Trump Naikkan Tarif Impor, Indonesia Kirim Delegasi Tingkat Tinggi Negosiasi dengan AS
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Indonesia mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk bernegosiasi atas kebijakan ”
perang dagang
” yang diambil Presiden AS Donald Trump.
Hal itu disampaikan melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri RI untuk merespons kebijakan kenaikan
tarif impor
untuk Indonesia sebesar 32 persen.
“Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan
Pemerintah AS
dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” tulis Kemenlu RI, Jumat (4/4/2025).
Kemenlu RI juga menjelaskan bahwa upaya negosiasi pemerintah Indonesia tersebut bukan tanpa rencana.
Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat
pemerintah AS
untuk “menyerang” Indonesia dengan tarif tinggi.
“Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative,” tulis Kemenlu RI.
Selain itu, Indonesia juga membangun komunikasi dengan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang seluruhnya akan terdampak oleh kebijakan “perang dagang Trump” ini.
Untuk upaya dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinet Merah Putih melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural merespons isu perang dagang ini.
Salah satunya adalah menyederhanakan dan menghapus regulasi yang menghambat terkait dengan Non-Tariff Barrier ini.
Langkah lainnya adalah memperbaiki iklim investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja yang luas.
Pemerintah Indonesia juga berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS.
“Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” imbuh Kemenlu RI.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
Pemerintahan AS menunjukkan tingkat tarif efektif yang diklaim akan dikenakan pada negara lain terhadap barang-barang AS.
Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
Indonesia sendiri dikenakan tarif baru barang impor senilai 32 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemlu
-
/data/photo/2025/03/27/67e4d3465cd39.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Trump Naikkan Tarif Impor, Indonesia Kirim Delegasi Tingkat Tinggi Negosiasi dengan AS")
Trump Naikkan Tarif Impor, Indonesia Kirim Delegasi Tingkat Tinggi Negosiasi dengan AS
-
Video: Prabowo Kirim Tim Khusus ke AS Demi Nego Tarif 32% Trump
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif impor baru kepada 185 negara termasuk Indonesia pada Rabu, 2 April 2025.
Indonesia menanggung tarif resiprokal 32% di tambah basis tarif 10% untuk melakukan ekspor ke AS.
Menanggapi kebijakan Presiden Trump, Pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah melakukan sejumlah langkah antisipasi.
Pemerintah RI berencana untuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk berkomunikasi dan melakukan negosiasi dengan pemerintah Presiden Donald Trump.
Selain itu juga dipersiapkan Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.
Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative
-
Video: 9 Respons Pemerintah Setelah RI Kena Tarif Impor 32% Dari Trump
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif impor baru kepada 185 negara termasuk Indonesia pada Rabu, 2 April 2025.
Indonesia menanggung tarif resiprokal 32% di tambah basis tarif 10% untuk melakukan ekspor ke AS.
menanggapi kebijakan Presiden Trump, Pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) setidaknya memberikan sembilan poin pernyataan berikut
-
/data/photo/2025/04/03/67ee24b4228f2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Indonesia Serahkan Bantuan Rp 22,6 Miliar untuk Korban Gempa di Myanmar")
Indonesia Serahkan Bantuan Rp 22,6 Miliar untuk Korban Gempa di Myanmar
Indonesia Serahkan Bantuan Rp 22,6 Miliar untuk Korban Gempa di Myanmar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Indonesia memberikan
bantuan kemanusiaan
kepada pemerintah Myanmar untuk korban gempa berkekuatan 7,7 Magnitudo yang terjadi pada 28 Maret 2025.
Bantuan ini disalurkan melalui
Tim Bantuan Indonesia
yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri RI.
“Total bantuan logistik Indonesia seberat 143 ton senilai Rp 22,6 miliar atau USD 1,3 juta terdiri dari bahan pangan, obat-obatan, perlengkapan medis, serta perlengkapan penunjang pengungsian,” tulis Kemenlu RI, Jumat (4/4/2025).
Penyerahan bantuan itu dilakukan pada Kamis (3/4/2025) bertempat di Bandara Naypyitaw, Myanmar.
Bantuan diterima oleh Mr Soe Kyi, Deputy Minister of Social Welfare Relief and Resettlement.
Pemerintah Indonesia menyampaikan bantuan tersebut sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia kepada korban gempa di Myanmar dan wujud komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama penanggulangan bencana di antara negara ASEAN.
Pihak Myanmar menyampaikan terima kasih atas bantuan rakyat Indonesia tersebut.
Selain bantuan material, Indonesia juga menerjunkan tim gabungan yang terdiri dari unsur-unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, Kementerian Kesehatan dengan Emergency Medical Team (EMT), dan Kementerian Luar Negeri.
“Tim dari Indonesia bergabung dengan sejumlah negara yang juga mengirimkan USAR dalam rangka membantu melakukan pertolongan pertama dan pencarian korban-korban gempa bumi di Myanmar,” tulis Kemenlu RI.
Hingga saat ini, sekitar 2.886 orang tewas, dan 4.636 orang terluka akibat gempa bumi dengan kekuatan 7,7 skala Richter yang melanda Myanmar.
Sejumlah 351 orang dinyatakan hilang. Tim Indonesia telah mengupayakan evakuasi 5 orang WNI terdampak bencana gempa dari Mandalay ke Yangon.
Di antara kelima WNI tersebut, empat di antaranya merupakan kelompok rentan.
Ikut hadir pada penyerahan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Basarnas, dan anggota Komisi VIII.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Indonesia Kirim Stok Obat-obatan dan Bantuan Kesehatan ke Myanmar Senilai Rp 5,5 Miliar – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) juga menerjunkan tim medis untuk membantu korban gempa bumi yang mengguncang Myanmar.
Pemerintah Indonesia mengirimkan tim Emergency Medical Team (EMT) yang terdiri dari 35 tenaga medis.
Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, tim ini membawa berbagai obat-obatan dan bantuan kesehatan senilai Rp 5,5 miliar.
Tim EMT akan berada di Myanmar selama satu bulan dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para korban, khususnya dalam upaya pemulihan kesehatan pasca-bencana, sekalipun situasi di Myanmar penuh tantangan.
“Mudah-mudahan, setelah lebaran, banyak yang bisa dilakukan untuk tidak hanya orang Indonesia, tetapi juga penduduk Myanmar yang sekarang sedang mengalami bencana,” ujar Budi Gunadi Sadikin dikutip Jumat (4/4/2025).
Perwakilan dari Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Eko Medistianto, menjelaskan bahwa tim yang dikirim terdiri dari tenaga medis dengan berbagai keahlian, termasuk dokter spesialis bedah, ortopedi, anestesi, penyakit dalam, anak, dan emergensi.
Selain itu, tim juga mencakup perawat, tenaga farmasi, bidan, serta tenaga logistik dan administrasi.
Bantuan ini dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan berbagai instansi terkait guna memastikan penyaluran yang tepat dan efektif di lapangan.
Gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Myanmar pada 28 Maret 2025 pukul 12.50 waktu setempat, dengan dampak terbesar di wilayah Sagaing, Mandalay, dan Naypyidaw.
Hingga saat ini, tercatat sekitar 1.700 orang meninggal dunia, 3.500 orang mengalami luka-luka, serta ribuan rumah dan infrastruktur lainnya mengalami kerusakan parah. Kondisi ini menyebabkan fasilitas kesehatan di daerah terdampak mengalami kesulitan dalam menangani jumlah korban yang sangat besar.
GEMPA DI MYANMAR – Tangkapan layar YouTube Radio Free Asia yang diambil pada Minggu (30/3/2025). Foto ini menunjukkan Tim penyelamat di Myanmar menyelamatkan Phyu Lay Khaing dari reruntuhan gedung apartemen yang runtuh di Mandalay pada Sabtu (29/3/2025). (Tangkapan layar YouTube Radio Free Asia)
Sejak 31 Maret 2025, Indonesia telah mengirimkan bantuan awal berupa tim tanggap darurat yang terdiri dari unsur BNPB dan Indonesia Search and Rescue (INASAR).
Bantuan Indonesia untuk Myanmar mencakup 124 ton barang kebutuhan darurat dengan total nilai sekitar 1,2 juta USD. Barang-barang yang paling dibutuhkan, seperti tempat berlindung sementara (shelter), alat kesehatan, dan obat-obatan, menjadi prioritas utama dalam pengiriman bantuan.
-
Strategi Bertahan dalam Gejolak Global
PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan langkah-langkah strategis kepada Kabinet Merah Putih untuk menghadapi pengenaan tarif impor sebesar 32 persen oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan mulai 9 April 2025.
Pengenaan tarif ini diumumkan secara resmi oleh Presiden AS Donald Trump sebagai kebijakan resiprokal terhadap negara-negara yang dinilai memiliki hambatan perdagangan yang merugikan AS.
Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang dirilis pada Kamis 3 April 2025, disebutkan bahwa tarif sebesar 32 persen ini merupakan kelipatan dari tarif dasar 10 persen yang dikenakan AS ke semua negara.
“Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS,” ujar pernyataan Kemlu RI.
Produk-produk utama Indonesia yang terdampak antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, udang, dan hasil perikanan lainnya. Pemerintah Indonesia kini tengah menghitung potensi kerugian dan dampak luas dari kebijakan ini terhadap ekonomi nasional.
Tiga Senjata Strategis Prabowo Hadapi Krisis
Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo langsung mengarahkan kabinetnya untuk menjalankan tiga strategi utama guna menjaga stabilitas ekonomi nasional:
Memperluas Mitra Dagang dan Diplomasi Ekonomi
Dalam minggu pertama kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).
“Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” kata Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno.
Indonesia juga terus memperkuat perjanjian dagang multilateral seperti RCEP, serta mempercepat negosiasi dengan CP-TPP, Uni Eropa (IEU-CEPA), dan Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU CEPA).
Percepatan Hilirisasi dan Kemandirian Ekonomi
Presiden Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia. Melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pemerintah akan mengelola proyek hilirisasi di sektor mineral, energi, pertanian, hingga kelautan.
“Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Noudhy.
Memperkuat Konsumsi Domestik dan Ketahanan Rakyat
Program makan bergizi gratis untuk 82 juta penerima manfaat dan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih menjadi ujung tombak kebijakan Prabowo dalam memperkuat daya beli masyarakat.
“Upaya ini akan mendongkrak konsumsi rumah tangga yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia,” ucap Noudhy.
Instruksi Prabowo ke Kabinet
Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Kabinet untuk segera melakukan deregulasi besar-besaran demi meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi
“Presiden menginstruksikan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait Non-Tariff Barrier,” kata Kemlu dalam siaran pers.
“Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim invetasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas,” tuturnya menambahkan.
Sebagai bagian dari langkah diplomasi, Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS. Indonesia juga sedang menjajaki kerja sama dan solidaritas regional bersama Malaysia dan negara-negara ASEAN yang turut terdampak.
Stabilitas Keuangan Jadi Fokus
Pemerintah dan Bank Indonesia kini berfokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memastikan likuiditas valas tetap tersedia, serta menstabilkan yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah volatilitas global. Kebijakan ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan melindungi dunia usaha nasional.
“Dengan strategi geopolitik yang matang dan kebijakan ekonomi yang progresif, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global,” ujar Noudhy Valdryno.
Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi tekanan global, sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia di kancah global.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Indonesia Kirim Delegasi ke AS Nego Tarif Trump, Apa yang Dipertaruhkan?
PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia resmi mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat, menyusul pengumuman Presiden Donald Trump yang menerapkan tarif resiprokal kepada Indonesia.
Pengenaan tarif sebesar 32 persen tersebut dipastikan akan berlaku mulai 9 April 2025 dan berpotensi mengguncang berbagai sektor ekspor unggulan nasional. Kebijakan tarif ini berdasarkan tarif dasar sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara.
Akan tetapi, secara khusus ditingkatkan kepada Indonesia dalam bentuk resiprokal. Produk ekspor utama Indonesia seperti elektronik, tekstil, alas kaki, furnitur, minyak sawit, karet, hingga produk perikanan menjadi sektor yang paling terdampak.
“Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS,” ucap Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan tertulisnya, Kamis 3 April 2025.
Apa yang Dipertaruhkan?
Langkah AS ini tidak hanya berimplikasi pada penurunan volume perdagangan antara kedua negara, tetapi juga berpotensi menekan sektor industri dalam negeri yang selama ini mengandalkan pasar ekspor Amerika.
Industri tekstil, perikanan, hingga sektor UMKM yang tergabung dalam rantai pasok global pun terancam. Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat.
“Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” ujar Kemlu.
Koordinasi lintas kementerian, lembaga, hingga pelaku usaha telah dimulai sejak awal tahun 2025 untuk menyiapkan berbagai skenario dan negosiasi.
Delegasi Khusus dan Diplomasi Terbuka
Pemerintah menegaskan bahwa jalur diplomatik tetap menjadi prioritas utama.
“Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC,” kata Kemlu.
Dalam kerangka ini, Indonesia juga menyusun respons terhadap berbagai isu yang diajukan AS melalui laporan National Trade Estimate (NTE) 2025. Pemerintah menyiapkan langkah korektif, termasuk reformasi regulasi dan penghapusan Non-Tariff Barrier (NTB) yang kerap menjadi sorotan.
Presiden Prabowo Subianto secara tegas telah menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempercepat agenda deregulasi.
“Penyederhanaan regulasi dan penghapusan hambatan non-tarif menjadi prioritas agar Indonesia tetap kompetitif dan menarik investasi,” ujar Kemlu.
Strategi Nasional: Tiga Senjata Prabowo
Menanggapi tantangan ini, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengumumkan tiga strategi utama Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi:
Presiden Prabowo mendorong diversifikasi pasar ekspor dengan mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS.
“Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” kata Deputi PCO Noudhy Valdryno.
Selain BRICS, Indonesia juga aktif dalam negosiasi RCEP, CP-TPP, dan IEU-CEPA.
Mempercepat Hilirisasi SDA
Hilirisasi menjadi kunci transformasi ekonomi nasional. Pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendanai proyek hilirisasi strategis di sektor energi, perkebunan, dan kelautan.
Memperkuat Daya Beli Masyarakat
Salah satu program unggulan adalah makan bergizi gratis bagi 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025.
“Ini akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, yang merupakan 54 persen dari PDB,” ucap Noudhy.
Pemerintah juga merancang pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.
ASEAN Ikut Bergerak
Pemerintah Indonesia tak bergerak sendiri. Menyadari bahwa seluruh negara ASEAN terdampak kebijakan tarif AS, Indonesia menjalin komunikasi dengan Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025. Tujuannya, menyusun langkah bersama sebagai satu kesatuan kawasan.
Dengan tekanan tarif AS yang kini nyata, posisi Indonesia di panggung global dipertaruhkan. Namun, dengan langkah diplomatik aktif, strategi ekonomi nasional yang solid, dan dukungan kawasan, Indonesia bertekad menjawab tantangan ini secara tangguh.
“Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional,” tutur Kemlu.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Vietnam Desak AS Tunda Tarif Impor, Tempuh Jalur Diplomasi
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Vietnam meminta Amerika Serikat menangguhkan rencana pengenaan tarif sebesar 46% terhadap produk-produk impor asal Vietnam dan membuka ruang untuk negosiasi lebih lanjut.
Melansir Bloomberg, Jumat (4/4/2025), Kementerian Perdagangan Vietnam menyampaikan nota diplomatik segera setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor minimum 10% terhadap seluruh negara pengekspor ke AS, serta tarif tambahan terhadap sekitar 60 negara. Vietnam termasuk yang terkena tarif tertinggi dalam kebijakan baru ini.
Kementerian Perdagangan juga mendorong agar Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nguyen Hong Dien segera melakukan pembicaraan langsung melalui sambungan telepon dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, sebagaimana tercantum dalam pernyataan resmi di laman pemerintah.
Dalam dokumen tersebut, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Luar Negeri Ta Hoang Linh mengatakan masih ada ruang untuk diskusi dan negosiasi. Ia menegaskan bahwa barang-barang Vietnam yang diekspor ke AS bersaing dengan produk dari negara lain, bukan langsung dengan produk domestik AS.
Untuk memperkuat upaya diplomasi, Vietnam juga berencana mengirim delegasi tambahan akhir pekan ini ke Washington, dipimpin Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc.
“Vietnam menyesalkan keputusan pemerintah AS dalam mengenakan tarif balasan terhadap ekspor Vietnam,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Pham Thu Hang.
Perdana Menteri Pham Minh Chinh sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan tarif tersebut tidak sejalan dengan hubungan baik kedua negara, dan telah menginstruksikan pembentukan satuan tugas khusus untuk merespons dengan cepat dinamika terbaru.
Langkah tarif ini berisiko mengganggu ambisi Vietnam untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi minimal 8% tahun ini, apalagi AS merupakan pasar ekspor terbesar bagi negara tersebut. Namun Chinh menegaskan bahwa target pertumbuhan tetap belum diubah.
Laporan terbaru Kantor Perwakilan Dagang AS menyebut bahwa rata-rata tarif impor Vietnam mecapai 9,4%. Kementerian Keuangan Vietnam menambahkan bahwa sebagian besar produk AS yang masuk ke Vietnam dikenai tarif lebih rendah dari 15%, jauh di bawah kalkulasi 46% yang diumumkan.
Direktur Eksekutif Kamar Dagang Amerika Adam Sitkoff meyakini dialog dan negosiasi antara AS dan Vietnam akan terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan.
“Kalau negara-negara bisa menemukan cara untuk mencapai kesepakatan dengan Presiden Trump, maka kebijakan bisa saja berubah,” tutupnya.
-
Indonesia Hubungi Malaysia Tentukan Sikap ASEAN Soal Tarif Trump, Akankah Asia Tenggara Melawan?
PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia bergerak cepat menyikapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang dirilis pada Kamis 3 April 2025, Indonesia menyatakan telah menghubungi Malaysia selaku Ketua ASEAN tahun ini, untuk menyusun sikap bersama dalam merespons dampak kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara Asia Tenggara.
“Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” ujar Kemlu dalam pernyataan tertulis.
Tarif Trump Hantam Asia Tenggara
Pada 2 April 2025, Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang dijuluki sebagai “Hari Pembebasan.” Kebijakan ini mengenakan tarif dasar sebesar 10 persen pada seluruh negara mitra dagang, dan tarif tambahan terhadap negara-negara dengan defisit perdagangan terbesar dengan AS.
Indonesia dikenakan tarif tambahan sebesar 32 persen dari basis 10 persen, efektif mulai 9 April 2025. Negara ASEAN lain juga terkena dampak besar: Kamboja (49%), Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (44%), Thailand (36%), Brunei dan Malaysia (24%), Filipina (17%), Singapura dan Timor-Leste (10%).
Gedung Putih menyatakan bahwa tarif ini merupakan bagian dari upaya Presiden Trump untuk “membalikkan kerusakan ekonomi yang ditinggalkan oleh Presiden Biden.”
“Tarif ini adalah inti dari rencana Presiden Trump untuk menempatkan Amerika di jalur menuju zaman keemasan baru,” ucapnya.
Akan tetapi, sejumlah pengamat mempertanyakan validitas data yang digunakan pemerintah AS.
“Sinyal penipuan penghitungan tarif ini hampir lebih buruk daripada tarif itu sendiri,” ujar Mike Bird dari The Economist di media sosial X.
Dampak bagi Ekonomi Indonesia
Menurut Kemlu, pengenaan tarif ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke pasar AS, terutama pada sektor elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kelapa sawit, karet, furnitur, udang dan produk perikanan laut.
“Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” tutur Kemlu.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk segera melakukan langkah-langkah strategis dan perbaikan struktural, termasuk kebijakan deregulasi guna meningkatkan daya saing dan menjaga kepercayaan investor.
Langkah-langkah tersebut mencakup:Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan yield Surat Berharga Negara (SBN). Menjamin ketersediaan likuiditas valas untuk pelaku usaha. Melanjutkan negosiasi langsung dengan AS melalui delegasi tingkat tinggi ke Washington DC. Merespons laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 dari USTR. Diplomasi Ekonomi ASEAN
Langkah Indonesia yang menghubungi Malaysia menjadi sinyal penting bahwa ASEAN tidak akan tinggal diam. Mengingat semua anggota ASEAN terkena tarif dalam berbagai tingkat, potensi koordinasi regional menjadi sangat krusial.
“Kami mendesak agar ASEAN segera mengadakan pertemuan darurat tingkat menteri ekonomi untuk merespons kebijakan ini secara kolektif dan terkoordinasi,” ujar seorang pejabat senior Kemlu yang tidak ingin disebut namanya.
Beberapa analis menilai bahwa upaya Donald Trump dapat memicu ketegangan regional dan memaksa ASEAN untuk memperkuat kerja sama ekonomi internal serta menggandeng mitra alternatif seperti Tiongkok dan Uni Eropa.
“Tarif sewenang-wenang ini bukan hanya ancaman ekonomi, tetapi juga bisa merusak citra AS sebagai mitra strategis di Asia Tenggara,” kata Evan Feigenbaum, analis kebijakan luar negeri, melalui X.
Dengan meningkatnya tekanan global dan regional, ASEAN dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan stabilitas ekonomi kawasan sambil mengelola hubungan dengan kekuatan besar dunia.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Antisipasi Dampak Negatif Tarif Impor AS, RI Segera Kaji Langkah Strategis
JAKARTA – Presiden AS Donald Trump pada Rabu, 2 April, mengumumkan pengenaan tarif impor ke hampir semua negara yang mengekspor produknya ke AS, termasuk ke negara mitra dagangnya selama ini.
Trump memutuskan Indonesia akan dikenakan “tarif resiprokal” impor sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang dipungut AS kepada semua negara dalam aturan tarif terbaru ini. AS menuding Indonesia memungut tarif atas produknya sebesar 64 persen.
Tarif dasar 10 persen mulai berlaku pada 5 April. Sementara “tarif resiprokal” AS akan berlaku pada 9 April mendatang.
Indonesia mengakui bahwa pengenaan “tarif resiprokal” AS t akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor produk Indonesia ke AS yang selama ini didominasi produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, dan produk perikanan laut.
Indonesia akan mengambil langkah strategis memitigasi dampak negatif dari pengenaan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk buatan Indonesia dan akan segera mengkaji potensi dampak yang muncul.
“Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam pernyataan persnya yang diterima di Jakarta, Kamis, 3 April.
“Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.
Menurut pernyataan itu, pemerintah Indonesia sejak awal tahun ini telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan terus bernegosiasi dengan pihak AS.
Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan RI di AS, dan para pelaku usaha nasional juga terus berkoordinasi intensif untuk persiapan menghadapi tarif impor AS ini.
Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait non-tariff barrier.
Hal tersebut adalah demi meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan mempertahankan investasi.
Di tengah gejolak pasar keuangan global yang semakin dinamis menyusul pengumuman tarif resiprokal AS oleh Presiden Donald Trump, Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN).
Indonesia juga akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar bisa terus mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha nasional serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan, demikian menurut pernyataan pers Kemlu RI.