Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Transformasi Digital Sektor Kesehatan ASEAN Dimulai dari Kolaborasi Lintas Negara dan Generasi – Halaman all

    Transformasi Digital Sektor Kesehatan ASEAN Dimulai dari Kolaborasi Lintas Negara dan Generasi – Halaman all

    Transformasi Kesehatan Digital ASEAN Dimulai dari Kolaborasi Lintas Negara dan Generasi
     

    TRIBUNNEWS.COM – Di tengah kompleksitas tantangan kesehatan yang terus berkembang di Asia Tenggara—mulai dari ancaman penyakit menular, peningkatan penyakit tidak menular, hingga ketimpangan akses dan teknologi—generasi muda ASEAN kini mengambil peran strategis dalam merumuskan masa depan sistem kesehatan digital yang inklusif dan tangguh.

    Melalui program Global Future Fellows (GFF) 2025: Powering ASEAN’s Digital Health Future, Pijar Foundation mempertemukan para pemimpin muda dari berbagai negara dan latar belakang untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dan negara dalam sektor kesehatan digital.

    Program ini merupakan bagian dari upaya mendukung penyusunan ASEAN Post-2025 Vision, khususnya pada pilar ketahanan kesehatan di kawasan.

    GFF 2025 akan berlangsung hingga Oktober dan mencakup pembelajaran langsung (learning journey) di tiga negara ASEAN, dimulai dari Indonesia pada 28–30 April 2025.

    Para peserta mengunjungi institusi strategis seperti Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Luar Negeri RI, ASEAN BioDiaspora Virtual Centre (ABVC), dan Asosiasi Telemedik Indonesia (ATENSI) untuk mendalami ekosistem dan kebijakan kesehatan digital Indonesia.

    Di Indonesia, peserta mempelajari transformasi sistem kesehatan nasional, termasuk inisiatif SATUSEHAT, penguatan layanan telemedisin, serta integrasi tata kelola data kesehatan. Interaksi ini memperkuat pemahaman akan pentingnya sistem yang responsif dan berbasis teknologi.

    Direktur Eksekutif Pijar Foundation, Cazadira F Tamzil, menyebut program ini sebagai ruang kolaborasi yang krusial bagi ASEAN sebagai One Community.

    “GFF memberi ruang bagi suara pemimpin muda untuk turut membentuk arah kebijakan kesehatan digital ASEAN secara langsung,” ujarnya, dikutip Rabu (7/5/2025).

    Dalam dialog bersama Kementerian Kesehatan RI, Setiaji, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan, menekankan pentingnya pemahaman holistik dalam menyusun strategi digital regional.

    Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN menggarisbawahi potensi program ini untuk memperkuat pengembangan talenta digital di bidang kesehatan.

    Dari perspektif diplomasi kawasan, Yuliana Bahar, Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN dari Kementerian Luar Negeri RI, menyampaikan kalau keberagaman latar belakang peserta GFF menjadi nilai tambah.

    “Mereka membawa perspektif yang kaya dan mampu berkontribusi dalam implementasi ASEAN Community Vision 2045 dan penyusunan ASEAN Health Development Agenda,” ujarnya.

    Sebagai edisi kelima, GFF 2025 tampil dengan pendekatan yang lebih strategis dan regional. Program ini mempertegas posisi generasi muda sebagai agen perubahan dalam mewujudkan sistem kesehatan digital ASEAN yang lebih adil, tangguh, dan terintegrasi.

  • Menanti Serangan Balasan Pakistan ke India, Akankah Perang Nuklir Pecah?

    Menanti Serangan Balasan Pakistan ke India, Akankah Perang Nuklir Pecah?

    GELORA.CO – Menteri Informasi dan Penyiaran Pakistan Attaullah Tarar mengatakan “seluruh bangsa” mendukung angkatan bersenjata negara itu dan mendukung pembalasan terhadap India. Itu mengkhawatirkan karena kedua negara yang berkonflik tersebut memiliki senjata nuklir.

    “Kami adalah orang-orang yang cinta damai, tetapi ketika harus menantang kami, seluruh bangsa akan merespons dan seluruh bangsa bersatu melawan agresi India, dan mendukung angkatan bersenjata Pakistan,” kata Tarar dalam sebuah wawancara dengan TRT World Turki, yang cuplikannya dibagikan di akun X milik pemerintah Pakistan.

    Selanjutnya, Perdana Menteri Pakistan kembali pada X mengutuk serangan India yang “pengecut” dan “tidak beralasan”.

    “Pakistan memiliki hak mutlak untuk menanggapi serangan India yang tidak beralasan ini dengan tegas — tanggapan tegas sudah dilakukan,” tulis Sharif, menurut terjemahannya.

    “Seluruh bangsa bersatu di belakang angkatan bersenjatanya, dan moral serta tekad kami tetap tidak tergoyahkan,” tambahnya.

    Kemudian, mantan menteri luar negeri Pakistan Hina Rabbani Khar mengatakan India ‘bermain api’. Hina Rabbani Khar mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keputusan India untuk meluncurkan serangan rudal ke negara bersenjata nuklir lainnya adalah “seperti bermain api”.

    “Hal itu menunjukkan bahwa India merasa memiliki impunitas untuk menjadi hakim, juri, dan eksekutor,” kata Rabbani Khar. “Mereka akan mengirim rudal ke negara lain yang mempunyai senjata nuklir karena mereka berpikir mereka bisa lolos.”

    Mantan menteri tersebut mengatakan Pakistan telah berulang kali memperingatkan Dewan Keamanan PBB tentang India. “Tanda-tanda peringatan ada di mana-mana dan sekarang ancamannya semakin meningkat,” katanya.

    Rabbani Khar berbicara kepada Al Jazeera dari bandara Doha Qatar, di mana dia tetap tidak dapat melakukan perjalanan ke Pakistan karena gangguan penerbangan setelah serangan India. Dia menggambarkan serangan itu sebagai “tidak beralasan, tidak berdasar dan jelas-jelas melanggar hukum internasional”.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Pakistan telah mengeluarkan pernyataan tegas yang menuduh India melakukan “tindakan perang yang tidak beralasan dan terang-terangan”.

    “Tindakan agresi India telah mengakibatkan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, menjadi martir,” kata pernyataan itu.

    “Agresi ini juga telah menyebabkan ancaman serius terhadap lalu lintas udara komersial. Kami mengutuk tindakan keras yang merugikan India, yang merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan norma-norma hubungan antarnegara yang telah ditetapkan.”

    Pernyataan menteri tersebut juga menuduh India menggunakan “hantu intelijen untuk memajukan narasi palsu tentang korban, yang membahayakan perdamaian dan keamanan regional”.

    “Tindakan gegabah India telah membawa kedua negara bersenjatakan nuklir itu lebih dekat ke konflik besar,” katanya.

    Situasi terus berkembang. Pakistan berhak untuk menanggapi dengan tepat pada waktu dan tempat yang dipilihnya, sesuai dengan Pasal-51 Piagam PBB, dan sebagaimana diabadikan dalam hukum internasional. Pemerintah, angkatan bersenjata, dan rakyat Pakistan bersatu dalam menghadapi agresi India. Mereka akan selalu bertindak dengan tekad baja untuk melindungi dan menjaga pengawasan dan integritas wilayah Pakistan. 

  • RI Minta Pakistan-India Tahan Diri, Imbau WNI Hindari Daerah Konflik

    RI Minta Pakistan-India Tahan Diri, Imbau WNI Hindari Daerah Konflik

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia meminta Pakistan dan India mengedepankan dialog dalam penyelesaian konflik yang tengah terjadi antara kedua negara. Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di India dan Pakistan diimbau untuk waspada.

    “Pemerintah Indonesia terus mengamati perkembangan situasi antara India dan Pakistan. Indonesia mendorong kedua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan krisis,” tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam akun X, Rabu (7/5/2025).

    Kemlu juga memberikan imbauan kepada WNI yang berada di India dan Pakistan. WNI diminta menghindari wilayah konflik.

    “Untuk WNI di kedua negara, agar tetap waspada dan menghindari bepergian ke wilayah terdampak dan tempat-tempat yang mungkin menjadi sasaran konflik,” tutur dia.

    Diketahui situasi antara India dan Pakistan makin tegang. Terbaru, Angkatan Udara Pakistan telah menembak jatuh lima jet tempur India menyusul rentetan serangan rudal dari New Delhi, yang disebut menewaskan sedikitnya 8 orang di negara tersebut.

    Perkembangan situasi ini semakin meningkatkan ketegangan yang menyelimuti kedua negara yang bertetangga itu, setelah serangan mematikan di wilayah sengketa Kashmir beberapa waktu lalu.

    “Angkatan Udara Pakistan telah menembak jatuh sedikitnya lima jet tempur India sebagai respons atas agresi lintas perbatasan oleh India baru-baru ini,” ucap Asif dalam pernyataannya.

    (lir/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • India Kehilangan Beberapa Pesawat Jet Tempur hingga Drone usai Serang Pakistan, Termasuk Sukhoi-30 – Halaman all

    India Kehilangan Beberapa Pesawat Jet Tempur hingga Drone usai Serang Pakistan, Termasuk Sukhoi-30 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – India dilaporkan kehilangan kendaraan hingga infrastruktur perang usai menyerang beberapa titik wilayah Pakistan pada Rabu dini hari (7/5/2025).

    Pakistan mengklaim telah menembak jatuh lima jet Angkatan Udara India.

    Perang sengit ini terjadi dalam eskalasi besar antara saingan senjata nuklir antara kedua negara.

    Serangan rudal India menargetkan infrastruktur Pakistan tepatnya di provinsi Punjab yang padat penduduk.

    Berikut rincian kendaraan serta peralatan militer India yang ditembak jatuh Pakistan, mengutip CNN:

    5 jet Angkatan Udara India

    Terdiri dari 3 jet Rafale, satu pesawat tempur MiG-29 dan satu Sukhoi atau SU-30 selama serangan India.

    Pengarahan dari sumber keamanan Pakistan tidak mengatakan di mana tepatnya jet-jet itu jatuh.

    Sementara itu Kementerian Luar Negeri Pakistan telah merilis pernyataan tegas menuduh India melakukan tindakan perang yang tidak beralasan.

    Dan dilakukan secara terang-terangan, mengutip Al Jazeera.

    “Tindakan agresi India telah mengakibatkan kemartiran warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak,” kata pernyataan itu.

    Pakistan juga menyebut tindakan agresi ini juga menyebabkan ancaman besar bagi lalu lintas udara komersial. 

    “Kami sangat mengutuk tindakan pengecut India, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan norma-norma hubungan antar negara,” lanjut pernyataan itu.

    Kementerian Pakistan juga menuduh India menggunakan narasi palsu tentang jatuhnya korban.

    Di mana hal ini dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan regional.

    “Tindakan sembrono India telah membawa kedua negara bersenjata nuklir (India-Pakistan) lebih dekat ke konflik besar,” katanya.

    “Situasinya terus berkembang. Pakistan berhak untuk menanggapi dengan tepat pada waktu dan tempat yang dipilihnya, sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB, dan sebagaimana diabadikan dalam hukum internasional. Pemerintah, angkatan bersenjata dan rakyat Pakistan bersatu dalam menghadapi agresi India. Mereka akan selalu bertindak dengan tekad besi untuk melindungi dan menjaga kedaulatan dan integritas teritorial Pakistan,” tutup pernyataan tersebut.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

     

     

  • Pemerintah Minta Masyarakat Lapor Jika Ada Aksi Premanisme Berkedok Ormas – Page 3

    Pemerintah Minta Masyarakat Lapor Jika Ada Aksi Premanisme Berkedok Ormas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat atau ormas yang melakukan tindak kriminal seperti pungutan liar atau pemerasan.

    “Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu,” kata Budi seperti dikutip dari keterangan diterima, Selasa (7/5/2025).

    Budi menegaskan, pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial.

    “Negara akan hadir secara nyata untuk melindungi warganya dan menjaga marwah hukum,” tegas Eks Kepala BIN ini.

    Budi memastikan, pemerintah ingin menjamin rasa aman kepada warganya termasuk kepada para pelaku usaha agar merasa terlindungi. Sehingga Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Dengan kebijakan tegas ini, pemerintah berharap akan tercipta ruang publik yang bersih dari tindakan premanisme, terbebas dari dominasi kelompok kekerasan serta memberikan rasa keadilan dan keamanan yang merata bagi seluruh warga negara,” dia menandasi.

    Sebagai informasi, Kemenko Polkam menggelar rapat koordinasi lintas kementerian pada Selasa, 6 Mei 2025 dalam pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). 

    Rapat tersebut melibatkan lintas kementerian dan instansi yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Kementarian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, serta BSSN.

  • Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu untuk Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan – Page 3

    Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu untuk Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan – Page 3

    Eks Kepala BIN ini menyatakan, pemerintah sadar tanpa stabilitas keamanan dan kepastian hukum, kepercayaan investor akan terus tergerus. Sebab, stabilitas keamanan adalah fondasi utama dari pembangunan dan kemajuan ekonomi.

    “Setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan rasa aman masyarakat harus segera ditangani secara terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” dia memungkasi.

    Sebagai informasi, Kemenko Polkam menggelar rapat koordinasi lintas kementerian pada Selasa, 6 Mei 2025 dalam pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

    Rapat tersebut melibatkan lintas kementerian dan instansi yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, serta BSSN.

  • ICJ Tolak Gugatan Sudan: UEA Tidak Bisa Diadili atas Dugaan Dukung Genosida di Darfur – Halaman all

    ICJ Tolak Gugatan Sudan: UEA Tidak Bisa Diadili atas Dugaan Dukung Genosida di Darfur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Internasional (ICJ) menolak gugatan yang diajukan Sudan terhadap Uni Emirat Arab (UEA) terkait dugaan pelanggaran Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pengadilan tinggi PBB yang berbasis di Den Haag menyatakan pada Senin (6/5/2025), pihaknya “jelas tidak memiliki” yurisdiksi untuk melanjutkan proses hukum atas tuduhan Sudan.

    Meski kedua negara merupakan penandatangan Konvensi Genosida 1948, UEA memiliki pengecualian terhadap bagian perjanjian yang memberikan kewenangan kepada ICJ.

    Pada Maret lalu, Sudan meminta pengadilan mengeluarkan tindakan sementara, termasuk mendesak UEA agar mencegah terjadinya pembunuhan dan kejahatan lain terhadap kelompok etnis Masalit di wilayah Darfur.

    UEA menanggapi gugatan itu sebagai “aksi publisitas” dan berpendapat ICJ tidak memiliki yurisdiksi.

    Dalam putusan hari Senin, pengadilan menyetujui argumen UEA, menolak permintaan Sudan, dan menghapus kasus dari daftarnya.

    “Karena tidak adanya yurisdiksi, pengadilan dilarang oleh undang-undangnya untuk mengambil posisi apa pun terhadap substansi klaim yang dibuat oleh Sudan,” tulis ringkasan putusan tersebut, dikutip dari Al Jazeera.

    UEA menyambut putusan itu sebagai kemenangan hukum.

    “Keputusan ini merupakan penegasan yang jelas bahwa kasus ini tidak berdasar,” ujar Reem Ketait, Wakil Asisten Menteri Urusan Politik di Kementerian Luar Negeri UEA, dalam pernyataan resmi.

    “Fakta berbicara sendiri: UEA tidak bertanggung jawab atas konflik di Sudan,”

    “Kekejaman yang terjadi adalah hasil tindakan pihak-pihak yang bertikai.”

    Dalam pernyataan sebelumnya, Ketait juga menegaskan UEA “tidak terlibat dalam perang” yang terjadi di Sudan.

    Putusan ICJ diambil dengan suara mayoritas 14 banding 2, menolak permintaan Sudan untuk tindakan darurat guna mencegah dugaan genosida terhadap etnis Masalit.

    Sudan telah terjerumus dalam konflik berdarah sejak pertengahan April 2023, ketika ketegangan antara militer dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pecah menjadi perang terbuka di Khartoum dan menyebar ke seluruh negeri.

    Baik militer Sudan maupun RSF telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia selama pertempuran berlangsung.

    UEA, yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat dan federasi tujuh emirat di kawasan Teluk Arab, berulang kali dituduh mendukung RSF dengan senjata dan dana.

    Meski demikian, tuduhan tersebut dibantah keras oleh pihak UEA, meskipun berbagai laporan menyebutkan adanya bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Puan Bakal Bertemu Presiden Senat Kamboja Besok, Bahas Masalah PMI

    Puan Bakal Bertemu Presiden Senat Kamboja Besok, Bahas Masalah PMI

    Puan Bakal Bertemu Presiden Senat Kamboja Besok, Bahas Masalah PMI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPR
    RI
    Puan Maharani
    bakal menerima kunjungan Presiden Senat Kerajaan
    Kamboja
    Samdech Akka Moha Sena Padei Techo
    Hun Sen
    ke Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (7/5/2025) pagi.
    Dalam pertemuan itu, Puan bakal membahas soal perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di tengah isu maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kejahatan judi online.
    “Ini harus menjadi pengingat betapa pentingnya perlindungan terhadap WNI, khususnya para pekerja migran Indonesia (PMI),” ujar Puan dalam keterangan resminya, Selasa (6/5/2025).
    Puan pun menyinggung laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Kamboja soal jumlah WNI bermasalah yang melonjak di negara tersebut.
    Berdasarkan data yang diterima Puan, jumlah kasus WNI bermasalah di Kamboja hingga 2024 tercatat 3.310 kasus. Angka ini disebut melonjak hingga 60 kali lipat dibandingkan data 2020.
    Sebanyak 75 persen kasus tersebut, kata Puan, terkait dengan WNI yang terlibat dan terjebak dalam pekerjaan online scam, termasuk judi online (Judol).
    Di samping itu, KBRI Kamboja juga telah menangani 92 kasus kematian WNI sepanjang 2024. Jumlah itu meningkat 24,3 persen dari 2023.
    “Peristiwa ini bukan lagi menjadi isu domestik. Namun sudah masuk sebagai darurat kawasan,” ucap Puan.
    Oleh karen itu, ia berharap hubungan bilateral DPR dengan parlemen Kamboja kian erat usai kunjungan Hun Sen besok.
    “Diplomasi parlemen semakin diperlukan untuk membangun dialog antar negara guna menghadapi krisis multi dimensi. Parlemen harus berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi permasalahan global,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, Hun Sen sebelumnya juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).
    Pengamatan Kompas.com dinlokasi, Prabowo tampak langsung menyambut hangat Hun Sen di kompleks istana. Prabowo dan Hun Sen pun saling berpelukan.
    Setelah itu, Prabowo dan Hun Sen masuk ke dalam Istana untuk menggelar pertemuan secara tertutup.
    Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Hun Sen akan berada di Indonesia hingga 7 Mei 2025.
    Dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, salah satu topik yang dibicarakan Prabowo dan Hun Sen adalah persoalan kejahatan transnasional penipuan online.
    “Khususnya terkait jaringan online scamming (penipuan online/ judi online) dan penyalahgunaan obat, kedua negara sepakat untuk mempererat kerja sama antara instansi penegak hukum untuk mengatasi kejahatan transnasional baik dalam kerangka bilateral dan regional, ASEAN,” tulis Kemenlu RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bye-Bye AS, China-Uni Eropa Bakal Perluas Kerja Sama Dagang

    Bye-Bye AS, China-Uni Eropa Bakal Perluas Kerja Sama Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — China akan memperluas kerja sama dengan para pemimpin Uni Eropa, juga mengatasi berbagai gesekan dan perbedaan, di tengah tekanan ekonomi global setelah pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat.

    Dilansir dari Reuters, berdasarkan laporan kantor berita Xinhua, Presiden China Xi Jinping menyampaikan komitmen perluasan kerja sama itu dalam peringatan 50 tahun hubungan diplomatik China-Uni Eropa. Kedua pihak berupaya mencairkan hubungan di tengah ketidakpastian perdagangan global akibat tarif Trump.

    Beijing sangat ingin menjalin hubungan ekonomi dan politik yang lebih erat dengan Eropa untuk membatasi dampak dari tarif resiprokal terhadap perdagangan China ke Amerika Serikat (AS). Walaupun begitu, dalam pernyataannya Xi tidak menyebut AS.

    “Hubungan China-Uni Eropa yang sehat dan stabil tidak hanya mendorong pencapaian bersama, tetapi juga mencerahkan dunia,” ujar Xi Jinping pada Selasa (6/5/2025), dilansir dari Reuters.

    Xi juga meminta Uni Eropa untuk bersama-sama menjaga keadilan dan kesetaraan, serta menentang intimidasi sepihak. Hal itu menggambarkan hubungan mereka sebagai salah satu yang paling berpengaruh di dunia.

    Beijing akan menyambut baik kunjungan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada waktu yang tepat untuk bersama-sama mengadakan putaran baru pertemuan para pemimpin kedua belah pihak.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan negaranya dan Uni Eropa akan mengadakan dialog tingkat tinggi tentang strategi, ekonomi dan perdagangan, pembangunan hijau, serta digitalisasi di antara serangkaian acara tahun ini.

    Kementerian tersebut juga mengonfirmasi bahwa China dan Parlemen Eropa telah memutuskan untuk membebaskan pertukaran timbal balik.

    Pekan lalu, Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bahwa China akan mencabut sanksi terhadap anggota Parlemen Eropa dan subkomitenya tentang hak asasi manusia. Sanksi tersebut dijatuhkan pada 2021 atas tindakan Barat terhadap pejabat China yang dituduh melakukan penahanan massal terhadap Muslim Uighur di wilayah paling barat Xinjiang.

    “Dalam situasi saat ini, kedua belah pihak percaya bahwa sangat penting bagi China dan Eropa untuk memperkuat dialog dan kerja sama,” kata Lin.

    Dia menegaskan keyakinannya bahwa pembicaraan yang diperbarui akan menyuntikkan dorongan baru dalam pengembangan hubungan China-Uni Eropa.

  • Top 3 News: Jonathan Frizzy Ditetapkan Tersangka Kasus Vape Obat Keras – Page 3

    Top 3 News: Jonathan Frizzy Ditetapkan Tersangka Kasus Vape Obat Keras – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi menetapkan aktor bernama Jonathan Frizzy alias Ijonk sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan obat keras dalam kandungan rokok elektrik alias vape. Itulah top 3 news hari ini.

    Penetapan Jonathan Frizzy tersangka ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Senin 5 Mei 2025.

    Polisi juga telah menangkap Ijonk di daerah Bintaro Akasia, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Minggu sore 4 Mei 2025. Namun demikian, Ade Ary belum bisa membeberkan lebih rinci perihal kronologi penangkapannya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memimpin jalannya sidang kabinet bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih sekitar pukul 16.00 WIB di Istana Negara Jakarta, Senin 5 Mei 2025.

    Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Indonesia itu sempat menyinggung soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

    Awalnya, Prabowo mengulas keberhasilan pemerintahan selama enam bulan ini yang merupakan buah kerja keras jajaran Kabinet Merah Putih, di balik bayang-bayang tudingan dirinya presiden boneka.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Presiden China Xi Jinping akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia pada 7-10 Mei 2025. Xi bakal menghadiri perayaan peringatan 80 tahun Kemenangan Rusia dalam Perang Patriotik Raya di Moskow.

    Dilihat Liputan6.com di laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China, kunjungan Xi ke Rusia itu atas undangan langsung Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Juru bicara Kemenlu China mengatakan, Xi dan Putin terus bergerak maju mengeratkan kerja sama kedua negara, meskipun menghadapi lingkungan eksternal yang kompleks. Hal ini, kata dia, telah menunjukkan ciri khas hubungan persahabatan yang baik antara China-Rusia.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Senin 5 Mei 2025:

    Mulai dari Jonathan Frizzy saksi kasus vape isi obat keras hingga nenek Jerome Polin meninggal di News Flash Showbiz Liputan6.com.