Kementrian Lembaga: Kemlu

China Kecam Pernyataan Zelensky soal Keterlibatan Warganya dalam Perang Rusia Lawan Ukraina – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah China mengecam pernyataan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang menyebut Beijing mengetahui bahwa sejumlah warga negaranya direkrut oleh Rusia untuk bertempur melawan Ukraina.

Tuduhan ini memicu ketegangan baru dalam hubungan antara Kyiv dan Beijing.

Dalam pernyataannya pada Rabu, Zelensky mengungkap bahwa Ukraina memiliki data rinci mengenai 155 warga negara China yang telah bergabung bersama pasukan Rusia.

Ia menyebut bahwa informasi ini didukung oleh dokumen paspor serta bukti keterlibatan mereka di medan tempur.

Bahkan, dua orang tentara asal Tiongkok disebut telah ditangkap oleh pasukan Ukraina di wilayah Donetsk timur.

Merespons hal ini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyampaikan keberatan keras terhadap pernyataan Zelensky.

Dalam konferensi pers reguler pada Kamis (10/4/2025), juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, meminta semua pihak untuk menahan diri dari mengeluarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab.

“Kami menyarankan pihak-pihak terkait untuk mengakui peran Tiongkok dengan benar dan jernih,” ujar Lin, tanpa secara langsung menyebut nama Ukraina ataupun Presiden Zelensky, dikutip dari Channel News Asia.

Lin juga membantah keras tuduhan bahwa Beijing mengirimkan warganya untuk membantu Rusia dalam perang.

“Klaim tersebut tidak berdasar pada fakta. Posisi Tiongkok terkait masalah krisis Ukraina sangat jelas dan diakui secara luas oleh masyarakat internasional. Pihak Ukraina perlu melihat dengan benar upaya dan peran konstruktif Tiongkok dalam penyelesaian politik krisis Ukraina. Mengenai pertanyaan Anda tentang apakah kedua pihak telah berkomunikasi satu sama lain, saya tidak memiliki informasi untuk diberikan mengenai hal itu.” kata Lin, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok atau fmprc.gov.en.

Ia menegaskan bahwa China selalu mengimbau warganya untuk tidak terlibat dalam konflik bersenjata dalam bentuk apa pun.

“Tiongkok bukan pencipta maupun pihak yang terlibat dalam krisis Ukraina. Kami adalah pendukung setia dan promotor aktif penyelesaian damai,” kata Lin.

Sementara itu, Zelensky memperkuat klaimnya dengan merilis sebuah video di media sosial X yang memperlihatkan interogasi terhadap dua orang tentara asal China yang ditangkap.

Dalam video tersebut, keduanya berbicara dalam bahasa Mandarin dan mengisahkan bagaimana mereka direkrut, dilatih, dan akhirnya terjun ke medan perang, dikutip dari BBC.

Salah satu dari mereka mengaku ini adalah pengalaman pertama dalam bertugas dan dalam pertempuran.

Ia juga menyatakan bahwa dirinya ditangkap bersama seorang tentara Rusia.

Sementara yang lain menyebut bahwa ia berada dalam kelompok yang terdiri dari tiga tentara China lainnya, namun kemudian terpisah saat terjadi kekacauan.

Zelensky menegaskan bahwa perekrutan warga China dilakukan secara terbuka melalui media sosial dan bahwa otoritas Beijing mengetahui hal tersebut.

“Keterlibatan terang-terangan warga negara Tiongkok dalam permusuhan di wilayah Ukraina selama perang agresi merupakan langkah yang disengaja menuju perluasan perang,” tegas Zelensky.

Menurut laporan media Ukraina, Ukrainska Pravda, salah satu tawanan membayar sekitar 3.480 USD kepada perantara di Tiongkok untuk bergabung dengan tentara Rusia, dengan tujuan mendapatkan kewarganegaraan Rusia.

Ia disebut menerima pelatihan di wilayah Luhansk yang diduduki Rusia, bersama dengan kelompok warga Tiongkok lainnya yang dikabarkan memiliki masalah hukum di negara asalnya.

China selama ini mengklaim netralitas dalam konflik Rusia-Ukraina, meskipun negara-negara Barat menuduh Beijing mendukung Moskow secara tidak langsung melalui kerja sama ekonomi dan teknologi.

Amerika Serikat, misalnya, menuding China membantu Rusia memproduksi amunisi, kendaraan lapis baja, hingga rudal.

Namun, China menegaskan bahwa mereka tidak menjual senjata mematikan dan selalu berhati-hati dalam mengekspor teknologi dengan kegunaan ganda yang dapat digunakan secara sipil maupun militer, seperti chip komputer dan drone.

“Tiongkok telah berkomitmen untuk mengakhiri konflik dan mempromosikan perundingan perdamaian. Hal ini sangat jelas dan diakui oleh masyarakat internasional,” tambah Lin Jian.

Tuduhan keterlibatan warga negara China dalam perang Ukraina menambah kompleksitas di tengah upaya diplomatik internasional untuk mengakhiri konflik.

Sementara Beijing bersikukuh pada posisi netralnya, Kyiv tampaknya terus mendesak agar keterlibatan tidak langsung China dalam mendukung agresi Rusia mendapat perhatian dunia.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait China, Volodymyr Zelensky dan Konflik Rusia vs Ukraina

10/04/2025 21:00
Waktu Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Diputuskan Setelah Konsultasi dan Urusan Teknis Rampung – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono menyatakan, pemerintah saat ini masih berkonsultasi dengan beberapa negara, utamanya otoritas Palestina mengenai rencana evakuasi 1.000 warga sipil yang menjadi korban luka agresi militer Israel di Gaza.

Konsultasi dilakukan karena Kemlu RI menyadari bahwa setiap upaya mengubah demografi Gaza adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional.

Sehingga upaya konsultasi dimaksudkan agar semua langkah yang ditempuh sesuai koridor hukum internasional, dan rencana evakuasi selaras dengan kepentingan rakyat Palestina, serta didukung negara – negara kawasan.

“Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia menolak setiap upaya yang akan merekolasi atau memindahkan Warga Palestina dari Tanah Airnya,” kata Sugiono dalam keterangan resminya, Kamis (10/4/2025).

“Setiap upaya yang mengubah ‘demografi’ Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional,” lanjutnya.

Sugiono menjelaskan sejauh ini ada beberapa negara yang telah menerima warga Palestina korban perang Gaza. Negara itu adalah Mesir, Turki, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Pada tingkat dalam negeri Kemlu RI akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga perihal aspek teknis pelaksanaan keberangkatan warga Palestina dan kepulangan mereka kembali ke tanah airnya.

Mengingat berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, rencana evakuasi korban luka perang Gaza dari Palestina ke Indonesia sifatnya hanya sementara.

Mereka yang telah sembuh dari luka dan traumanya, akan dipulangkan kembali ke Palestina jika situasi sudah lebih kondusif.

Sugiono sekaligus membantah upaya evakuasi korban luka Gaza sebagai tindakan ‘memindahkan’ mereka dari tanah airnya.

“Sesuai arahan Presiden, keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk ‘memindahkan’ warga Palestina tersebut dari tanah airnya,” jelas dia.

Waktu pelaksanaan evakuasi akan ditetapkan jika seluruh konsultasi dengan berbagai negara dan persiapan teknis sudah dirampungkan.

“Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang melanjutkan konsultasi dengan berbagai negara dan persiapan di dalam negeri sebelum pelaksanaan rencana tersebut,” ujar Sugiono.

Sebagai informasi saat ini Presiden Prabowo tengah melawat ke lima negara di Timur Tengah yang beberapa diantaranya telah menerima evakuasi warga sipil Palestina. Negara yang dikunjungi adalah UEA, Turki, Mesir, Qatar dan Yordania.

Salah satu agenda lawatan Prabowo adalah berkonsultasi dengan para petinggi negara di Timur Tengah mengenai rencana Indonesia untuk terlibat dalam evakuasi warga Gaza.

10/04/2025 17:52
Jerman Umumkan 144 Halaman Paket Koalisi Pemerintahan

Jakarta –

Kanselir terpilih Jerman Friedrich Merz mengatakan, koalisi partainya CDU/CSU, telah menyepakati pembentukan pemerintahan baru Jerman dengan Partai SPD. Kedua partai besar Jerman tersebut meluncurkan perjanjian koalisi berisi 114 halaman kontrak paket program yang antara lain menjanjikan pemotongan pajak, kebijakan imigrasi yang lebih ketat, serta sejumlah prioritas lainnya.

Dalam perjanjian koalisi tersebut, terdapat komitmen di bidang perdagangan. Mereka berniat untuk merampungkan penjanjian perdagangan bebas jangka menengah dengan Amerika Serikat (AS), seraya menghindari konflik dagang dan mengurangi tarif impor resiprokal dalam jangka pendek. Targetnya, adalah percepatan kesepakatan Uni Eropa (UE) dengan blok Amerika Latin Mercosur dan Meksiko.

Dalam bidang energi dan iklim, perjanjian itu merencanakan pemotongan harga listrik sebesar 5 sen lewat pengurangan pajak listrik dan ongkos jaringan, ditambah peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga gas. Sementara mereka menyiapkan juga paket legislatif untuk carbon capture and storage. Juga disepakati pembatalan regulasi kontroversial pemanas ruang, untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber penghangat ruangan di musim dingin. Koalisi ini juga akan mendorong percepatan target iklim UE, yakni mengurangi emisi keseluruhan sebanyak 90% hingga 2040.

Sektor fiskal dan pajak juga tak luput jadi bagian kesepakatan. Koalisi sepakat membentuk komisi ahli reformasi “rem utang” Jerman yang sangat ketat yang membatasi pinjaman publik. Tarif pajak perusahaan dijadwalkan turun mulai 2028, diikuti penurunan pajak pertambahan untuk makanan dan restoran.

Dari sisi ketenagakerjaan, upah lembur akan dibebaskan dari pajak, dan insentif pajak diberikan untuk pekerja yang melebihi usia pensiun. Tunjangan pengangguran direformasi dengan sanksi lebih ketat bagi pihak yang menolak untuk bekerja. Serta, pada tahun 2026 mulai berlaku upah minimum sebesar 15 euro per jam.

Koalisi itu juga sepakat untuk meningkatkan “secara signifikan” pengeluaran pertahanan untuk memenuhi target NATO. Hal itu meliputi pengadaan pasukan dan persenjataan. Akan ada pemberlakuan sistem wajib militer baru, yang saat ini masih berbentuk sukarela. Dukungan untuk Ukraina tetap menjadi prioritas. Juga akan disusun regulasi untuk mempercepat dan mempermudah pembelian dan pengadaan alat utama sistem pertahanan, serta melakukan kerjasama standardisasi peralatan militer bersama mitra negara-negara Eropa.

Pemerintahan baru Jerman juga akan memperketat kebijakan imigrasi, misalnya menghentikan reunifikasi keluarga untuk imigran berstatus perlindungan subsider. Kemudian menghentikan semua program federal untuk penerimaan para pengungsi. Pencari suaka lewat jalur darat akan ditolak di perbatasan, dan Jerman akan mulai mendeportasi warga ke Suriah dan Afganistan, dimulai dengan para pelaku tindak kriminal dan mereka yang berpotensi membahayakan.

Kemungkinan komposisi jabatan penting di kabinet

Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan, diduga kuat akan dijabat oleh Lars Klingbeil, salah satu ketua partai SPD . Dengan menjabat posisi kunci itu, artinya dia punya peluang kuat untuk mencalonkan diri sebagai kanselir di masa yang akan datang.

Lars Klingbeil yang berusia 47 tahun telah menjadi sosok vokal di SPD setelah gelaran pemilu Februari lalu. Ia mengambil alih tongkat estafet dari Kanselir Olaf Scholz yang akan segera pensiun.

Untuk Menteri Luar Negeri, beberapa pihak memperkirakan jabatan diplomat tertinggi ini akan diserahkan kepada Johann Wadephul, yang merupakan Wakil Ketua fraksi CDU/CSU di parlemen. Politisi berusia 62 tahun ini dikenal karena mendorong agar Ukraina diizinkan menyerang target-target di dalam Rusia dengan senjata pasokan Barat.

Pesaingnya adalah Armin Laschet, lelaki berusia 64 tahun ini merupakan eks pemimpin CDU, dan juga juga pernah maju sebagai kandidat kanselir pada pemilu 2021.

Jabatan Menteri Dalam Negeri kemungkinan akan diberikan kepada tokoh politik negara bagian Bayern, Alexander Dobrindt dari Partai CSU. Dia digadang-gadang akan masuk ke dalam kabinet sebagai menteri dalam negeri, salah satu kementerian utama yang akan diberikan kepada CSU, yang mitra CDU di negara bagian Bayern. Namun, belum ada kepastian dari niat Alexander Dobrindt untuk mengisi posisi ini.

Menteri Pertahanan dalam kabinet saat ini, Boris Pistorius dari SPD diproyeksikan akan tetap memegang jabatan ini, setelah menuai dukungan untuk tetap menjabat menteri pertahanan dari politisi lain dan rakyat Jerman. Sosok politisi berusia 65 tahun ini, dalam jajak pendapat sering terpilih sebagai politisi terpopuler di Jerman , saat meningkatnya kegelisahan soal ancaman Rusia. Namun, Pistorius juga berpotensi untuk menjadi Wakil Kanselir, jika Klingbeil menolak tawaran mengisi jabatan tersebut.

Pembagian jatah kursi menteri

Dalam perjanjian koalisi, SPD direncanakan mendapat jabatan pada setidaknya tujuh kementerian dalam pemerintahan baru. Jumlah ini terbilang lebih banyak dibanding CDU, yang hanya mendapat enam kementerian.

Namun jika ditotal, CDU mendapat kursi kanselir dan sembilan pos kementerian dengan mitranya CSU, yang mendapat tiga jatah menteri.

Rinciannya, CDU akan memimpin Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keluarga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Transportasi, dan Kementerian Digitalisasi.

Sementara SPD akan mengambil alih Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan yang juga mencakup Perlindungan Iklim, Kementerian Bantuan Pembangunan dan Kementerian Perumahan, Tata Kota serta Konstruksi.

Sementara, CSU kemungkinan akan mengambil alih Kementerian Penelitian, Teknologi dan Luar Angkasa, Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.

Respons partai-partai di Jerman

Partai Kiri Jerman mengecam kebijakan tersebut dengan mengatakan, perjanjian koalisi akan membawa Jerman ke arah yang salah. Mereka mengkritik tajam kesepakatan itu dengan mengatakan bahwa pemerintah baru mengabaikan berbagai masalah seperti tingginya harga sewa rumah, harga-harga yang terus melambung tinggi, runtuhnya kohesi kemasyarakatan dan kehancuran planet.

“Koalisi yang tidak peduli dan putus asa ini menampilkan dirinya sebagai koalisi yang benar-benar pengecut, tidak memiliki imajinasi, dan tanpa kompas sosial,” ujar salah satu pemimpinnya, Ines Schwerdtner.

Sementara Partai Hijau mengkritik perjanjian ini dengan menyebutnya sebagai “kekecewaan besar” terhadap masalah yang dihadapi dunia saat ini.

Salah satu pemimpin Partai Hijau Felix Banaszak menyebutkan, koalisi tersebut tidak memiliki “sedikit pun jawaban” atas tantangan lingkungan, misalnya penurunan target iklim, hingga penundaan penghentian penggunaan batu bara.

Pemimpin Partai AfD Alice Weidel mengkritik tajam kesepakatan koalisi dan menuduh Friedrich Merz melakukan penipuan, dengan mengatakan bahwa mereka “tidak menepati janji pemilu mereka.”

“Dokumen itu memiliki ciri khas dari pecundang pemilu, SPD.”

Partai CDU/CSU, katanya, telah “menipu dan membohongi warga dengan janji-janji pemilu yang tidak benar.”

Prinsip “bisnis seperti biasa” ada “dalam setiap kalimat perjanjian koalisi,” kata Weidel, terutama dalam hal migrasi dan keuangan.

Terlalu banyak uang pembayar pajak yang “dihambur-hamburkan untuk kebijakan yang salah dan merugikan,” kata pemimpin partai AfD itu. “Kebijakan fiskal dan pajak adalah bencana yang akan semakin memperburuk krisis,” pungkas Weidel.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Penulis adaptasi: Muhammad Hanafi

Pemeriksa: Agus Setiawan

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

10/04/2025 16:36
Trump Tunda Kebijakan Tarif untuk Indonesia dan Puluhan Negara

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menangguhkan kenaikan tarif resiprokal selama 90 hari untuk puluhan negara, termasuk Indonesia. Penundaan ini tidak berlaku untuk China yang mereka anggap menantang kebijakan AS.

Merujuk data yang dikeluarkan Gedung Putih, Rabu (09/04), persentase tarif timbal balik untuk seluruh negara diturunkan ke angka 10%, terhitung per 5 April lalu.

Bersamaan dengan pemberlakuan persentase terbaru ini selama 90 hari ke depan, AS akan bernegosiasi dengan berbagai negara.

Penundaan dan penurunan tarif sementara ke angka 10% ini tak berlaku untuk China. Trump justru menaikkan tarif resiprokal untuk China dari 34% ke 125%.

Alasannya, klaim otoritas Gedung Putih, adalah sikap “tidak hormat” pemerintah China yang membalas kebijakan Trump dengan menaikkan tarif hingga 84% pada komoditas AS yang masuk ke Tiongkok.

Penurunan tarif ke angka 10% juga tidak berlaku untuk negara-negara yang dianggap Trump sebagai “penentang terburuk”. Trump menuduh negara-negara ini menjalankan praktik perdagangan yang tidak adil dengan AS.

Negara yang masuk kategori itu antara lain 27 negara anggota Uni Eropa, Vietnam, dan Afrika Selatan. Tarif resiprokal yang diterapkan Trump kepada negara kategori ini berkisar antara 11% hingga lebih dari 100%.

Merujuk penangguhan kebijakan tarif resiprokal, seorang narasumber berkata kepada BBC bahwa “sikap tenang dapat membuahkan hasil”.

BBC

BBC News Indonesia .

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Saat mengumumkan rencana terbarunya di platform media sosial Truth Social, Trump menyebut penangguhan tarif selama 90 hari hanya berlaku bagi negara-negara yang tidak membalas kebijakannya.

Di sisi lain, kata Trump, tarif tambahan untuk China akan segera dia terapkan.

“Pada suatu saat, mudah-mudahan dalam waktu dekat, China akan menyadari bahwa hari-hari di mana mereka mengelabui AS dan negara-negara lain tidak dapat lagi dilakukan atau diterima begitu saja,” tulis Trump.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, membuat klaim bahwa perubahan kebijakan tarif tidak dipengaruhi oleh kejatuhan pasar global. Namun politikus senior Partai Demokrat, Chuck Schumer, menyebut penangguhan tarif baru memperlihatkan posisi Trump yang “terhuyung-huyung”.

Baca juga:

Gejolak pasar saham terjadi pekan lalu tak lama setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal baliknya.

Aksi jual saham yang masif memicu kerugian triliunan dolar di seluruh dunia. Di AS, muncul pula kekhawatiran tentang kenaikan harga berbagai komoditas dan potensi terjadinya resesi.

Rabu kemarin, sebelum Gedung Putih mempublikasikan keputusan menunda kebijakan tarif resiprokal, suku bunga utang AS melonjak menjadi 4,5%, yang tertinggi sejak Februari 2025.

Ketika penangguhan diumumkan, berbagai saham di AS meroket. S&P 500 melonjak 7% dalam perdagangan Rabu sore sebelum naik ke 9,5% ketika perdagangan ditutup. Sementara itu Dow Jones juga melonjak ke angka 7,8%.

Potret Presiden AS Donald Trump saat mengumumkan penundaan kenaikan tarif resiprokal, Rabu (09/04). (AFP)

Berbicara di luar Gedung Putih, Rabu kemarin, Trump berkata bahwa dia harus mengubah kebijakan tarif resiprokal karena “banyak orang menjadi bergairah”.

“Saya melakukan jeda 90 hari untuk orang-orang yang tidak membalas karena saya memberi tahu mereka ‘jika Anda membalas, kami akan menggandakannya’,” kata Trump.

“Dan itulah yang saya lakukan terhadap China,” ujarnya.

Trump berkata, “semuanya akan berjalan dengan luar biasa.”

Presiden China Xi Jinping, menurut Trump, pada suatu titik “ingin mencapai kesepakatan dengan AS”.

Kebuntuan diplomasi kini terjadi antara China dan AS, dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Situasi itu muncul ketika Trump mengumumkan tarif resiprokal baru pekan lalu.

Pada awal kebijakan Trump itu, komoditas China yang masuk ke AS bakal dikenai tarif sebesar 34%. Angka itu lebih besar dari pungutan yang telah ditetapkan Trump pada awal 2025, yakni 20%.

Ketika dikenai tarif 34%, Presiden Xi Jinping membalas dengan menetapkan tarif sebesar 34% atas terhadap komoditas AS yang masuk ke China.

Trump lalu mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% kepada China, jika balasan itu tidak dibatalkan.

Namun China tidak bergeming dan menyatakan akan “berjuang sampai akhir” jika AS “bersikeras memprovokasi perang tarif atau perang dagang”.

Sebuah grafiti di London, Inggris, pada 9 April lalu. (Getty Images)

Hanya beberapa jam setelah tarif 104% diberlakukan Trump, China juga menaikkan tarif resiprokal terhadap AS, dari 34% menjadi 84%, terhitung per 10 April ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan bahwa AS “terus mengenakan tarif pada negaranya dengan cara yang kasar”.

Lin berkata, China menentang “praktik intimidasi” itu dan meminta AS menunjukkan “sikap yang setara, saling menghormati, dan timbal balik” jika berharap dapat menyelesaikan masalah melalui negosiasi.

Hubungan yang memburuk antara kedua negara itu dapat menyebabkan perdagangan barang di antara mereka turun hingga 80% atau setara dengan Rp7.815 triliun, menurut perkiraan Organisasi Perdagangan Dunia.

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

10/04/2025 16:06
Presiden Trump Tunda Pemberlakuan Tarif, Kecuali untuk China

Anda tengah menyimak Dunia Hari Ini dari ABC Indonesia, yang merangkum sejumlah informasi utama dari berbagai negara selama 24 jam terakhir.

Kita akan mengawali edisi hari ini, Kamis, 10 April 2025, dengan berita dari Amerika Serikat.

AS tunda tunda pemberlakukan tarif

Presiden Donald Trump menunda pemberlakukan tarif “timbal balik” selama 90 hari, hanya beberapa jam setelah diberlakukan kepada negara-negara yang memasukkan produknya ke Amerika Serikat.

Semua mitra dagang, kecuali China, sekarang akan dikenakan tarif “dasar” yang sama sebesar 10 persen, bukan tarif tambahan yang diumumkan oleh Trump pada “hari pembebasan” minggu lalu.

Dalam unggahan media sosialnya, Presiden Trump mengatakan kembali menaikkan tarif pada barang-barang China, kali ini menjadi 125 persen dan berlaku segera.

Presiden Trump memutuskan untuk menunda sementara kebijakan tarif ini atas dasar ada lebih dari 75 negara yang berusaha “untuk merundingkan solusi”, dan mereka tidak “melakukan pembalasan dengan cara, bentuk, atau wujud apa pun.”

Kunjungan dadakan Raja dan Ratu Inggris ke Paus Fransiskus

Raja Charles III dan Ratu Camilla secara mendadak mengunjungi Paus Fransiskus selama kunjungan kenegaraan mereka ke Italia.

Raja berusia 76 tahun itu seharusnya melakukan kunjungan kenegaraan resmi ke Vatikan, tetapi menunda rencananya setelah dokter meminta Paus untuk istirahat selama dua bulan setelah mengalami serangan pneumonia.

Sebuah pernyataan Vatikan menyebutkan Paus bertemu dengan Raja dan Ratu Inggris di Casa Santa Marta dan menyampaikan harapan terbaiknya untuk ulang tahun pernikahan ke-20 mereka, yang mereka rayakan pada hari Rabu.

Istana Buckingham juga mengatakan pasangan kerajaan Inggris “senang Paus cukup sehat untuk menjamu mereka, dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan harapan terbaik mereka secara langsung.”

Julie Bishop melakukan perjalanan pertama ke Myanmar

Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Julie Bishop, yang juga mantan politisi Australia, melakukan kunjungan pertamanya ke Myanmar.

Myanmar baru saja dilanda gempa bumi yang menewaskan lebih dari 3.600 orang, dan Julie bertemu Menteri Luar Negeri Than Swe dan pejabat lainnya di area tenda darurat, Rabu kemarin.

Mantan menteri luar negeri Australia dan kanselir Universitas Nasional Australia tersebut ditunjuk sebagai utusan sekretaris jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar pada bulan April tahun lalu.

Laporan MRTV mengatakan kedatangan Julie untuk membahas koordinasi antara Myanmar dan PBB mengenai bantuan bagi orang-orang yang terkena dampak gempa, tetapi tidak merincinya lebih lanjut.

Ukraine sebut 155 warga China bertempur untuk Rusia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan ia memiliki informasi intelijen yang menunjukkan 155 warga negara China bertempur untuk Rusia di wilayah negaranya.

Klaim tersebut muncul sehari setelah Zelenskyy mengumumkan militernya sudah menangkap dua pria China yang bertempur dengan unit Rusia di Ukraina timur.

Informasi tersebut kemudian didukung oleh pejabat tinggi Amerika Serikat

China belum menanggapi klaim terbaru Presiden Zelenskyy, tapi juru bicara kementerian luar negeri China mengatakan negaranya sedang mempelajari informasinya serta sudah melarang warganya bepergian ke zona perang.

10/04/2025 14:22
Pasar Saham Global Bangkit Usai Trump Umumkan Penundaan Tarif

Jakarta –

Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menunda pengenaan tarif impor pada puluhan negara selama 90 hari membuat pasar saham global sedikit lega. Hal ini terlihat dari sejumlah indeks AS yang menguat pada Kamis (10/4/2025).

Dikutip dari Reuters, indeks saham AS menguat setelah penundaan tarif tinggi diumumkan Trump. Indeks S&P 500 misalnya, ditutup menguat 9,5% pada Rabu (9/4/2025). Tren penguatan juga diikuti indeks saham milik Jepang N225 yang menguat lebih dari 8%.

Selain penguatan pada pasar saham, harga komoditas berjangka di Eropa juga mengalami tren positif kendati menunjukkan reli jangka pendek dengan harga saham AS yang diperdagangkan lebih rendah. Namun, harga minyak terpantau menurun sekitar 1% yang dipicu oleh kekhawatiran atas ketegangan perdagangan yang dipercaya mendorong ekonomi global ke arah resesi.

Sejak kembalinya Trump ke Gedung Putih pada bulan Januari, ia berulang kali mengancam akan memberikan serangkaian tindakan hukuman terhadap mitra dagang, tetapi kemudian mencabut beberapa di antaranya pada menit terakhir. Pendekatan yang kadang-kadang dilakukannya telah membingungkan para pemimpin dunia dan membuat para eksekutif dilingkupi kekhawatiran.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan, perubahan penetapan tarif terhadap mitra dagang AS sebelumnya telah direncanakan sejak awal bagi yang mau bernegosiasi. Namun, Trump kemudian mengindikasikan kepanikan di pasar yang terjadi sejak pengumumannya pada tanggal 2 April telah menjadi faktor dalam pemikirannya.

“Anda harus fleksibel,” kata Bessent dikutip dari Reuters, Kamis (10/4/2025).

Meski begitu, Bessent mengatakan negara tetap menerapkan tarif tinggi kepada China sebagai negara dengan ekonomi nomor 2 dunia dan pemasok impor AS terbesar kedua.

Trump segera menaikkan tarif impor China menjadi 125% dari level 104% yang berlaku pada hari Rabu. Kemudian, perusahaan China yang menjual produk di Amazon bersiap untuk menaikkan harga untuk AS atau meninggalkan pasar tersebut karena tarif.

Beijing mungkin akan membalas dengan cara yang sama setelah mengenakan tarif sebesar 84% pada impor AS pada hari Rabu untuk menyamai tarif yang sebelumnya diberlakukan Trump. Beijing telah berulang kali berjanji untuk memberikan perlawanan dalam perang dagang yang meningkat antara dua ekonomi teratas dunia tersebut.

“Kami tidak takut dengan provokasi. Kami tidak akan mundur,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning di X pada Kamis.

Trump mengatakan bahwa resolusi dengan China terkait perdagangan juga mungkin terjadi. Namun, para pejabat mengatakan bahwa mereka akan memprioritaskan pembicaraan dengan negara-negara lain, termasuk Vietnam, Jepang, dan Korea Selatan yang mengantre untuk mencoba mencapai kesepakatan.

“China ingin membuat kesepakatan. Mereka hanya tidak tahu bagaimana cara melakukannya,” kata Trump.

Di sisi lain, Beijing mengatakan pihaknya telah mengadakan pembicaraan dengan Uni Eropa dan Malaysia untuk memperkuat perdagangan sebagai respons atas ketegangan tersebut, meskipun Australia mengatakan telah menolak tawaran dari China, mitra dagang utamanya, untuk bekerja sama melawan tarif.

“Kami tidak akan bergandengan tangan dengan China sehubungan dengan persaingan apapun yang terjadi di dunia,” kata Wakil Perdana Menteri Richard Marles kepada Sky News.

Harapan akan dukungan negara membantu menopang saham Tiongkok pada hari Kamis, bahkan saat mata uang yuan jatuh ke level terlemah sejak krisis keuangan global. Bank investasi AS Goldman Sachs merevisi turun perkiraannya untuk pertumbuhan PDB Tiongkok menjadi 4% pada tahun 2025, dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,5%, dengan alasan efek negatif tarif.

(kil/kil)

10/04/2025 14:20
Trump Ancam Iran, Rusia Bilang Dunia Mulai Lelah!

Jakarta –

Pemerintah Rusia mengatakan bahwa dunia mulai lelah dengan ancaman tak berujung terhadap Iran. Rusia juga menegaskan bahwa membombardir Republik Islam itu tidak akan membawa perdamaian, dan memperingatkan bahwa Teheran telah mengambil tindakan pencegahan.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa Moskow menyadari adanya “retorika yang cukup keras” dan bahwa Teheran mengambil tindakan pencegahan, dan menyarankan agar fokusnya adalah kontak daripada konfrontasi.

“Memang, dunia mulai lelah dengan ancaman tak berujung terhadap Iran,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova ketika ditanya oleh Reuters untuk mengklarifikasi pendekatan Rusia.

“Ada pemahaman yang berkembang bahwa pengeboman tidak dapat membuka jalan menuju perdamaian,” imbuhnya, dilansir kantor berita Reuters dan Al-Arabiya, Kamis (10/4/2025).

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Israel akan menjadi “pemimpin” dari kemungkinan serangan militer terhadap Iran, jika Teheran tidak menghentikan program senjata nuklirnya.

Trump membuat komentar tersebut menjelang pembicaraan terjadwal akhir pekan ini yang melibatkan para pejabat AS dan Iran di kesultanan Timur Tengah, Oman. Trump awal minggu ini mengatakan pembicaraan tersebut akan bersifat “langsung”, sementara Iran menggambarkan keterlibatan tersebut sebagai pembicaraan “tidak langsung” dengan AS.

“Jika itu membutuhkan militer, kami akan menggunakan militer,” kata Trump. “Israel jelas akan sangat terlibat dalam hal itu. Mereka akan menjadi pemimpinnya. Namun, tidak ada yang memimpin kami, tetapi kami melakukan apa yang ingin kami lakukan,” cetus Trump dilansir The Associated Press dan Al-Arabiya, Kamis (10/4/2025).

Program nuklir Iran, yang dimulai pada tahun 1950-an dengan dukungan dari sekutunya saat itu, Amerika Serikat, telah lama menjadi subjek perselisihan antara negara-negara besar dunia dan Iran, yang Revolusi Islamnya pada tahun 1979 mengubahnya menjadi salah satu musuh terbesar Washington.

AS, Israel, dan beberapa negara besar Eropa mengatakan Iran secara diam-diam mencoba mengembangkan senjata nuklir. Pernyataan ini telah dibantah oleh Teheran, yang dalam beberapa tahun terakhir telah membangun kemitraan dengan Rusia, negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia.

Presiden Rusia Vladimir Putin telah menjaga hubungan baik dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, terutama karena Rusia dan Iran dianggap sebagai musuh oleh Barat. Namun, Moskow ingin agar tidak memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah.

Rusia, kata Zakharova, menginginkan “solusi negosiasi yang efektif” yang akan mengurangi kecurigaan Barat tentang program pengayaan uranium Iran, dan memulihkan kepercayaan sambil memastikan keseimbangan kepentingan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

10/04/2025 13:18
Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza yang Terluka ke Indonesia, Didukung DPR, Ditentang MUI Nasional 10 April 2025

Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza yang Terluka ke Indonesia, Didukung DPR, Ditentang MUI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
berencana mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka akibat serangan brutal tentara Israel di wilayah tersebut.
Mereka rencananya dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di Indonesia, yang fasilitasnya lebih representatif dibandingkan rumah sakit darurat yang sekarang banyak berdiri di Gaza.
“Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka,” kata Prabowo, Rabu (9/4/2025).
Dia mengatakan, ada 1.000 warga Gaza yang akan dijemput pada gelombang pertama, disediakan pesawat untuk melakukan penjemputan.
Namun, evakuasi tersebut memiliki banyak syarat.
Pertama, semua pihak, termasuk dari Palestina, setuju rencana evakuasi.
Kedua, evakuasi bersifat sementara.
Setelah kembali pulih dan situasi Gaza kondusif, warga Palestina yang dievakuasi akan kembali ke negeri mereka.
“Mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka. Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia,” beber Prabowo.
Untuk itu, kata Prabowo, dirinya akan berkonsultasi dahulu dengan para pemimpin negara-negara Timur Tengah.
Rencana ini jauh berbeda dengan apa yang pernah diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.
Presiden Partai Gelora ini pernah menyebut warga Gaza tidak akan direlokasi ke Indonesia.
Indonesia justru akan membuat perkampungan, rumah sakit, dan sekolah di tempat tersebut sehingga warga Gaza bisa beraktivitas dengan leluasa dan pengobatan bisa dilakukan di negeri mereka sendiri.
“Kalau pemindahan itu sih tidak akan terjadi, ada program ini (Kampung Indonesia) atau enggak, itu tidak akan terjadi,” kata Anis saat ditemui di Kantor
Majelis Ulama Indonesia
(MUI), Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).
Anis mengatakan, Kementerian Luar Negeri bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), MUI, dan organisasi relawan lainnya sedang merencanakan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Selain itu, Kemenlu RI juga pernah membantah isu adanya kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Israel terkait pemindahan warga Gaza ke Indonesia.
Juru Bicara Kemenlu RI, Rolliansyah Soemirat, menyebut Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas apalagi menyepakati isu tersebut.
“Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak mana pun ataupun mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut oleh beberapa media asing,” ujar pria yang akrab disapa Roy tersebut melalui keterangan pers, Kamis (27/3/2025).
Roy menegaskan, saat ini Indonesia berfokus pada desakan gencatan senjata tahap kedua sehingga
bantuan kemanusiaan
bisa segera disalurkan kepada warga Palestina di Gaza.
“Saat ini, Indonesia lebih memfokuskan dan mendorong terwujudnya gencatan senjata tahap II dan masuknya bantuan kemanusiaan, serta memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza,” ujar dia.

Terlepas dari perbedaan pernyataan yang keluar dari pemerintah, lembaga legislatif mendukung upaya evakuasi yang direncanakan Presiden Prabowo tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Dave Laksono menilai, ide Prabowo tersebut adalah hal yang mulia, tetapi harus dibarengi dengan perencanaan yang matang agar ide tersebut berhasil dan sesuai harapan.
“Tentu ini adalah rencana mulia dari Presiden Prabowo, dengan alasan kemanusiaan. Hanya saja, harus disertai dengan rancangan dan rencana yang jelas agar upaya ini dapat berhasil serta menghasilkan apa yang kita harapkan,” ujar Dave.
Politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu menyiapkan fasilitas dan pelayanan yang layak bagi para warga Palestina walaupun mereka hanya tinggal sementara di Indonesia.
Menurut dia, hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah agar nantinya tidak ada warga Palestina yang justru telantar setelah dievakuasi.
“Tentunya, mereka di sini tinggal di mana, pelayanan apa yang kita dapat berikan kepada mereka. Bagi anak-anaknya, apakah disiapkan sekolah khusus, adakah pelatihan kerja untuk yang dewasa,” kata Dave.
“Lalu berapa lama mereka tinggal di sini. Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai tuan rumah akan tamu-tamu kita itu,” imbuh dia.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sedang mengusahakan berdirinya Kampung Indonesia di Gaza menentang rencana Prabowo tersebut.
Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menuturkan, rencana pengosongan Gaza dengan dalih relokasi diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah.

Namun, rencana tersebut ditentang sejumlah pihak karena dinilai sebagai bagian dari tipu muslihat pendudukan Israel di Gaza.
“Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Anwar.
Anwar Abbas juga mengingatkan Yerusalem yang dulunya adalah wilayah Palestina kini menjadi ibu kota Israel.
Hal ini bisa terjadi karena dukungan dari Donald Trump juga.
“Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/04/2025 09:25
Prabowo Yakin Kebijakan Tarif Impor Trump Bisa Dihadapi Indonesia: Mari Kita Berdiri di Kaki Sendiri – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden RI, Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemberlakuan tarif resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menimbulkan ketidakpastian global hingga membuat banyak negara cemas atas kondisi perekonomian dunia.

Namun, Prabowo meyakini bahwa Indonesia bisa menghadapi dan mengendalikan kebijakan tarif dari Trump tersebut.

“Apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara ekonominya terkuat membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas.”

“Ya, kita akan menghadapi tantangan, tapi saya bicara dengan tim saya ternyata situasinya dapat kita hadapi dan bisa kita kendalikan,” kata Prabowo, dalam acara Sarasehan Ekonomi di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Prabowo lantas mengingatkan bahwa perekonomian di Indonesia harus bisa berdiri sendiri, seperti yang diperjuangkan para pendiri bangsa.

“Sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita sejak dulu, termasuk saya sejak dulu saya sudah ingatkan mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri,” jelas Prabowo.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto pun menyampaikan bahwa beberapa aspek ekonomi Indonesia menunjukkan kekuatan, sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,03 persen (c-to-c)

Secara spasial ekonomi tumbuh positif di semua wilayah.

Pertumbuhan tertinggi di Papua Barat (20,8 persen) dan Maluku Utara (13,7 persen).

Airlangga menyebut, semua sektor tumbuh positif dengan kontribusi terbesar Industri Pengolahan (18,98 persen PDB).

Inflasi Indonesia yang terkendali

Pada Maret 2025 Indonesia mengalami inflasi 1,65 persen (mtm) dan 1,03 persen (yoy).

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level optimis

IKK pada Februari 2025 berada pada level Optimis sebesar 126,4 dibandingkan Januari 2025 sebesar 127,2 atau masih konsisten di level optimis.

PMI manufaktur di level ekspansif

PMI Maret 2025 sebesar 52,4 dibandingkan Februari 2025 sebesar 53,6, di level ekspansi seiring peningkatan output dan demand di dalam negeri.

“Dalam laporan terakhirnya, Moody’s melaporkan bahwa dinilai ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga berkat permintaan domestik yang kuat dan komitmen pemerintah dalam menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal,” ujar Airlangga.

Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh

IPR pada Februari 2025 terkontraksi 0,5 persen yoy namun tetap tumbuh 0,8 persen secara bulanan dipengaruhi kelompok makanan, minuman, tembakau.

Airlangga bilang, sektor keuangan Indonesia kuat, dibuktikan dengan Neraca Pembayaran (NPI) 2024 mengalami surplus 7,2 miliar dolar AS.

Sementara pertumbuhan kredit Februari 2025 10,4 persen (rata-rata 2024 11,3 persen).

Adapun, Dana Pihak Ketiga (DPK) sedikit meningkat menjadi 5,75 persen.

Sementara Cadangan Devisa Indonesia tercatat 154,5 miliar dolar AS hingga akhir Februari 2025.

Jumlah itu setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor ditambah pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah.

“Neraca Perdagangan surplus, di mana pada Februari 2025 surplus 3,12 miliar dolar AS melanjutkan tren surplus 58 bulan berturut-turut,” ungkapnya.

Apa Dampak Kebijakan Tarif Trump Bagi Indonesia?

Sebelumnya, Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025).

Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut.

Dikutip dari Kompas TV, Indonesia menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari AS.

Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika.

Trump menyatakan bahwa dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional.

Dilansir web resmi Kemlu, pengenaan tarif timbal balik ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

Diketahui bahwa Indonesia memiliki sejumlah produk ekspor utama di pasar AS.

Di antaranya adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut.

Tarif ini awalnya mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025), tetapi Trump akhirnya memutuskan untuk menangguhkan tarif timbal balik terhadap sebagian besar mitra dagang AS selama 90 hari.

Namun, pada saat yang sama, Trump diketahui malah menaikkan tarif timbal balik terhadap China menjadi 125 persen.

Padahal, sebelumnya hanya dinaikkan menjadi 104 persen.

Mengenai hal ini, Trump mengatakan bahwa jeda 90 hari untuk penerapan tarif itu hanya berlaku untuk 75 negara yang tidak membalas terhadap tarif dagang yang ditetapkan oleh AS sebelumnya.

“Berdasarkan fakta bahwa lebih dari 75 negara telah memanggil perwakilan Amerika Serikat, dan bahwa negara-negara ini tidak, atas saran saya yang kuat, membalas dengan cara, bentuk, atau cara apa pun terhadap Amerika Serikat, saya telah mengesahkan PENGHENTIAN selama 90 hari,” tulis Trump di platform Truth Social pada hari Rabu (9/4/2025).

“Dan Tarif Timbal Balik yang diturunkan secara substansial selama periode ini, sebesar 10 persen, yang juga berlaku segera,” lanjutnya.

Jumlah tersebut disebutkan lebih rendah dari tarif 20 persen yang ditetapkan oleh Trump terhadap barang-barang impor dari Uni Eropa, yakni 24 persen untuk impor dari Jepang, dan 25 persen untuk impor dari Korea Selatan.

“Pada suatu saat, mudah-mudahan dalam waktu dekat, Tiongkok akan menyadari bahwa hari-hari menipu AS dan negara-negara lain tidak lagi berkelanjutan atau dapat diterima,” ungkap Trump.

Terkait dengan China, Trump mengatakan Negeri Tirai Bambu tersebut masih ingin berunding dengan AS mengenai tarif tersebut, tetapi belum menemukan caranya.

“Belum ada yang berakhir, tetapi kami memiliki semangat yang luar biasa dari negara-negara lain, termasuk China. China ingin membuat kesepakatan, mereka hanya tidak tahu bagaimana cara melakukannya,” katanya kepada wartawan, seperti diberitakan CNN.

Sebelumnya, AS menaikkan tarif dagang terhadap barang-barang dari China sebesar 34 persen dalam pengumuman tarif pada 2 April lalu.

Setelah itu, China membalas dengan menaikkan tarif terhadap barang impor dari AS sebesar 34 persen dan berlaku mulai 10 April 2025.

Trump kemudian membalas lagi dengan menaikkan tarif China menjadi 104 persen.

Namun, China mengancam lagi akan menaikkan tarif dagang terhadap AS hingga 84 persen.

Hingga akhirnya, pada hari Rabu, Trump mengatakan akan menaikkan tarif dagang terhadap China menjadi 125 persen.

(Tribunnews.com/Rifqah/Endrapta Ibrahim/Nitis Hawaroh/Yunita Rahmayanti)

10/04/2025 09:14
Indonesia Siap Tampung Warga Gaza Sementara, Gelombang Pertama 1.000 Orang – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia siap menampung sementara warga Palestina yang terkena dampak serangan Israel di Jalur Gaza.

Prabowo memperkirakan akan ada 1.000 orang pada gelombang pertama.

“Kami siap mengevakuasi yang terluka, yang trauma, dan anak-anak yatim,” kata Prabowo pada Rabu (9/4/2025).

Ia mengatakan para korban akan berada di Indonesia untuk sementara waktu hingga mereka pulih sepenuhnya dari luka-lukanya.

Mereka akan dipulangkan setelah situasi di Gaza aman.

Sebelumnya, Indonesia telah mengadvokasi solusi dua negara dan telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Berbicara dalam kunjungan luar negerinya ke Timur Tengah dan Turki, Prabowo mengatakan Indonesia ingin meningkatkan perannya dalam mencari penyelesaian di Palestina.

“Komitmen Indonesia dalam mendukung keselamatan warga Palestina dan kemerdekaan mereka telah mendorong pemerintah kita untuk bertindak lebih aktif,” kata Prabowo, seperti diberitakan Reuters.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan Indonesia bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Jalur Gaza jika diperlukan.

Komentara Prabowo muncul dua bulan setelah Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina secara paksa seperti apa yang diinginkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dan sekutunya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Serangan Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 membunuh lebih dari 50.846 warga Palestina di Jalur Gaza dan melukai 115.729 lainnya.

Ribuan orang masih tertimbun reruntuhan atau dinyatakan hilang, menurut data Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, seperti diberitakan Anadolu Agency.

Israel kembali memulai serangannya di Jalur Gaza sejak 18 Maret 2025, melanggar perjanjian gencatan senjata yang disepakati dengan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) pada 19 Januari lalu.

Sementara itu, mediator Mesir, Qatar dan sekutu Israel, AS, sedang berupaya menengahi perundingan antara Hamas dan Israel untuk mencapai perjanjian gencatan senjata tahap kedua.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

10/04/2025 09:03

Kementrian Lembaga: Kemlu

Apa Dampak Kebijakan Tarif Trump Bagi Indonesia?