Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Survei Median: Mayoritas Orang Indonesia Dukung Palestina sebagai Satu-satunya Negara Berdaulat

    Survei Median: Mayoritas Orang Indonesia Dukung Palestina sebagai Satu-satunya Negara Berdaulat

    Liputan6.com, Jakarta – Konflik Palestina-Israel yang kembali memanas pasca gencatan senjata, mendapat perhatian serius dari publik Indonesia di berbagai daerah. Menurut survei terbaru Media Survei Nasional (Median) terhadap para pengguna media sosial, mayoritas netizen berpihak pada Palestina dalam isu kedaulatan negara.

    Peneliti senior Median, Rico Marbun, mengungkapkan bahwa isu Palestina memiliki tempat tersendiri dalam kesadaran orang Indonesia. Kesamaan sejarah sebagai bangsa yang pernah mengalami kolonialisme, kedekatan identitas, serta faktor kemanusiaan membuat masyarakat Indonesia merasa memiliki ikatan emosional dengan perjuangan rakyat Palestina.

    “Hal ini diperkuat dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang secara konsisten menegaskan dukungan terhadap Palestina, termasuk dalam berbagai pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kementerian Luar Negeri yang menjadikan Palestina sebagai isu prioritas,” katanya, Rabu (26/3/2025).

    Keberpihakan publik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestin itu, terlihat dalam temuan survei. Menurut Rico, dalam survei ini, Median menanyakan kepada responden mengenai pandangan mereka terhadap solusi damai bagi konflik Palestina-Israel. Dengan tiga opsi yang diajukan antara lain pertama, hanya Israel yang berhak mendirikan negara; kedua, hanya Palestina yang berhak mendirikan negara; dan ketiga, baik Israel maupun Palestina sama-sama berhak mendirikan negara dalam skema solusi dua negara.

    “Hasil survei menunjukkan bahwa tidak ada satu pun responden yang menyatakan bahwa hanya Israel yang berhak memiliki negara. Sebaliknya, mayoritas atau 56,9 persen menyatakan bahwa hanya Palestina yang berhak mendirikan negara, sementara 40,5 persen mendukung solusi dua negara, di mana baik Palestina maupun Israel dapat berdiri sebagai negara berdaulat. Serta 2.6 persen tidak tahu,” terangnya.

    Menurut Rico, temuan ini mengonfirmasi bahwa masyarakat Indonesia memiliki sikap yang jelas dalam mendukung Palestina.

    “Lebih dari separuh responden menegaskan bahwa hanya Palestina yang berhak menjadi negara, sementara sisanya mendukung solusi kompromi berupa dua negara. Tidak ada dukungan sama sekali terhadap gagasan bahwa hanya Israel yang berhak atas kedaulatan,” kata Rico Marbun,” katanya.

     

  • Negara ini Mampu Hancurkan Pertahanan AS dan Unggul dalam AI pada 2030

    Negara ini Mampu Hancurkan Pertahanan AS dan Unggul dalam AI pada 2030

    GELORA.CO – Sebuah laporan intelijen menyebutkan bahwa Amerika tak lagi menjadi super power pada 2030. Keterangan lain di dalamnya juga menjelaskan bahwa Militer China mampu menyerang langsung Amerika dan merusak pertahanan dunia maya Paman Sam. Juga akan menjadi unggul dalam hal kecerdasan buatan di masa yang akan datang.

    Hal tersebut menandakan akan ada pergeseran poros kekuatan militer dan teknologi dunia. Hal itu terjadi karena semakin tumbuhnya kekuatan ekonomi dan pertahanan di negara lain, yaitu China. Negara tersebut menjadi tandingan Amerika dalam berbagai hal, mulai dari ekonomi, teknologi, hingga militer. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China melesat menjadi kekuatan baru dunia yang unggul dalam hal pertahanan militer, teknologi, dan ekonomi. 

    Laporan yang dikeluarkan oleh CIA itu mengungkapkan bahwa China “tetap menjadi ancaman terbesar bagi Amerika Serikat, baik secara militer maupun dunia maya,” lapor Reuters.

    Laporan tersebut, yang merupakan penilaian ancaman tahunan, menunjukkan bahwa China memiliki kemampuan untuk menargetkan Amerika Serikat melalui senjata konvensional dan serangan siber canggih yang menargetkan infrastrukturnya, serta kemampuannya untuk menargetkan aset luar angkasanya. Ditambahkannya bahwa “China bercita-cita untuk menggantikan Amerika Serikat dari posisi teratas dalam kecerdasan buatan pada tahun 2030.”

    Laporan tersebut mencatat bahwa “Rusia, bersama dengan Iran, Korea Utara, dan China, berusaha menantang Amerika Serikat melalui kampanye yang terencana untuk mencapai keunggulan militer,” seraya menambahkan bahwa perang Moskow di Ukraina telah memberinya “pelajaran berharga dalam menghadapi senjata dan intelijen Barat dalam perang berskala besar.”

    Laporan Komunitas Intelijen AS juga menyimpulkan bahwa Rusia memiliki keunggulan dalam konflik di Ukraina, dengan mencatat bahwa Rusia “sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar guna menekan Kyiv dan para pendukung Baratnya agar berunding untuk mengakhiri perang yang akan memberi Moskow konsesi yang diinginkannya.”

    Laporan tersebut memperingatkan bahwa kelanjutan konflik di Ukraina akan memperpanjang risiko strategis bagi Amerika Serikat, dapat menyebabkan penggunaan senjata nuklir, dan dapat memperburuk ketidakamanan di antara negara-negara NATO, khususnya di Eropa Tengah, Timur, dan Utara.

    Ia melanjutkan, “Terlepas dari bagaimana dan kapan perang di Ukraina berakhir, tren geopolitik, ekonomi, militer, dan politik dalam negeri saat ini di Rusia menggarisbawahi kemampuannya untuk menahan dan memperpanjang potensi ancaman terhadap kekuatan, kehadiran, dan kepentingan global AS.”

    China terbuka

    Kementerian Luar Negeri China menyebut negaranya terbuka agar lebih banyak anggota parlemen maupun warga biasa dari Amerika Serikat datang ke Tiongkok.

    “China menyambut lebih banyak anggota parlemen dan warga Amerika Serikat dari berbagai lapisan untuk mengunjungi China agar dapat mempelajari China dengan cara yang lebih objektif serta memainkan peran yang konstruktif untuk pembangunan hubungan China-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (24/3).

    Hal itu disampaikan usai pertemuan Perdana Menteri China Li Qiang dan Senator Partai Republik Amerika Serikat Steve Daines, yang juga pendukung Presiden Donald Trump, pada Ahad (23/3). Daines berada di Beijing untuk menghadiri Forum Pembangunan China 2025.

    “China percaya bahwa perkembangan hubungan China-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan dapat memenuhi kepentingan bersama kedua bangsa maupun masyarakat internasional,” ungkap Guo Jiakun.

    Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri China disebutkan PM Li Qiang mengatakan bahwa saat ini, perkembangan hubungan China-AS memasuki titik kritis baru.

    “Sejarah telah membuktikan bahwa China dan AS sama-sama memperoleh keuntungan dari kerja sama dan mengalami kerugian bila terjadi konfrontasi. Kedua pihak harus memilih dialog dibanding konfrontasi dan kerja sama yang saling menguntungkan dari pada situasi yang tidak menguntungkan,” kata PM Li Qiang.

    PM Li juga menyampaikan harapan agar AS terlibat dalam komunikasi yang jujur, membangun kepercayaan, menghilangkan keraguan sesuai dengan prinsip saling menghormati, memperdalam kerja sama praktis, dan sama-sama berupaya untuk mempromosikan hubungan China-AS yang stabil, sehat dan berkelanjutan.

    Semakin banyak kesulitan yang dihadapi dalam hubungan China-AS, ungkap PM Li, semakin penting untuk menjaga dan mengembangkan kerja sama ekonomi dan perdagangan China-AS, dalam upaya untuk terus memberikan stabilitas ke dalam hubungan bilateral.

    “Perang dagang tidak akan menghasilkan pemenang. Tidak ada negara yang dapat mencapai pembangunan dan kemakmuran melalui penerapan tarif. Masalah seperti ketidakseimbangan perdagangan perlu diselesaikan dengan memperbesar kue kerja sama dan menciptakan lebih banyak manfaat tambahan,” jelas PM Li Qiang.

    China, kata PM Li Qiang, selalu menyambut perusahaan dari seluruh dunia, termasuk AS, untuk berbagi peluang pembangunan di China dan akan memperlakukan perusahaan dalam dan luar negeri secara setara serta terus membina lingkungan bisnis yang sehat.

    Dalam akun media sosialnya di X, Senator Daines mengungkapkan bahwa ia akan berbicara dengan pejabat di China soal pembatasan produksi dan distribusi fentanil dan “perlunya mengurangi defisit perdagangan dan memastikan akses pasar yang adil bagi para petani, peternak, dan produsen Montana”. Montana adalah negara bagian di AS yang diwakili Daines.

    Daines sebelumnya bekerja sebagai pekerja eksekutif di China dan bertindak sebagai perantara selama masa jabatan pertama Trump. Ia adalah anggota Kongres pertama yang mengunjungi Beijing sejak Trump menjabat pada Januari 2025.

    Hubungan AS-China kembali menghangat secara khusus terkait tarif impor setelah Trump mengenakan tarif sebesar 10 persen untuk hampir semua produk impor dari China sejak awal Februari dan menaikkan tarif menjadi 20 persen pada 4 Maret 2025. Ia mengatakan tindakan tersebut dimaksudkan untuk menekan China agar mengurangi distribusi fentanil ke AS.

    Sebagai balasan atas tindakan AS, China mengenakan tarif terhadap produk-produk pertanian asal AS mulai 10 Maret 2025, dengan rincian pungutan sebesar 15 persen untuk produk seperti ayam, gandum dan jagung, serta 10 persen pada produk-produk seperti kacang kedelai, daging babi, daging sapi dan buah-buahan.

    Namun Trump juga mengenakan tarif 25 persen atas semua impor baja dan alumunium ke AS, termasuk asal China, mulai 12 Maret 2025.

    Tak kirim pasukan perdamaian

    China membantah soal pemberitaan yang menyebut negara tersebut mempertimbangkan untuk bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.

    “Pemberitaan itu sama sekali tidak benar, sikap China atas krisis di Ukraina selalu konsisten dan jelas,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (24/3).

    Sebelumnya satu media Jerman mengutip sumber diplomatik Uni Eropa mengatakan China sedang mempertimbangkan partisipasinya untuk masuk dalam pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.

    Diplomat China diberitakan mendekati pejabat di Brussels untuk menjajaki apakah langkah tersebut diinginkan oleh Eropa.

    Hal tersebut menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengatakan pertemuan puncak lanjutan untuk membahas konflik Ukraina akan dilakukan pada 25 Maret 2025 dengan tujuan untuk menentukan komitmen dukungan jangka pendek bagi Ukraina setelah pertemuan antara delegasi Ukraina dan Amerika Serikat di Arab Saudi pada awal Maret.

    Guo Jiakun hanya menyebut “Group of Friends for Peace” (Sahabat untuk Perdamaian) yang dibentuk China dengan negara-negara berkembang lainnya baru saja bertemu di New York, AS.

    “Mereka membahas perkembangan terbaru krisis Ukraina dan prospek untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Pertemuan itu berhasil dan menegaskan kembali penyelesaian konflik melalui jalur politik melalui negosiasi,” ungkap Guo Jiakun.

    “Sahabat untuk Perdamaian” dibentuk oleh China dan Brasil pada 27 September 2024 saat Sidang Umum PBB ke-79 di New York dengan tujuan mendukung upaya global untuk perdamaian berkelanjutan melalui jalur negosiasi.

    Anggota kelompok tersebut adalah China, Brasil, Indonesia, Afrika Selatan, Aljazair, Bolivia, Kazakhstan, Kolombia, Mesir, Meksiko, Kenya, Turki dan Zambia.

    “Para anggota menekankan bahwa konflik mungkin mendekati titik balik dan menyambut baik dinamika terkini menuju perundingan damai. Mereka mendesak semua pemangku kepentingan untuk memainkan peran konstruktif, menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan,” tambah Guo Jiakun.

    Kelompok tersebut, menurut Guo Jiakun, juga berkomitmen untuk tetap menjaga komunikasi yang erat dengan semua pihak terkait agar suara-suara dari negara berkembang lebih diperhatikan dan berkontribusi pada penyelesaian konflik secara damai untuk masa depan yang lebih baik bagi semua.

    “Sejak didirikan September lalu, sikap ‘Sahabat untuk Perdamaian’ soal krisis Ukraina konsisten untuk menganjurkan penyelesaian damai dan menggalang kekuatan untuk penyelesaian politik. China akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyampaikan suara-suara yang lebih rasional sehingga aspirasi atas perundingan damai didengar,” jelas Guo Jiakun.

    Perkembangan terakhir dari konflik Ukraina, Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada 11 Maret 2025 menyatakan bahwa Kiev siap menerima proposal Amerika Serikat untuk gencatan senjata selama 30 hari dengan Rusia, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan kesepakatan bersama.

    Selain itu, AS juga akan melanjutkan bantuan ke Ukraina serta mencabut jeda dalam berbagi intelijen.

    Presiden Ukraina dan AS sepakat untuk segera menyelesaikan perjanjian komprehensif secepatnya mengenai sumber daya mineral penting Ukraina guna memperluas ekonomi Ukraina dan menjamin kemakmuran dan keamanan jangka panjang Ukraina.

  • 7 Update Perang Rusia, Pembicaraan AS-Serangan di Kota Ukraina

    7 Update Perang Rusia, Pembicaraan AS-Serangan di Kota Ukraina

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia mengatakan akan melanjutkan pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) mengenai konflik Ukraina. Moskow juga menambahkan bahwa pihaknya akan melibatkan negara-negara lain dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Kremlin mengatakan Moskow dan Washington sedang menganalisis hasil pembicaraan selama 12 jam yang diadakan di Arab Saudi pada Senin.

    Berikut update terbaru terkait perang Rusia-Ukraina, sebagaimana dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Selasa (25/3/2025).

    Hasil Kopi Darat Bahas Ukraina antara AS-Rusia di Arab Saudi

    Delegasi Amerika Serikat (AS) dan Rusia telah menyelesaikan diskusi kedua antara negara itu terkait Ukraina di Riyadh, Arab Saudi pada Senin (24/3/2025). Keduanya terus mempersempit sejumlah hal terkait dengan gencatan senjata dalam peperangan antara Moskow dan Kyiv.

    Seorang sumber mengatakan pihak AS dipimpin oleh Andrew Peek, seorang direktur senior di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, dan Michael Anton, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri. Rusia diwakili oleh Grigory Karasin, seorang mantan diplomat yang sekarang menjadi ketua Komite Urusan Luar Negeri majelis tinggi Rusia.

    Pembicaraan keduanya di tahap ini difokuskan di antara isu-isu lain pada upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata maritim di wilayah Laut Hitam untuk menciptakan iklim ekspor biji-bijian yang aman. Sebuah sumber Gedung Putih mengatakan ‘pengumuman positif’ diharapkan terjadi ‘dalam waktu dekat’.

    Seorang sumber Rusia juga mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan telah berakhir pada Senin malam dan rancangan pernyataan bersama telah dikirim ke Moskow dan Washington untuk disetujui. Rencananya, para pihak bermaksud untuk merilisnya pada Selasa.

    “Ini terutama tentang keselamatan navigasi. Perjanjian sebelumnya yang didukung PBB tentang pengiriman Laut Hitam telah gagal memenuhi beberapa tuntutan Moskow,” kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

    Rudal Rusia Hantam Kota Sumy

    Foto: Prajurit Ukraina mengendarai kendaraan militer dari titik penyeberangan di perbatasan dengan Rusia, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di wilayah Sumy, Ukraina, 13 Agustus 2024. (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

    Saat pembicaraan hari Senin diadakan di Riyadh, rudal Rusia menghantam kota Sumy di Timur Laut Ukraina. Beberapa blok perumahan bertingkat tinggi rusak bersama dengan sebuah sekolah dan rumah sakit.

    “Anak-anak sekolah itu berada di tempat penampungan saat itu, untuk menghindari korban yang lebih parah,” kata Gubernur wilayah Sumy, Volodymyr Artiukh.

    “Moskow berbicara tentang perdamaian sambil melakukan serangan brutal di daerah pemukiman padat penduduk di kota-kota besar Ukraina,” kata menteri luar negeri Ukraina Andrii Sybiha.

    “Daripada membuat pernyataan kosong tentang perdamaian, Rusia harus berhenti mengebom kota-kota kita dan mengakhiri perangnya terhadap warga sipil.”

    Perang besar antara Rusia dan Ukraina pecah sejak 24 Februari 2024 lalu saat Moskow melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024.

    Presiden Rusia Putin menyebut pihaknya berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Presiden Ceko Sebut Rusia Jadi Ancaman Besar

    Presiden Ceko Petr Pavel mengatakan Rusia merupakan ancaman terbesar bagi keamanan Eropa, sebuah kenyataan yang sangat disadari oleh mereka yang berada di bagian timur benua tersebut.

    “Saya pikir cukup jelas bahwa tanpa perubahan signifikan dalam kepemimpinan Rusia dan pendekatan Rusia terhadap politik internasional, Rusia akan terus menjadi ancaman bagi demokrasi Eropa,” kata Pavel kepada European Pravda, seperti dikutip Al Jazeera.

    “Tentu saja, semakin dekat suatu negara dengan Rusia, semakin besar ancaman yang mereka lihat.”

    Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ambisi Ukraina untuk bergabung dengan NATO, meskipun merupakan hambatan potensial bagi perdamaian saat ini, tidak boleh disingkirkan dalam jangka panjang.

    “Mari kita jadikan ini sebagai isu terbuka untuk masa depan,” katanya. “Sementara itu, kita semua akan bekerja sama dengan Ukraina dalam rekonstruksi, pada peningkatan interoperabilitas … Semua langkah ini akan membawa Ukraina lebih dekat dengan mitra Eropa, yang pada akhirnya dapat menjadi sekutu.”

    Rusia Berencana Gunakan Hak Veto PBB

    Foto: REUTERS/POOL
    Russian’s Foreign Minister Sergei Lavrov arrives at the G20 Foreign Ministers’ Meeting in Nusa Dua, Bali, Indonesia July 8, 2022. Stefani Reynolds/Pool via Reuters

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan Moskow berupaya melibatkan PBB dalam perundingan perdamaian lebih lanjut.

    Namun, Serhiy Leshchenko, penasihat kepala staf kepresidenan Ukraina, mengklaim hal ini terjadi karena Rusia memegang hak veto di organisasi tersebut, yang memungkinkannya untuk memaksakan agendanya dengan lebih mudah.

    “Jika mereka [Rusia] menggunakan hak veto untuk menghentikan keputusan yang tidak mereka sukai, maka ini akan membuat proses negosiasi menjadi jauh lebih sulit, atau bahkan mustahil. Kami telah mengalami hal ini berkali-kali,” kata Leshchenko.

    Rusia Mendukung Prakarsa Laut Hitam yang Baru

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov telah mengonfirmasi bahwa pengamanan pengiriman yang aman di Laut Hitam telah dibahas selama perundingan AS-Rusia hari Senin di Riyadh.

    Moskow mendukung pembaruan Prakarsa Laut Hitam, kesepakatan yang berlaku dari tahun 2022 hingga 2023 yang bertujuan untuk memastikan ekspor gandum yang aman melalui jalur perairan strategis tersebut, tetapi Lavrov mengatakan kesepakatan itu harus disertai dengan “jaminan yang jelas” yang menurut Rusia harus dituntut AS dari Ukraina.

    Moskow menarik diri dari inisiatif tersebut pada bulan Juli 2023 karena tuntutannya yang tidak terpenuhi untuk melonggarkan pembatasan ekspor pertanian dan ekspor pupuk.

    “Delegasi Rusia memberi tahu AS di Riyadh bahwa Moskow tidak akan menoleransi ambiguitas apa pun pada proposal di sekitar Laut Hitam,” kata Lavrov dalam komentar yang dimuat oleh kantor berita Rusia Tass.

    Foto: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (REUTERS/Thomas Peter/File Foto)

    Sekitar 60 persen warga Ukraina mengatakan mereka memercayai Zelenskyy, menurut survei yang dilakukan oleh lembaga pemikir Razumkov Centre setelah pertikaian antara presiden Ukraina dan AS di Ruang Oval.

    Survei yang dilakukan sejak 28 Februari, hari dimulainya kerusuhan, hingga 6 Maret mengenai kepercayaan publik terhadap sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat di Ukraina, menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan Rustem Umerov hanya dipercaya oleh 23 persen warga Ukraina dan 88 persen responden tidak mempercayai kepala kantor presiden, Oleksiy Arestovych.

    Ia berada di puncak daftar pejabat yang paling tidak dipercaya, termasuk Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko dengan 52 persen.

    Di antara lembaga negara dan publik, kepercayaan paling sering diungkapkan untuk angkatan bersenjata (93,5 persen kepercayaan), Layanan Darurat Negara (85,5 persen) dan unit sukarelawan (85,5 persen).

    Survei terhadap 2.018 responden berusia 18 tahun ke atas dilakukan secara tatap muka di semua wilayah yang dikuasai pemerintah di Ukraina, tempat tidak ada permusuhan.

    Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tiga pekerja media termasuk di antara mereka yang tewas akibat serangan artileri di wilayah Luhansk, Ukraina timur yang dikuasai Moskow.

    Mereka yang tewas pada hari Senin termasuk Alexander Fedorchak, seorang koresponden untuk surat kabar utama pro-Kremlin Rusia, Izvestia; juru kamera Andrei Panov; dan pengemudi mereka Alexander Sirkeli, menurut otoritas Rusia.

    Seorang koresponden untuk media Zvezda Rusia, Nikita Goldin, juga dilaporkan mengalami luka parah.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan serangan itu menargetkan “kendaraan sipil yang telah ditentukan sebelumnya dengan perwakilan pers”.

    Namun otoritas Ukraina belum mengomentari laporan tersebut.

    (hsy/hsy)

  • Baznas Akan Bangun Kampung Indonesia di Gaza

    Baznas Akan Bangun Kampung Indonesia di Gaza

    Baznas Akan Bangun Kampung Indonesia di Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengumumkan rencana lembaganya untuk membangun
    Kampung Indonesia
    di
    Gaza
    , Palestina.
    Rencana ini muncul setelah pertemuan dengan lembaga relawan Aqsa Working Group (AWG), yang juga berencana mendirikan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia di wilayah tersebut.
    Noor mengatakan, tanah seluas 5.000 meter persegi yang disediakan untuk RSIA Indonesia dianggap tidak cukup untuk membangun kompleks perkampungan yang diinginkan.
    “Harapan kita akan lebih dari itu (luas tanahnya), sehingga akan menjadi sebuah perkampungan,” kata Noor, saat ditemui di Kantor MUI, Jakarta Pusat, pada Selasa (25/3/2025).
    Noor menyatakan, konsep perkampungan ini telah dibicarakan dengan pemerintah Indonesia, khususnya dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anis Mata.
    Menurut dia, Anis menyambut baik rencana pembangunan
    kampung Indonesia
    di Gaza.
    “Insya Allah ke depan akan kita sampaikan kepada masyarakat, kalau nanti sudah ada izin resmi dan sekaligus juga nanti kolaborasi dengan utusan presiden (Palestina) dan Kementerian Luar Negeri,” imbuh Noor.
    Baznas juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan perwakilan dari Palestina untuk memastikan kelancaran rencana ini.
    Saat ini, Baznas telah mengumpulkan donasi bantuan kemanusiaan sebesar Rp 328 miliar yang ditujukan untuk rakyat Palestina.
    Donasi ini termasuk hasil dari Safari Ramadhan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama enam imam asal Palestina.
    Donasi yang terkumpul dari Safari Ramadhan 2025 mencapai Rp 2,17 miliar dan diperoleh dari 255 titik di masjid, sekolah, pesantren, dan perkantoran.
    “Nah, itu bagian dari usaha kita untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan akan terus kita lakukan,” kata Noor.
    “Insya Allah akan kita gunakan untuk membangun perkampungan di sana yang di situ nanti ada masjid, ada sekolah, ada rumah sakit,” ujar Noor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Stafnya Tewas Akibat Serangan di Gaza, PBB Salahkan Tank Israel

    Stafnya Tewas Akibat Serangan di Gaza, PBB Salahkan Tank Israel

    Gaza City –

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyalahkan tank Israel sebagai sumber serangan yang menghantam gedungnya di Jalur Gaza pekan lalu, hingga menewaskan satu staf PBB dan melukai beberapa orang lainnya. Tel Aviv sebelumnya telah membantah pasukan militernya terlibat dalam serangan mematikan itu.

    “Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, serangan yang menghantam kompleks PBB di Deir Al Balah pada 19 Maret lalu disebabkan oleh sebuah tank Israel,” kata juru bicara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Stephane Dujarric, seperti dilansir AFP, Selasa (25/3/2025).

    Serangan yang menewaskan seorang staf PBB berkewarganegaraan Bulgaria yang bekerja untuk Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS) itu, menurut Dujarric, terjadi saat Israel melanjutkan pengeboman besar-besaran terhadap Jalur Gaza. Enam orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan yang sama.

    “Lokasi kompleks PBB ini diketahui oleh pihak-pihak yang berkonflik,” sebut Dujarric dalam pernyataannya.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, mengatakan dalam pernyataan via media sosial X bahwa Tel Aviv telah meluncurkan penyelidikan atas kematian staf PBB di Jalur Gaza itu. Dia mengatakan bahwa “pemeriksaan awal tidak menemukan hubungan… apa pun” dengan aktivitas militer Israel.

    Mengingat pengeboman yang kembali berlanjut di Jalur Gaza, Dujarric mengatakan PBB “telah mengambil keputusan sulit” untuk mengurangi sementara jumlah staf internasional di Jalur Gaza. Namun Dujarric menegaskan bahwa “PBB tidak akan meninggalkan Gaza”.

    Sekjen PBB Antonio Guterres, sebut Dujarric, telah “memperbarui seruannya yang mendesak untuk pemulihan gencatan senjata guna mengakhiri penderitaan”.

    UNOPS sebelumnya mengumumkan kematian salah satu pegawai mereka itu terjadi ketika sebuah gedung PBB yang ada di pusat kota Deir Al Balah dihantam “senjata peledak” yang tidak diketahui sumbernya.

    Kematian staf PBB itu menambah jumlah staf PBB yang tewas di Jalur Gaza sejak perang berkecamuk pada 7 Oktober 2023 menjadi sedikitnya 280 orang.

    Lihat Video ‘Satu Orang Tewas Akibat Serangan Israel ke Markas PBB di Gaza’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS dan Rusia Selesaikan Negosiasi Gencatan Senjata Perang Ukraina di Riyadh, Berlangsung 12 Jam – Halaman all

    AS dan Rusia Selesaikan Negosiasi Gencatan Senjata Perang Ukraina di Riyadh, Berlangsung 12 Jam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia di Riyadh, Arab Saudi mengenai gencatan senjata perang Ukraina telah selesai.

    Dikatakan, perundingan berlangsung selama 12 jam.

    Dikutip dari TASS, perundingan yang digelar pada Senin (24/3/2025) ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata sebagian.

    Fokus utama pada penghentian serangan terhadap pengiriman di Laut Hitam.

    Hasil perundingan ini akan diumumkan dalam pernyataan bersama yang dijadwalkan pada Selasa (25/3/2025).

    Sebelum pertemuan dengan Rusia, delegasi AS juga melakukan pembicaraan dengan perwakilan Ukraina di Riyadh.

    Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, menyebut pembicaraan dengan AS berlangsung produktif dan terfokus, terutama mengenai perlindungan infrastruktur sipil dan energi.

    Delegasi Ukraina dalam perundingan ini dipimpin oleh Umerov dan didampingi beberapa pejabat tinggi lainnya, termasuk Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleksandr Karasevych, serta Wakil Menteri Energi, Mykola Kolisnyk.

    Menurut Ukrinform, negosiasi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di Jeddah, di mana Ukraina menerima rencana gencatan senjata 30 hari yang diusulkan AS.

    Sebagai imbalannya, Washington berjanji mencabut suspensi bantuan militer dan berbagi intelijen dengan Kyiv.

    Delegasi Rusia dan Agenda Perundingan

    Delegasi Rusia tiba di Riyadh pada Minggu (23/3/2025) malam.

    Rombongan Rusia dipimpin oleh Ketua Komite Urusan Internasional di Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Grigory Karasin.

    Ia didampingi oleh Sergey Beseda, penasihat Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB).

    Menurut Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, salah satu isu yang dibahas dalam negosiasi ini adalah kemungkinan dimulainya kembali Inisiatif Gandum Laut Hitam 2022.

    Kesepakatan ini sebelumnya memungkinkan Ukraina mengekspor jutaan ton gandum melalui pelabuhan-pelabuhannya.

    Akan tetapi, Rusia menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2023 dengan alasan bahwa Barat gagal menepati komitmennya untuk meringankan sanksi terhadap ekspor pertanian dan pupuk Rusia.

    Selain itu, perundingan juga berfokus pada penghentian serangan terhadap infrastruktur energi dan pelabuhan di Laut Hitam, khususnya di Odesa, Kherson, dan Mykolaiv.

    Tidak Ada Terobosan Besar yang Diharapkan

    Meskipun perundingan berlangsung lama, berbagai pihak meragukan adanya terobosan besar dari pertemuan ini.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa tidak ada ekspektasi akan adanya kemajuan signifikan di Riyadh.

    Menurut analis Ukraina, Oleksiy Melnyk, kurangnya rasa saling percaya antara Moskow dan Kyiv membuat negosiasi damai tetap sulit tercapai.

    Sementara itu, Presiden AS, Donald Trump, menyatakan harapannya agar kesepakatan mengenai pembagian pendapatan atas mineral Ukraina dapat segera diselesaikan.

    Ia juga menyebut bahwa pemerintahannya sedang berdiskusi dengan Kyiv mengenai kemungkinan perusahaan AS memiliki pembangkit listrik Ukraina.

    Gencatan Senjata 30 Hari yang Rawan Dilanggar

    Sebelumnya, setelah pembicaraan terpisah dengan Trump, baik Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sepakat untuk melakukan gencatan senjata terbatas selama 30 hari.

    Kesepakatan ini mencakup komitmen kedua belah pihak untuk tidak menyerang infrastruktur energi satu sama lain.

    Sayangnya, dalam beberapa hari terakhir, kedua pihak saling menuduh telah melanggar moratorium tersebut.

    Pejabat Ukraina menegaskan mereka hanya akan menyetujui gencatan senjata jika ada dokumen resmi yang ditandatangani oleh Rusia.

    Sebaliknya, Kremlin mengklaim Rusia masih mematuhi kesepakatan tersebut meskipun Kyiv terus melakukan serangan terhadap fasilitas energi di wilayahnya.

    Serangan Tetap Berlangsung di Tengah Negosiasi

    Bahkan saat negosiasi berlangsung, serangan militer di Ukraina tetap berlanjut.

    Rusia melancarkan serangan udara ke Kyiv untuk ketiga malam berturut-turut, menyebabkan satu orang terluka dan merusak beberapa rumah di sekitar ibu kota Ukraina.

    Dikutip dari Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, mengecam tindakan Rusia.

    Dia menegaskan kalau Moskow seharusnya menghentikan serangannya daripada “membuat pernyataan kosong tentang perdamaian.”

    Serangan rudal Rusia di Sumy juga melukai hampir 90 orang, termasuk 17 anak-anak, serta merusak sebuah sekolah dan rumah sakit.

    Di sisi lain, serangan siber yang diduga berasal dari Rusia melumpuhkan sistem tiket daring layanan kereta api Ukraina, yang disebut sebagai upaya “mendestabilisasi” situasi di negara tersebut.

    Selain itu, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya telah menjatuhkan 227 pesawat tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir.

    Rusia juga menuduh Ukraina melakukan serangan drone terhadap stasiun distribusi gas Valuika di wilayah Belgorod dan mencoba menyerang ladang kondensat gas Glebovskoye di Krimea.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • Resmi Dilantik Prabowo, 31 Dubes LBBP RI Siap Jalankan Tugas Diplomasi

    Resmi Dilantik Prabowo, 31 Dubes LBBP RI Siap Jalankan Tugas Diplomasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Selatan (Korsel) Cecep Herawan menyampaikan komitmen para Dubes untuk menjalankan tugas diplomasi demi kepentingan bangsa dan negara. 

    Hal ini disampaikannya usai mengikuti sumpah pelantikkan Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/3/2025). 

    “Kami sudah melakukan sumpah dan janji kita untuk terus senantiasa menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan semua undang-undang yang diamanatkan kepada kita selaku duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di masing-masing negara,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan.

    Sebagai duta besar, Cecep menegaskan bahwa pihaknya dan rekan-rekan lain memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan bangsa di negara sahabat. 

    Sebelum menjalankan tugasnya, para Dubes juga telah mengikuti proses orientasi yang dipandu oleh Kementerian Luar Negeri guna menyelaraskan visi dan misi diplomasi dengan arah pembangunan nasional.

    “Kami telah melalui proses orientasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri agar kita semua punya visi misi yang sama dalam menjalankan visi misi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dengan asta citanya,” katanya.

    Dengan dukungan dari pemerintah pusat, dia meyakini para dubes akan berjuang untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara.

    Menurutnya, para duta besar telah memahami prioritas nasional dalam pemerintahan Presiden Prabowo melalui arahan dari para menteri kabinet.

    “Kami yakin dengan dukungan dan arahan dari pusat, kami selaku wakil bangsa di negara akreditasi masing-masing akan mampu dan terus berjuang untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara,” ucap Cecep.

  • AS Bakal Kunjungi India, Bahas Nasib Perdagangan di Tengah Kekhawatiran Tarif Trump

    AS Bakal Kunjungi India, Bahas Nasib Perdagangan di Tengah Kekhawatiran Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Delegasi pejabat dari Amerika Serikat/AS akan mengunjungi India pada 25 Maret hingga 29 Maret 2025 untuk melakukan pembicaraan perdagangan dengan para pejabat India. 

    Seorang juru bicara kedutaan besar AS mengatakan hal tersebut, di mana Asisten Perwakilan Dagang AS untuk Asia Selatan dan Tengah Brendan Lynch akan memimpin rombongan ini.

    “Kunjungan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Amerika Serikat untuk memajukan hubungan dagang yang produktif dan seimbang dengan India,” kata juru bicara tersebut, dikutipi dari Reuters, Senin (24/3/2025).

    Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan memberlakukan tarif-tarif timbal-balik alias retaliasi mulai 2 April terhadap berbagai negara, menyebabkan kekhawatiran di antara para eksportir India.

    Sumber pemerintah menyampaikan bahwa India memiliki “harapan yang jelas” bahwa pemerintahan Trump dapat membebaskannya dari tarif-tarif timbal balik ketika kedua negara melanjutkan pembicaraan mengenai pakta perdagangan bilateral.

    Sumber tersebut mengatakan bahwa Wakil Presiden AS, J. D. Vance, juga akan mengunjungi India pada April mendatang. 

    Beberapa kelompok industri telah memperingatkan pemerintah India bahwa mengurangi tarif pada produk-produk industri di bawah tekanan AS dapat menyebabkan masuknya barang-barang Cina yang lebih murah, yang mengakibatkan dumping dan merugikan para produsen dalam negeri.

    Menteri Perdagangan Piyush Goyal menghabiskan hampir satu minggu di Amerika Serikat pada awal bulan ini untuk melakukan pembicaraan perdagangan.

    Selama kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke AS bulan lalu, kedua negara ini sepakat untuk bekerja pada tahap pertama dari kesepakatan perdagangan pada musim gugur 2025, dengan target mencapai US$500 miliar dalam perdagangan bilateral pada 2030.

    India dan AS terlibat dalam diskusi untuk menyelesaikan isu-isu terkait tarif dan menyelesaikan kerangka kerja untuk pakta perdagangan bilateral, Randhir Jaiswal, juru bicara kementerian luar negeri India, mengatakan minggu lalu.

    “Kami menghargai keterlibatan kami yang sedang berlangsung dengan Pemerintah India dalam hal perdagangan dan investasi dan berharap untuk melanjutkan diskusi-diskusi ini dengan cara yang konstruktif, adil, dan berwawasan ke depan,” ujar juru bicara kedutaan besar AS.

    Adapun, India menjadi salah satu negara yang menikmati surplus perdagangan dengan AS, meski tak sebanyak China maupun Meksiko. 

    India menerima surplus US$49,5 miliar pada 2024, lebih besar ketimbang surplus yang dirasakan Indonesia senilai US$19,3 miliar. Secara peringkat, India berada di posisi ke-10 penikmat surplus terbesar, sementara Indonesia di posisi 15. 

  • Kata Kejagung Soal Navayo Segera Ditetapkan Jadi Tersangka

    Kata Kejagung Soal Navayo Segera Ditetapkan Jadi Tersangka

    Jakarta –

    Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat ini penyidikan perkara Navayo International AG terkait kasus sengketa dengan pemerintah RI sedang berproses. Penyidik koneksitas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) telah melakukan pengumpulan bukti-bukti.

    “Seperti pemeriksaan saksi dari pihak militer dan sipil, penyitaan barang bukti dan pemeriksaan ahli,” kata Harli kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

    Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap pihak Navayo, kata dia, memiliki mekanisme atau prosedur di mana terhadapnya harus dipanggil secara patut dahulu sebelum ditentukan langkah hukum berikutnya.

    “Dan apakah dipatuhi atau tidak, jika tidak dipatuhi baru diambil langkah-langkah hukum selanjutnya,” jelasnya.

    Di sisi lain, Eks Kajati Papua Barat itu juga menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap pihak Navayo belum dapat dilakukan. Sebab Navayo kerap mengabaikan panggilan Kejagung.

    “Pihak Navayo yang berlokasi di negara Hungaria setelah dilakukan beberapa kali pemanggilan sebagai saksi oleh penyidik melalui pihak Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) ternyata pihak Navayo tidak mengindahkan panggilan tersebut,” terang Harli.

    “Adapun kemungkinan mengenai rencana langkah melakukan pemeriksaan secara in absentia atau menetapkannya sebagai tersangka dan langkah-langkah lainnya terhadap perkara Navayo akan di lakukan setelah gelar perkara perkembangan penyidikan perkara tersebut,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bicara soal kasus Navayo International AG dengan Kementerian Pertahanan RI. Yusril mengatakan aset pemerintah Indonesia di Prancis terancam disita setelah Kementerian Pertahanan RI kalah sengketa.

    Navayo merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Liechtenstein dan berkedudukan di St Luzi-Strasse 43, 9492 Eschen, Liechtenstein. Pada 2015, Kemhan menyewa satelit untuk mengisi kekosongan di slot orbit 1230 BT. Sewa tersebut bermasalah hingga Kemhan memilih tidak membayar biaya sewa.

    Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance PTE LTD mengajukan gugatan ke ICC Singapore dan dikabulkan. Kemhan dihukum membayar denda USD 103.610.427.89.

    Pada 2022, perusahaan asal Eropa itu mengajukan permohonan eksekusi sita ke pengadilan Prancis untuk menyita aset pemerintah Indonesia di Paris, Prancis. Adapun pada 2024, pengadilan Prancis memberikan wewenang kepada Navayo untuk melakukan penyitaan atas hak dan properti milik pemerintah Indonesia di Paris. Salah satu aset tersebut adalah rumah-rumah tinggal pejabat diplomatik RI.

    Yusril mengatakan penyitaan aset negara di luar negeri menyalahi Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik. Pemerintah, lanjut Yusril, akan melakukan upaya untuk menghambat eksekusi.

    Dia menyebut sejatinya terdapat aspek pidana terkait persoalan dengan Navayo yang tengah diproses oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pihak Navayo diduga melakukan wanprestasi, yakni tidak memenuhi kewajibannya.

    “Menurut perhitungan oleh pihak BPKP, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pihak Navayo itu hanya sejumlah Rp 1,9 miliar. Jauh sekali dari apa yang diperjanjikan oleh Kementerian Pertahanan dengan mereka. Tapi, ketika kita kalah di arbitrase Singapura, kita harus membayar dalam jumlah yang sangat besar,” katanya.

    Di sisi lain, Kejaksaan Agung telah melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan satelit tersebut. Yusril mengatakan pihak Navayo tidak pernah mengindahkan pemanggilan Kejagung.

    “Pihak Navayo itu sudah berapa kali dipanggil oleh Kejaksaan Agung, tapi tidak kunjung hadir untuk diperiksa sebagai terperiksa maupun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini,” ujar Yusril.

    Berdasarkan hasil rapat koordinasi pada Kamis (20/3), pihaknya akan menyampaikan permasalahan Navayo ke Presiden Prabowo Subianto. Disepakati pula pihak Navayo akan ditetapkan sebagai tersangka apabila terdapat cukup bukti.

    “Dan kita minta kepada Interpol untuk mengejar yang bersangkutan agar ditangkap dan dibawa ke Indonesia untuk diadili dalam kasus korupsi sehingga masalah ini tidak menjadi beban bagi kita. Kalau memang ternyata di balik semua ini ada korupsi, kenapa pemerintah Indonesia harus membayar kompensasi begitu besar kepada pihak Navayo?” imbuhnya.

    (taa/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bus Jemaah Umrah Kecelakaan Bukan karena Tabrak Jeep yang Menyalip, KJRI Jeddah Ungkap Kronologisnya – Halaman all

    Bus Jemaah Umrah Kecelakaan Bukan karena Tabrak Jeep yang Menyalip, KJRI Jeddah Ungkap Kronologisnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah mengungkap kronologis kecelakaan yang menimpa bus rombongan Warga Negara Indonesia (WNI) di Wadi Qudaid, Jalan Madinah-Mekkah, Arab Saudi pada Kamis (20/3/2025).

    Berdasarkan laporan kepolisian Mekkah tertanggal 21 Maret 2025, kecelakaan itu terjadi karena adanya sebuah mobil jenis Jeep Land Cruiser double cabin melaju dari arah berlawanan, melewati garis marka di median jalan. 

    Saat bersamaan ada bus berpenumpang jemaah umrah Indonesia yang kala itu tengah melaju sesuai jalurnya.

    Benturan itu membuat kedua kendaraan keluar jalur dan terguling lalu terbakar.

    Jeep tersebut berpelat nomor Qatar dikemudikan oleh warga negara Pakistan dan satu penumpang warga Bangladesh. 

    Keduanya meninggal di lokasi kejadian.

    “Dengan demikian terdapat koreksi dari informasi sebelumnya yang semula menyebutkan bahwa bus menabrak jeep yang menyalip,” kata Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron Ambary dalam keterangan resminya, Sabtu (22/3/2025).

    Diketahui sebelumnya Yusron menyebut kecelakaan terjadi berawal saat ada mobil jeep yang tiba-tiba menyalip.

    Bus kemudian menabrak mobil jeep tersebut dan hilang keseimbangan lalu terguling.

    Tak lama kemudian bus terbakar. 

    “Bus menabrak jeep yang menyalip tiba-tiba, terguling dan terbakar,” jelas Yusron.

    Dalam kejadian ini, ada 20 WNI yang menjadi korban. Ada enam warga Indonesia yang meninggal, dan 14 orang lainnya luka-luka.

    Dari enam orang yang meninggal, empat di antaranya merupakan satu keluarga. 

    Mereka adalah Dawam Mahmud (48, ayah), Sumarsih Djarudin (44, ibu), Areline Nawallya Adam (22, putri), Audrya Malika Adam (16, putri).

    Kementerian Luar Negeri RI sudah berkomunikasi dengan keponakan almarhum Dawam Mahmud dan pihak keluarga telah meminta seluruh jenazah dimakamkan di Arab Saudi.

    Korban meninggal lainnya, Eny Soedarwati yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, juga akan dimakamkan di Arab Saudi berdasarkan keputusan keluarga.

    Sedangkan pihak keluarga dari almarhumah Dian Novita, masih dalam pembahasan perihal pemulasaraan jenazah.

    KECELAKAAN maut JEMAAH UMRAH – Kecelakaan maut menimpa bus pengangkut jemaah umrah dari Indonesia di Jeddaah, Kamis (20/3/2025). Begini kronologisnya. (kolase/tangkap layar facebook Kanda Syamsul Aroby)

    “KJRI Jeddah telah mendapat jaminan dari Kemlu Arab Saudi bahwa proses pemulasaraan jenazah akan dipercepat,” katanya.

    Sementara dari 14 korban luka-luka, 11 di antaranya yang sebelumnya dirawat medis sudah dinyatakan pulih dan diizinkan keluar dari rumah sakit. 

    Mereka sudah tiba di Mekkah untuk menjalani rangkaian ibadah umrah sesuai jadwal.

    Tiga orang yang juga terluka, Fabian (14), Ahsantudhonni Ghozali dan Muhammad Alawi masih harus dirawat karena cedera dan alami luka bakar. 

    Fabian menderita luka bakar 60 persen, sedangkan Ghozali masih mendapat perawatan medis, dan Alawi alami retak tulang lengah dan dijadwalkan operasi dalam waktu dekat.

    “KJRI Jeddah terus memantau kondisi jemaah yang masih menjalani perawatan, termasuk memfasilitasi kunjungan orang tua Fabian ke rumah sakit,” kata Yusron.