Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Pengakuan Prajurit China yang Ditangkap Ukraina: Semua yang Kami Dengar dari Rusia adalah Kebohongan – Halaman all

    Pengakuan Prajurit China yang Ditangkap Ukraina: Semua yang Kami Dengar dari Rusia adalah Kebohongan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dua warga negara China yang ditangkap oleh Ukraina saat bertempur di pihak Rusia menceritakan kesulitan yang mereka alami selama peperangan.

    Mengutip Kyiv Independent, salah satu tawanan perang bernama Wang Guangjun mengatakan bahwa ia menjadi sasaran “senjata kimia” Rusia sesaat setelah ditangkap oleh tentara Ukraina.

    Hal ini ia sampaikan kepada wartawan dalam konferensi pers di Kyiv pada 14 April.

    “Saya kehilangan kekuatan dan pingsan. Kemudian saya merasa seseorang mencengkeram kerah baju saya dan menarik saya keluar ke udara segar,” kata Wang.

    Menurut Wang, setelah ditangkap oleh pasukan Ukraina, ia mendapati dirinya berada di sebuah gubuk bersama seorang tentara Ukraina untuk berlindung dari gempuran Rusia.

    Ia mengatakan bahwa tentara Ukraina itu membantunya bertahan dari serangan gas.

    “Tentara Ukraina melindungi kami dan telah memperlakukan kami dengan baik selama ini,” tambahnya.

    PENGAKUAN TAWANAN PERANG – Tawanan perang Wang Guangjun berbicara selama konferensi pers 14 April 2025. Ia membongkar kedok perekrutan Rusia. (Tangkap layar YouTube ukrinform)

    Wang Guangjun dan rekannya, Zhang Renbo, yang lahir pada tahun 1991 dan 1998, merupakan warga negara China pertama yang ditangkap saat bertempur bersama tentara Rusia melawan Ukraina di wilayah Ukraina.

    Penangkapan mereka diumumkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada awal April.

    Zelensky menyatakan bahwa sedikitnya “beberapa ratus” warga negara China bertempur di pihak Rusia di Ukraina.

    Dua di antaranya berhasil ditangkap dan dihadirkan dalam konferensi pers.

    Keduanya berbicara dalam bahasa Mandarin, dengan jawaban yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ukraina oleh penerjemah pemerintah.

    Iklan Rekrutmen Rusia

    Wang mengatakan bahwa ia menemukan iklan perekrutan tentara Rusia saat membuka media sosial.

    Setelah kehilangan pekerjaannya musim panas lalu, ia tertarik dengan tawaran tersebut, terutama karena, menurutnya, dinas militer dianggap “bergengsi” di China.

    Seorang perekrut yang dihubungi Wang memberitahunya bahwa rekrutan dapat memperoleh 200.000 hingga 250.000 rubel Rusia (sekitar $2.000–$3.000) per bulan di tentara Rusia, jumlah yang lebih tinggi dari rata-rata gaji di China.

    Perekrut itu juga menjanjikan akan menanggung biaya perjalanan ke Rusia dan membantu pengurusan dokumen yang diperlukan, menurut Wang.

    Namun, janji-janji itu tak terwujud. Ia menyebut orang Rusia mengambil kartu bank dan teleponnya, sehingga ia tidak bisa mengelola uang yang diperolehnya.

    Tawanan lainnya, Zhang, mengaku berasal dari keluarga kaya dan sebelumnya bekerja sebagai pemadam kebakaran serta penyelamat di China.

    Ia mengatakan datang ke Rusia pada Desember lalu dengan tawaran pekerjaan di bidang konstruksi, namun akhirnya direkrut menjadi tentara.

    “Saya ingin menghasilkan uang, tetapi saya tidak menyangka akan berakhir di medan perang,” ujarnya.

    PENGAKUAN TAWANAN PERANG – Tawanan perang Zhang Renbo berbicara selama konferensi pers 14 April 2025. Ia membongkar kedok perekrutan Rusia. (Tangkap layar YouTube ukrinform)

    Tak satu pun dari mereka menyebutkan daerah asalnya di China.

    Keduanya mengklaim tidak memiliki hubungan dengan pemerintah China dan menyatakan bahwa mereka menandatangani kontrak dengan tentara Rusia atas kehendak sendiri.

    Rute perjalanan mereka melewati Moskow, Rostov-on-Don, dan Donetsk yang diduduki Rusia di Ukraina timur, sebelum akhirnya sampai di medan tempur.

    Menurut Wang, ia juga sempat ditempatkan di sebuah kamp bersama orang-orang dari negara lain, seperti dari Asia Tengah, Ghana, dan Irak.

    Tentara Asing di Rusia

    Rusia dilaporkan telah merekrut tentara asing dari berbagai negara, termasuk India, Nepal, dan Suriah, untuk berperang melawan Ukraina.

    Rusia juga disebut telah mengerahkan sekitar 12.000 tentara Korea Utara yang dikirim oleh Pyongyang untuk melawan serangan Ukraina di Oblast Kursk.

    Kedua tawanan asal China itu mengatakan bahwa mereka berada di bawah komando perwira Rusia yang hanya menggunakan isyarat tangan untuk memberi perintah.

    Wang mengatakan bahwa sangat sulit untuk melarikan diri setelah bergabung, karena pengawasan di tempat pelatihan sangat ketat.

    Ia juga mengklaim tidak membunuh satu pun tentara Ukraina, karena hanya berada di garis depan selama tiga hari sebelum akhirnya ditangkap.

    Zhang mengatakan bahwa ia bahkan belum pernah melihat tentara Ukraina hingga saat ia ditangkap.

    Keduanya menyampaikan kritik terhadap Rusia dalam konferensi pers dan memperingatkan rekan-rekan senegaranya agar tidak mengikuti jejak mereka.

    “Bagi warga negara China yang ingin ikut berperang, kami ingin mengatakan: jangan lakukan itu,” kata Wang.

    “Karena semua yang kami dengar dari Rusia adalah kebohongan. Ternyata Rusia tidak sekuat itu, dan Ukraina tidak selemah itu. Itulah sebabnya lebih baik tidak ikut berperang sama sekali.”

    Keduanya menegaskan bahwa mereka ingin kembali ke China, bukan ke Rusia, dalam skema pertukaran tawanan di masa mendatang.

    “Saya sadar mungkin akan ada hukuman, dan saya siap menerimanya. Namun, saya tetap ingin pulang dan bertemu keluarga saya,” kata Zhang.

    “Perang yang sebenarnya sangat berbeda dari apa yang kita lihat di film dan di televisi,” ujar Wang.

    “Saya hanya menyesal satu hal — saya ingin meminta maaf kepada orang tua saya. Satu-satunya keinginan saya sekarang adalah pulang ke kampung halaman dan mengikuti semua instruksi agar bisa pulang.”

    Respons Pemerintah China atas Penangkapan Dua Warganya

    Pada 8 April lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim bahwa ada ratusan warga China yang bergabung dengan Rusia dalam perang melawan Ukraina.

    Namun, pemerintah China membantah klaim tersebut, menyebutnya tidak berdasar.

    Mengutip ABC News, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan pada Rabu (9 April 2025) bahwa negaranya berperan secara konstruktif dalam penyelesaian krisis Ukraina melalui jalur politik.

    Dalam konferensi pers, Lin menyampaikan bahwa pemerintah China selalu mengimbau warganya agar menjauhi zona konflik, tidak terlibat dalam bentuk apa pun dari konflik bersenjata, dan terutama tidak ikut serta dalam operasi militer pihak manapun.

    Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa warga China yang ditangkap kemungkinan besar bergabung dengan tentara Rusia atas inisiatif pribadi.

    Baik Rusia maupun Ukraina memang mengizinkan tentara asing untuk bergabung dalam angkatan bersenjata mereka.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Kerja Sama China-Indonesia Kian Penting Saat Dunia Bergolak

    Kerja Sama China-Indonesia Kian Penting Saat Dunia Bergolak

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri China menyebut kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia makin penting dan diperlukan saat dunia sedang bergejolak.

    “Kemarin menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara China dan Indonesia. Di tengah meningkatnya gejolak dalam lanskap internasional, kerja sama strategis menyeluruh antara China dan Indonesia menjadi semakin penting,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Senin, 14 April dilansir ANTARA.

    Hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan China dimulai pada 13 April 1950, tidak lama setelah Indonesia merdeka dan China dipimpin oleh Partai Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong. Indonesia juga merupakan salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui China secara diplomatik.

    “China dan Indonesia adalah negara berkembang utama dan kekuatan penting dalam kelompok ‘Global South’. Kerja sama antara kedua negara memiliki signifikansi strategis dan pengaruh global,” kata Lin Jian.

    Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo Subianto, menurut Lin Jian, juga sudah bertukar pesan ucapan selamat, memuji perkembangan hubungan bilateral, dan menekankan keduanya akan saling mendukung prospek pembangunan nasional masing-masing negara.

    “Kedua pemimpin juga ingin agar dapat bersama-sama maju dalam jalur modernisasi masing-masing, dan memimpin hubungan bilateral lebih erat lagi. Kami memiliki keyakinan penuh pada masa depan yang lebih baik dari pertumbuhan hubungan China-Indonesia,” ujar Lin Jian.

    Dalam perayaan ke-75 tahun hubungan diplomatik China-Indonesia, Lin Jian mengatakan China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan, kemakmuran, dan stabilitas regional.

    “China juga siap untuk berkoordinasi lebih erat dengan negara-negara besar dalam menanggapi tantangan global, menjaga sistem perdagangan multilateral dan rantai industri dan pasokan tetap stabil dan lancar serta menunjukkan pengaruh komunitas China-Indonesia dengan masa depan bersama di kawasan dan dunia pada umumnya,” ujar Lin Jian.

    Dunia internasional saat ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari persoalan keamanan seperti konflik di Ukraina karena serangan Rusia, perang di Palestina hingga meruncingnya perang dagang antara China dan Amerika Serikat usai Presiden Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor senilai 145 persen atas barang-barang asal China. China pun membalas dengan pemberlakuan pungutan impor senilai 125 persen.

    Hubungan Indonesia-China erat terjalin di bawah Presiden Soekarno sejalan dengan kesamaan ideologi anti-imperialisme dan semangat non-blok.

    Konferensi Asia Afrika tahun 1955 menjadi bentuk penguatan kerja sama, Indonesia dan China karena keduanya sama-sama menjadi pemrakarsa acara tersebut.

    Namun setelah peristiwa G30S/PKI pada 1965, hubungan diplomatik putus karena muncul tuduhan keterlibatan China dalam mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto pada 1967, Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan China.

    Selama periode ini, hubungan hanya berlangsung sangat terbatas dan informal. Indonesia pun menjalin hubungan dengan Taiwan.

    Kemudian pada 1990, masih di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memulihkan hubungan diplomatik dengan China pada 8 Agustus 1990 dan mengakui prinsip “Satu China”, sehingga hanya mengakui Republik Rakyat China sebagai negara China satu-satunya di dunia.

    Sejak era reformasi di Indonesia, hubungan Indonesia dan China pun semakin erat. Pada 2005, kedua negara mendeklarasikan hubungan “Strategic Partnership” (Kemitraan Strategis) dan pada 2013 status hubungan tersebut ditingkatkan menjadi “Comprehensive Strategic Partnership”/”Kemitraan Strategis Komprehensif” yang mencakup bidan perdagangan, investasi, dan pertahanan.

    Di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia ikut bergabung dalam “Belt and Road Initiative” dengan salah satu proyek infrastruktur yang berhasil dilakukan adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    Berdasarkan catatan Bea Cukai China, perdagangan bilateral Indonesia-China pada 2024 mencapai 147,78 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia mencapai 71,09 miliar dolar AS, sedangkan impor dari China sebesar 76,69 miliar dolar AS. China menjadi yang terbesar di atas Amerika Serikat dan Jepang.

    Sementara Investasi Asing Langsung (FDI) China di Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 8,1 miliar dolar AS (ketiga terbesar) atau meningkat 9,4 persen dibanding 2023. Nilai tersebut masih di bawah nilai investasi dari Hong Kong (8,2 miliar dolar AS) dan Singapura (20,1 miliar dolar AS).

  • Simpang Siur Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, DPR Minta Penjelasan Pemerintah

    Simpang Siur Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, DPR Minta Penjelasan Pemerintah

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana pemerintah terkait evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Puan mengutarakan belum mengetahui apakah mereka sebenarnya akan dievakuasi atau direlokasi.

    “Sampai saat ini kan belum ada penjelasan lanjut apakah ini mengevakuasi atau merelokasi,” katanya, Senin, 14 April 2025. “Jadi, kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih jelas,” ujarnya. Menurutnya, hal tersebut penting. Sebabnya, menentukan tindakan selanjutnya.

    Ia berharap Menlu Sugiono akan memberikan penjelasan lengkap seputar hal tersebut. “Tentu saja dari Kementerian Luar Negeri apa yang akan dilakukan? Bagaimana rencananya? Dan lain-lain sebagainya,” katanya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo meminta dukungan dari sejumlah pihak terkait untuk melaksanakannya. Bila mereka menyetujuinya, maka rencana tersebut bisa terlaksana.

    Terkait apakah warga Gaza akan direlokasi ataukah dievakuasi, Presiden RI kedelapan ini menjelaskan bahwa mereka akan berada di Indonesia untuk sementara. Bila situasi di Gaza membaik, mereka akan dipulangkan.

    Dia pun menegaskan bahwa rencana evakuasi 1.000 warga Gaza yang menjadi korban perang menjadi sikap Pemerintah Indonesia. “Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia,” ujarnya.

    Presiden Prabowo pun menjelaskan akan juga berkonsultasi dengan Kepala Daerah untuk melaksanakan rencana tersebut. “Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” katanya, saat tanggal 9 April sebelum bertolak ke Timur Tengah.

    MUI Menolak Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden RI untuk mempertimbangkannya kembali. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, mengutarakan kebijakan ini bertentangan dengan filosofi organisasi tersebut.

    MUI menjelaskan bahwa Rakyat Palestina membutuhkan kemerdekaan, bukan tempat tinggal sementara maupun permanen. Selain itu, tak ada kepastian apakah mereka bisa pulang ke tanah airnya.

    Sudarnoto pun menegaskan bahwa melaksanakan evakuasi tersebut sama saja dengan memenuhi keinginan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Kedua negara yang bersekutu ingin wilayah Gaza kosong.

    Ia pun mengutarakan akan menemui Presiden Prabowo bersama pimpinan organisasi ulama tersebut. Pertemuan ini untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Selain itu, menyampaikan rekomendasi penyelesaian masalah konflik Israel dengan Palestina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • TNI Siap Kerahkan Hercules dan Boeing untuk Evakuasi Warga Gaza ke RI   – Halaman all

    TNI Siap Kerahkan Hercules dan Boeing untuk Evakuasi Warga Gaza ke RI   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menyatakan TNI telah dilibatkan dalam pembahasan terkait rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia menyusul pernyataan Presiden Prabowo terkait hal tersebut beberapa waktu lalu.

    Kristomei mengatakan pembahasan tersebut juga dilakukan bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

    Untuk itu, ia menyatakan TNI siap mendukung segala keputusan dan kebijakan pemerintah terkait rencana tersebut.

    “Pada prinsipnya, TNI siap mendukung sepenuhnya segala keputusan dan kebijakan pemerintah terkait upaya evakuasi ini. Untuk mendukung pelaksanaannya, TNI akan menyiapkan alutsista berupa pesawat Hercules dan Boeing milik TNI Angkatan Udara,” kata Kristomei saat dihubungi Tribunnews.com pada Senin (14/4/2025).

    Selain TNI, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI juga menyatakan siap mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap melakukan evakuasi sementara warga Gaza yang terluka ke Indonesia untuk pengobatan sementara.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) sekaligus Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas mengatakan Kemhan dan TNI memiliki infrastruktur yang siap untuk mendukung langkah tersebut di antaranya fasilitas kesehatan dan rumah sakit.

    Selain itu, ungkap dia, Kemhan dan TNI telah memiliki pengalaman operasi militer selain perang serupa di dalam negeri terkait evakuasi korban, penyelamatan korban, hingga pemulihan.

    Bila mengacu kepada kebijakan Kemhan sebelumnya, ujarnya, terdapat sejumlah mahasiswa dari Palestina yang sudah dikirim ke Indonesia untuk melaksanakan studi di Universitas Pertahanan (Unhan).

    Saat ini, ucap dia, sudah ada dua angkatan mahasiswa dari Palestina yang telah mengikuti perkuliahan. 

    Namun demikian, lanjut dia, sampai saat ini dia belum mendapatkan informasi perihal ada atau tidaknya petunjuk langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Hal itu disampaikannya saat wawancara di kantor Kemhan RI Jakarta Pusat pada Kamis (10/4/2025).

    “Tentunya kita mengikuti arahan dari Bapak Presiden. Apabila nanti memang ada petunjuk resmi untuk mendukung proses evakuasi termasuk juga pada saat sampai di Indonesia, Kemhan dan TNI tentunya siap karena kita punya infrastrukturnya, baik itu rumah sakit, fasilitas kesehatan,” ungkap dia.

    “Tentunya apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat itu akan kita pedomani selagi memang ada perintah kita akan support penuh dengan sumber daya yang kita miliki baik di Kementerian Pertahanan maupun tentunya Tentara Nasional Indonesia (TNI),” sambung dia.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan Indonesia siap berperan lebih aktif untuk menyelesaikan konflik di Gaza dan kawasan Timur Tengah.

    Presiden juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu korban luka, anak-anak, dan warga sipil Palestina yang terdampak konflik.

    Ia juga menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk segera berdiskusi dengan pihak Palestina dan pihak-pihak terkait guna membahas mekanisme tersebut.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Abu Dhabi dalam rangkaian lawatan lima negara pada Rabu (9/4/2025) lalu.

    “Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapa pun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia,” jelas Presiden.

    Namun, presiden menegaskan keberadaan para korban di Indonesia hanya bersifat sementara.

    “Pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal,” tambah dia.

    Untuk itu, Prabowo menekankan pentingnya konsultasi dan koordinasi dengan para pemimpin kawasan terkait hal tersebut. 

    Ia juga menegaskan peran aktif Indonesia bukan hanya bentuk solidaritas, melainkan wujud komitmen terhadap kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.

    “Ini sesuatu yang rumit, yang tidak ringan, tapi komitmen Republik Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif,” kata dia.

     

  • Iran Ngadu ke Rusia dan Italia ke AS, Intrik Dua Mitra sebelum Perundingan Kedua Bahas Nuklir – Halaman all

    Iran Ngadu ke Rusia dan Italia ke AS, Intrik Dua Mitra sebelum Perundingan Kedua Bahas Nuklir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi akan mengunjungi Rusia minggu ini, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri pada Senin (14/4/2025).

    Iran akan berkonsultasi dengan Moskow berdasarkan pembicaraan terbaru antara Iran dan Amerika Serikat di Oman, Reuters melaporkan.

    Iran sedang meningkatkan upaya diplomatiknya untuk menyelesaikan sengketa nuklirnya dengan Barat serta melepaskan tekanan dari ekonominya yang terkena sanksi, dan akan menerima kepala pengawas nuklir PBB Rafael Grossi minggu ini, menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei.

    Iran dan AS mengatakan mereka mengadakan pembicaraan “positif” dan “konstruktif” di Oman minggu lalu dan sepakat untuk kembali bersidang pada hari Sabtu (19/4/2025) dalam sebuah dialog yang dimaksudkan untuk mengatasi meningkatnya program nuklir Teheran.

    Perjalanan menteri luar negeri ke Moskow akan dilakukan pada akhir minggu ini, kata Baghaei.

    Di Iran, minggu ini berakhir pada hari Jumat.

    Perjalanan tersebut “telah direncanakan sebelumnya, tetapi akan ada konsultasi mengenai pembicaraan dengan AS,” kata Baghaei.

    Amerika Serikat menuduh Iran tengah berupaya mengembangkan senjata nuklir. Teheran mengatakan program nuklirnya semata-mata untuk tujuan sipil.

    Presiden AS Donald Trump telah mengancam tindakan militer jika tidak ada kesepakatan yang dicapai untuk menghentikan program nuklir Iran, dan mengatakan kemarin bahwa ia bertemu dengan para penasihat di Iran dan mengharapkan keputusan yang cepat.

    Rusia telah memainkan peran dalam negosiasi nuklir antara Barat dan Iran sebagai sekutu Teheran dan penandatangan perjanjian nuklir 2015 yang  ditinggalkan AS  pada 2018.

    Moskow telah menyerukan fokus pada kontak diplomatik alih-alih tindakan yang dapat menyebabkan eskalasi.

    Minggu lalu, Rusia, Cina, dan Iran mengadakan konsultasi tingkat ahli mengenai program nuklir Iran di Moskow.

    Italia ke AS

    Seperti langkah Iran ke Rusia, justru tuan rumah perundingan selanjutnya yakni PM Italia berencana melakukan kunjungan ke AS.

    Hal ini diberitakan oleh decode39 pada Senin.

    Adapun seperti dikabarkan, putaran kedua perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran akan berlangsung di Italia, setelah putaran pertama yang sukses di Oman.

    Pemilihan Roma menandakan upaya untuk meningkatkan profil diplomatik perundingan.

    Diungkapkan Axios, putaran kedua perundingan nuklir antara AS dan Iran akan diadakan pada hari Sabtu di Roma, Italia.

    Setelah putaran pertama yang sukses di Oman, AS berupaya mempertahankan format langsung — dengan pejabat dari kedua belah pihak di ruangan yang sama.

    AS menyarankan ibu kota Italia sebagai tempat baru, menandakan langkah untuk meningkatkan profil diplomatik pembicaraan tersebut.

    Mediator Oman akan tetap hadir, tetapi Washington menginginkan peralihan dari pembicaraan tidak langsung ke pembicaraan langsung menjadi permanen.

    Wakil presiden AS, JD Vance, akan berada di Roma pada saat yang bersamaan.

    Meskipun tidak ada konfirmasi mengenai keterlibatannya, partisipasi apa pun—bahkan yang simbolis—akan meningkatkan pembicaraan secara signifikan dan menandakan investasi langsung Gedung Putih dalam proses tersebut.

    Pada tanggal 17-18 April, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni akan berada di Washington untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump dan pemerintahannya.

    Diskusi tersebut juga menyinggung perundingan nuklir AS-Iran yang sedang berlangsung di Roma.

    Sebelumnya, negosiasi mengenai program nuklir Iran dilakukan dalam format JCPOA, yang dipimpin oleh E3 (Inggris, Prancis, Jerman).

    Trump tidak pernah mendukung perjanjian itu, dan sekarang kita mungkin melihat pendekatan berbeda yang juga dapat melibatkan Italia.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Puan Maharani Minta Pemerintah Perjelas Skema Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    Puan Maharani Minta Pemerintah Perjelas Skema Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan tanggapannya terkait rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza, Palestina, ke Indonesia.

    Ia menegaskan bahwa hingga saat ini DPR masih menunggu penjelasan resmi dan rinci dari pemerintah mengenai bentuk dan mekanisme dari rencana tersebut.

    Menurut Puan, penting bagi pemerintah untuk memberikan kejelasan apakah langkah tersebut akan dilakukan sebagai evakuasi sementara atau relokasi permanen.
    Penegasan ini diperlukan agar DPR dapat memberikan dukungan kebijakan yang tepat dan sesuai.

    “Sampai saat ini belum ada penjelasan lanjut, apakah ini mengevakuasi atau relokasi. Kami dari DPR tentu menginginkan ada penjelasan lebih detail,” ujar Puan kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Lebih lanjut, Puan mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk segera menyampaikan detail teknis mengenai rencana evakuasi tersebut. Ia menilai, transparansi sangat penting agar pelaksanaan di lapangan dapat disiapkan dengan baik dan sesuai prosedur.

    “Untuk melakukan evakuasi atau relokasi tentu dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam untuk pelaksanaannya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia sebagai bagian dari upaya kemanusiaan.

    Bahkan, ia membuka kemungkinan untuk menerima hingga 1.000 warga Gaza pada tahap awal, jika situasi memungkinkan.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Viral Visa Pelajar di AS Diduga Dicabut Trump, Utut Adianto: Dasarnya Apa?

    Viral Visa Pelajar di AS Diduga Dicabut Trump, Utut Adianto: Dasarnya Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto ikut angkat bicara menanggapi soal peningkatan pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional oleh otoritas imigrasi di Amerika Serikat (AS).

    Bahkan, diduga adanya pencabutan visa pelajar terhadap ratusan mahasiswa asing yang sedang bersekolah di AS. Hal ini tengah menjadi sorotan publik di media sosial karena pencabutan diduga tanpa adanya dukungan alasan yang jelas.

    Utut mengaku dirinya belum mengikuti perkembangan terkini mengenai hal tersebut. Menurutnya, tindakan itu tidaklah benar, kecuali ditujukan kepada seseorang yang memang melakukan hal yang keliru.

    “Pertama, saya belum baca berita, tapi ya kalau itu kan dasarnya apa Trump mencabut itu? Kecuali mereka melakukan tindakan yang keliru, nanti kita pertanyakan,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini melanjutkan, pihak yang akan bertanya soal kejelasan kebijakan ini tentunya adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono atau orang Kementerian Luar Negeri lainnya.

    “Yang akan bertanya kan tentunya Menlu, atau Kemlu, atau orang yang ada Indonesian Ambassador di Washington DC. Nanti kita tanyakan,” lanjutnya.

    Lebih jauh, dia menyoroti seharusnya kebijakan itu tidak diterapkan kepada mahasiswa yang sedang belajar di AS, terkhusus mahasiswa Indonesia yang tengah menjalankan studinya di sana.

    “Ya kalau terhadap mahasiswa, orang yang belajar, ya mestinya perlakuannya nggak boleh seperti itu. Mereka kan tentu bukan berpolitik, tentu tidak juga mau mencari kerja. Mereka kan belajar menimba ilmu,” tukasnya.

    Mengutip laporan CNN International pada Senin (14/4/2025), diketahui sudah lebih dari 525 visa pelajar, dosen, dan peneliti asing yang dicabut sepanjang tahun ini. 

    Awalnya, pencabutan visa difokuskan ke mereka yang diduga mendukung organisasi teroris. Namun, kini alasannya banyak melibatkan kesalahan administratif ringan, bahkan tanpa alasan jelas sama sekali.

    Adapun, Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) mengimbau pada mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (AS) agar tetap menjaga status visa F-1 atau J-1 dengan baik.

    “Seluruh mahasiswa Indonesia pemegang visa F-1 dan/atau J-1 diimbau untuk lebih berhati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan imigrasi yang berlaku,” tulis @indonesiaindc sebagaimana dikutip pada Senin (14/4/2025).

  • Netanyahu Kecam Macron Soal Rencana Pengakuan, Palestina Bilang Gini

    Netanyahu Kecam Macron Soal Rencana Pengakuan, Palestina Bilang Gini

    Ramallah

    Kementerian Luar Negeri Palestina mengomentari kecaman yang dilontarkan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait rencana untuk mengakui negara Palestina. Kecaman Netanyahu itu disebut sebagai “serangan yang tidak dibenarkan” terhadap Macron.

    “Kementerian mengutuk keras serangan yang tidak dapat dibenarkan dan pernyataan ofensif yang dibuat oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan putranya terhadap Presiden Emmanuel Macron,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (14/4/2025).

    “Kementerian menganggap pernyataan ini sebagai pengakuan yang kelas atas permusuhan Netanyahu yang berkelanjutan terhadap perdamaian berdasarkan solusi dua negara, serta penolakan terang-terangan terhadap legitimasi internasional dan preferensi terus-menerus untuk kekerasan dan solusi militer dibandingkan jalur politik,” imbuh pernyataan itu.

    Macron, dalam wawancara dengan televisi France 5 yang disiarkan Rabu (9/4) lalu, mengatakan bahwa Prancis dapat mengambil langkah pengakuan selama konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Juni mendatang.

    Dia mengatakan dirinya mengharapkan hal ini akan memicu pengakuan timbal balik atas Israel oleh negara-negara Arab.

    “Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” kata Macron pada saat itu.

    “Saya akan melakukannya karena saya meyakini bahwa suatu saat nanti, hal itu akan benar dan karena saya juga ingin berpartisipasi dalam dinamika kolektif, yang juga harus memungkinkan semua orang yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya, yang banyak dari mereka tidak melakukannya,” ucapnya.

    Pernyataan itu memicu kritikan dari kelompok sayap kanan di Prancis, dan memicu kecaman Netanyahu serta putranya, Yair. Netanyahu menyebut Macron “salah besar” dengan rencana tersebut.

    “Presiden Macron salah besar dalam terus mempromosikan gagasan negara Palestina di jantung tanah kami — sebuah negara yang aspirasi satu-satunya adalah menghancurkan Israel,” kata Netanyahu dalam pernyataannya.

    “Persetan dengan Anda!” tulis Yair, putra Netanyahu, dalam kecaman untuk Macron via media sosial X pada Sabtu (12/4) malam.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DPR Tagih Penjelasan Pemerintah soal Rencana Tampung Warga Palestina ke Indonesia: Ini Evakuasi atau Relokasi?

    DPR Tagih Penjelasan Pemerintah soal Rencana Tampung Warga Palestina ke Indonesia: Ini Evakuasi atau Relokasi?

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi warga Gaza, Palestina korban perang ke Indonesia. Puan menyatakan, DPR RI ingin mendapat penjelasan lebih lanjut secara langsung mengenai wacana tersebut.

    “Sampai saat ini kan belum ada penjelasan lanjut, apakah ini mengevakuasi atau merelokasi. Jadi kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih langsung, lebih jelas,” kata Puan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 14 April 2025.

    Menurut Puan, Menteri Luar Negeri Sugiono dapat menjelaskan rencana Presiden Prabowo tersebut dalam rapat kerja bersama DPR, khususnya kepada Komisi I yang menjadi mitra Kemlu.

    “Tentu saja dari Kementerian Luar Negeri apa yang akan dilakukan, bagaimana rencananya, dan lain-lain sebagainya,” katanya.

    Apalagi, tambah Puan, rencana itu juga masih belum jelas apakah untuk mengevakuasi atau merelokasi masyarakat Palestina. Untuk itu, ia menilai perlu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah guna menindaklanjuti wacana tersebut.

    “Karena untuk melakukan apakah itu mengevakuasi, apakah merelokasi, tentu saja dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam, untuk di lapangannya dalam pelaksanaan tersebut,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi penjelasan terkait rencana mengevakuasi 1.000 korban luka di Gaza, Palestina. Ia mengatakan, Indonesia ingin berbuat sesuatu dalam membantu rakyat Palestina yang mengalami penderitaan dahsyat.

    “Ya itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya, kita ingin berbuat sesuatu,” kata Prabowo di Turki, Jumat, 11 April.

    Saat ditanya apakah itu artinya Indonesia akan merelokasi korban luka ini, Prabowo membantah. “Oh tidak, tidak, (ini) untuk membantu,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR minta Pemerintah segera isi kekosongan dubes negara strategis

    DPR minta Pemerintah segera isi kekosongan dubes negara strategis

    Tentunya pos-pos penting ini kalau bisa segera diisi.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto meminta Pemerintah segera mengisi kekosongan sejumlah duta besar (dubes) di negara-negara strategis karena posisi tersebut merupakan pos-pos penting.

    Namun, dia mengembalikan keputusan itu kepada Presiden RI Prabowo Subianto maupun Menteri Luar Negeri Sugiono. Pasalnya, kegiatan yang menyangkut diplomasi tersebut juga memiliki aturan.

    “Tentunya pos-pos penting ini kalau bisa segera diisi,” kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Biasanya, menurut dia, penunjukan dubes dimulai dari pemerintah Republik Indonesia yang mengirimkan nota nama calon duta besar ke negara yang dituju. Setelah mendapatkan persetujuan dari negara yang dituju tersebut, baru Pemerintah memproses calon dubes itu untuk disiapkan.

    “Kalau Komisi I DPR, setiap saat ketika surat dari Presiden hadir, surat dari Ketua DPR hadir, pasti segera kami jadwalkan,” kata dia.

    Menurut dia, Komisi I DPR RI bakal mengundang Menteri Luar Negeri setelah DPR RI mulai kembali bersidang.

    Terlebih lagi, lanjut dia, kondisi geopolitik mengalami perubahan dan pergeseran karena perang tarif impor.

    “Perang tarif ini pasti ada dampaknya. Mitra kami Kementerian Luar Negeri, mudah-mudahan nanti Pak Menteri Luar Negeri Sugiono bisa menjelaskan sebaik-baiknya,” kata Utut.

    Salah satu dubes negara strategis yang kosong, yakni Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat.

    Rosan Roeslani merupakan Dubes RI untuk Amerika Serikat yang menjabat hingga November 2023, dan hingga kini belum ada penggantinya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025