Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Ditutup Trump Dalam 3 Bulan, Dana Bantuan AS (USAID) Tinggal Sejarah

    Ditutup Trump Dalam 3 Bulan, Dana Bantuan AS (USAID) Tinggal Sejarah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) kepemimpinan Donald Trump berencana untuk menempatkan Badan Pembangunan Internasional AS, badan utama pemerintah untuk mendistribusikan bantuan asing, sepenuhnya di bawah Departemen Luar Negeri dan mengurangi stafnya menjadi sekitar 15 posisi.

    Mengutip New York Times, para pegawai Dana Bantuan AS (USAID) mendapatkan email yang yang isinya soal pemutusan hubungan kerja yang akan segera terjadi. Email tersebut berjudul “Misi Terakhir USAID” dan dikirim setelah Trump merinci pemecatan yang sudah lama diisyaratkan oleh pemerintah.

    Email kepada para pegawai, yang ditulis oleh wakil administrator sementara untuk USAID, Jeremy Lewin mengatakan bahwa semua pegawai nonstatutory dari lembaga tersebut akan menerima pemberitahuan perpisahan dengan tanggal akhir 1 Juli atau 2 September.

    Namun beberapa pegawai melaporkan menerima tanggal yang berbeda pada hari Jumat, termasuk seorang pegawai Kementerian Luar Negeri yang diberitahu bahwa mereka harus meninggalkan jabatan mereka pada akhir Mei.

    Aturan baru menyebutkan, hanya 15 pegawai khusus USAID yaitu satu administrator, satu wakil administrator, enam asisten administrator, empat asisten administrator regional, satu kepala bagian informasi, satu penasihat umum, dan satu inspektur jenderal.

    Pada puncaknya, badan ini memiliki sekitar 10.000 karyawan dalam daftar gajinya, termasuk kontraktor, di Amerika Serikat dan luar negeri.

    Para pegawai yang diberhentikan dapat mengajukan permohonan untuk dipekerjakan kembali oleh Departemen Luar Negeri meskipun melalui proses yang belum ditetapkan.

    Personil yang berada di luar negeri, katanya, akan ditawari paket kepulangan yang aman dan penuh kompensasi ke Amerika Serikat. Para pegawai yang ditempatkan di luar negeri diberitahu bahwa mereka memiliki waktu 72 jam untuk meminta tanggal keberangkatan yang mereka inginkan.

    Email tersebut dikirim ke semua karyawan U.S.A.I.D. termasuk mereka yang secara aktif merespons gempa bumi dahsyat yang melanda Myanmar pada hari Jumat.

    Email tersebut mendarat sekitar tengah malam waktu setempat di ponsel puluhan karyawan U.S.A.I.D. yang berlindung di jalan di Bangkok, ibu kota negara tetangga Thailand, ketika gempa bumi terus mengguncang kota tersebut.

    Meskipun pemerintah telah memberi tahu para anggota parlemen tentang niat mereka untuk melakukan pemangkasan, Kongres belum menyetujui rencana reorganisasi tersebut, yang oleh para anggota parlemen dari Partai Demokrat disebut sebagai penutupan badan tersebut secara ilegal.

    Anggota komite DPR dan Senat yang mengawasi urusan luar negeri dan anggaran terkait telah diberitahu tentang reorganisasi tersebut pada hari Jumat oleh pemerintahan Trump, yang mengatakan bahwa hal itu akan selesai pada 1 Juli.

    Pengumuman ini muncul setelah adanya protes dari para anggota parlemen yang menyatakan bahwa upaya perampingan badan ini ilegal, dan dari para anggota staf dan serikat pekerja yang menuntut untuk menghentikannya.

    Pada tanggal 2 September, email tersebut mengatakan, operasi badan tersebut akan dialihkan secara substansial ke Negara Bagian atau dibubarkan. Pemangkasan ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk menggunakan bantuan luar negeri sebagai alat untuk memajukan prioritas diplomatiknya.

    Bulan ini, para penerima dana U.S.A.I.D. diminta untuk menjustifikasi nilai bantuan mereka kepada pemerintah melalui kuesioner yang menanyakan, antara lain, apakah program-program mereka membantu membatasi imigrasi ilegal atau mengamankan mineral-mineral tanah jarang.

    Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Marco Rubio memuji pemangkasan yang akan dilakukan.

    “Kami sedang melakukan reorientasi program-program bantuan luar negeri kami untuk menyelaraskan secara langsung dengan apa yang terbaik bagi Amerika Serikat dan warga negara kami,” katanya, dikutip Sabtu (29/3).

    Ia berjanji bahwa program-program penyelamatan jiwa yang penting akan tetap dipertahankan di bawah Departemen Luar Negeri. Namun, dalam rencana yang disampaikan kepada Kongres, pemerintah mengisyaratkan bahwa program-program U.S.A.I.D. yang akan dihentikannya termasuk program yang mendanai vaksin untuk anak-anak di negara-negara miskin, dan juga sejumlah dana untuk memerangi malaria.

    Sementara itu, beberapa karyawan mempermasalahkan cara pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Beberapa mulai mengedarkan daftar “ketidakberesan” dengan menunjukkan kesalahan administrasi dan keberatan bahwa pemberitahuan tersebut tidak disebarluaskan sesuai dengan proses pengurangan tenaga kerja secara formal.

    (fsd/fsd)

  • RI Siap Beri Dukungan Pemulihan Daerah Terdampak Gempa Myanmar-Thailand

    RI Siap Beri Dukungan Pemulihan Daerah Terdampak Gempa Myanmar-Thailand

    GELORA.CO – Gempa dahsyat berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang Myanmar dan Thailand membuat banyak pihak prihatin. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pun menyampaikan duka cita Indonesia atas bencana gempa tersebut. 

    Kemlu memastikan Indonesia siap memberikan dukungan pemulihan di daerah terdampak.

    “Belasungkawa sedalam-dalamnya atas gempa bumi yang melanda Myanmar dan Thailand. Doa kami menyertai rakyat Myanmar dan Thailand selama masa sulit ini,” ujar pernyataan Kemlu di akun media sosial X, Sabtu 29 Maret 2025.

    “Indonesia siap memberikan dukungan yang diperlukan untuk upaya pemulihan, terutama di daerah yang terdampak.” imbuhnya.

    Bagi WNI yang terdampak gempa, dapat menghubungi KBRI Yangon atau KBRI Bangkok.

    Gempa dangkal dengan magnitudo 7,7 melanda barat laut kota Sagaing di Myanmar tengah dan Thailand. Diikuti gempa susulan berkekuatan M 6,4 beberapa menit kemudian, Jumat 28 Maret 2025. 

    Gempa dahsyat ii menewaskan hampir 150 orang dan melukai ratusan orang. Bahkan diperkirakan ada ratusan orang lainnya yang terperangkap di dalam bangunan yang runtuh. Sehingga jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat.

    Banyak bangunan dan jembatan yang roboh, bahkan gempa juga meretakkan jalan di seluruh Myanmar. Sebuah gedung pencakar langit setinggi 30 lantai yang sedang dibangun ratusan kilometer jauhnya di Bangkok pun dilaporkan roboh.

    Kepala junta Min Aung Hlaing mengatakan, setidaknya 144 orang telah tewas, dengan 732 orang dipastikan terluka, dan memperingatkan jumlah korban kemungkinan akan meningkat.

  • Ratusan Tewas, Rumah Sakit Penuh, Junta Minta Bantuan Internasional

    Ratusan Tewas, Rumah Sakit Penuh, Junta Minta Bantuan Internasional

    GELORA.CO – Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Myanmar dan negara tetangga Thailand serta Vietnam pada 28 Maret.

    Gempa dahsyat tersebut menewaskan lebih dari 153 orang, merusak bangunan serta jembatan utama, dan menghancurkan jalan.

    Menurut stasiun televisi milik pemerintah Myanmar, MRTV, setidaknya 144 orang tewas dan lebih dari 700 lainnya terluka.

    Gempa darat yang berpusat di barat laut Kota Sagaing ini juga disusul oleh gempa susulan berkekuatan 6,4 magnitudo beberapa menit kemudian.

    Junta militer Myanmar mengakui besarnya dampak bencana ini. Pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dalam pidato yang disiarkan MRTV, mengatakan telah meminta bantuan internasional, termasuk dari ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) dan India.

    Juru bicara junta, Zaw Min Tun, meminta komunitas internasional segera mengirimkan bantuan kemanusiaan.

    Rumah sakit di Naypyitaw, Mandalay, dan Sagaing penuh dengan pasien. Laporan menyebutkan sedikitnya 20 orang tewas di rumah sakit Naypyitaw yang berkapasitas 1.000 tempat tidur.

    Kesaksian Korban dan Situasi di Lapangan

    Di Mandalay, korban yang mengalami pendarahan dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans, mobil, dan sepeda motor.

    Seorang dokter di Rumah Sakit Umum Mandalay mengungkapkan bahwa lonjakan pasien menyebabkan persediaan perban habis, bahkan ruang gerak di rumah sakit menjadi sangat terbatas.

    Di Kota Taungoo, tiga orang tewas akibat sebagian bangunan masjid runtuh.

    Sementara itu, di Aung Ban, Negara Bagian Shan, dua orang dilaporkan meninggal dan 20 lainnya terluka setelah sebuah hotel ambruk.

    Seorang warga bernama Kyi Shwin, 45, kehilangan putrinya yang berusia tiga tahun saat gempa terjadi.

    “Saya mencoba menyelamatkannya, tetapi sebelum sempat mendekat, reruntuhan menimpa saya,” ujarnya dengan tubuh penuh luka di luar rumah sakit. “Tidak ada cukup dokter untuk merawat kami. Tolong bantu kami,” ungkapnya.

    Puluhan Orang Terperangkap

    Di Bangkok, Thailand, sebuah gedung 30 lantai yang sedang dibangun runtuh akibat gempa.

    Wakil Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, mengonfirmasi bahwa setidaknya sembilan orang tewas dan puluhan pekerja berhasil diselamatkan. Namun, sekitar 81 orang masih terjebak di bawah reruntuhan.

    Tayangan di media sosial menunjukkan bangunan yang direncanakan untuk kantor pemerintahan itu berubah menjadi puing-puing dalam hitungan detik.

    Deputi Kepala Polisi Distrik Bang Sue, Worapat Sukthai, menyatakan bahwa jumlah korban luka diperkirakan mencapai ratusan orang, namun angka pastinya masih diverifikasi.

    Bandara dan Gedung Kementerian Runtuh

    The Yangon Times melaporkan bahwa menara kontrol lalu lintas udara di bandara Naypyitaw ambruk, menewaskan seluruh orang di dalamnya.

    Selain itu, beberapa gedung kementerian di Naypyitaw, termasuk yang menampung Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja, turut roboh.

    Laporan menyebutkan bahwa banyak korban tewas, termasuk Sekretaris Tetap Kementerian Tenaga Kerja.

    Tim jurnalis yang berada di Museum Nasional Naypyitaw saat gempa terjadi melaporkan bahwa bagian langit-langit runtuh saat gedung mulai bergetar.

    Staf berseragam berlarian keluar, beberapa tampak gemetar dan menangis, sementara yang lain berusaha menghubungi keluarga mereka melalui ponsel.

    Jalan-jalan di sekitar lokasi kejadian mengalami kerusakan parah akibat gempa, dengan rute menuju salah satu rumah sakit terbesar di kota tersebut mengalami kemacetan hebat.

    Rumah sakit tersebut dinyatakan sebagai “zona korban massal” oleh pejabat setempat.

    Seorang paramedis terdengar berteriak, “Mobil, minggir agar ambulans bisa lewat,” saat kendaraan berusaha mencapai korban yang membutuhkan pertolongan.

    Dampak Gempa dan Upaya Penyelamatan

    Gempa ini merupakan salah satu yang paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir di Myanmar.

    Infrastruktur yang sudah rusak akibat konflik berkepanjangan semakin memperburuk situasi.

    Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan di Myanmar dan Thailand.

    Tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk menemukan korban yang masih tertimbun, sementara kebutuhan mendesak akan bantuan medis dan logistik semakin meningkat.

    Pemerintah dan organisasi kemanusiaan internasional diharapkan dapat segera memberikan bantuan guna mencegah krisis kemanusiaan yang lebih besar di kawasan terdampak.(*)

  • Ini 3 Orang Sakti di Dunia, Bisa ke Luar Negeri Tanpa Paspor

    Ini 3 Orang Sakti di Dunia, Bisa ke Luar Negeri Tanpa Paspor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di dunia, rupanya ada tiga orang yang dianggap ‘sakti’. Mereka disebut dapat melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa dokumen paspor. Kok bisa?

    Tiga orang ini tidak membutuhkan paspor karena memiliki gelar istimewa. Ketiga orang itu adalah Raja Charles III dari Inggris, Kaisar Naruhito serta istrinya Permaisuri Masako dari Jepang. Sebelum Raja Charles III, hak istimewa ini juga dimiliki Ratu Elizabeth II.

    Aturan ini juga berlaku bagi raja atau ratu Inggris Raya pendahulu Raja Charles III. Demikian pula dengan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako, para pendahulu kaisar dan permaisuri Jepang tidak perlu paspor jika ke luar negeri.

    Mengutip News18, alih-alih membawa paspor, Raja/Ratu Kerajaan Inggris hanya membawa dokumen yang dikeluarkan di atas nama mereka.

    Dokumen itu menyatakan bahwa “Sekretaris Kerajaan Inggris meminta atas nama Yang Mulia agar semua orang yang berkepentingan untuk mengizinkan pembawa dokumen ini melewati wilayah mereka dengan bebas tanpa hambatan atau halangan dan untuk memberi bantuan dan perlindungan yang mungkin diperlukan.”

    Dalam kasus Jepang, dokumen kementerian bertanggal 10 Mei 1971 menginformasikan bahwa akan sangat tidak pantas mengeluarkan paspor untuk Kaisar atau Permaisuri. Dokumen tersebut juga menambahkan bahwa sangat tidak pantas bagi Kaisar untuk menjalani prosedur imigrasi atau visa menggunakan paspor sebagai warga negara biasa.

    Sementara itu menurut laporan, istri Raja Inggris Permaisuri Camilla tidak memiliki hak yang sama dan tetap diharuskan memiliki paspor diplomatik. Dalam kasus Jepang, paspor diplomatik dikeluarkan untuk anggota keluarga Kekaisaran lainnya, termasuk putra mahkota dan putri.

    Dalam kasus Jepang, Kaisar dan Permaisuri hanya diminta untuk menyimpan dokumen kementerian untuk diri mereka sendiri. Sama seperti Inggris, kementerian luar negeri di Jepang memberi tahu negara yang dituju sebelum Kaisar dan Permaisuri tiba.

    Dalam kasus Raja Charles III, sekretaris pribadinya, Sir Clive Alderton, telah dipercayakan dengan tanggung jawab ini. Menurut sebuah laporan, Sir Clive Alderton telah menjadi salah satu penasihat terpercaya dan paling dicintai Raja dan Ratu Camilla sejak 2006, setahun setelah pernikahan mereka pada 2005.

    (hoi/hoi)

  • Update Terbaru, Tak Ada Korban WNI dalam Gempa Myanmar-Thailand

    Update Terbaru, Tak Ada Korban WNI dalam Gempa Myanmar-Thailand

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha mengatakan belum ada informasi terkait korban WNI dalam gempa berkekuatan magnitude 7.7 di Myanmar dan Thailand.

    “Kemlu telah berkoordinasi dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok. Berdasarkan komunikasi dengan komunitas Indonesia, hingga saat ini belum terdapat informasi adanya korban WNI, baik di Myanmar dan di Thailand,” ujar Judha dalam pernyataan pada Jumat (28/3/2025).

    Judha menyebut KBRI Yangon tengah memantau dan berkoordinasi dengan otoritas serta komunitas Indonesia untuk mengidentifikasi WNI yang terdampak.

    “Sejauh ini sejumlah WNI yang berada di wilayah Mandalay telah melaporkan dalam keadaan baik. Total WNI yang berada di Myanmar tercatat sekitar 250 orang,” tambahnya.

    Selain itu, Judha juga menyebut sejauh ini belum terdapat laporan adanya WNI di Thailand yang menjadi korban gempa. Saat ini total jumlah WNI yang tercatat menetapndi Thailand sejumlah 2.379 orang.

    “KBRI Yangon dan KBRI Bangkok menghimbau kepada para WNI untuk tetap waspada atas gempa susulan dan segera menghubingi hotline KBRI jika menghadapi keadaan darurat,” tambahnya.

    Berikut hotline KBRI Yangon +9595037055 dan hotline KBRI Bangkok +65929031103. Jika ada WNI yang terdampak, Judha menghimbau untuk segera menghubungi hotline tersebut.

    Gempa berkekuatan magnitude 7.7 telah terjadi di titik gempa berjarak 13 kilometer arah utara-barat laut dari Kota Sagaing, Myannmar pada Jumat 28 Maret sekitar pukul 13:00 waktu setempat. Gempa juga dirasakan hingga ke wilayah tengah dan utara Thailand, termasuk Bangkok.

    Di wilayah Myanmar, berdasarkan pantauan media setempat, titik gempa merusak sejumlah infrastruktur di Mandalay, salah satunya melumpuhkan Old Sagaing Bridge yang menghubungkan Kota Mandalay dengan Sagaing Region. Pemerintah Myanmar telah menetapkan status darurat bencana terkait bencana ini.

    Di wilayah Thailand, Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra telah menetapkan Bangkok sebagai zona darurat dan memerintahkan otoritas terkait untuk mengeluarkan peringatan nasional, pemberitahuan publik melalui SMS dan media, serta mobilitas militer. Bandara, rumah sakit, dan layanan transportasi dilaporkan telah disiagakan.

    Bangkok Metropolitan Authority telah merilis nomor hotline darurat 1555 melalui akun Facebook resminya untuk menerima laporan warga terdampak gempa.

    (hoi/hoi)

  • Analisis BMKG Gempa M 7,6 Guncang Myanmar: Aktivitas Sesar Aktif Sagaing, Tak Berpotensi Tsunami – Halaman all

    Analisis BMKG Gempa M 7,6 Guncang Myanmar: Aktivitas Sesar Aktif Sagaing, Tak Berpotensi Tsunami – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Gempabumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono membeberkan analisisnya terkait gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang Myanmar pada Jumat (28/3/2025) sekira pukul 12.50 waktu setempat.

    Dia mengatakan gempat terjadi sebanyak dua kali yaitu pada pukul 13.20 WIB berkekuatan M 7,6 dan pukul 13.31 WIB dengan kekuatan M 6,4.

    “Dua Gempa terjadi dengan selisih waktu 11 menit 3 detik. Adapun selisih jarak kedua pusat gempa kurang lebih 60 kilometer,” katanya kepada Tribunnews.com, Jumat sore.

    Daryono mengungkapkan gempa ini terjadi di kedalaman 10 km dan berpusat di Mandalay, Myanmar.

    “Pada hari Jumat, 28 Maret 2025, pukul 13:20:56 WIB wilayah Mandalay, Myanmar, diguncang gempabumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki magnitudo M7,6 dengan episenter terletak pada koordinat 21,76° LU; 95,83° BT, pada kedalaman 10 km,” katanya.

    Daryono mengungkapkan gempa di Myanmar tersebut dipicu adanya aktivitas sesar aktif Sagaing.

    Sebagai informasi, sesar Sagaing adalah sesar teraktif di Myanmar yang melintasi atau dekat dengan kota-kota besar seperti Yangon, Naypyidaw, dan Mandalay.

    Lalu, sesar Sagaing merupakan batas antara Myanmar dan Lempeng Sunda.

    “Gempa kerak dangkal (shallow crustal earthquake) dipicu aktivitas sesar aktif Sagaing,” jelasnya.

    Kendati demikian, Daryono mengungkapkan gempa dahsyat tersebut tidak berpotensi mengakibatkan gelombang tsunami.

    “Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami,” jelasnya.

    Sebagai informasi, gempa yang mengguncang Myanmar tersebut turut dirasakan getarannya oleh Thailand hingga China.

    Dikutip dari CNN, Pusat Jaringan Gempa China (China Earthquake Networks Center (CENC) melaporkan getaran terasa sampai di Provinsi Yunan, barat daya China.

    Sementara, getaran di Thailand mengakibatkan warga di bagian selatan berhamburan keluar.

    “Saya mendengarnya dan saya sedang tidur di rumah. Saya berlari sejauh ayng saya bisa dengan mengenakan piyama keluar dari rumah,” kata salah satu warga bernama Duangjai, dikutip dari Bangkok Post.

    Bahkan, gempa ini sampai membuat Perdana Menteri (PM) Thailand, Paetongtarn Shinawatra menghentikan kunjungan kenegaraannya ke Pulau Selatan Phuket dan langsung mengelar rapat mendesak.

    Gempa ini juga mengakibatkan Istana Mandalay di Myanmar mengalami kerusakan. Adapun istana tersebut merupakan kediaman raja terakhir Burma dan berada di Kota Mandalay.

    Tak cuma itu, kerusakan juga menimpa jembatan di Kota Sagaing di mana jembatan tersebut dikabarkan sampai rubuh akibat gempa dahsyat yang terjadi, dikutip dari Myanmar Now.

    Kerusakan akibat gempa juga diperkirakan tejradi di kota-kota lain seperti Kyaukse, Pyin Oo Lwin, dan Shwebo.

    Di sisi lain, belum diketahui ada atau tidaknya korban jiwa akibat gempa dahsyat ini.

    Sementara, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Joedha Nugraha masih berkoordinasi dengan pihak KBRI di Bangkok dan Yangon untuk mengetahui ada atau tidaknya korban yang berasal dari Indonesia.

    “Siap segera (menginformasikan). Lagi koordinasi dengan KBRI Bangkok dan KBRI Yangon,” katanya kepada Tribunnews.com.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Tak Ingin Tersaingi Soal AI, AS Cekal 50 Perusahaan China

    Tak Ingin Tersaingi Soal AI, AS Cekal 50 Perusahaan China

    Washington –

    Amerika Serikat kian giat berusaha membendung perkembangan teknologi AI China. Pemerintah AS baru saja menambahkan lusinan perusahaan teknologi China ke daftar hitam ekspor.

    Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS menambahkan 80 organisasi ke daftar blacklist itu, di mana lebih dari 50 di antaranya dari China. Perusahaan Amerika dilarang memasok sesuatu pada mereka yang ada dalam daftar tanpa izin pemerintah.

    Perusahaan-perusahaan itu masuk daftar hitam karena diduga bertindak bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS. Menurut Departemen Perdagangan AS, puluhan entitas China menjadi sasaran karena dugaan mengembangkan AI canggih, superkomputer, dan chip AI kinerja tinggi untuk keperluan militer.

    Dua perusahaan dicekal karena memasok ke entitas yang dikenai sanksi seperti Huawei dan pembuat chip afiliasinya HiSilicon. Sementara 27 entitas China memperoleh barang asal AS untuk mendukung modernisasi militer dan tujuh perusahaan membantu memajukan kemampuan teknologi kuantum.

    Kementerian luar negeri China mengatakan mereka mengutuk keras pembatasan ekspor tersebut sambil mendesak AS untuk berhenti menggeneralisasi keamanan nasional.

    “Hal tersebut menambah jaring yang semakin luas yang ditujukan pada negara ketiga, titik transit, dan perantara,” kata Alex Capri, dosen senior di Universitas Nasional Singapura. Perusahaan-perusahaan China berhasil mengakses ke teknologi strategis AS melalui pihak ketiga tertentu.

    “Pejabat AS akan terus meningkatkan operasi pelacakan dan penelusuran yang ditujukan pada penyelundupan semikonduktor canggih yang dibuat oleh Nvidia dan Advanced Micro Devices,” katanya.

    Pembatasan ekspor yang diperluas terjadi saat ketegangan antara Washington dan Beijing meningkat di mana pemerintahan Trump menaikkan tarif terhadap China. Sementara startup AI DeepSeek yang berbiaya rendah, memberi tekanan pada pesaing terkemuka AS yang biayanya tinggi.

    Wakil Menteri Perdagangan AS Jeffrey I. Kessler mengatakan mereka mengirim pesan jelas dan tegas bahwa pemerintahan Trump akan mencegah teknologi AS disalahgunakan untuk komputasi kinerja tinggi, rudal hipersonik, pelatihan pesawat militer, dan UAV yang mengancam keamanan nasional.

    “Daftar entitas adalah salah satu dari banyak alat ampuh yang kita miliki untuk mengidentifikasi dan mencekal musuh asing yang berusaha mengeksploitasi teknologi Amerika untuk tujuan jahat,” tambahnya.

    (fyk/fay)

  • Pemerintah Ajukan Banding Dalam Kasus Navayo ke Pengadilan Perancis

    Pemerintah Ajukan Banding Dalam Kasus Navayo ke Pengadilan Perancis

    Pemerintah Ajukan Banding Dalam Kasus Navayo ke Pengadilan Perancis
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah akan mengajukan banding atas putusan pengadilan Perancis dalam kasus
    Navayo International AG
    kontra Kementerian Pertahanan RI. Sidang dijadwalkan dimulai pada Mei 2025.
    “Kami berharap pengadilan dapat mempertimbangkan berbagai fakta yang ada dan membatalkan keputusan yang telah diambil sebelumnya,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI
    Yusril Ihza Mahendra
    , melansir Antara, Kamis (27/3/2025).
    Lewat banding, ia menambahkan, pemerintah akan menyampaikan keberatan, sanggahan dan bantahan atas putusan yang telah diambil sebelumnya.
    Untuk menghadapi sidang tersebut, KBRI Paris telah menunjuk pengacara Perancis yang telah berpengalaman dalam menangani kasus penyitaan aset negara. 
    Yusril menuturkan pengacara tersebut pernah menangani kasus serupa bagi negara Kongo, sehingga dirinya meyakini pengacara itu dapat membantu membela kepentingan pemerintah Indonesia di pengadilan Prancis.
    Selain itu, sambung dia, Kemenko Kumham Imipas RI juga akan mengirimkan perwakilan untuk memberikan keterangan dalam persidangan.
    Menko pun menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah hukum di dalam negeri terkait kasus Navayo Internasional.
    Langkah dimaksud, yakni dengan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI guna menangani dugaan kecurangan atau
    fraud
    dalam perjanjian antara Navayo dengan Kemenhan RI.
    “Dugaan
    fraud
    ini telah dikemukakan dalam persidangan arbitrase Singapura, namun langkah hukum pidana tetap diperlukan untuk menangani kasus ini lebih lanjut,” ungkapnya.
    Yusril menambahkan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Perancis dalam kasus ini. Namun, ada sejumlah prosedur yang perlu disorot karena tidak diambil pengadilan.
    Misalnya, pengadilan menetapkan penyitaan terhadap aset diplomatik tanpa memanggil pihak pemerintah Indonesia dalam persidangan.
    Langkah tersebut, kata dia, bertentangan dengan asas-asas praktik pengadilan internasional, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara seharusnya diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebelum putusan dijatuhkan.
    “Kelalaian terhadap prinsip ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas pengadilan Perancis dalam menangani permohonan yang diajukan oleh Navayo Internasional,” kata Menko menegaskan.
    Selain itu, dia pun menegaskan bahwa berbagai aset yang disita merupakan objek diplomatik, yang seharusnya dilindungi oleh Konvensi Wina, sehingga tidak boleh disita oleh pihak swasta.
    Disebutkan bahwa apabila penyitaan tetap dikabulkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi hubungan diplomatik internasional.
    Menanggapi keberatan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, pihak Perancis menyatakan bahwa seluruh informasi terkait telah disampaikan kepada Pengadilan, termasuk konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri Perancis bahwa aset yang disita merupakan properti diplomatik pemerintah Indonesia.
    Untuk itu, pengadilan Perancis memberikan kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.
    Adapun kasus tersebut terkait proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Pada 2016, Kemenhan RI menandatangani kontrak dengan pihak swasta asing untuk pengadaan Satkomhan tersebut, salah satunya dengan Navayo International AG.
    Berdasarkan perjanjian yang diteken, terdapat ketentuan bahwa apabila terjadi sengketa (dispute) akan diputus oleh arbitrase Singapura. Navayo kemudian mengajukan gugatan ke arbitrase Singapura yang putusannya mengharuskan pemerintah Indonesia membayar sejumlah ganti rugi.
    Permasalahan terus berlarut-larut hingga pada 2022, perusahaan asal Eropa itu mengajukan permohonan eksekusi sita ke pengadilan Perancis untuk menyita aset pemerintah Indonesia di Paris.
    Adapun pada tahun 2024, pengadilan Perancis memberikan wewenang kepada Navayo untuk melakukan penyitaan atas hak dan properti milik pemerintah Indonesia di Paris. Salah satu aset tersebut, merupakan rumah-rumah tinggal pejabat diplomatik RI.
    Selain upaya pembatalan penyitaan aset pemerintah Indonesia, Menko Kumham Imipas RI bersama Menteri Kehakiman Prancis Gérald Darmanin turut membahas kemungkinan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis di bidang hukum.
    Beberapa agenda utama yang dibahas meliputi perjanjian ekstradisi, pertukaran serta pemulangan narapidana (exchange and transfer of prisoner), serta perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) antara kedua negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Benarkah 100 Warga Palestina di Gaza Akan Dipindahkan ke Indonesia? Ini Kata Kemenlu

    Benarkah 100 Warga Palestina di Gaza Akan Dipindahkan ke Indonesia? Ini Kata Kemenlu

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI merespons pemberitaan media asing mengenai rencana pemindahan warga Palestina di Gaza ke Indonesia.

    Berbeda dari narasi yang termuat dalam berita luar negeri itu, Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat menegaskan tidak ada perjanjian atau pembicaraan apa pun soal relokasi warga Gaza ke wilayah RI.

    Pembicaraan itu, imbuhnya, nihil baik dengan Israel Penjajah, petinggi Palestina, negara Timur Tengah, dan/atau pihak mana pun.

    “Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak mana pun atau mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut oleh beberapa media asing,” katanya, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis, 27 Maret 2025.

    Rolliansyah alias Roy itu menjelaskan, saat ini, Indonesia lebih fokus pada upaya untuk mencapai gencatan senjata tahap kedua, memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza, serta memulai proses rekonstruksi di wilayah tersebut.

    Program Migrasi Sukarela Palestina

    Pernyataan Roy disampaikan sebagai respons terhadap laporan media internasional yang menyebutkan bahwa sekitar 100 warga Gaza akan diberangkatkan ke Indonesia, untuk bekerja di sektor konstruksi sebagai bagian dari program migrasi sukarela percontohan.

    Laporan tersebut mengungkapkan bahwa inisiatif ini diawasi oleh COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories), badan militer Israel yang bertanggung jawab atas koordinasi kebijakan sipil dan kemanusiaan di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    Disebutkan pula bahwa jika program migrasi sukarela ini berhasil, pengelolaan program akan diserahkan ke urusan migrasi Israel yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.

    Selain itu, laporan itu juga menyebutkan bahwa tujuan utama dari percontohan ini adalah untuk membuktikan kelayakan migrasi sukarela dan mengajak ribuan warga Gaza untuk bekerja di sektor konstruksi Indonesia.

    Meskipun hukum internasional memberikan hak bagi mereka untuk kembali ke Gaza setelah masa kerja, tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk memfasilitasi migrasi jangka panjang, sesuai dengan kerja sama antara Israel dan Indonesia. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kemlu: Pemerintah Tidak Pernah Bahas Rencana Pemindahan Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

    Kemlu: Pemerintah Tidak Pernah Bahas Rencana Pemindahan Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jubir Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rolliansyah Soemirat, memastikan pemerintah tidak pernah membahas rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia. Hal itu sekaligus menanggapi informasi yang beredar dari media asing.

    “Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak manapun ataupun mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut oleh beberapa media asing,” ujar Rolliansyah dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

    Rolliansyah kembali menegaskan tidak ada satu pun kesepakatan pemerintah dengan pihak mana pun terkait wacana tersebut.

    “Dapat kami tegaskan bahwa tidak ada pembahasan apalagi kesepakatan antara Indonesia dengan pihak manapun mengenai hal tersebut,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menambahkan saat ini pemerintah justru lebih mengedepankan rencana gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Selain itu, desakan agar pembangunan kembali Gaza pasca penjajahan Israel.

    “Saat ini, Indonesia lebih memfokuskan dan mendorong terwujudnya Gencatan Senjata tahap II dan masuknya bantuan kemanusiaan, serta memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Media Channel 12 Israel, Rabu (26/3/2025) mengungkapkan kalau “sebuah proyek percontohan, sedang dilaksanakan untuk secara sukarela mengirim warga Palestina untuk bekerja di Indonesia di sektor konstruksi.”

    Media tersebut menjelaskan, proyek percontohan ini merupakan yang pertama dari jenisnya, sejak Israel secara resmi membentuk sebuah direktorat yang mengurus kepindahan ‘sukarela’ warga Gaza dari Palestina ke negara ketiga.

    Direktorat Israel itu merupakan tindak lanjut atas usulan Amerika Serikat yang mengusulkan pemindahan warga Gaza ke negara ketiga.

    Media Israel melaporkan, sebagai proyek percontohan, sebanyak 100 warga Gaza akan dikirim ke Indonesia.

    Laporan itu mencatat kalau “Koordinator Operasi di Wilayah tersebut bertanggung jawab atas proyek percontohan ini”.

    “Dan jika berhasil, proyek ini akan diambil alih oleh Departemen Imigrasi Israel, yang dibentuk oleh Menteri Yisrael Katz di Kementerian Pertahanan, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa imigrasi sukarela ini berhasil dan mendorong ribuan warga Gaza untuk pindah bekerja di sektor konstruksi di Indonesia,” tulis laporan tersebut dilansir Khaberni, Rabu.

    Berdasarkan hukum internasional, siapa pun yang meninggalkan Jalur Gaza untuk bekerja akan diizinkan kembali.

    “Tetapi gagasan umumnya adalah untuk mendorong imigrasi dan tempat tinggal jangka panjang di sana. Ini (tinggal dan menetap) bergantung pada pemerintah di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,” tulis ulasan Khaberni.

    Laporan menambahkan, proyek percontohan tersebut didahului dengan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia, yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel.

    “Perlu dibangun saluran komunikasi antara kedua negara,” kata laporan itu.