Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Palestina Kecam Kunjungan Langka Netanyahu ke Gaza: Penyerbuan!

    Palestina Kecam Kunjungan Langka Netanyahu ke Gaza: Penyerbuan!

    Gaza City –

    Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras kunjungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu ke Jalur Gaza pada Selasa (15/4) waktu setempat. Otoritas Palestina yang berkantor di Tepi Barat menyamakan kunjungan Netanyahu dengan “penyerbuan”.

    “Penyerbuan provokatif oleh Benjamin Netanyahu ke Gaza bagian utara, beserta pernyataan-pernyataannya, dimaksudkan untuk memperpanjang dan mengintensifkan kejahatan genosida dan pemindahan paksa (di wilayah Palestina),” sebut Kementerian Luar Negeri Palestina seperti dilansir AFP, Kamis (17/4/2025).

    Dalam kunjungan singkat, yang tergolong langka, ke Jalur Gaza itu, Netanyahu menemui pasukan Israel yang ditugaskan di daerah kantong Palestina itu dalam perang melawan Hamas.

    Kunjungan ini dilakukan saat militer Israel terus melancarkan serangan udara dan serangan darat terhadap wilayah tersebut.

    Berbicara di hadapan pasukan Israel, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus melancarkan serangan militer terhadap Hamas untuk mengamankan pembebasan para sandera yang masih ditahan.

    “Mereka menyerang musuh dan Hamas akan terus merasakan pukulan demi pukulan. Kita bersikeras agar mereka membebaskan para sandera kita, dan kita bersikeras untuk mencapai semua tujuan perang kita,” kata Netanyahu kepada pasukan Israel di Gaza, menurut pernyataan yang dirilis oleh kantor PM Israel.

    Militer Israel melanjutkan serangannya terhadap Gaza pada 18 Maret lalu, yang mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan dengan Hamas, yang sebagian besar telah menghentikan pertempuran di wilayah itu.

    Sejak saat itu, pasukan Israel merebut sebagian besar wilayah Jalur Gaza, dengan ratusan ribu penduduk sipil melarikan diri dari area-area yang menjadi target serangan gencar Israel.

    Pejabat-pejabat senior Israel, termasuk Netanyahu, telah berulang kali menegaskan bahwa hanya tekanan militer yang akan memaksa Hamas untuk membebaskan para sandera yang tersisa di Gaza.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Tak Mau Terseret Gimik meski Diancam Tarif Trump 245 Persen

    China Tak Mau Terseret Gimik meski Diancam Tarif Trump 245 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – China tak mau terseret gimik dalam perang tarif terbaru yang dilancarkan Amerika Serikat. Beijing menegaskan sikapnya untuk tidak terpancing pada permainan angka tarif yang diumumkan Gedung Putih, termasuk bea masuk fantastis yang bisa mencapai 245% untuk produk asal China.

    Dalam pernyataan resmi pada Kamis (17/4/2025), Kementerian Luar Negeri China menyebut bahwa satu-satunya jalan keluar dari konflik dagang adalah melalui negosiasi yang adil, dengan prinsip saling menghormati. Sementara itu, China juga melayangkan keluhan resmi baru ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menuding tindakan tarif sepihak AS sebagai pelanggaran serius terhadap aturan perdagangan global.

    Langkah ini muncul setelah Gedung Putih merilis rincian struktur tarif baru, termasuk bea balasan 125%, tambahan 20%  untuk merespons krisis fentanyl, serta tarif lain antara 7,5%  hingga 100%  untuk produk tertentu. Secara total, tarif yang dibebankan pada China bisa menyentuh angka 245%, yang oleh banyak pihak dinilai lebih sebagai manuver politik ketimbang strategi dagang.

    Namun, China tak mau terseret gimik semacam itu. Pemerintah di Beijing menilai tarif tinggi semata tidak akan menyelesaikan ketegangan perdagangan, apalagi jika dilandasi motif politik. 

    “Mereka tetap konsisten bahwa penyelesaian hanya bisa dicapai lewat jalur diplomasi, bukan tekanan sepihak,” kutip Reuters, Kamis. 

    Meski Presiden AS Donald Trump sempat membuka peluang kesepakatan dagang baru, ia mensyaratkan agar Beijing terlebih dahulu melakukan “langkah awal”. Di sisi lain, China juga bersikap tegas dengan meningkatkan tarif terhadap barang-barang AS sebagai bentuk balasan.

    Sebagai bagian dari penyesuaian strategi, China pekan ini mengganti kepala negosiator perdagangannya. Wang Shouwen digantikan oleh Li Chenggang, utusan tetap China untuk WTO. Langkah ini dinilai sebagai sinyal bahwa Beijing mulai memetakan ulang pendekatan mereka di tengah perang dagang yang belum reda.

    Meski tekanan dari Washington terus meningkat, China tak mau terseret gimik. Alih-alih bereaksi berlebihan, Beijing memilih fokus pada respons yang terukur dan berbasis hukum internasional.

  • Menlu Sugiono Bilang ke Menlu AS soal Evakuasi 1.000 Warga Gaza, Sejalan Keinginan Trump?

    Menlu Sugiono Bilang ke Menlu AS soal Evakuasi 1.000 Warga Gaza, Sejalan Keinginan Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI kembali menegaskan komitmennya untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina yang berada di Jalur Gaza. 

    Keinginan permintah mengevakuasi warga Gaza sejatinya sejalan dengan keinginan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang pernah mengungkapkan akan merelokasi warga Gaza ke Indonesia. 

    Bedanya pada waktu itu Indonesia sempat menolak. Namun demikian, ide mengenai rencana Indonesia mengevakuasi 1.000 warga Gaza itu terungkap ketika kunjungan Presiden Prabowo Subianto, ke sejumlah negara pasca diancam Trump kena tarif 30%.

    Adapun komitmen tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Amerika Serikat (AS) Marco Rubio di Kementerian Luar Negeri AS Washington D.C pada Rabu (16/4/2025). 

    Sugiono menjelaskan bahwa nantinya 1.000 warga Palestina yang berada di jalur Gaza akan kembali dipulangkan ke Gaza. Mereka menekankan bahwa Indonesia menolak relokasi warga Palestina di Gaza dari Tanah Airnya. 

    “Pemerintah Indonesia juga siap untuk mengevakuasi sementara sekitar 1.000 warga Palestina di Jalur Gaza yang terluka untuk dirawat di Indonesia. Setelah itu, mereka akan dipulangkan kembali ke Gaza,” tuturnya dalam keterangannya. 

    Sebagai informasi, menlu Sugiono merupakan menlu pertama dari negara-negara ASEAN yang diterima oleh Menlu AS di Washington D.C. 

    Selain membahas soal Gaza, kedua negara saling bertemu untuk membahas soal perluasan kemitraan strategis kedua negara di berbagai bidang, mulai dari politik-keamanan, perdagangan dan juga investasi. 

    Dilaporkan, bahwa Sugiono juga menyampaikan berbagai prioritas dan program Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta pembangunan sumber daya manusia.

    Mereka juga membahas soal penguatan kerja sama ekonomi RI-AS, termasuk dalam konteks rantai pasok, dengan mengundang investor AS untuk berinvestasi di sektor mineral kritis, seperti nikel, dan sektor-sektor penting lain.

    Lebih lanjut, Menlu AS menuturkan bahwa pertemuan ini sangat tepat di tengah dinamika geopolitik global. Kedua menlu juga membahas soal isu-isu regional dan global, seperti China Selatan dan Palestina. 

    Kemudian, kedua negara juga menegaskan pentingnya mengedepankan semangat kerja sama dan dialog dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan.

  • China Tak Takut Perang Dagang, Tolak Tunduk Meski Trump Permainkan Tarif Impor – Halaman all

    China Tak Takut Perang Dagang, Tolak Tunduk Meski Trump Permainkan Tarif Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden China Xi Jinping menegaskan bahwa negaranya tak pernah takut dengan ancaman perang dagang yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Pernyataan itu dilontarkan Jinping melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian tepat setelah AS menyebut bahwa tarif impor barang-barang dari China sebesar 245 persen.

    Namun angka itu adalah nilai akumulatif atau gabunga, dengan rincian mencakup tarif timbal balik terbaru sebesar 125 persen, tarif sebesar 20 persen untuk mengatasi krisis fentanyl.

    Serta tarif 7,5 persen dan 100 persen pada barang-barang tertentu untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil dari pemerintahan sebelumnya, sebagaimana dikutip dari Reuters.

    Kendati AS menjatuhkan tarif lebih tinggi ke China, namun dalam forum itu Lin menegaskan bahwa negaranya tak akan tunduk.

    Ia juga berulang kali menyatakan posisi seriusnya mengenai masalah tarif. Lin juga menyebut China sebenarnya tidak bersedia terlibat dalam perang dagang namun tak gentar jika harus melakukannya.

    Menurutnya, manuver seperti ini tidak akan menimbulkan kemenangan bagi AS.

    “Tiongkok tidak akan peduli jika Amerika Serikat terus memainkan permainan angka tarif,” Tegas Lin Jian, Kamis (17/4/2025).

    “China tidak ingin berperang dagang dengan AS, tetapi sama sekali tidak takut jika AS bersikeras memprovokasi,” imbuhnya.

    Kronologi Perang Dagang China VS AS

    Aksi saling lempar tarif impor antara China dan AS bermula dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan tarif resiprokal atau tarif timbal balik pada Rabu, 2 April 2025.

    Dalam kesempatan itu  AS mengenakan tarif timbal balik terhadap produk Cina sebesar 34 persen. 

    Selang dua hari, tepatnya 4 April Komite Tarif Dewan Negara Cina turut menerapkan tarif 34 persen atas produk-produk asal AS.

    Tindakan itu dilakukan sebagai balasan dari penerapan bea masuk resiprokal Donald Trump.

    Menanggapi hal itu, pada 7 April 2025, Trump mengancam akan mengenakan bea masuk tambahan sebesar 50 persen pada barang-barang impor dari Cina, jika negara tersebut tidak mencabut tarif sebesar 34 persen.

    Namun hal tersebut tak membuat China gentar, Xi Jinping justru China menaikkan tarif tambahan menjadi 84 persen pada Rabu, 9 April 2025.

    Ketegangan yang semakin berlanjut, hingga akhirnya mendorong AS untuk menjatuhkan tarif 145 persen ke China.

    Sementara China memberlakukan tarif sebesar 125 persen terhadap AS.

    China Gertak Balik AS

    Langkah itu seolah menegaskan kembali tekad China untuk menyerang di tengah perang dagang yang meningkat pesat.

    Terlebih saat ini China merupakan pemegang kunci kekuatan ekonomi global oleh karena itu untuk mengatasi tantangan harus pemerintah berjanji akan terus membela hak pembangunan, serta integritas ekonominya.

    Sebagai informasi, sejak tahun lalu China menjadi negara kedua sumber impor AS.

    Dimana China memasok barang-barang dengan total harga 439 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.440 triliun.

    Sementara AS hanya mengekspor barang dengan nilai total 144 miliar dolar AS atau Rp2.400 triliun ke China pada 2024.

    Alih-alih menyelesaikan masalah, perang dagang ini justru berdampak luas karena memperlambat pertumbuhan ekonomi AS.

    Mengganggu rantai pasok global, memicu ketidakpastian pasar, dan menimbulkan efek domino ke negara lain.

    Ketergantungan ekonomi tinggi antara kedua negara justru membuat keduanya saling terikat dalam persaingan yang semakin kompleks.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Kemenhan Belum Terima Instruksi Prabowo untuk Evakuasi Warga Gaza ke RI

    Kemenhan Belum Terima Instruksi Prabowo untuk Evakuasi Warga Gaza ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto belum memberikan instruksi apapun ke Menteri Pertahanan terkait rencana evakuasi 1.000 orang warga Gaza Palestina ke Indonesia.

    Kepala Biro Info Pertahanan pada Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan pihaknya sampai saat ini masih menunggu arahan dan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana tersebut.

    Menurutnya, Kementerian Pertahanan siap untuk melakukan evakuasi setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi ke Kementerian Pertahanan.

    “Sejauh ini, saya belum monitor instruksi itu. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan terdahulu ya, bahwa apapun perintah dari Presiden kepada Kementerian Pertahanan ataupun kepada TNI, kita sudah siap mengeksekusi,” tuturnya di Jakarta, Rabu (16/4).

    Frega menjelaskan jika proses evakuasi itu ingin dilakukan pemerintah, maka harus ada  proses negosiasi dengan sejumlah negara di Timur Tengah agar tidak jadi masalah di kemudian hari.

    “Jadi itu ada proses negosiasi juga dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah. Sehingga keputusan itu kan tidak sepihak diputuskan oleh Indonesia saja,” katanya.

    Menurutnya, proses negosiasi ke sejumlah negara di Timur Tengah itu seharusnya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri yang akan bertugas menjadi leading sector proses evakuasi ribuan warga Gaza ke Indonesia, sementara pihak Kementerian Pertahanan bertugas sebagai pelaksananya

    “Tentunya ini nanti yang menjadi leading sector-nya adalah Kementerian Luar Negeri yang memang nanti melakukan komunikasi secara intensif. Itu mungkin kan yang lebih paham teman-teman yang di Kementerian Luar Negeri, prosesnya nanti bagaimana,” ujarnya.

    Wacana Prabowo untuk merelokasi warga Gaza, meskipun sementara, menuai kritik keras karena hal tersebut sejalan dengan keinginan pihak Zionis agar warga Palestina pergi dari tanahnya sehingga Israel bisa menduduki wilayah tersebut. 

    Ditentang MUI

    Bahkan, kritik itu di antaranya datang dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu justru bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk dukungan terhadap AS yaitumengosongkan wilayah Gaza. 

    “Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (11/4/2025). 

    Kemudian, Buya menilai bahwa jika rencana tersebut diwujudkan, maka Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Alhasil wilayah yang bertahun-tahun diperjuangkan itu bisa saja akan jatuh kepada Israel. 

    Sebagai contoh, wilayah yang dikuasai rakyat Palestina yang sudah dicaplok oleh Israel adalah kota Yerusalem. Bahkan, kota tersebut sudah dijadikan Ibu Kota Israel. 

    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” tutur Buya. 

    Oleh sebab itu, Buya meminta Prabowo agar tidak merealisasikan rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sebab, Israel belum tentu akan menerima kembali warga yang sudah dievakuasi tersebut. 

    Dia juga menyarankan, apabila ingin membantu rakyat Palestina, maka lebih baik melalui bantuan untuk pengobatan, perawatan dan pasokan makanan langsung ke wilayah tersebut. 

    “Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya seribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka,” pungkasnya.

  • AS Naikkan Tarif Impor Tiongkok Jadi 245 Persen! Cuma Salah Hitung atau Sinyal Perang Dagang Jilid Dua?

    AS Naikkan Tarif Impor Tiongkok Jadi 245 Persen! Cuma Salah Hitung atau Sinyal Perang Dagang Jilid Dua?

    Jakarta: Kabar mengejutkan datang dari Washington! Dalam dokumen resmi yang dirilis Gedung Putih pada 15 April lalu, tercantum angka tarif impor produk Tiongkok ke AS bisa mencapai 245 persen. 
     
    Pernyataan ini langsung bikin bingung banyak pihak, termasuk Beijing.
     
    Apakah ini sinyal bahwa perang dagang kembali memanas? Atau hanya salah hitung?
    Tarif 245%
    Merangkum USA Today, Kamis, 17 April 2025, ternyata, menurut klarifikasi Gedung Putih, angka 245 persen itu bukan tarif baru, melainkan gabungan dari tarif yang sudah ada sebelumnya ditambah kebijakan terbaru yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump tahun ini.

    Beberapa produk Tiongkok seperti kendaraan listrik dan jarum suntik sebelumnya sudah dikenai tarif tinggi, hingga 100 persen. 
     
    Ditambah tarif baru dari Trump yang mencapai 145 persen maka totalnya memang bisa menyentuh angka 245 persen.
     
    Merespons pernyataan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, enggan banyak bicara. 
     
    “Silakan bawa angka itu ke pihak AS untuk mendapatkan jawabannya,” ucapnya.
     
    Tiongkok menyebut bahwa tindakan AS ini makin menunjukkan penggunaan tarif sebagai senjata dagang yang sudah melampaui batas kewajaran.
     

    Trump: bola ada di tangan Tiongkok
    Donald Trump juga ikut buka suara. Ia menyebut bahwa sekarang semua tergantung pada Tiongkok untuk menyelesaikan persoalan ini.
     
    “Bola ada di tangan China. Mereka yang harus membuat kesepakatan dengan kami. Bukan sebaliknya,” kata Trump seperti dikutip oleh Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt.
    China siap balas 
    Tak tinggal diam, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengingatkan bahwa jika AS terus menaikkan tarif dan memperkeruh suasana, mereka siap melakukan tindakan balasan.
     
    Tiongkok bahkan telah menerapkan tarif balasan hingga 125 persen pada beberapa produk AS, dan menyatakan siap menempuh langkah lebih jauh jika tekanan dari Washington terus berlanjut.
     
    “Kalau AS tetap ngotot ambil tindakan yang merugikan kami, kami akan balas dengan tegas,” bunyi pernyataan resmi dari Kementerian Perdagangan China.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Tarif Impor ke AS yang Naik Lagi! Tiongkok Geram, Tapi Bilang Nggak Takut Perang Dagang

    Tarif Impor ke AS yang Naik Lagi! Tiongkok Geram, Tapi Bilang Nggak Takut Perang Dagang

    Jakarta: Amerika Serikat kembali bikin geger dunia dagang dengan menaikkan tarif impor barang dari Tiongkok hingga 245 persen. 
     
    Kabar ini muncul langsung dari situs resmi Gedung Putih AS, yang menyebut bahwa kenaikan tarif ini adalah dampak dari “tindakan pembalasan” yang dilakukan oleh Negeri Tirai Bambu.
     
    Langkah ini sontak memicu reaksi keras dari Tiongkok. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok bahkan meminta para jurnalis untuk langsung mempertanyakan kebijakan itu ke pihak AS.
     

    Tiongkok: AS penyulut perang tarif
    Merangkum China Daily, Kamis, 17 April 2025, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, tak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa perang tarif ini awalnya justru dipicu oleh Amerika Serikat.

    “China hanya mengambil langkah balasan yang perlu untuk melindungi hak dan kepentingan sah kami. Langkah kami sepenuhnya masuk akal dan sah,” ujar Lin.
     
    Menurutnya, tarif yang dikenakan Tiongkok terhadap AS adalah respon logis dan proporsional atas tekanan dagang yang dilancarkan lebih dulu oleh Amerika.

    Tiongkok tak ingin perang, tapi nggak takut juga!
    Lin Jian menegaskan bahwa posisi Tiongkok dalam konflik dagang ini sangat jelas. Mereka tidak mencari perang dagang, tapi juga tidak gentar jika harus menghadapinya.
     
    “China tidak ingin berperang. Tapi kalau dipaksa, kami juga tidak takut,” katanya.
     
    Pernyataan ini jadi sinyal keras bahwa Beijing siap melawan balik jika Washington tetap memilih jalur tekanan ekonomi ketimbang dialog terbuka.
    Seruan Tiongkok ke AS
    Di akhir pernyataannya, Lin menyampaikan bahwa jika AS benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, maka caranya bukan dengan mengancam atau memeras.
     
    “Kalau mau berdialog, lakukanlah di atas dasar kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan,” ucapnya.
     
    Tiongkok membuka pintu untuk negosiasi, tapi menolak tunduk pada tekanan ekstrem yang belakangan sering jadi gaya diplomasi dagang AS.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Di Tengah Tarik Ulur Tarif Trump, Xi Jinping ‘Menclok’ di Malaysia

    Di Tengah Tarik Ulur Tarif Trump, Xi Jinping ‘Menclok’ di Malaysia

    Kuala Lumpur –

    Presiden China, Xi Jinping, bertemu dengan Raja Malaysia, Sultan Ibrahim ibni Iskandar pada Rabu (15/04) dalam rangka tur Asia Tenggara setelah penerapan tarif besar-besaran oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.

    Kemudian, sorenya, Xi mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam sebuah jamuan makan malam kenegaraan di ibu kota administrasi Putrajaya, di luar Kuala Lumpur.

    Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan bahwa kedua pemimpin tersebut akan menandatangani berbagai perjanjian bilateral.

    Perjanjian bilateral baru di tengah perang dagang AS

    Pada Senin (14704) lalu, Presiden China, Xi Jinping sudah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam dan Presiden Vietnam Luong Cuong.

    China dan Vietnam menandatangani beberapa perjanjian kerjasama dalam rantai pasokan dan proyek kereta api bersama. Xi juga berjanji memberikan akses yang lebih luas bagi ekspor pertanian Vietnam ke negeri tirai bambu itu.

    “Sebagai penerima manfaat dari globalisasi ekonomi, baik China maupun Vietnam harus memperkuat tekad strategis, bersama-sama menentang tindakan pemaksaan sepihak, mendukung sistem perdagangan bebas global, dan menjaga stabilitas rantai industri dan pasokan global,” ujar Xi, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China.

    Di lain pihak, Presiden AS Donald Trump merespons pertemuan China dan Vietnam sebagai upaya “untuk mencari cara bagaimana mereka bisa mengalahkan Amerika Serikat.”

    Oh Ei Sun, dari pusat riset Pacific Research Center of Malaysia, mengatakan kepada Associated Press bahwa tur Asia Tenggara Xi ini bagaikan “sekelompok teman yang berkumpul untuk mencari kehangatan di tengah cuaca yang panas”.

    Laut China Selatan masih jadi ganjalan

    Namun, klaim teritorial China di Laut China Selatan menjadi masalah dengan Vietnam dan Malaysia.

    Perdana Menteri Malaysia Ibrahim pada September tahun lalu menyatakan, Malaysia tidak akan tunduk pada tuntutan China untuk menghentikan eksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan yang kaya minyak.

    Perjalanan Presiden China Xi Jinping ke Vietnam, Kamboja dan Malaysia ini merupakan tur luar negerinya yang pertama tahun ini. Namun orang nomor satu di China itu tidak dijadwalkan mampir ke Indonesia.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Agus Setiawan

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Akan Lantik Gubernur Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung – Page 3

    Prabowo Akan Lantik Gubernur Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan melantik gubernur Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung beserta wakilnya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/4/2025) siang ini.

    “Kami ingin menyampaikan bahwa siang ini, Kamis, 17 April 2025, direncanakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto akan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk masa jabatan tahun 2025–2030,” tutur Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

    Menurut Yusuf, pelantikan akan berlangsung pada pukul 14.00 WIB dan akan dihadiri oleh jajaran para pejabat negara maupun daerah, termasuk pimpinan partai serta tamu undangan lainnya.  

    “Pelantikan ini merupakan bagian dari proses konstitusional dan mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintah daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” jelas dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto baru menyelesaikan lawatannya ke negara-negara Timur Tengah dan Turkiye yang berlangsung pada 9 hingga 14 April 2025, dan menghasilkan sejumlah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah masing-masing negara. Mulai dari, kerja sama ekonomi, pertahanan, pendidikan, hingga pertanian.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menyampaikan pada lawatan pertama di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, kedua pemimpin melakukan pertemuan bilateral membahas kerja sama strategis di bidang energi, pertahanan, dan pembangunan ekonomi.

    Yusuf menjelaskan terdapat 8 dokumen yang terdiri atas 4 kerja sama pemerintah ke pemerintah atau Government to Goverment (G2G) dan 4 kerja sama antar pelaku usaha atau Business to Business (B2B), yaitu:

    1. Pernyataan Kehendak antara Kementerian Luar Negeri Persatuan Emirat Arab dengen Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia tentang kemitraan alam dan iklim;

    2. Protokol Perubahan Kedua Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang kerjasama kelautan dan perikanan;

    3. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Dalam Negeri Persatuan Emirat Arab dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang kerjasama keamanan dan penanggulangan terorisme;

    4. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Otoritas Umum Bidang Islam Wakaf dan Zakat Persatuan Emirat Arab tentang kerjasama di bidang Islam dan Wakaf;

    5. Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Al Ain Farms for Livestock Production tentang investasi produksi susu;

    6. Nota Kesepahaman antara Ninety Degree General Trading LCC dengan PT Pindad;

    7. Kesepakatan Prinsip Terkait Dengan Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Surya Fotovoltaik di Cirata;

    8. Memorandum Saling Pengertian antara PT PLN (Persero) dengan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC-MASDAR tentang Rencana Pengembangan PLTS Terapung Jati Gede 100 MW.

     

  • Politik kemarin, ijazah Jokowi hingga Hasan Nasbi tepis isu mundur

    Politik kemarin, ijazah Jokowi hingga Hasan Nasbi tepis isu mundur

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (16/4). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Jokowi tegaskan tidak memiliki kewajiban menunjukkan ijazah ke TPUA

    ​​​​Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah ke Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

    “Beliau-beliau ini meminta untuk saya bisa menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya menunjukkan ke mereka,” katanya.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Anggota DPR minta pemerintah lindungi mahasiswa RI ditahan di AS

    Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan seluruh jajaran perwakilan diplomatik Indonesia di Amerika Serikat untuk secara aktif memberikan perlindungan dan memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia (WNI) dalam menjalani proses peradilan di negara asing.

    “Kami mendesak Kemlu dan KJRI Chicago untuk terus memberikan pendampingan maksimal terhadap WNI kita yang ditangkap di Amerika Serikat. Ini bukan hanya soal kasus hukum perorangan, tetapi menyangkut muruah negara dalam melindungi warganya di luar negeri,” kata Junico dalam keterangannya saat menanggapi soal penahanan seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia di Amerika Serikat (AS).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Pimpinan DPR: Negara tak boleh toleransi dokter yang lakukan asusila

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta negara untuk tidak menoleransi setiap tindakan asusila yang dilakukan oleh dokter.

    Hal itu disampaikan Cucun merespons sejumlah kasus yang melibatkan dokter belakangan ini, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad), berinisial PAP, di Bandung, serta tindak asusila yang dilakukan seorang dokter kandungan berinisial MSF di Garut, Jawa Barat.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Dewan Pers dukung program pemberian subsidi perumahan untuk wartawan

    Dewan Pers mendukung program pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memberikan subsidi hingga 1.000 rumah kepada wartawan.

    Pernyataan itu tertuang dalam Siaran Pers Nomor 7/SP/DP/IV/2025 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Dewan Pers pun memberi perhatian pada kesejahteraan wartawan dan yang bekerja pada ranah pengawasan.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Hasan Nasbi berkantor seperti biasa, tepis isu dirinya mundur

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut dirinya berkantor seperti biasa, saat merespons isu yang menyebut dirinya mundur dari jabatannya.

    “Saya masih berkantor seperti biasa,” kata Hasan Nasbi.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025