Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Prabowo Bawa Oleh-oleh dari UEA, Sepakati 8 MoU dan LoI

    Prabowo Bawa Oleh-oleh dari UEA, Sepakati 8 MoU dan LoI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) mendengarkan secara langsung pengumuman 8 Memorandum of Understanding (MoU) dan Letter of Intent (LoI).

    Pengumuman tersebut dilakulan di akhir pertemuan bilateral kedua pemimpin negara yang digelar di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi, pada Rabu (9/4/2025).

    Kedelapan dokumen tersebut terdiri atas empat kerja sama antar-pemerintah (Government to Government/G-to-G) dan empat kerja sama antarpelaku usaha (Business to Business/B-to-B). Kerja sama tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan strategis antara Indonesia dan PEA di berbagai bidang.

    Pengumuman tersebut menjadi bagian penting dari pertemuan bilateral yang berlangsung hangat dan penuh semangat kemitraan antara Indonesia dan UEA, serta mencerminkan kesamaan visi dalam memperkuat kerja sama ekonomi, ketahanan pangan, transisi energi, keamanan, dan nilai-nilai keagamaan.

    Pertemuan ini juga menjadi tonggak baru dalam hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin erat selama lebih dari empat dekade.

    Empat MoU G-to-G yang diumumkan meliputi:

    1. Pernyataan Kehendak antara Kementerian Luar Negeri PEA dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia tentang Kemitraan Alam dan Iklim;

    2. Protokol Perubahan Kedua Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah PEA tentang Kerja Sama Kelautan dan Perikanan;

    3. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Dalam Negeri PEA dan Kepolisian RI tentang Kerja Sama Keamanan dan Penanggulangan Terorisme; dan

    4. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama RI dengan Otoritas Umum Bidang Islam, Wakaf, dan Zakat PEA tentang Kerja Sama di Bidang Islam dan Wakaf.

    Sementara itu, empat kesepakatan B-to-B yang disampaikan adalah:

    1. Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, dengan Al-Ain Farms for Livestock Production PEA tentang Investasi Produksi Susu;

    2. Nota Kesepahaman antara Ninety Degree General Trading LLC dan PT Pindad;

    3. Kesepakatan Prinsip Terkait Dengan Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Surya Fotovoltaik Cirata; dan

    4. Memorandum Saling Pengertian antara PT PLN (Persero) dan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – MASDAR tentang Rencana Pengembangan PLTS Terapung Jatigede 100 MW.

  • Arab Saudi Tangguhkan Visa 14 Negara Termasuk Indonesia, Ada Apa?,

    Arab Saudi Tangguhkan Visa 14 Negara Termasuk Indonesia, Ada Apa?,

    GELORA.CO – Kerajaan Arab Saudi dilaporkan menangguhkan sementara beberapa jenis visa bagi warga asal 14 negara, termasuk Indonesia. Laporan ini muncul ketika musim ibadah haji semakin dekat.

    Menurut pejabat Arab Saudi yang berbicara kepada ARY News, Senin (7/4/2025), penangguhan sementara berlaku untuk visa umrah, bisnis, dan kunjungan keluarga. Itu ditujukan untuk mencegah orang-orang yang tidak terdaftar mencoba melakukan ibadah haji.

    Dalam beberapa tahun terakhir, banyak jemaah yang telah melewati batas visa mereka untuk mengikuti ibadah haji tanpa izin resmi, yang menyebabkan kepadatan dan menimbulkan masalah keselamatan.

    Pihak berwenang juga menyebutkan kekhawatiran atas orang-orang yang memasuki negara tersebut dengan visa bisnis atau keluarga dan kemudian bekerja secara ilegal, pelanggaran yang mengganggu pasar tenaga kerja dan melanggar ketentuan visa.

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan tindakan tersebut dimaksudkan untuk merampingkan prosedur perjalanan dan meningkatkan keselamatan selama haji.

    Orang-orang yang kedapatan tinggal di Kerajaan Arab Saudi secara ilegal dapat menghadapi larangan masuk selama lima tahun.

    Negara-negara yang terkena dampak penangguhan visa tersebut adalah India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Irak, Nigeria, Yordania, Aljazair, Sudan, Ethiopia, Tunisia, Yaman, dan Maroko.

    Para pejabat mengonfirmasi kepada ARY News bahwa pemegang visa umrah masih dapat memasuki Kerajaan Arab Saudi hingga 13 April. Penangguhan tersebut diperkirakan akan tetap berlaku hingga pertengahan Juni, saat ibadah haji berakhir. (*)

  • Komentar Bos Pentagon Soal Terusan Panama Bikin Geram China

    Komentar Bos Pentagon Soal Terusan Panama Bikin Geram China

    Pemerintah China geram atas pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat Pete Hegseth, bahwa China membahayakan operasi di Terusan Panama.

    “Pejabat-pejabat senior AS telah menyerang China dengan jahat, mencemarkan nama baik dan merusak kerja sama China-Panama, sekali lagi mengungkap sifat intimidasi Amerika Serikat,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam jumpa pers reguler, dilansir kantor berita AFP, Rabu (9/4/2025).

    Sebelumnya, Hegseth menyebut Terusan Panama terus menghadapi ancaman. Bos Pentagon itu menegaskan AS tidak akan membiarkan China mengganggu Terusan Panama, yang ingin dikuasai oleh Washington.

    Penegasan itu disampaikan Hegseth saat mengunjungi Panama pada Selasa (8/4) waktu setempat.

    Hegseth menjadi pejabat senior kedua AS yang mengunjungi Panama sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat. Trump telah bertekad untuk “mengambil alih” terusan yang dibangun oleh AS tersebut, untuk melawan apa yang disebutnya sebagai pengaruh China yang tidak proporsional atas jalur perairan itu.

    “Saat ini, Terusan Panama menghadapi ancaman terus-menerus,” kata Hegseth dalam pidatonya yang disampaikan di kantor polisi yang terletak di pintu masuk rute pelayaran Terusan Panama.

    “Amerika Serikat tidak akan membiarkan komunis China atau negara lainnya mengancam operasi atau integritas terusan tersebut,” tegasnya.

    AS membangun terusan yang berusia lebih dari seabad itu dan menyerahkannya kepada Panama tahun 1999 lalu.

    Sebuah perusahaan Hong Kong bernama Panama Ports mengoperasikan dua pelabuhan yang ada di kedua ujung terusan yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik tersebut, yang dilalui oleh lima persen dari semua pelayaran global.

    Pemerintahan Trump memberikan tekanan besar terhadap Panama untuk mengurangi pengaruh China pada terusan itu, yang dianggap AS sebagai ancaman terhadap keamanan nasional mereka.

    “Saya ingin menjelaskan dengan sangat jelas. China tidak membangun terusan ini. China tidak mengoperasikan terusan ini. Dan China tidak akan menjadikan terusan ini sebagai senjata,” ucap Hegseth.

  • China Tuding Donald Trump Tak Serius Berunding Soal Tarif Impor AS

    China Tuding Donald Trump Tak Serius Berunding Soal Tarif Impor AS

    PIKIRAN RAKYAT – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian menyebut bahwa Donald Trump tak serius berdiskusi seputar tarif impor Amerika Serikat (AS). Bila serius, pemerintah negara adidaya ini seharusnya menunjukkan sikap hormat.

    “Jika AS benar-benar ingin berunding, mereka harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka siap memperlakukan pihak lain dengan setara, hormat dan saling menguntungkan,” katanya.

    Sementara itu, Trump menegaskan bersedia berunding dengan China. Namun, dengan catatan negara ini tak menaikkan tarif impor. Hal ini disampaikan olehnya setelah Negeri Tirai Bambu ini menetapkan tarif impor produk negara adidaya ini sebesar 34 persen.

    Sementara itu, Menkeu AS Scott Bessent menyarankan agar negara yang terdampak sebaiknya diam. Bila membalas, ia menegaskan akan terjadi eskalasi.

    Karena China tak mencabutnya, Trump mengancam akan menambah tarif impor sebesar 50 persen. Bila ditetapkan harga produk China naik sebesar 104 persen. Lin Jian menegaskan bahwa negaranya tak gentar dengan ancaman tersebut.

    Ia menegaskan tak akan membiarkan siapa pun mengambil hak rakyatnya. “Kami tidak akan membiarkan siapa pun merampas hak sah rakyat China untuk membangun,” ujarnya.

    Lin Jian pun mengutarakan bahwa kebijakan AS tersebut ditentang masyarakat dunia. “Ini adalah langkah khas unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi, yang ditentang luas oleh masyarakat internasional,” ujarnya.

    Lin Jian lalu menegaskan bahwa negara dan seluruh dunia siap melawan kebijakan tersebut. China tercatat sebagai eksportir terbesar ke AS. Nilai total impor sebesar 439 miliar dolar AS (sekira Rp7,4 kuadriliun).

    Saat Trump mengumumkan tarif impor AS pekan kemarin, China menempati peringkat pertama. Produk asal negara berpenduduk terbesar di dunia ini dikenai tarif 54 persen.

    Respons PBB

    PBB merespons perang dagang antara AS dengan China. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan bahwa perang dagang takkan ada pemenangnya dan merugikan dunia. “Perang dagang sangat negatif. Tidak ada pemenang, semua orang cenderung kalah,” katanya.

    Setelah Trump resmi mengumumkan tarif impor AS pekan kemarin, ada negara yang membalas dan ada juga mengupayakan negosiasi. Indonesia menempuh langkah yang kedua.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menyikapi Perang Tarif Trump

    Menyikapi Perang Tarif Trump

    Jakarta

    Pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penerapan tarif impor baru yang signifikan terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini menetapkan tarif sebesar 10% untuk semua barang impor, dengan tarif tambahan yang lebih tinggi bagi beberapa negara tertentu.

    Indonesia, sebagai salah satu mitra dagang AS, dikenakan tarif tambahan sebesar 32%. Langkah ini diambil dengan alasan untuk melindungi industri domestik AS dan mengurangi defisit perdagangan.

    Di balik tujuan untuk melindungi industri dalam negeri Amerika, ada efek domino yang bisa sampai ke kantong dan dapur masyarakat Indonesia. Apa sebenarnya yang sedang terjadi, dan bagaimana kita bisa menyikapinya?

    Apa Itu Perang Tarif?

    Bayangkan Anda jualan sepatu ke luar negeri, lalu tiba-tiba negara tujuan pembeli Anda menambah biaya masuk barang dari Indonesia. Akibatnya, harga sepatu Anda jadi mahal di sana dan orang-orang mulai enggan beli. Inilah yang disebut perang tarif.

    Dengan kata lain, perang tarif adalah kondisi ketika negara saling menaikkan biaya untuk barang-barang yang mereka impor dari satu sama lain. Barang dari luar negeri jadi lebih mahal, agar produk lokal lebih dipilih konsumen. Tapi, ketika negara besar seperti AS melakukannya ke banyak negara sekaligus, gelombangnya bisa sangat luas. Ekspor Indonesia ke AS, misalnya, bisa langsung terpengaruh.

    Dampak Mulai Terasa

    Beberapa sektor industri akan mengalami penurunan pesanan. Misalnya, di sektor tekstil dan alas kaki—dua komoditas unggulan ekspor ke AS—permintaan akan berkurang. Beberapa pabrik diprediksi akan mengurangi jam kerja atau merumahkan karyawan secara bergilir.

    Tidak Langsung Tetapi Tetap Terasa

    Efek lain yang mungkin tidak langsung terlihat adalah membanjirnya barang-barang dari negara lain ke Indonesia. Ketika produk dari China dan Vietnam makin sulit masuk ke AS, mereka mencari pasar alternatif—salah satunya ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini bisa membuat persaingan di pasar dalam negeri makin ketat, terutama bagi pelaku usaha kecil.

    Bukan hanya sektor perdagangan, dunia investasi juga mulai cemas. Data BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi asing turun 6,2% pada kuartal pertama 2025. Investor cenderung bersikap “wait and see”, menunggu apakah situasi ini membaik atau justru makin rumit.

    Kalau ini terus berlangsung, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melambat. Bank Dunia sudah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa turun dari 5,1% menjadi 4,5% di akhir 2025. Ini berarti lebih sedikit proyek, lebih sedikit lowongan kerja, dan lebih lambatnya perputaran uang di masyarakat.

    Bagaimana Menyikapinya?

    Pemerintah Indonesia menyadari bahwa ketegangan dagang global seperti ini perlu dihadapi dengan kepala dingin. Lewat diplomasi dagang dan kerja sama dengan negara-negara lain seperti India dan Uni Emirat Arab, Indonesia memperluas pasar ekspor agar tidak terlalu tergantung pada satu negara.

    Berbagai strategi juga sedang dijalankan, mulai dari dorongan untuk ekspor produk lokal, insentif bagi industri terdampak, hingga mempermudah akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis, perbaikan struktural, dan kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier, (4/4).

    Melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri, Indonesia juga menempuh jalur diplomatik di WTO dan juga memperkuat negosiasi bilateral melalui ASEAN-US Dialogue.

    Dalam situasi global yang berubah-ubah seperti sekarang, tidak ada satu jawaban tunggal. Tapi banyak hal baik tetap bisa dilakukan bersama.

    Kita bisa mulai dengan saling mendukung—terutama terhadap produk-produk lokal. Ketika kita membeli barang buatan dalam negeri, kita ikut membantu menjaga kelangsungan usaha, lapangan kerja, dan roda ekonomi.

    Dan, yang tak kalah penting, menjaga solidaritas. Banyak inisiatif lokal, koperasi digital, dan gerakan komunitas yang saling membantu dalam kondisi sulit. Di tengah ketidakpastian global, solidaritas dan gotong royong adalah kekuatan besar yang dimiliki masyarakat Indonesia.

    Perang tarif mungkin terdengar seperti isu besar di panggung dunia. Tapi ternyata, dampaknya bisa menyentuh hal-hal yang dekat dengan kita: harga barang, pekerjaan, dan keberlangsungan usaha kecil di lingkungan kita.

    Namun, krisis tidak selalu berarti akhir. Dalam setiap ketidakpastian, selalu ada ruang untuk tumbuh dan beradaptasi. Ketika pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat saling memahami peran masing-masing, jalan keluar akan lebih mudah ditemukan. Kekuatan terbesar Indonesia adalah pada ketangguhan masyarakatnya.

    Dalam dunia yang terus berubah, bukan kekuatan atau ukuran yang menentukan, melainkan kesiapan untuk beradaptasi. Di tengah tantangan global, justru solidaritas lokal menjadi cahaya penuntun. Dari langkah-langkah sederhana di lingkungan kita—mendukung produk dalam negeri, berbagi keterampilan, hingga saling menguatkan—kita sedang menanamkan benih ketahanan jangka panjang.

    Ketika dunia dalam ketidakpastian, Indonesia tetap bergerak. Bukan karena kita terbebas dari tantangan, melainkan karena kita memilih untuk tidak berhenti. Perubahan besar selalu berawal dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan bersama.

    Steph Subanidja dosen Institut Perbanas

    (mmu/mmu)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mekanisme Hukuman Mati di KUHP Baru, Yusril: Diberi Kesempatan Tobat 10 Tahun

    Mekanisme Hukuman Mati di KUHP Baru, Yusril: Diberi Kesempatan Tobat 10 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme hukuman mati terhadap terpidana dalam KUHP baru.

    Dia menyampaikan hukuman mati pada KUHP teranyar itu tidak akan langsung mengeksekusi terpidana. Sebab, terpidana tersebut bakal diberikan kesempatan selama 10 tahun untuk bertobat.

    “Terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah taubatan nasuha dalam arti amat menyesali perbuatannya atau tidak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

    Dia menambahkan, apabila terpidana itu sudah dinilai bertobat, hukumannya dapat diganti menjadi seumur hidup. Adapun, aturan ini berlaku baik itu kepada WNI atau WNA.

    “Jika dinilai dia telah tobat, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Ketentuan ini berlaku bagi napi hukuman mati WNI atau WNA. Itu garis besarnya,” imbuhnya.

    Adapun, kata Yusril, hingga kini pemerintah tengah mempersiapkan UU KUHP baru tersebut agar bisa berlaku pada awal 2026.

    “Pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional pelaksanaannya harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Pemerintah kini sedang mempersiapkannya,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Jaksa Agung (JA), ST Burhanuddin mengungkap ada 300 terpidana mati yang masih belum dieksekusi di Indonesia hingga saat ini.

    Dia menyampaikan pelaksanaan eksekusi mati itu kerap terkendala karena ratusan terpidana itu merupakan warga negara asing atau WNA.

    Oleh karena itu, pihaknya harus berkoordinasi dengan negara yang bersangkutan melalui Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI. 

    Di samping itu, Burhanuddin juga mengemukakan bahwa banyak negara luar yang keberatan soal adanya eksekusi mati. Salah satu kasusnya yaitu berkaitan dengan peredaran narkoba.

    “Sekarang kami untuk pelaksanaan hukuman mati sudah hampir 300-an yang hukumnya mati tapi tidak bisa dilaksanakan,” ujar Burhanuddin dalam acara peluncuran buku di Kejati DKJ, Rabu (5/2/2025).

  • Panas China vs AS Makin Membara Buntut Komentar Wakilnya Trump

    Panas China vs AS Makin Membara Buntut Komentar Wakilnya Trump

    Jakarta

    Hubungan Amerika Serikat (AS) dan China sudah memanas sejak Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif tambahan untuk barang impor dari China. Hubungan kedua negara itu pun semakin membara usai komentar Wapres AS JD Vance bikin China berang.

    Dilansir CNN, Jumat (4/4), Trump mengumumkan tarif tambahan sebesar 34% pada semua barang China yang diimpor ke AS. Langkah itu bakal memperburuk ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia.

    China menganggap kebijakan Trump merusak hak dan kepentingan China. China pun membalas tarif Trump itu dengan menerapkan tarif 34% bagi barang-barang dari AS yang berlaku pada 10 April 2025.

    “Praktik AS ini tidak sejalan dengan aturan perdagangan internasional, sangat merusak hak dan kepentingan sah China, dan merupakan praktik intimidasi unilateral yang khas,” kata Komisi Tarif Dewan Negara China dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan tarif balasannya.

    Sejak kembali berkuasa pada Januari 2025, Trump telah mengenakan dua tahap bea tambahan 10% pada semua impor dari China. Gedung Putih menganggap langkah itu diperlukan untuk membendung aliran fentanil ilegal dari negara itu ke AS.

    Pada Rabu (2/4), Trump kembali menerapkan tarif tambahan 34% bagi barang-barang China. Artinya, barang-barang dari China yang masuk ke AS akan secara efektif dikenakan tarif sebesar 54%.

    Balasan China terhadap putaran tarif AS terbaru lebih luas daripada tindakan balasan sebelumnya. Beijing telah menanggapi pungutan sebelumnya dengan cepat, tetapi moderat, dengan mengenakan tarif balasan pada impor AS yang ditargetkan termasuk produk pertanian dan bahan bakar, sambil mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan AS tertentu dan meningkatkan kontrol ekspor.

    Tarif 54% dari Trump itu lebih tinggi dari yang diprediksi banyak analis. Kini, China juga menambahkan 11 perusahaan AS ke dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan, termasuk produsen drone, dan menerapkan kontrol ekspor pada 16 perusahaan AS untuk melarang ekspor barang-barang China yang dapat digunakan untuk dua keperluan. Hal itu dilakukan sebagai balasan dari China untuk AS.

    Kementerian Perdagangan China juga mengumumkan penyelidikan antidumping terhadap tabung sinar-X CT medis impor yang berasal dari AS dan India. Selain itu, Beijing juga mengumumkan kontrol ekspor terhadap tujuh jenis mineral tanah jarang ke AS, termasuk samarium, gadolinium, dan terbium.

    Bagaimana dengan komentar Wapres AS yang bikin China berang? Baca halaman selanjutnya.

    Trump Anggap China Panik

    Foto: Donald Trump menerapkan aturan tarif (AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)

    Trump kemudian buka suara soal keputusan China mengenakan tarif 34% untuk semua barang dari AS. Trump menganggap China bermain dengan cara yang salah.

    “China bermain salah,” tulis Trump dengan huruf kapital di akun media sosialnya seperti dilansir Reuters, Sabtu (5/4/2025).

    Dia menganggap China sedang panik. Menurutnya, China tak mampu menerapkan tarif tersebut.

    “Mereka panik, satu hal yang tidak mampu mereka lakukan!” ujarnya.

    Selain soal tarif, Trump juga membanggakan jumlah lapangan kerja di AS yang disebutnya melonjak. Dia mengatakan kebijakannya telah bekerja.

    “Angka pekerjaan yang luar biasa, jauh lebih baik dari yang diharapkan. Itu sudah berhasil. Tetaplah teguh, kita tak boleh kalah!” tulisnya.

    Sebagai informasi, perekrutan di AS melonjak melampaui ekspektasi pada Maret 2025. Departemen Tenaga Kerja AS menyebut ada 228.000 pekerjaan bulan lalu, jauh lebih banyak dari yang diprediksi, yakni 130.000.

    Meski jumlah lapangan pekerjaan naik, tingkat pengangguran naik tipis menjadi 4,2% dari 4,1% pada bulan Februari. Pendapatan per jam rata-rata tumbuh 0,3% pada Maret menjadi USD 36 atau sedikit meningkat dibanding Februari.

    Sektor yang mengalami penambahan pekerjaan antara lain transportasi, kesehatan, sosial dan perdagangan. Namun, situasi tersebut diperkirakan bisa saja berubah seiring penerapan tarif dan juga pemangkasan anggaran serta pegawai pemerintah.

    Komentar Wapres AS Bikin China Berang

    Foto: REUTERS/Brian Snyder

    Terbaru, China mengecam Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) JD Vance terkait komentarnya yang mengatakan Washington meminjam uang dari “rakyat jelata China” saat membahas penerapan tarif. Beijing secara terang-terangan menyebut Vance sebagai “bodoh dan tidak sopan”.

    “Posisi China terkait hubungan ekonomi dan perdagangan China-AS telah diperjelas,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, seperti dilansir AFP, Selasa (8/4/2025).

    “Sungguh mengejutkan dan menyedihkan untuk mendengar kata-kata bodoh dan tidak sopan seperti itu dari Wakil Presiden ini,” tegas Lin merujuk pada Vance.

    Komentar Vance yang dikecam China itu disampaikan dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis (3/4) lalu, ketika dia membela penerapan tarif oleh AS sebagai penangkal bagi “ekonomi globalis”, yang disebutnya tidak berhasil bagi rakyat biasa di Amerika.

    “Kita meminjam uang dari rakyat jelata China untuk membeli barang-barang yang diproduksi rakyat jelata China tersebut,” ucap Vance dalam wawancara itu.

    Trump meyakini penerapan tarif akan menghidupkan kembali basis manufaktur AS yang hilang, dengan memaksa perusahaan-perusahaan asing untuk relokasi ke wilayah AS, daripada memproduksi barang di luar negeri.

    Namun sebagian besar ekonom mempertanyakan klaim itu dan menyebut tarif Trump diterapkan secara sewenang-wenang.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Modus Perdagangan Manusia, WNI Dijual dan Dipaksa Jadi PSK di Dubai – Halaman all

    Modus Perdagangan Manusia, WNI Dijual dan Dipaksa Jadi PSK di Dubai – Halaman all

    Sebuah kasus perdagangan manusia yang melibatkan WNI di Dubai, di mana korban dipaksa menjadi pekerja seks komersial. Eni Roheti mengungkapkan masalah ini dalam video viral yang membuat pemerintah Indonesia turun tangan untuk menyelamatkan para korban.

    TRIBUNNEWS.COM, DUBAI – Viral video pengakuan seorang perempuan warga negara Indonesia (WNI), Eni Roheti, yang mengungkapkan bahwa teman-temannya sesama tenaga kerja wanita (TKW) di Dubai, Uni Emirat Arab, telah dijual oleh sesama WNI kepada orang Bengali dan warga negara lain.

    Mereka dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK).

    Eni yang merasa prihatin dengan nasib temannya itu pun meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan mereka dari kondisi mengenaskan tersebut.

    Tindak Lanjut dari Pemerintah Indonesia

    Merespons hal ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai sudah berhasil berkomunikasi dengan Eni Roheti.

    Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha, menyatakan masalah yang menimpa teman-teman Eni telah diteruskan kepada kepolisian setempat untuk ditangani.

    “Terkait video seseorang bernama Eni Roheti, saat ini KJRI Dubai telah berhasil berkomunikasi dengan yang bersangkutan,” kata Judha Nugraha, Selasa (8/4/2025).

    “Ibu Eni menyatakan tidak memiliki masalah di Dubai. Sedangkan kasus yang menimpa temannya telah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke kepolisian setempat,” lanjutnya.

    Kementerian Luar Negeri menggandeng Criminal Investigation Division Kepolisian Dubai untuk memproses penyelamatan dan penegakan hukum atas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini.

    Langkah-langkah yang diambil oleh Kemlu dan KJRI Dubai:

    Berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk investigasi lebih lanjut.

    Menyediakan shelter atau tempat penampungan sementara bagi WNI yang membutuhkan perlindungan.

    Menyediakan hotline yang dapat dihubungi bagi WNI yang membutuhkan bantuan cepat.
    Nomor hotline yang bisa dihubungi:

    +971 56 332 2611 (KJRI Dubai)

    Peringatan untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)

    Kemlu RI juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dengan tawaran bekerja di luar negeri, khususnya di Dubai, yang dapat berisiko menempatkan pekerja migran dalam situasi rentan dan eksploitasi.

    Banyak pekerja migran yang tergiur oleh iming-iming gaji tinggi, tetapi berakhir menjadi korban perdagangan manusia.

    “Status ilegal akan menempatkan mereka menjadi rentan tereksploitasi, termasuk eksploitasi seksual,” ujar Judha Nugraha.

    Peraturan Pemerintah Terkait Penempatan PMI di UEA

    Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015, Uni Emirat Arab (UEA) merupakan salah satu negara yang terlarang untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik.

    “Sesuai Permenaker Nomor 260 Tahun 2015, Persatuan Emirat Arab termasuk negara yang terlarang untuk penempatan PMI sektor domestik (PLRT),” pungkas Judha.
    Kesimpulan: Pentingnya Pengetahuan Sebelum Memutuskan Bekerja di Luar Negeri

    Kemlu RI menegaskan pentingnya bagi calon pekerja migran Indonesia untuk memahami risiko bekerja di luar negeri, terutama di negara-negara yang memiliki peraturan ketat mengenai pekerja migran.

    Dalam hal ini, Eni Roheti memberikan peringatan bagi mereka yang ingin bekerja di Dubai, agar tidak terjebak dalam situasi berbahaya yang dapat mengarah pada eksploitasi seksual dan perdagangan manusia.

    PSK – Video viral Eni Roheti ungkap perdagangan manusia di Dubai, WNI dijual dan dipaksa jadi PSK. Kemlu RI tangani kasus ini, waspadai risiko bekerja ilegal di luar negeri. (Tribun Bali)

    Peringatan Penting

    Calon PMI perlu memverifikasi agen penempatan kerja untuk memastikan legalitas dan keamanannya.

    Pentingnya edukasi tentang hak-hak pekerja migran dan langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi masalah.

  • Donald Trump Bakal Kenakan Tarif Impor 104% ke China, Negosiasi Sulit Tercapai

    Donald Trump Bakal Kenakan Tarif Impor 104% ke China, Negosiasi Sulit Tercapai

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat memberikan sinyal bahwa tidak tercapai kesepakatan dengan China dalam negosiasi tarif impor. Alhasil, China berisiko terkena tarif Trump sebesar 104%.

    Dilansir dari Bloomberg, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghabiskan jam-jam terakhir untuk menyusun negosiasi dengan sejumlah negara, terutama sekutu-sekutu AS, sebelum tarif impor yang luas berlaku pada Rabu (9/4/2025) pukul 12.01 AM EDT (Eastern Daylight Time, waktu Amerika Utara) atau pukul 11.01 WIB.

    Trump menggembar-gemborkan pembicaraan perdagangan dengan sejumlah pemimpin negara karena pasar pulih—berbekal optimisme bahwa Trump akan mengurangi atau menghilangkan tarif lebih tinggi atas puluhan negara. Misalnya, Trump menyebut dialog dengan Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo tampak bagus dan ada kemungkinan kesepakatan yang baik.

    Kondisinya berbeda dengan China, karena Beijing mengisyaratkan tidak akan mundur dari perang dagang. Trump mengatakan bahwa dia sedang menunggu panggilan dari pejabat China, sembari menuduh bahwa Negeri Panda salah menangani situasi.

    “China juga ingin membuat kesepakatan, sangat ingin, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Kami menunggu panggilan mereka. Itu akan terjadi!” kata Trump pada Selasa (8/5/2025) waktu AS, dilansir dari Bloomberg.

    China bersikap menantang dalam menghadapi kenaikan tarif Trump. Beijing akan mengenakan bea masuk balasan, yakni pajak atas ekspor Amerika ke China.

    Pada awal tahun ini AS mengenakan pungutan 20% terhadap barang impor dari China. Lalu, terdapat bea masuk timbal balik sebesar 34% yang mulai berlaku 9 April 2025.

    Respons China membuat Trump menyatakan akan mengenakan tarif impor tambahan sebesar 50%, kecuali Negeri Panda menarik kembali tindakan balasannya terhadap pungutan sebelumnya.

    Total tarif Trump 104% bagi China pun bisa terjadi apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua negara.

    “Perang dagang dan tarif tidak memiliki pemenang, dan proteksionisme tidak akan menghasilkan apa-apa. Kami orang China bukanlah pembuat onar, tetapi kami tidak akan gentar ketika masalah datang. Intimidasi, ancaman, dan pemerasan bukanlah cara yang tepat untuk terlibat dengan China,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dilansir dari Bloomberg.

    Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan China dan negara-negara lain yang ingin membalas telah melakukan kesalahan.

    “Presiden Trump memiliki tulang punggung baja, dan dia tidak akan patah … Amerika tidak membutuhkan negara lain sebanyak negara lain membutuhkan kita,” ujar Leavitt.

  • Wapres AS Bikin Berang China Soal Komentar ‘Rakyat Jelata’

    Wapres AS Bikin Berang China Soal Komentar ‘Rakyat Jelata’

    Beijing

    Otoritas China mengecam Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) JD Vance terkait komentarnya yang mengatakan Washington meminjam uang dari “rakyat jelata China” saat membahas penerapan tarif. Beijing secara terang-terangan menyebut Vance sebagai “bodoh dan tidak sopan”.

    “Posisi China terkait hubungan ekonomi dan perdagangan China-AS telah diperjelas,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, seperti dilansir AFP, Selasa (8/4/2025).

    “Sungguh mengejutkan dan menyedihkan untuk mendengar kata-kata bodoh dan tidak sopan seperti itu dari Wakil Presiden ini,” tegas Lin merujuk pada Vance.

    Presiden AS Donald Trump telah menjungkirbalikkan perekonomian dunia dengan penerapan tarif secara besar-besaran, yang meningkatkan momok resesi internasional, namun mengesampingkan segala bentuk jeda dalam kebijakan perdagangannya yang agresif meskipun terjadi aksi jual pasar yang dramatis.

    Komentar Vance yang dikecam China itu disampaikan dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis (3/4) lalu, ketika dia membela penerapan tarif oleh AS sebagai penangkal bagi “ekonomi globalis”, yang disebutnya tidak berhasil bagi rakyat biasa di Amerika.

    “Kita meminjam uang dari rakyat jelata China untuk membeli barang-barang yang diproduksi rakyat jelata China tersebut,” ucap Vance dalam wawancara itu.

    “Itu bukan resep untuk kemakmuran ekonomi. Itu bukan resep untuk harga yang rendah, dan itu bukan resep untuk lapangan pekerjaan yang baik di Amerika Serikat,” sebutnya.

    Trump meyakini penerapan tarif akan menghidupkan kembali basis manufaktur AS yang hilang, dengan memaksa perusahaan-perusahaan asing untuk relokasi ke wilayah AS, daripada memproduksi barang di luar negeri.

    Namun sebagian besar ekonom mempertanyakan klaim itu dan menyebut tarif Trump diterapkan secara sewenang-wenang.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini