Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Dukung Rencana Prabowo, Partai Gelora Siapkan Relawan Trauma Healing untuk Korban Konflik Gaza – Halaman all

    Dukung Rencana Prabowo, Partai Gelora Siapkan Relawan Trauma Healing untuk Korban Konflik Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia siap mendukung kebijakan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berencana menampung dan mengobati 1.000 korban luka dan trauma dari konflik di Gaza, Palestina.

    Selain itu, Partai Gelora Indonesia lewat para kadernya pun siap memfasilitasi dan memberikan pendampingan trauma healing bagi para korban konflik Gaza tersebut.

    “Selain terus berusaha memberi bantuan untuk sesama saudara di dalam negeri, kami juga meperluas bantuan untuk saudara-saudara kita dari Gaza bila kebijakan tersebut jadi dilaksanakan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Koordinator Bidang (Korbid) Penggalangan Partai Gelora Indonesia, Triwisaksana, Jumat (25/4/2025).

    Sebagai bagian dari kesiapan memberikan pendampingan trauma healing, Partai Gelora Indonesia membuka perekrutan jaringan relawan trauma healing, yaitu Relawan Gelora untuk Palestina, dimulai dari Jakarta.

    “Kami sudah mulai melakukan pembekalan relawan trauma healing, Relawan Gelora untuk Palestina, untuk yang perdana di Jakarta, ” ujar Triwisaksana.

    Untuk mempermudah komunikasi dengan para korban dari Gaza, Relawan Gelora untuk Palestina juga diperkuat oleh sosok-sosok yang memiliki kemampuan multibahasa, termasuk bahasa Arab. 

    Salah satu relawan dengan kemampuan multibahasa tersebut adalah Hazem Anis Matta. 

    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Gelora Indonesia ini sekaligus menjadi Komandan Lapangan relawan di wilayah kepengurusannya.

    “Alhamdulillah, kebetulan saya menguasai sekaligus beberapa bahasa, termasuk bahasa Arab, yang saya yakin dapat membantu mempermudah layanan trauma healing yang kami siapkan untuk para korban luka dan trauma dari Gaza yang rencananya dibawa ke sini,” ucap Hazem.

    Partai Gelora Indonesia telah pula menunjuk psikolog Debby Qurniasasi, sebagai Koordinator Nasional Relawan Gelora untuk Palestina. 

    Peluncuran dan pembekalan Relawan Gelora untuk Palestina ini digelar beriringan dengan agenda roadshow konsolidasi yang digelar jajaran DPP Partai Gelora Indonesia ke DPW di seluruh Indonesia, yang edisi perdananya digelar di DPW Jawa Barat, pada Selasa (15/4/2025). 

    “Kami menggelar roadshow konsolidasi ini untuk memastikan bahwa Partai Gelora Indonesia siap menjadi wadah politik dan penyambung aspirasi rakyat Indonesia, baik secara struktur maupun program,” kata Ketua DPP Korbid Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Rico Marbun, di sela pembekalan relawan di Jakarta.

    Peluncuran dan pembekalan Relawan Gelora untuk Palestina, ungkap Rico Marbun, tegak lurus dengan arah kebijakan partai yang antara lain terus berkomitmen mendukung Palestina melalui segala lini yang dimungkinkan, termasuk mengaktifkan jaringan relawan ini.

    Sebelumnya, Partai Gelora Indonesia juga telah menggalang dana senilai Rp 6 miliar untuk Palestina, selama Ramadhan 1446 H. Partai yang berdiri sejak 2019 ini mencanangkan Ramadhan 1446 H sebagai “Bulan Solidaritas Palestina”.

    Pencanangan itu sejalan dengan program yang diinisiasi Kementerian Luar Negeri, yaitu Kampanye Bersama Penggalangan Bantuan Kemanusiaan bagi Palestina, bertajuk “Solidaritas, Aksi Nyata, dan Harapan Baru”.

    Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa secara prinsip, Palestina dan lima pemimpin negara yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania setuju dengan tawaran Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza. Namun, ia menegaskan, pelaksanaannya secara teknis tidak mudah.

    Prasetyo menjelaskan, Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan koordinasi intensif melalui Kementerian Luar Negeri agar tawaran bantuan ini dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

    “Secara prinsip setuju. Tapi sekali lagi, tentunya secara teknis itu kan tidak mudah,” ujar Prasetyo di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (21/4/2025).

    “Menlu terus berkoordinasi apabila memang ini diterima dan akan dilaksanakan supaya bisa berjalan dengan sebaik‑baiknya.” tambahnya.

    Menurut Prasetyo, inisiatif evakuasi tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia membela dan membantu warga Palestina. Lawatan Presiden Prabowo ke lima negara di Timur Tengah bukan hanya untuk membahas kerja sama politik dan ekonomi, tetapi juga untuk menentukan bentuk dan mekanisme bantuan kemanusiaan yang paling tepat bagi warga Gaza.

    “Kemarin beliau melakukan lawatan ke Timur Tengah dalam rangka berdiskusi mengenai hal tersebut apakah tawaran itu dianggap perlu, disetujui, dan bagaimana secara teknis—kan tidak mudah. Tapi itu bagian dari Pemerintah Republik Indonesia yang terus memberikan perhatian kepada saudara‑saudara kita di Gaza,” tuturnya.

    Prasetyo menambahkan, lokasi penampungan atau rehabilitasi warga Gaza apabila itu jadi dilakukan, belum ditentukan. Pemilihan lokasi akan disesuaikan dengan kondisi dan fasilitas yang tersedia, termasuk tempat tinggal dan peralatan kesehatan.

    “Tergantung ya, tergantung. Jadi, yang kemudian nanti mau direhabilitasi di tempat kita itu seperti apa kondisinya; itu kita sesuaikan dengan fasilitas yang kita miliki, baik tempat tinggal maupun dari sisi peralatan kesehatan,” jelasnya.

    “Karena kalau rehabilitasi dari sisi kesehatan, tentunya kita pilih tempat-tempat yang peralatannya memadai, agar dapat membantu rehabilitasi saudara-saudara kita dari Gaza secepat mungkin,” pungkasnya.

  • Trump Ngaku Ngobrol Tarif dengan Xi Jinping, China Bilang Tidak Ada

    Trump Ngaku Ngobrol Tarif dengan Xi Jinping, China Bilang Tidak Ada

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim adanya pembicaraan tarif dengan Presiden China Xi Jinping. Namun, pernyataan ini segera dibantah oleh Kementerian Luar Negeri China, yang menegaskan bahwa tidak ada negosiasi tarif yang sedang berlangsung antara kedua negara.

    Dalam wawancara dengan TIME Magazine yang diterbitkan pada Jumat (25/4/2025), Trump menyatakan bahwa ia telah berbicara dengan Xi mengenai tarif dan mengindikasikan bahwa kesepakatan dapat dicapai dalam beberapa minggu mendatang.

    “Ada angka di mana mereka akan merasa nyaman,” ujar Trump. “Tapi Anda tidak bisa membiarkan mereka menghasilkan satu triliun dolar dari kita.”

    Menanggapi klaim tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan bahwa tidak ada konsultasi atau negosiasi yang sedang berlangsung terkait tarif.

    “Saya tidak mengetahui rincian spesifik dari rencana untuk melonggarkan tarif pada barang-barang AS,” kata Guo dalam konferensi pers pada Jumat. “Kami menekankan bahwa China dan AS tidak terlibat dalam diskusi terkait tarif pada tahap ini.”

    Sehari sebelumnya, dia menyatakan hal serupa. “China dan Amerika Serikat belum pernah melakukan konsultasi atau negosiasi soal tarif, apalagi mencapai kesepakatan,” tegas Guo, sebagaimana dilansir Reuters. Ia bahkan menyebut klaim tentang adanya pembicaraan sebagai “berita palsu”.

    Pernyataan Guo ini diperkuat oleh Kementerian Perdagangan China yang menekankan pentingnya “pemikiran skenario ekstrem” dalam menghadapi perang dagang dengan AS.

    “Sangat penting untuk… meningkatkan pemikiran skenario ekstrem, dengan fokus kuat pada pencegahan dan penyebaran risiko perdagangan,” bunyi pernyataan dari kementerian tersebut.

    Juru bicara Kementerian Perdagangan China, He Yadong, sebelumnya mengatakan AS harus mencabut seluruh tindakan tarif sepihak terhadap China.

    Pernyataan ini muncul bersamaan dengan klarifikasi tegas bahwa tidak pernah ada negosiasi tarif dengan Washington, meskipun klaim sebaliknya berkali-kali disampaikan oleh pihak AS.

    “Jika Amerika Serikat benar-benar ingin menyelesaikan persoalan perdagangan ini, maka mereka harus mencabut seluruh tindakan tarif sepihak terhadap China,” katanya, dilansir Reuters.

    Ia menambahkan dengan peribahasa klasik, “Orang yang mengikat lonceng, haruslah pula yang melepasnya.”

    Pernyataan dari He Yadong ini merupakan penegasan dari sikap China yang membantah adanya perundingan apapun dengan pihak AS. Hal ini kontras dengan pernyataan berulang dari Presiden Trump yang mengatakan bahwa telah terjadi “kontak langsung” antara kedua negara.

    (luc/luc)

  • Spanyol Setop Beli Amunisi dari Israel, Netanyahu Murka Curhat Rugi Rp126 Miliar – Halaman all

    Spanyol Setop Beli Amunisi dari Israel, Netanyahu Murka Curhat Rugi Rp126 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Spanyol resmi membatalkan kontrak pembelian peluru dan amunisi dari perusahaan Israel yang nilainya mencapai jutaan dolar.

    Pembatalan kerja sama secara sepihak ini diumumkan Kementerian Dalam Negeri Spanyol.

    Dalam keterangan resminya, Kementerian Dalam Negeri Spanyol mengungkapkan negaranya resmi menghentikan kontrak pembelian senjata dengan perusahaan Israel, IMI Systems.

    Sebagai informasi, sejak 2023 Spanyol menjadi salah satu negara Eropa yang vokal dan kritis terhadap agresi militer Israel di Gaza

    Bersama Norwegia dan Irlandia, Spanyol bahkan menyatakan mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

    Pada Februari 2024, negara itu menyatakan tidak akan membeli senjata dari Israel.

    Namun, pada bulan yang sama, Kementerian Dalam Negeri Spanyol menandatangani kesepakatan dengan IMI Solutions untuk membeli 15 juta butir amunisi.

    Adapun amunisi tersebut ditujukan untuk Garda Sipil, pasukan polisi semi militer Spanyol.

    Tak berselang lama setelah kesepakatan ditekan, sekutu sayap kiri negara itu mulai melayangkan kritik keras.

    Bahkan, sekelompok partai sayap kiri mengancam akan menarik diri dari koalisi pemerintahan apabila Spanyol tak membatalkan pembelian senjata itu.

    Partai sayap kiri menilai pembelian senjata dari Israel akan mendukung tindakan Netanyahu dalam melakukan genosida di Gaza.

    “Membeli amunisi ini akan menunjukkan bahwa Spanyol tidak mendukung Palestina. Itu akan menjadi pengkhianatan terhadap lebih dari 50.000 orang yang telah tewas di Gaza,” kata Igor Otxoa, dari organisasi Guernica Palestine, sebuah organisasi sipil,.

    Alasan itu yang membuat partai sayap kiri menolak keras kerja sama dengan Israel, mengingat selama beberapa tahun terakhir Israel telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau melanggar prinsip-prinsip internasional terkait perlindungan sipil dan keadilan.

    Khawatir pertikaian ini memicu rusaknya hubungan yang sudah tegang antara kaum Sosialis dan Sumar dalam pemerintahan Spanyol, pemerintah pusat akhirnya sepakat untuk membatalkan kerja sama dengan Israel. 

    “Setelah menghabiskan semua jalur negosiasi, perdana menteri, wakil perdana menteri, dan kementerian terkait telah memutuskan untuk membatalkan kontrak dengan perusahaan Israel IMI Systems,” kata seorang sumber pemerintah, kepada Al Jazeera.

    “Pemerintah membatalkan kesepakatan tersebut setelah Sumar, sekelompok partai sayap kiri, mengancam akan menarik diri dari koalisi pemerintahan,” imbuh sumber itu.

    Israel Rugi Rp126 Miliar

    Merespons keputusan pembatalan yang dilakukan Spanyol, Pemerintah Israel di bawah pimpinan Benyamin Netanyahu langsung melontarkan kecaman keras.

    Ia mengecam keputusan Spanyol yang menurutnya “secara sepihak” membatalkan kontrak bernilai jutaan dolar itu.

    Tel Aviv bahkan menuding pemerintah Spanyol “mengorbankan pertimbangan keamanan negara demi kepentingan politik”.

    “Israel mengecam keras keputusan pemerintah Spanyol yang secara sepihak melanggar kontrak yang telah ditandatangani dengan perusahaan pertahanan IMI Systems, serta pernyataannya untuk tidak menjalin kerja sama pertahanan lagi dengan perusahaan-perusahaan Israel di masa depan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel kepada AFP.

    “Spanyol kembali berpihak pada sisi sejarah yang salah-menentang negara Yahudi yang tengah membela diri dari serangan teroris.”

    Imbas pembatalan kerja sama pembelian senjata, perusahaan Israel, IMI Systems dilaporkan merugi hingga 7,8 juta dolar AS atau sekitar Rp126 Miliar.

    Meskipun jumlahnya tidak sebesar kontrak senjata besar lainnya, namun tetap berdampak pada pemasukan perusahaan.

    Mempengaruhi reputasi Israel di pasar internasional, terutama di Eropa, yang semakin kritis terhadap kebijakan luar negeri Israel terkait konflik di Gaza.

    Hal ini tentunya dapat mempersulit perusahaan Israel dalam memenangkan kontrak serupa di masa depan

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Israel Mangkir Pemakaman Paus Fransiskus, Ogah Kirim Satu pun Perwakilan Resmi ke Vatikan – Halaman all

    Israel Mangkir Pemakaman Paus Fransiskus, Ogah Kirim Satu pun Perwakilan Resmi ke Vatikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Israel dilaporkan tidak akan mengirim satu pun perwakilan resmi ke pemakaman Paus Fransiskus yang dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu (26/4/2025).

    Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh surat kabar Haaretz.

    Media Israel ini menyebut keputusan pemerintah diambil di tengah ketegangan antara Vatikan dan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu selama perang di Gaza.

    Netanyahu dan sejumlah menteri dalam kabinetnya diketahui bersikap sangat kritis terhadap Paus Fransiskus.

    Kritik ini muncul karena Paus secara terbuka mengecam pembunuhan warga sipil dan penahanan bantuan kemanusiaan di Gaza oleh militer Israel.

    Paus Fransiskus secara konsisten menyuarakan keprihatinannya atas penderitaan rakyat Palestina, terutama selama invasi Israel ke Gaza yang memicu kecaman global.

    Sikap tegas Paus dianggap menyinggung kepemimpinan Israel yang menilai pernyataan tersebut tidak seimbang dan berpihak.

    Israel sendiri merupakan rumah bagi sekitar dua persen warga beragama Kristen.

    Negara ini juga memiliki sejumlah situs suci penting dalam tradisi Kekristenan.

    Beberapa di antaranya adalah Gereja Makam Suci di Yerusalem, yang diyakini sebagai lokasi penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus.

    Ada pula Gereja Kelahiran di Betlehem, tempat yang dipercaya sebagai lokasi kelahiran Yesus Kristus.

    Keputusan Israel untuk tidak hadir dalam pemakaman pemimpin Gereja Katolik sedunia ini memicu perdebatan luas, terutama di kalangan komunitas internasional yang berharap adanya sikap hormat atas tokoh agama dunia.

    Langkah ini dinilai sebagai bentuk ketegangan diplomatik yang semakin memperlebar jurang antara Israel dan Vatikan.

    Paus Fransiskus sendiri dikenal sebagai pemimpin spiritual yang vokal membela nilai kemanusiaan, terlepas dari latar belakang agama atau politik.

    Israel Dikecam usai Hapus Ucapan Belasungkawa atas Wafatnya Paus Fransiskus

    Pasukan Israel kembali melancarkan operasi militer dini hari di kota Nablus, Tepi Barat yang diduduki.

    Menurut laporan kantor berita Wafa, pasukan menyerbu kota tersebut saat fajar dan menargetkan wilayah Jalan Fatayer serta at-Taawon.

    Sejumlah rumah warga dilaporkan digerebek dan digeledah selama operasi berlangsung, meski belum ada laporan penahanan.

    Sementara itu, kebijakan terbaru Kementerian Luar Negeri Israel juga menuai kecaman luas, setelah pihaknya menghapus ucapan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus.

    Menurut harian Yedioth Ahronoth, kementerian tersebut memerintahkan semua misi diplomatik dan akun media sosial resmi untuk menghapus postingan belasungkawa, tanpa memberikan penjelasan.

    Sebelumnya, akun-akun resmi itu menuliskan pesan duka: “Beristirahatlah dalam damai, Paus Fransiskus. Semoga kenangannya menjadi berkat.”

    Langkah penghapusan ini memicu kemarahan di kalangan diplomat Israel dan pengamat internasional, serta dianggap menyinggung umat Katolik di seluruh dunia.

    Beberapa duta besar Israel menyuarakan ketidaksetujuan mereka melalui grup WhatsApp internal, menyebut kebijakan itu bisa merusak citra negara di mata umat Kristen.

    “Kami menghapus tweet sederhana dan tidak bersalah yang mengungkapkan belasungkawa mendasar — dan jelas bagi semua orang bahwa ini hanya karena kritik Paus terhadap Israel atas pertempuran di Gaza,” ujar seorang diplomat, dikutip Yedioth Ahronoth.

    Kementerian juga melarang para diplomat Israel untuk menandatangani buku belasungkawa di kedutaan besar Vatikan.

    Seorang duta besar mengaku mendapat “perintah tegas untuk menghapus” tanpa klarifikasi lebih lanjut, dan hanya diberi tahu bahwa masalah tersebut “sedang ditinjau.”

    Kebijakan ini menambah tekanan terhadap Israel yang belakangan dikritik karena sikap kerasnya terhadap suara-suara internasional yang mengecam agresi militer di Gaza.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Donald Trump Ngaku-ngaku Sedang Negosiasi Dagang dengan China? Beijing Bantah

    Donald Trump Ngaku-ngaku Sedang Negosiasi Dagang dengan China? Beijing Bantah

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa negosiasi dagang dengan China masih berlangsung, meskipun pemerintah China sebelumnya membantah adanya pembicaraan aktif.

    “Mereka mengadakan pertemuan pagi ini … Tidak penting siapa ‘mereka’. Mungkin nanti akan kami ungkap, tapi mereka sudah bertemu pagi ini, dan kami memang sedang melakukan pembicaraan dengan China,” ujar Trump, Kamis, 25 April 2025, waktu setempat.

    Pernyataan Trump ini muncul setelah juru bicara Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menegaskan sebaliknya.

    “Saat ini benar-benar tidak ada negosiasi ekonomi dan perdagangan antara China dan AS,” ujar dia.

    Ia juga mengatakan bahwa semua klaim terkait kemajuan dalam pembicaraan bilateral sebaiknya diabaikan. 

    “Jika AS benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini … maka mereka seharusnya membatalkan semua tindakan sepihak terhadap China,” ujar He, dalam konferensi pers.

    Komentar Kementerian Perdagangan itu sejalan dengan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, yang juga mengatakan bahwa belum ada pembicaraan dagang yang sedang berlangsung.

    Kedua juru bicara tersebut menyampaikan bahwa China bersedia berdialog jika diperlakukan sebagai pihak yang setara. 

    Pekan ini, Trump dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengindikasikan bahwa ketegangan dengan China mungkin akan mereda.

    Namun, langkah pemerintahan Trump sebelumnya justru memicu ketegangan, dengan menerapkan tarif baru hingga 145 persen atas barang-barang dari China.

    Beijing pun membalas dengan tarif balasan dan pembatasan ekspor mineral penting ke AS.

    China Siapkan Strategi Darurat Hadapi Perang Dagang

    China telah mengancam akan mengambil langkah balasan terhadap negara-negara yang membuat kesepakatan dengan AS yang dianggap merugikan kepentingan Beijing.

    Di tengah ketidakpastian ini, beberapa bank besar di Wall Street pun mulai menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi China akibat tarif dan ketegangan dagang.

    Kementerian Perdagangan China mengatakan pihaknya saat ini mendorong pelaku usaha untuk mengalihkan produk ekspor ke pasar domestik sebagai langkah antisipasi.

    Presiden Xi Jinping juga sebelumnya mengarahkan pemerintah untuk menyusun rencana darurat guna mengatasi dampak ekonomi dari konflik dagang, sekaligus memperkuat koordinasi antara kebijakan ekonomi dalam negeri dan diplomasi ekonomi internasional. *** 

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kebijakan Deportasi Massal Trump Menangkap Enam Mahasiswa Indonesia di AS – Halaman all

    Kebijakan Deportasi Massal Trump Menangkap Enam Mahasiswa Indonesia di AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan deportasi massal yang diterapkan Presiden Donald Trump berdampak pada enam mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, yang ditangkap akibat ketatnya aturan imigrasi baru tersebut. 

    Kebijakan ini berfokus pada tindakan deportasi massal terhadap migran yang berada di AS tanpa dokumen yang sah.

    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengonfirmasi penangkapan keenam mahasiswa yang memiliki visa F-1, yang merupakan visa akademik untuk studi di AS. 

    “(Ditangkap,-red) enam mahasiswa,” ujar Judha dalam sesi jumpa pers yang diadakan pada Kamis (24/4/2025).

    Penerapan Visa F-1 dan Pembatasan Kerja untuk Mahasiswa Internasional

    Visa F-1 memungkinkan pemegangnya untuk belajar di berbagai lembaga pendidikan terakreditasi di AS, seperti perguruan tinggi dan universitas.

    Namun, dengan adanya kebijakan yang semakin ketat, sejumlah mahasiswa Indonesia yang tengah menuntut ilmu di AS menjadi korban. 

    Menurut laman resmi USCIS, mahasiswa dengan visa F-1 tidak diperbolehkan bekerja di luar kampus selama tahun pertama studi mereka, kecuali dalam kondisi tertentu seperti Pelatihan Praktik Kurikuler (PKP) atau Pelatihan Praktik Opsional (OPT) setelah tahun pertama mereka.

    Deportasi Massal Trump: Tindakan dan Dampak Diplomatik

    Sejak Donald Trump memulai masa jabatannya pada 20 Januari, kebijakan imigrasi yang lebih keras mulai diberlakukan. 

    Salah satu kebijakan utamanya adalah “deportasi massal,” yang bertujuan untuk mengusir migran yang tidak memiliki dokumen yang sah.

    Departemen Pertahanan AS bahkan menyatakan siap menyediakan pesawat militer untuk membawa ribuan orang yang telah ditahan oleh pihak berwenang.

    Meskipun Trump berjanji untuk melakukan deportasi besar-besaran, belum jelas seberapa banyak dari rencana tersebut yang sudah terlaksana. 

    Namun, kebijakan ini sudah menyebabkan dampak diplomatik, termasuk ketegangan dengan beberapa negara yang menanggapi deportasi dengan menentang perlakuan yang tidak manusiawi terhadap migran.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat memberikan pernyataan terkait kebijakan imigrasi dan deportasi massal di Gedung Putih. (Facebook The White House)

    Upaya Kementerian Luar Negeri Melindungi Warga Negara Indonesia di AS

    Indonesia, yang menjadi salah satu negara yang terdampak, telah melakukan upaya untuk melindungi warganya yang berada di AS.

    Kemlu RI memastikan bahwa setiap WNI yang ditahan mendapatkan perlakuan yang layak dan hak-haknya dihormati sesuai dengan hukum yang berlaku di AS.

    “Kami memberikan pendampingan hukum, dalam banyak kasus para WNI sudah didampingi pengacara,” kata Judah.

    Kementerian Luar Negeri juga terus berkoordinasi dengan komunitas Indonesia di AS dan melakukan diseminasi informasi mengenai hak-hak para WNI, agar mereka tetap terlindungi dalam situasi yang sulit ini.

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jangan Ikut Campur Urusan Dalam Negeri!

    Jangan Ikut Campur Urusan Dalam Negeri!

    Beirut –

    Otoritas Lebanon melontarkan peringatan untuk Duta Besar Iran terkait komentarnya yang menuding Beirut menyerah pada tuntutan Amerika Serikat (AS) untuk melucuti senjata kelompok Hizbullah. Pemerintah Lebanon mengingatkan Dubes Iran untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Lebanon, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (25/4/2025), memanggil Dubes Iran di Beirut, Motjaba Amani, untuk dimintai penjelasan pada Kamis (24/4). Amani memenuhi panggilan itu dan bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Luar Negeri Lebanon, Hani Chemaitelly.

    Disebutkan Kementerian Luar Negeri Lebanon bahwa Amani dipanggil “karena sikap publiknya baru-baru ini”.

    Dalam pertemuan itu, menurut pernyataan yang dilihat oleh Al Arabiya, Chemaitelly memberitahu Amani tentang perlunya “berkomitmen pada protokol diplomatik” terkait kedaulatan negara, dan agar tidak “mencampuri urusan mereka”.

    Dubes Iran itu dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Lebanon beberapa hari setelah dia memposting komentarnya soal masalah senjata Hizbullah dan menuduh negara Lebanon tunduk pada tuntutan AS.

    Meskipun postingan Amani itu tidak secara eksplisit menyebut Lebanon atau Hizbullah, namun waktu dan konteksnya mengindikasikan komentar itu merujuk pada diskusi terkini tentang perlucutan senjata kelompok militan yang didukung Iran tersebut.

    “Proyek perlucutan senjata itu merupakan konspirasi yang jelas terhadap negara-negara lainnya. Di saat AS terus menyediakan senjata dan rudal terbaru bagi entitas Zionis… AS menekan negara-negara lainnya untuk mengurangi atau menghancurkan persenjataan mereka dengan dalih yang berbeda,” tulisnya dalam postingan tanggal 18 April.

    Lihat juga Video ‘Israel Serang Beirut Lebanon, 3 Orang Tewas dan 7 Terluka’:

    Hizbullah, sekutu lama Iran dan bagian dari “Poros Perlawanan”, sedang mengalami pelemahan dalam perang yang menghancurkan dengan Israel dan berakhir dengan perjanjian gencatan senjata rapuh yang dimediasi oleh Washington.

    AS telah menekan Lebanon untuk memaksa Hizbullah menyerahkan persenjataannya. Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Morgan Ortagus, mengatakan pada bulan ini bahwa perlucutan senjata Hizbullah harus dilakukan “secepat mungkin”.

    Namun pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menegaskan kelompoknya “tidak akan membiarkan siapa pun melucuti senjata mereka”.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Setelah 50 Pesawat Batal Dibeli China, Boeing Melobi Donald Trump, Tarif Trump Merugikan Boeing – Halaman all

    Setelah 50 Pesawat Batal Dibeli China, Boeing Melobi Donald Trump, Tarif Trump Merugikan Boeing – Halaman all

    Setelah 50 pesawat Batal Dibeli China, Boeing Lobi Trump Terkait Tarif Trump yang Tidak Menguntungkan 

    TRIBUNNEWS.COM- Produsen pesawat mengatakan pihaknya melobi Donald Trump terkait keputusan ‘yang tidak menguntungkan’ untuk mengenakan tarif.

    Boeing akan mencoba mengalihkan sebanyak 50 pesawat yang dipesan oleh maskapai penerbangan China ke pelanggan di tempat lain setelah tarif tinggi yang dipicu oleh perang dagang Donald Trump.

    Produsen AS itu mengatakan yakin bisa menemukan pembeli lain untuk pesawat tersebut, tetapi mengatakan pihaknya melobi Trump secara pribadi untuk menyelesaikan “situasi yang tidak menguntungkan”.

    Dua jet Boeing telah kembali ke AS dari China , dan satu lagi sedang dalam perjalanan, setelah penerapan tarif tinggi sebesar 125 persen pada impor Amerika. 

    China memberlakukan pungutan tersebut sebagai balasan atas tarif 145% yang ditetapkan Gedung Putih yang mengancam akan memperlambat ekonomi dunia secara signifikan.

    Kelly Ortberg, kepala eksekutif Boeing, mengatakan ia berharap “seiring waktu tarif ini dapat diselesaikan”, dalam panggilan telepon dengan investor pada hari Rabu. Ia berbicara setelah perusahaan mengumumkan bahwa kerugian pada kuartal pertama tahun 2025 telah menyempit menjadi $31 juta (£23,4 juta), dibandingkan dengan $355 juta tahun sebelumnya.

    Ia menambahkan bahwa Boeing dan Airbus, pesaing utamanya, akan lebih menyukai “lingkungan non-tarif”, sangat berbeda dengan Trump, yang percaya – bertentangan dengan konsensus ekonom yang sangat besar – bahwa tarif akan mengembalikan manufaktur AS ke dominasi global .

    Ortberg mengatakan “banyak pelanggan kami di Tiongkok telah menyatakan bahwa mereka tidak menerima pengiriman”. Namun, Boeing telah menerima permintaan dari maskapai penerbangan di luar Tiongkok untuk beberapa pesawat tersebut. Perusahaan tersebut berupaya untuk “memasarkan kembali” pesawat tersebut dan, jika perlu, mengecat ulang pesawat dengan warna maskapai penerbangan yang berbeda.

    Produksi telah dimulai pada 41 pesawat yang awalnya ditujukan ke China, dengan sembilan lainnya direncanakan akan dikirim tahun ini.

    “Ini situasi yang tidak menguntungkan, tetapi kami memiliki banyak pelanggan yang menginginkan pengiriman dalam waktu dekat,” kata Ortberg. Pabrikan tersebut telah memesan 5.600 pesawat karena maskapai penerbangan di seluruh dunia memperkirakan pertumbuhan yang kuat.

    Permintaan pesawat secara keseluruhan sejauh ini belum terpengaruh oleh tarif, kata Ortberg. Hal itu memungkinkan perusahaan untuk melanjutkan rencana untuk meningkatkan produksi 737 Max terlarisnya menjadi 38 unit setiap bulan, meskipun ada tarif. Harga saham Boeing naik 5,7% pada hari Rabu.

    Boeing, eksportir barang terbesar AS, merupakan target utama pembalasan Tiongkok terhadap perang dagang Trump. Meskipun reputasinya terpukul keras selama beberapa skandal keselamatan , Boeing tetap memiliki koneksi politik yang kuat di Washington. Ortberg mengatakan perusahaan tersebut telah terlibat dengan pejabat dan politisi “hingga Potus sendiri”, merujuk pada presiden AS.

    Namun, tersingkir dari salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia akan menjadi pukulan, terutama jika Airbus , yang membangun pesawat di Prancis, China, dan AS, mampu terus menjual.

    “Kami tidak akan melanjutkan pembuatan pesawat terbang untuk pelanggan yang tidak mau menerimanya,” kata Ortberg, seraya menambahkan: “Jika kami melihat pasar tutup, itu akan menjadi tantangan besar bagi kami.”

    Trump telah mengenakan tarif sebesar 10% pada sebagian besar negara di luar China, tetapi Boeing mampu mengurangi biaya ekspor tersebut. Namun, pembalasan China tidak dapat dihindari oleh produsen tersebut.

     

    China ke Trump: Jika Ingin Perundingan maka Batalkan Tarif 

    China telah mendesak AS untuk membatalkan tarif besar-besarannya terhadap barang-barang China yang masuk ke negara itu sebagai tanda bahwa Presiden Donald Trump serius ingin menyelesaikan perang dagang antara kedua negara.

    Seorang pejabat Tiongkok mengatakan tidak ada pembicaraan dagang dengan AS, meskipun ada pernyataan sebaliknya dari pemerintahan Trump.

    Perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia telah meningkat, dengan China mengirim kembali pesawat Boeing yang dipesannya dari AS sebagai pembalasan terbarunya atas tarif.

    Namun Trump tampaknya melunakkan pendiriannya terhadap Tiongkok, dengan mengatakan bahwa pajak yang selama ini dikenakannya terhadap impor Tiongkok akan “turun secara substansial, tetapi tidak akan menjadi nol”.

    Perang dagang antara Tiongkok dan AS sedang berlangsung gencar, dengan Trump mengenakan pajak impor hingga 145% pada barang-barang Tiongkok yang masuk ke AS, dan Tiongkok membalas dengan pajak 125% pada produk-produk Amerika.

    Dalam salah satu pernyataan terkuat Tiongkok mengenai perang tarif, juru bicara Kementerian Perdagangan He Yadong mengatakan AS harus menghapus semua “tindakan tarif sepihak” terhadap Tiongkok “jika benar-benar ingin” menyelesaikan masalah tersebut.

    “Orang yang mengikat lonceng harus melepaskannya,” tambahnya.

    Secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun mengatakan Tiongkok dan AS “tidak melakukan konsultasi atau negosiasi mengenai tarif, apalagi mencapai kesepakatan”.

    Ia menambahkan bahwa laporan yang menyatakan hal sebaliknya adalah “salah”.

    Trump sebelumnya mengatakan negosiasi antara kedua negara “aktif” – tetapi hal ini juga dibantah oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent, yang mengatakan pada hari Rabu bahwa negosiasi tersebut belum dimulai.

    Bessent menambahkan bahwa ada peluang untuk “kesepakatan besar” antara AS dan Tiongkok dalam perdagangan.

    Sebelumnya ia mengatakan bahwa ia memperkirakan akan terjadi de-eskalasi perang dagang yang “tidak berkelanjutan”, dan mengatakan bahwa situasi saat ini “bukanlah lelucon”.

    Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa dia akan bersikap “sangat baik” dalam negosiasi dengan Beijing dengan harapan dapat mengamankan kesepakatan perdagangan.

    Namun menyusul komentar terbaru China, ia mengatakan di platform media sosial Truth Social miliknya, “Boeing seharusnya menghukum China karena tidak mengambil pesawat dengan hasil akhir yang indah yang telah dijanjikan untuk dibeli oleh China”.

    “Ini hanyalah contoh kecil dari apa yang telah dilakukan Tiongkok terhadap AS, selama bertahun-tahun,” imbuhnya, sebelum mengulangi tuduhan bahwa opioid sintetis fentanil “terus mengalir ke negara kita dari Tiongkok, melalui Meksiko dan Kanada, yang menewaskan ratusan ribu rakyat kita”.

    Bos produsen pesawat Boeing mengungkapkan China telah mengirim kembali pesawat yang dipesannya dari AS sebagai bagian dari pembalasan terhadap tarif.

    Kelly Ortberg mengatakan minggu ini bahwa dua pesawat telah dikembalikan dan satu lagi akan menyusul karena ketegangan perdagangan antara kedua negara.

    China mengadakan pertemuan meja bundar pada hari Rabu untuk mengatasi kekhawatiran lebih dari 80 perusahaan asing mengenai dampak tarif AS terhadap investasi dan operasi mereka di China, kata kementerian perdagangan.

    “Diharapkan perusahaan asing akan mengubah krisis menjadi peluang,” kata Wakil Menteri Perdagangan Ling Ji.

     

     

    SUMBER: THE GUARDIAN, BBC

  • Viral Aksi Provokasi di Sidang PBB Bawa Kertas Free Papua-Maluku, Kemlu RI: Pencari Sensasi – Halaman all

    Viral Aksi Provokasi di Sidang PBB Bawa Kertas Free Papua-Maluku, Kemlu RI: Pencari Sensasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Beredar video viral yang memperlihatkan beberapa orang dengan mengenakan pakaian adat, membawa kertas bertuliskan ‘Free Maluku’, ‘Free Papua’, dan ‘Free Aceh’ hadir jelang sidang Forum Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Isu-Isu Adat di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Senin 21 April 2025, lalu.

    Aksi yang dinilai sebagai bentuk provokasi internasional ini kemudian ditertibkan oleh petugas PBB di lokasi. 

    Menanggapi kejadian ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Rolliansyah Soemirat mengatakan mereka adalah individu yang menyalahgunakan kehadirannya di forum internasional untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu.

    “Unfortunately memang ada beberapa individu yang menyalahgunakan kehadirannya di forum tersebut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penyelenggaraan forum itu sendiri,” kata Roy saat ditemui di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Roy menjelaskan, UNPFII ini adalah forum bagi negara anggota PBB bertukar pikiran soal pemberdayaan masyarakat adat dan kerja sama negara yang punya kesamaan pandang dengan mempertimbangkan kedaulatan masing-masing.

    Forum tersebut juga merupakan wadah kerja sama antara negara dengan negara, bukan individu seperti yang terjadi dalam insiden tersebut.

    Sehingga kata Roy, jika ada individu yang membawa kepentingan pribadi atau kelompok tertentu ke dalam forum PBB, sekalipun mereka membawa bendera NGO atau organisasi non-pemerintah, mereka akan diberikan peringatan keras karena dianggap mencari sensasi.

    “Sehingga ketika ada orang-orang yang bisa hadir pada sebuah forum PBB meskipun dengan bendera NGO misalnya, namun memanfaatkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu itu bahkan tidak dapat diterima bahkan oleh PBB,” jelas Roy.

    “Hal ini bisa dilihat lagi, bisa dicek bahwa beberapa saat sesudah terjadinya penyalahgunaan forum oleh orang-orang yang mencari sensasi seperti itu, PBB langsung menanggapi keras memberikan peringatan kepada semua delegasi yang hadir pada forum tersebut untuk tidak menyalahgunakan forum PBB untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan pembentukan forum itu sendiri,” lanjutnya.

    Menurutnya mereka yang menyalahgunakan forum PBB untuk kepentingan kelompok tertentu merupakan orang-orang pencari sensasi, tidak bertanggung jawab, dan tak punya etika sama sekali sebagai masyarakat internasional.

    “Ktika ada orang-orang pencari sensasi yang melakukan hal tersebut sudah jelas-jelas itu melakukan tindakan yang menyalahgunakan forum dan mungkin dapat dikatakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bahkan tidak memiliki etika sama sekali apalagi etika untuk berperilaku dalam masyarakat internasional,” pungkas Roy.

     

     

     

  • Sugiono Akan Hadiri Pertemuan Menlu BRICS di Brasil, Bahas Keamanan Global

    Sugiono Akan Hadiri Pertemuan Menlu BRICS di Brasil, Bahas Keamanan Global

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri BRICS di Rio de Janeiro, Brasil pada 28-29 April 2025 mendatang. Nantinya akan dibahas berbagai hal, mulai dari poltiik hingga keamanan global.

    “Pada pertemuan tersebut, para Menlu negara-negara anggota BRICS diagendakan membahas isu-isu strategis yang menjadi perhatian dunia, di antaranya perkembangan politik dan keamanan global dan kawasan, reformasi tata kelola global, dan peran negara-negara berkembang (Global South) dalam penguatan multilateralisme,” tulis keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis (24/4/2025).

    Pertemuan ini merupakan forum pertama yang dihadiri Menlu RI sejak Indonesia menjadi anggota penuh BRICS pada awal Januari 2025. Menlu RI akan mendorong BRICS untuk berperan lebih konstruktif dalam menjaga perdamaian dan menegakkan norma-norma global yang telah disepakati bersama.

    Menteri Luar Negeri anggota BRICS yang akan hadir di antaranya dari negara Brasil, Rusia, RRT, India, Afrika Selatan, Iran, Persatuan Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, Indonesia, dan Arab Saudi. Brasil juga mengundang para Menlu negara mitra, yakni Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan.

    Menlu Sugiono dijadwalkan akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat. Sugiono juga akan menegaskan pentingnya reformasi berbagai institusi multilateral agar lebih inklusif, transparan, dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan dunia saat ini.

    Selain itu, forum akan membahas berbagai aspek persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT/Summit) BRICS, khususnya dokumen keluaran (outcome documents) yang masih dinegosiasikan oleh negara-negara anggota BRICS.

    Sebagai Ketua BRICS tahun ini, Brasil mengangkat tema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance”. Sepanjang tahun 2025, Brasil mengagendakan lebih dari 140 pertemuan pada berbagai tingkatan, yang akan berpuncak pada KTT BRICS di Rio de Janeiro pada 6-7 Juli 2025.

    Hingga hari ini, telah diselenggarakan setidaknya 70 pertemuan BRICS baik secara daring maupun luring. Meskipun baru bergabung, Indonesia telah berpartisipasi secara aktif pada berbagai pertemuan tersebut.

    (wnv/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini