Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Xi Jinping Tur Asia Tenggara demi Lawan Tarif Trump, Kenapa Indonesia Tak Diajak?

    Xi Jinping Tur Asia Tenggara demi Lawan Tarif Trump, Kenapa Indonesia Tak Diajak?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menyelesaikan kunjungan singkatnya ke Asia Tenggara, menggalang dukungan di tengah serangan perang dagang dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Meskipun ada beberapa yang kemudian dibatalkan, tarif besar-besaran diberlakukan Donald Trump terhadap puluhan negara dan kawasan awal bulan April.

    Trump telah mengguncang pasar global dan menimbulkan kembali ketidakpastian terhadap kebijakan perdagangan AS.

    Presiden terpilih itu bertujuan untuk mengembalikan lapangan kerja manufaktur ke negaranya dan memaksa mitra dagang untuk menurunkan tarif yang menurutnya ‘tidak adil’, yaitu pajak atas barang impor.

    Tiongkok menjadi mitra dagang utama bagi hampir semua anggota ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

    Namun, negara-negara tetangga Tiongkok seperti Vietnam tetap berhati-hati terhadap ekspansi teritorial kekuatan besar itu di Laut Cina Selatan, dan berusaha menyeimbangkan ketergantungan ekonomi mereka dengan hubungan keamanan bersama AS.

    Yang Perlu Diketahui

    Selama lima hari kunjungan Presiden Xi, termasuk ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja, ia bertemu dengan para pemimpin negara dan menandatangani sejumlah nota kesepahaman yang mencakup berbagai bidang, mulai dari transportasi, kepabeanan, hingga kecerdasan buatan (AI).

    Tidak dilibatkan nama Indonesia dalam laporan tersebut, baik dari pernyataan resmi pejabat pemerintah Tiongkok maupun kabar tipis media global. Belum diketahui apa alasan di balik pengecualian tersebut.

    Adapun, ketiga negara yang terlibat di atas awalnya ikut terdampak kebijakan tarif “resiprokal” dari Trump, sebelum Presiden AS tiba-tiba mengumumkan penundaan selama 90 hari pada Rabu lalu.

    Dalam konferensi pers rutin esoknya, Kamis, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, memuji nilai-nilai Asia berupa perdamaian, kerja sama, keterbukaan, dan inklusivitas, sebagai jalan masa depan bagi kawasan ini.

    “Presiden Xi Jinping siap menandatangani protokol peningkatan Kawasan Perdagangan Bebas Tiongkok-ASEAN dengan negara-negara di kawasan sesegera mungkin, menolak pemisahan dan rantai pasokan yang terputus; halaman kecil dan tembok tinggi; serta tarif sembarangan, dengan semangat keterbukaan, inklusivitas, solidaritas, dan kerja sama,” ujarnya, dikutip dari Newsweek.

    “Negara-negara itu berusaha untuk memikirkan bagaimana cara menipu Amerika Serikat,” kata Trump, menanggapi pembicaraan Xi dengan pejabat Vietnam sebelumnya.

    Apa Kata Para Petinggi?

    Direktur Jenderal Institut Hubungan Internasional Kamboja, Kin Phea kepada media pemerintah Tiongkok Global Times: “(Kunjungan ini) menjadi pendorong kuat untuk meningkatkan hubungan erat yang telah ada, demi memastikan perdamaian, stabilitas, kemakmuran, dan persahabatan jangka panjang bagi kedua negara dan kawasan secara lebih luas.”

    Peneliti senior tetap di Australian Strategic Policy Institute, Raji Pillai Rajagopalan, kepada ABC (Australian Broadcasting Corporation):

    “Menarik melihat bagaimana Xi Jinping mencoba menampilkan Tiongkok sebagai kekuatan stabilitas, kepastian, dan prediktabilitas. Tapi kita perlu lihat bagaimana ini akan berjalan.

    Tiongkok selama ini justru cukup mengganggu di kawasan—baik dalam hal perdagangan maupun keamanan. Kita masih melihat itu terus terjadi, jadi Xi punya banyak pekerjaan untuk memastikan tindakannya sejalan dengan ucapannya.”

    Bagaimana Selanjutnya?

    Baik Washington maupun Beijing belum menunjukkan tanda-tanda akan mengalah dalam waktu dekat.

    Para analis menilai Asia Tenggara dapat menjadi kawasan yang berperan dalam meredam dampak tarif dengan meningkatkan perdagangan bersama Tiongkok, serta menjadi jalur alternatif bagi barang-barang Tiongkok yang ditujukan ke AS. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bantah Zelensky, China Tegaskan Tak Pernah Pasok Senjata untuk Rusia

    Bantah Zelensky, China Tegaskan Tak Pernah Pasok Senjata untuk Rusia

    Beijing

    Otoritas China membantah klaim Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky soal Beijing memasok persenjataan kepada Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Ditegaskan otoritas China bahwa pihaknya tidak pernah memasok senjata mematikan kepada pihak mana pun dalam konflik tersebut.

    Bantahan ini, seperti dilansir AFP, Sabtu (19/4/2025), disampaikan Kementerian Luar Negeri China setelah Zelensky mengklaim dirinya mendapatkan “informasi” soal Beijing memasok senjata untuk Moskow.

    “Pihak China tidak pernah menyediakan senjata mematikan kepada pihak mana pun dalam konflik tersebut, dan secara ketat mengendalikan barang-barang yang memiliki fungsi ganda,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam pernyataannya.

    Otoritas Beijing mengatakan “posisinya mengenai masalah Ukraina sangat konsisten dan jelas”.

    “Kami selalu secara aktif berupaya untuk menghentikan permusuhan dan mengupayakan perundingan damai,” kata Lin.

    China selama ini menggambarkan dirinya sebagai pihak yang netral dalam perang yang berlangsung selama tiga tahun terakhir itu, meskipun ada kritikan dari negara-negara Barat bahwa hubungan dekatnya dengan Rusia telah memberikan dukungan ekonomi dan diplomatik yang penting kepada Moskow.

    Zelensky, dalam konferensi pers di Kyiv pada Kamis (17/4), mengatakan dirinya mendapatkan “informasi” soal aktivitas China memasok senjata kepada Rusia.

    Zelensky tidak menjelaskan lebih lanjut soal klaimnya tersebut, dan hanya mengatakan bahwa Ukraina “siap” untuk membicarakannya secara detail.

    Pernyataan Zelensky tersebut semakin menambah ketegangan antara Kyiv dan Beijing terkait dukungan China kepada Rusia. Pekan lalu, Zelensky mengatakan bahwa Ukraina mengetahui setidaknya ada 155 warga negara China yang dikerahkan untuk membantu invasi Moskow terhadap Kyiv.

    Hal itu disampaikan sehari setelah dia mengumumkan bahwa pasukan Ukraina telah menangkap dua warga negara China, yang disebutnya sebagai tentara, yang ikut dalam pertempuran bersama pasukan Rusia melawan militer Ukraina di Donetsk bagian timur.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden China Xi Jinping Serukan Persatuan Asia Melawan AS

    Presiden China Xi Jinping Serukan Persatuan Asia Melawan AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping mempromosikan gagasan tentang keluarga Asia dan menyerukan persatuan regional selama lawatannya ke Asia Tenggara. 

    Seruan tersebut merupakan upaya nyata China untuk melawan tekanan AS. Adapun, AS sudah berupaya membatasi hubungan dagang dengan Beijing.

    Melansir Bloomberg, Xi mendarat di Phnom Penh pada Kamis (17/4/2025). Dia memulai perjalanan terakhir dari lawatannya ke tiga negara saat pemerintahan Trump bersiap mencari kerja sama dengan para mitra dagang untuk mengepung Beijing. 

    Pemimpin China itu menekankan solidaritas dalam pidatonya pada jamuan makan malam kenegaraan di Malaysia sehari sebelumnya, ketika kedua negara menandatangani berbagai kesepakatan sebagai tanda hubungan ekonomi yang semakin dalam.

    “China dan Malaysia akan berdiri bersama negara-negara di kawasan itu untuk memerangi arus bawah konfrontasi geopolitik dan berbasis blok. Bersama-sama kita akan menjaga prospek cerah keluarga Asia kita,” kata Xi di ibu kota administratif Malaysia, Putrajaya.

    Dorongan diplomatik ini diperkuat oleh pernyataan bersama yang dirilis. China dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan kolaborasi di bidang industri, rantai pasokan, data, dan bakat. Mereka berkomitmen untuk melaksanakan Program Lima Tahun untuk Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan serta membangun “komunitas strategis Malaysia-China tingkat tinggi.”

    Dalam sindiran terselubung lainnya terhadap AS, Xi menegaskan kembali seruannya untuk melawan unilateralisme dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada Kamis di media Kamboja sebelum kedatangannya di ibu kota Malaysia.

    “Bersama-sama kita harus melawan hegemonisme, politik kekuasaan,” tulisnya, seraya menambahkan bahwa kedua negara tetangga harus dengan tegas menentang segala upaya oleh kekuatan eksternal untuk mencampuri urusan dalam negeri kita, menabur perselisihan.

    Komentar Xi muncul saat Beijing menghadapi perang dagang yang meningkat dengan AS. Sebelumnya, AS dikabarkan sedang bersiap untuk meminta negara-negara mengambil langkah-langkah untuk membatasi kekuatan manufaktur China, termasuk mengenakan tarif sekunder pada barang-barang China, sebagai imbalan atas konsesi tarif.

    Baik China maupun AS tampaknya bersikukuh mempertahankan posisi mereka setelah Donald Trump menaikkan tarif impor atas barang-barang China hingga 145% dan Beijing membalas dengan tarif sekitar 125% atas impor AS.

    Xi menjadikan Asia Tenggara sebagai tujuan perjalanan luar negeri pertamanya tahun ini, karena ia berupaya mencegah negara-negara tersebut membuat kesepakatan dengan AS yang merugikan negaranya. 

    Meskipun mendapat penangguhan selama 90 hari, ancaman Trump untuk menaikkan tarif secara drastis telah memaksa banyak pemerintah di kawasan tersebut untuk berjalan di garis yang semakin tipis antara kedua kekuatan tersebut.

    Dalam sebuah pertunjukan keberhasilan diplomatik awal Xi, Kementerian Luar Negeri China menerbitkan pernyataan yang menunjukkan bahwa ia mendapat dukungan penuh dari Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memuji Xi sebagai pemimpin yang luar biasa dan menyatakan penentangan terhadap kemerdekaan Taiwan, demokrasi yang diperintah sendiri yang diklaim oleh Beijing.

    Anwar juga mengatakan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) tidak akan mendukung tarif perdagangan sepihak apa pun, karena negaranya memegang jabatan ketua bergilir blok tersebut, menurut pernyataan China.

    Kunjungan regional Xi dimulai di Vietnam pada Senin (14/4/2025) lalu, ketika para pemimpin Vietnam memberi Xi sambutan hangat dan menandatangani 45 kesepakatan untuk memperdalam hubungan ekonomi.

    Hanoi merilis pernyataan bersama yang mengatakan kedua pihak “menentang unilateralisme” dan tindakan apa pun yang membahayakan perdamaian dan stabilitas regional — sebagian besar sesuai dengan bahasa yang telah digunakannya di masa lalu.

  • Rusia Peringatkan Jerman Tak Berikan Rudal Taurus ke Ukraina!

    Rusia Peringatkan Jerman Tak Berikan Rudal Taurus ke Ukraina!

    Moskow

    Kementerian Luar Negeri Rusia hari Kamis (18/4) mengeluarkan peringatan keras kepada Jerman, atas kemungkinan pengiriman rudal jarak jauh Taurus ke Ukraina.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan, Rusia akan menganggap serangan rudal Taurus terhadap “infrastruktur transportasi penting” di wilayah kedaulatan Rusia, sebagai “keterlibatan langsung” Jerman dalam konflik Ukraina.

    Calon Kanselir Jerman berikutnya, Friedrich Merz dari partai konservatif Uni Kristendemokrat CDU, mengatakan akhir pekan lalu bahwa ia terbuka untuk mengirimkan rudal Taurus ke Ukraina, asal dilakukan dengan koordinasi dengan mitra-mitra Eropa.

    Pejabat Eropa seperti Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp dan Perdana Menteri Polandia Radoslaw Sikorski menyambut baik komentar Merz tentang pengiriman Taurus selama pertemuan di Luksemburg pada hari Senin (14/4). Peluru kendali Taurus KEPD-350 mampu melaju dengan kecepatan hingga 1.170 kilometer per jam dan dapat mencapai target sejauh 500 kilometer.

    Rudal Taurus akan memungkinkan Ukraina untuk menyerang target yang berada jauh di dalam wilayah Rusia.

    SPD tegaskan penolakan pengiriman rudal Taurus ke Ukraina

    Partai Sosial Demokrat SPD yang akan berkoalisi dengan CDU dan CSU untuk membentuk pemerintahan baru, tetap menolak pengiriman rudal Taurus ke Ukraina, karena kekhawatiran akan eskalasi baru.

    Sekretaris Jenderal SPD Matthias Miersch hari Rabu (16/4) menegaskan kembali penolakan partainya terhadap pengiriman Taurus dalam wawancara dengan saluran televisi Jerman n-tv, dengan mengatakan bahwa kami “tidak ingin menjadi pihak yang bertikai.”

    Ukraina sambut perubahan sikap Jerman soal Taurus

    Kanselir Jerman yang masih menjabat saat ini Olaf Scholz, secara konsisten menentang pengiriman Taurus ke Ukraina sejak dimulainya invasi Rusia pada Februari 2022.

    Pernyataan Friedrich Merz yang menunjukkan perubahan sikap pemerintah Jerman soal rudal Taurus disambut baik oleh Kyiv.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah lama mendesak Jerman untuk mengirimkan rudal itu, dan mengkritik kebijakan Olaf Scholz dan penolakannya.

    Prancis dan Inggris telah mengirimkan rudal jarak jauh Storm Shadow dan SCALP ke Ukraina.

    Pada bulan November, hanya beberapa bulan sebelum meninggalkan jabatannya, Presiden Joe Biden saat itu juga mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal yang dipasok AS untuk menyerang sasaran di kawasan teritorial Rusia.

    Artikel ini pertama kali dirilis di DW bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Hendra Pasuhuk

    Editor: Agus Setiawan

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Populer Internasional: Kelanjutan Perundingan Rusia-Ukraina – Pertemuan Putin dengan Sandera Israel – Halaman all

    Populer Internasional: Kelanjutan Perundingan Rusia-Ukraina – Pertemuan Putin dengan Sandera Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer internasional Tribunnews dapat disimak di sini.

    Presiden AS Donald Trump mengancam akan meninggalkan perundingan damai Rusia-Ukraina jika hasilnya buntu.

    Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui mantan sandera yang sudah dibebaskan dari Gaza.

    Putin meminta sandera itu untuk berterima kasih kepada Hamas yang memungkinkan pembebasannya.

    Berikut berita selengkapnya.

    1. Trump Mengancam, AS akan Tinggalkan Perundingan Rusia-Ukraina jika Hasilnya Buntu

    DONALD TRUMP – Foto ini diambil pada Selasa (15/4/2025) dari Facebook The White House memperlihatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, duduk ketika menyambut kunjungan Presiden El Salvador Nayib Bukele (tidak terlihat di foto) di Ruang Oval pada hari Senin (14/4/2025). (Facebook The White House)

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menghentikan upayanya untuk menengahi perundingan damai antara Rusia dan Ukraina jika dia tidak melihat kemajuan dalam beberapa hari mendatang.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang mengatakan Trump tidak akan menghabiskan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk menyelesaikan perundingan itu.

    “Kami tidak akan melanjutkan pekerjaan ini selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi, kami perlu memutuskan dengan sangat cepat, dan saya berbicara tentang beberapa hari, apakah ini layak dilakukan dalam beberapa minggu ke depan,” kata Menteri Departemen Luar Negeri AS Marco Rubio setelah bertemu dengan pejabat Uni Eropa dan Ukraina di Paris pada hari Kamis (17/4/2025).

    “Jika ya, kami akan menjalankan bisnis. Jika tidak, kami memiliki prioritas lain yang perlu kami fokuskan,” kata Rubio, seperti diberitakan Reuters.

    Ia menekankan Trump masih berminat mencapai kesepakatan, tetapi bersedia mundur jika ia tidak melihat sinyal yang jelas tentang kemungkinan tercapainya kesepakatan.  

    Dalam kunjungannya ke Paris, Marco Rubio berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. 

    Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan Moskow siap untuk terus bekerja sama dengan rekan-rekan Amerika dengan tujuan menghilangkan akar penyebab krisis Ukraina secara andal.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    2. Kata Putin kepada Tahanan Rusia yang Dibebaskan: Berterima Kasihlah kepada Hamas

    Presiden Rusia, Vladimir Putin, bertemu dengan mantan sandera Rusia-Israel, Sasha Troufanov, pada Kamis (17/4/2025).

    Troufanov menghabiskan hampir 500 hari dalam tahanan di Gaza.

    Dalam pertemuan tersebut, Putin meminta Troufanov untuk menyampaikan terima kasih kepada Hamas atas tindakan kemanusiaan mereka yang memungkinkan pembebasannya.

    “Fakta bahwa Anda berhasil dibebaskan merupakan hasil dari hubungan Rusia yang stabil dan jangka panjang dengan rakyat Palestina, para perwakilannya, serta berbagai organisasi,” ujar Putin kepada Troufanov di Kremlin.

    Troufanov didampingi oleh ibunya, Elena Trufanova, dan pasangannya, Sapir Cohen, yang juga sempat ditawan oleh Hamas.

    “Saya rasa kita perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada sayap politik Hamas karena telah bekerja sama dengan kami dan melaksanakan tindakan kemanusiaan ini,” lanjut Presiden Rusia itu dalam sebuah cuplikan video yang diunggah oleh jaringan RT yang didanai pemerintah Rusia.

    Putin menambahkan akan terus menjalin kerja sama dengan Hamas guna memastikan pembebasan sandera lainnya.

    Menurut laporan New York Post, Troufanov (29) dibebaskan pada Februari lalu bersama dua sandera lain, Sagui Dekel-Chen dan Yair Horn.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    3. Restoran di China Tawarkan Hidangan dari Kotoran Gajah Kering yang Sudah Disteril, Harga Rp9 Juta

    Sebuah restoran mewah di Shanghai, China memicu kontroversi di media sosial karena menawarkan hidangan yang mereka sebut “autentik.”

    Restoran itu menawarkan pengalaman menyantap hidangan bernuansa hutan hujan tropis, dengan hidangan yang paling menonjol adalah kotoran gajah yang sudah diproses, dilansir SCMP.

    Menurut penelusuran Tribunnews di Douyin, aplikasi TikTok versi China, seorang vlogger makanan dengan nama akun “Diari Makanan Michelle”, membagikan pengalamannya bersantap di restoran tersebut pada 7 April 2025.

    “Makan kotoran gajah di restoran baru di Shanghai, makan bubur bau, mengunyah daun dan menjilati es batu, makanan ini sangat abstrak sehingga saya ingin mengembalikan uangnya #TikTokLifeFoodSeason #HidanganLokalDiUjungLidah,” tulisnya dalam Bahasa Mandarin.

    Restoran yang terkenal dengan kulinernya yang ramah lingkungan itu, menyajikan beragam hidangan inovatif.

    Hidangan itu di antaranya daun pohon, es batu berlapis madu, dan hidangan penutup yang dibuat dengan cerdik dari kotoran gajah yang sudah dikeringkan dan disterilkan.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    4. Jenazah Bergelimpangan dalam Serangan Terbaru AS di Hodeidah Yaman, Israel Cegat Rudal Houthi

    Serangan udara AS yang menargetkan pelabuhan minyak Ras Isa di provinsi Hodeidah Yaman Kamis malam dilaporkan menewaskan sedikitnya 58 orang, termasuk lima pekerja kesehatan, saluran TV Al-Masirah milik kelompok Houthi melaporkan Jumat (18/4/2025).

    TV Al-Masirah melaporkan kalau 126 orang lainnya terluka dalam serangan udara AS tersebut.

    Laporan juga menyatakan kalau angka tersebut masih awal karena operasi penyelamatan masih terus berlanjut di lokasi tersebut.

    Laporan TV Al-Masirah mengatakan, “Musuh, Amerika melancarkan empat serangan udara di wilayah Ras Isa,” tanpa menyebutkan target pasti atau akibat dari serangan tersebut.

    Saluran TV Al Masirah yang berafiliasi dengan Houthi menyiarkan rekaman akibat serangan udara AS tersebut, yang memperlihatkan jenazah-jenazah korban bom bergelimpangan di lokasi.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    5. AS: Perusahaan China Beri Citra Satelit ke Houthi untuk Permudah Serang Kapal di Laut Merah

    Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menuduh perusahaan satelit China, Chang Kuang, menyediakan citra satelit kepada kelompok Ansar Allah (Houthi) untuk menargetkan kapal perang AS dan kapal internasional di Laut Merah.

    Pejabat AS mengatakan perusahaan satelit yang terkait dengan militer China tersebut menyediakan citra satelit kepada Houthi untuk menargetkan kapal perang AS dan kapal internasional di Laut Merah, menurut laporan Financial Times.

    “Kami dapat mengonfirmasi laporan bahwa Chang Guang Satellite Technology Company Limited secara langsung mendukung serangan Houthi yang didukung Iran terhadap kepentingan AS,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, dalam jumpa pers rutin pada hari Kamis (17/4/2025).

    Pejabat itu menambahkan, China mengabaikan kekhawatiran tersebut.

    “China secara konsisten berupaya … untuk membingkai dirinya sebagai pembawa perdamaian global … namun, jelas bahwa Beijing dan perusahaan-perusahaan yang berbasis di China memberikan dukungan ekonomi dan teknis utama kepada rezim seperti Rusia, Korea Utara, dan Iran beserta proksi-proksinya,” lanjutnya.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    (Tribunnews.com)

  • AS Vs China Makin Panas, Trump Naikkan Tarif untuk Kapal Made in China

    AS Vs China Makin Panas, Trump Naikkan Tarif untuk Kapal Made in China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) mengumumkan biaya pelabuhan baru untuk kapal-kapal yang dibangun dan dioperasikan oleh China dalam upaya untuk meningkatkan industri pembuatan kapal dalam negeri dan mengekang dominasi China di sektor tersebut.

    Melansir Reuters, perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menjelaskan langkah tersebut berasal dari penyelidikan yang diluncurkan di bawah pemerintahan sebelumnya

    “Kapal dan pengiriman sangat penting bagi keamanan ekonomi Amerika dan arus perdagangan yang bebas,” Jamieson seperti dikutip Jumat (18/4/2025).

    Dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan tarif baru tersebut sebagian besar akan dimulai pada pertengahan Oktober. Berdasarkan aturan baru tersebut, biaya per kontainer akan berlaku untuk setiap pelayaran kapal yang terkait dengan China di AS, dan tidak di setiap pelabuhan seperti yang dikhawatirkan beberapa pihak di industri tersebut.

    Biaya tersebut akan dinilai hanya hingga lima kali per tahun dan dapat dibebaskan jika pemilik memesan kapal buatan AS.

    Industri pembuatan kapal AS yang mendominasi setelah Perang Dunia II, secara bertahap menurun dan kini hanya menyumbang 0,1 persen dari produksi global. Sektor ini kini didominasi oleh Asia, dengan China membangun hampir setengah dari semua kapal yang diluncurkan, mengungguli Korea Selatan dan Jepang.

    Menurut data PBB, ketiga negara Asia tersebut menyumbang lebih dari 95 persen pembuatan kapal sipil.

    Nantinya, akan ada biaya terpisah untuk kapal yang dioperasikan China dan kapal yang dibuat China, dan keduanya akan meningkat secara bertahap selama tahun-tahun berikutnya.

    Untuk kapal yang dibuat China, biayanya mulai dari US$18 per NT atau US$120 per kontainer. Artinya, kapal dengan 15.000 kontainer bisa dikenakan biaya sebesar US$1,8 juta.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian menjelaskan biaya tersebut menaikkan biaya pengiriman global, mengganggu stabilitas produksi global dan rantai pasokan.

    “Meningkatkan tekanan inflasi di Amerika Serikat, dan merugikan kepentingan konsumen dan bisnis Amerika. Pada akhirnya, biaya tersebut tidak akan berhasil merevitalisasi industri pembuatan kapal AS,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian.

    Semua kapal pengangkut mobil yang dibuat di luar AS juga akan dikenakan biaya mulai 180 hari.

    (miq/miq)

  • Trump Mengancam, AS akan Tinggalkan Perundingan Rusia-Ukraina jika Hasilnya Buntu – Halaman all

    Trump Mengancam, AS akan Tinggalkan Perundingan Rusia-Ukraina jika Hasilnya Buntu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menghentikan upayanya untuk menengahi perundingan damai antara Rusia dan Ukraina jika dia tidak melihat kemajuan dalam beberapa hari mendatang.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang mengatakan Trump tidak akan menghabiskan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk menyelesaikan perundingan itu.

    “Kami tidak akan melanjutkan pekerjaan ini selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi, kami perlu memutuskan dengan sangat cepat, dan saya berbicara tentang beberapa hari, apakah ini layak dilakukan dalam beberapa minggu ke depan,” kata Menteri Departemen Luar Negeri AS Marco Rubio setelah bertemu dengan pejabat Uni Eropa dan Ukraina di Paris pada hari Kamis (17/4/2025).

    “Jika ya, kami akan menjalankan bisnis. Jika tidak, kami memiliki prioritas lain yang perlu kami fokuskan,” kata Rubio, seperti diberitakan Reuters.

    Ia menekankan Trump masih berminat mencapai kesepakatan, tetapi bersedia mundur jika ia tidak melihat sinyal yang jelas tentang kemungkinan tercapainya kesepakatan.  

    Dalam kunjungannya ke Paris, Marco Rubio berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. 

    Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan Moskow siap untuk terus bekerja sama dengan rekan-rekan Amerika dengan tujuan menghilangkan akar penyebab krisis Ukraina secara andal.

    Pada gilirannya, Departemen Luar Negeri AS melaporkan Rubio membiasakan Lavrov dengan prinsip-prinsip dasar kemungkinan kesepakatan mengenai Ukraina, yang juga diperlihatkan kepada Ukraina dan para pemimpin Eropa di Paris.

    “Trump dan Amerika Serikat ingin perang berakhir dan kini telah menyampaikan kepada semua pihak sebuah proyek untuk perdamaian yang kuat dan berjangka panjang,” kata departemen tersebut. 

    Departemen Luar Negeri AS menambahkan Prancis menerima inisiatif tersebut dengan antusiasme, yang menunjukkan kemungkinan tercapainya perdamaian jika semua pihak berupaya keras untuk mencapainya.

    Sementara itu, Kremlin diberitahu bahwa negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina berjalan alot. 

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, melaporkan jika Rusia dan AS masih berbicara tentang perdamaian, maka ibu kota Eropa telah berubah menjadi negara yang agresif dalam perang dan diduga bersikeras untuk melanjutkannya. 

    Menurutnya, ada juga perlawanan terhadap penyelesaian di Kyiv. 

    “Masalah ini berkembang cukup sulit,” kata Peskov mengakui.

    Sehari sebelumnya, Trump mengatakan bahwa ia tengah menunggu tanggapan dari Presiden Rusia Vladimir Putin terkait usulan gencatan senjata di Ukraina paling lambat tanggal 20 April.

    “Kami ingin pembunuhan dihentikan,” tegasnya, seperti diberitakan The Moscow Times.

    AS siap menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia jika Putin tidak menyetujui gencatan senjata pada akhir April, menurut laporan Axios mengutip sumber pejabat AS.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Korea Utara Kenang Sejarah Pertemuan Pemimpin Besar Korut dengan Presiden Soekarno

    Korea Utara Kenang Sejarah Pertemuan Pemimpin Besar Korut dengan Presiden Soekarno

    PIKIRAN RAKYAT – So Kwang Yun, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Korea Utara, mengenang pertemuan bersejarah antara Presiden Kim Il Sung dengan Presiden Soekarno 60 tahun silam.

    So Kwang Yun mengutarakannya saat melihat pameran foto di Kebun Raya Bogor, Kamis 17 April 2025. Kunjungan ini pun dalam rangka memperingati 60 tahun kunjungan bersejarah Pemimpin Korut dengan Presiden Soekarno.

    Kim Jong Il, anak mantan pemimpin Korea Utara tersebut, hadir juga dalam pertemuan tersebut. Keduanya mengunjungi Indonesia dari tanggal 10 hingga 20 April 1965 atas undangan Presiden Soekarno. Keduanya pun menghadiri perayaan 10 tahun Konferensi Asia Afrika.

    So Kwang Yun mengutarakan pertemuan pemimpin kedua negara tersebut menjadi tonggak penting hubungan kedua negara. Pertemuan bersejarah ini pun tak bisa terlepas dari bunga Kimilsungia.

    Saat itu, Presiden Soekarno menghadiahi bunga anggrek kepada Kim Il Sung yang dinamakan Kimilsungia. So Kwang Yun menyebut bunga tersebut sebagai simbol persahabatan kedua negara. So Kwang Yun menjelaskan hubungan ini diwariskan ke generasi selanjutnya.

    Sementara itu, Dino Rachmadiana Kusnad selaku wakil Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika Kemlu RI menjelaskan bahwa Korea Utara menjadi salah satu sahabat Indonesia. “Republik Rakyat Diplomatik Korea tetap menjadi salah satu sahabat terdekat Indonesia di kawasan ini,” ujarnya.

    Dino menambahkan bahwa acara peringatan tersebut bermakna kedua negara bisa bekerja sama memperjuangkan persamaan. Kerja sama bilateral ini akan menguntungkan kedua negara.

    Profil Kim Il Sung

    Kim Il Sung lahir pada tahun 1912 di Mangyongdae. Ia mendirikan negara Korea Utara pada tahun 1948. Ia menjadi pemimpin sejak negara ini berdiri hingga wafatnya pada tahun 1994.

    Saat Korea berada di bawah pendudukan Jepang dari tahun 1910 hingga 1945, ia terlibat dalam aktivitas perlawanan anti-Jepang di Manchuria. Selama Perang Dunia II, bergabung dengan pasukan Soviet.

    Kim Il Sung mengasung ideologi negara juche yang artinyA kemandirian. Ideologi ini mengembangkan ekonomi Korea Utara secara mandiri. Pada tahun 1980, anaknya yang bernama Kim Jong Il dipersiapkan menjadi pemimpin Korea Utara.

    Saat ini. Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong Un. Ia mengambil alih kekuasaan dari Kim Jong Il yang merupakan ayahnya sejak Desember 2011.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lika-Liku Pemulangan Paulus Tannos, Pertaruhan RI Realisasikan Perjanjian Ekstradisi

    Lika-Liku Pemulangan Paulus Tannos, Pertaruhan RI Realisasikan Perjanjian Ekstradisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Upaya ekstradisi buron kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia bakal menjadi pertaruhan pemerintah Indonesia dalam merealisasikan perjanjian ekstradisi antara kedua negara.

    Untuk diketahui, Indonesia dan Singapura telah menandatangani perjanian ekstradisi buronan beberapa tahun yang lalu. Perjanjian antara pemerintahan kedua negara lalu disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR RI pada Desember 2022 lalu.

    Selang sekitar tiga tahun usai disahkan, otoritas Singapura yakni Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) menangkap Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, pemilik PT Sandipala Artha Putra yang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus e-KTP.

    Tannos sudah dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 18 Oktober 2021. Pada awal 2025 ini, pengusaha Indonesia yang juga memegang kewarganegaraan Guineau-Bissau itu lalu ditahan sementara oleh Singapura.

    Namun, upaya ekstradisi itu masih terganjal dengan proses gugatan yang dilayangkan buron tersebut ke Pengadilan Singapura atas penahanannya.

    Dengan demikian, proses pemulangan Tannos ke Indonesia berpotensi masih akan menempuh jalan yang panjang. Selain sidang perdanan gugatan yang baru akan digelar Juni 2025, pemerintah RI pun tidak menutup kemungkinan masih ada proses yang bakal ditempuh setelah terbitnya putusan atas perkara gugatan tersebut.

    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Dirjen AHU Kemenkum) Widodo menjelaskan Tannos merupakan buron pertama yang akan diekstradisi berdasarkan perjanjian bilateral RI-Singapura.

    Oleh sebab itu, dia mengaku tidak dapat memprediksi berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk memulangkan Tannos ke Indonesia.

    “Ini praktik yang pertama. Jadi saya tidak tahu. Karena setiap negara berbeda-beda ya. Yang jelas hukum acaranya. Tapi yang jelas tadi, pemerintah Singapura akan terus berupaya untuk membantu pemerintah Indonesia karena adanya perjanjian,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum Indonesia dan Singapura juga menjadi tantangan untuk upaya pemulangan Tannos. Sebagaimana diketahui, Indonesia menerapkan civil law, sedangkan Singapura memiliki sistem hukum berdasarkan common law.

    Widodo menjelaskan proses yang bergulir saat ini dilakukan pemerintahan Singapura. Salah satunya adalah Attorney General Chambers atau Kejaksaan Singapura.

    Sementara itu, pemerintah Indonesia yang diwakili lintas kementerian/lembaga seperti Kemenkum, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga KPK tidak memiliki yurisdiksi di Singapura. Kemenkum, misalnya, hanya berwenang untuk memfasilitasi penyelesaian kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pemerintah Singapura.

    Yang bisa dilakukan oleh pemerintah RI, terang Widodo, selain melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, adalah berharap agar pihak Tannos tidak melayangkan banyak perlawanan terhadap proses hukum yang kini bergulir. Setelah persidangan selesai, maka diharapkan proses ekstradisi bisa segera ditetapkan.

    “Jadi, karena ini kan sudah menyangkut yurisdiksi kewenangan hukum nasional Singapura, kita tidak bisa campur tangan. Kita hanya menunggu hasil putusannya,” ucap Widodo.

    Singapura Minta Dokumen Tambahan

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas belum lama ini mengungkap bahwa pihak Attorney General Chambers atau Kejaksaan Singapura meminta agar Indonesia mengirimkan dokumen tambahan yang perlu dilengkapi sebelum persidangan dimulai Juni 2025.

    Dokumen itu diketahui berbentuk affidavit, atau suatu pernyataan tertulis yang dibuat oleh seseorang yang kompeten terhadap suatu objek permasalahan tertentu. Supratman menyebut, dokumen affidavit itu akan dilengkapi oleh pihak KPK, selaku penegak hukum yang menangani kasus Tannos.

    “InsyaAllah sebelum 30 April ini dokumen tersebut akan segera dikirim. [Direktorat] OPHI dalam hal ini itu tetap setiap saat berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk sesegera mungkin. Benar-benar setelah 30 April dokumen yang diminta, dokumennya seperti apa? Nanti teman-teman boleh tanyakan ke penyidik ya di KPK,” ujarnya di Kantor Kemenkum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Dokumen affidavit itu diketahui berkaitan dengan substansi perkara yang saat ini menjerat Tannos. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan dokumen dimaksud guna kelengkapan proses penuntutan oleh Kejaksaan Singapura.

    Fitroh membenarkan bahwa dokumen affidavit yang dibutuhkan Kejaksaan Singapura dari KPK itu berkaitan dengan substansi perkara yang menjerat Tannos.

    “KPK telah menyiapkan dan mudah-mudahan telah terkirim dokumen dimaksud. Benar berkenaan dengan substansi,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Kamis (17/4/2025).

    KPK Usut Aliran Dana ke DPR

    Pada perkembangan perkaranya, lembaga antirasuah kembali mengusut dugaan aliran dana megakorupsi proyek e-KTP itu ke sejumlah politisi DPR. Hal itu kembali didalami penyidik KPK saat memeriksa pengusaha Andi Narogong, Rabu (19/3/2025).

    Andi saat itu diperiksa sebagai saksi untuk Tannos, yang ditetapkan tersangka. “Hasil pemeriksaan Andi Narogong: Commitment fee dari Tannos dan konsorsium ke anggota DPR,” ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (20/3/2025).

    Saat ini, KPK masih mengusut dugaan korupsi e-KTP terhadap dua orang tersangka, yakni Tannos dan mantan anggota DPR, Miryam S. Haryani. Berdasarkan catatan Bisnis, hanya Miryam yang belakangan ini sudah kembali diperiksa penyidik KPK.

    Adapun, Tannos dan Miryam adalah dua dari empat orang tersangka baru kasus e-KTP yang ditetapkan pada 2019 silam. Dua tersangka lainnya, yakni Direktur Utama Perum PNRI yang juga Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya serta Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Husni Fahmi telah dieksekusi ke lapas usai mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

    Pada kasus tersebut, PT Sandipala Arthaputra yang dipimpin Tannos diduga diperkaya Rp145,85 miliar; Miryam Haryani diduga diperkaya US$1,2 juta; manajemen bersama konsorsium PNRI sebesar Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar; Husni Fahmi diduga diperkaya senilai US$20.000 dan Rp10 juta.

    Lembaga antirasuah turut menduga bahwa tersangka Isnu berkongkalikong dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan PPK Kemendagri Sugiharto dalam mengatur pemenang proyek.

    Isnu meminta agar perusahaan penggarap proyek ini nantinya bersedia memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR dan pejabat Kemendagri agar bisa masuk dalam konsorsium penggarap e-KTP.

    Konsorsium itu adalah Perum PNRI, PT Sandipala Arthaputra, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, dan PT Sucofindo. Adapun, pemimpin konsorsium disepakati berasal dari BUMN yaitu PNRI agar mudah diatur karena dipersiapkan sebagai konsorsium yang akan memenangkan lelang pekerjaan penerapan KTP-el.

    Atas perbuatannya, semua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

    Sebelum penetapan tersangka baru sekitar enam tahun yang lalu, KPK telah menetapkan tersangka hingga membawa sederet pihak ke pengadilan salah satunya mantan Ketua DPR Setya Novanto.

  • Kita Akan Buat Kesepakatan dengan China

    Kita Akan Buat Kesepakatan dengan China

    Jakarta

    Presiden AS Donald Trump mengatakan ia berharap dapat membuat kesepakatan dagang dengan China. Meski begitu, ia tidak menjelaskan secara detail kapan atau bagaimana pembicaraan itu akan dimulai, apalagi karena hubungan kedua negara sedang buntu.

    “Oh, kita akan membuat kesepakatan,” kata Trump dari Gedung Putih menanggapi pertanyaan seorang reporter tentang kemungkinan ia akan menelepon Presiden China, Xi Jinping.

    “Saya pikir kita akan membuat kesepakatan yang sangat baik dengan China,” sambungnya dikutip dari Reuters, Jumat (18/4/2025).

    Sebelumnya pada hari Kamis, Kementerian Perdagangan China mendesak Amerika Serikat untuk berhenti memberikan tekanan terhadap ekonomi terbesar kedua di dunia itu dan menuntut adanya rasa hormat dalam setiap pembicaraan dagang. Namun, kedua pihak masih berada dalam kebuntuan mengenai siapa yang harus memulai pembicaraan tersebut.

    Sementara Trump untuk sementara melonggarkan tarif besar yang baru-baru ini diumumkannya terhadap barang dari puluhan mitra dagang, ia tetap memberlakukan tarif impor baru terhadap barang-barang dari China, yang jika dijumlahkan mencapai total 145%.

    Beberapa hari sebelumnya, AS bahkan dikabarkan kembali menyerang China dengan menaikkan tarif impor dari 145% menjadi 245%. Hal ini diumumkan Gedung Putih beberapa hari setelah China melakukan perlawanan dan mengenakan tarif 125% ke AS.

    “China sekarang menghadapi tarif hingga 245% atas impor ke Amerika Serikat karena melakukan pembalasan,” tulis lembar fakta yang diunggah situs Gedung Putih.

    Merespons itu juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian meminta awak media menanyakan langsung hal itu ke pemerintah AS. Menurutnya, hanya AS yang dapat menjawab alasan pengenaan tarif 245%.

    Ia lalu menggarisbawahi posisi China selalu jelas, serta mengingatkan tak akan ada pemenang dalam perang tarif yang sedang berlangsung. Lin juga menyebut China sebenarnya tidak bersedia terlibat dalam perang dagang namun tak gentar jika harus melakukannya.

    (fdl/fdl)