Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Begini Respons China Terkait Jet Tempur J-10C Buatan China Jatuhkan Jet Tempur Rafale Buatan Prancis – Halaman all

    Begini Respons China Terkait Jet Tempur J-10C Buatan China Jatuhkan Jet Tempur Rafale Buatan Prancis – Halaman all

    Begini Respons China Terkait Jet Tempur  J-10C Buatan China yang Jatuhkan Jet Tempur Rafale Prancis

    TRIBUNNEWS.COM- Pakistan yang menembak jatuh jet tempur India menjadi sorotan militer global, China sebagai produsen jet tempur yang dipakai Pakistan ditanya perihal hal ini. 

    Kementerian Luar Negeri China mengatakan tidak mengetahui masalah bahwa Pakistan menggunakan jet tempur J-10C buatan China. 

    Hal ini muncul setelah Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengklaim bahwa mereka menggunakan jet J-10C untuk menembak jatuh pesawat tempur India. 

    Ketika ditanya mengenai hal yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan dalam jumpa pers rutin di Beijing bahwa mereka “tidak mengetahui masalah tersebut”. 

    Menteri luar negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan kepada Parlemen Pakistan: “Jet tempur kami… menembak jatuh Rafale India, tiga Rafale [yang] milik Prancis. Jet tempur kami adalah J-10C. Semua jet tempur ini merupakan hasil kerja sama dengan China.”

    Pesawat tempur multiperan bermesin tunggal J-10 dirancang dan dibuat oleh Chengdu Aircraft Industry Group. 

     

     

     

    J-10C adalah pesawat yang paling mutakhir dari seri ini dan memiliki mesin yang lebih baik serta radar AESA yang lebih canggih. 

    Di luar Tiongkok, Angkatan Udara Pakistan adalah satu-satunya kekuatan lain yang mengoperasikan jet tempur J-10C, sebagaimana disebutkan dalam South China Morning Post. 

    Meskipun Pakistan mengklaim demikian, sistem rudal pertahanan udara S-400 ‘Sudarshan Chakra’ milik Angkatan Udara India berhasil dikerahkan untuk melawan pesawat nirawak dan rudal Pakistan pada malam tanggal 7–8 Mei. 

    Beberapa ancaman udara yang menargetkan instalasi militer India berhasil dicegat.

    Laporan resmi menyatakan bahwa sistem canggih ini diluncurkan sebagai bagian dari operasi pertahanan India untuk menetralkan ancaman yang ditujukan ke 15 target militer di India utara dan barat. 

    Pangkalan utama di Srinagar, Jammu, Amritsar, Ludhiana, Bhatinda, Chandigarh, Phalodi, dan Bhuj termasuk di antara yang dilindungi.

    S-400 Triumf, yang dikenal dalam dinas Angkatan Udara India sebagai Sudarshan Chakra, adalah salah satu sistem pertahanan udara jarak jauh tercanggih di dunia. 

    Dibuat oleh Rusia dan diintegrasikan ke dalam komando pertahanan udara strategis India, sistem ini dapat mendeteksi dan menghadapi berbagai ancaman udara termasuk pesawat siluman, rudal jelajah, pesawat nirawak, dan rudal balistik taktis.

     

    SUMBER: BUSINESS TODAY

  • Paus Leo XIV Duduk di Takhta Suci, Israel PDKT Halus, tapi Kebijakan Trump Kena Semprot – Halaman all

    Paus Leo XIV Duduk di Takhta Suci, Israel PDKT Halus, tapi Kebijakan Trump Kena Semprot – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gereja Katolik baru saja mengumumkan Paus baru, Paus Leo XIV, yang aslinya bernama Robert Prevost.

    Sontak hal ini menyita perhatian Israel untuk melakukan pendekatan.

    Pasalnya, hubungan antara Israel dan Vatikan memburuk dalam beberapa tahun terakhir setelah insiden pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan dan perang penghancuran di Gaza.

    Seiring dengan hal itu, pendahulu Paus Leo, yakni Paus Fransiskus, menjadi semakin kritis terhadap perilaku Israel.

    Presiden Isaac Herzog mengucapkan selamat kepada Paus baru, dengan mengirimkan “ucapan selamat terhangat dari Kota Suci Yerusalem,” dikutip dari TimeofIsrael. 

    “Kami berharap dapat meningkatkan hubungan antara Israel dan Takhta Suci, dan memperkuat persahabatan antara orang Yahudi dan Kristen di Tanah Suci dan di seluruh dunia,” kata presiden, sambil mengungkapkan harapan, kepausannya akan “menjadi salah satu upaya membangun jembatan dan pemahaman antara semua agama dan masyarakat.”

    “Semoga kita dapat melihat kembalinya para sandera yang masih ditawan di Gaza dengan segera dan aman, serta era perdamaian baru di kawasan kita dan di seluruh dunia,” imbuh Herzog, dalam pernyataan yang diterbitkan dalam bahasa Ibrani, Inggris, dan Arab.

    Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu, bergabung dengan Herzog memberi ucapan selamat kepada Paus baru, dalam pernyataan singkat yang diterbitkan oleh kantornya.

    NETANYAHU – Foto ini diambil dari Instagram Netanyahu pada Kamis (20/2/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam unggahan Instagram-nya pada 10 Desember 2024 yang menuliskan terima kasih kepada pendukung Israel. Pada Kamis (20/2/2025), Netanyahu dikabarkan batal menghadiri upacara penerimaan 4 jenazah sandera hari ini karena diprotes warganya. (Instagram @b.netanyahu)

    “Saya mendoakan Paus pertama dari Amerika Serikat agar berhasil menumbuhkan harapan dan rekonsiliasi di antara semua agama,” kata Netanyahu dalam pernyataan berbahasa Inggris.

    Dalam beberapa bulan menjelang kematiannya, Fransiskus dua kali mengecam “kekejaman” Israel di Gaza, dan mengecam “kesombongan penjajah” di “Ukraina” dan “Palestina,” yang melanggar tradisi netralitas Takhta Suci saat ini.

    Kematiannya semakin menyoroti memburuknya hubungan, karena Israel menolak mengirimkan kepala negara atau perwakilan pemerintah ke pemakamannya, dan memilih hanya diwakili oleh duta besarnya di Vatikan.

    Sebaliknya, ketika Paus Yohanes Paulus II meninggal saat masih menjabat pada tahun 2005, Israel mengutus presiden saat itu Moshe Katsav dan menteri luar negeri saat itu Silvan Shalom ke pemakamannya.

    Kementerian Luar Negeri juga mengisyaratkan keterbukaan untuk memperbaiki hubungan dengan Vatikan — yang baru-baru ini memburuk setelah menghapus unggahan media sosial yang menyampaikan belasungkawa atas kematian Fransiskus — dan menyampaikan ucapan selamat kepada pemimpin barunya pada hari Kamis.

    “Kami berharap dapat bekerja sama untuk lebih memperkuat hubungan antara negara Yahudi dan Takhta Suci,” demikian bunyi pernyataan tersebut, yang mengucapkan selamat kepada Paus Leo XIV dan “umat Katolik di seluruh dunia.”

    “Kami berharap dapat segera menyambut Anda di Tanah Suci,” tambahnya.

    Bergabung dengan para pemimpin Israel dalam memberi ucapan selamat kepada Paus baru, Liga Anti-Pencemaran Nama Baik menyampaikan harapan, ia akan berkontribusi dalam memperkuat “warisan kerja sama antara Gereja Katolik dan orang-orang Yahudi.”

    “Selama beberapa dekade, hubungan antara Gereja Katolik dan komunitas Yahudi global terus menguat,” kata CEO ADL Jonathan Greenblatt.

    “Kami berharap Paus Leo XIV akan melanjutkan lintasan bersejarah ini – menolak antisemitisme dalam segala bentuknya, mempromosikan saling pengertian, dan menjunjung tinggi nilai-nilai bersama berupa perdamaian, kasih sayang, dan martabat manusia.”

    Paus Leo Kritik Trump?

    Paus Leo XIV diduga pernah memposting ulang unggahan media sosial yang mengkritik Wakil Presiden JD Vance dan kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump.

    Pandangan ini yang sejalan dengan pendahulunya, Paus Fransiskus dan dapat menyebabkan ketegangan dengan Gedung Putih.

    Akun X yang tercantum atas nama Prevost tampaknya tidak secara pribadi menulis posting kritis tersebut, tetapi memposting ulang artikel dan tajuk berita dari orang lain.

    CNN Internasional telah menghubungi Vatikan, X, dan rekan Prevost, tetapi belum dapat mengonfirmasi secara independen, akun X tersebut terkait dengan Paus Leo XIV yang baru terpilih berasal dari Amerika.

    Trump mengatakan pada hari Kamis, ia “sangat gembira” mendengar berita tentang paus Amerika pertama.

    Tidak jelas apakah ia telah diberi tahu tentang unggahan media sosial yang tampaknya kritis itu, dan Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar tentang unggahan itu.

    Kantor Vance merujuk pada pernyataan yang dibuat wakil presiden sebelumnya, ketika ia mengunggah ucapan selamatnya pada X.

    Jejak Digital

    Adapun sebuah tulisan menyasar komentar masa lalu Vance yang menuduh kaum kiri jauh lebih peduli pada migran daripada warga negara Amerika, serta deportasi yang salah oleh pemerintahan Trump terhadap Kilmar Abrego Garcia, seorang imigran gelap yang tinggal di Maryland sebelum ia dikirim ke penjara Salvador.

    Pada tanggal 14 April, akun Prevost memposting ulang sebuah artikel mengenai Abrego Garcia dan sebuah tulisan yang ditulis oleh Uskup Pembantu Evelio Menjivar dari Washington, DC. 

    Uskup tersebut berpendapat: “Pemerintah federal telah melakukan kampanye ‘kejutan dan ketakutan’ berupa ancaman agresif dan operasi yang sangat kentara dengan legalitas yang dipertanyakan yang jauh melampaui sekadar ‘penegakan hukum’ imigrasi.”

    Seorang hakim telah memerintahkan pemerintahan Trump untuk memfasilitasi kepulangan Abrego Garcia ke AS

    Sebelumnya, pada 13 Februari, akun tersebut membagikan surat dari mantan Paus Fransiskus yang mengecam deportasi massal yang dilakukan pemerintahan Trump .

    Fransiskus secara khusus mengkritik deportasi terhadap mereka yang telah meninggalkan tanah air mereka karena kemiskinan, eksploitasi, dan penganiayaan, karena dianggap merusak martabat pria dan wanita.

    “Aturan hukum yang autentik diverifikasi justru dalam perlakuan bermartabat yang layak diterima semua orang, terutama yang termiskin dan paling terpinggirkan. Kebaikan umum yang sejati dipromosikan ketika masyarakat dan pemerintah, dengan kreativitas dan rasa hormat yang ketat terhadap hak-hak semua orang — seperti yang telah saya tegaskan pada banyak kesempatan — menyambut, melindungi, mempromosikan, dan mengintegrasikan yang paling rapuh, tidak terlindungi, dan rentan. Ini tidak menghalangi pengembangan kebijakan yang mengatur migrasi yang tertib dan legal,” tulis Fransiskus.

    Dalam unggahan media sosial lainnya pada tanggal 3 Februari, akun tersebut mengunggah ulang artikel lain yang terkait dengan pernyataan Vance dalam wawancara Fox News bulan Januari lalu, kaum ekstrem kiri tampaknya “membenci” warga negara Amerika dan mengutamakan kasih sayang dan perhatian kepada para migran di atas keluarga atau tetangga mereka sendiri .

    “Ada sebuah konsep lama – dan menurut saya konsep ini sangat Kristen – bahwa Anda mencintai keluarga Anda, lalu mencintai tetangga Anda, lalu mencintai komunitas Anda, lalu mencintai sesama warga negara di negara Anda sendiri, lalu setelah itu, Anda dapat fokus dan memprioritaskan seluruh dunia. Banyak kaum kiri ekstrem telah sepenuhnya membalikkan konsep itu,” kata Vance.

    “Mereka tampaknya membenci warga negara mereka sendiri dan lebih peduli dengan orang-orang di luar perbatasan mereka sendiri. Itu bukanlah cara yang tepat untuk menjalankan masyarakat,” lanjutnya.

    Artikel yang diunggah ulang oleh akun X, yang ditulis oleh Kat Armas untuk National Catholic Reporter, menyatakan pernyataan Vance “menggemakan konsep abad pertengahan yang dikenal sebagai ordo amoris — tata cara beramal” yang “memperkuat mitos bahwa beberapa orang lebih berhak mendapatkan perhatian kita daripada yang lain.”

    Judul beritanya berbunyi: “JD Vance salah: Yesus tidak meminta kita untuk menentukan peringkat kasih kita kepada orang lain.”

    Vance bertemu Paus Fransiskus di Italia beberapa jam sebelum kematiannya.

    Kritik tersebut juga meluas hingga kampanye presiden pertama Trump.

    Pada 2015, Prevost juga menerbitkan ulang opini yang ditulis oleh Kardinal Timothy Dolan yang berjudul: Mengapa retorika anti-imigran Donald Trump begitu bermasalah.

    Akun tersebut juga menyasar tokoh politik lainnya.

    Pada bulan November 2016, akun tersebut mengunggah ulang sebuah opini yang mengatakan mantan calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton “menjauhkan” para pemilih, termasuk Demokrat, karena “posisi aborsi yang ekstrem” dari partai tersebut.

    Akun tersebut tampaknya dibuat pada 2011, saat X masih bernama Twitter.

    Sebagian besar kiriman merupakan kiriman ulang berbagai artikel, bukan teks atau konten yang dibuat sendiri.

    Pada Kamis (8/5/2025) siang, akun tersebut memiliki kurang dari 800 pengikut, tetapi hingga pukul 5 sore, jumlah pengikutnya telah bertambah menjadi lebih dari 232 ribu pengikut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Ketua DPR minta pemerintah jamin keselamatan WNI di India-Pakistan

    Ketua DPR minta pemerintah jamin keselamatan WNI di India-Pakistan

    “Di manapun WNI berada, keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan warga kita, baik yang berada di India maupun di Pakistan,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak di wilayah konflik India dengan Pakistan.

    “Di manapun WNI berada, keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan warga kita, baik yang berada di India maupun di Pakistan,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Puan pun mendorong Pemerintah untuk melakukan pemetaan lebih mendalam, khususnya terkait skenario terburuk yang mungkin terjadi.

    “Dan kalau memang berdasarkan mitigasi keadaan sudah sangat genting, proses evakuasi WNI dapat dilakukan dari kedua negara,” ucapnya.

    Meski KBRI di New Delhi dan Islamabad memastikan tak ada WNI yang menjadi korban dalam ketegangan India dan Pakistan, dia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan melakukan evakuasi.

    “Apalagi otoritas setempat sudah mengimbau evakuasi warga, dan ada warga-warga kita yang berada di wilayah serangan. Jangan sampai negara terlambat menyelamatkan warganya,” ujarnya.

    Dia menekankan bahwa negara sudah berkewajiban untuk melindungi setiap WNI di manapun berada, termasuk memastikan WNI dalam kondisi aman dalam setiap konflik yang dihadapi.

    Menurut dia, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama TNI dan instansi terkait lainnya perlu mengambil kebijakan yang paling aman bagi para WNI di India dan Pakistan.

    Jika evakuasi WNI dilakukan, dia pun meminta Kemlu melalui masing-masing KBRI untuk menyiagakan tenaga medis dan memastikan bahwa WNI yang dievakuasi dalam keadaan sehat karena menempuh perjalanan yang panjang.

    “Kesehatan mereka harus diperhatikan, jangan sampai ada WNI yang mengalami sakit saat proses evakuasi. Nyawa warga kita merupakan tanggung jawab negara,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Kemlu sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus bisa menjamin keselamatan WNI.”

    Sebagai negara sahabat dan mitra strategis, kata dia, Indonesia berharap India dan Pakistan dapat menyelesaikan perbedaan melalui dialog bermartabat dan adil, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan, hukum internasional, serta perlindungan terhadap warga sipil.

    Dia menegaskan pula bahwa Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, memiliki kepentingan menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

    Terlebih, lanjut dia, konflik di Asia Selatan berpotensi menimbulkan dampak global, mulai dari gangguan ekonomi, migrasi lintas negara, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik.

    “Kami mendesak masyarakat internasional, termasuk PBB, untuk memfasilitasi perundingan damai antara kedua negara,” ucapnya.

    Ketua DPR RI perempuan pertama itu pun menyampaikan keprihatinannya atas konflik India-Pakistan yang menelan korban jiwa tersebut, serta turut bersolidaritas terhadap seluruh korban jiwa dan keluarga yang terdampak.

    DPR RI, tambah dia, siap terlibat melalui jalur diplomasi parlemen dan multilateral guna mendukung proses perdamaian yang berkelanjutan.

    “Tidak ada kemenangan dalam perang yang menelan korban sipil. Setiap nyawa yang hilang adalah luka bagi kemanusiaan. Kami berharap agar kedua negara segera menghentikan serangan dan aksi-aksi militer agar tidak lagi ada korban tak bersalah berjatuhan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gencatan Senjata Rusia Dimulai, Ukraina Tegaskan Tidak Sepakat

    Gencatan Senjata Rusia Dimulai, Ukraina Tegaskan Tidak Sepakat

    Jakarta –

    Pada hari Kamis pagi (08/05), gencatan senjata sementara selama 72 jam yang diumumkan oleh Rusia mulai berlaku, bertepatan dengan peringatan Hari Kemenangan Perang Dunia II yang digelar di Moskow. Gencatan senjata yang dimulai pada tengah malam waktu Moskow ini memberikan ketenangan sementara di langit Ukraina, yang sebelumnya terus diguncang serangan udara Rusia.

    Gencatan senjata ini dijadwalkan akan berlangsung hingga Sabtu tengah malam. Meski demikian, belum dapat dipastikan gencatan senjata ini juga berlaku untuk pertempuran di garis depan antara pasukan Rusia dan Ukraina.

    Angkatan Udara Ukraina melaporkan, setelah gencatan senjata sepihak yang diumumkan Kremlin dimulai, pesawat tempur Rusia melakukan dua kali serangan bom ke wilayah Sumy, yang terletak di Ukraina bagian utara. Namun, tidak ada informasi resmi tentang kerusakan yang terjadi dan belum dapat dipastikan kebenaran serangan tersebut secara independen.

    Ukraina belum sepakati gencatan senjata

    Sementara itu, Presiden Volodymyr Zelenskyy menyatakan, Ukraina belum berkomitmen untuk sepakat dengan gencatan senjata yang diajukan oleh Rusia. Ia menyebutnya sebagai strategi Putin untuk menciptakan ilusi perdamaian.

    Dalam pidato video yang dirilis pada Rabu (07/05), Zelenskyy menegaskan kembali dukungannya terhadap proposal gencatan senjata selama 30 hari yang didorong oleh Amerika Serikat. Menurutnya gencatan senjata itu dapat memberi peluang bagi diplomasi.

    Presiden AS Donald Trump mengusulkan gencatan senjata selama 30 hari pada bulan Maret dan Ukraina setuju. Rusia menyebutkan, langkah tersebut hanya bisa diterapkan setelah ada mekanisme untuk menegakkan dan memastikan pelaksanaannya.

    Pekan ini, Ukraina melancarkan serangan drone berturut-turut ke Moskow, yang memaksa penutupan bandara-bandara di ibu kota Rusia dan pengalihan penerbangan. Seperti dilaporkan Reuters, Zelenskyy tampaknya mengakui serangan-serangan drone untuk menargetkan sejumlah sasaran di Rusia, termasuk ibu kota Moskow. “Sangat adil bahwa langit Rusia, langit dari negara agresor, juga tidak tenang hari ini,” kata Zelenskyy pada hari Rabu (07/05).

    Drone Ukraina serang Moskow sebelum kedatangan Presiden Cina

    Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin melaporkan, setidaknya 14 drone Ukraina berhasil dihancurkan oleh pertahanan udara Rusia. Bandara-bandara utama Moskow terus meningkatkan keamanan, terutama di tengah persiapan parade militer besar untuk memperingati 80 tahun kekalahan Nazi Jerman pada 9 Mei yang akan dihadiri sejumlah pemimpin negara.

    Salah satu bandara utama di Moskow terpaksa menghentikan operasionalnya sementara kurang dari tiga jam sebelum kedatangan presiden Cina Xi Jinping ke Moskow. Kunjungan Xi menjadi sorotan utama mengingat hubungan strategis yang semakin erat antara Cina dan Rusia, terutama dalam sektor energi dan diplomasi.

    Xi Jinping mendarat di Moskow Rabu (7/5) dan kan melakukan kunjungan di Rusia selama 4 hari.

    Dalam pertemuan antara Xi dan Putin agenda pembahasan utama adalah pembangunan jalur gas kedua ke Cina dan isu global, seperti perang di Ukraina dan perundingan antara AS dan Rusia.

    Kedua pemimpin negara itu diperkirakan akan menyepakati front bersama melawan dominasi global AS, dan mendorong tatanan dunia yang multipolar.

    Sejumlah kesepakatan antara Rusia dan Cina juga akan ditandatangani selama kunjungan Xi tersebut.

    Juru bicara kementerian luar negeri Cina konferensi pers sebelumnya, menyatakan “prioritas utama” kunjungan Xi k Rusia adalah menghindari eskalasi ketegangan.

    Sementara itu, Kremlin menyatakan, serangan Ukraina ke ibu kota Moskow menunjukkan kecenderungan Kyiv untuk melakukan “aksi terorisme”, dan layanan intelijen serta militer Rusia sedang melakukan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan acara peringatan berakhirnya Perang Dunia Kedua di Moskow itu.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Tezar Aditya

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat Video ‘Trump Bicara soal Potensi Gencatan Senjata di Gaza’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mengapa Masjid Kami Jadi Sasaran?

    Mengapa Masjid Kami Jadi Sasaran?

    Jakarta –

    India menyatakan telah meluncurkan serangan rudal ke sembilan lokasi di Pakistan dan wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. Pakistan menyatakan telah menembak jatuh lima pesawat India.

    Warga di Muzaffarabad, Kashmir, yang dikuasai Pakistan, terbangun oleh ledakan besar pada Rabu (07/05) pagi.

    Pakistan melaporkan tiga lokasi menjadi sasaran serangan dan delapan orang tewas.

    Sementara India mengeklaim tiga warga sipil tewas akibat penembakan oleh Pakistan di sisi perbatasan Kashmir yang dikuasai India.

    Pakistan menyatakan telah menembak jatuh lima pesawat India, termasuk tiga Rafale, satu SU-30, satu MiG-29, dan satu drone Heron.

    Juru bicara militer Pakistan, Letnan Jenderal Ahmed Sharif Chaudhary, dalam sebuah video yang dibagikan oleh kantor berita Reuters, mengonfirmasi bahwa mereka telah menembak jatuh lima pesawat India, yaitu tiga Rafale, satu SU-30, satu MiG-29, dan satu drone Heron.

    Ketegangan antara kedua negara yang memiliki nuklir ini meningkat tajam setelah serangan mematikan terhadap wisatawan India oleh kelompok milisi di Pahalgam bulan lalu.

    India berkukuh memiliki “bukti yang mengarah pada keterlibatan teroris yang berbasis di Pakistan ” dalam serangan tersebut. Namun Pakistan membantah keterkaitan apa pun.

    ‘Saya tidak mengerti mengapa masjid kami menjadi sasaran’

    Beberapa saksi mata memberikan kesaksian mengenai serangan India terhadap sasaran-sasaran di wilayah Pakistan.

    Muhammad Waheed, yang tinggal dekat Masjid Bilal di Muzaffarabad, ibu kota Kashmir yang dikelola Pakistan, menceritakan kepada BBC, “Saya sedang tertidur lelap ketika ledakan pertama mengguncang rumah saya.”

    “Saya langsung lari ke jalan, orang-orang sudah berkumpul. Belum sempat kami menyadari apa yang terjadi, tiga rudal lagi ditembakkan, menyebabkan kepanikan dan kekacauan yang meluas.”

    Waheed mengatakan puluhan orang, termasuk perempuan, terluka dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat.

    “Saya tidak mengerti mengapa masjid kami menjadi sasaran,” kata Waheed.

    “Ini adalah masjid lingkungan biasa tempat kami beribadah lima kali sehari. Kami tidak pernah melihat aktivitas mencurigakan di sekitarnya.

    “Orang-orang sekarang mengungsi dari rumah mereka dan rasa ketidakpastian sangat tinggi.”

    Pemandangan Masjid Bilal di Kashmir yang dikuasai Pakistan yang hancur setelah serangan India. (Getty Images)

    Buava Singh, seorang warga distrik Poonch, menceritakan sebuah peluru mortir menghantam rumah keponakannya, Ruby Kaur, larut malam.

    “Dia baru saja bangun untuk membuatkan teh bagi suaminya yang sedang sakit. Pecahan peluru mengenai kepalanya, menyebabkan pendarahan hebat.

    Kami segera membawanya ke rumah sakit terdekat, tetapi dia dinyatakan meninggal dunia,” kata Singh. Putri Ruby Kaur juga mengalami luka parah.

    Singh mengatakan bahwa tidak ada bunker komunal di daerah tersebut, memaksa warga untuk berlindung di rumah mereka.

    “Sejauh ini, kami belum pernah melihat penembakan sehebat ini,” tambahnya.

    Setelah serangan, tentara paramiliter Pakistan terlihat memeriksa bangunan yang roboh di sebuah kompleks di Muridke. (Getty Images)

    Muhammad Younis Shah, warga Muridke di Provinsi Punjab, Pakistan, menceritakan kepada BBC bahwa empat rudal yang ditembakkan India jatuh di sebuah kompleks pendidikan di sana.

    Menurutnya, tiga rudal pertama mendarat berurutan dengan cepat, sementara rudal keempat datang selang lima hingga tujuh menit kemudian.

    Kompleks tersebut, yang terdiri dari sekolah dan perguruan tinggi, asrama, kompleks medis, serta masjid, mengalami kerusakan sebagian.

    Shah mengatakan kompleks itu juga memiliki area perumahan yang ditempati sejumlah keluarga.

    Ia menambahkan bahwa tim SAR, pemadam kebakaran, dan polisi hadir di area yang dilanda ketakutan dan kepanikan.

    “Semua orang sudah pindah dari sini ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.

    Asap mengepul setelah sebuah peluru artileri mendarat di kota utama distrik Poonch di wilayah Jammu, India, pada 7 Mei 2025. (Getty Images)

    Pakistan kecam ‘agresi terang-terangan India’

    Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, menyatakan bahwa delapan warga sipil tewas dan 35 lainnya luka-luka akibat serangan India.

    Beliau menambahkan bahwa jumlah korban tertinggi dilaporkan terjadi di kota Ahmedpur Timur.

    Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa Islamabad telah memberitahu Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai “agresi terang-terangan oleh India dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap perdamaian dan keamanan internasional”.

    Dalam pernyataannya, kementerian tersebut menambahkan bahwa “DK PBB telah diberitahu bahwa Pakistan memiliki hak untuk merespons agresi ini secara tepat pada waktu dan tempat yang dipilihnya, sesuai dengan hak membela diri yang diabadikan dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

    Getty ImagesPerempuan Kashmir di Wuyan, dekat kota utama Srinagar di Kashmir yang dikuasai India, setelah suara ledakan keras terdengar pada 7 Mei 2025.

    Partai Rakyat Pakistan (PPP) mengecam “agresi India terhadap Pakistan dengan menargetkan penduduk sipil di seberang perbatasan.”

    PPP, salah satu dari tiga partai politik utama di Pakistan, yang dipimpin oleh Bilawal Bhutto Zardari, putra presiden negara itu, Asif Ali Zardari, menyatakan melalui unggahan di X bahwa serangan “tanpa provokasi” India melanggar “hukum internasional, Piagam PBB, dan kedaulatan Pakistan.”

    “Provokasi India akan dilawan dengan kekuatan penuh dan tekad yang tak tergoyahkan untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Pakistan,” tambahnya.

    India menyatakan bahwa mereka meluncurkan “serangan terarah pada sembilan lokasi infrastruktur teroris” di Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan, dan tidak ada fasilitas militer, sipil, atau ekonomi yang menjadi sasaran.

    Mereka juga menjelaskan bahwa serangan tersebut merupakan respons terhadap serangan kelompok milisi pada April di Pahalgam yang mengakibatkan 26 orang tewas.

    ‘Seluruh dunia tidak boleh menoleransi terorisme’

    Menteri Luar Negeri India, S Jaishankar, melalui unggahan di X, menyatakan bahwa dunia “harus menunjukkan sikap tanpa toleransi terhadap terorisme.”

    Ia juga menyertakan sebuah gambar dengan tulisan ‘Operasi Sindoor’nama yang digunakan India untuk menggambarkan serangan pada Rabu (07/05) terhadap Pakistan.

    Gambar tersebut memiliki latar belakang hitam dengan tulisan ‘Operasi Sindoor’ berwarna putih.

    Salah satu huruf O dalam Sindoor digambarkan sebagai pot bundar berisi bubuk vermilion yang dikenakan oleh perempuan Hindu yang sudah menikah di belahan rambut mereka.

    Menteri Luar Negeri India, S Jaishankar (Getty Images)

    Penggambaran ini dibaca sebagai referensi terhadap para perempuan yang menjadi janda setelah suami mereka ditembak mati oleh milisi di Pahalgam bulan lalu.

    Sebanyak 26 orang yang tewas dalam serangan itu adalah laki-laki.

    Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, memuji angkatan bersenjata negara itu dalam sebuah unggahan di X, menyatakan bahwa ia bangga terhadap mereka.

    Operasi Sindoor, nama yang digunakan India untuk serangan-serangannya terhadap Pakistan adalah respons negara itu terhadap “pembunuhan brutal saudara-saudara tak bersalah kita di Pahalgam,” tulisnya.

    “Pemerintahan Modi bertekad untuk memberikan respons yang setimpal terhadap setiap serangan terhadap India dan rakyatnya. Bharat [nama India dalam bahasa Hindi] tetap berkomitmen kuat untuk memberantas terorisme dari akarnya,” tambahnya.

    ‘Ini adalah momen yang tepat untuk mediasi’

    Pengamat Asia Selatan di Washington, Michael Kugelman, berpendapat bahwa inilah saat yang tepat untuk melakukan mediasi antara India dan Pakistan.

    Menurutnya, dengan India yang telah menyerang dan Pakistan yang memperingatkan serangan balasan, risiko peningkatan konflik saat ini lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun terakhir.

    Mengingat ketegangan mereka kian memanas, kata Kugelman, kemungkinan terjadinya permusuhan lebih lanjut sangat besar.

    “Komunitas internasional tampaknya sepakat bahwa serangan di Pahalgam bulan lalu harus dikutuk keras, tetapi de-eskalasi sangat penting.”

    “Tidak ada yang menginginkan perang di tengah kondisi dunia yang sudah tegang, terutama perang antara dua negara rival bersenjata nuklir,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Kugelman bilang ini adalah saatnya bagi negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan India dan Pakistan, seperti AS dan negara-negara Teluk Arab, untuk melakukan diplomasi dan mendesak kedua negara untuk mencari jalan keluar sebelum risiko eskalasi nuklir terjadi.

    Berita ini akan terus diperbaiki secara berkala

    Lihat juga Video: Masjid dan Sekolah di Pakistan Dirudal India, 3 Orang Tewas

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gempar Rencana Israel Taklukkan Gaza, Arab Saudi Bilang Gini

    Gempar Rencana Israel Taklukkan Gaza, Arab Saudi Bilang Gini

    Jakarta –

    Pemerintah Arab Saudi menyampaikan “penolakan tegas” terhadap rencana Israel untuk memperluas serangannya di Jalur Gaza. Saudi menyerukan agar pelanggaran hukum internasional dihentikan.

    “Arab Saudi dengan tegas menolak pengumuman otoritas pendudukan Israel tentang serangan dan kendali atas Jalur Gaza dan wilayah-wilayah Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi pada Rabu (7/5) waktu setempat, dilansir Al Arabiya dan AFP, Kamis (8/5/2025). Kementerian pun menyatakan penolakannya terhadap “pelanggaran hukum internasional yang terus berlanjut oleh Israel”.

    Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa serangan baru di Gaza akan menjadi operasi militer intensif yang ditujukan untuk mengalahkan kelompok Hamas. Namun, dia tidak merinci seberapa banyak wilayah kantong itu akan direbut.

    “Penduduk akan dipindahkan, untuk perlindungan mereka sendiri,” kata Netanyahu dalam sebuah video yang diunggah di media sosial X, dilansir Al Arabiya, Selasa (6/5). Ia mengatakan tentara Israel tidak akan masuk ke Gaza, melancarkan serangan, lalu mundur. “Tujuannya adalah sebaliknya,” katanya.

    Hal ini disampaikan Netanyahu setelah kabinet keamanan Israel menyetujui perluasan operasi militer di Gaza termasuk “penaklukan” wilayah Palestina tersebut. Militer Israel pun telah memanggil puluhan ribu tentara cadangan untuk serangan itu.

    Seorang pejabat keamanan senior Israel mengatakan operasi yang diperluas itu “akan mencakup, antara lain, penaklukan Jalur Gaza dan penguasaan wilayah itu, serta pemindahan penduduk Gaza ke selatan demi perlindungan mereka.”

    Selain menyetujui perluasan serangan, menurut laporan situs berita Ynet, kabinet keamanan Israel juga menyetujui rencana baru untuk distribusi bantuan di dalam Jalur Gaza, meskipun tidak diketahui secara jelas kapan pasukan akan diizinkan masuk ke wilayah tersebut.

    Israel telah melanjutkan kembali serangan udara dan darat di Jalur Gaza pada Maret lalu, setelah gagalnya gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat, yang telah menghentikan pertempuran di daerah kantong Palestina itu selama dua bulan.

    Lihat juga Video: Israel Berniat Kendalikan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Xi Jinping Tetap ke Moskow Meski Rusia-Ukraina Terus Saling Serang

    Xi Jinping Tetap ke Moskow Meski Rusia-Ukraina Terus Saling Serang

    JAKARTA – Presiden China Xi Jinping tetap bertolak ke Moskow untuk menghadiri parade peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II sekaligus kemenangan Uni Soviet atas Nazi, meski Rusia dan Ukraina masih saling serang.

    Dalam laman Kementerian Luar Negeri China disebutkan pada Rabu, 7 Mei sore, Presiden Xi Jinping telah meninggalkan Beijing dengan pesawat khusus menuju Moskow.

    Lawatan Xi jinping ke Rusia itu adalah untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan menghadiri peringatan 80 tahun Kemenangan Perang Patriotik Raya. Ia didampingi oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Kepala Staf Komite Sentral Partai Komunis China Cai Qi.

    Keberangkatannya ke Moskow hanya berselang sehari dari serangan Ukraina ke Moskow menggunakan pesawat nirawak pada Selasa (6/5) sehingga mengakibatkan empat bandara utama Moskow ditutup selama beberapa jam.

    Wali kota Moskow melaporkan 19 pesawat nirawak Ukraina telah dicegat dari berbagai arah, wilayah lain seperti Penza dan Voronezh juga menjadi sasaran. Tidak ada korban jiwa dilaporkan dari serangan itu.

    “Posisi China terhadap masalah krisis Ukraina konsisten dan jelas. Kami selama ini berkomitmen untuk mendorong perundingan demi perdamaian dan mengakhiri konflik,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu.

    Sebagian besar negara di komunitas internasional, ucap Lin Jian, juga memainkan peran konstruktif dengan cara mereka sendiri untuk penyelesaian politik krisis Ukraina.

    “Prioritas yang mendesak adalah menghindari eskalasi ketegangan, dan pihak-pihak terkait perlu membangun konsensus dan menciptakan kondisi untuk ini,” tambah Lin Jian.

    Parade besar tersebut rencananya akan berlangsung pada 9 Mei 2025 untuk menandai kemenangan Uni Soviet dan sekutunya atas Nazi Jerman. Tahun ini adalah peringatan 80 tahun berakhirnya PD II dan akan dihadiri oleh para pemimpin dunia, termasuk Presiden China Xi Jinping.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden Vietnam To Lam dan pemimpin Belarusia Aleksandr Lukashenko termasuk di antara 20 kepala negara yang diharapkan hadir.

    Selain itu, pasukan dari 13 negara akan ambil bagian dalam parade tersebut termasuk dari Azerbaijan, Vietnam, China dan Mesir.

    “Rakyat China dan rakyat dari semua kelompok etnis di negara bekas Uni Soviet telah memberikan pengorbanan yang sangat besar dan kontribusi bersejarah yang tak terlupakan untuk mengamankan kemenangan,” papar Lin Jian.

    Kehadiran China menunjukkan kami menghormati dan mengingat sejarah serta bertekad kuat untuk mempertahankan hasil kemenangan Perang Dunia II,” lanjutnya.

    Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyerukan gencatan senjata selama tiga hari mulai 8 Mei, tapi tidak ditanggapi Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak rencana gencatan senjata Rusia sebagai “sandiwara”, tapi ia mendorong gencatan senjata setidaknya selama 30 hari yang akan menghentikan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap sasaran sipil.

    Ia juga dilaporkan mengatakan Ukraina tidak dapat menjamin keselamatan siapa pun yang bepergian ke Moskow pada pekan ini.

    Kementerian luar negeri Ukraina bahkan menyerukan agar “Semua negara asing dapat menahan diri untuk berpartisipasi sebagai personel militer dalam parade di Moskow”.

    Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (6/5), dikatakan bahwa keikutsertaan dalam acara tersebut akan “dianggap oleh Ukraina sebagai penghinaan terhadap kenangan kemenangan atas Nazisme dan jutaan tentara garis depan Ukraina yang membebaskan negara kita dan seluruh Eropa dari Nazisme delapan dekade lalu”.

    Sementara, pesawat nirawak Rusia pada Selasa (6/5) dilaporkan menyerang kota Sumy, Kharkiv, dan Odesa, menewaskan empat orang dan melukai sedikitnya 24 lainnya, menurut pejabat setempat. Ukraina melaporkan telah menjatuhkan 54 pesawat nirawak Rusia.

     

  • Satgas Pemberantas Premanisme Resmi Dibentuk, Yakin Bakal Efektif? – Page 3

    Satgas Pemberantas Premanisme Resmi Dibentuk, Yakin Bakal Efektif? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jenderal (Purn) Moeldoko merasa geram dengan tingkah polah ormas yang mengganggu dunia investasi. Mantan Panglima TNI itu menegaskan, gangguan ormas ini tak bisa ditolerir karena dapat mempengaruhi lapangan pekerjaan di Indonesia.

    “Jadi siapa pun tidak boleh ganggu, makanya saya katakan kalau ada preman ganggu habisin saja. Karena preman ini akan mengganggu segitu banyak orang yang mencari pekerjaan,” ucap Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) ini di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 29 April 2025 lalu.

    Gangguan ormas pada investasi otomotif dialami dua produsen baru, BYD dan Vinfast. Kedua merek itu memperoleh gangguan kala membangun pabrik perakitan mobil listrik di Subang, Jawa Barat.

    BYD mendirikan pabrik di kawasan Subang Smartpolitan, Subang, Jawa Barat dengan nilai investasi Rp11,7 triliun. Perusahaan meyakini fasilitas manufaktur itu siap beroperasi 2026. Sementara Vinfast juga telah memulai pembangunan pabrik di Subang dengan dana tahap awal sebesar US$200 juta atau Rp3,2 triliun sejak 2024.

    Merespons situasi ini, Kemenko Polkam menggelar rapat koordinasi lintas kementerian, Selasa 6 Mei 2025. Pertemuan membahas tentang pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

    Rapat melibatkan lintas kementerian dan instansi yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, serta BSSN.

    “Pemerintah menegaskan komitmen dalam menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum dengan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi,” kata Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Budi Gunawan, Rabu 7 Mei 2025.

    Budi menegaskan, pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat. Gangguan ini berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha.

    Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Arthur Josias Simon Runturambi mengapresiasi pembentukan tim terpadu untuk menanggulangi aksi premanisme. Namun, ia mengingatkan pentingnya kejelasan definisi dan target dari operasi tim tersebut agar tidak menimbulkan resistensi di masyarakat.

    “Saya sih mengapresiasi dulu ya. Ada tim terpadu yang melibatkan banyak pihak. Harapannya tentu bisa mengurangi aksi-aksi premanisme yang meresahkan, terutama yang mengganggu investasi,” ujar Simon dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

    Meski begitu, ia menyoroti perlunya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan premanisme agar tidak terjadi salah sasaran di lapangan. Menurutnya, premanisme memiliki bentuk yang beragam, mulai dari aksi jalanan hingga kejahatan yang lebih terorganisir.

    “Pertama identifikasi dulu. Maksudnya premanisme ini apa? Kalau premanisme jalanan, itu kan sifatnya situasional. Tapi kalau yang saya maksud adalah bentuk organized crime, ini yang lebih bahaya,” tegasnya.

    Simon menyebutkan, tidak sedikit organisasi yang berbadan hukum tetapi melakukan pelanggaran di bidang ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, ia menilai perlu kejelasan jenis premanisme mana yang menjadi fokus tim terpadu tersebut.

    “Tim ini harus menjelaskan kategori mana yang jadi target. Supaya masyarakat tidak bingung dan bisa ikut membantu. Kalau tidak jelas, malah bisa jadi bumerang,” katanya.

    Ia juga mengingatkan adanya potensi resistensi dari organisasi kemasyarakatan (ormas) bila langkah tim tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Resistensi tersebut bisa datang bukan hanya dari ormas, tapi juga dari masyarakat jika tindakan yang diambil dirasa tidak adil.

    “Kalau yang disebut-sebut ternyata berbeda dengan realitasnya, itu bisa timbul resistensi. Bahkan masyarakat bisa balik mendukung ormas. Ini harus diantisipasi sejak awal supaya tidak kontraproduktif,” ujarnya.

    Selain soal sasaran, Simon juga menekankan pentingnya kewenangan dan daya tekan tim terpadu untuk memastikan lembaga terkait—baik di tingkat Polres maupun pemerintah daerah—melaksanakan tugasnya.

    “Tim ini harus punya power. Misalnya, bisa mendorong Polres atau Pemkot untuk segera selesaikan kasus premanisme yang terjadi di wilayahnya. Bukan hanya struktur besar yang tak bergerak,” jelasnya.

    Ia menduga aksi premanisme yang mengganggu investasi tidak terjadi secara kebetulan. Simon menduga ada kebocoran informasi atau kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pihak investasi, sehingga memberi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan.

    “Jangan sampai informasi investasi bocor lewat jalur belakang, lalu jadi ajang cari cuan. Ini yang sangat merugikan. Satgas pemberantasan premanisme ini seharusnya juga bisa masuk ke lembaga-lembaga yang terkait investasi untuk mengamankan dari awal,” ungkapnya.

    Terkait efektivitas satgas ini, Simon menyebut itu akan bergantung pada seberapa rinci tugas dan fungsi (tupoksi) yang dijelaskan kepada publik.

    “Mereka harus bisa menjabarkan kembali tupoksi mereka. Jelaskan mana yang meresahkan, mana yang tidak, mana yang kasat mata. Klasifikasikan dulu. Baru bisa efektif,” tutupnya.

    Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai pembentukan satgas ini sebagai langkah positif. Namun, ia mengingatkan bahwa fungsi pembinaan ormas sebenarnya sudah diatur di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat daerah.

    “Ini langkah yang baik, tapi saya khawatir Satgas ini malah menimbulkan kerancuan. Ormas-ormas yang berbau premanisme bisa saja tidak lagi mengakui kewenangan Kesbangpol atau Kemendagri. Padahal pembinaan itu domain mereka,” ujar Trubus saat diwawancarai Liputan6.com, Rabu (7/5/2025).

    Ia juga menekankan pentingnya kejelasan kriteria dalam membedakan ormas yang bersifat premanisme dan yang tidak. Jika tidak hati-hati, langkah penindakan berisiko menimbulkan diskriminasi.

    “Kita kan juga kriteriannya harus jelas, jangan kemudian nanti ada diskriminatif, kan. Ada yang merasa diperlakukan seperti preman, padahal mereka tidak preman,” kata Trubus.

    Trubus juga mengingatkan bahwa ormas di Indonesia sangat beragam, tidak hanya ormas politik, tetapi juga keagamaan. Jika pendekatan Satgas tidak tepat, dikhawatirkan bisa memicu ketegangan yang lebih luas, termasuk dengan ormas besar seperti Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama.

    “Ya, karena itu juga harus dipikirkan, jangan sampai, karena Ormas itu kan tidak hanya Ormas ini. Ada juga Ormas keagamaan juga, tidak hanya Ormas politik,” ucap Trubus

    “Itu kan nanti (bisa) melebar kemana-mana. Artinya, bisa menyinggung yang besar-besar kayak Muhammadiyah, PBNU, itu nanti jadi muncul ini lagi,” sambungnya

    Ia  menyarankan agar pemerintah lebih fokus memperkuat lembaga yang selama ini memang memiliki kewenangan membina organisasi masyarakat, yakni Kesbangpol dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau juga Polri.

    Trubus menegaskan, dengan ketidaktegasan pemerintah dalam menghadapi ormas dan kelompok premanisme yang meresahkan bukan semata soal kelemahan hukum, melainkan karena adanya keterkaitan antara sebagian ormas dengan elite kekuasaan.

    Secara regulasi, kata dia, sebenarnya sudah ada dasar hukum yang kuat untuk menindak ormas bermasalah. Salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, khususnya Pasal 59

    “Kalau lihat di Undang-Undang 16, mengenai Ormas. Pasal 59 itu sudah jelas di situ. (Bahwa) Ormas dilarang (untuk melakukan tindakan kekerasan). (Namun) jika dilanggar dikasih sanksinya itu harus sanksi yang tidak hanya administrasi,” jelas Trubus.

     

    Ia juga menyoroti bahwa banyak ormas saat ini justru memiliki backing kuat dari partai politik atau elite kekuasaan. Karenanya, ada dugaan keterkaitan langsung antara sejumlah anggota parlemen dengan ormas-ormas bermasalah tersebut.

    “Selama ini mereka dipelihara oleh elite itu untuk mempertahankan kekuasaannya, (agar nantinya) terpilih kembali ke depannya. Bahkan banyak juga diduga orang-orang yang duduk di parlemen, di DPR, DPRD misalnya,” kata Trubus.

    Trubus juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas), terutama dalam aspek keuangan. Ia menilai pengelolaan dana ormas perlu diaudit secara ketat mengingat banyak anggotanya yang berasal dari kalangan pengangguran dan rentan dimanfaatkan.

    “Jadi, buka ke publik. Maksudnya, kita mulailah pendekatan yang namanya transparansi publik dan akuntabilitas publik. Bertanggung jawab publik itu seperti apa,” dia menandaskan.

     

  • Indonesia buka peluang kerja sama media dengan Thailand

    Indonesia buka peluang kerja sama media dengan Thailand

    Bangkok (ANTARA) – Kementerian Luar Negeri RI membuka peluang kerja sama antar media dengan Thailand melalui Journalist Visit Program (JVP) dengan mengundang beberapa perusahaan media nasional ke Negeri Gajah Putih.

    “Hal yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi suatu komunikasi dan kelancaran sharing program kegiatan yang saling menguntungkan dalam mendidik masyarakat,” kata Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman kepada ANTARA di KBRI Bangkok pada Rabu petang.

    Menurut Dubes, penjajakan kerja sama harus dirancang secara matang dan terarah sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi kedua pihak.

    Rachmat menjelaskan rencana kerja sama yang detil diperlukan bersama mitra di Thailand agar hubungan dapat berkelanjutan antara lain seperti saling memanfaatkan ruang media, peningkatan kapasitas SDM, pertukaran berita, hingga kerja sama bisnis.

    Kerja sama antar institusi media, menurut Rachmat, bisa berupa kerja sama kegiatan atau program, hingga kerja sama bisnis.

    Program JVP dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri secara berkala dengan tujuan meningkatkan hubungan dan kerja sama antar media dengan negara lain.

    Rencananya terdapat dua institusi media dan satu perkumpulan koresponden internasional yang dijajaki program tersebut di Thailand.

    Selain ANTARA, Kemlu juga mengajak Pemimpin Redaksi Radio Elshinta Haryo Ristamaji ke Thailand. Kemlu juga mengundang media Kompas dan Metro TV ke Singapura untuk melakukan penjajakan kerja sama.

    Pewarta: Bayu Prasetyo
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • CIA Unggah Video yang Bikin China Marah, Tiongkok Ancam AS Soal Aksi Sabotase dan Infiltrasi – Halaman all

    CIA Unggah Video yang Bikin China Marah, Tiongkok Ancam AS Soal Aksi Sabotase dan Infiltrasi – Halaman all

    CIA Unggah Video yang Bikin China Panas, Ancam AS Akan Bertindak Keras Atas Aksi Infiltrasi

    TRIBUNNEWS.COM – China pada Selasa (6/5/2025) memperingatkan kalau mereka akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindak “kegiatan infiltrasi dan sabotase oleh pasukan asing anti-China”.

    Ancaman China ini dikeluarkan beberapa hari setelah badan intelijen Amerika Serikat (AS), CIA merilis video yang ditujukan untuk membujuk pejabat China agar membocorkan rahasia kepada Amerika Serikat.

    Badan intelijen AS tersebut minggu lalu mengunggah dua video pendek berbahasa Mandarin ke akun media sosialnya.

    Video  yang diunggah CIA itu menggambarkan adegan fiktif di mana seorang pejabat senior China dan seorang pekerja pemerintah yang lebih junior dengan akses ke informasi rahasia, kecewa pada sistem China dan mendekati CIA.

    Seorang juru bicara kementerian luar negeri China menyebut video tersebut sebagai “pengakuan yang memberatkan” atas upaya CIA dalam “mencuri” rahasia negara lain.

    “AS tidak hanya dengan jahat mencemarkan nama baik dan menyerang China, tetapi juga secara terang-terangan menipu dan membujuk personel China untuk memihaknya, dan bahkan secara langsung menargetkan pejabat pemerintah China,” kata juru bicara Lin Jian dalam jumpa pers reguler ketika ditanya tentang video tersebut.

    “Ini adalah pelanggaran serius terhadap kepentingan nasional Tiongkok dan provokasi politik yang nyata.”

    Peringatan Beijing muncul saat kedua negara berjanji untuk meningkatkan upaya kontraintelijen di tengah tuduhan spionase oleh masing-masing. 

    Logo CIA (wikipedia)

    Bulan lalu, Kementerian Keamanan Negara Tiongkok mempublikasikan kasus seorang pegawai pemerintah yang menjual rahasia negara, merekam rapat internal secara diam-diam, dan mencuri berkas rahasia, setelah menghubungi badan mata-mata asing melalui email.

    Karyawan tersebut ditangkap sebelum ia sempat meninggalkan negara itu, kata kementerian tersebut dalam sebuah video yang diunggah ke akun media sosialnya.

    Kementerian tersebut tidak menyebutkan nama badan intelijen asing tersebut.

    Pada bulan Oktober, CIA meluncurkan upaya untuk merekrut informan baru di Tiongkok, Iran, dan Korea Utara.

    Caranya, dengan mengunggah instruksi secara online (daring) tentang cara menghubungi badan tersebut secara aman.

    CIA menyebut langkah ini sebelumnya berhasil untuk merekrut orang Rusia. 

    Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara dikenal dalam komunitas intelijen AS sebagai “target keras” – negara-negara yang pemerintahannya sulit ditembus.

     

    (oln/rtrs/*)