Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Siap Hadapi Perang, Warga Eropa Diminta Sisihkan Bekal untuk 72 Jam

    Siap Hadapi Perang, Warga Eropa Diminta Sisihkan Bekal untuk 72 Jam

    Anda sedang menyimak Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah berita pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Kita akan mengawali edisi Kamis, 16 April 2025 ini dengan informasi dari daratan Eropa.

    Siap perang, warga Eropa diminta sisihkan bekal

    Merasa ancaman perang langsung yang ada di depan mata, warga Eropa telah diperingatkan untuk bersiap menghadapi yang terburuk.

    Sosok yang bertanggung jawab atas manajemen krisis untuk Komisi Eropa, Hadja Lahbib, telah menyarankan 450 juta penduduk Uni Eropa (UE) untuk mengemas tas perlengkapan untuk bertahan hidup selama 72 jam.

    Ini karena blok tersebut bersiap menghadapi ancaman “yang lebih kompleks dari sebelumnya.”

    “Selama tiga tahun di Ukraina, kami telah melihat medan perang bom dan peluru, pesawat nirawak, pesawat tempur, dan kapal selam … Keamanan Eropa terancam secara langsung oleh hal ini,” katanya.

    “Juga terancam oleh medan perang yang ada di saku kita; telepon kita, komputer kita, pembangkit listrik kita, bank kita, rantai pasokan kita.”

    Xi Jinping kunjungi Vietnam, Kamboja, dan Malaysia

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian dalam jumpa pers kemarin mengatakan mereka telah “meruntuhkan tembok”, memperluas lingkaran mitra dagangnya, dan “berjabat tangan” alih-alih “beradu tinju”, di tengah meningkatnya perang dagang dengan Amerika Serikat.

    Komentar dari Kementerian Luar Negeri China muncul saat Presiden Xi Jinping melanjutkan lawatannya ke Asia Tenggara.

    Trump telah mempertahankan tarif 145 persen atas impor produk China, sebuah langkah yang mendorong Beijing untuk menaikkan pungutannya atas barang-barang AS menjadi 125 persen.

    Beijing menyebut strategi tarif pemerintahan Trump sebagai “lelucon”, yang membuat Menteri Keuangan AS Scott Bessent kesal.

    “Ini bukan bercanda. Memang ini angka yang besar,” kata Bessent kepada Bloomberg Television.

    Parlemen Singapura dibubarkan menjelang pemilihan umum

    Pemungutan suara ini, yang akan diadakan pada tanggal 3 Mei, akan menjadi ujian elektoral pertama bagi Lawrence Wong setelah ia menggantikan perdana menteri lama Lee Hsien Loong sebagai pemimpin Partai Aksi Rakyat (PAP) pada bulan Mei lalu.

    “Kita menyaksikan perubahan besar di dunia,” kata Wong dalam sebuah unggahan di media sosial.

    “Banyak hal menjadi semakin tidak pasti, tidak menentu, dan bahkan tidak stabil.”

    Pemilihan umum mendatang akan memiliki empat kursi lebih banyak dibandingkan dengan pemilihan umum terakhir pada tahun 2020, dengan 97 politisi terpilih dari 15 daerah pemilihan beranggota tunggal dan 18 dapil dengan masing-masing empat atau lima anggota

    Hibah Harvard $2,2 miliar dipangkas Trump

    Donald Trump berjanji untuk membekukan hibah senilai $2,2 miliar untuk Universitas Harvard dan menghapus status pengecualian pajaknya, di tengah bentrokan kebijakan antara universitas itu dan Gedung Putih.

    Pembekuan dana tersebut terjadi setelah institusi tersebut memilih untuk menentang tuntutan pemerintahan Trump untuk mengakhiri program keberagaman, mengubah kebijakan perekrutan dan penerimaan, serta membatasi aktivisme di kampus.

    Trump juga menyerukan reformasi tata kelola dan kepemimpinan yang luas di universitas tersebut.

    Pemerintah AS mengatakan hampir $9 miliar dalam bentuk hibah dan kontrak secara total terancam jika Harvard tidak mematuhinya.

    Presiden Harvard Alan Garber mengatakan universitas tersebut tidak akan tunduk pada tuntutan pemerintah.

  • Tiongkok Tuding NSA Amerika Serikat Lakukan Serangan Siber Canggih – Page 3

    Tiongkok Tuding NSA Amerika Serikat Lakukan Serangan Siber Canggih – Page 3

    Meski begitu, tidak ada informasi lengkap tentang bagaimana dua universitas Amerika Serikat itu terlibat dalam serangan siber yang dimaksud.

    Sejauh ini, pihak Kedutaan Besar AS di Tiongkok belum memberikan komentar akan hal ini.

    Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengonfirmasi serangan siber yang terjadi dan menyebut, pemerintahnya mulai ambil langkah tegas.

    “Kami mendesak Amerika Serikat untuk bertanggung jawab terkait masalah serangan siber dan menghentikan upaya provokasi dan serangan terhadap Tiongkok,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian.

    Adapun tudingan akan serangan siber ini muncul seiring dengan hubungan dagang dua negara yang kini tengah memanas dan cenderung ke arah perang dagang. Bahkan, sebagai imbasnya, pemerintah Tiongkok mengeluarkan travel warning bagi turis asal negaranya yang hendak bepergian ke Amerika Serikat.

    Masih karena terimbas perang dagang, film-film Amerika Serikat yang diimpor ke Tiongkok juga ditangguhkan penayangannya.

  • Puan Minta Pemerintah Segera Kirim Nama Dubes RI untuk AS ke DPR

    Puan Minta Pemerintah Segera Kirim Nama Dubes RI untuk AS ke DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk segera mengisi kekosongan posisi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS). 

    Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah agar segera bisa menindaklanjuti hal tersebut. Maka demikian, pihaknya menunggu nama yang akan diserahkan pemerintah ke DPR untuk mengisi kekosongan tersebut.

    “Sebaiknya untuk pos-pos yang masih kosong, pemerintah bisa segera menindaklanjutinya. Kami di DPR menunggu hal tersebut,” ujarnya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (16/4/2025).

    Senada, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto juga mengatakan bahwa sebaiknya pos-pos strategis seperti duta besar itu harus segera diisi. Sebab, banyak tahapan yang harus dilalui dalam urusan diplomatik.

    “Karena kalimat segera ini, sesegeranya diplomatik itu juga ada aturan. Biasanya kita kirim nota, nama, mereka melakukan persetujuan atau agreement, baru di sini bisa jalan,” tuturnya di tempat yang sama dengan Puan.

    Komisi I DPR, kata Utut, siap menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bila pihaknya telah menerika surat dari presiden dan ketua DPR mengenai penunjukkan calon duta besar Indonesia untuk AS.

    Lebih jauh, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan Komisi I menjadwalkan rapat dengan Menteri Luar Negeri (menlu) Sugiono seusai reses selesai. Selain membahas kekosongan posisi dubes, juga akan membahas soal pagu indikatif.

    “Yang jelas baru Lebaran, kalau secara geopolitik ada perubahan, pergeseran, perang tarif ini pasti ada dampaknya. Kebenaran mitra kami, Kemlu, salah satunya mudah-mudahan nanti Pak Menlu Sugiono bisa menjelaskan sebaik-baiknya. Tetapi menjelaskan saja kan tidak cukup. Yang paling penting dari menjelaskan itu kan, bisa ke mitra di sana, pesan kita sampai, tapi tidak menyakiti,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Menlu Sugiono menjelaskan bahwa posisi Dubes RI untuk AS saat ini kosong sejak penarikan Rosan P Roeslani saat masa kampanye pemilu lalu. 

    Seiring dengan terbentuknya pemerintahan baru pada Oktober 2024, proses penunjukan pengganti baru dimulai dan saat ini masih berjalan. 

    “Pak Presiden dilantik pada 20 Oktober 2024, kemudian Kabinetnya 21 Oktober 2024. Jadi proses pemilihan duta besar itu baru bisa dilakukan kemudian. Dan tentu saja untuk mencari duta besar itu juga tidak sembarang tunjuk, apalagi untuk negara-negara yang sifatnya strategis,” jelasnya kepada Bisnis di agenda Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Selasa (8/4/2025).

  • Kemlu Ungkap Kasus Perdagangan Orang, 19 TKI Dipaksa Jadi PSK di Dubai

    Kemlu Ungkap Kasus Perdagangan Orang, 19 TKI Dipaksa Jadi PSK di Dubai

    loading…

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa belasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Dubai, UEA. Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa belasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia.

    Terungkap sebanyak 19 TKI perempuan dijebak dan dipaksa menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

    “Kemlu dan KJRI Dubai telah memonitor dan menaruh perhatian khusus terhadap modus TPPO di mana pekerja migran perempuan dieksploitasi secara seksual sebagai PSK di Dubai,” kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu, Judha Nugraha dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).

    Selama periode Januari sampai Maret 2025, KJRI Dubai telah menerima dan menindaklanjuti 19 kasus TKI yang dieksploitasi sebagai PSK. Dari jumlah keseluruhan, 7 perempuan telah dipulangkan ke tanah air, sedangkan sisanya masih berada di Dubai.

    “Dari 19 korban tersebut, 7 telah berhasil dipulangkan ke Indonesia, sedang 12 lainnya masih berproses penegakan hukumnya dan saat ini ditampung di shelter KJRI Dubai,” ujarnya.

    Adapun, modusnya ketika TKI yang sudah bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) diiming-imingi gaji tinggi oleh pelaku agar mau kabur dan pindah pekerjaan. Setelah hal TKI tersebut tertarik, pelaku justru membawa korbannya ke mucikari.

    “Namun ternyata mereka kemudian dibawa ke mucikari dan dipekerjakan di tempat prostitusi sebagai PSK,” ujarnya.

    Atas berbagai kasus TPPO ini, KJRI telah bekerja sama dengan criminal investigation division kepolisian Dubai untuk proses penyelamatan dan penegakan hukum. KJRI juga telah siagakan nomor hotline di +971563322611 dan shelter untuk respons cepat atas setiap pengaduan.

    “Kemlu dan Perwakilan RI di PEA senantiasa mengimbau agar para PMI tidak mudah tergiur iming-iming gaji tinggi dan kemudian kabur dari majikan resminya,” pungkasnya.

    (shf)

  • China Angkat Bicara setelah 2 Prajurit yang Ditangkap Ukraina Muncul di Publik – Halaman all

    China Angkat Bicara setelah 2 Prajurit yang Ditangkap Ukraina Muncul di Publik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menanggapi permintaan koresponden Ukrinform di China, untuk mengomentari seruan tawanan China yang ditangkap oleh pasukan Ukraina agar mereka dipulangkan.

    “Posisi pemerintah China sangat jelas. Kami telah mengeluarkan banyak peringatan dan meminta warga China untuk menjauh dari zona konflik bersenjata, menghindari berpartisipasi dalam konflik bersenjata dalam bentuk apa pun, dan menghindari berpartisipasi dalam operasi militer oleh pihak mana pun,” kata Lin Jian pada Selasa (15/4/2025).

    “Perilaku warga negara China di luar negeri akan ditinjau sesuai dengan hukum saat ini dan tindakan konsuler dan tindakan lainnya yang diperlukan akan diambil,” lanjutnya, seperti diberitakan Pravda.

    Lin Jian mengatakan pemerintah China masih memverifikasi informasi tentang warga negara yang ditangkap di Ukraina dan mengklarifikasi keterlibatan mereka.

    “Sikap China terhadap krisis Ukraina tetap tidak berubah. Beijing berupaya untuk mempromosikan perundingan damai untuk mengakhiri konflik,” katanya.

    Ia meminta semua pihak terkait untuk memahami posisi China yang objektif terhadap hal tersebut.

    “Kami menghimbau semua pihak terkait untuk memahami secara akurat posisi Tiongkok yang objektif dan tidak memihak serta untuk menahan diri dari manipulasi politik atau menggunakan masalah ini (warga negara Tiongkok yang ditangkap – red) untuk publisitas atau promosi diri,” ujarnya.

    Pertama Kali, 2 Prajurit China yang Ditangkap Ukraina Muncul di Publik

    Dua pria China yang diduga menjadi tentara bayaran, Zhang Renbo dan Wang Guangjun, mengungkapkan bagaimana mereka dapat bergabung dengan tentara Rusia sebelum akhirnya ditangkap oleh pasukan Ukraina.

    Setelah penangkapan itu, mereka menyatakan kesiapannya untuk pertukaran tawanan dan memohon kepada pemerintah China untuk memulangkan mereka.

    “Kami siap untuk pertukaran dan kami ingin kembali ke China, ke tanah air kami,” kata salah satu dari mereka dalam konferensi pers bersama Ukrinform, Senin (14/4/2025).

    Zhang Renbo mengatakan ia menerima kartu bank yang digunakan untuk menyimpan pembayarannya dari kontrak tentara Rusia digunakan secara eksklusif oleh orang Rusia.

    “Saya menerima kartu dengan setoran sebesar 200.000 rubel, tetapi saya tidak dapat menggunakannya,” kata Zhang Renbo.

    “Faktanya, uang tersebut, beserta ponsel yang memiliki aplikasi yang terhubung ke kartu tersebut, secara berkala diambil oleh orang Rusia dan dibelanjakan dengan dalih biaya bahan bakar atau pengisi daya. Jadi saya sendiri tidak dapat menggunakan uang tersebut,” jelasnya.

    Pria kelahiran tahun 1998 itu menjelaskan ia tiba di Moskow pada tanggal 20 Desember 2024, dan tinggal di sana selama seminggu. 

    Setelah itu, ia dikirim ke Donetsk dan tinggal di sana selama sekitar satu bulan. 

    Menurutnya, selama waktu itu ia dipindahkan ke berbagai tempat perlindungan dan berinteraksi dengan tentara asing lainnya hingga operasi tempur dimulai.

    “Kami terus-menerus diserang pesawat nirawak dan penembakan. Pada tanggal 5 April, saya ditangkap,” kata Zhang.

    Zhang mengatakan ia sebelumnya mengajukan permohonan untuk menandatangani kontrak militer dengan Rusia setelah melihat iklan daring yang menawarkan layanan dan pembayaran sebesar 2 juta rubel.

    Sementara itu, Wang Guangjun yang lahir tahun 1991, dilaporkan direkrut oleh agen Rusia di China dan tiba di Moskow pada Februari 2025 untuk menandatangani kontrak.

    Ia mengaku tidak memiliki pengalaman tempur sebelumnya dan tidak pernah memegang senjata.

    Kedua tawanan itu menyadari kemungkinan akan mendapat hukuman di China dan mereka menyatakan siap menghadapinya.

    “Saya memahami bahwa hukuman itu mungkin saja terjadi dan saya siap untuk itu, karena jelas bahwa berpartisipasi dalam perang dan tindakan semacam itu dapat menimbulkan konsekuensi. Namun, saya ingin kembali ke rumah dan berkumpul dengan keluarga saya,” imbuh Wang.

    Dalam konferensi pers tersebut, keduanya menekankan mereka tidak memiliki hubungan dengan pemerintah China dan tidak bertugas di militer China sebelumnya.

    Mereka menandatangani kontrak dengan tentara Rusia setelah terpengaruh oleh iklan daring.

    Juru bicara Dinas Keamanan Ukraina (SSU) Artem Dekhtiarenko mengatakan kedua tawanan China tersebut diperlakukan dengan baik selama penahanan mereka di Ukraina.

    Menurutnya, penyidik SSU sudah melakukan interogasi awal dan memastikan mereka bergabung dengan tentara Rusia dengan menandatangani kontrak setelah mendapat informasi dari iklan daring.

    Sebelumnya militer Ukraina melaporkan mereka menangkap dua warga China yang bertempur dengan Rusia di Donetsk.

    Satu orang ditangkap oleh para pejuang dari Batalyon ke-2 Brigade Mekanik Terpisah ke-157 di dekat desa Tarasivka.

    Sementara itu, satu lainnya ditangkap oleh prajurit dari Batalyon ke-1 Brigade Serangan Lintas Udara ke-81 di dekat Bilohorivka.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Xi Jinping Akhirnya Tiba di Malaysia untuk Bahas Tarif Trump

    Xi Jinping Akhirnya Tiba di Malaysia untuk Bahas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping tiba di Malaysia pada Selasa malam (15/4/2025), melanjutkan rangkaian lawatannya ke Asia Tenggara. 

    Mengutip Bloomberg, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Negeri Tirai Bambu untuk mempererat hubungan regional di tengah meningkatnya tensi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Malaysia menjadi persinggahan kedua Presiden China Xi Jinping di Asia Tenggara setelah sebelumnya mengunjungi Vietnam

    Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebutkan bahwa Xi dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Keduanya akan membahas penguatan kerja sama bilateral serta bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global.

    Selain pertemuan bilateral, Xi dan Anwar juga dijadwalkan menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman, perjanjian, dan dokumen penting antara kedua negara.

    Presiden Xi menyatakan, kunjungan ini menjadi momentum untuk memperdalam persahabatan dan memperkuat saling percaya di bidang politik. Dia juga mendorong kerja sama di sektor modernisasi, meningkatkan pembelajaran bersama, serta peningkatan kemitraan dalam membangun komunitas China–Malaysia yang lebih erat.

    Di sisi lain, analis dari MIDF Amanah Investment Bank Bhd mencatat bahwa hubungan China dan Malaysia diprediksi akan semakin dekat, terutama di tengah ketegangan antara China dan AS.

    “Terutama jika kedua negara memilih untuk memperluas perdagangan bilateral sebagai bagian dari strategi diversifikasi, untuk merespons tarif dari AS dan perlahan mengurangi ketergantungan pada pasar AS,” tulis analis dalam laporannya. 

    Sebagai informasi, sebelum tiba di Malaysia, Xi terlebih dahulu berkunjung ke Vietnam. Di sana, ia menyerukan kerja sama untuk menentang “intimidasi sepihak” yang dinilainya mengganggu stabilitas perdagangan bebas global dan rantai pasokan.

    Adapun, selama beberapa tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara telah menjadi jalur utama ekspor China menuju AS, terutama sejak pemerintahan Donald Trump menaikkan tarif terhadap produk China pada masa jabatannya yang pertama.

  • Negosiasi Tarif dengan AS, Airlangga: Indonesia Dorong Hasil Konkret

    Negosiasi Tarif dengan AS, Airlangga: Indonesia Dorong Hasil Konkret

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah segera memulai negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan bea impor 32% yang dikenakan terhadap produk Indonesia. Indonesia akan mendorong agar negosiasi dengan AS menghasilkan kesepakatan yang konkret.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia mengutamakan hasil nyata dalam proses lobi yang akan dilakukan tim negosiator di Washington DC.

    “Kemarin Indonesia menyampaikan keinginan agar pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang bersifat konkret. Specific outcome itu lebih penting,” ujar Airlangga di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Menurut Airlangga, pengalaman dalam berbagai perjanjian sebelumnya menunjukkan bahwa pertemuan dagang internasional tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Ia menuturkan, dibutuhkan dua hingga tiga putaran negosiasi tarif AS, mulai dari kesepakatan awal hingga tahap penyusunan dokumen resmi.

    Dalam lawatan ke Washington, Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia membuka kemungkinan untuk melanjutkan kerja sama dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited Free Trade Agreement (FTA).

    Selain itu, pemerintah juga siap mengambil langkah strategis untuk melakukan revitalisasi kerja sama dagang dengan AS melalui perjanjian TIFA (trade and investment framework agreement).

    Langkah-langkah ini telah termuat dalam non-paper proposal yang telah disiapkan Indonesia untuk negosiasi dengan AS, terkait tarif, non-tariff measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga sektor keuangan.

    Lebih lanjut terkait tarif Presiden AS Donald Trump, Airlangga mengatakan bahwa Indonesia mengusulkan agar fokus negosiasi diarahkan pada hasil-hasil yang spesifik dan pragmatis, sehingga kedua negara dapat segera merasakan manfaat dari kerja sama ekonomi yang dijalin.

    “Jadi artinya specific outcome itu lebih penting,” tegas Airlangga.

    Tim lobi tingkat tinggi Indonesia akan melakukan negosiasi dengan otoritas AS pada 16-23 April 2025. Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menko Airlangga, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Dalam pertemuan penting itu, delegasi Indonesia akan bertemu berbagai pejabat tinggi AS, termasuk perwakilan dari United States Trade Representative (USTR), Kementerian Perdagangan (Secretary of Commerce), Kementerian Luar Negeri (Secretary of State), dan Kementerian Keuangan AS (Secretary of Treasury) untuk membahas tarif AS.
     

  • Australia Bingung Ada Kabar Rusia Mengincar Pangkalan Udara di Indonesia

    Australia Bingung Ada Kabar Rusia Mengincar Pangkalan Udara di Indonesia

    Jakarta

    Pemerintah Australia berusaha keras untuk mengonfirmasi apakah Rusia tengah berupaya menempatkan pesawat jarak jauhnya di Indonesia.

    Situs web militer Amerika Serikat bernama ‘Janes’ melaporkan jika Rusia sudah mengajukan permintaan resmi untuk menempatkan pesawat militernya di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, provinsi Papua.

    Pada tahun 2017, Rusia pernah menerbangkan dua pesawat pengebom berkemampuan nuklir dalam misi patroli dari pangkalan tersebut yang tampaknya merupakan latihan pengumpulan intelijen.

    Kemungkinan penempatan pesawat militer Rusia yang jaraknya begitu dekat dengan Australia akan menimbulkan kecemasan bagi Australia.

    Pakar mengatakan Rusia juga dapat menggunakan pangkalan Indonesia untuk memantau fasilitas pertahanan Amerika Serikat di Pasifik Barat, termasuk di Guam.

    Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan kepada wartawan jika pemerintah Australia tengah mencari informasi lebih lanjut dari pihak Indonesia.

    “Kami dari pihak pemerintah mencoba untuk mengonfirmasi laporan tersebut dan untuk mengetahui apakah laporan tersebut akurat atau tidak dan seperti apa status permintaan Rusia tersebut,” katanya.

    Menteri Pertahanan Richard Marles juga mengatakan Australia sudah “berkomunikasi” dengan Indonesia terkait laporan tersebut, namun pemerintah Indonesia belum menanggapinya secara resmi.

    ‘Belum ada kesepakatan’

    Seorang sumber di Jakarta mengatakan kecil kemungkinan Indonesia mengabulkan permintaan tersebut, dengan mengatakan hal itu akan membahayakan prinsip-prinsip kebijakan luar negerinya yang sudah lama berlaku.

    Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute mengatakan kepada ABC jika Indonesia dapat menolak permintaan dari Rusia.

    “Belum ada kesepakatan yang tuntas, dan mungkin akan gagal,” katanya.

    “Australia, Jepang, dan Amerika akan menekan Indonesia untuk mengatakan tidak,” kata Malcolm.

    Namun, ia mengatakan jika Indonesia memberi lampu hijau, maka lebih banyak aset militer Amerika Serikat dan Australia akan ditempatkan dalam jangkauan langsung pasukan militer Rusia.

    Australia sudah berupaya untuk memperluas hubungan pertahanan dan keamanan dengan Indonesia dengan cepat, tetapi Rusia juga makin dengan Indonesia, khususnya setelah salah satu pejabat militer senior Rusia Sergei Shogiu mengunjungi Indonesia Februari lalu.

    Walau fokus utama Presiden Rusia Vladimir Putin tetap pada perang melawan Ukraina, ia telah berupaya memperluas hubungan militer lebih jauh ke luar negeri, termasuk Indonesia.Kedua negara sudah mengadakan latihan angkatan laut di Laut Jawa pada bulan November.

    Pemerintah Australia yakin Rusia dan China juga semakin fokus pada semakin kuatnya kehadiran militer AS di Darwin dan Wilayah Utara.

    ‘Tidak diterima di kawasan kami’

    Pemimpin Oposisi Australia Peter Dutton mengatakan akan menjadi “kegagalan hubungan diplomatik yang fatal” jika pemerintah Australia tidak mendapat “peringatan sebelumnya” tentang permintaan tersebut sebelum dipublikasikan.

    “Ini adalah perkembangan yang sangat, sangat meresahkan dan dugaan bahwa entah bagaimana Rusia akan memiliki beberapa aset mereka yang berbasis di Indonesia hanya dalam jarak yang dekat dari, tentu saja, bagian utara negara kita,” kata Peter.

    “Kita perlu memastikan pemerintah menjelaskan dengan tepat apa yang telah terjadi di sini.”

    Ketika ditanya apa “pesannya” kepada Presiden Putin, Peter menjawab: “ia [Rusia] tidak diterima di kawasan kami.”

    “Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang Indonesia. Saya sudah bertemu dengan presiden, baik saat ia menjadi menteri pertahanan maupun saat ia menjadi presiden terpilih … Prabowo adalah teman baik Australia,” katanya.

    “Namun pesan saya kepada Presiden Putin adalah kami tidak memiliki nilai-nilai yang sama dengan Presiden Putin, dan kami tidak menginginkan kehadiran militer dari Rusia di wilayah kami.”

    PM Anthony Albanese tidak mengatakan kapan pemerintah mengetahui tentang permintaan yang dilaporkan tersebut tetapi mengatakan mereka masih menggali informasi.

    “Yang kami lakukan adalah klarifikasi yang tepat,” katanya kepada wartawan.

    “Begitulah cara menangani hubungan internasional.”

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan kepada ABC jika ia belum mendengar tentang permintaan tersebut, sementara juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Brigadir Jenderal Freda Ferdinand Wenas Inkiriwang mengatakan ia tidak “memantau” masalah tersebut.

    Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Krisis Baru Hantui Inggris, Muncul ‘Kota Hantu’

    Krisis Baru Hantui Inggris, Muncul ‘Kota Hantu’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Krisis baru mengancam Inggris. Ini terkait hancurnya industri baja di negara itu, yang menyebabkan warga khawatir akan munculnya kota hantu.

    Hal ini merujuk bangkrutnya pabrik British Steel di kota Scunthorpe, Lincolnshire. Masa depan pabrik baja itu terancam pada bulan Maret ketika pemiliknya asal China, Jingye, mengatakan pabrik merugi US$923.000 (Rp 15 miliar) per hari dan “tidak lagi berkelanjutan secara finansial”.

    Kesepakatan talangan dengan pemerintah Inggris hingga saat ini masih ditolak. Padahal akhir pekan, pemerintah mengamankan undang-undang darurat yang memberinya kendali atas lokasi tersebut untuk menjaga tanur sembur tetap menyala.

    Solusi jangka panjang belum disetujui. Hal ini membuat 2.700 pekerja pabrik tersebut dalam ketidakpastian.

    Baja sebenarnya telah mendominasi Lincolnshire sejak abad ke-19. Cerobong asap pabrik menjulang tinggi di atas rumah-rumah bertingkat rendah.

    “Secara fisik, Anda dapat melihatnya, kota tersebut dikelilingi oleh pabrik-pabrik,” jelas Chris Cell, seorang dog walker berusia 52 tahun, dikutip AFP, Selasa (15/4/2025).

    Pabrik tersebut juga mendominasi ekonomi lokal. Dengan pabrik baja menjadi pendorong utamanya.

    “Pabrik baja itu adalah urat nadi kami,” katanya.

    “Jika Anda memotong jalan, semuanya akan habis, Anda tidak akan punya apa-apa,” kata mantan pekerja baja Jim Kirk, 66 tahun, kepada AFP di luar sebuah toko di jalan utama Scunthorpe.

    Ia mengatakan jika pabrik baja itu tutup, hal ini akan menjadi akhir bagi Scunthorpe. Kota bisa menjadi ‘kota hantu’.

    “Tidak akan ada yang mau tinggal di sini. Ini akan berakhir dengan menyedihkan… Dan seharusnya tidak seperti itu,” tambah Kirk lagi.

    Hal senada juga dikatakan konsultan dan warga lain. Pasalnya semua orang berafiliasi dengan pabrik British Steel dan penutupan bisa menjadi pukulan telak.

    “Semua orang di Scunthorpe mengenal seseorang yang berafiliasi dengan pabrik baja,” kata konsultan radiografer Nick Barlow, 36 tahun.

    “Begitulah cara kota itu terbentuk, semuanya berputar di sekitarnya dan semua orang khawatir,” imbuhnya.

    “Penutupan pabrik akan menjadi pukulan telak bagi pusat kota yang sudah berjuang,’ kata pekerja toko Joanne Cooper, 57 tahun.

    “Suasana hati di kota, moral sangat rendah. Orang-orang tampaknya tidak punya harapan. Lebih banyak toko yang tutup, dan jika British Steel tutup, kota akan lebih buruk lagi, kota ini sudah hampir mati,” tegasnya.

    “Tidak akan ada jalan raya. Saya pikir kota ini hanya akan menjadi kota mati. British Steel sangat berarti bagi kota ini untuk tetap buka,”.

    Sementara itu, China negara asal Jinghye Group meminta pemerintah Inggris memperlakukan pemilik British Steel itu dengan adil. Perlakuan yang buruk bisa merusak kpercayaan investor di negara tersebut.

    “Kami berharap pemerintah Inggris memperlakukan perusahaan China yang berinvestasi dan beroperasi di Inggris secara adil dan jujur, melindungi hak dan kepentingan mereka yang sah, dan menghindari politisasi dan pengamanan berlebihan kerja sama ekonomi dan perdagangan, agar tidak memengaruhi kepercayaan perusahaan China dalam berinvestasi dan bekerja sama di Inggris,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian dalam konferensi pers mingguan di Beijing, dimuat Associated Press (AP).

    (sef/sef)

  • Pengakuan Prajurit China yang Ditangkap Ukraina: Semua yang Kami Dengar dari Rusia adalah Kebohongan – Halaman all

    Pengakuan Prajurit China yang Ditangkap Ukraina: Semua yang Kami Dengar dari Rusia adalah Kebohongan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dua warga negara China yang ditangkap oleh Ukraina saat bertempur di pihak Rusia menceritakan kesulitan yang mereka alami selama peperangan.

    Mengutip Kyiv Independent, salah satu tawanan perang bernama Wang Guangjun mengatakan bahwa ia menjadi sasaran “senjata kimia” Rusia sesaat setelah ditangkap oleh tentara Ukraina.

    Hal ini ia sampaikan kepada wartawan dalam konferensi pers di Kyiv pada 14 April.

    “Saya kehilangan kekuatan dan pingsan. Kemudian saya merasa seseorang mencengkeram kerah baju saya dan menarik saya keluar ke udara segar,” kata Wang.

    Menurut Wang, setelah ditangkap oleh pasukan Ukraina, ia mendapati dirinya berada di sebuah gubuk bersama seorang tentara Ukraina untuk berlindung dari gempuran Rusia.

    Ia mengatakan bahwa tentara Ukraina itu membantunya bertahan dari serangan gas.

    “Tentara Ukraina melindungi kami dan telah memperlakukan kami dengan baik selama ini,” tambahnya.

    PENGAKUAN TAWANAN PERANG – Tawanan perang Wang Guangjun berbicara selama konferensi pers 14 April 2025. Ia membongkar kedok perekrutan Rusia. (Tangkap layar YouTube ukrinform)

    Wang Guangjun dan rekannya, Zhang Renbo, yang lahir pada tahun 1991 dan 1998, merupakan warga negara China pertama yang ditangkap saat bertempur bersama tentara Rusia melawan Ukraina di wilayah Ukraina.

    Penangkapan mereka diumumkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada awal April.

    Zelensky menyatakan bahwa sedikitnya “beberapa ratus” warga negara China bertempur di pihak Rusia di Ukraina.

    Dua di antaranya berhasil ditangkap dan dihadirkan dalam konferensi pers.

    Keduanya berbicara dalam bahasa Mandarin, dengan jawaban yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ukraina oleh penerjemah pemerintah.

    Iklan Rekrutmen Rusia

    Wang mengatakan bahwa ia menemukan iklan perekrutan tentara Rusia saat membuka media sosial.

    Setelah kehilangan pekerjaannya musim panas lalu, ia tertarik dengan tawaran tersebut, terutama karena, menurutnya, dinas militer dianggap “bergengsi” di China.

    Seorang perekrut yang dihubungi Wang memberitahunya bahwa rekrutan dapat memperoleh 200.000 hingga 250.000 rubel Rusia (sekitar $2.000–$3.000) per bulan di tentara Rusia, jumlah yang lebih tinggi dari rata-rata gaji di China.

    Perekrut itu juga menjanjikan akan menanggung biaya perjalanan ke Rusia dan membantu pengurusan dokumen yang diperlukan, menurut Wang.

    Namun, janji-janji itu tak terwujud. Ia menyebut orang Rusia mengambil kartu bank dan teleponnya, sehingga ia tidak bisa mengelola uang yang diperolehnya.

    Tawanan lainnya, Zhang, mengaku berasal dari keluarga kaya dan sebelumnya bekerja sebagai pemadam kebakaran serta penyelamat di China.

    Ia mengatakan datang ke Rusia pada Desember lalu dengan tawaran pekerjaan di bidang konstruksi, namun akhirnya direkrut menjadi tentara.

    “Saya ingin menghasilkan uang, tetapi saya tidak menyangka akan berakhir di medan perang,” ujarnya.

    PENGAKUAN TAWANAN PERANG – Tawanan perang Zhang Renbo berbicara selama konferensi pers 14 April 2025. Ia membongkar kedok perekrutan Rusia. (Tangkap layar YouTube ukrinform)

    Tak satu pun dari mereka menyebutkan daerah asalnya di China.

    Keduanya mengklaim tidak memiliki hubungan dengan pemerintah China dan menyatakan bahwa mereka menandatangani kontrak dengan tentara Rusia atas kehendak sendiri.

    Rute perjalanan mereka melewati Moskow, Rostov-on-Don, dan Donetsk yang diduduki Rusia di Ukraina timur, sebelum akhirnya sampai di medan tempur.

    Menurut Wang, ia juga sempat ditempatkan di sebuah kamp bersama orang-orang dari negara lain, seperti dari Asia Tengah, Ghana, dan Irak.

    Tentara Asing di Rusia

    Rusia dilaporkan telah merekrut tentara asing dari berbagai negara, termasuk India, Nepal, dan Suriah, untuk berperang melawan Ukraina.

    Rusia juga disebut telah mengerahkan sekitar 12.000 tentara Korea Utara yang dikirim oleh Pyongyang untuk melawan serangan Ukraina di Oblast Kursk.

    Kedua tawanan asal China itu mengatakan bahwa mereka berada di bawah komando perwira Rusia yang hanya menggunakan isyarat tangan untuk memberi perintah.

    Wang mengatakan bahwa sangat sulit untuk melarikan diri setelah bergabung, karena pengawasan di tempat pelatihan sangat ketat.

    Ia juga mengklaim tidak membunuh satu pun tentara Ukraina, karena hanya berada di garis depan selama tiga hari sebelum akhirnya ditangkap.

    Zhang mengatakan bahwa ia bahkan belum pernah melihat tentara Ukraina hingga saat ia ditangkap.

    Keduanya menyampaikan kritik terhadap Rusia dalam konferensi pers dan memperingatkan rekan-rekan senegaranya agar tidak mengikuti jejak mereka.

    “Bagi warga negara China yang ingin ikut berperang, kami ingin mengatakan: jangan lakukan itu,” kata Wang.

    “Karena semua yang kami dengar dari Rusia adalah kebohongan. Ternyata Rusia tidak sekuat itu, dan Ukraina tidak selemah itu. Itulah sebabnya lebih baik tidak ikut berperang sama sekali.”

    Keduanya menegaskan bahwa mereka ingin kembali ke China, bukan ke Rusia, dalam skema pertukaran tawanan di masa mendatang.

    “Saya sadar mungkin akan ada hukuman, dan saya siap menerimanya. Namun, saya tetap ingin pulang dan bertemu keluarga saya,” kata Zhang.

    “Perang yang sebenarnya sangat berbeda dari apa yang kita lihat di film dan di televisi,” ujar Wang.

    “Saya hanya menyesal satu hal — saya ingin meminta maaf kepada orang tua saya. Satu-satunya keinginan saya sekarang adalah pulang ke kampung halaman dan mengikuti semua instruksi agar bisa pulang.”

    Respons Pemerintah China atas Penangkapan Dua Warganya

    Pada 8 April lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim bahwa ada ratusan warga China yang bergabung dengan Rusia dalam perang melawan Ukraina.

    Namun, pemerintah China membantah klaim tersebut, menyebutnya tidak berdasar.

    Mengutip ABC News, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan pada Rabu (9 April 2025) bahwa negaranya berperan secara konstruktif dalam penyelesaian krisis Ukraina melalui jalur politik.

    Dalam konferensi pers, Lin menyampaikan bahwa pemerintah China selalu mengimbau warganya agar menjauhi zona konflik, tidak terlibat dalam bentuk apa pun dari konflik bersenjata, dan terutama tidak ikut serta dalam operasi militer pihak manapun.

    Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa warga China yang ditangkap kemungkinan besar bergabung dengan tentara Rusia atas inisiatif pribadi.

    Baik Rusia maupun Ukraina memang mengizinkan tentara asing untuk bergabung dalam angkatan bersenjata mereka.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)