Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Di Tengah Perang Dagang dengan AS, China Ingin Buka Lebar Keran Impor Produk dari Indonesia – Halaman all

    Di Tengah Perang Dagang dengan AS, China Ingin Buka Lebar Keran Impor Produk dari Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat menyampaikan pertemuan bilateral antara Menlu Sugiono dan Menlu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yi di Beijing pada Senin (21/4) lalu membahas beberapa hal, salah satunya kerja sama perdagangan.

    Dalam pertemuan itu Tiongkok atau China menegaskan keinginan kuatnya untuk membuka lebar keran impor bagi produk-produk dari Indonesia. Produk yang dimaksud antara lain sektor perikanan dan buah durian.

    “Memang dibahas bagaimana kerja sama perdagangan dapat lebih ditingkatkan dan ada keinginan kuat dari pemerintah RRT untuk memberikan akses pasar yang lebih besar kepada produk-produk Indonesia, secara spesifik dibahas mengenai produk-produk perikanan dan juga buah durian,” kata Roy dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Roy mengatakan keinginan China melebarkan keran impor produk Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari eksplorasi yang sebelumnya telah dilakukan kedua negara, tetapi belum diimplementasikan secara komprehensif.

    “Ini sudah menunjukkan adanya keinginan untuk lebih membuka diri kepada hal-hal yang sifatnya baru yang mungkin selama ini sudah di-explore namun belum diimplementasikan secara komprehensif atau dalam skala yang belum besar,” ungkapnya.

    Adapun keinginan China membuka keran impor untuk produk-produk Indonesia diutarakan di tengah perang dagang dengan Amerika Serikat (AS).

    Presiden AS Donald Trump mematok pajak tinggi bagi produk-produk China yang masuk ke negeri Paman Sam.

    Trump mematok tarif dasar sampai 145 persen dan tarif resiprokal hingga 245 persen untuk barang-barang dari China yang masuk ke AS.

    China pun membalas dengan menaikkan tarif hingga 125 persen untuk produk-produk impor dari AS.

    Indonesia juga masuk dalam daftar negara yang dikenakan kenaikan tarif pajak oleh Trump.

    Presiden AS itu mengenakan kenaikan tarif 10 persen bagi produk tekstil dan pakaian dari Indonesia. Sehingga produk sejenis dikenakan tarif total berkisar 15-30 persen yang berasal dari tarif awal 5-20 persen ditambah tarif dasar baru sebesar 10 persen. Kenaikan tarif ini berlaku sejak 5 April 2025.

    Indonesia juga dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen oleh AS, tetapi kebijakan ini ditunda selama 90 hari sejak 9 April 2025.

  • Jreng! China Bantah Nego Tarif dengan AS, Trump Sebar ‘Berita Palsu’?

    Jreng! China Bantah Nego Tarif dengan AS, Trump Sebar ‘Berita Palsu’?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah spekulasi pelonggaran perang dagang oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, China menyerukan agar seluruh tarif sepihak yang diberlakukan Amerika Serikat segera dicabut.

    Pernyataan ini muncul pada Kamis (24/4/2025), bersamaan dengan klarifikasi tegas bahwa tidak pernah ada negosiasi tarif dengan Washington, meskipun klaim sebaliknya berkali-kali disampaikan oleh pihak AS.

    “Jika Amerika Serikat benar-benar ingin menyelesaikan persoalan perdagangan ini, maka mereka harus mencabut seluruh tindakan tarif sepihak terhadap China,” ujar juru bicara Kementerian Perdagangan China, He Yadong, dilansir Reuters.

    Ia menambahkan dengan peribahasa klasik, “Orang yang mengikat lonceng, haruslah pula yang melepasnya.”

    Pernyataan dari He Yadong ini merupakan penegasan ulang dari sikap China yang membantah adanya perundingan apa pun dengan pihak AS. Hal ini kontras dengan pernyataan berulang dari Presiden Trump yang mengatakan bahwa telah terjadi “kontak langsung” antara kedua negara.

    Trump, yang selama ini mengeklaim tarif yang diberlakukannya bersifat resiprokal, menyatakan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengoreksi ketimpangan perdagangan yang merugikan Amerika. Dalam pernyataannya pada Rabu (23/4/2025), Trump kembali menekankan keyakinannya bahwa akan tercapai kesepakatan dagang antara AS dan China.

    Namun, dalam konferensi pers terpisah pada Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, membantah keras pernyataan tersebut.

    “China dan Amerika Serikat belum pernah melakukan konsultasi atau negosiasi soal tarif, apalagi mencapai kesepakatan,” tegas Guo. Ia bahkan menyebut klaim tentang adanya pembicaraan sebagai “berita palsu”.

    Sinyal Pelonggaran Tarif oleh AS

    Sementara itu, di pihak AS, muncul kabar dari sumber yang dikutip oleh Reuters bahwa pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan opsi untuk menurunkan tarif barang-barang impor asal China. Tarif saat ini yang bisa mencapai 145% disebut-sebut mungkin akan dikurangi hingga berada di kisaran 50% hingga 65%, bergantung pada perkembangan negosiasi ke depan.

    Namun, dengan China yang secara eksplisit membantah adanya kontak atau pembicaraan, rencana tersebut tampak belum memiliki dasar yang solid.

    Di dalam negeri, China menggelar diskusi meja bundar pada Rabu yang dihadiri lebih dari 80 perusahaan asing dan kamar dagang. Acara ini digelar untuk menampung keluhan dan keprihatinan para pelaku usaha atas dampak tarif AS terhadap investasi dan operasional mereka di Tiongkok.

    Wakil Menteri Perdagangan China, Ling Ji, yang memimpin pertemuan tersebut, mencoba menenangkan kekhawatiran para investor. “Kami berharap perusahaan-perusahaan asing dapat mengubah krisis menjadi peluang,” ujarnya.

    Ia juga menjanjikan pemerintah akan bekerja menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para investor asing.

    (luc/luc)

  • Perang Dagang Mereda, Trump Bakal Pangkas Tarif Impor China Jadi 65 Persen – Halaman all

    Perang Dagang Mereda, Trump Bakal Pangkas Tarif Impor China Jadi 65 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan pemangkasan tarif impor barang-barang China.

    Rencana tersebut diungkap sumber Gedung Putih dalam Wall Street Journal (WSJ), dijelaskan bahwa Trump sedang mempertimbangkan rencana untuk memangkas tarif impor China dalam upaya untuk meredakan ketegangan.

    Apabila rencana tersebut direalisasikan, maka tarif impor barang-barang asal China dapat turun dari level saat ini sebesar 145 persen menjadi antara 50 persen atau 65 persen.

    “Kami akan mencapai kesepakatan yang adil dengan China,” kata Trump kepada wartawan pada Al Jazeera.

    Pernyataannya tersebut menyusul komentar optimistis yang disampaikan pada Selasa bahwa kesepakatan untuk menurunkan tarif adalah mungkin. 

    Trump menyadari penerapan tarif impor sebesar 145 persen terhadap China sangat besar. Oleh karenanya ia mengatakan nantinya tarif impor terhadap China tidak akan sebesar 145 persen.

    Merespon isu pemangkasan tarif impor yang dirilis (WSJ), Juru bicara Gedung Putih Kush Desai mengatakan laporan apa pun tentang tarif adalah spekulasi murni, kecuali jika datang langsung dari Trump. 

    Sementara itu Menteri Keuangan AS Scott Bessent menolak berkomentar mengenai berita WSJ, tetapi mengatakan bahwa ia tidak akan terkejut jika tarif diturunkan.

    Bessent mengatakan kedua negara melihat tarif saat ini tidak dapat dipertahankan , tetapi ia tidak tahu kapan negosiasi akan dimulai. Bessent menambahkan bahwa perlu ada de-eskalasi sebelum pembicaraan perdagangan dapat dilanjutkan.

    “Saya pikir kedua pihak menunggu untuk berbicara satu sama lain,” kata Bessent.

    China Tolak Tunduk

    Pasca pernyataan tersebut dirilis, sejauh ini pemerintah Tiongkok belum menanggapi berita tersebut, justru mereka terus-menerus mengkritik tarif Trump.

    Di platform media sosial Tiongkok, Weibo, pernyataan Trump menjadi tren dengan berbagai tagar termasuk “Trump mengakui kekalahan”.

    Portal berita pemerintah, China Daily, bahkan menggambarkannya sebagai “lambang proteksionisme populis agenda MAGA”, dan mengganggu stabilitas perdagangan global.

    Sebagai informasi, aksi saling lempar tarif impor antara China dan AS bermula dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan tarif resiprokal atau tarif timbal balik sebesar 34 persen. 

    Sebagai bentuk balasan Komite Tarif Dewan Negara China turut menerapkan tarif 34 persen atas produk-produk asal AS.

    Ketegangan yang semakin berlanjut akhirnya mendorong AS untuk menjatuhkan tarif 145 persen ke China.

    Kendati AS menjatuhkan tarif lebih tinggi ke China, namun dalam forum itu Lin menegaskan bahwa negaranya tak akan tunduk.

    “Tiongkok tidak akan peduli jika Amerika Serikat terus memainkan permainan angka tarif,” kata juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian.

    “China tidak ingin berperang dagang dengan AS, tetapi sama sekali tidak takut jika AS bersikeras memprovokasi,” imbuhnya.

    IMF Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Global 

    Efek perang dagang yang terus dilakukan pemerintah AS dan China, memaksa Dana Moneter Internasional (IMF) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 2,8 persen, turun proyeksi awal pada 2024 yang dipatok 3,3 persen.

    Ini lantaran tarif impor yang tinggi dipandang mitra dagang sebagai guncangan permintaan yang memukul output dan harga  yang mengganggu perdagangan global, hingga berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi global.

    Serangkaian tekanan ini yang mendorong IMF untuk memangkas proyeksi pertumbuhan global tahun ini menjadi ekspansi produk domestik bruto paling lambat sejak pandemi Covid-19 pada tahun 2020, jadi yang terburuk kedua sejak 2009.

     

  • 20 WNI Ditangkap Buntut Kebijakan Imigrasi Trump, 5 Sudah Dideportasi Nasional 24 April 2025

    20 WNI Ditangkap Buntut Kebijakan Imigrasi Trump, 5 Sudah Dideportasi Nasional 24 April 2025

    20 WNI Ditangkap Buntut Kebijakan Imigrasi Trump, 5 Sudah Dideportasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha mengatakan, terdapat 20
    WNI
    yang ditangkap akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memperketat keimigrasian.
    Dia mengatakan, 20 WNI itu ditangkap dengan beragam kasus seperti mengikuti aksi demonstrasi hingga masalah administrasi.
    “Dari informasi terakhir yang kami terima per hari ini tercatat ada 20 warga negara Indonesia yang terdampak dari kebijakan ini. Sebelumnya kami sebutkan 15, kami dapat informasi terbaru per hari ini ada 20 yang terdampak,” kata Judha saat ditemui di Kantor
    Kemenlu RI
    , Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).
    “Dari 20 tersebut, 5 sudah dideportasi. Dari 20 tersebut, 6 adalah mahasiswa.
    At least
    yang memiliki visa awalnya F1 yaitu sebagai mahasiswa,” ujarnya lagi.
    Setelah peristiwa penangkapan tersebut, Kemenlu mengambil langkah memastikan agar 15 orang yang masih ditahan mendapatkan perlakuan baik dan pendampingan hukum.
    “Dalam banyak kasus para WNI sudah didampingi oleh pengacara,” kata Judha.
    Kemudian Kemenlu juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di Amerika Serikat.
    Termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak para WNI kita.
    “Jadi diseminasinya mengenai
    know your rights
    . Jadi ketika warga negara Indonesia mengalami penahanan oleh otoritas imigrasi AS, mereka tetap memiliki hak sesuai dengan hukum yang ada di AS,” imbuhnya.
    Selain itu, WNI yang ditahan juga berhak untuk menghubungi perwakilan RI dan berhak untuk mendapatkan akses ke konsuleran dari perwakilan RI.
    “Mereka berhak untuk mendapatkan pengacara. Mereka berhak untuk tidak memberikan keterangan tanpa pendampingan pengacara. Itu hak-hak yang memang diatur dalam sistem hukum yang ada di AS,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Israel Dikritik karena Hapus Postingan Belasungkawa Wafatnya Paus Fransiskus, Citra Israel Hancur – Halaman all

    Israel Dikritik karena Hapus Postingan Belasungkawa Wafatnya Paus Fransiskus, Citra Israel Hancur – Halaman all

    Israel Dikritik karena Hapus Postingan Belasungkawa Wafatnya Paus Fransiskus, Citra Israel Hancur

    TRIBUNNEWS.COM- Kementrian Luar Negeri Israel menghapus postingan resmi yang menyatakan Israel berkabung atas meninggalnya Paus Fransiskus.

    Gara-gara menghapus ucapan belasungkawa tersebut, beberapa Diplomat Israel mengkritik cara Kementerian Luar Negeri menanggapi wafatnya Paus Fransiskus, dengan mengatakan bahwa hal itu merusak citra Israel.

    Perintah Israel untuk menghapus postingan resmi yang menyatakan belasungkawa atas kematian  Paus Fransiskus telah memicu kemarahan di kalangan pengamat internasional dan menimbulkan kontroversi di kalangan duta besar Israel.

    Dalam beberapa unggahan yang kini telah dihapus, akun milik Kementerian Luar Negeri Israel di berbagai negara berduka cita atas meninggalnya Paus Fransiskus pada tanggal X setelah pengumuman kematiannya, dengan menulis: “Beristirahatlah dalam damai, Paus Fransiskus. Semoga kenangannya menjadi berkat.”

    Banyak pengguna yang mengkritik keputusan tersebut, beberapa di antaranya menyebutnya menyinggung umat Katolik di seluruh dunia. 

    Beberapa duta besar Israel menyuarakan sentimen serupa, dengan harian Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa pencabutan jabatan tersebut telah memicu “kebencian internal” atas penanganan kementerian atas pengumuman tersebut.

    Surat kabar itu mencatat bahwa beberapa duta besar bahkan telah menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan kementerian tersebut dalam obrolan grup WhatsApp internal. 

    Beberapa diplomat memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat merusak reputasi Israel di kalangan umat Kristen. 

    “Kami menghapus tweet sederhana dan tidak bersalah yang mengungkapkan belasungkawa mendasar – dan jelas bagi semua orang bahwa ini hanya karena kritik Paus terhadap Israel atas pertempuran di Gaza,” kata seorang diplomat.

    Tanpa memberikan penjelasan, kementerian tersebut memerintahkan misi dan diplomatnya untuk menghapus semua unggahan media sosial yang berkabung atas mantan Paus, menurut Yedioth Ahronoth. 

    Seorang duta besar Israel mengatakan mereka diberi “perintah tegas untuk menghapus” tanpa klarifikasi lebih lanjut.

    “Ketika kami bertanya, kami diberi tahu bahwa masalah tersebut ‘sedang ditinjau’. Hal ini tidak memuaskan kami, dan tentu saja tidak memuaskan masyarakat yang kami wakili di Israel,” imbuh mereka.

    Kementerian juga memerintahkan para duta besar untuk tidak menandatangani buku belasungkawa untuk Paus Fransiskus di kedutaan besar Vatikan.

     

     

     

     

     

     

     

    Kerusakan citra Israel

    Para diplomat yang mewakili Israel memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang pada citra publik Israel, dengan salah seorang mengatakan: “Kami tidak hanya tidak menyampaikan ucapan belasungkawa, tetapi kami memilih untuk menghapusnya – dan itu terlihat buruk. Sangat buruk.”

    Raphael Schutz, yang pernah menjabat sebagai duta besar Israel untuk Vatikan, mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa menghapus pesan berkabung adalah sebuah “kesalahan”.

    “Kita tidak seharusnya terus menerus berhitung seperti ini setelah kematian seseorang,” katanya, seraya menambahkan bahwa Israel seharusnya menanggapi sikap Paus secara diplomatis saat ia masih hidup. 

    “Namun kini, kita tidak hanya berbicara tentang seorang kepala negara, tetapi juga seorang pemimpin spiritual bagi lebih dari satu miliar orang – hampir 20 persen dari seluruh umat manusia. Saya rasa diam saja tidak akan menyampaikan pesan yang tepat.”

    Pejabat Kementerian Luar Negeri yang berbicara kepada Jerusalem Post mengatakan bahwa pesan daring tersebut “diposting karena kesalahan”.

    “Kami menanggapi pernyataan Paus yang menentang Israel dan perang selama hidupnya, dan kami tidak akan melakukannya setelah kematiannya. Kami menghormati perasaan para pengikutnya,” kata mereka.

    Pejabat terkemuka Israel lainnya, terutama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, terdiam di tengah duka cita dunia. 

    Sementara itu, beberapa pejabat seperti mantan duta besar untuk Italia, Dror Idar, mengatakan bahwa tidak boleh ada perwakilan di pemakaman Paus pada hari Sabtu karena ia “menghasut antisemitisme”.

    Namun, Schutz yakin Israel harus mengirimkan delegasi, terutama karena ini adalah acara yang akan dihadiri oleh para pemimpin dunia. 

    “Jika kami tidak hadir, hal itu akan terlihat mencolok dan berdampak buruk pada kami. Hal itu dapat memperkuat rasa keterasingan, yang sudah meningkat akibat perang yang sedang berlangsung, dan menambah bahan bakar ke dalam api yang tidak perlu. Itu akan sangat disayangkan,” katanya.

    Paus Fransiskus Mendukung Gaza

    Paus Fransiskus, yang meninggal pada usia 88 tahun, merupakan pendukung vokal rakyat Palestina selama serangan Israel selama 18 bulan di Jalur Gaza yang terkepung.

    Ribuan pengguna media sosial pro- Palestina , termasuk banyak dari Gaza, telah memberikan penghormatan kepadanya.

    Dalam pidato terakhirnya pada Minggu Paskah, yang disampaikan dari balkon Basilika Santo Petrus, Paus Fransiskus menyerukan gencatan senjata di Gaza. 

    Seorang ajudan membacakan berkat di mana Paus mengutuk “situasi kemanusiaan yang menyedihkan” yang disebabkan oleh perang Israel – sebuah pernyataan yang dipuji secara luas di media sosial.

    Sementara itu, pengumuman Vatikan tentang meninggalnya Al-Baghdadi pada Senin pagi disambut di Israel dengan berbagai perayaan dan kritik , karena para politisi, komentator, dan pengguna media sosial memusatkan perhatian pada kecamannya terhadap perang.

    Paus telah vokal dalam kritiknya terhadap konflik tersebut, khususnya atas pembunuhan anak-anak Palestina, dan menuai teguran tajam  dari pejabat Israel. 

    Sepanjang perang, ia melakukan panggilan telepon hampir setiap malam dengan anggota komunitas Kristen Gaza, percakapan yang mereka gambarkan sebagai sumber penghiburan dan kenyamanan.

    Paus Fransiskus juga secara terbuka menyerukan penyelidikan untuk menentukan apakah serangan Israel di Gaza merupakan genosida.

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • Kemlu: Belum Ada WNI Jadi Korban Gempa Istanbul Turkiye Nasional 24 April 2025

    Kemlu: Belum Ada WNI Jadi Korban Gempa Istanbul Turkiye Nasional 24 April 2025

    Kemlu: Belum Ada WNI Jadi Korban Gempa Istanbul Turkiye
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Judha Nugraha mengatakan, belum ada WNI yang menjadi korban dalam peristiwa gempa bumi berkekuatan 6,4 magnitudo di Türkiye, Rabu (23/4/2025).
    “KBRI Ankara dan KJRI Istanbul telah berkomunikasi dengan pihak terkait. Hingga saat ini, tidak ada informasi korban WNI dari gempa di Türkiye,” ujar Judha dalam pesan singkat, Kamis (24/4/2025).
    Dia memastikan, Kedutaan Besar RI terus memonitor dan akan memberikan bantuan jika ada WNI yang terdampak.
    Adapun hotline yang dapat dihubungi:
    Hotline KBRI
    Ankara +90 532 135 22 98;
    Hotline KJRI Istanbul +90 534 453 56 11.
    Sebagai informasi, gempa berkekuatan M 6,2 mengguncang Istanbul, Turki, pada Rabu (23/5/2025).
    Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, gempa tersebut termasuk gempa dangkal karena memiliki kedalaman hanya 10 kilometer.
    Sementara itu, pusat gempa dilaporkan berada sekitar 40 kilometer barat daya Istanbul di Laut Marmara.
    Dikutip dari AP News, Rabu, sempat terjadi gempa susulan beberapa kali, termasuk gempa berkekuatan M 5,3.
    Badan penanggulangan bencana dan tanggap darurat mengimbau warga untuk menjauh dari bangunan.
    Gempa tersebut terasa di wilayah sekitar.
    Banyak orang berlarian keluar rumah karena panik.
    Pemerintah Kota Metropolitan Istanbul mengatakan bahwa tidak ada kasus serius dalam gempa tersebut.
    Hingga kini, belum ada laporan langsung mengenai kerusakan atau korban luka.
    Pihak berwenang masih bergerak dan meminta masyarakat untuk tidak mendekati bangunan yang mungkin rusak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Fakta Rombongan Turis Dibantai Bikin PM Modi Buru-buru Balik ke India

    5 Fakta Rombongan Turis Dibantai Bikin PM Modi Buru-buru Balik ke India

    Jakarta –

    Kelompok bersenjata menyerang rombongan turis di Kashmir, India, menewaskan lebih dari 20 orang. Perdana Menteri India Narendra Modi yang sedang melakukan perjalanan ke Arab Saudi buru-buru pulang ke India buntut insiden maut itu.

    Dilansir AFP, Selasa (22/4/2025), kelompok bersenjata itu melepaskan tembakan yang menyasar wisatawan di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir, yang dikuasai India.

    Serangan itu menargetkan turis di Pahalgam, yang terletak sekitar 90 kilometer (55 mil) melalui jalan darat dari kota utama Srinagar.

    Seorang pemandu wisata mengatakan kepada AFP bahwa dirinya tiba di tempat kejadian setelah mendengar suara tembakan dan membawa beberapa yang terluka pergi dengan menunggang kuda.

    “Saya melihat beberapa pria tergeletak di tanah tampak seperti mereka sudah mati,” kata Waheed.

    Jumlah Korban Jiwa

    Belum ada jumlah korban resmi yang dirilis, tetapi sumber keamanan mengatakan kepada AFP, bahwa sedikitnya 26 orang tewas pada Selasa (22/4) sore waktu setempat, ketika orang-orang bersenjata keluar dari hutan di tempat wisata populer dan menyerang kerumunan pengunjung dengan tembakan otomatis.

    Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi pemberontak di wilayah mayoritas Muslim itu telah melancarkan pemberontakan sejak 1989.

    Mereka mengupayakan kemerdekaan atau penggabungan dengan Pakistan-yang menguasai sebagian kecil wilayah Kashmir dan, seperti India, mengklaimnya secara penuh.

    Pembunuhan itu terjadi sehari setelah Modi bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance, yang sedang dalam lawatan empat hari ke India.

    PM Modi mengecam “tindakan keji” tersebut dan berjanji para penyerang “akan diadili”.

    Modi Buru-buru Balik dari Saudi

    Narendra Modi (Foto: Media Center KTT ASEAN 2023/M Agung Rajasa)

    PM India Modi berada di Arab Saudi saat penyerangan itu terjadi. Dia mempersingkat kunjungannya ke Arab Saudi pada hari Selasa (22/4).

    Dilansir The Star, Rabu (23/4/2025), dalam sebuah posting di media sosial X, Modi menyatakan “Mereka yang berada di balik tindakan keji ini akan diadili.”

    “Agenda jahat mereka tidak akan pernah berhasil. Tekad kami untuk memerangi terorisme tidak tergoyahkan dan akan semakin kuat,” tulisnya.

    Modi telah melakukan perjalanan ke kota Jeddah di Saudi pada hari Selasa untuk kunjungan selama dua hari.

    Pemimpin India tersebut mengadakan pembicaraan bilateral dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman sebelum pulang ke New Delhi, ibu kota India pada Selasa malam, menyusul serangan di Kashmir.

    Putra Mahkota Saudi mengutuk serangan itu dan menyampaikan belasungkawa atas hilangnya nyawa, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal.

    Para pemimpin oposisi India juga menyampaikan kesedihan dan kecaman atas serangan itu.

    Pemimpin senior partai Kongres, Sonia Gandhi mengatakan dia “sangat sedih dan hancur” saat mengetahui serangan teror itu dan menggambarkannya sebagai “tindakan pengecut”.

    “Seluruh negara bersatu melawan teror. Kita memiliki tekad yang kuat untuk mengalahkan kekuatan yang memecah belah dan kejam ini. Kita perlu bekerja untuk membangun konsensus sosial yang luas melawan teror yang ada di masa lalu,” kata Gandhi.

    Pelaku Pembantaian Diburu

    Pasukan keamanan India di Kashmir melakukan perburuan besar-besaran pada hari Rabu (23/4), sehari setelah orang-orang bersenjata menembaki rombongan turis, membantai sedikitnya 26 orang. Ini merupakan serangan paling mematikan di wilayah tersebut terhadap warga sipil sejak tahun 2000.

    Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah mengatakan serangan itu “jauh lebih besar daripada apa pun yang pernah kami lihat yang ditujukan pada warga sipil dalam beberapa tahun terakhir”.

    Turis Ramai-ramai Kabur dari Kashmir

    Pasca Penembakan, Pahalgam Dijaga Ketat Pasukan Keamanan (Foto: AP/Dar Yasin)

    Para turis beramai-ramai meninggalkan wilayah Pahalgam, Kashmir, yang dijuluki sebagai “Little Switzerland” di India, sehari setelah serangan bersenjata itu. Lonjakan pembatalan dialami hotel-hotel di kawasan yang biasanya dipadati turis yang menghindari cuaca panas di dataran rendah India.

    Pada Rabu (23/4), atau sehari setelah sekelompok pria bersenjata menewaskan 26 orang dalam serangan di Pahalgam, Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), melaporkan adanya “eksodus tamu-tamu kami”.

    Bagi otoritas New Delhi, sebanyak 3,5 juta wisatawan — kebanyakan turis domestik — yang tercatat mengunjungi Kashmir sepanjang tahun 2024 menggambarkan apa yang disebut mereka sebagai “kenormalan dan kedamaian” yang kembali ke wilayah yang rawan pemberontakan itu setelah penindakan keras besar-besaran.

    Sehari usai serangan terjadi, para wisatawan terpantau bergegas meninggalkan kawasan itu, berdesakan di dalam bus dan taksi. Sementara para pemilik hotel melaporkan lonjakan pembatalan booking.

    Di Pahalgam, yang menjadi lokasi serangan, suasana yang biasanya tenang diwarnai suara gemuruh helikopter militer yang tengah memburu para pelaku. Sekitar 24 jam usai serangan, bercak-bercak darah masih terlihat di lokasi kejadian, yang kini dijaga oleh para personel militer yang mengenakan jaket antipeluru.

    Trump Kutuk Aksi Pembunuhan

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengutuk penyerangan oleh kelompok bersenjata di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir. Trump menjanjikan dukungannya kepada India setelah sedikitnya 24 orang terbunuh dalam peristiwa tersebut.

    “Berita yang sangat mengganggu dari Kashmir,” kata Trump dilansir AFP, Rabu (23/4).

    “Amerika Serikat berdiri teguh bersama India melawan Terorisme,” sambungnya

    Donald Trump menyampaikan “dukungan penuh” kepada India. Hal tersebut disampaikan dalam sebuah panggilan telepon dengan Perdana Menteri (PM), Narendra Modi.

    “Presiden Trump mengutuk keras serangan teror tersebut dan menyatakan dukungan penuh kepada India untuk mengadili para pelaku serangan keji ini,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal di X.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Beri Sinyal Akhiri Perang Dagang, Bakal Pangkas Tarif Impor untuk China – Halaman all

    Trump Beri Sinyal Akhiri Perang Dagang, Bakal Pangkas Tarif Impor untuk China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, memberikan sinyal pemangkasan tarif secara drastis terhadap seluruh produk impor asal China.

    Sinyal itu diungkap Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Rabu (23/4/2025).

    Kendati tarif tinggi atas barang-barang dari China akan turun secara substansial, tetapi Trump menegaskan penurunan tarif tersebut tidak akan menjadi nol persen.

    “Tarifnya akan turun secara signifikan, tapi tidak akan menjadi nol,” kata Trump di Washington, dikutip dari The Guardian.

    “Kami akan bersikap sangat baik, mereka juga akan bersikap sangat baik, dan kita lihat nanti apa yang terjadi,” lanjutnya.

    Trump menyadari penerapan tarif impor sebesar 145 persen terhadap China sangat besar. Oleh karenanya ia mengatakan nantinya tarif impor terhadap China tidak akan sebesar 145 persen.

    Trump juga berniat menarik China untuk menjalin kerja sama.

    Trump menilai kerja sama dengan China akan membuat atmosfer perdagangan menjadi lebih ideal.

    “145 persen itu sangat tinggi dan tidak akan setinggi itu. Tidak akan mendekati angka itu. Itu akan turun secara signifikan. Tapi tidak akan nol,” kata Trump.

    Pernyataan Trump tersebut merupakan respons atas komentar sebelumnya pada hari Selasa oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, yang mengatakan bahwa tarif tinggi secara efektif telah menghentikan perdagangan antar kedua negara.

    Bessent mengatakan penurunan tarif terhadap China bukanlah untuk memutuskan hubungan yang keras atau pemisahan total antara Amerika Serikat dan China.

    Namun untuk menyeimbangkan kembali perdagangan yang telah terjalin antara Amerika Serikat dan China.

    Mengingat beberapa pekan terakhir pasar saham dan obligasi AS terus bergejolak buntut perang tarif besar-besaran antara Trump dan Jinping.

    China Tolak Tunduk

    Pasca pernyataan tersebut dirilis, sejauh ini pemerintah Tiongkok belum menanggapi berita tersebut, justru mereka terus-menerus mengkritik tarif Trump.

    Di platform media sosial Tiongkok, Weibo, pernyataan Trump menjadi tren dengan berbagai tagar termasuk “Trump mengakui kekalahan”.

    Portal berita pemerintah, China Daily, bahkan menggambarkannya sebagai “lambang proteksionisme populis agenda MAGA”, dan mengganggu stabilitas perdagangan global.

    Sebagai informasi, aksi saling lempar tarif impor antara China dan AS bermula dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan tarif resiprokal atau tarif timbal balik sebesar 34 persen. 

    Sebagai bentuk balasan Komite Tarif Dewan Negara China turut menerapkan tarif 34 persen atas produk-produk asal AS.

    Ketegangan yang semakin berlanjut akhirnya mendorong AS untuk menjatuhkan tarif 245 persen ke China.

    Dengan rincian mencakup tarif timbal balik terbaru sebesar 125 persen, tarif sebesar 20 persen untuk mengatasi krisis fentanyl.

    Serta tarif 7,5 persen dan 100 persen pada barang-barang tertentu untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil, sebagaimana dikutip dari Reuters.

    Kendati AS menjatuhkan tarif lebih tinggi ke China, namun dalam forum itu Lin menegaskan bahwa negaranya tak akan tunduk.

    “Tiongkok tidak akan peduli jika Amerika Serikat terus memainkan permainan angka tarif,” kata juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian.

    “China tidak ingin berperang dagang dengan AS, tetapi sama sekali tidak takut jika AS bersikeras memprovokasi,” imbuhnya.

    China Ancam Negara yang Negosiasi Tarif ke AS

    Lebih lanjut, pemerintah China di bawah pimpinan Xi Jinping mengancam akan menjatuhkan sanksi balasan kepada negara-negara yang melakukan negosiasi terhadap kenaikan tarif impor Amerika Serikat (AS).

    Tak dijelaskan secara rinci sanksi apa yang akan diterapkan Jinping kepada negara-negara yang melakukan negosiasi terhadap kenaikan tarif Trump.

    Namun Kementerian Perdagangan China menegaskan bahwa Tiongkok akan mengambil tindakan balasan dan timbal balik yang tegas.

    Ancaman ini dilontarkan Jinping setelah munculnya laporan bahwa AS berencana menggunakan negosiasi tarif untuk menekan puluhan negara agar memberlakukan hambatan baru pada perdagangan dengan China.

    “China dengan tegas menentang pihak manapun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China. Jika ini terjadi, China tidak akan pernah menerimanya dan akan dengan tegas mengambil tindakan balasan,” kata juru bicara Kementerian Perdagangan China, dikutip dari BBC International.

    Tak hanya melontarkan ancaman, China juga memperingatkan negara-negara agar tidak lembek menghadapi perang tarif Trump.

    Meski Tiongkok menghormati semua pihak yang menyelesaikan perbedaan ekonomi dan perdagangan dengan AS melalui konsultasi dengan kedudukan yang setara.

    Akan tetapi jika tarif Trump diterima begitu saja oleh negara-negara lain, hal itu bisa mendorong negara kuat seperti AS berlaku seenaknya, melanggar aturan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia).

    China melihat bahwa negosiasi bilateral tarif antara AS dan negara-negara lain merupakan strategi untuk memecah solidaritas internasional dalam menghadapi perang dagang.

    Terlebih sejumlah negara yang mencari kesepakatan dengan AS dengan mengorbankan kepentingannya bersama China.

    Alasan tersebut yang membuat China murka, memandang ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat keadilan dagang global.

    “Kedamaian tidak akan mendatangkan perdamaian, dan kompromi tidak akan mendatangkan rasa hormat,” tegas Kementerian Perdagangan China.

    “Mendahulukan kepentingan pribadi yang bersifat sementara dan mengorbankan kepentingan pihak lain, sama saja dengan mencari kulit harimau (cari gara-gara),” lanjut pernyataan tersebut.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • AS Kirim Militer & Senjata Mematikan Dekat RI, China Warning Begini

    AS Kirim Militer & Senjata Mematikan Dekat RI, China Warning Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – China mengeluarkan peringatan saat pasukan Amerika Serikat (AS) dan Filipina memulai latihan militer gabungan selama tiga minggu mendatang. Latihan Balikatan tersebut akan berlangsung hingga 10 Mei mendatang.

    Melansir Newsweek pada Rabu (23/4/2025), latihan tersebut akan mencakup sistem rudal pembunuh kapal Amerika ke pulau-pulau strategis di Selat Luzon, yang dipandang sebagai titik kritis potensial yang memisahkan sekutu perjanjian pertahanan tersebut dari Taiwan yang diklaim China. Ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan sistem tersebut.

    “Saat ini, masyarakat internasional tengah menghadapi dampak unilateralisme, proteksionisme, intimidasi, dan hegemoni,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun pada Senin, merujuk pada upaya Presiden AS Donald Trump untuk mengamankan persyaratan perdagangan yang lebih baik melalui serangan besar-besaran terhadap China dan sejumlah mitra lainnya.

    Latihan berskala besar dan “senjata strategis dan taktis yang dikerahkan” telah semakin “merusak stabilitas strategis regional” dan “prospek pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut,” kata Guo.

    Nantinya, Sistem Interdiksi Kapal Ekspedisi Angkatan Laut/Marinir (NMESIS) akan ditampilkan dalam latihan simulasi daripada latihan tembak langsung, media lokal mengutip pernyataan Marinir AS. Namun, latihan ini akan meningkatkan interoperabilitas antara pasukan sekutu.

    Peluncur rudal sedang diangkut melalui udara ke “beberapa” pulau Batanes di Filipina yang menghadap Taiwan, menurut pernyataan dari Resimen Pesisir Marinir ke-3 AS, yang mulai mengoperasikan sistem tersebut akhir tahun lalu.

    China telah berulang kali memprotes sistem rudal Typhon atau Mid-Range Capability milik AS yang dikerahkan ke Filipina beberapa hari menjelang latihan Balikatan 2024.

    Typhon dapat dipersenjatai dengan Standard Missile-6 dan rudal jelajah Tomahawk, yang jangkauannya sejauh 1.000 mil dapat menjangkau sebagian besar pesisir timur China.

    Selain itu Guo juga menegaskan kembali klaim Beijing atas Taiwan dan memperingatkan: “mereka yang bermain api akan membakar diri mereka sendiri.”

    China telah berjanji untuk akhirnya bersatu dengan Taiwan, melalui kekuatan jika perlu, dan terus meningkatkan latihan militer di sekitar pulau itu, termasuk simulasi pendaratan di pantai.

    AS, pemasok senjata utama Taiwan, mempertahankan kebijakan “ambiguitas strategis” yang telah berlangsung selama puluhan tahun yang dirancang untuk membuat Beijing tidak yakin apakah Washington akan campur tangan dalam suatu konflik.

    Filipina adalah bagian dari Rantai Pulau Pertama, yang membentang ke selatan dari Jepang hingga Indonesia, yang dianggap Washington sebagai kunci untuk menahan angkatan laut China jika terjadi konflik, seperti invasi ke Taiwan, yang diklaim oleh Partai Komunis China yang berkuasa di Beijing, meskipun tidak pernah memerintah di sana.

    (tfa)

  • Kami Berada di Pihak yang Sama

    Kami Berada di Pihak yang Sama

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan pembicaraan via telepon dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu membahas berbagai isu, termasuk Iran. Trump menegaskan bahwa dirinya dan Netanyahu telah sepakat mengenai berbagai isu dalam pembicaraan itu.

    “Percakapan telepon itu berjalan dengan sangat baik — Kami berada di pihak yang sama dalam setiap isu,” kata Trump dalam pernyataan via media sosial, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025).

    Percakapan telepon antara Trump dan Netanyahu itu dilakukan pada Selasa (22/4) waktu setempat.

    AS dan Iran sedang melakukan pembicaraan membahas program nuklir Teheran pada bulan ini, dengan pertemuan pertama digelar di Oman dan pertemuan kedua di Roma, Italia. Pertemuan ketiga diperkirakan akan dilanjutkan pada pekan ini, dengan lokasinya belum diumumkan.

    Trump, pada Senin (21/4) waktu setempat, mengatakan kepada wartawan pada pemerintahannya telah melakukan pembicaraan yang baik dengan Iran. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu.

    Pada hari yang sama, Teheran menuduh Israel berusaha untuk “merusak” perundingan yang sedang berlangsung antara negaranya dengan AS membahas program nuklirnya. Iran menyebut Tel Aviv mengerahkan upaya-upaya untuk mengganggu pembicaraan yang sedang berlangsung antara kedua negara.

    “Semacam koalisi sedang terbentuk… untuk merusak dan mengganggu proses diplomatik,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqaei, kepada wartawan setempat, dengan mengatakan Israel berada di balik upaya tersebut.

    Pekan lalu, media terkemuka AS, New York Times (NYT), melaporkan bahwa Trump telah mencegah Israel untuk menyerang situs nuklir Iran dalam jangka pendek, dengan alasan dirinya ingin memberikan kesempatan pada diplomasi.

    Sementara itu, Netanyahu memperingatkan meskipun AS melanjutkan perundingan dengan Iran, Israel tidak akan pernah membiarkan Teheran untuk mengembangkan senjata nuklir.

    Negara-negara Barat dan Israel, yang dianggap oleh para pakar sebagai satu-satunya negara bersenjata nuklir di kawasan Timur Tengah, telah sejak lama menuduh Iran berusaha mendapatkan senjata nuklir.

    Teheran selalu membantah tuduhan tersebut dan bersikeras menyatakan program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini