Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Gubernur NTB Respons Tambang Ilegal Dekat Mandalika yang Disorot KPK

    Gubernur NTB Respons Tambang Ilegal Dekat Mandalika yang Disorot KPK

    MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menanggapi informasi keberadaan tambang ilegal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang kini tengah disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Kalau dianggap dekat dengan Mandalika itu semua (tambang ilegal) dekat dengan Mandalika. Kebetulan lokasi yang dimaksud ini dekat selatan di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, tapi tidak terlalu dekat dengan Mandalika. Jaraknya agak jauh dari Mandalika,” ujarnya kepada wartawan di Mataram, Selasa, 28 Oktober, dilansir ANTARA.

    Ia menegaskan pada prinsipnya di mana pun lokasi tambang ilegal berada tetap ilegal karena beraktivitas tanpa memiliki izin dan memiliki dampak yang buruk baik secara sosial maupun lingkungan.

    “Oleh karena itu, harus diselesaikan oleh pemerintah secara bersama-sama mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat,” ujar Iqbal.

    Iqbal mengaku belum membaca hasil pemeriksaan terkait keberadaan tambang ilegal di Sekotong Lombok Barat yang kini tengah disorot KPK.

    “Justru saya lagi minta untuk saya pelajari bahan-bahannya dan melihat di mana ruang yang kiranya diperankan oleh pemerintah daerah,” ucapnya.

    Terkait adanya keinginan masyarakat yang meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melakukan moratorium tambang ilegal, mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri ini menegaskan tidak ada yang perlu moratorium karena tambang ilegal.

    “Nggak bisa moratorium karena sudah ilegal. Kalau ilegal ya harus dihentikan, disetop bukan dimoratorium. Maksud moratorium itu kan dihentikan,” ujar Iqbal.

    Menyinggung jumlah tambang ilegal yang telah didata oleh Pemprov NTB, Iqbal mengaku belum mengetahui berapa jumlah pasti tambang ilegal yang ada di daerah itu.

    “Saya belum punya data yang presisi terkait berapa jumlahnya. Yang jelas kita tahu banyak tambang ilegal di NTB ini, mulai dari Pulau Lombok sampai Pulau Sumbawa,” ujarnya.

    Meskipun demikian, ia mengatakan pemerintah bersama aparat keamanan memiliki keinginan yang sama untuk menghentikan keberadaan tambang ilegal di wilayah itu.

    Sebelumnya, KPK mendorong pemerintah terkait untuk menindak tambang ilegal di dekat Mandalika, NTB, yang dinilai bisa produksi tiga kilogram emas satu hari.

    “Kami dorong yang punya kewenangan untuk tegakkan aturan,” ujar Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria di gedung Merah Putih KPK.

    Menurutnya, bila pemerintah dengan tugas dan fungsi terkait tidak menindak tambang ilegal tersebut, maka KPK akan menegakkannya.

    “Kalau dia tidak tegakkan, ya kami tegakkan. Bisa jadi dia bagian dari masalah. Sengaja. Itu yang selama ini banyak terjadi,” katanya.

    Aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Sekotong Kabupaten Lombok Barat diduga dikelola oleh tenaga kerja asing (TKA) asal China ini beromzet Rp1,08 triliun per tahun.

    Ia menjelaskan KPK pada mulanya pada Agustus 2025 mendapatkan informasi mengenai tambang emas ilegal yang jaraknya sekitar satu jam dari Mandalika.

    KPK kemudian meninjau lokasi tambang tersebut bersama dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan.

    Selain itu, dia mengatakan KPK mendapatkan informasi adanya tambang ilegal yang lebih besar dari yang dekat Mandalika, yakni berada di Lantung, Sumbawa, NTB.

  • China Harap Aliansi AS-Jepang Kondusif Bagi Kawasan, Bukan Sebaliknya

    China Harap Aliansi AS-Jepang Kondusif Bagi Kawasan, Bukan Sebaliknya

    JAKARTA – Pemerintah China berharap agar penguatan aliansi Amerika Serikat dan Jepang dapat berdampak kondusif bagi kawasan Asia Pasifik, bukan sebaliknya.

    “Kawasan Asia-Pasifik adalah contoh cemerlang dari perdamaian dan pembangunan. Pertumbuhan hubungan bilateral dan kerja sama keamanan antara AS dan Jepang perlu kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional, bukan sebaliknya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Selasa, 28 Oktober dilansir ANTARA.

    Hal itu menanggapi pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi, di Tokyo pada Selasa (28/10) di mana keduanya sepakat untuk terus mengembangkan hubungan bilateral.

    Guo Jiakun menyebut Jepang memiliki sejarah agresi militer selama seabad terakhir sehingga langkah-langkah militer dan keamanan Jepang telah diawasi ketat oleh negara-negara tetangganya di Asia dan komunitas internasional.

    “China mendesak Jepang untuk menghormati kekhawatiran keamanan negara-negara tetangganya, merenungkan secara mendalam sejarah agresinya, tetap pada jalur pembangunan yang damai, dan meraih kepercayaan dari negara-negara tetangganya di Asia dan komunitas internasional yang lebih luas melalui tindakan nyata,” tambah Guo Jiakun.

    Terdapat sejumlah hasil dari pertemuan Trump dan Takaichi. Di bidang keamanan Trump mengungkapkan aliansi antara AS dan Jepang adalah salah satu hubungan paling luar biasa di dunia.

    “Saya hanya ingin memberi tahu, kapan pun Anda memiliki pertanyaan, keraguan, keinginan, atau permintaan bantuan apa pun, jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu Jepang, kami akan selalu ada,” tambah Trump.

    Ia menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi kapal induk AS USS George Washington di pangkalan angkatan laut, Yokosuka, Tokyo selatan.

    Sementara Takaichi mengatakan akan membangun “era keemasan baru” dalam aliansi Jepang-AS bersama Trump.

    “Saat ini kita menghadapi lingkungan keamanan yang luar biasa beratnya. Perdamaian tidak dapat dipertahankan hanya dengan kata-kata. Perdamaian hanya dapat dipertahankan jika ada tekad dan tindakan yang teguh,” ujar Takaichi, seraya menambahkan ia akan “memperkuat kemampuan pertahanan Jepang secara fundamental.”

    “Jepang siap berkontribusi lebih proaktif lagi bagi perdamaian dan stabilitas kawasan,” sambung Takaichi.

    Jepang diperkirakan akan menaikan anggaran pertahanan menjadi 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada Maret 2026 atau dua tahun lebih cepat dari target yang ditetapkan sebelumnya, yakni tahun fiskal 2027.

    Jepang telah secara signifikan meningkatkan anggaran pertahanannya sejak akhir 2022 pemerintah Jepang merevisi Strategi Keamanan Nasional jangka panjangnya yang juga disebut akan diperbarui Takaichi tahun depan.

  • Korban Tewas Serangan Israel di Gaza saat Gencatan Senjata Jadi 30 Orang

    Korban Tewas Serangan Israel di Gaza saat Gencatan Senjata Jadi 30 Orang

    Jakarta

    Korban tewas akibat tiga kali serangan udara Israel di Gaza saat gencatan senjata terus bertambah. Jumlah korban tewas kini menjadi 30 orang.

    “Setidaknya 30 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat serangan Israel di Jalur Gaza,” kata juru bicara Badan Pertahanan Sipil Gaza Mahmud Basal dilansir kantor berita AFP, Rabu (29/10/2025).

    Pihak pemerintah Gaza kini tengah mengevakuasi korban tewas tersebut. Pihaknya juga mengevakuasi korban luka-luka yang berada di bawah reruntuhan.

    “Dan tim kami masih berupaya mengevakuasi korban tewas dan luka-luka dari bawah reruntuhan,” ujar Mahmud.

    Israel mulai melancarkan serangan udara dalam beberapa hari terakhir meskipun ada gencatan senjata yang sedang berlangsung. Israel menuduh Hamas menyerang pasukannya dan melanggar gencatan senjata.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk melancarkan serangan dahsyat ke Gaza. Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan Israel melancarkan setidaknya tiga serangan udara di wilayah Palestina.

    Para saksi mata mengatakan kepada AFP bahwa mereka mendengar ledakan tersebut. Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dari serangan ini.

    Israel menuduh Hamas merencanakan dan mengubur kembali jenazah sandera yang tersisa. Kedua belah pihak diketahui saling tuduh terkait pelanggaran gencatan senjata Gaza.

    “Hamas berbohong. Mereka tahu di mana para sandera yang tersisa berada. Penggalian yang direkayasa tidak hanya merupakan penyiksaan, pelanggaran ini membahayakan gencatan senjata,” kata Kementerian Luar Negeri Israel.

    Hamas Bantah Tuduhan Israel

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas menepis tuduhan Israel bahwa mereka lambat dalam melepaskan jenazah para sandera. Hamas menyebutnya sebagai upaya “tak berdasar” untuk “menyesatkan opini publik”.

    Hamas juga menuduh Israel menghalangi upaya pemulangan jenazah tawanan Israel. Hamas mengatakan bahwa Israel menghalangi mesin berat memasuki Gaza dan mencegah tim pencari, termasuk personel Palang Merah, mengakses area-area penting.

    “Menanggapi hal ini, kami menyerukan kepada para mediator dan pihak penjamin untuk memikul tanggung jawab mereka dalam menghadapi hambatan serius ini,” kata Hamas.

    (whn/yld)

  • Serangan Udara Israel ke Gaza Saat Gencatan Senjata Tewaskan 5 Orang

    Serangan Udara Israel ke Gaza Saat Gencatan Senjata Tewaskan 5 Orang

    Gaza

    Israel melancarkan serangan udara ke Gaza di tengah gencatan senjata. Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan serangan tersebut menewaskan lima orang.

    “Setidaknya lima orang tewas dalam serangan Israel terhadap sebuah kendaraan sipil di Jalan Al-Qassam di Khan Yunis, selatan Jalur Gaza,” ujar juru bicara Badan Pertahanan Sipil Gaza Mahmud Bassal dilansir AFP, Rabu (29/10/2025).

    Sebelumnya, Israel menuduh Hamas melanggar gencatan senjata. Netanyahu langsung memerintahkan militernya untuk melancarkan serangan dahsyat ke Gaza.

    “Setelah konsultasi keamanan, Perdana Menteri Netanyahu menginstruksikan militer untuk segera melancarkan serangan dahsyat di Jalur Gaza,” demikian pernyataan dari kantor PM Israel, seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (28/10/2025).

    Israel menuduh Hamas merencanakan dan mengubur kembali jenazah sandera yang tersisa. Kedua belah pihak diketahui saling tuduh terkait pelanggaran gencatan senjata Gaza.

    “Hamas berbohong. Mereka tahu di mana para sandera yang tersisa berada. Penggalian yang direkayasa tidak hanya merupakan penyiksaan, pelanggaran ini membahayakan gencatan senjata,” kata Kementerian Luar Negeri Israel.

    Hamas Bantah Tuduhan Israel

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas menepis tuduhan Israel bahwa mereka lambat dalam melepaskan jenazah para sandera. Hamas menyebutnya sebagai upaya “tak berdasar” untuk “menyesatkan opini publik”.

    Hamas juga menuduh Israel menghalangi upaya pemulangan jenazah tawanan Israel. Hamas mengatakan bahwa Israel menghalangi mesin berat memasuki Gaza dan mencegah tim pencari, termasuk personel Palang Merah, mengakses area-area penting.

    “Menanggapi hal ini, kami menyerukan kepada para mediator dan pihak penjamin untuk memikul tanggung jawab mereka dalam menghadapi hambatan serius ini,” kata Hamas.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/isa)

  • Israel Lancarkan 3 Serangan Udara ke Gaza di Tengah Gencatan Senjata

    Israel Lancarkan 3 Serangan Udara ke Gaza di Tengah Gencatan Senjata

    Gaza

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk melancarkan serangan dahsyat ke Gaza di tengah gencatan senjata. Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan Israel melancarkan setidaknya tiga serangan udara di wilayah Palestina.

    “Pendudukan kini membombardir Gaza dengan setidaknya tiga serangan udara meskipun ada perjanjian gencatan senjata,” ujar juru bicara Badan Pertahanan Sipil Gaza, Mahmud Bassal, kepada AFP, Rabu (29/10/2025).

    Para saksi mata mengatakan kepada AFP bahwa mereka mendengar ledakan tersebut. Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dari serangan ini.

    Sebelumnya, Israel menuduh Hamas melanggar gencatan senjata. Netanyahu langsung memerintahkan militernya untuk melancarkan serangan dahsyat ke Gaza.

    “Setelah konsultasi keamanan, Perdana Menteri Netanyahu menginstruksikan militer untuk segera melancarkan serangan dahsyat di Jalur Gaza,” demikian pernyataan dari kantor PM Israel, seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (28/10/2025).

    Israel menuduh Hamas merencanakan dan mengubur kembali jenazah sandera yang tersisa. Kedua belah pihak diketahui saling tuduh terkait pelanggaran gencatan senjata Gaza.

    “Hamas berbohong. Mereka tahu di mana para sandera yang tersisa berada. Penggalian yang direkayasa tidak hanya merupakan penyiksaan, pelanggaran ini membahayakan gencatan senjata,” kata Kementerian Luar Negeri Israel.

    Hamas Bantah Tuduhan Israel

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas menepis tuduhan Israel bahwa mereka lambat dalam melepaskan jenazah para sandera. Hamas menyebutnya sebagai upaya “tak berdasar” untuk “menyesatkan opini publik”.

    Hamas juga menuduh Israel menghalangi upaya pemulangan jenazah tawanan Israel. Hamas mengatakan bahwa Israel menghalangi mesin berat memasuki Gaza dan mencegah tim pencari, termasuk personel Palang Merah, mengakses area-area penting.

    “Menanggapi hal ini, kami menyerukan kepada para mediator dan pihak penjamin untuk memikul tanggung jawab mereka dalam menghadapi hambatan serius ini,” kata Hamas.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/isa)

  • Perundingan Afghanistan-Pakistan di Istanbul Deadlock

    Perundingan Afghanistan-Pakistan di Istanbul Deadlock

    JAKARTA – Perundingan antara Afghanistan dan Pakistan di Istanbul untuk menengahi gencatan senjata jangka panjang telah berakhir tanpa resolusi.

    Kabar ini diinformasikan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut pada Selasa, 28 Oktober, dilansir Reuters. Hal ini merupakan pukulan bagi perdamaian di kawasan tersebut setelah bentrokan mematikan bulan ini.

    Perundingan tersebut bertujuan untuk mencapai perdamaian abadi antara kedua negara tetangga di Asia Selatan tersebut setelah puluhan orang tewas di sepanjang perbatasan mereka dalam kekerasan terburuk sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Kabul pada 2021.

    Keduanya sepakat untuk gencatan senjata yang dimediasi di Doha pada 19 Oktober, tetapi tidak dapat menemukan titik temu dalam putaran kedua perundingan yang dimediasi oleh Turki dan Qatar di Istanbul, menurut sumber-sumber Afghanistan dan Pakistan yang mengetahui masalah tersebut, dengan masing-masing saling menyalahkan atas kegagalan tersebut.

    Sebuah sumber keamanan Pakistan mengatakan Taliban tidak bersedia berkomitmen untuk mengendalikan Taliban Pakistan, kelompok militan terpisah yang memusuhi Pakistan yang menurut Islamabad beroperasi dengan impunitas di Afghanistan.

    Sumber Afghanistan yang mengetahui perundingan tersebut mengatakan bahwa perundingan tersebut berakhir setelah “perdebatan yang menegangkan” mengenai masalah tersebut, menambahkan bahwa pihak Afghanistan mengatakan tidak memiliki kendali atas Taliban Pakistan, yang telah melancarkan serangan terhadap pasukan Pakistan dalam beberapa pekan terakhir.

    Sumber-sumber tersebut meminta identitas mereka dirahasiakan karena mereka tidak berwenang berbicara di depan umum.

    Juru bicara pemerintah dan Kementerian Pertahanan Taliban Afghanistan, serta juru bicara militer, pertahanan, dan kementerian luar negeri Pakistan, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Bentrokan pada Oktober dimulai setelah serangan udara Pakistan bulan ini di Kabul, ibu kota Afghanistan, di antara lokasi-lokasi lain, yang menargetkan pemimpin Taliban Pakistan.

    Taliban merespons dengan serangan terhadap pos-pos militer Pakistan di sepanjang perbatasan sepanjang 2.600 km (1.600 mil).

    Gagalnya perundingan yang telah menarik perhatian Presiden AS Donald Trump ini dapat memperburuk gencatan senjata antara Afghanistan yang dikuasai Taliban dan Pakistan yang bersenjata nuklir.

    Pada Sabtu pekan lalu, menteri pertahanan Pakistan mengatakan ia yakin Afghanistan menginginkan perdamaian tetapi kegagalan mencapai kesepakatan di Istanbul akan berarti “perang terbuka”.

    Meskipun ada gencatan senjata antara Pakistan dan Taliban, bentrokan akhir pekan menewaskan lima tentara Pakistan dan 25 militan Taliban Pakistan di dekat perbatasan dengan Afghanistan, kata militer pada Minggu.

  • Netanyahu Perintahkan ‘Serangan Dahsyat’ ke Gaza

    Netanyahu Perintahkan ‘Serangan Dahsyat’ ke Gaza

    Gaza

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk melancarkan serangan dahsyat ke Gaza. Israel menuduh Hamas melanggar gencatan senjata.

    “Setelah konsultasi keamanan, Perdana Menteri Netanyahu menginstruksikan militer untuk segera melancarkan serangan dahsyat di Jalur Gaza,” demikian pernyataan dari kantor PM Israel, seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (28/10/2025).

    Israel menuduh Hamas merencanakan dan mengubur kembali jenazah sandera yang tersisa. Kedua belah pihak diketahui saling tuduh terkait pelanggaran gencatan senjata Gaza.

    “Hamas berbohong. Mereka tahu di mana para sandera yang tersisa berada. Penggalian yang direkayasa tidak hanya merupakan penyiksaan, pelanggaran ini membahayakan gencatan senjata,” kata Kementerian Luar Negeri Israel.

    Kemlu Israel mengklaim bahwa rekaman drone memperlihatkan Hamas memindahkan dan mengubur kembali jenazah sandera. Dia menuduh Hamas melakukan rekayasa.

    “Rekaman drone menunjukkan Hamas memindahkan dan mengubur kembali jenazah – lalu merekayasa penemuan palsu untuk disaksikan Palang Merah,” kata Kementerian Luar Negeri Israel.

    Hamas Bantah Tuduhan Israel

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas menepis tuduhan Israel bahwa mereka lambat dalam melepaskan jenazah para sandera. Hamas menyebutnya sebagai upaya “tak berdasar” untuk “menyesatkan opini publik”.

    Hamas juga menuduh Israel menghalangi upaya pemulangan jenazah tawanan Israel. Hamas mengatakan bahwa Israel menghalangi mesin berat memasuki Gaza dan mencegah tim pencari, termasuk personel Palang Merah, mengakses area-area penting.

    Kelompok itu juga menuduh Israel mencoba “mengarang dalih palsu sebagai langkah awal untuk mengambil langkah agresif baru terhadap rakyat kami yang secara terang-terangan melanggar perjanjian gencatan senjata”.

    “Menanggapi hal ini, kami menyerukan kepada para mediator dan pihak penjamin untuk memikul tanggung jawab mereka dalam menghadapi hambatan serius ini,” kata Hamas.

    Pernyataan itu menyusul klaim pemerintah Israel bahwa Hamas sengaja menunda-nunda dalam melepaskan jasad tawanan, dengan hasil terbaru yang ditemukan adalah milik seorang tawanan yang jasadnya ditemukan dua tahun lalu.

    (lir/isa)

  • Pengakuan WNI yang Selamat dari Markas Scam di Kamboja: Disekap-Disetrum

    Pengakuan WNI yang Selamat dari Markas Scam di Kamboja: Disekap-Disetrum

    Jakarta

    Ratusan WNI kabur dari perusahaan scam di Kamboja yang mempekerjakan mereka. Kepada BBC News Indonesia, seorang korban yang berhasil melarikan diri menyebut pengalaman di sana sebagai sebuah horor yang meninggalkan trauma sampai sekarang.

    Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan terdapat 110 WNI yang telah didata. Mayoritas korban, Kemlu mengklaim, sudah dipulangkan ke Indonesia setelah menjalani pemeriksaan di kantor keimigrasian Kamboja.

    Masalah bermula dari unggahan video di TikTok yang memperlihatkan puluhan WNI berjalan beramai-ramai di sebuah area yang teridentifikasi di Chrey Thum, Kandal, Kamboja, pada 17 Oktober 2025.

    Video disertai teks bertulisan: “Berhasil kabur dari gedung scam di Chrey Thum.” Video tersebut lalu viral dan hingga sekarang views-nya tembus di atas 10 juta.

    Korban yang dihubungi BBC News Indonesia mengaku peristiwa kaburnya ratusan WNI dari perusahaan tersebut dipicu perlakuan yang tidak manusiawi. Korban turut menegaskan dirinya tidak tahu sama sekali jika bakal berakhir bekerja di tempat itu.

    “Saya juga ditipu. Saya korban perdagangan manusia. Dipindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya,” katanya.

    Penyintas penipuan memberi tahu secara gamblang: jangan pernah pergi ke Kamboja. Menurutnya, iming-iming pendapatan yang besar tidak sebanding dengan pertaruhan nyawa.

    “Memuncak sejak masa pandemi atau setelah pandemi. Banyak orang di-PHK, kondisi ekonomi juga merosot sementara kebutuhan untuk bekerja itu tinggi. Ini kemudian dimanfaatkan oleh sindikat-sindikat,” ucapnya.

    “Yang utamanya, memang, yang paling banyak bocor adalah di sektor keimigrasian.”

    Peristiwa kaburnya ratusan WNI di Kamboja membuka kenyataan pahit yang belum sepenuhnya terselesaikandan senantiasa berulangsampai hari ini.

    BBC News Indonesia merekonstruksi kronologi kaburnya ratusan WNI di Kamboja, berdasarkan keterangan tiga narasumber yang terlibat langsung dalam upaya penyelamatan tersebut.

    BAGIAN I’Kesalahan sedikit dipukul dan disetrum’

    Usaha untuk kabur tidak tiba-tiba terjadi, cerita Firman, salah satu korban.

    Sekitar seminggu sebelum peristiwa pecah, 10 Oktober 2025, sebanyak 20 sampai 25 WNI menyusun rencana melarikan diri.

    Puluhan WNI ini, sebagaimana yang dituturkan Firman, merasa resah dan tidak kuat mental berhadapan dengan kekerasan demi kekerasan yang menimpa mereka di tempat kerja tersebut.

    Sebuah kompleks gedung perkantoran dan hunian di Provinsi Takeo, Kamboja, pada 16 Oktober 2025. Di tempat seperti ini, usaha penipuan dijalankan. (Foto ilustrasi/Reuters)

    Tempat kerja itu merupakan kompleks yang tersusun atas lebih dari 10 bangunan lima lantai. Untuk masuk ke situ, pengunjung harus melewati satu pagar berukuran cukup besar berwarna hitam yang dijaga ketat petugas keamanan.

    Terdapat kurang lebih 20 personel yang mondar-mandir mengawasi kompleks. Semua, sebut Firman, “sambil menenteng senjata api.”

    Tidak banyak pemandangan yang Firman tangkap selain hamparan sawah dan aliran sungai yang mengelilingi area kompleks tempat Firman dipaksa menetap. Ini lantaran daya jangkau Firman yang terbatas.

    Sehari-hari, Firman hanya berkutat di titik-titik tertentu: kamar tidur, ruang kerja, serta kantin. Firman tidak boleh keluar gedung.

    Lokasi kamar tidur dan ruang kerja terletak di gedung yang sama, hanya beda satu lantai. Untuk kantin sendiri di gedung berbeda. Firman mesti jalan kaki barang beberapa menit melewati jalanan beraspal yang sering kali dilintasi mobil, sekaligus menghubungkan antargedung.

    Agenda sarapan di kantin, setiap pukul 9 pagi waktu setempat, menjadi ruang perjumpaan Firman dengan seluruh pekerja di kompleks itu. Di sinilah interaksi sesama pekerja terwujud, termasuk saat mereka merencanakan kabur dari perusahaan.

    Kesepakatan di meja makan menuntun pada pemilihan tanggal aksi: 17 Oktober.

    Hari yang dinanti pun tiba. Seingat Firman, sekitar 25 orang sepakat untuk melarikan diri. Sebelum jam makan siang, pukul 11, mereka berkumpul di satu titik, di kantin. Mereka lalu berjalan menuju pintu keluar dalam dua kelompok.

    Saat hendak sampai di gerbang, petugas keamanan “bersiap mengunci,” kata Firman. Di momen itulah aba-aba “serang” keluar dari mulut pekerja.

    “Gerbang besar sudah dikunci. Akhirnya kami lari ke gerbang kecil yang biasa dipakai masuk orang,” ungkap Firman.

    Suasana di pintu kecil begitu mencekam, tambah Firman. Para WNI berdesakan untuk keluar kompleks, saling dorong, bahkan “ada yang terjatuh,” Firman mengisahkan.

    Ternyata itu belum seberapa.

    “Karena di gerbang [kecil] itu ada orang-orang keluar, dia [petugas keamanan] melepas tembakan,” ujar Firman.

    “Tembakannya mengarah ke atas, semacam kasih peringatan.”

    Aparat Kamboja mendatangi sebuah kompleks gedung perkantoran dan hunian di Provinsi Takeo, Kamboja, pada 16 Oktober 2025. Wakil Menteri Luar Negeri Korsel, Kim Jina, mengunjungi lokasi ini setelah seorang mahasiswa Korsel meninggal dunia akibat bekerja di tempat penipuan. (Reuters)

    Niat para WNI kabur memunculkan reaksi kekerasan yang simultan. Tembakan peringatan adalah satu hal, penganiayaan fisik adalah hal lainnya.

    Rekan Firman kena bogem mentah di bagian dada serta paha oleh personel keamanan perusahaan. Pada waktu yang sama, pekerja lain yang Firman kenal ditodong pistol di kepalanya.

    Tidak sampai setengah jam, puluhan WNI berhasil lolos dari penjagaan personel keamanan perusahaan. Satu WNI diringkus mereka.

    “Dia diseret masuk ke dalam [gedung]. Enggak boleh keluar,” papar Firman.

    Firman dan gerombolan WNI lantas menyusuri jalan yang, menurut pantauannya, “lumayan jauh.”

    Di tengah itu, mereka bersua aparat kepolisian Kamboja. Firman dan para WNI, awalnya, memasang kecurigaan kepada polisi setempat. Dalam banyak kasus, Firman mendengar polisi lokal justru bekerja sama dengan perusahaan.

    Setelah berkomunikasi, polisi yang para WNI temui tidak “memihak” ke perusahaan. Firman dan puluhan WNI lainnya dibawa ke kantor polisi sebelum akhirnya dipindahkan ke Detensi Imigrasi Preak Pnov di Phnom Penh, ibu kota Kamboja.

    Di sana, puluhan WNI “diminta memberikan kesaksian,” jelas Firman, termasuk menyerahkan berbagai bukti yang menunjukkan adanya tindak kekerasan di perusahaan. Selagi menunggu pemrosesan berlangsung, puluhan WNI “dikurung seperti di penjara,” Firman menerangkan.

    Dari semula “puluhan orang,” rekapitulasi Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebutkan jumlah WNI yang terjebak dalam pusaran masalah ini meningkat menjadi ratusan orang.

    “Dari hasil penelusuran, sebanyak 110 WNI diamankan dari lokasi dan kini berada di Detensi Imigrasi Preak Pnov, Phnom Penh, untuk proses pendataan dan pemulangan,” jelas Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha.

    Firman baru memperoleh kepastian kepulangan usai setidaknya dua hingga tiga hari ditahan di kantor imigrasi.

    Begitu kelar urusan, Firman segera memesan tiket ke Indonesia, memakai uang pribadinya. Pada 23 Oktober, Firman menginjakkan kakinya di kampung halamannya di Medan, Sumatra Utara.

    Dipaksa bekerja dalam kondisi yang menyeramkan sama sekali tidak pernah tercatat di skenario Firman. Keputusan merantau ke Kamboja didorong keinginan memperbaiki nasib. Firman, 25 tahun, sudah lama menganggur.

    Februari 2025, Firman dihubungi temannya, menawarkan pekerjaan di Kamboja dengan bantuan “seseorang dari Jakarta,” kisahnya. Orang dari Jakarta ini disebut Firman sebagai agen penyalur tenaga kerja. Pekerjaan yang ditawarkan di lingkup restoran atau jasa rumah makan.

    Walaupun “cuma” di restoran, “gajinya lumayan dan memakai dolar [AS],” Firman menirukan kalimat temannya saat itu. Firman, tanpa pikir panjang, mengiyakan.

    Pertemuan antara Firman dan agen ini terjadi di Medan, sekitar Januari 2025. Penjelasan sang agen sempat membuat Firman bertanya-tanya.

    “Misalnya, ada kontrak setahun. Tapi kalau tiga bulan memutuskan keluar, kami harus bayar [denda]. Lalu sebagai jaminan, paspor ditahan,” tandasnya.

    Sang agen mencoba memberi pemahaman dan berhasil membikin Firman yakin. Firman tak lagi melontarkan pertanyaan.

    Dari Pekanbaru, Riau, pesawat membawa Firman ke Kamboja via Malaysia. Sesampainya di Kamboja, Firman, beserta dua orang lainnya, dijemput sosok yang terhubung dengan agen di Jakarta.

    Ketiga orang ini diantar ke sebuah messtempat tinggaldi Pnom Penh. Mereka diberi makan dan diminta melakukan hal yang membuat Firman diselimuti keheranan.

    “Tiba-tiba dia nyuruh saya tes typing [mengetik] dulu. Katanya, di rumah makan itu ada bagian yang mengurusi order-anpesanan. Jadi, harus bisa memerlukan itu,” tutur Firman.

    “Ya sudah, karena saya yang penting kerja, saya turutin. Hasilnya memang enggak tinggi [tes typing]. Tapi sudah cukup [buat lolos].”

    ReutersHunian para pekerja di tempat penipuan di Provinsi Takeo, Kamboja, 16 Oktober 2025.

    Sebuah mobil datang ke mess tempat Firman dan dua WNI berada. Sekitar pukul 7 malam, Firman diminta masuk ke mobil tersebut. Mobil seketika melaju ke daerah berjarak tujuh jam dari ibu kota Kamboja, tepatnya di Bavet yang berbatasan dekat dengan Vietnam.

    Sesampainya di wilayah yang dituju, Firman menyaksikan di depannya berdiri gedung. Situasinya “sepi dan tidak ada suara,” Firman menambahkan.

    Dua orang, satu WNI dan satunya disinyalir dari China, menghampiri Firman. WNI itu, yang bertugas sebagai penerjemah, meminta Firman untuk beristirahat.

    “Besok baru kita mulai kerja,” Firman mengulang kata-kata WNI tersebut kepadanya.

    Keesokan hari, mereka dibawa ke ruangan kerja yang dimaksud. Ruangannya berisikan “banyak komputer dan orang,” jelas Firman. Firman pun, oleh petugas penerjemah, diinstruksikan untuk “belajar serta menghapal apa yang mesti dikerjakan.”

    Firman langsung sadar. Dia tidak akan pernah bekerja di restoran. Dia berada di perusahaan penipuan (scam)dan tidak memiliki pilihan selain mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya.

    Perusahaan yang merekrut Firman bergerak di love scamming yang, mengutip pernyataannya, “menipu dengan memakai perasaan.”

    Firman berperan sebagai “admin” dengan tugas memeras sejumlah uang kepunyaan target bersangkutan. Firman menyusuri hampir semua platform media sosial, dari Facebook, TikTok, sampai Twitter (sekarang X), guna mendapatkan calon korban penipuan. Penyaringan target ditempuh secara acak.

    Dari situ, Firman melakukan pendekatan. Kalau targetnya adalah perempuan, Firman berpura-pura menjadi karakter pria lain yang bukan dirinyabisa pengusaha muda asal Singapura atau pekerja di sektor perbankan, katanya.

    Sebaliknya, jika yang didapatkan ialah laki-laki maka Firman bakal “menjadi” perempuan.

    Langkah selanjutnya yaitu menggeser medium komunikasi ke ranah yang lebih personal: WhatsApp. Inilah yang kemudian dihitung bos Firman sebagai salah satu “indikator kinerja” admin scam.

    EPADeretan komputer dan peralatan elektronik di sebuah pusat penipuan daring di Phnom Penh, Kamboja, 22 Oktober 2025.

    Di WhatsApp, Firman berusaha meraih kepercayaan korban, utamanya melibatkan perasaan. Tatkala itu terpenuhi, Firman mulai menguras pelan-pelan isi rekening korban.

    “Sebagai contoh saya berpura-pura menjadi pemain saham. Kalau korban sudah percaya, saya tinggal minta dia membantu saya untuk mengirim uang ke saham ini dengan alasan saya tidak bisa melakukannya karena rekening saya lagi terblokir atau saya sedang berada di luar negeri,” Firman memaparkan cara kerjanya.

    Sekali “transaksi,” Firman mampu membawa masuk US$200atau sekitar Rp3 juta sekian. Angkanya akan naik menyesuaikan permintaan bos Firman.

    Skema penipuan semacam ini dikenal dengan pig butchering (jagal babi). Seperti halnya seekor babi yang dipotong dan diambil isi tubuhnya (daging) hingga tak bersisa, korban penipuan juga bakal dikuras habis hartanya oleh pelaku scam.

    Namun, setiap aksi yang diambil Firmandan pekerja scam lainnyamempunyai konsekuensi.

    “Jadi, kalau, misalnya, kami dalam satu hari itu enggak dapat [nomor] WhatsApp, itu kami dipukulin,” cerita Firman.

    Ada pula yang, Firman menambahkan, “disetrum.”

    “Pernah suatu waktu satu pekerja hari ini dipukulin, besoknya disetrum. Jadi dia kena beruntun, berlipat ganda,” sebutnya.

    AFP via Getty ImagesAparat Kamboja menyita sejumlah peranti elektronik dalam sebuah razia di tempat penipuan di Provinsi Kandal, pada 17 Juli 2025.

    Firman bilang belum pernah disiksa selama bekerja di sana, dan dia bersyukur atas hal itu. Meski demikian, pengalaman buruk yang menimpa pekerja lainnya sudah cukup menghancurkan mentalnya.

    Satu pekerja, perempuan, pernah dicambuk lantaran membantu menutupi kesalahan yang dilakukan pekerja yang lain.

    Satu pekerja, Firman berkisah, dihajar tiga petugas keamanan perusahaan sampai babak belur. Seolah-olah, menurut Firman, “dia adalah pencuri.”

    Satu pekerja, tidak lama sebelum aksi kabur massal terjadi, diketahui berupaya bunuh diri dengan melompat dari lantai 3 gedung tempat Firman berada. Nasibnya tak jelas sampai sekarang. Sebelum melompat, pekerja tersebut lebih dulu dipukuli.

    Tidak berhenti pada penyiksaan, perusahaan scam ini akan menyertakan denda kepada setiap “admin” yang gagal memenuhi target berupa pengumpulan nomor WhatsApp.

    Jumlahnya, kata Firman, sebesar “US$10 (Rp167 ribu) untuk satu nomor yang tidak kunjung didapatkan.”

    “Saya kemarin diminta mencari dua nomor WhatsApp. Saya cuma bisa dapat satu nomor. Saya akhirnya didenda US$10,” terang Firman.

    Denda diambil dari gaji para pekerja. Dalam taraf tertentu, penetapan denda membuat pendapatan pekerja justru menjadi minus. Dengan kata lain: tidak menerima gaji sama sekali.

    “Bos memang memberi slip gaji. Ada keterangannya dapat sekian. Tapi cuma kasih itu saja. Uangnya enggak pernah masuk [ke pekerja] karena bos beralasan buat bayar denda,” jawab Firman.

    Delapan bulan di Kamboja, Firman mengatakan telah berpindah tempat kerja sebanyak empat kali. Dia tidak pernah mengetahui nama perusahaan yang mempekerjakannya. Yang dia dengar keempat perusahaan scam ini dimiliki, atau terkoneksi, orang yang sama, berasal dari China.

    Terlepas itu, yang Firman benar-benar tahu adalah bahwa kebebasannya sebagai manusia pelan-pelan terenggut di Kamboja.

    Dia disekap tak boleh keluar gedung. Aksesnya ke dunia luar ditutup. Dipaksa menipu.

    “Suara-suara orang minta tolong itu masih terbayang sampai sekarang. Traumanya masih ada. Pikiran saya seperti masih berada di sana,” ujar Firman.

    BAGIAN IITangan tukang cukur rambut

    Fadly Roshan pertama kali mengetahui kabar WNI disekap dan jadi korban penyiksaan di perusahaan scam dari kekasih Firman, Rinda.

    Rinda berkata kepada Fadly bahwa Firman mengeluh diperlakukan tidak manusiawi di tempat kerjanya di Kamboja. Firman ingin secepat mungkin angkat kaki dari sana.

    Ketika Rinda menghubunginya melalui TikTok, akun milik Fadly sudah mempunyai ribuan pengikut.

    Dia konsisten mengunggah konten-konten yang berhubungan dengan praktik perdagangan orang, tidak terkecuali yang kerap menimpa WNI di Kamboja.

    Fadly sendiri pernah menetap di Chrey Thum, daerah yang sama dengan tempat kejadian perkara orang-orang Indonesia yang dijebak.

    Dia berprofesi menjadi tukang cukur rambut. Tempat rambut kepunyaannya sering disambangi para WNI. Sekitar satu setengah tahun dia menetap di sana dan baru saja balik ke tempat kelahirannya, Medan, Agustus silam.

    Fadly langsung menyusun rencana untuk “menyelamatkan” Firman dan WNI lainnya. Dia menekankan kepada para WNI supaya “jangan gegabah.”

    “Saya bilang kalau tunggu ketika ada polisi di depan gerbang. Di saat polisi datang, kalian langsung berontak,” katanya ketika diwawancarai BBC News Indonesia.

    “Polisi di sana kalau ada tindak kejahatan, orang ini akan bantu.”

    Fadly mengingatkan kepada Firman, via Rinda, untuk tidak bergerak sendirian. Apabila hendak kabur, upaya itu harus dilakukan secara bersama-sama, bergerombol.

    “Kalau cuma dia sendirian, bisa mati. Kalau ramai-ramai, semua selamat,” sebut Fadly.

    Rencana Fadly ialah meminta bantuan kenalan baiknya di Chrey Thum, sesama WNI, guna membuat laporan ke polisi yang menjelaskan telah terjadi penyekapan serta tindak kekerasan di perusahaan scam. Kenalan Fadly diminta mengaku sebagai anggota keluarga korban.

    Belum sampai rencana tersebut diwujudkan, Fadly memperoleh informasi: puluhan WNI sudah berhasil kabur dari perusahaan.

    Sejak itu, yang Fadly lakukan adalah rutin mengunggah video kejadian di lapangan. Video pertama yang dia pasang, pada 17 Oktober, menggambarkan kondisi kaburnya puluhan WNI.

    Video berikutnya memperlihatkan suara tembakan di area gedung, sekaligus mengonfirmasi keterangan Firman, disusul suasana di rumah sakit yang merawat para WNI yang terluka usai meloloskan diri dari perusahaan scam.

    Satu video bahkan jumlah views-nya menembus 10 juta lebih, berisikan tangkapan visual sekelompok WNI sedang berjalan menjauhi gedung perusahaan scam.

    “Kami enggak bisa bantu uang. Kami bantu menyebarkan informasi,” tandasnya.

    Ini bukan pengalaman pertama Fadly berpartisipasi dalam mengurusi masalah yang dihadapi pekerja WNI di Kamboja.

    Beberapa waktu lalu, seorang WNI mengontak Fadly di TikTok. Dia bercerita bahwa baru saja dipecat tanpa alasan yang jelas setelah seminggu bekerja perusahaan judi online.

    Tidak cukup dipecat, WNI ini diminta membayar uang ganti rugi sebesar Rp30 juta.

    Selesai mendengar cerita korban, Fadly sudah dapat menyimpulkan terdapat gelagat untuk praktik perdagangan orang.

    Polanya, Fadly berkata, kurang lebih seperti ini.

    Korban, yang tidak mengenal siapa-siapa di Kamboja, hanya mempunyai kontak agen yang mengurusnya. Agen tersebut bakal mencarikan perusahaan lain yang bersedia “menebus” korban. Ketika korban mengiyakan tawaran agen, nasib yang muncul setelahnya yaitu diperjualbelikan.

    Tuntas membayar denda puluhan juta ke perusahaan sebelumnya berganti utang di perusahaan terkini yang telah menebus “harga” korban, tutur Fadly. Jika tidak dihentikan, korban hanya berpindah satu perusahaan ke perusahaan lainnya tanpa pernah tahu kapan dapat lepas dari jeratan itu.

    Agen-agen tersebut, Fadly bilang, adalah orang Indonesia yang memiliki banyak jaringan ke agen maupun perusahaan di Kamboja.

    Taktik Fadly yakni menghubungi langsung atasan korban yangternyatasama-sama pula orang Indonesia. Dia mengaku saudara korban dan memberi pilihan: selesaikan lewat mediasi di KBRI atau ke kantor polisi.

    Dua opsi itu, sebagaimana dilontarkan Fadly, tidak menguntungkan bagi atasan korban: dideportasi: atau dipenjara.

    “Karena mereka menggunakan agen ilegal, yang mana orang perusahaan ini sudah membayar sejumlah uang ke agen itu. Secara aturan, ini bertentangan dengan hukum,” ungkap Fadly.

    Akhirnya, orang perusahaan tersebut mengembalikan paspor korban yang ditahan sebagai jaminan. Korban pun bisa pulang ke Indonesia.

    Dalam campur tangan membantu para tenaga kerja WNI di Kamboja, Fadly mengaku bukan sosok yang ahli di bidang hukum. Dia hanya bermodal belajar dari kasus-kasus yang pernah dia dengar.

    Situasi di Kamboja, Fadly menegaskan, telah berada di titik yang memprihatinkan.

    “Katakanlah begini. Hari ini, 10 orang dipulangkan dari Kamboja, diselamatkan dari perusahaan scam. Besoknya, 30 orang datang,” dia memberi pengandaian.

    Supaya insiden serupa tidak senantiasa terulang, pemerintah diminta memperketat pengawasan di keimigrasian sebab ini merupakan pintu masuk ke Kamboja, menurut Fadly. Kemudian dari sisi WNI, Fadly cuma menggarisbawahi satu hal.

    “Jangan [menerima tawaran pekerjaan] dari agen, jangan dari Facebook, jangan dari sosial media,” pungkasnya.

    “Tapi pastikan itu dari saudara, atau anggota keluarga lainnya, yang memang benar-benar bekerja secara layak di sana.”

    BAGIAN IIIJatuh cinta (bukan) seperti di film-film

    Rinda baru saja tiba di Bandara Kualanamu, Medan, Sumatra Utara, ketika BBC News Indonesia ingin menanyakan kronologi kaburnya puluhankemudian bertambah menjadi ratusanWNI dari perusahaan scam di Kamboja.

    Rinda adalah pihak yang mengabari Fadly terkait ini lantaran kekasihnya, Firman, termasuk di dalam kelompok korban tersebut.

    Hari itu, 23 Oktober 2025, pesawat yang membawa Firman akan mendarat. Firman pulang ke Indonesia, dan Rinda bersiap menanti kedatangannya.

    Rinda tidak mampu menutupi rasa lega. Beberapa bulan terakhir, Firman berkisah kepadanya bahwa perusahaan tempatnya bekerja memperlakukan teman-temannya secara sadis. Mental Firman terjun bebas.

    “Dia admin scam. Selama dia enggak dapat member [target penipuan], bisa dihajar pakai pentungan sekuriti. Ada yang disetrum juga,” terang Rinda.

    Rinda, yang turut hancur menyimak cerita kekasihnya, tidak mau tinggal diam. Dia lantas menghubungi Fadly melalui TikTok, berharap keadaan Firman dan WNI lainnya bisa diviralkan.

    “Aku tengok-tengok TikTok, gitu, rupaya lewat-lewat ini akun Bang Fadly di FYP [For Your Page] aku,” cerita Rinda.

    “Jadi, aku kayak minta pertolongan sama dia. Supaya dia [Firman] bisa keluar dari situ. Sudah kami temukan titik terang kayak prosedur untuk mengeluarkan orang. Cuma, mereka di company [perusahaan] itu sudah enggak tahan.”

    Tali kasih hubungan Rinda dan Firman memasuki bulan empat. Kisah bagaimana mereka menjalin asmara lahir dari ruang yang, mungkin, tidak terbayangkan sebelumnya.

    “Aku, tuh, korban scam dia,” kata Rinda disusul tawa.

    Mulanya, Firman, yang menggunakan identitas palsu, menemukan TikTok Rinda. Firman, seperti dituturkan Rinda, langsung memulai pendekatan.

    “Dia, pertama-tama, memang tujuannya, katanya, memang mau deketin aku, cuma dengan cara scam, gitu,” aku Rinda.

    Firman, ketika melihat akun Rinda, seketika dibikin, mengutip pameo yang lazim didengar, jatuh cinta pada pandangan pertama. Firman dibawa arus perasaan.

    “Ada yang spesial dari dia. Makanya saya tidak meneruskan [scamming]. Buat chat-an saja,” jelas Firman.

    Sementara Rinda melihat Firman sebagai “orang yang baik.” Ditambah, Rinda bersimpati dengan kisah-kisah yang disampaikan Firman, ketika usahanya memperbaiki nasib justru berakhir malapetaka.

    Keduanya lantas memutuskan untuk berpacaran.

    Hubungan Rinda dan Firman dibangun di dalam ruang virtual. Awalnya, komunikasi mereka ditopang WhatsApp.

    Begitu perusahaan scam tempat Firman bekerja memberlakukan batasan dengan mengambil gawai para pekerja, komunikasi berpindah ke TikTok.

    “Jadi memang saya sembunyi-sembunyi buat berkomunikasi sama dia [Rinda]. Saya berpikir bagaimana supaya tidak ketahuan. Akhirnya pakai TikTok aktor sebutan untuk identitas palsu Firman di dunia daring,” paparnya.

    “Kalau pakai TikTok aman karena bos berpikir saya sedang bekerja deketin [calon] member.”

    Sehari setelah Firman tiba di Medan, BBC News Indonesia menghubungi nomor Rinda untuk keperluan wawancara dengan Firman yang sudah diagendakan sebelumnya. Rinda menyerahkan gawai ke Firman.

    Menjelang akhir perbincangan, Rinda tertawa cukup lepas tatkala menjawab pertanyaan kami; bagaimana perasaannya setelah, akhirnya, berjumpa Firman secara langsung.

    Rinda menjawab senang.

    BAGIAN IVEpilog

    Dimas masih ingat persis ketika dia mengurus paspor untuk ke Kamboja pada pertengahan 2022.

    Di suatu kantor imigrasi, mulanya, permintaan pembuatan paspor Dimas ditolak. Proses pemberian visa kerja, Dimas bercerita, harus dilengkapi surat rujukan dari perusahaan yang memberi pekerjaan.

    “Nah, sedangkan kami enggak ada kayak gitu. Bahkan untuk booking-an tiket pesawat dan hotel juga enggak ada untuk, misalnya, visa turis atau perjalanan,” jelasnya kepada BBC News Indonesia.

    Buntu di depan, ternyata Dimas mulus di jalur belakang. Satpam di kantor imigrasi tersebut mengarahkan pengurusan visa lewat prosedur lain.

    “Ternyata mengeluarkan uang Rp1,5 juta. Padahal seharusnya hanya Rp350 ribu,” tandas Dimas.

    Selesai paspor serta kebutuhan pendamping lainnya, Agustus 2022, Dimas, bersama rombongan berisikan 21 orang, berangkat ke Kamboja dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

    Di Kamboja, Dimas, yang dijanjikan agen dari temannya, bekerja di kasino, justru ditempatkan sebagai “admin” judi online.

    Kontrak kerja Dimas sepanjang satu tahun. Memutuskan berhenti sebelum kontrak berakhir, Dimas harus membayar denda senilai Rp50 juta. Paspornya ikut ditahan.

    Saban hari, Dimas bekerja dari 9 pagi sampai 9 malam selama satu bulan penuh. Targetnya: 100 anggota baru yang mengisi deposit di situs judi online milik perusahaan itu.

    “Selama sebulan itu enggak ada libur. Full. Kadang saya nyampe jam 1 atau 2 pagi baru selesai kerja. Kadang jam 3 juga baru selesai. Nanti jam 4 baru bisa makan, tidur, dan bangun lagi di jam 8,” kenangnya.

    “Kayak gitu terus setiap hari.”

    Pemenuhan target tak ubahnya harga mati bagi bos judi online. Ketika admin tidak bisa memperoleh 100 member, kekerasan verbal bakal terlontar dari mulut mereka.

    Agustus 2023, tepat setahun kontrak kerja berjalan, Dimas memilih untuk tidak melanjutkan pekerjaan itu.

    “Agustus kami selesai, langsung keluar dari gedung, pulang, dan paspor kami dikasih semuanya,” ucapnya.

    Direktur Eksekutif Migrant Care, organisasi nonpemerintah yang berfokus pada isu tenaga kerja migran, Wahyu Susilo, menjelaskan pola perekrutan tenaga kerja WNI ke Kamboja kerap dimulai dengan “lowongan kerja palsu yang beredar di media sosial.”

    Lowongan tersebut, lanjut Wahyu, menawarkan iming-iming berupa posisi operator, customer service, atau teknisi di industri digital.

    “Kemudian juga pelakunya adalah, biasanya, orang-orang yang juga pernah kerja di sana dan orang-orang ini menggaet kelompok-kelompok terdekat sehingga merasa bahwa informasi itu terpercaya,” terangnya kepada BBC News Indonesia.

    Lowongan bekerja di Kamboja disambut dengan penuh harapan, terlebih saat kondisi perekonomian belum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan sejak pandemi Covid-19 menggebuk Indonesia.

    “Ini fenomena lapar kerja yang mulai menjadi fenomena sejak masa pandemi atau setelah pandemi. Pada masa pandemi, banyak orang di-PHK, kondisi ekonomi juga merosot sementara kebutuhan untuk bekerja itu tinggi,” ungkap Wahyu.

    Alhasil, orang-orang “berani mengambil risiko dengan bekerja di sektor apa pun,” imbuhnya.

    “Nah, ini juga dimanfaatkan oleh sindikat-sindikat yang melihat fenomena lapar kerja seperti itu,” tegasnya.

    Pemerintah, semenjak kasus perdagangan orang marak dijumpai, menetapkan untuk tidak membangun kerja sama penempatan pekerja migran dengan beberapa negara seperti Kamboja, Myanmar, serta Thailand.

    September silam, pemerintah Indonesia, diwakili Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), mengaku tengah menggodok koordinasi dengan otoritas Kamboja sehubungan penanggulangan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Indonesia siap memperkuat kemitraan dengan Kamboja dalam mengatasi tantangan transnasional, termasuk penipuan daring, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisir lainnya yang terkait dengan migrasi ilegal,” ucap Duta Besar Republik Indonesia di Kamboja, Santo Darmosumarto.

    “KBRI akan memperkuat imbauan kepada WNI untuk mematuhi peraturan dan ketentuan pemerintah Kamboja.”

    Data yang dihimpun Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) memaparkan dalam tujuh bulan pertama 2025 jumlah kasus konsulertenaga kerja ilegal, perdagangan orang, penipuan onlinemenyentuh lebih dari 3.200, melampaui total tahun lalu.

    Sebanyak 83% dari kasus-kasus itu, pemerintah mengkhawatirkan, “terkait dengan aktivitas penipuan daring.”

    Bagi Wahyu, paradigma pemerintah selama ini hanya menitikberatkan kepada masing-masing individu, bahwa keputusan mencari peruntungan ke Kamboja tidak disumbang faktor domestikkebijakan negara.

    “Mereka melihat bahwa orang-orang yang terjebak ini adalah kesalahan mereka sendiri, tidak melihat bahwa ini juga merupakan tanggung jawab negara di mana lapangan kerja tidak tersedia seperti itu,” ucap Wahyu.

    Wahyu mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas dengan mengusut semua pihak yang berdiri di belakang pusaran perdagangan orang berkedok “perekrutan tenaga kerja,” tidak menutup kemungkinan “keterlibatan aparat-aparat negara,” tambahnya.

    Dimas, sekalipun tidak mengalami kekerasan maupun penyekapan, tidak ingin lagi pergi ke Kamboja. Pengalaman di masa lampau sudah cukup menebalkan keyakinannya betapa dia ditipu bermodal janji pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik atau menggiurkan.

    Sama seperti Wahyu, Dimas meminta pemerintah mencegah perdagangan orang, juga tindak penipuan daring yang menimpa WNI di Kamboja atau negara lainnya, secara serius. Kerugian yang diterima para korban sangat berlapis: materi serta hidup dan mati.

    “Karena dulu pas saya itu lengang sekali [pengawasannya], gitu. Teman-teman saya yang dari mereka sudah kena blacklist dan sebagainya pun mereka masih bisa berangkat [ke Kamboja] sampai sekarang,” pungkasnya.

    (ita/ita)

  • Prabowo Siap Kirim Pasukan ke Gaza, Netanyahu Bilang Israel yang Menentukan

    Prabowo Siap Kirim Pasukan ke Gaza, Netanyahu Bilang Israel yang Menentukan

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan siap menempatkan pasukan di Gaza dalam upaya mewujudkan rencana perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Kesiapan Indonesia itu disampaikan Prabowo di KTT ASEAN-Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang turut dihadiri Trump pada 26 Oktober 2025.

    Namun, rencana itu sampai saat ini belum menemui titik terang, terlebih setelah Israel berkeras bahwa mereka merupakan pihak yang berwenang menentukan negara asing yang boleh terlibat dalam pasukan perdamaian itu.

    “Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah menegaskan bahwa terkait pasukan internasional, Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi,” kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Israel telah menolak niatan Turki untuk ikut serta dalam pasukan perdamaian di Gaza.

    Adapun Yordania menyatakan tidak ingin terlibat dalam pasukan perdamaian tersebut jika misinya menegakkan perdamaian di Gaza.

    Penempatan prajurit yang dinamakan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) tersebut merupakan satu dari 20 butir rencana perdamaian yang diinisiasi Trump.

    ‘Bola di tangan Israel’

    Dalam pernyataan di sela-sela KTT ASEAN-Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Minggu (26/01), Prabowo mengatakan pemerintahannya siap dan berkomitmen untuk mendukung upaya perdamaian dan stabilisasi di Gaza, salah satunya dengan mengirim prajurit ke dalam pasukan perdamaian internasional.

    “Mari kita memilih untuk berada di sisi sejarah yang benar,” kata Prabowo.

    “Marilah ASEAN dan AS menjadi mitra perdamaian, membangun perdamaian yang lestari, memupuk kerja sama yang membangun, dan memperkuat kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat kita dan dunia.”

    Presiden Prabowo (kiri) bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump, untuk membahas Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 13 Oktober 2025. (AFP via Getty Images)

    Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, berpendapat niatan Pranowo itu memang sejalan dengan konstitusi negara soal keterlibatan dalam menjaga perdamaian dunia.”

    Hanya saja Rezasyah ragu komitmen Prabowo itu bakal berjalan mulus lantaran keputusan mengirimkan pasukan perdamaian tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia.

    Dia merujuk pernyataan Netanyahu pada 26 Oktober yang mengatakan pemerintahannya yang berhak menentukan negara asing yang terlibat dalam pasukan multinasional tersebut.

    “Bola di tangan Israel,” kata Rezasyah.

    Agar dapat berperan dalam mewujudkan pasukan perdamaian internasional, Rezasyah menyebut Prabowo harus mengintensifkan lobi kepada Amerika Serikat dan PBB.

    Hal itu diperlukan lantaran Amerika Serikat masih menjadi salah satu pihak utama yang bisa menekan Netanyahu.

    “Bagaimana pun harus ada komunikasi bagus dengan Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB. Lagipula, hubungan kita kan sudah semakin enggak mesra setelah kasus atlet gimnastik,” lanjut Rezasyah, merujuk pada penolakan Indonesia dalam memberi visa kepada para atlet Israel untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

    “Saya pikir cukup ikut [mandat] PBB, karena Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat akan diberikan kepada negara [kirim pasukan perdamaian].”

    AFP via Getty ImagesPresiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan dengan Perdana Menteri israel Benjamin Netanyahu.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyebut pemerintahan Trump telah mempertimbangkan untuk mengajukan resolusi PBB soal mandat bagi pasukan perdamaian di Gaza.

    Pasukan multinasional itu bertujuan untuk menjadi kekuatan penstabil di wilayah Gaza, terang Rubio di Doha, Qatar, pada 25 Oktober.

    Rubio menambahkan, pemerintah Amerika Serikat tidak akan mengirim prajurit mereka ke Gaza, tapi menyatakan telah membahas topik tersebut dengan Indonesia, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Turki.

    Baca juga:

    Namun, Israel menyatakan tak ingin Turki terlibat dalam program tersebut.

    “Negara-negara yang ingin atau siap mengirim pasukan bersenjata harus setidaknya adil terhadap Israel,” kata Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, tanpa merinci lebih jauh maksud pernyataannya.

    Sementara itu, Raja Abdullah dari Yordania mengatakan negaranya dan Mesir hanya bersedia melatih pasukan keamanan Palestina.

    “Jika kami berpatroli di sekitar Gaza dengan senjata, negara manapun tidak ingin terlibat dalam situasi itu,” kata Abdullah dalam wawancara eksklusif dengan BBC.

    Selama beberapa dekade terakhir, Yordania merupakan negara penampung pengungsi Palestina terbesar di Timur Tengah, mencapai 2,3 juta orang.

    Untung-rugi mengirim pasukan perdamaian

    Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang rencana mengirim prajurit ke dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

    Menurutnya, proposal keberadaan ISF hanya akan melemahkan Hamas sehingga Israel nantinya dapat menguasai wilayah Palestina dengan mudah.

    Sedari awal, Faisal menilai, poin-poin dalam proposal yang diusulkan Trump sejatinya lebih banyak menguntungkan Israel.

    Ia merujuk, antara lain, soal pelucutan senjata Hamas serta keberadaan buffer zone yang ditetapkan di dalam Gaza yang “justru makin mengurangi wilayah.”

    Saat ini, terang Faisal, Israel sejatinya telah menguasai lebih dari setengah wilayah Gaza.

    Oleh karena itu, Faisal mengatakan, “Ini skenario Amerika Serikat dan Israel, supaya Hamas melemah dan Gaza akhirnya dikuasai Israel.”

    “Poin kesepakatan itu sudah rentan sedari awal. Ada wilayah buffer zone, tapi kenapa di wilayah Gaza?” ujarnya.

    Berbeda dengan Faisal, Teuku Rezasyah menilai pengiriman pasukan perdamaian internasional bakal cukup membantu menstabilkan kondisi di Gaza.

    Ia menilai, pasukan Indonesia memiliki kemampuan untuk mendekati Hamas sehingga perdamaian dapat segera tercapai. Di sisi lain, Hamas pun tidak memiliki resistensi dengan Indonesia.

    “Hamas tahu diri. Mereka melihat “abang” mereka yang datang. Saya percaya mereka akan bisa menahan diri jika pasukan kita ke sana,” ujar Rezasyah.

    “Pasukan kita juga lengkap dan bisa menghargai kearifkan lokal. Namun, yang harus dilakukan sekarang adalah harus berkoordinasi dengan Dewan Keamanan PBB.”

    Kemlu tunggu mandat PBB

    Sampai saat ini, posisi Indonesia dalam pasukan perdamaian internasional masih belum jelas, apakah sekadar penyokong atau menjadi pasukan inti.

    Namun sejumlah media Israel melaporkan bahwa Indonesia dan Azerbaijan akan menjadi pasukan inti ISF di Gaza.

    Media Israel Hayom dalam salah satu laporannya menyatakan, pembahasan soal posisi Indonesia itu sempat muncul dalam diskusi terbaru antara Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, tak berkomentar lebih lanjut soal kabar prajurit Indonesia menjadi pasukan inti di Gaza.

    Menurutnya, pemerintah Indonesia sampai saat ini masih memantau saksama perkembangan di Gaza dan “mendukung penuh upaya rekonstruksi pascaperang.”

    “Seperti disampaikan Presiden RI dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Indonesia siap berkontribusi nyata dalam bentuk pengiriman pasukan penjaga perdamaian,” kata Yvonne.

    “Itu jika PBB melalui Dewan Keamanan telah memberikan mandat resmi.”

    Anadolu via Getty ImagesPersonel TNI bersiap menjalani misi perdamaian PBB di Kongo.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Oktober, Prabowo menyebut pemerintahannya siap mengirimkan 20.000 personel perdamaian ke Gaza.

    Soal jumlah itu, Yvonne belum memastikan, dengan mengatakan, “Pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan dan mandat dari PBB.”

    “Prisipnya adalah setiap penugasan akan mengikuti keputusan dan kerangka yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB.”

    Sementara Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Freddy Ardianzah, mengatakan siap jika pemerintah menginstruksikan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

    “Pada prinsipnya, TNI selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI,” ujar Freddy.

    Menurut Freddy, TNI sejatinya telah memiliki satuan-satuan khusus yang siap diterjunkan untuk operasi di luar negeri, baik misi kemanusiaan atau perdamaian.

    “Segala bentuk keterlibatan TNI di luar negeri itu akan dilaksanakan sesuai mandat dan keputusan politik negara,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa penerjunan pasukan itu akan tetap selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia.

    “Prinsipnya, TNI siap menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan permintaan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memperhatikan aspek keamanan, kemampuan, dan mandat operasi,” pungkasnya.

    (ita/ita)

  • Rupiah Akhirnya Menguat, Tembus Level Segini Hari Ini 28 Oktober 2025 – Page 3

    Rupiah Akhirnya Menguat, Tembus Level Segini Hari Ini 28 Oktober 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan hari ini Selasa 28 Oktober 2025. Rupiah menguat sebesar 3 poin atau 0,02 persen menjadi 16.618 per USD dari sebelumnya 16.621 per USD.

    Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar rupiah menguat terbatas seiring harapan perundingan dagang China dengan Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah berpotensi menguat terbatas/cenderung datar terhadap dolar AS di tengah sentimen risk on oleh harapan perundingan dagang China-AS,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (28/10/2025).

    Berdasarkan laporan Anadolu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio dan Menlu China Wang Yi melakukan pembicaraan telepon pada Senin (27/10/2025), menjelang pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

    Wang menyampaikan harapannya agar kedua negara “bekerja ke arah yang sama, mempersiapkan interaksi tingkat tinggi, dan menciptakan kondisi bagi perkembangan hubungan bilateral”, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China.

    Pembicaraan kedua menlu itu dilakukan ketika Trump dijadwalkan bertemu dengan Xi di Korea Selatan, menurut Gedung Putih.

    Kedua pemimpin tersebut akan mengunjungi Korea Selatan untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC/Asia-Pacific Economic Cooperation).

     

    Kemenlu China mengungkapkan kesepakatan dagang antara negara tersebut dengan AS masih membutuhkan persetujuan internal dari masing-masing negara.

    Pada Minggu (26/10/2025), Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pihaknya dan China telah menyepakati kerangka kerja kesepakatan perdagangan beberapa hari sebelum Trump dan Xi Jinping dijadwalkan bertemu.

    Bessent mengatakan kerangka kesepakatan itu akan menghapus ancaman pengenaan tarif 100 persen atas impor China mulai 1 November dan mencakup “kesepakatan final” terkait penjualan TikTok di AS.