, Zelensky akan bertemu dengan pejabat AS untuk perundingan damai minggu depan.

    Rusia dituduh “berusaha menyerang warga biasa” oleh menteri energi Ukraina, karena sedikitnya 10 orang, termasuk seorang anak, terluka.

    Zelensky menambahkan: “Ukraina masih hidup, masih berjuang dan berkembang berkat kekuatan dan keberanian rakyat kami, yang selalu mendukung mitra kami.

    “Terima kasih, orang Ukraina dan orang Ukraina, setiap kulit dan setiap kulit, bagi mereka yang melindungi dan melindungi negara Anda!”

    Adapun Rusia menyerang Odesa di selatan dan Kharkiv di timur.

    Di Kharkiv, delapan orang terluka dan infrastruktur serta sebuah bangunan tempat tinggal terkena serangan.

    Tujuh orang, termasuk dua gadis berusia tiga dan empat tahun, terluka di Slovyansk akibat ‘bom luncur’ Rusia.

    Sekitar 30 bangunan rusak atau hancur.

    Seorang anak terluka di Kramatorsk, dan dua orang, termasuk seorang anak, terluka di dekat Myrhorod.

    Di Odesa, infrastruktur energi dan bangunan tempat tinggal rusak. Serangan itu berlangsung hampir sepanjang malam, menurut laporan setempat.

    Menteri Energi Ukraina, German Galushchenko, mengunggah status daring: “Infrastruktur energi dan gas di berbagai wilayah Ukraina kembali menjadi sasaran penembakan rudal dan pesawat tak berawak besar-besaran.

    “Rusia berupaya menyakiti warga Ukraina biasa dengan menembaki fasilitas produksi energi dan gas, tanpa mengabaikan tujuannya untuk membuat kita tanpa listrik dan pemanas, serta menyebabkan kerugian terbesar bagi warga biasa.”

    Serangan terbaru ini terjadi beberapa jam setelah Zelensky mengatakan negaranya akan mengadakan pembicaraan dengan AS minggu depan untuk mengakhiri perang melawan Rusia.

    Zelensky mengatakan ia akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi pada hari Senin dan timnya akan tinggal di sana untuk mengadakan pembicaraan dengan pejabat AS.

    “Saya dijadwalkan mengunjungi Arab Saudi untuk bertemu dengan putra mahkota,” kata Zelensky, merujuk pada Mohammed bin Salman, pewaris takhta kerajaan kaya minyak tersebut. “

    Setelah itu, tim saya akan tinggal di Arab Saudi untuk bekerja sama dengan mitra Amerika. Ukraina sangat tertarik pada perdamaian.”

    Ia menambahkan: “Seperti yang kami sampaikan kepada Presiden Trump, Ukraina tengah berupaya dan akan terus berupaya secara konstruktif demi tercapainya perdamaian yang cepat dan dapat diandalkan.”

    Dalam percakapan dengan wartawan pada hari Kamis, Presiden AS, Donald Trump, mengatakan ia yakin pemerintahannya telah membuat “banyak kemajuan” dalam beberapa hari terakhir dengan Ukraina dan Rusia, tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana.

    “Saya pikir yang akan terjadi adalah Ukraina ingin membuat kesepakatan, karena menurut saya mereka tidak punya pilihan lain,” kata Trump.

    “Saya juga berpikir bahwa Rusia ingin membuat kesepakatan karena dengan cara tertentu yang berbeda – cara berbeda yang hanya saya yang tahu, hanya saya yang tahu – mereka juga tidak punya pilihan lain.

    SERANGAN RUSIA – Rudal Rusia menghantam sebuah hotel di Kota Kryvyi Rih, Ukraina, pada hari Rabu malam, (5/3/2025). Setidaknya dua orang dilaporkan tewas. (Dinas Darurat Ukraina)

    Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, mengonfirmasi, pejabat senior pemerintahan sedang mengatur pembicaraan dengan pejabat tinggi Ukraina di Arab Saudi.

    Witkoff mencatat, Zelensky telah meminta maaf dalam beberapa hari terakhir tentang ledakan di Gedung Putih dan menyatakan rasa terima kasih.

    Dia berhati-hati tentang apakah kesepakatan mineral akan ditandatangani selama pertemuan di Arab Saudi.

    “Kita lihat apakah dia akan menindaklanjutinya,” kata Witkoff.

    Pengumuman itu muncul saat para pemimpin Uni Eropa mengadakan pembicaraan darurat tentang cara untuk segera meningkatkan anggaran militer mereka setelah pemerintahan Trump mengisyaratkan bahwa Eropa harus menjaga keamanannya sendiri dan juga menangguhkan bantuan ke Ukraina.

    Hanya dalam waktu sebulan, Trump telah membatalkan kepastian lama tentang keandalan AS sebagai mitra keamanan, saat ia merangkul Rusia dan menarik dukungan Amerika untuk Ukraina.

    Pada hari Senin, Trump memerintahkan penghentian sementara pasokan militer AS ke Ukraina karena ia berusaha menekan Zelensky untuk terlibat dalam negosiasi guna mengakhiri perang dengan Rusia.

    AS juga menghentikan sementara pembagian informasi intelijen dengan Kyiv.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prancis, Sebastien Lecornu, mengatakan Prancis memberikan intelijen militer kepada Ukraina.

    Intelijen Amerika sangat penting bagi Ukraina untuk melacak pergerakan pasukan Rusia dan memilih target.

    Berbicara kepada radio France Inter pada hari Kamis, Lecornu mengatakan Prancis terus melanjutkan kegiatan berbagi intelijennya.

    “Intelijen kami berdaulat,” kata Lecornu. “Kami memiliki intelijen yang dapat dimanfaatkan Ukraina.”

    Lecornu menambahkan, menyusul keputusan AS untuk menangguhkan semua bantuan militer ke Ukraina, Presiden Prancis Emmanuel Macron memintanya untuk “mempercepat berbagai paket bantuan Prancis” guna menebus kurangnya bantuan Amerika.

    Lecornu mengatakan, menyusul keputusan AS tersebut, pengiriman bantuan untuk Ukraina yang berangkat dari Polandia telah ditangguhkan, namun, ia menambahkan, “Ukraina, sayangnya, telah belajar untuk berperang dalam perang ini selama tiga tahun dan tahu bagaimana cara menimbunnya”.

    Di Ukraina, rudal balistik Rusia menewaskan empat orang yang menginap di sebuah hotel di kota asal Presiden Zelensky pada malam hari.

    Zelensky, yang menghadiri pertemuan puncak Uni Eropa tentang pertahanan di Brussels, mengatakan relawan organisasi kemanusiaan telah pindah ke hotel di Kryvyi Rih, di Ukraina tengah, tepat sebelum serangan, termasuk warga negara Ukraina, Amerika, dan Inggris. Ia tidak mengatakan apakah orang-orang itu termasuk di antara 31 orang yang terluka.

    Rusia menembakkan 112 pesawat tanpa awak Shahed dan pesawat pengecoh, serta dua rudal balistik Iskander, ke Ukraina semalam, kata angkatan udara Ukraina.

    Kemudian pada hari Kamis, Kementerian Luar Negeri Rusia menolak proposal perdamaian dari Prancis dan Inggris, menggambarkannya sebagai upaya sekutu Eropa Kyiv untuk menawarkan keringanan kepada tentara Ukraina yang sedang berjuang.

    Juru bicara kementerian, Maria Zakharova, mengatakan usulan penghentian serangan udara dan laut merupakan upaya untuk “memberikan jeda bagi rezim Kyiv yang menderita, angkatan bersenjata Ukraina, dan mencegah keruntuhan garis depan”.

    Ia mengatakan Ukraina akan menggunakan jeda apa pun dalam pertempuran untuk memperkuat militernya, yang akan menyebabkan konflik berkepanjangan.

    Dan menteri luar negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengkritik keras klaim Macron, Rusia mengancam Eropa.

    “Ini merupakan ancaman bagi Rusia,” kata Lavrov dalam sebuah pengarahan di Moskow, seraya mencatat rencana Macron untuk mengadakan pertemuan para perwira militer tinggi Eropa guna membahas rencana agresif yang diduga dilakukan Moskow.

    Lavrov menepis tuduhan bahwa Rusia tengah menyusun rencana untuk menyerang negara-negara Eropa sebagai “tuduhan bodoh” dan “omong kosong”.

    “Bagi orang yang waras atau tidak, sangat jelas bahwa Rusia tidak membutuhkan ini,” katanya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Zelensky Dituding Dukung Pembantaian Yahudi, Ini Kata Israel

    Zelensky Dituding Dukung Pembantaian Yahudi, Ini Kata Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Israel buka suara soal dugaan dukungan Pemerintah Ukraina terhadap pembantai orang-orang Yahudi pada era Perang Dunia II atau Holocaust. Hal ini terjadi setelah muncul dugaan administrasi pimpinan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengglorifikasi pelaku Holocaust dari Rusia, yang saat ini berperang dengan Ukraina.

    Dilansir RT, Jumat (7/3/2025), Moskow sebelumnya memberikan peringatan setelah Kyiv menjadikan nama tokoh nasionalis Ukraina yang bersekutu dengan Nazi seperti Stepan Bandera sebagai nama jalan.

    Jalan yang dinamai tokoh itu terletak hanya 3 km dari Babi Yar, tempat sekitar 100.000 hingga 150.000 orang Yahudi dan ribuan lainnya dibasmi di bawah pendudukan Nazi.

    Pemerintah Rusia pun sempat menyatakan kebingungan atas penobatan nama Bandera tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Moskow, Maria Zakharova, dengan sinis mempertanyakan kompetensi staf diplomatik Israel.

    “Bagaimana bisa begitu? Apa yang dilakukan kedutaan Israel di Kyiv? Dan di Moskow juga?” tulisnya di media sosial, menawarkan kumpulan dokumen relevan dalam bahasa Inggris untuk memudahkan menteri tersebut.

    Sementara itu, menghadapi situasi baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan pihaknya akan mengecek penobatan nama Bandera ini. Ia mengaku belum mengetahui sama sekali manuver Ukraina ini.

    “Pertama-tama, saya tidak tahu tentang itu. Saya akan memeriksanya,” jawab pejabat itu, seraya berjanji untuk mengeluarkan pernyataan kecaman “jika memang diperlukan.”

    Bandera dan para nasionalis lainnya, termasuk mereka yang terlibat langsung dalam kekejaman masa perang, telah dipuja-puja di Ukraina modern selama bertahun-tahun. Hal ini bahkan digambarkan oleh sejumlah jurnalis sebagai bagian dari ‘pengetahuan umum’.

    Kementerian Luar Negeri Israel dan kedutaan besarnya di Kyiv bahkan telah mengeluarkan beberapa pernyataan yang mengecam pemujaan terhadap tokoh-tokoh tersebut.

    Pada Januari 2022, misi diplomatik tersebut menggambarkan pawai obor memperingati ulang tahun Bandera sebagai “penghinaan terhadap korban Holocaust”.

    (luc/luc)

  • Trump Naikkan Tarif, China Siap Lawan AS: Kami Siap Berperang Sampai Akhir – Halaman all

    Trump Naikkan Tarif, China Siap Lawan AS: Kami Siap Berperang Sampai Akhir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – China telah memberikan peringatan keras terhadap Presiden AS Donald Trump setelah menaikkan tarif perdagangan sebesar 10 persen.

    China mengaku siap untuk berperang melawan AS dalam perang apapun, termasuk perang tarif.

    “Jika perang adalah apa yang diinginkan AS, baik itu perang tarif, perang dagang, atau jenis perang lainnya, kami siap berperang sampai akhir,” kata kedutaan besar China di X, mengunggah ulang kalimat dari pernyataan juru bicara kementerian luar negeri pada hari Selasa (4/3/2025), dikutip dari BBC.

    Sebagai tanggapan terhadap Trump, China segera membalas dengan mengenakan tarif 10-15 persen pada produk pertanian AS.

    Ketika ditanya pada hari Rabu untuk mengklarifikasi apa yang dimaksudnya dengan “perang lainnya” juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menjelaskan bahwa sebaiknya AS menghapus keputusan tersebut dan kembali bekerja sama dengan baik.

    “Jika AS memiliki niat lain dan bersikeras merusak kepentingan Tiongkok, kami akan berjuang sampai akhir. Kami menyarankan AS untuk menyingkirkan wajah intimidasinya dan kembali ke jalur dialog dan kerja sama yang benar sesegera mungkin,” kata Lin, dikutip dari The Guardian.

    Sementara itu, China sangat menentang upaya Trump untuk menghubungkan tarif dengan aliran fentanil dari Tiongkok ke AS.

    Menurut Lin, ini hanyalah alasan bagi AS untuk menaikkan tarif impor kepada China.

    “Masalah fentanil adalah alasan yang lemah untuk menaikkan tarif AS atas impor Cina,” kata Lin.

    Lin menegaskan bahwa ancaman Trump tidak akan membuat China takut.

    “Intimidasi tidak membuat kami takut. Penindasan tidak mempan bagi kami. Tekanan, paksaan, atau ancaman bukanlah cara yang tepat untuk menghadapi China,” imbuhnya.

    Sehari setelah Trump menetapkan tarif tambahan, Perdana Menteri China mengatakan bahwa pihaknya terus membuka diri dan berharap dapat menarik lebih banyak investasi asing.

    Menjawab pertanyaan tentang pernyataan Kedutaan Besar China, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan dalam wawancara dengan Fox News pada hari Rabu bahwa meskipun AS tidak secara aktif mencari konflik dengan China, negara tersebut “siap”.

    “Kita hidup di dunia yang berbahaya dengan negara-negara yang kuat dan berkuasa dengan ideologi yang sangat berbeda,” jelasnya, dikutip dari CNBC.

    “Jika kita ingin mencegah perang dengan China atau negara lain, kita harus kuat,” tambahnya.

    Dengan ketegangan yang terus meningkat, masa depan hubungan China-AS tetap tidak pasti. 

    Kedua negara saling membutuhkan dalam perekonomian global, namun juga terperangkap dalam persaingan geopolitik yang semakin memanas.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump dan China

  • Tunjukkan Niat Israel Menjadikan Pendudukannya di Palestina Permanen

    Tunjukkan Niat Israel Menjadikan Pendudukannya di Palestina Permanen

    JAKARTA – Indonesia mengutuk keras terus berlanjutnya operasi militer Israel di Tepi Barat yang dinilai menunjukkan niat untuk menjadikan pendudukannya permanen di wilayah Palestina.

    Israel diketahui melancarkan operasi militer ke wilayah Tepi Barat pada 21 Januari lalu, dua hari setelah kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok militan Palestina Hamas berlaku di Jalur Gaza.

    Serangan di Tepi Barat secara bertahap meluas, mencakup beberapa kamp pengungsi di dekat Kota Jenin, Tulkarm dan Tubas.

    “Indonesia mengutuk keras operasi militer besar-besaran oleh Israel terhadap masyarakat Palestina di Tepi Barat,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis 6 Maret.

    “Operasi ini kembali menunjukan niat utama Israel untuk menjadikan pendudukannya permanen di wilayah Palestina,” tandasnya.

    “Indonesia tidak akan pernah lelah terus menekankan akar permasalahan konflik ini adalah penyangkalan terhadap hak rakyat palestina menentukan nasibnya sendiri,” tambah Roy.

    Diketahui, sedikitnya 40.000 warga Palestina telah meninggalkan rumah mereka di Jenin dan kota terdekat Tulkarm di Tepi Barat utara sejak Israel memulai operasinya bulan lalu setelah mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza setelah 15 bulan perang, dikutip dari Reuters.

    Delapan puluh dua warga Palestina tewas di Tepi Barat antara 1 Januari dan 13 Februari, menurut data terbaru WHO.

    Bulan lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Hari Senin mengutuk meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel, serta seruan aneksasi menyusul pengumuman perluasan operasi militer Israel di Tepi Barat, Palestina.

    “Saya sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat yang diduduki oleh pemukim Israel dan pelanggaran lainnya, serta seruan untuk aneksasi,” kata Sekjen Guterres kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss melansir Daily Sabah.

    Akhir bulan lalu, militer Israel juga mengumumkan pengerahan tank di Jenin, tempat mereka “memperluas” operasi.

    Ini menandai pertama kalinya tank beroperasi di Tepi Barat sejak berakhirnya intifada Palestina kedua, atau pemberontakan, pada tahun 2005.

    Kekerasan di Kawasan Tepi Barat melonjak sejak dimulainya perang Gaza, yang pecah setelah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel.

    Pekan lalu, organisasi hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch, memperingatkan Israel agar tidak mengulangi pelanggaran di Jalur Gaza di Tepi Barat yang diduduki.

    Human Rights Watch mengimbau negara-negara untuk mengambil tindakan guna mencegah kekejaman lebih lanjut di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk dengan menjatuhkan sanksi yang ditujukan kepada mereka yang terlibat dalam pelanggaran serius yang sedang berlangsung, menangguhkan transfer senjata ke Israel, melarang perdagangan dengan permukiman ilegal Israel.

  • Kemlu Ungkap 4 WNI di AS Ditangkap Imbas Kebijakan Trump, 1 Dideportasi

    Kemlu Ungkap 4 WNI di AS Ditangkap Imbas Kebijakan Trump, 1 Dideportasi

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut ada 4 WNI di Amerika Serikat (AS) yang ditangkap oleh otoritas AS di tengah semakin ketatnya penindakan terhadap imigran. Satu di antaranya telah dideportasi.

    “Seorang WNI di San Fransicso sudah dideportasi,” ujar Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha usai taklimat media di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (6/3/2025).

    Sementara, tiga WNI yang bermasalah lainnya terdiri dari dua WNI di Atlanta, Georgia, dan seorang WNI di New York. Ketiganya masih menjalani proses hukum di lokasi masing-masing.

    Judha menambahkan, dua WNI di Atlanta tersebut akan menjalani sidang mereka pada 12 Maret mendatang.

    Lebih lanjut, Judha menjelaskan bahwa apabila seorang WNI mendapat hukuman deportasi, namanya akan dimasukkan ke dalam daftar ‘subject of interest’ oleh imigrasi RI. Sehingga mereka akan diteliti lebih lanjut apabila hendak mengajukan paspor baru atau izin melintas ke luar RI.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Diketahui, sebagaimana data yang diterima perwakilan RI di AS per 24 November 2024, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam daftar ‘final order of removal’ dinas imigrasi dan bea cukai AS (ICE). Sehingga mereka berpotensi dideportasi dari AS.

    Judha menjelaskan bahwa WNI yang ada dalam daftar ICE tersebut diketahui tak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di AS. Namun, mereka tidak ditangkap maupun ditahan dan diharuskan melapor secara rutin ke kantor ICE.

    Mengakui semakin kerasnya penindakan terhadap imigran di Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Judha mengimbau supaya WNI di AS memahami hak-hak hukum mereka apabila mereka ditahan.

    Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara.

  • Palestina Kecam Tindakan Israel yang Memecah Belah Tepi Barat dengan Membangun Pos Pemeriksaan – Halaman all

    Palestina Kecam Tindakan Israel yang Memecah Belah Tepi Barat dengan Membangun Pos Pemeriksaan – Halaman all

    Kementerian Luar Negeri Palestina kemarin mengutuk dengan sekeras-kerasnya pembatasan Israel terhadap pergerakan Palestina di Tepi Barat yang diduduki

    Tayang: Kamis, 6 Maret 2025 17:22 WIB

    Tangkapan Layar YouTube Al Jazeera English

    TEPI BARAT – Tangkapan Layar YouTube Al Jazeera English pada Senin (10/2/2025) yang menunjukkan militer Israel memperluas serangannya di Tepi Barat yang diduduki hingga menewaskan dua wanita, salah satunya sedang hamil delapan bulan pada Minggu (9/2/2025). 

    Palestina Kecam Tindakan Israel yang Memecah Belah Tepi Barat dengan Membangun Pos Pemeriksaan

    TRIBUNNEWS.COM- Kementerian Luar Negeri Palestina kemarin mengutuk dengan sekeras-kerasnya pembatasan Israel terhadap pergerakan Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

    Menteri tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tentara pendudukan Israel telah mendirikan hampir 900 pos pemeriksaan dan gerbang besi di seluruh Tepi Barat yang diduduki, bukan untuk menjaga keamanan tetapi untuk menindas warga Palestina.

    Seraya menambahkan bahwa pos pemeriksaan tersebut berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari warga Palestina dengan membatasi pergerakan mereka di dalam kota, desa dan kamp pengungsi.

    Dan mengubah Tepi Barat menjadi penjara besar dengan ratusan daerah terisolasi.

    Kementerian tersebut menggambarkan pos pemeriksaan militer Israel sebagai salah satu bentuk hukuman kolektif paling buruk yang dijatuhkan kepada warga dan keluarga Palestina.

    Khususnya selama bulan suci Ramadan, dan menjelaskan bahwa tentara pendudukan Israel memaksa warga Palestina untuk berbuka puasa di pos pemeriksaan tersebut, dalam adegan yang mengingatkan kita pada rezim apartheid terburuk dalam sejarah.

    Ia menyatakan keterkejutannya atas diamnya masyarakat internasional dalam menghadapi kejahatan genosida, pengusiran, dan aneksasi yang dilakukan Israel.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • AS Dakwa 12 Warga Negara China Atas Tuduhan Meretas Lembaga-Lembaga Amerika untuk Beijing – Halaman all

    AS Dakwa 12 Warga Negara China Atas Tuduhan Meretas Lembaga-Lembaga Amerika untuk Beijing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mendakwa 12 warga negara China, termasuk dua pejabat dari Kementerian Keamanan Publik (MPS), atas keterlibatan mereka dalam kampanye peretasan yang dijalankan untuk kepentingan Beijing.

    Para tersangka dituduh terlibat dalam serangan dunia maya yang menargetkan lembaga pemerintah Amerika, organisasi keagamaan, kelompok hak asasi manusia, dan media yang mengkritik pemerintah China, Financial Times melaporkan.

    Dakwaan ini melibatkan 10 warga negara China yang diduga memimpin kampanye peretasan selama satu dekade yang dilaksanakan atas permintaan badan intelijen dan kepolisian China.

    Mereka juga diduga menjual data yang diperoleh melalui peretasan kepada Kementerian Keamanan Negara (MSS) dan MPS.

    Para tersangka dikatakan bekerja untuk sebuah perusahaan bernama i-Soon, yang menghasilkan jutaan dolar melalui ekosistem peretas bayaran yang luas.

    Sue Bai, kepala divisi keamanan nasional Departemen Kehakiman AS, mengungkapkan bahwa peretas ini diarahkan oleh agen pemerintah China untuk melakukan serangan siber tanpa pandang bulu terhadap komputer dan jaringan di seluruh dunia.

    Sebagian besar targetnya adalah individu dan organisasi yang mengkritik pemerintah China, serta berbagai lembaga yang berbasis di AS.

    Metode Operasi dan Penghasilan Peretas

    Perusahaan i-Soon, yang diduga terlibat dalam peretasan ini, bekerja untuk badan keamanan China dan juga memperoleh data melalui peretasan independen.

    Data yang dicuri kemudian dijual ke badan-badan keamanan China dengan harga berkisar antara $10.000 hingga $75.000 per kotak masuk email yang dieksploitasi.

    i-Soon diperkirakan akan menghasilkan pendapatan sebesar $75 juta pada tahun 2025.

    Para pejabat AS juga mengungkapkan bahwa kampanye peretasan ini tidak hanya menargetkan lembaga-lembaga di AS, tetapi juga kementerian luar negeri di negara-negara lain seperti Taiwan, India, Korea Selatan, dan Indonesia.

    Tuduhan Terhadap APT27 dan Aksi Salt Typhoon

    Selain itu, Departemen Kehakiman AS juga mendakwa dua anggota kelompok peretas yang dikenal sebagai APT27, Zhou Shuai dan Yin Kecheng, atas dugaan keterlibatan dalam “kampanye intrusi komputer demi keuntungan” selama beberapa tahun terakhir.

    Yin Kecheng diduga terlibat dalam serangan terhadap Departemen Keuangan AS pada akhir 2024.

    Sementara itu, sebuah kampanye peretasan besar lainnya yang dikenal dengan nama Salt Typhoon juga disebutkan, ABC melaporkan.

    Salt Typhoon adalah serangan yang diklaim telah berlangsung selama berbulan-bulan terhadap jaringan telekomunikasi AS, memungkinkan peretas untuk mengakses panggilan telepon yang tidak terenkripsi di AS.

    Reaksi Tiongkok terhadap Dakwaan

    Kementerian Luar Negeri Tiongkok, melalui Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, menanggapi dakwaan ini dengan mengecam upaya AS yang dianggap mencoba memaksakan “yurisdiksi lengan panjangnya” terhadap Tiongkok.

    Mereka mendesak AS untuk menghentikan upaya “mencoreng nama baik Tiongkok” dengan menyalahgunakan isu keamanan siber untuk tujuan politik.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Keki Usulan Mesir Soal Gaza, Israel: Selama 77 Tahun, Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami – Halaman all

    Keki Usulan Mesir Soal Gaza, Israel: Selama 77 Tahun, Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami – Halaman all

    Keki Usulan Mesir Bangun Gaza, Israel: Selama 77 Tahun Negara Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dan Amerika Serikat (AS) menolak rencana dan usulan Mesir yang disajikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab, di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025) terkait rekonstruksi, pembangunan kembali, Jalur Gaza yang hancur karena perang, agresi militer Israel.

    Berbeda dari Israel dan AS yang merasa keki, gerakan perlawanan Palestina, Hamas menyambut baik usulan Mesir tersebut.

    Secara garis besar, KTT Darurat negara-negara Arab tersebut, menentang usulan Presiden AS, Donald Trump yang menyerukan pemindahan massal (pengusiran paksa) warga Palestina di Gaza sementara wilayah kantung Palestina itu dibangun ulang.

    Israel justru mendukung rencana Trump ini yang dikutuk oleh para negara Arab yang menilai rencana itu justru menilai hal itu akan menimbulkan gelombang ketidakstabilan geopolitik dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

    Pada gilirannya, KTT Arab ini mendukung usulan Mesir terkait rekonstruksi Gaza.

    Adapun Kementerian Luar Negeri Israel mengkritik tajam pernyataan yang dikeluarkan pada KTT Darurat KTT Arab Luar Biasa, menuduhnya mengabaikan kenyataan di lapangan menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Israel kesal bin dongkol, rapat tinggi negara-negara Arab tersebut tidak menyinggung soal Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas.

    Israel makin tidak senang, karena KTT tersebut juga tidak menyatakan kecaman atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 silam.

    “Pernyataan (KTT Arab) itu masih berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman,” kata kementerian itu, seraya menambahkan kalau pernyataan itu “gagal menyebutkan serangan Hamas, yang mengakibatkan ribuan orang Israel tewas dan ratusan orang diculik.”

    Israel juga mengecam pertemuan puncak itu karena gagal mengecam Hamas secara eksplisit.

    Sebagai catatan, Israel melabeli Hamas sebagai ‘organisasi teror’ dalam kritiknya terhadap KTT Arab tersebut. Sebaliknya, negara-negara Arab dinilai memandang Hamas sebagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    Berikut pernyataan lengkap Israel soal tanggapannya atas hasil KTT Darurat Negara Arab tersebut:

    The statement issued at the Emergency Summit of the Extraordinary Arab Summit fails to address the realities of the situation following October 7th, 2023, remaining rooted in outdated perspectives. Notably, Hamas’ brutal terrorist attack, which resulted in thousands of Israeli deaths and hundreds of kidnappings, is not mentioned, nor is there any condemnation of this murderous terrorist entity, despite its well-documented atrocities and the threat it poses to Israel and the region.

    The statement continues to rely on the Palestinian Authority and UNRWA — Both have repeatedly demonstrated corruption, support for terrorism, and failure in resolving the issue.

    For 77 years, Arab states have used Palestinians as pawns against Israel, condemning them to eternal “refugee” status. 

    Now, with President Trump’s idea, there is an opportunity for the Gazans to have free choice based on their free will. This should be encouraged! Instead, Arab states have rejected this opportunity, without giving it a fair chance, and continue to level baseless accusations against Israel.

    Hamas’ attack on Israel has destabilized all of the region. Its terror regime in Gaza prevents any chance of security for Israel and its neighbors. Therefore, for the sake of peace and stability, Hamas can’t be left in power.

    Israel urges responsible regional states to break free from past constraints and  collaborate to create a future of stability and security in the region.

    Pernyataan itu dapat diartikan sebagai berikut:

    “Pernyataan yang dikeluarkan pada KTT Darurat KTT Arab Luar Biasa gagal mengatasi realitas situasi setelah 7 Oktober 2023, dan tetap berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman. Khususnya, serangan teroris brutal Hamas, yang mengakibatkan ribuan kematian warga Israel dan ratusan penculikan, tidak disebutkan, juga tidak ada kecaman terhadap entitas teroris pembunuh ini, meskipun kekejamannya terdokumentasi dengan baik dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap Israel dan kawasan tersebut.

    Pernyataan tersebut terus bergantung pada Otoritas Palestina dan UNRWA — Keduanya telah berulang kali menunjukkan korupsi, dukungan terhadap terorisme, dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

    Selama 77 tahun, negara-negara Arab telah menggunakan warga Palestina sebagai pion melawan Israel, mengutuk mereka ke status “pengungsi” abadi.

    Sekarang, dengan gagasan Presiden Trump, ada peluang bagi warga Gaza untuk memiliki pilihan bebas berdasarkan keinginan bebas mereka. Ini harus didorong! Sebaliknya, negara-negara Arab telah menolak kesempatan ini, tanpa memberinya kesempatan yang adil, dan terus melontarkan tuduhan tak berdasar terhadap Israel.

    Serangan Hamas terhadap Israel telah membuat seluruh kawasan tidak stabil. Rezim terornya di Gaza mencegah peluang keamanan bagi Israel dan negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, demi perdamaian dan stabilitas, Hamas tidak dapat dibiarkan berkuasa.

    Israel mendesak negara-negara regional yang bertanggung jawab untuk melepaskan diri dari kendala masa lalu dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang stabil dan aman di kawasan tersebut.”

    WARGA GAZA BUKBER. – Foto merupakan tangkap layar dari YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Minggu (2/3/2025), menunjukkan momen warga Gaza berbuka puasa di tengah reruntuhan. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Tak Percaya Lagi ke PA dan UNRWA, Tuding Negara Arab

    Kementerian Luar Negeri Israel juga menyoroti gaung usulan Mesir dalam rencana rekonstruksi Gaza yang menggemakan peran Otoritas Palestina (PA) dan Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

    Israel secara jelas menyatakan menolak dua organisasi ikut serta dalam rencana pembangunan ulang Gaza.

    Mereka menuduh PA dan UNWRA melakukan korupsi, mendukung aksi Hamas, dan gagal menyelesaikan konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

    Israel justru menuding kalau rencana Mesir yang didukung negara-negara Arab tersebut sebagai ‘alat’ untuk melawan Israel dengan menggunakan warga Palestina itu sendiri.

    “Selama 77 tahun, negara-negara Arab telah menggunakan warga Palestina sebagai pion melawan Israel, mengutuk mereka ke dalam status ‘pengungsi’ abadi,” bunyi pernyataan itu.

    GAZA TRUMP – Tangkap layar video rekaan AI yang diunggah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Rabu (26/2/2025) menunjukkan sosok dirinya dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu bertelanjang dada tengah bersantai di Tepi Pantai Gaza yang sudah dibangun kembali. Trump mengunggah video tersebut untuk menggambarkan usulannya membangun ulang Gaza, hal yang menuai kecaman warga Palestina dan Dunia Arab. (RNTV/TangkapLayar)

    Dorong Usulan Trump

    Di sisi lain, Israel justru merujuk pada usulan-usulan lain soal Gaza, termasuk gagasan-gagasan yang dipromosikan oleh Presiden AS Donald Trump. 

    “Ada peluang bagi warga Gaza untuk memiliki pilihan bebas berdasarkan keinginan bebas mereka. Ini harus didorong!” kata kementerian tersebut.

    Sebaliknya, kementerian itu menuduh negara-negara Arab menolak kesempatan ini secara langsung sambil terus melontarkan “tuduhan-tuduhan tak berdasar” terhadap Israel.

    Sebagai informasi, KTT Arab tersebut menilai ada upaya sistematis dari Israel untuk kembali melakukan ‘Nakba’, pengusiran besar-besaran warga Palestina dari rumah-rumah mereka.

    Pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel juga memperingatkan kalau tindakan Hamas telah membuat kawasan itu tidak stabil dan membiarkan kelompok itu berkuasa akan mencegah peluang terciptanya keamanan yang langgeng.

    “Demi perdamaian dan stabilitas, Hamas tidak dapat dibiarkan berkuasa,” kata kementerian tersebut.

    Israel meminta para pelaku regional untuk bergerak melampaui batasan-batasan masa lalu dan bekerja sama menuju masa depan yang aman dan stabil.

    “Kami mendesak negara-negara regional untuk bekerja sama dalam menciptakan masa depan yang stabil dan aman di kawasan ini,” pernyataan itu menyimpulkan.

    Gedung Putih: “Realitas Kalau Gaza Saat Ini Tidak Layak Huni Malah Diabaikan

    Senada Israel, AS juga mengkritik hasil KTT Arab yang mendukung proposal Mesir soal rekonstruksi Gaza tersebut.

    Gedung Putih mengatakan bahwa rencana rekonstruksi Gaza yang diajukan Kairo tidak mengatasi kenyataan pahit di lapangan saat ini.

    “Usulan saat ini tidak membahas kenyataan bahwa Gaza tidak dapat dihuni, dan penduduknya tidak dapat hidup di sana secara manusiawi ketika wilayah itu ditutupi puing-puing dan bom yang belum meledak,” kata Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional.

    Hughes juga menegaskan kembali sikap Trump terhadap masa depan Gaza, dengan menyatakan, “Presiden Trump mendukung visinya untuk membangun kembali Gaza tanpa Hamas.”

    Meskipun rencana tersebut ditolak, ia menekankan bahwa Amerika Serikat tetap terbuka untuk “melanjutkan pembicaraan” mengenai masalah tersebut.

    Posisi Gedung Putih, dijelaskan, menggarisbawahi apa yang dilihat pemerintah AS sebagai kebutuhan kritis akan pendekatan baru untuk membangun kembali Gaza, pendekatan yang mencerminkan kondisi saat ini dan menjamin keamanan dan stabilitas kawasan.

    Usulan Trump  melibatkan pemukiman kembali penduduk Gaza selama pembangunan kembali daerah kantong itu menjadi pusat ekonomi global.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu  memuji  rencana Trump mengenai Gaza pada hari Senin, menyebutnya “visioner dan inovatif” dalam sebuah pesan ucapan terima kasih kepada presiden atas dukungannya selama perang Gaza.

    Hamas Sambut Baik Rencana Mesir

    Adapun Gerakan Hamas pada Selasa (4/3/2025) menyatakan dukungannya terhadap rencana Mesir, yang akan membentuk sebuah komite untuk mengawasi upaya pembangunan kembali dan pemerintahan di wilayah yang dilanda perang.

    Dalam sebuah pernyataan, kelompok perlawanan Palestina tersebut mengatakan, 

    “Kami menyambut baik rencana rekonstruksi Gaza yang diadopsi dalam pernyataan akhir KTT tersebut dan menyerukan untuk memastikan semua sumber daya yang diperlukan demi keberhasilannya.”

    Mereka juga menyuarakan dukungan mereka terhadap pembentukan “Komite Dukungan Masyarakat” yang akan mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan tata kelola di Gaza, sebagaimana yang diuraikan dalam badan administratif sementara yang diusulkan oleh KTT Liga Arab di Kairo.

    DUKUNG RENCANA MESIR – Para menteri luar negeri Liga Arab mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025). Negara-negara Arab mendukung proposal Mesir dalam hal rekonstruksi Gaza pasca-perang.

    Uni Eropa dan PBB Mendukung Rencana Mesir

    Pada pertemuan puncak di Kairo, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan dukungan kuatnya terhadap inisiatif yang dipimpin Arab tersebut, dengan menyatakan, “Saya sangat mendukung rencana ini. PBB siap bekerja sama sepenuhnya dalam upaya ini.”

    Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa juga memuji rencana yang diajukan oleh Mesir dan negara-negara Arab lainnya, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut “memberikan harapan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan di luar negeri” bahwa “penderitaan mengerikan yang kita semua saksikan selama satu setengah tahun terakhir” dapat berakhir.

    Pemimpin Arab Terima Rencana Mesir

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi menyampaikan pada sesi penutupan pertemuan puncak tersebut bahwa rencana yang disajikan “telah disetujui,” dan sebelumnya mengklaim bahwa “tidak akan ada perdamaian sejati tanpa berdirinya negara Palestina.”

    Setelah pertemuan puncak itu, el-Sissi menyatakan keterbukaannya terhadap segala usulan dan gagasan dari masyarakat internasional, seraya menambahkan kalau ia berharap dapat bekerja sama dengan Donald Trump.

    Seorang warga Palestina berjalan di jalanan berdebu dengan latar belakang kehancuran Gaza karena bombardemen buta Israel selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. (MNA)

    Rincian Proposal Mesir

    Rencana Mesir soal rekonstruksi Gaza ini terhimpun dalam draf dokumen setebal 112 halaman yang menguraikan rencana lima tahun Kairo untuk membangun kembali Gaza dengan biaya $53 miliar dengan pendekatan dua tahap.

    Tahap pemulihan enam bulan awal akan difokuskan pada pembersihan puing-puing dan pendirian perumahan sementara, dengan perkiraan biaya $3 miliar.

    Tahap pertama rencana tersebut bertujuan untuk membangun 200.000 unit rumah di Gaza selama dua tahun ke depan, diikuti oleh tahap kedua yang akan menambah 200.000 unit lagi.

    Pada tahun 2030, rencana tersebut memproyeksikan pembangunan ratusan ribu rumah baru, yang dapat menampung hingga 3 juta orang.

    Rencana tersebut juga mencakup rencana untuk membangun bandara, kawasan industri, hotel, dan taman.

    El-Sissi menyatakan kalau badan Palestina yang “independen” akan mengawasi pengelolaan Gaza di bawah rencana rekonstruksi, dengan kepala Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyatakan kesiapannya bagi PA untuk memainkan peran dalam upaya tersebut.

    Rencana tersebut, yang ditinjau oleh  Reuters , memproyeksikan lembaga bernama ‘Misi Bantuan Tata Kelola’ internasional berperan mengawasi bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi di Gaza.

    Pembukaan presentasi rancangan Mesir tersebut menekankan kalau tidak ada pendanaan internasional yang signifikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza yang akan diberikan selama Hamas tetap menjadi kekuatan politik bersenjata dominan yang mengendalikan pemerintahan lokal.

    Rencana tersebut mengusulkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang dipimpin oleh negara-negara Arab, pendanaan melalui konferensi donor, dan keterlibatan Palestina dalam upaya pembangunan kembali.

    “Rencana tersebut mengecualikan Hamas dan tidak menempatkan PA dalam peran sentral. Sebaliknya, dewan pengarah yang terdiri dari negara-negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, Amerika Serikat, dan Uni Eropa akan mengawasi pelaksanaannya,” tulis Reuters.

     

    (oln/jns/rtrs/*)

  • Liga Arab Sepakati Rencana Rekonstruksi Gaza di Bawah Otoritas Palestina

    Liga Arab Sepakati Rencana Rekonstruksi Gaza di Bawah Otoritas Palestina

    Jakarta –

    Namun sejauh ini belum jelas apakah Otoritas Palestina, PA, yang berkuasa di Tepi Barat Yordan akan diterima oleh warga Gaza. Selain itu, Israel menolak keterlibatan PA di masa depan, sementara Donald Trump, selama masa jabatan pertamanya, menutup kantor penghubung Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, di Washington dan meningkatkan dukungan bagi Israel.

    Trump memicu kecaman global setelah menyarankan agar AS “mengambil alih” dan membangun ulang Jalur Gaza sebagai pusat pengembangan properti mewah, sementara warga Palestina dipindahkan ke Mesir atau Yordania.

    KTT Liga Arab di Kairo pada Selasa (4/3), digelar sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyatakan dukungan terhadap proposal Trump. Pertemuan itu menawarkan “rencana Arab yang komprehensif,” mencakup pembentukan dana perwalian untuk membiayai rekonstruksi Gaza dan mendesak komunitas internasional untuk berkontribusi.

    “Seluruh upaya ini berjalan seiring dengan peluncuran jalur politik menuju pembentukan negara Palestina,” demikian pernyataan Liga Arab, meski Solusi Dua Negara ditentang oleh para pemimpin Israel.

    Liga Arab juga menyambut baik “keputusan Palestina untuk membentuk komite administrasi Gaza di bawah naungan pemerintah Palestina”.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Hamas bersikap hati-hati

    Dalam KTT Arab di Mesir, perwakilan Palestina ingin disatukan di bawah Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, organisasi payung yang membentuk Otoritas Palestina, PA, dan didominasi fraksi Fatah dan tidak mencakup Hamas.

    PA pernah mengelola Gaza setelah berakhirnya pendudukan Israel, sebelum kehilangan kendali pada 2007 akibat pengambilalihan oleh Hamas.

    Hamas menyatakan menyambut baik rencana KTT serta pembentukan komite sementara untuk “mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan pemerintahan”. Namun, belum jelas sejauh mana Hamas bersedia melepaskan kendali atas Gaza.

    Israel sebaliknya menilai usulan Liga Arab telah gagal “menyesuaikan diri dengan realitas”, serta mengkritik ketergantungan pada Otoritas Palestina dan UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina.

    “Keduanya telah berulang kali menunjukkan indikasi korupsi, dukungan terhadap terorisme, dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel.

    Sementara itu, negara-negara Arab, Palestina, dan banyak pemerintah Eropa menolak usulan Presiden AS Donald Trump agar AS mengambil alih Gaza dan menggusur penduduknya. Meski belakangan Trump terlihat melunak dengan mengatakan ia “tidak memaksakan” rencana tersebut, para ahli menilai hal itu bisa melanggar hukum internasional.

    Liga Arab ingin cegah ‘Nakba’ kedua

    Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menegaskan bahwa rencana KTT akan memastikan warga Palestina “tetap di tanah mereka”, meskipun menghindari kritik langsung terhadap Trump.

    Komunike akhir KTT memperingatkan terhadap “upaya keji untuk menggusur rakyat Palestina”, yang menurut mereka akan “membawa seisi kawasan ke babak baru konflik”.

    Bagi Palestina, ancaman pengusiran paksa membangkitkan ingatan akan “Nakba,” bencana pengusiran massal yang terjadi dalam perang pendirian Israel pada 1948.

    Presiden Sisi menyebut komite pengelola baru, yang terdiri dari teknokrat Palestina, bertujuan “membuka jalan bagi kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza”.

    Pemimpin Palestina Mahmud Abbas, dalam pidatonya di KTT, mengatakan bahwa komite kerja telah dibentuk untuk mempersiapkan PA kembali menjalankan perannya di Gaza.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendukung inisiatif di Kairo untuk membangun kembali Gaza dan menyatakan PBB siap bekerja sama sepenuhnya.

    Israel blokir bantuan Gaza

    Serangan militer Israel di Gaza telah menyebabkan setidaknya 48.405 kematian, yang juga mayoritas warga sipil, menurut data dari kedua pihak. Perang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2024 yang menewaskan 1.218 orang di Israel, sebagian besar warga sipil.

    Gencatan senjata rapuh yang berlangsung sejak bulan Januari memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, pada hari Minggu (2/3), Israel mengumumkan akan memblokir pengiriman bantuan hingga Hamas menyetujui syarat untuk memperpanjang gencatan senjata.

    Fase pertama gencatan senjata selama enam pekan berakhir pada akhir pekan lalu, di mana terjadi pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina.

    Israel menyatakan ingin memperpanjang fase pertama hingga pertengahan April, sementara Hamas bersikeras untuk segera masuk ke fase kedua, yang diharapkan akan mengarah pada penghentian perang secara permanen.

    Beberapa jam sebelum KTT dimulai pada Selasa, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menegaskan bahwa negaranya menuntut “demiliterisasi total Gaza” dan penghapusan Hamas sebagai syarat untuk melanjutkan ke fase kedua gencatan senjata.

    Pemimpin Hamas Sami Abu Zuhri menolak tuntutan tersebut.

    rzn/yf (ap,afp)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu