Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Lomba Nuklir AS-Rusia-China Makin Panas, PD 3 Datang Lebih Cepat?

    Lomba Nuklir AS-Rusia-China Makin Panas, PD 3 Datang Lebih Cepat?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Persaingan senjata nuklir antara Amerika Serikat, Rusia, dan China kembali memanas. Dalam setahun terakhir, ketiga negara adidaya ini sama-sama menguji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) sebagai bagian dari modernisasi kekuatan nuklir mereka, langkah yang memicu kekhawatiran akan babak baru perlombaan senjata global.

    Amerika Serikat baru saja meluncurkan rudal Minuteman III tanpa hulu ledak dalam uji coba yang digelar pada Rabu waktu setempat. Komando Serangan Global Angkatan Udara AS menyebut tes ini bertujuan mengevaluasi keandalan, kesiapan, dan akurasi sistem persenjataan yang sudah beroperasi sejak 1970 itu.

    “Peluncuran ini telah dijadwalkan bertahun-tahun sebelumnya dan merupakan bagian dari uji rutin untuk memastikan pencegah nuklir AS tetap aman dan efektif,” demikian pernyataan militer AS, dikutip dari Newsweek, Sabtu (8/11/2025).

    Langkah Washington ini datang di tengah meningkatnya aktivitas serupa dari Moskow dan Beijing. Rusia pada Oktober lalu menggelar latihan kekuatan nuklir besar yang diawasi langsung Presiden Vladimir Putin. Latihan itu mencakup peluncuran rudal ICBM Yars, rudal balistik Sineva dari kapal selam, serta rudal jelajah dari pesawat pengebom.

    “Latihan tersebut mengevaluasi kesiapan komando militer dalam menghadapi ancaman strategis,” kata Kremlin dalam pernyataannya.

    Sementara itu, China terakhir kali menguji rudal ICBM DF-31AG pada September 2024, uji pertama sejak 1980-an. Kementerian Pertahanan China menyebut langkah itu sebagai “pengaturan yang sah dan rutin” untuk pelatihan militer.

    “China berkomitmen pada kebijakan ‘tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu’ dan strategi yang berfokus pada pertahanan diri,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning. Ia menegaskan Beijing tetap mematuhi moratorium uji coba nuklir dan mendukung rezim perlucutan senjata global.

    Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, AS memiliki sekitar 3.700 hulu ledak nuklir dalam stoknya, sementara Rusia dan China masing-masing memiliki 4.309 dan 600 unit. Dalam hal rudal ICBM, AS mengoperasikan 400 unit, Rusia 333, dan China 462.

    Presiden AS Donald Trump, dalam Forum Bisnis Amerika, mengatakan pihaknya tengah “merombak kekuatan nuklir secara besar-besaran.”

    “Kami adalah kekuatan nuklir nomor satu di dunia, meski saya akui itu bukan hal yang membanggakan. Rusia nomor dua, dan China akan menyusul dalam empat hingga lima tahun. Kami mungkin sedang menyusun rencana denuklirisasi bersama, kita lihat saja apakah itu berhasil,” ujarnya.

    Namun, para analis memperingatkan tren yang justru berlawanan dengan denuklirisasi.

    “Era pengurangan senjata nuklir yang berlangsung sejak akhir Perang Dingin tampaknya akan segera berakhir. Kini kita melihat peningkatan persenjataan nuklir dan melemahnya rezim pengendalian senjata,” kata Hans Kristensen, peneliti senior di Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rusia Serang NATO, Bawa-Bawa Bom Yugoslavia

    Rusia Serang NATO, Bawa-Bawa Bom Yugoslavia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia mengecam keras pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte yang menuding Moskow bersekongkol dengan China dan negara lain untuk “merusak aturan global”.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut Rutte menerapkan standar ganda dan menantang NATO untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan “aturan global” itu.

    “Apa sebenarnya ‘aturan global’ yang mereka maksud? Mungkin NATO bisa mengunggah daftar lengkapnya di situs resmi mereka,” sindir Zakharova dalam unggahan di kanal Telegram-nya, Kamis (6/11/2025).

    Ia menilai tudingan NATO tidak berdasar, mengingat blok militer Barat itu sendiri memiliki catatan panjang pelanggaran hukum internasional. Zakharova mencontohkan pengeboman Yugoslavia oleh NATO pada 1999 serta invasi Irak pada 2003 yang dipimpin Amerika Serikat dengan “dalih yang dibuat-buat”.

    Zakharova juga menyinggung bahwa tak satupun negara anggota NATO menghentikan kerja sama dengan China, meski Rutte mengkritik Rusia karena hal serupa.

    “Beberapa hari lalu, KTT AS-China baru saja digelar. Saya tidak mendengar Rutte mengkritik Presiden AS Donald Trump untuk itu,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam Forum Industri NATO di Bucharest, Rumania, Rutte mengatakan Rusia “tidak sendirian dalam upayanya melemahkan aturan global.” Ia menuding Moskow bekerja sama dengan China, Korea Utara, Iran, dan negara lain, serta memperkuat kolaborasi industri pertahanan untuk menghadapi konfrontasi jangka panjang.

    Pernyataan itu memperpanjang ketegangan antara Moskow dan aliansi Barat. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuding NATO berusaha “memperluas zona tanggung jawabnya jauh melampaui kawasan Euro-Atlantik” untuk membendung Tiongkok dan mengisolasi Rusia.

    Sementara itu, Beijing berulang kali membantah tuduhan Barat yang menyebutnya membantu militer Rusia dalam konflik Ukraina.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Iran Kutuk Serangan Israel terhadap Hizbullah di Lebanon: Biadab!

    Iran Kutuk Serangan Israel terhadap Hizbullah di Lebanon: Biadab!

    Teheran

    Pemerintah Iran mengutuk apa yang mereka sebut sebagai serangan “biadab” oleh Israel terhadap Lebanon. Kecaman ini disampaikan Teheran setelah Tel Aviv, musuh bebuyutannya, menyerang posisi kelompok Hizbullah, sekutu Iran, di wilayah Lebanon bagian selatan.

    Dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir AFP, Jumat (7/11/2025), Kementerian Luar Negeri Iran mendesak “Perserikatan Bangsa-Bangsa, komunitas internasional, dan negara-negara regional untuk mengkonfrontasi hasutan perang” Israel.

    Kementerian Luar Negeri Teheran juga menyampaikan “belasungkawa atas gugurnya warga Lebanon dalam serangan biadab tersebut”.

    Militer Israel mengatakan pada Kamis (6/11) bahwa pasukannya melancarkan serangan udara besar-besaran di Lebanon bagian selatan, yang diklaim menargetkan serangkaian posisi Hizbullah. Tel Aviv menuduh Hizbullah sedang berusaha membangun kembali kemampuan militer mereka di wilayah tersebut.

    Dalam pernyataannya, militer Israel mengklaim serangan terbarunya itu dimaksudkan untuk mencegah Hizbullah mempersenjatai kembali para petempurnya, setelah mengalami kerugian besar dalam pertempuran melawan Israel, termasuk terbunuhnya pemimpin mereka, Hassan Nasrallah, tahun lalu.

    Serangan itu dilancarkan tidak lama setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi kepada penduduk Lebanon di beberapa wilayah. Perintah evakuasi itu dikeluarkan kepada para penduduk desa Taybeh, Tayr Debba, Aita Al-Jabal dan Zawtar al-Sharqiya di Lebanon bagian selatan.

    Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa sedikitnya satu orang tewas akibat pengeboman Israel pada Kamis (6/11) waktu setempat.

    Perintah evakuasi dan serangan udara itu terjadi setelah Israel menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon pada November 2024, yang dimaksudkan untuk mengakhiri pertempuran selama lebih dari setahun antara Tel Aviv dan Hizbullah.

    Beberapa bulan terakhir, militer Lebanon berupaya membersihkan lokasi-lokasi Hizbullah di wilayah selatan negaranya, sesuai ketentuan dalam perjanjian itu.

    Meskipun ada gencatan senjata, Israel berdalih pihaknya memiliki hak untuk menyerang target-target Hizbullah yang dianggap sebagai ancaman.

    Hizbullah, dalam pernyataan pada Kamis (6/11), menegaskan kelompoknya berkomitmen pada gencatan senjata, namun juga menegaskan tetap memiliki “hak yang sah” untuk melawan Israel. Hizbullah menolak untuk melucuti senjata mereka sepenuhnya, tetapi tidak menghalangi upaya militer Lebanon di wilayah selatan negara tersebut.

    Ditegaskan juga oleh Hizbullah bahwa pasukannya tidak menembaki Israel sejak kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku tahun lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Haruskah Jerman Kembalikan Patung Nefertiti ke Mesir?

    Haruskah Jerman Kembalikan Patung Nefertiti ke Mesir?

    Jakarta

    Nefertiti adalah simbol abadi kecantikan dan kekuasaan yang penuh misteri. Keindahan karya ikonik ini memikat Adolf Hitler, Beyonce, hingga para aktivis Revolusi Arab. Namanya berarti “yang indah telah datang,” tapi mungkin juga berarti: yang tak pernah kembali.

    Lebih dari tiga ribu tahun yang lalu, Nefertiti berdiri di sisi Akhenaten, Firaun yang menantang langit Mesir dengan hanya satu dewa—Aten, sang matahari. Ia adalah ratu yang ikut mengubah tatanan kosmos dan kepercayaan, memindahkan pusat penyembahan dari banyak wajah ilahi ke satu cahaya tunggal.

    Patung dada Nefertiti yang terbuat dari batu kapur dan berlapis plaster dan cat ini ditemukan tim arkeologi Jerman yang dipimpin Ludwig Borchardt dalam ekspedisi yang didanai kolektor seni James Simon di tahun 1912.

    Borchardt lalu memboyong patung tersebut ke Berlin. Pengelolanya, Yayasan Warisan Budaya Prusia, menyebut Nefertiti sebagi ‘primadona tak terbatantahkan di Museum Neues’. Museum ini merupakan bagian dari kompleks Museuminsel Berlin, salah satu situs warisan dunia UNESCO.

    Seruan restitusi kian keras

    Tuntutan pengembalian oleh Mesir muncul sejak hari pertama patung dada Nefertiti diperkenalkan ke publik di Jerman. Kini, dengan dibukanya Grand Egyptian Museum di Kairo, restitusi kembali bergema.

    Semua pengunjung yang melakukan tur di Grand Egyptian Museum diminta menandatangani petisi restitusi Nefertiti. Hal ini diprakarsai mantan Menteri Pariwisata dan Urusan Kepurbakalaan Mesir, Zahi Hawass, tahun lalu.

    “Meski banyak seruan untuk berdialog dan juga permintaan untuk mengakui bagaimana artefak unik ini berakhir di Jerman telah diabaikan, petisi ini dimaksudkan untuk membuka kembali dialog, mendorong pengembalian patung ke Kairo, dan meminta tanggapan resmi otoritas Jerman,” bunyi petisi yang ditujukan kepada Menteri Kebudayaan Jerman dan Yayasan Warisan Budaya Prusia.

    Juru bicara Menteri Kebudayaan Jerman mengatakan kepada DW melalui pernyataan tertulis bahwa “pertanyaan mengenai perlindungan properti budaya yang berkaitan dengan Mesir, termasuk Patung dada Nefertiti, berada di bawah yurisdiksi Kementerian Luar Negeri Federal.”

    Yayasan Warisan Budaya Prusia tidak menanggapi permintaan komentar dari DW, tetapi posisi yayasan tersebut mengenai isu ini tidak berubah selama beberapa tahun terakhir: patung tersebut diperoleh secara sah dan tidak ada alasan untuk mengembalikannya ke Mesir.

    Apakah Nefertiti diperoleh secara sah?

    “Patung Nefertiti ditemukan dalam proses penggalian yang diizinkan oleh Dinas Layanan Kepurbakalaan Mesir,” kata Stefan Mchler, juru bicara Yayasan Warisan Budaya Prusia, kepada DW dalam pernyataan tertulis pada Oktober 2024.” Patung itu dibawa ke Berlin berdasarkan pembagian hasil temuan arkeologi, yang saat itu lazim dilakukan. Pembagian itu juga mencakup banyak artefak lainnya.

    “Patung itu dibawa keluar dari Mesir secara sah, dan tidak ada klaim restitusi dari pemerintah Mesir,” tambah Mchler.

    Namun, peneliti dan aktivis pelestarian warisan Mesir, Monica Hanna, membantah klaim tersebut. Menurut penelitiannya, Ludwig Borchardt secara sengaja dan curang menampilkan Nefertiti sebagai patung murahan saat pembagian hasil temuan. Ia menggambarkannya sebagai “seorang putri kerajaan yang dicat,” sementara dari catatan pribadinya Borchardt menunjukkan bahwa ia tahu nilai patung tersebut yang menggambarkan Ratu Nefertiti.

    “Deskripsi patung tidaklah berguna, harus lihat langsung,” tulis Borchardt dalam catatannya.

    Sejarawan Jerman Sebastian Conrad, penulis buku The Making of a Global Icon: Nefertiti’s Twentieth-Century Career, menambahkan bahwa selain perdebatan mengenai pembagian hasil temuan, validitas etis dari hukum pembagian hasil temuan itu patut dipertanyakan.

    “Itu adalah hukum yang eksis di bawah ketimpangan kekuasaan era imperialisme, karena Mesir pada dasarnya adalah koloni Inggris saat itu. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah seseorang bisa dengan sah menggunakan basis hukum tersebut,” katanya kepada DW. “Saya akan katakan begini: secara formal sah, tetapi dari perspektif masa kini, tidak sah secara moral.”

    Sejarawan Jrgen Zimmerer, yang berfokus pada studi kolonialisme dan genosida, menyoroti perdebatan serupa terjadi di Jerman terkait karya seni yang dirampas dari kaum Yahudi oleh Nazi pada masa drittes Reich.

    “Kita tidak bisa hanya diam dan berkata, ‘Itu legal saat itu, jadi mereka tidak memiliki hak mengklaim,’ alih-alih mematuhi hukum secara kaku (kata per kata), kita baiknya menekankan prinsip dan nilai hukum yang benar secara moral. Kita tahu hukum-hukum itu tidak adil dan merampas hak orang Yahudi, dan kita tidak ingin mengambil keuntungan dari itu,” katanya kepada DW.

    “Mengapa kita harus bersikap berbeda dalam konteks kolonial?” tegas Zimmerer.

    Hitler memblokir upaya restitusi

    Ahli Mesir Kuno Monica Hanna juga mempertanyakan Jerman yang menyatakan tidak ada klaim restitusi dari pemerintah Mesir. Ia menegaskan bahwa otoritas Mesir sudah meminta pengembalian patung itu tak lama setelah pertama kali dipamerkan di Berlin pada tahun 1924 dan menambahkan,
    “Apakah museum benar-benar membutuhkan permintaan resmi dari pemerintah? Opini publik di Mesir sangat jelas menginginkan kembalinya patung dada Nefertiti. Apa yang menjadi milik kami, adalah milik kami.”

    Pada tahun 1925, Mesir mengancam akan melarang penggalian arkeologi Jerman di wilayahnya kecuali patung itu dikembalikan. James Simon, dermawan yang membiayai penggalian Borchardt dan yang menyumbangkan patung dada Nefertiti kepada Museum Berlin, secara pribadi mendukung pertukaran artefak dengan Mesir dan membantu negosiasi pengembalian Nefertiti, sebagaimana dijelaskan peneliti Ruth E. Iskin dalam artikelnya The Other Nefertiti: Symbolic Restitutions.

    Meski kontribusi Simon diakui di Berlin melalui dengan keberadaan Galeri James Simon di pintu masuk utama Museuminsel, upaya Simon untuk mengembalikan patung itu telah dihapus dari narasi resmi Jerman.

    Rencana pertukaran Simon tidak pernah terwujud, begitu pula upaya berikutnya pada tahun 1933. Salah satu pemimpin Nazi, Hermann Gring, berharap dapat menarik dukungan politik Mesir kepada Jerman dengan mengembalikan Nefertiti. Namun, Hitler, pengagum sang ratu menggagalkan rencana tersebut, “Saya tidak akan pernah menyerahkan kepala sang ratu,” katanya.

    Bertahan dalam Perang Dunia II di dalam kantong plastik

    Jerman juga beralasan bahwa patung tersebut terlalu rapuh untuk dipindahkan kembali ke Mesir.

    Meski mengakui bahwa dirinya bukan ahli dalam hal ini, sejarawan Sebastian Conrad menunjukkan, “Pada akhir Perang Dunia II, mereka memasukkannya ke dalam kantong plastik dan menyimpannya di tambang garam di Thuringia. Setelah itu, ia dipindahkan ke Wiesbaden. Jadi sebenarnya Nefertiti sudah melakukan banyak perjalanan, bukan hanya dari Kairo ke Berlin.”

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pertanyaan penting bagi Jerman

    Berlin saat ini sedang menjalankan proses pengembalian objek-objek kolonial, terutama melalui pengembalian Perunggu Benin ke Nigeria. Meskipun hasilnya merupakan buah dari perjuangan panjang para aktivis, keputusan itu relatif lebih mudah dilakukan. Sebagian dari 512 koleksi objek di Berlin dikembalikan ke Nigeria, sementara lainnya tetap dipajang di Humboldt Forum melalui perjanjian pinjaman jangka panjang.

    Namun, Nefertiti jelas merupakan artefak yang unik. Conrad dan Zimmerer berpendapat masih ada alternatif selain mempertahankan aslinya: tiruan patung yang dipamerkan bersama sejarah penemuan dan upaya restitusinya “tentu akan menarik,” ujar Conrad.

    “Yang hilang hanyalah apa yang disebut ‘aura autentiknya’,” kata Zimmerer. Namun ia lanjut bertanya, “Haruskah museum Berlin mendapatkan keuntungan dari ‘aura’ ini, mengingat keberadaaanya lahir dari ketidakadilan kolonial?

    “Menurut saya, seharusnya tidak.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Legislator dorong RI aktif dalam upaya mediasi perdamaian di Sudan

    Legislator dorong RI aktif dalam upaya mediasi perdamaian di Sudan

    “Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendorong pemerintah Indonesia untuk aktif dalam upaya mediasi perdamaian konflik di Sudan,

    Sukamta menyampaikan hal itu menyusul usulan pemerintah Sudan melibatkan Turki dan Qatar sebagai mediator tambahan dalam negosiasi damai antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

    “Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan tersebut juga sekaligus merespons keterangan Duta Besar Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali di Jakarta, Rabu (5/11), yang menyampaikan bahwa Sudan menginginkan mediasi yang lebih inklusif.

    Menurut Sukamta, Indonesia memiliki posisi strategis dan modal diplomasi yang kuat untuk turut berkontribusi dalam proses tersebut.

    “Indonesia dikenal sebagai negara yang berpengalaman dalam diplomasi internasional, pendukung kuat penyelesaian konflik secara damai, serta memiliki hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika,” katanya.

    Ia juga menegaskan, langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia serta kontribusi diplomasi RI dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi.

    “Kami di Komisi I mendorong Kementerian Luar Negeri untuk memanfaatkan jalur diplomasi bilateral maupun forum multilateral, termasuk di PBB, OKI, dan ASEAN Plus Framework. Indonesia dapat bertindak sebagai bridge-builder atau fasilitator untuk memastikan proses mediasi berjalan inklusif dan menghormati hak-hak rakyat Sudan,” imbuhnya.

    Dia menyebut konflik yang telah berlangsung sejak April 2023 itu telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar, termasuk korban jiwa, instabilitas politik, serta gelombang pengungsi.

    Untuk itu, Sukamta menekankan urgensi penyelesaian konflik ini, mengingat dampak kemanusiaan yang terus memburuk.

    Laporan PBB, kata dia, menyebutkan jutaan warga Sudan telah mengungsi dan akses bantuan kemanusiaan menjadi terbatas akibat situasi keamanan yang tidak stabil.

    “Prioritas terpenting saat ini adalah perlindungan warga sipil. Kita harus memastikan jalur kemanusiaan dibuka, bantuan internasional dapat masuk, dan kekerasan segera dihentikan. Indonesia dapat menjadi suara moral dan mediator terpercaya dalam proses ini,” ucapnya.

    Ia lanjut menyerukan pentingnya solidaritas global untuk mendukung tercapainya perdamaian jangka panjang di Sudan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Putin Perintahkan Pejabat Rusia Susun Proposal Uji Coba Senjata Nuklir!

    Putin Perintahkan Pejabat Rusia Susun Proposal Uji Coba Senjata Nuklir!

    Jakarta

    Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan para pejabat tingginya untuk menyusun proposal uji coba senjata nuklir, sesuatu yang belum pernah dilakukan Moskow sejak tumbangnya Uni Soviet pada tahun 1991.

    Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengatakan kepada Putin bahwa pernyataan dan tindakan Amerika Serikat baru-baru ini, menunjukkan bahwa “disarankan untuk segera mempersiapkan uji coba nuklir skala penuh”.

    Dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis (6/11/2025), Belousov mengatakan bahwa lokasi uji coba Arktik Rusia di Novaya Zemlya dapat menjadi tuan rumah uji coba nuklir semacam itu dalam waktu dekat.

    Putin berkata: “Saya menginstruksikan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan… badan-badan khusus, dan lembaga-lembaga sipil terkait untuk melakukan segala yang mungkin guna mengumpulkan informasi tambahan mengenai masalah ini, menganalisisnya di Dewan Keamanan, dan membuat proposal yang disepakati mengenai kemungkinan dimulainya persiapan uji coba senjata nuklir.”

    Tidak ada negara selain Korea Utara – yang terakhir dilakukan pada tahun 2017 – yang telah melakukan uji coba ledakan senjata nuklir di abad ke-21. Para analis keamanan mengatakan dimulainya kembali uji coba akan menimbulkan ketidakstabilan di tengah ketegangan geopolitik yang akut.

    Jika ada satu negara yang melakukan uji coba semacam itu, para analis mengatakan negara lain kemungkinan akan mengikutinya.

    Amerika Serikat terakhir kali menguji coba senjata nuklir pada tahun 1992, China dan Prancis pada tahun 1996, dan Uni Soviet pada tahun 1990. Rusia pasca-Soviet, yang mewarisi persenjataan nuklir Soviet, tidak pernah melakukannya.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dalam sebuah pengumuman mengejutkan minggu lalu: “Karena negara-negara lain sedang menguji program ini, saya telah menginstruksikan Departemen Perang untuk mulai menguji Senjata Nuklir kita secara setara. Proses itu akan segera dimulai.”

    Trump belum mengklarifikasi apakah yang ia maksud adalah uji coba bahan peledak nuklir, yang akan dilakukan oleh Badan Keamanan Nuklir Nasional, atau uji terbang rudal berkemampuan nuklir.

    Bulan lalu, Rusia menguji coba rudal jelajah Burevestnik terbarunya, yang bertenaga nuklir dan dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir. Rusia juga menguji coba supertorpedo Poseidon bertenaga nuklir.

    Lihat juga Video: Usai Batal Bertemu Trump, Putin Pantau Militernya Latihan Nuklir

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Terkuak Alasan Sebenarnya Trump Buka Perang Baru di Venezuela: Minyak!

    Terkuak Alasan Sebenarnya Trump Buka Perang Baru di Venezuela: Minyak!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali meningkat setelah laporan The New York Times pada Selasa (4/11/2025) mengungkap bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan rencana serangan militer terhadap sasaran strategis, termasuk instalasi militer, dan merebut ladang minyak negara tersebut.

    Langkah itu disebut sebagai bagian dari kampanye Trump melawan jaringan perdagangan narkoba yang diduga dikendalikan oleh pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

    Meski belum ada keputusan final dari Gedung Putih, laporan itu menyebut Trump telah memerintahkan Departemen Kehakiman untuk menyiapkan justifikasi hukum bagi kemungkinan serangan tersebut, langkah yang dapat menghindari kebutuhan akan otorisasi dari Kongres atau deklarasi perang resmi.

    “Presiden Trump telah menyampaikan dengan jelas pesannya kepada Presiden [Venezuela] Nicolas Maduro: hentikan pengiriman narkoba dan penjahat ke negara kami,” kata Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Anna Kelly, kepada Newsweek.

    “Presiden menegaskan akan terus menyerang para narkoteroris yang menyelundupkan narkotika ilegal. Hal di luar itu hanyalah spekulasi dan harus diperlakukan seperti itu.”

    Menurut sejumlah pejabat AS yang dikutip oleh The New York Times, The Wall Street Journal, dan Miami Herald, Washington telah mengidentifikasi sejumlah sasaran utama di dalam Venezuela yang terkait dengan jaringan narkotika yang disebut-sebut berada di bawah kendali pemerintahan Maduro.

    Rencana yang sedang dibahas mencakup serangan udara terhadap pelabuhan, lapangan udara, dan fasilitas militer yang berperan penting dalam operasi penyelundupan.

    Selain itu, pemerintahan Trump juga dilaporkan mempertimbangkan untuk merebut ladang minyak Venezuela, aset vital yang menopang ekonomi negara itu.

    The Times melaporkan bahwa Trump sebelumnya menolak tawaran Maduro untuk memberikan konsesi minyak kepada perusahaan-perusahaan Amerika, sementara raksasa energi AS, Chevron, masih menunggu arahan kebijakan terbaru dari Washington terkait operasi mereka di Venezuela.

    Para pengkritik, termasuk pejabat dan tokoh oposisi Venezuela, menuduh langkah ini hanyalah dalih bagi AS untuk menguasai sumber daya energi negara tersebut.

    Adapun laporan itu muncul di tengah meningkatnya operasi militer AS di perairan Karibia. Washington telah melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba dari Venezuela, tindakan yang memicu kekhawatiran di dalam negeri AS.

    Sejumlah anggota Kongres, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, mempertanyakan legalitas serangan tersebut.

    Sementara itu, Trump secara terbuka mengatakan bahwa semua opsi, termasuk opsi militer, “tetap berada di atas meja”. Namun, pekan lalu, ia membantah kabar bahwa dirinya telah memutuskan untuk melancarkan serangan ke wilayah Venezuela.

    Ketika ditanya langsung oleh wartawan apakah serangan itu akan dilakukan, Trump hanya menjawab singkat: “Tidak,” tanpa penjelasan lebih lanjut.

    Meski demikian, Trump mengakui tekanan terhadap Caracas makin meningkat. “Venezuela sedang merasakan panasnya tekanan,” ujarnya, sambil menolak berkomentar apakah CIA telah diberi kewenangan untuk melakukan operasi rahasia.

    Di sisi lain, Maduro menuduh Washington tengah mempersiapkan perang baru di kawasan itu. Dalam wawancara dengan media pemerintah pada akhir Oktober, ia menuding AS “menciptakan perang abadi yang baru” setelah Trump mengerahkan kapal induk terbesar AS, USS Gerald R. Ford, ke Laut Karibia.

    Menurut pejabat setempat, AS telah menempatkan delapan kapal perang Angkatan Laut, satu kapal selam bertenaga nuklir, serta sekitar 6.000 pelaut dan marinir di kawasan tersebut.

    Rusia, sekutu dekat Venezuela, mengecam keras langkah AS itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa Moskow “mengecam keras penggunaan kekuatan militer yang berlebihan” oleh Amerika Serikat di Karibia.

    Ia menegaskan bahwa Rusia “sepenuhnya mendukung pemerintah Venezuela dalam upayanya mempertahankan kedaulatan nasional dan menjaga kawasan ini tetap menjadi ‘zona damai’.”

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pangkal Masalah Peru dan Meksiko Mendadak Putus Hubungan

    Pangkal Masalah Peru dan Meksiko Mendadak Putus Hubungan

    Lima

    Hubungan Peru dan Meksiko memanas. Peru tiba-tiba memutus hubungan diplomatik dengan Meksiko. Ada apa?

    Dilansir Reuters, Selasa (4/11/2025), pemerintah Peru tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Meksiko pada Senin (3/11) waktu setempat. Pemutusan hubungan diplomatik itu diumumkan setelah mantan Perdana Menteri (PM) Peru Betssy Chavez berlindung di Kedutaan Besar Meksiko di Lima untuk meminta suaka.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Peru, Hugo de Zela, mengatakan para pejabat Lima baru mengetahui soal Chavez yang melarikan diri ke Kedutaan Besar Meksiko kemarin. Chavez, yang menjabat PM Peru antara 25 November 2022 hingga 7 Desember 2022 di bawah Presiden Pedro Castillo, sedang diburu karena terjerat pidana.

    Pemerintah Peru pun menuduh otoritas Meksiko telah campur tangan terhadap urusan dalam negeri Peru. Hal itu yang menjadi pangkal masalah pemutusan hubungan diplomatik.

    “Menanggapi tindakan tidak bersahabat ini, dan dengan mempertimbangkan campur tangan berulang kali oleh presiden dan mantan presiden negara tersebut dalam urusan internal Peru, maka pemerintah Peru telah memutuskan pada hari ini untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Meksiko,” kata De Zela.

    Kementerian Luar Negeri Meksiko belum memberikan tanggapan langsung atas hal tersebut. Chavez diketahui menghadapi tuntutan pidana atas dugaan perannya dalam upaya Castillo untuk membubarkan Kongres Peru pada akhir tahun 2022.

    Polisi Peru berjaga di luar Kedutaan Besar Meksiko di Lima (Foto: REUTERS/Sebastian Castaneda)

    Castillo telah dilengserkan dari jabatannya pada 7 Desember 2022 setelah berupaya membubarkan Kongres Peru secara ilegal hanya beberapa jam sebelum pemungutan untuk pemakzulan dirinya digelar. Castillo langsung ditahan setelah digulingkan dari kekuasaan.

    Sementara, Chavez sempat dipenjara sejak Juni 2023. Dia dibebaskan oleh hakim pada September lalu ketika persidangan kasusnya sedang berlangsung.

    Pengacara Chavez, Raul Noblecilla, mengatakan kepada radio setempat RPP bahwa dirinya tidak mendengar kabar dari kliennya selama beberapa hari. Dia juga mengaku tidak mengetahui apakah kliennya telah meminta suaka atau belum kepada Kedutaan Besar Meksiko.

    Dalam persidangan kasus Chavez, sopirnya telah memberikan kesaksian bahwa dirinya diminta untuk mengantarkan sang mantan PM ke Kedutaan Besar Meksiko saat upaya Castillo membubarkan Kongres Peru sedang berlangsung pada akhir tahun 2022. Sopirnya menyebut Chavez akhirnya meminta diantar kembali ke kantor.

    Chavez membantah dirinya berupaya menghubungi Kedutaan Besar Meksiko pada saat itu. Dia juga menyangkal dirinya mengetahui rencana Castillo untuk membubarkan badan legislatif Peru demi mencegah pemakzulan. Jaksa Peru telah menuntut hukuman 25 tahun penjara untuk Chavez dalam kasusnya.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Bilateral Menlu Indonesia-Belanda bahas isu strategis

    Bilateral Menlu Indonesia-Belanda bahas isu strategis

    Kamis, 9 Oktober 2025 14:44 WIB

    Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Belanda David Van Weel (kiri) berjabat tangan saat bertukar dokumen kerja sama (MoU) usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang isu-isu strategis dan penguatan kerja sama di berbagai bidang serta penandatanganan MoU Inisiatif nasional untuk petani kecil kelapa sawit berkelanjutan dan cerdas iklim (NISCOPS). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Belanda David Van Weel (kiri) menandatangani dokumen kerja sama (MoU) usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang isu-isu strategis dan penguatan kerja sama di berbagai bidang serta penandatanganan MoU Inisiatif nasional untuk petani kecil kelapa sawit berkelanjutan dan cerdas iklim (NISCOPS). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) menyambut Menteri Luar Negeri Belanda David Van Weel (kiri) sebelum pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang isu-isu strategis dan penguatan kerja sama di berbagai bidang serta penandatanganan MoU Inisiatif nasional untuk petani kecil kelapa sawit berkelanjutan dan cerdas iklim (NISCOPS). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peru Tiba-tiba Putuskan Hubungan dengan Meksiko, Ada Apa?

    Peru Tiba-tiba Putuskan Hubungan dengan Meksiko, Ada Apa?

    Lima

    Pemerintah Peru tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Meksiko pada Senin (3/11) waktu setempat. Pemutusan hubungan diplomatik ini diumumkan setelah mantan Perdana Menteri (PM) Peru Betssy Chavez, yang terjerat kasus pidana, ketahuan berlindung di Kedutaan Besar Meksiko di Lima untuk meminta suaka.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Peru, Hugo de Zela, seperti dilansir Reuters, Selasa (4/11/2025), mengatakan kepada wartawan bahwa para pejabat Lima baru mengetahui pada Senin (3/11) soal Chavez yang melarikan diri ke Kedutaan Besar Meksiko.

    Chavez yang menjabat di bawah Presiden Pedro Castillo, hanya secara singkat memegang jabatan PM Peru, yakni antara 25 November 2022 hingga 7 Desember 2022.

    Dalam pernyataannya ketika mengumumkan pemutusan hubungan dengan Meksiko, De Zela menuduh otoritas Mexico City telah melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri Peru.

    “Menanggapi tindakan tidak bersahabat ini, dan dengan mempertimbangkan campur tangan berulang kali oleh presiden dan mantan presiden negara tersebut dalam urusan internal Peru, maka pemerintah Peru telah memutuskan pada hari ini untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Meksiko,” kata De Zela.

    Kementerian Luar Negeri Meksiko belum memberikan tanggapan langsung atas hal tersebut.

    Chavez menghadapi tuntutan pidana atas dugaan perannya dalam upaya Castillo untuk membubarkan Kongres Peru pada akhir tahun 2022 lalu.

    Mantan PM Peru Betssy Chavez Foto: REUTERS/Angela Ponce/ File Photo Purchase Licensing Rights

    Castillo dilengserkan dari jabatannya pada 7 Desember 2022, setelah dia berupaya membubarkan Kongres Peru secara ilegal hanya beberapa jam sebelum pemungutan untuk pemakzulan dirinya digelar. Castillo langsung ditahan setelah digulingkan dari kekuasaan.

    Sementara Chavez sempat dipenjara sejak Juni 2023, namun dibebaskan oleh hakim pada September lalu ketika persidangan kasusnya sedang berlangsung.

    Pengacara Chavez, Raul Noblecilla, mengatakan kepada radio setempat RPP bahwa dirinya tidak mendengar kabar dari kliennya selama beberapa hari, dan tidak mengetahui apakah kliennya telah meminta suaka atau belum kepada Kedutaan Besar Meksiko.

    Dalam persidangan kasus Chavez, sopirnya telah memberikan kesaksian bahwa dirinya diminta untuk mengantarkan sang mantan PM ke Kedutaan Besar Meksiko saat upaya Castillo membubarkan Kongres Peru sedang berlangsung pada akhir tahun 2022 lalu, sebelum akhirnya sang mantan PM meminta kembali ke kantor.

    Chavez membantah dirinya berupaya menghubungi Kedutaan Besar Meksiko pada saat itu. Dia juga menyangkal dirinya mengetahui rencana Castillo untuk membubarkan badan legislatif Peru itu demi mencegah pemakzulan.

    Jaksa Peru telah menuntut hukuman 25 tahun penjara untuk Chavez dalam kasusnya.

    Lihat juga Video: ‘Anak Buah’ Trump Kecam Presiden Meksiko Soal Protes di LA

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)