Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • China Tak Gentar Hadapi Ancaman Tarif Tambahan Trump

    China Tak Gentar Hadapi Ancaman Tarif Tambahan Trump

    Jakarta –

    Perang dagang antara Amerika Serikat dan China tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, dengan Presiden China Xi Jinping menyerukan Uni Eropa bergabung dengan Beijing menentang “intimidasi” dari AS terkait tarif.

    Beijing mengumumkan tarif sebesar 125% terhadap barang-barang AS pada Jumat (11/04). Jumlah ini naik dari 84% yang diumumkan pada Rabu (09/04) silam.

    Tarif baru China terhadap barang-barang AS ini sama dengan tarif AS saat ini terhadap barang-barang China.

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan bahwa ia masih berharap untuk mendapatkan kesepakatan dengan Beijing, dengan mengatakan bahwa kesepakatan itu akan “berakhir dengan hasil yang sangat baik bagi kedua negara”.

    Ketika Trump pertama kali mengumumkan skema pajak impornya, China dikenai tarif resiprokal sebesar 34%. Beijing membalas dengan mengenakan tarif sebesar 34% terhadap barang-barang Amerika.

    AS menanggapi dengan menaikkan tarif mereka hingga total 104%, sehingga China menaikkan tarif mereka menjadi 84%. AS merespons lagi, dan sebagaimana keadaannya saat ini, tarif AS terhadap barang-barang China adalah sebesar 125%.

    Namun tarif AS terhadap Beijing dapat meningkat lebih jauh, hingga 145% untuk beberapa produk karena pungutan sebelumnya telah dikenakan pada perusahaan yang memproduksi fentanil.

    Beijing “dengan tegas menentang dan tidak akan pernah menerima praktik hegemonik dan intimidasi seperti itu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian kepada wartawan.

    Kementerian Perdagangan China sebelumnya menyebut pungutan tambahan AS tersebut sebagai “kesalahan di atas kesalahan” dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menerima “aksi pemerasan” AS.

    Sementara itu, Presiden AS menuduh China tidak menghormati AS dan “merampok” AS.

    Dengan kedua negara yang saling membalas pengenaan tarif ini, siapa yang akan mengalah terlebih dahulu?

    “Salah jika berpikir bahwa China akan mundur dan menghapus tarif secara sepihak,” kata Alfredo Montufar-Helu, penasihat senior di China Center di lembaga kajian The Conference Board.

    Baca juga:

    “Langkah seperti itu tidak hanya akan membuat China tampak lemah, tetapi juga akan mendorong AS untuk meminta lebih banyak. Kita sekarang telah mencapai jalan buntu yang kemungkinan akan menyebabkan kesengsaraan ekonomi jangka panjang,” tambahnya.

    Sebagian besar tarif ini akan menghantam ekonomi Asia: tarif untuk Tiongkok akan naik menjadi 54%, tarif untuk Vietnam akan melonjak menjadi 46%, tarif untuk Kamboja mencapai 49%, dan tarif untuk Indonesia menyentuh 32%.

    Para ahli khawatir pemerintah, dunia bisnis, dan investor tidak punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri atau bersiap menghadapi ekonomi global yang sangat berbeda.

    Pasar global telah merosot sejak pekan lalu ketika tarif baru yang dikenakan Trump terhadap hampir setiap negara, mulai berlaku.

    Bagaimana China merespons tarif Trump?

    “Tidak ada pemenang dalam perang tarif,” kata Presiden China Xi Jinping setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez Jumat (11/04).

    Ia menyerukan China dan Uni Eropa untuk bersama-sama “menentang praktik intimidasi sepihak”, merujuk pada tarif global besar-besaran yang diberlakukan AS.

    Dia juga menganjurkan agar kedua kekuatan internasional tersebut melanjutkan globalisasi ekonomi.

    “Melawan dunia hanya akan menyebabkan isolasi,” tambahnya.

    Getty Images

    China telah merespons putaran pertama tarif Trump dengan mengenakan tarif balasan pada impor tertentu dari AS, kontrol ekspor pada logam langka, dan penyelidikan antimonopoli terhadap perusahaan-perusahaan AS, termasuk Google.

    China juga telah mengumumkan tarif balasan, tetapi tampaknya juga bersiap menghadapi rasa sakit akibat perang dagang dengan AS.

    China telah membiarkan mata uangnya, yuan, melemah, yang membuat ekspor China lebih menarik. Dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan negara telah membeli saham yang dinilai sejumlah ekonom sebagai langkah menstabilkan pasar.

    Namun, pertikaian antara China dan AS tetap menjadi perhatian utama.

    Getty ImagesKaryawan bekerja di produksi topi yang diekspor ke Amerika Serikat di sebuah pabrik di Suqian, provinsi Jiangsu, Tiongkok timur, pada 7 April 2025. Pasar saham Asia anjlok pada Senin yang suram pada 7 April setelah Tiongkok menghantam Amerika Serikat dengan tarifnya yang tinggi, meningkatkan perang dagang yang ditakutkan banyak orang dapat memicu resesi.

    “Apa yang kita lihat adalah permainan siapa yang dapat menanggung lebih banyak rasa sakit. Kita telah berhenti berbicara tentang rasa untung,” kata Mary Lovely, seorang pakar perdagangan AS-China di Peterson Institute di Washington DC, kepada program Newshour BBC.

    Meskipun ekonominya melambat, China mungkin “sangat bersedia menanggung rasa sakit untuk menghindari menyerah pada tindakan yang mereka yakini sebagai agresi AS”, tambahnya.

    Terguncang oleh krisis pasar properti yang berkepanjangan dan meningkatnya pengangguran, masyarakat Tiongkok tidak banyak berbelanja. Pemerintah daerah yang terlilit utang di China juga telah berjuang untuk meningkatkan investasi atau memperluas jaring pengaman sosial.

    “Tarif memperburuk masalah ini,” kata Andrew Collier, Peneliti Senior di Mossavar-Rahmani Center for Business and Government di Harvard Kennedy School.

    Baca juga:

    Jika ekspor China terpukul, pemasukan negara akan kena dampak yang menyakitkan.

    Ekspor telah lama menjadi faktor utama dalam pertumbuhan eksplosif Tiongkok. Ekspor juga menjadi pendorong signifikan, meskipun negara tersebut mencoba untuk mendiversifikasi ekonominya dengan manufaktur teknologi canggih dan konsumsi domestik yang lebih besar.

    Sulit untuk mengatakan kapan tepatnya tarif “akan berdampak tetapi kemungkinan besar segera,” kata Collier, seraya menambahkan bahwa “[Presiden Xi] menghadapi pilihan yang semakin sulit karena ekonomi yang melambat dan sumber daya yang semakin menipis”.

    Bagaimana dampaknya terhadap AS dan negara lain?

    Namun, bukan hanya China yang akan merasakan dampaknya.

    Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS, AS mengimpor barang senilai US$438 miliar dari China pada 2024. Adapun ekspor AS ke China senilai US$143 miliar, sehingga terjadi defisit perdagangan sebesar US$295 miliar.

    Belum jelas bagaimana AS akan menemukan pengganti barang-barang China dalam waktu sesingkat itu.

    Selain pajak atas barang fisik, kedua negara “saling terkait secara ekonomi dalam banyak halada sejumlah besar investasi di kedua belah pihak, banyak perdagangan digital dan aliran data”, kata Deborah Elms, Kepala Kebijakan Perdagangan di Hinrich Foundation di Singapura.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    “Suatu negara hanya dapat mengenakan tarif dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu. Namun, ada cara lain yang dapat dilakukan kedua negara untuk saling menyerang.”

    “Jadi, mungkin situasinya tidak mungkin menjadi lebih buruk, tetapi ada banyak cara yang dapat dilakukan.”

    Seluruh dunia juga mengamati, untuk melihat ke mana barang-barang impor China yang tidak masuk ke pasar AS akan mengarah.

    Mereka akan berakhir di pasar lain seperti di Asia Tenggara, tambah Elms.

    “Negara-negara ini [berurusan] dengan tarif mereka sendiri dan harus memikirkan di mana lagi kami dapat menjual produk kami?”

    “Jadi kita berada di dunia yang sangat berbeda, dunia yang benar-benar tidak jelas.”

    Bagaimana peluang negosiasi AS-China?

    Dalam sebuah postingan di Truth Social, platform media sosial yang dibuat perusahaan milik Trump, Trump memperingatkan bahwa “semua pembicaraan dengan China mengenai permintaan pertemuan mereka dengan kami [soal tarif] akan dihentikan!”

    Trump mengomentari tindakan balasan China dengan berkata “meskipun saya sudah memperingatkan bahwa negara mana pun yang membalas AS dengan mengenakan tarif tambahan… akan segera dikenai tarif baru yang jauh lebih tinggi”.

    Beijing mengatakan bahwa “menekan atau mengancam China bukanlah cara yang tepat”.

    “Langkah hegemonik AS atas nama ‘timbal balik’ adalah pemenuhan kepentingan egois dengan mengorbankan kepentingan negara lain dan mengutamakan ‘Amerika’ daripada aturan internasional,” kata juru bicara Kedutaan Besar China, Liu Pengyu, dalam sebuah pernyataan.

    Baca juga:

    “Ini adalah langkah khas unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi.”

    Dari Gedung Putih, Trump berbicara soal kemungkinan tarif bersifat permanen dan peluang negosiasi.

    “Kita punya utang US$36 triliun [sekitar Rp608 kuadriliun] karena suatu alasan,” katanya, seraya menambahkan bahwa AS akan berbicara dengan China dan negara-negara lain untuk membuat “kesepakatan yang adil dan kesepakatan yang baik”.

    “Sekarang Amerika yang utama,” kata Trump.

    Apa sebenarnya tujuan Trump?

    Ketika Trump memberlakukan tarif kepada sejumlah negara, dua pertanyaan mengemuka: Apa sebenarnya tujuan akhir Trump? Apakah itu sepadan dengan kehancuran ekonomi global?

    Satu teori mencuat bahwa Trump memiliki rencana dengan beberapa penasihat utamanya yang disebut “kesepakatan Mar-a-Lago”.

    Kesepakatan ini bertujuan memaksa mitra dagang Amerika melemahkan dolar AS di bursa mata uang internasional.

    Langkah ini dinilai dapat membuat ekspor Amerika lebih terjangkau bagi pasar luar negeri sekaligus mengurangi nilai cadangan mata uang AS di China.

    Penasihat ekonomi Trump, Stephen Miran, disebut-sebut mendorong rencana ini. Mirran telah membantah bahwa itu adalah kebijakan pemerintahan Trump.

    Teori ini hanya salah satu kemungkinan penjelasan atas kekacauan pasar saham yang sengaja dipicu Trump yang sangat berisiko menurut banyak ekonom terkemuka. Itu bukanlah satu-satunya.

    Sejak Trump mengejutkan dunia dengan rencana tarifnya, pejabat-pejabat Gedung Putih telah berbicara ke media dengan penjelasan yang terkadang bertentangan.

    Trump disebut menerapkan tarif untuk meningkatkan pendapatan dan melindungi industri Amerika atau sebagai alat negosiasi.

    Tarif itu disebut bersifat permanen atau sementara. Tarif itu disebut akan mendorong kesepakatan individual dengan negara lain atau memaksakan beberapa perjanjian multilateral yang besar.

    Saat Trump meneken tarif pada Rabu (09/04) , ia tampak ingin membuat khalayak dunia terus menduga-duga.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prancis Pertimbangkan Akui Negara Palestina, Macron: Kita Perlu Membuat Pengakuan

    Prancis Pertimbangkan Akui Negara Palestina, Macron: Kita Perlu Membuat Pengakuan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prancis Immanuel Macron menyatakan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan secara serius rencana untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 9 April 2025 kemarin dan mengindikasikan potensi perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Prancis terkait konflik Israel-Palestina.

    Macron mengungkapkan bahwa pengakuan ini kemungkinan akan diumumkan dalam sebuah konferensi internasional yang rencananya akan digelar bersama oleh Prancis dan Arab Saudi pada bulan Juni mendatang.

    “Kita perlu membuat pengakuan… Tujuan kita adalah menjadi ketua bersama dalam sebuah konferensi dengan Arab Saudi pada Juni, di mana kita bisa menyelesaikan pengakuan ini,” ujar Macron dalam wawancaranya dengan stasiun televisi France 5.

    Langkah yang dipertimbangkan oleh Prancis ini terjadi di tengah meningkatnya seruan internasional untuk solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan Timur Tengah. Saat ini, lebih dari 140 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah secara resmi mengakui keberadaan negara Palestina.

    Sejarah mencatat bahwa Majelis Umum PBB pada tahun 1947 mengeluarkan resolusi yang menyerukan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, satu untuk bangsa Arab dan satu untuk bangsa Yahudi, dengan Yerusalem berada di bawah pengelolaan internasional khusus.

    Rencana pembagian ini seharusnya diimplementasikan pada Mei 1948, bertepatan dengan berakhirnya mandat Inggris atas Palestina. Namun, realitas yang terbentuk justru berbeda, dengan hanya berdirinya negara Israel.

    Respons Palestina akan Diakui Prancis

    Pemerintah Palestina menyambut baik pernyataan Presiden Macron ini. Melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Palestina melalui platform media sosial X, langkah Prancis ini dipandang sebagai cerminan kepatuhan terhadap hukum internasional.

    “Langkah ini menunjukkan komitmen Prancis terhadap nilai-nilai internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung hak-hak rakyat Palestina, khususnya hak mereka untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak bernegara,” demikian bunyi pernyataan Kemlu Palestina.

    Lebih lanjut, Palestina mendesak negara-negara lain yang hingga kini belum mengakui kedaulatan Palestina untuk mengikuti jejak Prancis. Mereka juga menyerukan dukungan penuh dari seluruh anggota PBB terhadap upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh organisasi internasional tersebut.

    Selain itu, Palestina mengajak semua negara untuk berpartisipasi aktif dalam konferensi internasional yang direncanakan di Arab Saudi pada bulan Juni. Konferensi ini diharapkan dapat menjadi platform penting untuk membahas implementasi solusi dua negara secara konkret dan mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif bagi Palestina dan Israel.

    Potensi pengakuan negara Palestina oleh Prancis, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dapat memberikan momentum signifikan bagi upaya internasional untuk mencapai solusi dua negara. Langkah ini juga dapat mendorong negara-negara Eropa lainnya untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka terkait pengakuan negara Palestina, yang selama ini didominasi oleh kehati-hatian dan penundaan. Konferensi di Arab Saudi pada bulan Juni mendatang diharapkan menjadi tonggak penting dalam dinamika politik internasional terkait isu Palestina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Trump Ditangguhkan, Tapi China Tetap Dikenai 145%

    Tarif Trump Ditangguhkan, Tapi China Tetap Dikenai 145%

    Jakarta – Apa yang Trump umumkan?

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (09/4) tiba-tiba menunda tarif impor selama 90 hari untuk puluhan negara, kecuali Cina, seminggu setelah mengumumkan sanksi besar terhadap sebagian besar dunia karena praktik perdagangan yang dia anggap tidak adil atau tarif resiprokal.

    Trump justru memperkuat sikapnya terhadap Cina, menaikkan tarif terhadap ekonomi terbesar kedua di dunia itu menjadi 125%, dengan alasan “kurangnya rasa hormat” dari Beijing.

    Namun, pada Kamis (10/4), Gedung Putih mengklarifikasi bahwa produsen Cina akan dikenai total 145% tarif atas impor ke AS karena adanya tarif 20% yang telah dikenakan lebih awal tahun ini.

    “Suatu saat nanti, semoga dalam waktu dekat, Cina akan menyadari bahwa masa-masa mereka menipu AS dan negara-negara lain tidak lagi dapat diterima atau berkelanjutan,” tulis Trump di platform Truth Social.

    Namun, Trump kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa ia “tidak bisa membayangkan” akan menaikkan tarif Cina lebih lanjut.

    Penundaan tarif diumumkan hanya 13 jam setelah tarif tersebut mulai berlaku, tetapi Trump membantah bahwa ia mundur dari keputusannya, dengan mengatakan kepada wartawan bahwa “Anda harus fleksibel.”

    Setelah penundaan itu, S&P 500 melonjak 9,5%, sementara indeks NASDAQ yang didominasi teknologi naik 12,2%, keduanya mencatat salah satu hari terbaik dalam sejarah. Pasar saham Eropa dan Asia juga mengalami reli saat dibuka pada Kamis (10/4).

    “Kami ingin memberi kesempatan pada negosiasi,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pernyataannya di platform X pada Kamis (10/4).

    Mengapa ada penundaan, sementara Cina tidak?

    Trump berada di bawah tekanan besar dari berbagai pihak untuk menunda tarif setelah beberapa hari gejolak di pasar saham global akibat kekhawatiran dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Tarif juga memicu reaksi negatif di pasar obligasi, tempat pemerintah dan perusahaan AS meminjam uang. Investor menjual obligasi atau menuntut bunga yang lebih tinggi karena kepercayaan terhadap AS menurun. Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun sempat menyentuh 4,362%.

    Pengumuman mengejutkan pekan lalu itu telah banyak dikritik oleh para anggota parlemen, pembuat kebijakan, dan pemimpin bisnis di AS dan luar negeri karena terlalu keras dan menciptakan ketidakpastian bagi rantai pasok global, perusahaan, dan konsumen.

    Reaksi negatif ini diyakini berperan penting dalam mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, mengingat potensi krisis keuangan.

    Namun, pemerintahan Trump menyebut penundaan itu sebagai langkah strategis untuk membawa negara-negara lain ke meja perundingan.

    Gedung Putih menyatakan bahwa sekitar 75 negara telah menghubungi AS sejak tarif baru diumumkan minggu lalu untuk membahas kesepakatan dagang baru.

    Beberapa analis mengatakan bahwa dengan mengecualikan Cina dari penundaan tarif dan justru menaikkan tarif impor Cina, Trump berusaha mengisolasi Beijing yang dianggap sebagai musuh utama dalam perdagangan.

    Negara mana saja yang menghadapi penundaan tarif?

    Trump menunda tarif yang dia sebut sebagai tarif “resiprokal” terhadap 60 mitra dagang AS dan UE, yang minggu lalu berkisar dari 46% untuk Kamboja, 32% untuk Indonesia, dan 20% untuk negara anggota UE.

    Namun, para kritikus berpendapat bahwa tarif tersebut tidak dihitung berdasarkan tarif yang dikenakan negara lain terhadap AS.

    Tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan surplus perdagangan negara tersebut dengan AS oleh pemerintahan Trump.

    Meski ada penundaan, tarif dasar sebesar 10% tetap berlaku untuk semua impor dari negara mana pun.

    Penundaan ini tidak mempengaruhi tarif yang sudah lebih dulu diberlakukan oleh Trump, termasuk untuk baja, aluminium, mobil, dan suku cadang kendaraan.

    Produk energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia secara domestik juga tidak termasuk dalam penundaan ini.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Bagaimana reaksi Cina?

    Cina pada awalnya menunjukkan sikap menantang terhadap kenaikan tarif hingga total 145%, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning menulis, “Kami tidak akan mundur,” di platform media sosial X.

    Mao membagikan video pidato menantang dari pemimpin Cina terdahulu Mao Zedong tahun 1953 saat perang dengan Amerika Serikat di Semenanjung Korea.

    Namun, Kementerian Perdagangan Cina bersikap lebih tenang, menyerukan agar Trump bertemu Beijing “di tengah jalan.”

    Juru bicara kementerian, He Yongqian, mengatakan Cina ingin bernegosiasi “berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan, serta menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan konsultasi.”

    Kantor berita Bloomberg melaporkan bahwa pimpinan tertinggi Cina mengadakan pertemuan pada Kamis (10/04) untuk merumuskan rencana stimulus tambahan guna mendongkrak perekonomian, yang memang sudah lesu sebelum perang dagang dimulai.

    Apa yang mungkin terjadi selanjutnya?

    Penundaan selama 90 hari ini akan berakhir pada awal Juli, memberi waktu yang sangat terbatas bagi AS dan mitra dagangnya untuk merundingkan kebijakan perdagangan yang lebih sesuai dengan kepentingan Washington.

    Trump sebelumnya dua kali menunda tarif terhadap Kanada dan Meksiko, dan secara teori bisa saja memperpanjang kembali penundaan untuk negara lain.

    Mengenai tarif besar yang kini dihadapi eksportir Cina, Trump mengatakan resolusi dengan Beijing tetap mungkin terjadi.

    “Kesepakatan akan dibuat dengan Cina. Kesepakatan akan dibuat dengan setiap negara lainnya,” katanya, meskipun ia menambahkan bahwa para pemimpin China “tidak tahu bagaimana cara menanganinya.”

    Namun, pejabat AS mengatakan mereka akan memprioritaskan pembicaraan dengan negara seperti Vietnam, Jepang, Korea Selatan, dan negara lain yang menginginkan kesepakatan.

    “Ini akan tercatat dalam sejarah Amerika sebagai hari negosiasi perdagangan terbesar yang pernah kami miliki,” kata penasihat perdagangan senior Trump, Peter Navarro, Rabu malam.

    “Kami berada dalam posisi yang sangat baik untuk 90 hari ke depan,” ujarnya kepada ABC News.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.143: AS dan Rusia Pertukaran Tahanan Dibantu Arab – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.143: AS dan Rusia Pertukaran Tahanan Dibantu Arab – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1.143 pada Jumat (11/4/2025).

    Amerika Serikat (AS) dan Rusia telah melakukan pertukaran tahanan yang difasilitasi di Arab Saudi.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh pemerintah Tiongkok menutup mata terhadap keterlibatan warganya dalam perang Ukraina.

    Belum lama ini disebut lebih dari 150 orang warga Tiongkok ikut berperang di pihak Rusia.

    Zelensky Tuduh Warga Tiongkok Direkrut untuk Berperang bagi Rusia di Ukraina

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh pemerintah Tiongkok menutup mata terhadap keterlibatan warganya dalam perang Ukraina, setelah diketahui lebih dari 150 orang warga Tiongkok ikut berperang di pihak Rusia.

    Dalam wawancara yang dilansir oleh NBC News, Zelensky menyebut pihaknya telah memperoleh data paspor dari setidaknya 155 warga negara Tiongkok yang diduga ikut terlibat dalam konflik bersenjata di Ukraina.

    Meski ia tidak yakin pemerintah Tiongkok secara langsung memberi perintah kepada warganya untuk bergabung, Zelensky menegaskan bahwa Beijing mengetahui keberadaan mereka di medan perang.

    Zelensky juga menyebut bahwa Rusia memanfaatkan media sosial, termasuk TikTok, sebagai alat untuk merekrut pejuang asing.

    Menurutnya, banyak perekrutan dilakukan secara digital, yang memungkinkan penyebaran

    China Bantah Tuduhan Zelensky soal Warganya Direkrut Rusia untuk Berperang di Ukraina

    Pemerintah Tiongkok membantah keras tuduhan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menyebut warganya direkrut untuk bertempur di pihak Rusia dalam perang Ukraina.

    Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri China menyebut klaim tersebut “tidak berdasar” dan bertentangan dengan upaya Beijing untuk mendorong solusi damai atas konflik yang sedang berlangsung.

    “Pemerintah China selalu meminta warganya untuk menjauh dari zona konflik,” ujar juru bicara kementerian, dikutip dari NBC News, Jumat (11/4/2025).

    Hingga saat ini, pihak Rusia belum memberikan komentar terkait tuduhan bahwa mereka melibatkan warga negara Tiongkok sebagai pejuang dalam perang melawan Ukraina.

    Sebelumnya, Zelensky mengklaim bahwa pihaknya telah mengidentifikasi setidaknya 155 warga China yang ikut bertempur di pihak Rusia

    Ia menyebut Beijing mengetahui keberadaan mereka, meskipun tidak secara langsung memerintahkan.

    Zelensky juga menyoroti penggunaan media sosial, termasuk TikTok, yang diduga dimanfaatkan Rusia untuk merekrut pejuang asing.

    Presiden Ukraina itu bahkan menyatakan kesiapannya untuk menukar tentara Tiongkok yang tertangkap dengan tentara Ukraina yang ditahan oleh Rusia.

    Pernyataan ini memicu ketegangan baru antara Kyiv dan Beijing di tengah upaya internasional mencari jalan keluar damai dari konflik yang telah berlangsung sejak 2022.

    Zelensky Desak Barat Kirim 10 Sistem Rudal Patriot untuk Ukraina

    Zelensky kembali mendesak negara-negara Barat untuk segera mengirimkan sistem pertahanan udara, khususnya 10 unit sistem rudal Patriot, guna menangkal serangan rudal balistik Rusia yang semakin intensif.

    Permintaan itu disampaikan hanya beberapa hari menjelang KTT pertahanan internasional di Pangkalan Udara Ramstein, Jerman, yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini.

    “Kami telah berulang kali mengangkat isu ini dengan pihak Amerika dan dengan semua orang di Eropa yang berada dalam posisi untuk membantu,” tulis Zelensky dalam pernyataan di platform media sosial X, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (11/4/2025).

    Zelensky menyebut kebutuhan mendesak terhadap sistem rudal Patriot menjadi sangat krusial, mengingat meningkatnya ancaman serangan udara dari Rusia di berbagai wilayah Ukraina.

    Ia juga menambahkan bahwa Ukraina kini sangat bergantung pada keputusan strategis dari para mitra internasional dalam pertemuan di Ramstein.

    Pertemuan puncak ini diharapkan dapat menghasilkan komitmen baru dalam pengiriman bantuan militer, termasuk sistem pertahanan udara yang mampu melindungi infrastruktur penting dan warga sipil Ukraina dari serangan Rusia.

    AS-Rusia Tukar Tahanan di Arab Saudi: Siapa Ksenia Karelin dan Artur Petrov?

    Amerika Serikat dan Rusia telah melakukan pertukaran tahanan yang difasilitasi di Arab Saudi.

    Pertukaran ini dikonfirmasi oleh Direktur CIA John Ratcliffe, sebagaimana dilaporkan The Wall Street Journal.

    Amerika Serikat memulangkan Ksenia Karelin, seorang warga negara dengan kewarganegaraan ganda AS-Rusia, yang sebelumnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh Rusia.

    Karelin ditangkap pada Januari 2024 saat mengunjungi keluarganya di Rusia.

    Ia ditahan di bandara setelah aparat keamanan Rusia memeriksa telepon genggamnya.

    Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) menuduh Karelin melakukan pengkhianatan tingkat tinggi karena menyumbangkan dana kepada organisasi amal asal Amerika, Razom for Ukraine, yang dinilai mendukung kepentingan Ukraina.

    Departemen Luar Negeri AS menyebut penahanan Karelin sebagai tindakan “melanggar hukum”.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa Presiden Donald Trump menjamin pembebasan Karelin.

    “Warga negara Amerika Ksenia Karelin akan kembali ke Amerika Serikat dengan pesawat. Rusia menahannya secara keliru selama lebih dari setahun, dan Presiden Trump telah menjamin pembebasannya. Presiden akan terus berupaya membebaskan SEMUA warga Amerika,” kata Rubio.

    Sebagai gantinya, Rusia menerima Artur Petrov, seorang warga negara Jerman-Rusia yang ditangkap di Siprus pada 2023 atas permintaan Amerika Serikat.

    Petrov dituduh menyelundupkan mikroelektronika buatan AS ke Rusia.

    Menurut dokumen pengadilan AS, Petrov berhasil mengirimkan komponen senjata senilai sekitar 225.000 dolar AS.

    Ia menghadapi 11 dakwaan pidana, termasuk pelanggaran undang-undang pengendalian ekspor AS, penyelundupan, pencucian uang, penipuan, dan konspirasi.

    Jika terbukti bersalah, Petrov bisa dijatuhi hukuman hingga 20 tahun penjara.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • RI Ajak ASEAN Negosiasi Tarif Impor Trump

    RI Ajak ASEAN Negosiasi Tarif Impor Trump

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia menghadiri ASEAN Economic Ministers (AEM) Special Meeting atau pertemuan khusus para Menteri Perdagangan ASEAN untuk membahas upaya menghadapi tarif impor tinggi yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pertemuan tersebut menyepakati agar ASEAN melakukan dialog dengan Amerika Serikat untuk menjaga hubungan yang tetap baik.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Delegasi Indonesia dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Luar Negeri turut mendampingi di Kantor Kementerian Perdagangan. Pertemuan khusus ini juga membahas dampaknya terhadap negara-negara anggota ASEAN, serta strategi dan respons kolektif ASEAN ke depan.

    “Pada prinsipnya, pertemuan menyepakati agar ASEAN melakukan dialog dengan Amerika Serikat untuk menjaga hubungan yang tetap baik. Selain itu, ASEAN juga sepakat untuk tidak melakukan retaliasi terhadap Amerika Serikat,” katanya dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

    Susiwijono menerangkan ASEAN akan tetap teguh dalam memperdalam integrasi ekonomi regional, menangkap peluang di tengah tantangan global, dan menjaga lingkungan ekonomi regional yang dapat diprediksi, transparan, non-diskriminatif, adil, inklusif, dan terbuka yang telah menopang pertumbuhan perdagangan dan pembangunan regional.

    Beberapa hal lainnya yang juga perlu didorong. Pertama, ASEAN-US Trade and Investment Framework (TIFA) dan Kemitraan Strategis ASEAN-Amerika Serikat untuk menjadi platform dalam menjajaki kepentingan bersama antara ASEAN dan Amerika Serikat. Kedua, menegakkan komitmen-komitmen dalam Perjanjian ASEAN dan meningkatkan perdagangan intra-ASEAN, baik melalui ASEAN Trade-in-Goods Agreement (ATIGA) dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

    Ketiga, melakukan penjajakan atas mitra dagang baru sambil melanjutkan hubungan perdagangan yang sudah berlangsung dengan mitra dagang ASEAN. Keempat, mengeksplorasi RCEP lebih luas untuk menarik anggota baru sehingga ASEAN dapat mengurangi ketergantungannya hanya pada pasar tertentu dan memiliki opsi lain. Kelima, melanjutkan keterlibatan Amerika Serikat dalam perdagangan dengan ASEAN.

    “Joint Statement yang merupakan hasil pembahasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Perdana Menteri Malaysia di Kuala Lumpur Malaysia, beberapa waktu lalu, meminta agar Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk berperan aktif dalam melakukan engagement dengan Amerika Serikat,” imbuh dia.

    (rea/ara)

  • Asean Sepakat Tak Retaliasi Tarif Trump, Pilih Perkuat Ekonomi Regional

    Asean Sepakat Tak Retaliasi Tarif Trump, Pilih Perkuat Ekonomi Regional

    Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (Asean) sepakat untuk tidak melakukan retaliasi terhadap tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

    Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan kesepakatan tersebut lahir dalam Asean Economic Ministers (AEM) Special Meeting, yaitu pertemuan khusus para Menteri Perdagangan Asean yang diadakan dalam jaringan pada 10 April 2025.

    “Pada prinsipnya, pertemuan menyepakati agar Asean melakukan dialog dengan Amerika Serikat untuk menjaga hubungan yang tetap baik,” tulisnya dalam keterangan resmi, Jumat (11/4/2025). 

    Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, negara-negara di Asia Tenggara tersebut juga sepakat untuk memperkuat ekonomi regional. 

    Hasil AEM tersebut menyebutkan bahwa Asean akan tetap teguh dalam memperdalam integrasi ekonomi regional dan menangkap peluang di tengah tantangan global. 

    Selain itu, juga menjaga lingkungan ekonomi regional yang dapat diprediksi, transparan, non-diskriminatif, adil, inklusif, dan terbuka yang telah menopang pertumbuhan perdagangan dan pembangunan regional.

    Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Delegasi Indonesia dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Luar Negeri turut mendampingi di Kantor Kementerian Perdagangan.

    Pertemuan yang dilakukan secara daring tersebut juga menghasilkan empat hal yang perlu didorong. Pertama, Asean-US Trade and Investment Framework (TIFA) dan Kemitraan Strategis Asean-Amerika Serikat untuk menjadi platform dalam menjajaki kepentingan bersama antara Asean dan Amerika Serikat. 

    Kedua, menegakkan komitmen-komitmen dalam Perjanjian Asean dan meningkatkan perdagangan intra-Aseab, baik melalui Asean Trade-in-Goods Agreement (ATIGA) dan Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

    Ketiga, melakukan penjajakan atas mitra dagang baru sambil melanjutkan hubungan perdagangan yang sudah berlangsung dengan mitra dagang Asean. 

    Keempat, mengeksplorasi RCEP lebih luas untuk menarik anggota baru sehingga Asean dapat mengurangi ketergantungannya hanya pada pasar tertentu dan memiliki opsi lain. Kelima, melanjutkan keterlibatan Amerika Serikat dalam perdagangan dengan Asean.

    Joint Statement yang merupakan hasil pembahasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Perdana Menteri Malaysia di Kuala Lumpur Malaysia, beberapa waktu lalu, meminta agar Malaysia sebagai Ketua Asean untuk berperan aktif dalam melakukan engagement dengan AS. 

  • Kebijakan Prabowo soal Evakuasi Warga Gaza: Bukan Relokasi, tapi… Nasional 11 April 2025

    Kebijakan Prabowo soal Evakuasi Warga Gaza: Bukan Relokasi, tapi… Nasional 11 April 2025

    Kebijakan Prabowo soal Evakuasi Warga Gaza: Bukan Relokasi, tapi…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    membeberkan rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza, Palestina, ke Indonesia.
    Mereka yang akan dievakuasi adalah
    korban perang
    Palestina-Israel yang saat ini masih terus berlangsung, khususnya warga sipil seperti perempuan dan anak-anak yatim piatu yang orangtuanya gugur di medan perang.
    Para korban perang ini dievakuasi ke Indonesia bukan untuk menetap, melainkan untuk menjalani perawatan.
    Rencana ini diungkapkan Prabowo sebelum lawatannya ke beberapa negara di Timur Tengah.
    “Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka,” kata Prabowo, Rabu (9/4/2025).
    Dia mengatakan, ada 1.000 warga Gaza yang akan dijemput pada gelombang pertama, dan disediakan pesawat untuk melakukan penjemputan.
    Ada syarat yang diminta Prabowo dalam evakuasi tersebut, pertama, yakni evakuasi harus disetujui semua pihak, baik dari pemerintah Palestina maupun dari kelompok negara Timur Tengah.
    Syarat kedua adalah, warga Gaza yang akan dievakuasi tak boleh tinggal menetap dan harus kembali setelah perawatannya selesai.
     
    Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan, proses evakuasi ini bukanlah upaya relokasi warga Gaza seperti yang diinginkan oleh Israel dan Amerika Serikat.
    Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengatakan, Indonesia dengan tegas menolak upaya relokasi tersebut.
    “Saya menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia menolak setiap upaya yang akan merelokasi atau memindahkan warga Palestina dari Tanah Airnya. Setiap upaya yang mengubah demografi Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional,” ujar Sugiono, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).
    Dia menegaskan, upaya
    evakuasi warga Gaza
    yang terluka bukanlah relokasi, karena dilakukan untuk sementara waktu saja.
    Evakuasi itu pun, kata Sugiono, harus disetujui oleh semua pihak dan dikategorikan sebagai korban perang, warga sipil, dan anak-anak.
    “Sesuai arahan Presiden, keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk ‘memindahkan’ warga Palestina tersebut dari Tanah Airnya,” imbuh Sugiono.
    Dia menyebut, evakuasi ini tak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga beberapa negara di Timur Tengah seperti Mesir, Turki, Qatar, dan Uni Emirat Arab yang juga melakukan hal serupa.
    “Bahkan, Indonesia telah mengirimkan Tim Kesehatan TNI ke Mesir dan Gaza untuk melaksanakan misi
    kemanusiaan
    tersebut,” tutur Sugiono.
     
    Niat baik pemerintah atas dasar kemanusiaan ini juga dirasakan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana.
    Dia menilai, Prabowo membuat kebijakan evakuasi warga Gaza yang terluka ke Indonesia adalah bentuk kemanusiaan.
    “Pertama adalah mungkin Presiden mau mengedepankan masalah kemanusiaan,” ujar Hikmahanto.
    Dia mengatakan, saat ini rumah sakit darurat di Gaza, Palestina, mungkin memiliki fasilitas yang sangat terbatas.
    Selain itu, warga Gaza yang terluka juga berpotensi mendapat serangan balasan yang dilakukan Israel.
    “Mungkin dugaan saya, mereka yang sakitnya cukup serius dan penanganannya butuh waktu yang lama dalam kondisi yang kondusif. Itu yang akan dibawa ke Indonesia,” imbuh dia.
    Setelah mendapat arahan Presiden terkait kebijakan tersebut, beberapa lembaga dan kementerian mulai melakukan persiapan teknis.
    Salah satunya adalah Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
    Kepala Biro Info Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyatakan, Kemenhan dan TNI siap mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia.
    Kendati demikian, Frega menekankan bahwa proses evakuasi baru akan dilakukan jika memang sudah ada perintah langsung dari Presiden kepada Kemenhan dan TNI.
    “Tentunya, kita mengikuti arahan dari Bapak Presiden. Apabila nanti memang ada petunjuk resmi untuk mendukung proses evakuasi, termasuk juga pada saat sampai di Indonesia, Kemenhan dan TNI tentunya siap,” kata Frega.
    Frega menyebutkan, hingga kini belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo untuk menunjuk Kemenhan dan TNI mengevakuasi 1.000 warga Gaza.
    Namun, hal itu tidak menyurutkan kesiapan Kemenhan dan TNI karena kedua lembaga ini sudah memiliki rumah sakit maupun fasilitas lainnya untuk menampung warga Gaza jika benar dievakuasi ke Indonesia.
    “Dalam beberapa tugas yang memang terkait dengan operasi militer selain perang, kita juga melakukan hal yang sama dalam konteks di dalam negeri. Bagaimana kita melakukan evakuasi korban, menyelamatkan korban, kemudian sampai dengan pemulihan,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kata Rusia soal Dunia Mulai Lelah atas Ancaman AS ke Iran

    Kata Rusia soal Dunia Mulai Lelah atas Ancaman AS ke Iran

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan ancaman serangan ke Iran. Namun, Rusia menyebut dunia sudah mulai lelah dengan ancaman AS ke Iran.

    Adapun ancaman itu dilontarkan Trump. Trump mengatakan bahwa Israel akan menjadi “pemimpin” dari kemungkinan serangan militer terhadap Iran, jika Teheran tidak menghentikan program senjata nuklirnya.

    Trump membuat komentar tersebut menjelang pembicaraan terjadwal akhir pekan ini yang melibatkan para pejabat AS dan Iran di kesultanan Timur Tengah, Oman. Sebelumnya, Trump awal minggu ini mengatakan pembicaraan tersebut akan bersifat “langsung” sementara Iran menggambarkan keterlibatan tersebut sebagai pembicaraan “tidak langsung” dengan AS.

    Trump juga siap untuk menyediakan kekuatan militer. AS siap mengambil tindakan.

    “Jika itu membutuhkan militer, kami akan menggunakan militer,” kata Trump. “Israel jelas akan sangat terlibat dalam hal itu. Mereka akan menjadi pemimpinnya. Namun, tidak ada yang memimpin kami, tetapi kami melakukan apa yang ingin kami lakukan,” cetus Trump dilansir The Associated Press dan Al-Arabiya, Kamis (10/4/2025).

    Bagaimana tanggapan Rusia atas ancamana AS ini? Baca halaman selanjutnya.

    Tanggapan Israel

    Foto: PM Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump saat melakukan pertemuan di Gedung Putih (REUTERS/Elizabeth Frantz Purchase Licensing Rights)

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu awal minggu ini, mengatakan bahwa ia mendukung upaya diplomatik Trump untuk mencapai penyelesaian dengan Iran.

    Ia menambahkan bahwa Israel dan AS memiliki tujuan yang sama untuk memastikan bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. Namun, Netanyahu memimpin upaya untuk membujuk Trump agar menarik diri dari kesepakatan yang ditengahi AS dengan Iran pada tahun 2018.

    Trump mengatakan pada hari Rabu (9/4) waktu setempat bahwa ia tidak memiliki jadwal pasti untuk perundingan tersebut agar mencapai resolusi.

    “Saat Anda memulai perundingan, Anda tahu, apakah itu berjalan dengan baik atau tidak,” kata Trump. “Dan saya akan mengatakan kesimpulannya adalah apa yang menurut saya tidak berjalan dengan baik. Jadi itu hanya perasaan,” ujarnya.

    Rusia Sebut Dunia Lelah dengan Ancaman AS ke Iran

    Foto: Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov (Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

    Pemerintah Rusia mengatakan bahwa dunia mulai lelah dengan ancaman tak berujung terhadap Iran. Rusia juga menegaskan bahwa membombardir Republik Islam itu tidak akan membawa perdamaian, dan memperingatkan bahwa Teheran telah mengambil tindakan pencegahan.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa Moskow menyadari adanya “retorika yang cukup keras” dan bahwa Teheran mengambil tindakan pencegahan, dan menyarankan agar fokusnya adalah kontak daripada konfrontasi.

    “Memang, dunia mulai lelah dengan ancaman tak berujung terhadap Iran,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova ketika ditanya oleh Reuters untuk mengklarifikasi pendekatan Rusia.

    Rusia mengatakan bahwa pengeboman tidak membukan jalan ke arah perdamaian.

    “Ada pemahaman yang berkembang bahwa pengeboman tidak dapat membuka jalan menuju perdamaian,” imbuhnya, dilansir kantor berita Reuters dan Al-Arabiya, Kamis (10/4/2025).

    Program nuklir Iran, yang dimulai pada tahun 1950-an dengan dukungan dari sekutunya saat itu, Amerika Serikat, telah lama menjadi subjek perselisihan antara negara-negara besar dunia dan Iran, yang Revolusi Islamnya pada tahun 1979 mengubahnya menjadi salah satu musuh terbesar Washington.

    AS, Israel, dan beberapa negara besar Eropa mengatakan Iran secara diam-diam mencoba mengembangkan senjata nuklir. Pernyataan ini telah dibantah oleh Teheran, yang dalam beberapa tahun terakhir telah membangun kemitraan dengan Rusia, negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia.

    Presiden Rusia Vladimir Putin telah menjaga hubungan baik dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, terutama karena Rusia dan Iran dianggap sebagai musuh oleh Barat. Namun, Moskow ingin agar tidak memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah.

    Rusia, kata Zakharova, menginginkan “solusi negosiasi yang efektif” yang akan mengurangi kecurigaan Barat tentang program pengayaan uranium Iran, dan memulihkan kepercayaan sambil memastikan keseimbangan kepentingan.

    Lihat juga Video Trump: Iran Dalam Bahaya Besar Jika Perundingan Nuklir Gagal

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Ngamuk ke Ukraina, Warning Zelensky

    China Ngamuk ke Ukraina, Warning Zelensky

    Jakarta, CNBC Indonesia – China memperingatkan pihak-pihak dalam perang Ukraina agar tidak membuat “pernyataan tidak bertanggung jawab”. Ini setelah Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Beijing tahu warganya direkrut oleh Rusia untuk berperang dalam konflik tersebut.

    Zelensky mengatakan pada hari Rabu bahwa Kyiv memiliki rincian 155 warga negara China yang telah dikerahkan untuk membantu invasi Moskow. Pernyataan itu dibuat sehari setelah mengklaim tentara Ukraina telah menangkap dua tentara China di wilayah Donetsk timur.

    Mengutip AFP, Kementerian Luar Negeri China mengatakan meminta “pihak-pihak terkait” untuk “menahan diri dari mengungkapkan pernyataan tidak bertanggung jawab”. Ini ditegaskan kementerian saat diminta konfirmasi soal pernyataan Zelensky, Kamis (10/4/2025).

    “Kami akan menyarankan pihak-pihak terkait untuk mengakui peran China dengan benar dan jelas,” kata juru bicara kementerian Lin Jian dalam jumpa pers rutin, tanpa menyebut nama Ukraina atau Zelensky.

    China telah menggambarkan dirinya sebagai pihak yang netral dalam perang yang telah berlangsung tiga tahun tersebut. Namun ada kritik dari pemerintah Barat bahwa hubungan dekatnya dengan Rusia telah memberi Moskow dukungan ekonomi dan diplomatik yang krusial.

    Sebelumnya Zelensky mengatakan pada bahwa keterlibatan terbuka warga negara China dalam operasi tempur Rusia merupakan langkah yang disengaja. Ini untuk memperluas perang.

    “Mereka menyeret negara lain ke dalam perang,” kata Zelensky tentang Rusia.

    “Saya yakin bahwa mereka sekarang menyeret China ke dalam perang ini,” tambahnya.

    Lin mengatakan Beijing selalu mengharuskan warga negaranya menghindari keterlibatan diri dalam konflik bersenjata dalam bentuk apa pun. China, tegasnya, bukanlah pencipta atau pihak dalam krisis Ukraina.

    “Kami adalah pendukung setia dan promotor aktif resolusi damai,” katanya.

    (sef/sef)

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.143: AS dan Rusia Pertukaran Tahanan Dibantu Arab – Halaman all

    China Kecam Pernyataan Zelensky soal Keterlibatan Warganya dalam Perang Rusia Lawan Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah China mengecam pernyataan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang menyebut Beijing mengetahui bahwa sejumlah warga negaranya direkrut oleh Rusia untuk bertempur melawan Ukraina. 

    Tuduhan ini memicu ketegangan baru dalam hubungan antara Kyiv dan Beijing.

    Dalam pernyataannya pada Rabu, Zelensky mengungkap bahwa Ukraina memiliki data rinci mengenai 155 warga negara China yang telah bergabung bersama pasukan Rusia.

    Ia menyebut bahwa informasi ini didukung oleh dokumen paspor serta bukti keterlibatan mereka di medan tempur. 

    Bahkan, dua orang tentara asal Tiongkok disebut telah ditangkap oleh pasukan Ukraina di wilayah Donetsk timur.

    Merespons hal ini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyampaikan keberatan keras terhadap pernyataan Zelensky. 

    Dalam konferensi pers reguler pada Kamis (10/4/2025), juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, meminta semua pihak untuk menahan diri dari mengeluarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab.

    “Kami menyarankan pihak-pihak terkait untuk mengakui peran Tiongkok dengan benar dan jernih,” ujar Lin, tanpa secara langsung menyebut nama Ukraina ataupun Presiden Zelensky, dikutip dari Channel News Asia.

    Lin juga membantah keras tuduhan bahwa Beijing mengirimkan warganya untuk membantu Rusia dalam perang.

    “Klaim tersebut tidak berdasar pada fakta. Posisi Tiongkok terkait masalah krisis Ukraina sangat jelas dan diakui secara luas oleh masyarakat internasional. Pihak Ukraina perlu melihat dengan benar upaya dan peran konstruktif Tiongkok dalam penyelesaian politik krisis Ukraina. Mengenai pertanyaan Anda tentang apakah kedua pihak telah berkomunikasi satu sama lain, saya tidak memiliki informasi untuk diberikan mengenai hal itu.” kata Lin, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok atau fmprc.gov.en.

    Ia menegaskan bahwa China selalu mengimbau warganya untuk tidak terlibat dalam konflik bersenjata dalam bentuk apa pun.

    “Tiongkok bukan pencipta maupun pihak yang terlibat dalam krisis Ukraina. Kami adalah pendukung setia dan promotor aktif penyelesaian damai,” kata Lin.

    Sementara itu, Zelensky memperkuat klaimnya dengan merilis sebuah video di media sosial X yang memperlihatkan interogasi terhadap dua orang tentara asal China yang ditangkap.

    Dalam video tersebut, keduanya berbicara dalam bahasa Mandarin dan mengisahkan bagaimana mereka direkrut, dilatih, dan akhirnya terjun ke medan perang, dikutip dari BBC.

    Salah satu dari mereka mengaku ini adalah pengalaman pertama dalam bertugas dan dalam pertempuran.

    Ia juga menyatakan bahwa dirinya ditangkap bersama seorang tentara Rusia. 

    Sementara yang lain menyebut bahwa ia berada dalam kelompok yang terdiri dari tiga tentara China lainnya, namun kemudian terpisah saat terjadi kekacauan.

    Zelensky menegaskan bahwa perekrutan warga China dilakukan secara terbuka melalui media sosial dan bahwa otoritas Beijing mengetahui hal tersebut.

    “Keterlibatan terang-terangan warga negara Tiongkok dalam permusuhan di wilayah Ukraina selama perang agresi merupakan langkah yang disengaja menuju perluasan perang,” tegas Zelensky.

    Menurut laporan media Ukraina, Ukrainska Pravda, salah satu tawanan membayar sekitar 3.480 USD kepada perantara di Tiongkok untuk bergabung dengan tentara Rusia, dengan tujuan mendapatkan kewarganegaraan Rusia. 

    Ia disebut menerima pelatihan di wilayah Luhansk yang diduduki Rusia, bersama dengan kelompok warga Tiongkok lainnya yang dikabarkan memiliki masalah hukum di negara asalnya.

    China selama ini mengklaim netralitas dalam konflik Rusia-Ukraina, meskipun negara-negara Barat menuduh Beijing mendukung Moskow secara tidak langsung melalui kerja sama ekonomi dan teknologi. 

    Amerika Serikat, misalnya, menuding China membantu Rusia memproduksi amunisi, kendaraan lapis baja, hingga rudal.

    Namun, China menegaskan bahwa mereka tidak menjual senjata mematikan dan selalu berhati-hati dalam mengekspor teknologi dengan kegunaan ganda yang dapat digunakan secara sipil maupun militer, seperti chip komputer dan drone.

    “Tiongkok telah berkomitmen untuk mengakhiri konflik dan mempromosikan perundingan perdamaian. Hal ini sangat jelas dan diakui oleh masyarakat internasional,” tambah Lin Jian.

    Tuduhan keterlibatan warga negara China dalam perang Ukraina menambah kompleksitas di tengah upaya diplomatik internasional untuk mengakhiri konflik.

    Sementara Beijing bersikukuh pada posisi netralnya, Kyiv tampaknya terus mendesak agar keterlibatan tidak langsung China dalam mendukung agresi Rusia mendapat perhatian dunia.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait China, Volodymyr Zelensky dan Konflik Rusia vs Ukraina