Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Thailand ‘Dihantui’ Varian Baru COVID-19, Ada Kasus Kematian

    Thailand ‘Dihantui’ Varian Baru COVID-19, Ada Kasus Kematian

    Jakarta

    Pemerintah Thailand mewaspadai varian baru COVID-19 NB.1.8.1 yang menyebar belakangan ini. Warga diminta waspada dan mengikuti langkah-langkah pencegahan.

    Deputi juru bicara pemerintah Anukool Pruksanusak mengumumkan pada Sabtu (31/5/2025), situasi makin mengkhawatirkan. Mengutip WHO, COVID-19 disebutnya meningkat secara signifikan di Pasifik Barat, Asia Tenggara, dan Mediterania Timur.

    Persebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 meningkat sejak pertengahan Februari, dengan positivity rate mencapai 11 persen. Angka ini tercatat paling tinggi sejak Juli 2024.

    Dikutip dari The Nation, varian baru NB.1.8.1 mengalami perkembangan pesat. Varian ini merupakan subvarian dari XDC.1.5.1 yang juga adalah turunan dari varian JN.1.

    Pada pertengahan Mei 2025, varian ini telah mencakup 10,7 persen dari sekuens genetik global, dari yang hanya 2,5 persen empat pekan sebelumnya. Meski terbilang masih minoritas, varian ini mengalami peningkatan pesat khususnya di Pasifik barat (dari 8,9 persen menjadi 11,7 persen), Amerika (dari 1,6 persen menjadi 4,9 persen), dan Eropa (dari 1,0 persen menjadi 6,0 persen).

    Di Asia Tenggara, baru ada 5 kasus yang dilaporkan dan hingga kini belum ada laporan di Afrika dan Mediterania Timur.

    Sementara itu, Thailand melaporkan 41.283 kasus baru pada 30 Mei 2025 dengan 2 kasus kematian. Area metropolitan Bangkok mencatat jumlah kasus paling tinggi, disusul Provinsi Chonburi. dengan laju infeksi paling tinggi di kalangan dewasa-bekerja, pelajar, anak, dan lansia.

    NEXT: Indonesia mengeluarkan Imbauan

    Surat edaran Kementerian Kesehatan RI tentang kewaspadaan COVID-19 menyebut peningkatan kasus di kawasan Asia terjadi sejak minggu ke-12 tahun 2025. Varian XEC dan JN.1 dalam edaran tersebut dilaporkan paling dominan di Thailand.

    Merespons kewaspadaan tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan imbauan bagi yang berencana bepergian ke luar negeri. Selain memantau perkembangan COVID-19 melalui kanal resmi, Kemlu juga mengimbau untuk menerapkan protokol kesehatan berikut:

    Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).Cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer.Menggunakan masker bagi yang sakit atau jika berada di kerumunan.Segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko.

    Simak Video “Video Update Situasi Kasus Covid-19 di Indonesia”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Pelestarian Gletser Adalah Pelestarian Masa Depan Umat Manusia

    Pelestarian Gletser Adalah Pelestarian Masa Depan Umat Manusia

    JAKARTA – Pelestarian gletser adalah pelestarian masa depan umat manusia, kata Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir, saat memimpin delegasi Indonesia dalam High-Level Conference on Glaciers Preservation (HLCGP) yang berlangsung di Dushanbe, Tajikistan pada 29-31 Mei 2025.

    Lebih dari 2.200 delegasi dari 65 negara turut serta dalam konferensi ini, termasuk pemimpin tinggi dari berbagai negara seperti Perdana Menteri Pakistan, Wakil Presiden Iran, Zimbabwe, Gambia, dan Maladewa.

    Hadir pula perwakilan sekitar 70 organisasi internasional, di antaranya Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed, Sekretaris Jenderal Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), Sekretaris Eksekutif UNESCAP, serta Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Air.

    Dalam pidato pembukaannya, Presiden Republik Tajikistan, Yang Mulia Emomali Rahmon menyampaikan keprihatinan terhadap percepatan pencairan gletser.

    Presiden Tajikistan menyampaikan keprihatinan atas hilangnya lebih dari 600 gigaton es dalam beberapa dekade terakhir.

    Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Amina J. Mohammed, menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor, pendanaan iklim yang kuat dan pemanfaatan AI (kecerdasan buatan) untuk memastikan target-target SDGs.

    Sementara itu, Wamenlu Tata dalam sesi pleno menyampaikan, meskipun Indonesia merupakan negara tropis, Indonesia juga merasakan dampak langsung dari mencairnya gletser.

    “Indonesia mungkin negara tropis, tapi kami juga memiliki gletser. Sayangnya, kini 99 persen dari luas gletser di Puncak Carstensz di Papua telah lenyap akibat perubahan iklim,” ujar Wamenlu Tata dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, seperti dikutip Minggu 1 Juni.

    Lebih lanjut, Wamenlu Tata menyoroti krisis iklim yang menjadi penyebab utama mencairnya gletser di berbagai belahan dunia dan pentingnya memperkuat sistem multilateral dalam menghadapi tantangan global ini.

    “Indonesia mendukung penuh penguatan kepercayaan terhadap sistem multilateral, khususnya melalui pendanaan iklim yang adil dan akses terhadap teknologi adaptif. Pelestarian gletser adalah pelestarian masa depan umat manusia,” imbuh Wamenlu Tata.

    Konferensi ini menjadi momen penting untuk menggalang solidaritas internasional dalam pelestarian gletser sebagai bagian dari respon kolektif terhadap darurat iklim global.

    Pertemuan ini merupakan konferensi tingkat tinggi pertama yang membahas isu gletser. Kehadiran dan pernyataan Indonesia dalam konferensi tersebut menegaskan posisi aktif dan konstruktif Indonesia dalam mendorong kerja sama global yang inklusif dan berbasis solusi untuk menghadapi krisis iklim.

    Indonesia sendiri berkomitmen untuk tidak meninggalkan siapa pun dalam transisi menuju masa depan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

  • Kronologi WNI Tewas Saat Coba Haji Jalur Ilegal, Nekat Lewat Gurun

    Kronologi WNI Tewas Saat Coba Haji Jalur Ilegal, Nekat Lewat Gurun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial SM meninggal dunia setelah nekat masuk ke Kota Makkah lewat jalur ilegal di wilayah gurun Jumum, Arab Saudi. Dua WNI lainnya, J dan S, ditemukan dalam kondisi dehidrasi berat dan kini dirawat di rumah sakit.

    Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah telah mengonfirmasi peristiwa ini. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha menjelaskan bahwa SM ditemukan meninggal dunia pada 27 Mei 2025 oleh patroli kepolisian setempat.

    “Berdasarkan hasil penyelidikan, sebelumnya diketahui bahwa almarhum bersama 10 rekan yang lain telah ditangkap dalam proses razia dan kemudian diarahkan untuk meninggalkan wilayah Mekah menuju ke Jeddah,” kata Judha pada Minggu (1/6/2025).

    “Namun kemudian almarhum bersama 2 WNI lainnya memaksakan diri untuk kembali masuk ke Mekah dengan melalui wilayah gurun dan menggunakan jasa taksi.”

    Saat polisi melakukan patroli, sopir taksi yang ketakutan menurunkan mereka di tengah gurun. SM ditemukan telah meninggal karena dehidrasi, sementara dua lainnya ditemukan lemas dan langsung dievakuasi ke rumah sakit.

    “Pada tanggal 27, patroli kepolisian setempat menemukan almarhum sudah meninggal dunia karena dehidrasi dan 2 WNI lainnya dalam kondisi lemas dan kemudian dirawat di rumah sakit,” tambahnya.

    Jenazah SM saat ini masih berada di rumah sakit forensik Makkah untuk proses visum. KJRI Jeddah telah menghubungi keluarga korban di Tanah Air dan siap membantu proses pemulasaran sesuai permintaan keluarga.

    Kemlu kembali mengingatkan agar WNI hanya menunaikan ibadah haji secara resmi, menggunakan visa haji yang sah dan melalui jalur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

    “Kami sangat menghimbau agar kiranya tidak memaksakan diri untuk berangkat untuk menenaikan ibadah haji melalui cara-cara yang non-prosedural,” tegas Judha.

    (hsy/hsy)

  • WNI yang Tewas Dehidrasi di Gurun Saat Paksa Masuk Mekkah Berasal dari Jawa Timur
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Juni 2025

    WNI yang Tewas Dehidrasi di Gurun Saat Paksa Masuk Mekkah Berasal dari Jawa Timur Nasional 1 Juni 2025

    WNI yang Tewas Dehidrasi di Gurun Saat Paksa Masuk Mekkah Berasal dari Jawa Timur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengatakan, WNI yang meninggal dunia karena nekat ke
    Mekkah
    lewat gurun saat musim haji adalah warga Jawa Timur.
    “Dari Jatim,” ujarnya singkat melalui pesan teks, Minggu (1/6/2025).
    Judha menjelaskan bahwa kematian WNI berinisial SM itu terjadi pada 27 Mei 2025.
    SM bersama 10 rekannya mencoba masuk wilayah Mekkah tanpa visa haji yang legal sehingga tertangkap petugas saat melakukan razia.
    Mereka kemudian diarahkan ke Jeddah untuk kembali dan tidak memasuki Mekkah di saat musim haji 2025.
    Namun, SM bersama dua rekannya mencoba menyewa taksi dan meminta sopir mengantarkan mereka ke Mekkah lewat gurun.
    “Karena melihat patroli polisi, sopir taksi memaksa mereka turun di tengah gurun,” kata Judha menjelaskan.
    SM kemudian meninggal dunia di tengah padang pasir karena dehidrasi, sedangkan dua WNI yang menemani SM harus dirawat di rumah sakit.
    Mereka ditemukan tak berdaya di tengah padang pasir setelah petugas Arab Saudi melakukan patroli menggunakan drone.
    Atas peristiwa itu, Kemlu RI kembali mengimbau para WNI yang ingin menunaikan ibadah haji agar mengikuti peraturan yang berlaku, memastikan memiliki visa haji yang valid dan telah mendaftar di aplikasi Nusuk.
    “Jangan memaksakan diri menunaikan ibadah haji dengan cara ilegal,” tegas Judha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • COVID-19 Varian XEC Ngegas di Thailand, Ini Anjuran Kemlu RI

    COVID-19 Varian XEC Ngegas di Thailand, Ini Anjuran Kemlu RI

    Jakarta – Kementerian Kesehatan RI belum lama ini mengeluarkan Surat Edaran tentang Kewaspadaan Terhadap Peningkatan Kasus COVID-19. Sejak minggu ke-12 tahun 2025 hingga saat ini, kasus COVID-19 menunjukkan peningkatan di beberapa negara di Asia seperti Hong Kong, Malaysia, Singapura, hingga Thailand.

    Di Thailand misalnya, tercatat 65.007 kasus baru COVID-19 selama periode 18 hingga 24 Mei Berdasarkan data Center for COVID-19 Situation Administration Thailand (CCSA). Sementara itu, jumlah kumulatif periode 1 Januari hingga 24 Mei 2025 mencapai 204.965 ribu kasus, dengan 51 kematian.

    CCSA menyatakan, 3.544 pasien masih dirawat di rumah sakit, dan 61.463 pasien menjalani pemulihan di rumah.

    Adapun varian COVID-19 yang tersebar di beberapa negara Asia meliputi XEC dan JN.1 di Thailand, LF.7 dan NB.1.8 di Singapura, JN.1 di Hongkong, dan XEC di Malaysia.

    Terkait kondisi tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan imbauan.

    “Dengan adanya peningkatan kasus COVID-19 di Asia, kami mengimbau Anda yang berencana bepergian ke luar negeri, khususnya kawasan Asia, untuk meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau perkembangan kasus COVID-19 melalui kanal resmi pemerintah setempat atau WHO,” demikian kata Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), dikutip dari laman resminya, Minggu (1/6/2025).

    Tak hanya itu, Kemlu RI juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut.

    Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).Cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer.Menggunakan masker bagi yang sakit atau jika berada di kerumunan.Segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernapasan dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko.

    (suc/up)

  • China Protes Keras Ucapan AS soal Ancaman di Indo-Pasifik: Provokatif!

    China Protes Keras Ucapan AS soal Ancaman di Indo-Pasifik: Provokatif!

    Jakarta

    China memprotes keras pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat Pete Hegseth soal ancaman di kawasan Indo-Pasifik. China menyatakan ucapan Pete provokatif dan bertujuan untuk memecah belah.

    Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China dalam responsnya terhadap pernyataan Pete Hegseth seperti dikutip di situs Kementerian Luar Negeri China, Minggu (1/6/2025). China menyebut Pete Hegseth telah mengabaikan seruan negara-negara di kawasan untuk perdamaian, dan justru mempromosikan mentalitas perang dingin.

    “Dia menjelekkan Tiongkok dengan tuduhan yang mencemarkan nama baik, dan secara keliru menyebut Tiongkok sebagai ‘ancaman’. Pernyataannya penuh dengan provokasi dan dimaksudkan untuk memecah belah. China sangat menyesalkan dan dengan tegas menentangnya, serta telah melayangkan protes keras kepada AS,” demikian pernyataan Jubir Kemlu China.

    China balik menuding AS menjadi faktor utama yang merusak perdamaian dan stabilitas di Asia-Pasifik. Hal itu dilakukan, kata China, untuk mempertahankan hegemoni dan untuk menjalankan ‘Strategi Indo-Pasifik’.

    Selain itu, China menyebut AS telah menempatkan senjata ofensif di Laut China Selatan. AS juga, kata China, dinilai telah menyulut ketegangan dan menciptakan konflik di kawasan Asia-Pasifik.

    “Masalah Taiwan sepenuhnya merupakan urusan dalam negeri China. Tidak ada negara yang berhak ikut campur. AS tidak boleh membayangkan dapat menggunakan masalah Taiwan sebagai alat tawar terhadap China. AS sama sekali tidak boleh bermain api dalam isu ini. China mendesak AS untuk sepenuhnya mematuhi prinsip satu Tiongkok dan tiga komunike bersama Tiongkok-AS, serta berhenti mendukung dan menyemangati kekuatan separatis ‘kemerdekaan Taiwan’,” lanjut keterangan Kemlu China.

    Perihal isu Laut China Selatan, China menegaskan tidak pernah ada masalah mengenai kebebasan navigasi dan penerbangan. China juga menyatakan akan terus berkomitmen bekerja sama dengan negara-negara terkait untuk menangani perbedaan melalui dialog.

    Sebelumnya, Menhan AS Pete Hegseth mengklaim bahwa China berencana menyerang Taiwan pada tahun 2027 mendatang. Dia mengatakan bahwa pasukan militer China saat ini tengah membangun kemampuan, berlatih setiap hari, dan “berlatih untuk menghadapi situasi yang sebenarnya”.

    Hal itu disampaikan kepala Pentagon tersebut di forum keamanan tahunan, Dialog Shangri-La, di Singapura, pada Sabtu (31/5).

    “Kita tahu bahwa (Presiden China) Xi Jinping telah memerintahkan militernya untuk siap menyerang Taiwan pada tahun 2027. PLA (Tentara Pembebasan Rakyat) sedang membangun kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukannya — dengan kecepatan yang sangat tinggi. PLA berlatih untuk itu, setiap hari. PLA sedang berlatih untuk menghadapi hal yang sebenarnya,” katanya, menurut transkrip dari Departemen Pertahanan AS.

    Hegseth mengatakan bahwa China tengah bersiap untuk menggunakan kekuatan militer untuk meningkatkan dominasinya di kawasan Indo-Pasifik.

    “Ancaman yang ditimbulkan China nyata dan bisa jadi akan segera terjadi,” kata Hegseth di forum Dialog Shangri-La yang dihadiri para pejabat pertahanan dari seluruh dunia, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (31/5/2025).

    Bos Pentagon itu menambahkan bahwa Beijing “berharap untuk mendominasi dan mengendalikan Asia”.

    Beijing telah meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan dan mengadakan beberapa latihan skala besar di sekitar pulau itu, yang sering digambarkan sebagai persiapan untuk blokade atau invasi.

    “Amerika Serikat berorientasi kembali ke arah pencegahan agresi oleh China komunis”, kata Hegseth. Dia menyerukan kepada sekutu dan mitra AS di Asia untuk segera meningkatkan pertahanan mereka dalam menghadapi ancaman yang meningkat.

    Menhan AS itu menuduh Beijing membahayakan nyawa dengan serangan siber, mengganggu negara-negara tetangganya, dan “merebut dan memiliterisasi wilayah secara ilegal” di Laut China Selatan.

    (knv/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Paksa Masuk Mekkah, Satu WNI Tewas Dehidrasi di Gurun Usai Diturunkan Sopir Taksi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Juni 2025

    Paksa Masuk Mekkah, Satu WNI Tewas Dehidrasi di Gurun Usai Diturunkan Sopir Taksi Nasional 1 Juni 2025

    Paksa Masuk Mekkah, Satu WNI Tewas Dehidrasi di Gurun Usai Diturunkan Sopir Taksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial SM meninggal dunia setelah memaksa memasuki Mekah saat musim haji 2025.
    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (27/5/2025) di gurun wilayah Jumum.
    Awalnya, SM terkena razia saat hendak masuk Mekkah bersama rombongannya.
    “Almarhum bersama 10 rekannya terkena razia dan diarahkan menuju Jeddah,” ujar Judha dalam keterangannya, Minggu (1/6/2025).
    Namun, SM bersama dua WNI lain memaksakan diri masuk kembali ke Mekkah melalui gurun dengan menggunakan taksi. 
    Dalam perjalanan, Sopir taksi yang ditumpangi SM tak berani menerobos pos tilang kepolisian Arab Saudi. 
    “Karena melihat patroli polisi, sopir taksi memaksa mereka turun di tengah gurun,” kata Judha. 
    SM pun meninggal di gurun karena dehidrasi. 
    Setelah mendapat kabar kematian SM, Kemenlu telah menghubungi keluarganya di Indonesia untuk menyampaikan duka dan memberikan informasi langkah penanganan.
     
    “Jenazah SM saat ini berada di RS forensik Mekah untuk proses visum, sedangkan 2 WNI lainnya masih dalam perawatan,” ucap Judha.
    Atas peristiwa itu, Kemenlu kembali mengimbau para WNI yang ingin menunaikan ibadah haji agar mengikuti peraturan yang berlaku.
    “Memastikan memiliki visa haji yang valid dan telah mendaftar di aplikasi Nusuk. Jangan memaksakan diri menunaikan ibadah haji dengan cara ilegal,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AS Akan Cabut Visa Pelajar China Secara Agresif, Beijing Protes

    AS Akan Cabut Visa Pelajar China Secara Agresif, Beijing Protes

    Washington DC

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mencabut visa mahasiswa China secara agresif yang menimba ilmu di negaranya. China mengecam dan mengatakan kebijakan AS itu tidak masuk akal.

    Pencabutan visa pelajar China itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Dia mengatakan Amerika Serikat akan mencabut visa mahasiswa China termasuk yang terafiliasi dengan Partai Komunis China.

    “Secara agresif mencabut visa bagi mahasiswa China, termasuk mereka yang memiliki hubungan dengan Partai Komunis China atau belajar di bidang-bidang penting,” kata Rubio seperti dilansir AFP, Kamis (29/5/2025).

    “Kami juga akan merevisi kriteria visa untuk meningkatkan pengawasan terhadap semua aplikasi visa mendatang dari Republik Rakyat China dan Hong Kong,” katanya.

    Kaum muda Tiongkok telah lama menjadi bagian penting dari universitas-universitas AS, yang bergantung pada mahasiswa internasional yang membayar biaya kuliah penuh.

    Dilansir Reuters, jumlah mahasiswa internasional China di Amerika Serikat telah turun menjadi sekitar 277.000 pada tahun 2024. Jumlah tertinggi sekitar 370.000 terjadi pada tahun 2019.

    Penurunan mahasiswa China di AS ini sebagian didorong oleh meningkatnya ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia dan meningkatnya pengawasan pemerintah AS terhadap beberapa mahasiswa China.

    China Ajukan Protes

    “AS telah membatalkan visa pelajar China secara tidak masuk akal dengan dalih ideologi dan hak nasional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, dilansir AFP.

    “Tiongkok dengan tegas menentang hal ini dan telah mengajukan gugatan ke AS,” imbuhnya.

    Mao mengatakan bahwa tindakan tersebut sangat merusak hak dan kepentingan yang sah dari mahasiswa Tiongkok. Dia mengatakan keputusan AS ini mengganggu pertukaran budaya normal antara kedua negara.

    “Praktik politik dan diskriminatif AS ini telah mengungkap kebohongan tentang apa yang disebut kebebasan dan keterbukaan yang selalu diiklankan AS, dan selanjutnya merusak citra internasional, citra nasional, dan kredibilitas nasional AS sendiri,” katanya.

    (lir/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Respons Krisis Kemanusiaan Gaza, Chile Tarik Atase Militer dari Israel

    Respons Krisis Kemanusiaan Gaza, Chile Tarik Atase Militer dari Israel

    JAKARTA – Pemerintah Chile pada Rabu mengumumkan akan menarik atase militer dari kedutaan besar mereka di Israel sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan yang tengah melanda rakyat Palestina di Jalur Gaza.

    Dilansir ANTARA dari Anadolu, Kamis, 29 Mei, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Chile mengatakan keputusan itu telah disampaikan ke otoritas Israel.

    Kementerian tersebut menyatakan keputusan itu dibuat setelah mencermati kondisi mengerikan di Gaza akibat serangan dan blokade Israel terhadap wilayah kantong Palestina itu.

    Chile secara khusus menyoroti “operasi militer Israel yang tidak proporsional dan tanpa pandang bulu” dan “hambatan terus-menerus” yang dilakukan Israel agar bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk ke wilayah itu.

    Menurut situs web Kemlu Chile, para pejabat yang ditarik adalah Atase Pertahanan dan Angkatan Udara Kolonel Christian Stuardo Nunez, Atase Militer Kolonel Marcelo Elo Rodriguez, dan Atase Angkatan Laut Kapten Pedro Perez Flores.

    Langkah terbaru itu menegaskan adanya ketegangan diplomatik antara Israel dan pemerintah Chile di bawah Presiden Gabriel Boric sejak dia menjabat.

     

    Pada September 2022, Boric menolak menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Israel Gil Artzyeli.

    Pada April 2024, Boric tidak mengizinkan Israel berpartisipasi dalam International Air and Space Fair (FIDAE), yang ditafsirkan Tel Aviv sebagai sanksi politik dan memperburuk hubungan kedua negara.

    Pada November 2023, Boric menarik duta besarnya dari Tel Aviv setelah Israel mengebom kamp pengungsi di Gaza. Dia juga menyatakan dukungan Chile pada Afrika Selatan yang menggugat Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

    Dalam pernyataannya pada Rabu, Chile mengulangi tuntutannya agar Israel menghentikan operasi militer di wilayah pendudukan Palestina, mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, serta menghormati hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

    Sebelumnya pada hari yang sama, sedikitnya 24 warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza, yang menandai hari ke-600 perang yang dilancarkan rezim Zionis di wilayah itu.

  • India Gencarkan ‘Serangan’ Diplomasi Usai Serangan di Kashmir

    India Gencarkan ‘Serangan’ Diplomasi Usai Serangan di Kashmir

    New Delhi

    Minggu lalu, India mengirimkan delegasi parlemen ke 33 negara dalam sebuah misi diplomatik untuk menggalang dukungan melawan kelompok-kelompok militan teroris yang berbasis di Pakistan, yang menurut Delhi adalah dalang di balik serangan-serangan lintas negara yang terjadi baru-baru ini.

    Ketegangan India dan Pakistan masih memuncak pasca penembakan turis India wilayah Kashmir yang dikelola India pada tanggal 22 April 2025. Serangan ini menewaskan setidaknya 26 orang dan menyebabkan kemarahan massal.

    Para pejabat India mengatakan bahwa Kelompok Militan Islam Lashkar-e-Taiba (LeT) yang berbasis di Pakistan adalah dalang dari serangan tersebut. Pada tanggal 7 Mei, militer India melancarkan Operasi Sindoor, serangan yang menargetkan infrastruktur teroris di Pakistan dan wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan.

    Pakistan merespons serangan itu, dan selama empat hari terjadi saling serang dengan pesawat nir awak dan rudal, hingga kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata pada tanggal 10 Mei.

    Perang diplomasi India-Pakistan di tingkat global

    Setelah serangan tersebut dan perseteruan yang kian meningkat, baik India maupun Pakistan berusaha membentuk narasi tersendiri atas konflik tersebut.

    Delegasi India, yang diwakili beberapa partai politik, melengkapi narasi itu dengan dokumen-dokumen khusus negara yang merinci sejarah Pakistan yang diduga telah mendukung terorisme sejak lama, kebijakan “nol toleransi” India terhadap terorisme serta bukti-bukti pendukung yang mengaitkan serangan bulan April tersebut dengan kelompok-kelompok teroris yang berbasis di Pakistan.

    “Ini adalah misi politik. Kami ingin melakukan penjangkauan yang kuat kepada dunia, menyampaikan tekad kami dalam memerangi terorisme,” kata Randhir Jaiswal, juru bicara Kementerian Luar Negeri India.

    Pemerintah Pakistan membantah keras memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok militan dan bersikeras bahwa pemerintah Pakistan tidak ada kaitannya dengan serangan di bulan April itu.

    Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menyebut serangan yang dilancarkan India sebagai serangan yang “tidak beralasan” dan “agresif”. Kementerian Pertahanan Pakistan mengatakan bahwa serangan India menghantam lokasi-lokasi sipil, membantah bahwa India menargetkan kamp-kamp teroris.

    Islamabad juga telah melakukan penjangkauan diplomatik, dipimpin oleh ketua Partai Rakyat Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari.

    Delegasi ini, meskipun lebih sedikit dibandingkan delegasi India, menghendaki hal yang serupa, melibatkan dukungan pemangku kepentingan-kepentingan internasional, termasuk anggota Dewan Keamanan PBB untuk memastikan keamanan Pakistan.

    Pakistan fokus membahas isu-isu pelanggaran gencatan senjata oleh India, ancaman India untuk mengurangi pasokan air Sungai Indus, serta menjelaskan posisi negara tersebut dalam sengketa Kashmir.

    Pada hari Minggu, Sharif mengunjungi sekutu Pakistan, Turki, sebagai bagian dari kunjungan diplomatiknya selama lima hari.

    India mencari dukungan untuk ‘perang melawan teror’

    Para ahli kebijakan dan diplomat yang berbicara dengan DW mengatakan bahwa ‘serangan’ diplomatik India akan melegitimasi negara tersebut menyerang Pakistan dengan alasan sah ‘membela diri’ di bawah hukum internasional.

    “Keikutsertaan anggota parlemen oposisi India sebagai delegasi menandakan persatuan, memberikan kredibilitas pada posisi India dan menarik negara-negara demokrasi yang menghargai konsensus dua partai politik yang berbeda,” kata Anil Wadhwa, mantan diplomat India, kepada DW.

    Wadhwa menambahkan bahwa para delegasi “akan melawan narasi palsu Pakistan” yang tidak mengakui keterlibatannya dalam serangan Kashmir.

    “Meskipun pemerintah India telah dengan tegas merespons kasus ini tanpa perlu meyakinkan konstituen domestik, mungkin masih ada beberapa keraguan di kalangan mitra internasional akibat narasi palsu yang dikeluarkan oleh Pakistan. Hal itu akan diatasi dengan upaya-upaya ini,” tambah Wadhwa.

    Penjangkauan mitra global India juga disorot oleh kunjungan Menteri Luar Negeri S Jaishankar baru-baru ini ke Belanda, Denmark dan Jerman.

    Dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul minggu lalu, Jaishankar menegaskan kembali sikap New Delhi dalam memerangi terorisme.

    “India tidak memiliki toleransi terhadap terorisme. India tidak akan pernah menyerah pada ancaman nuklir. India akan berurusan dengan Pakistan secara bilateral. Seharusnya tidak ada kebingungan sedikitpun,” kata Jaishankar dalam sebuah konferensi pers bersama.

    India tingkatkan diplomasi internasional

    Ini bukan kali pertama India mengirimkan delegasi parlemen ke luar negeri untuk menjaring dukungan diplomatik dan menjelaskan posisi kebijakan luar negerinya, terutama terkait konflik yang melibatkan Pakistan.

    Sebelumnya, setelah serangan terhadap parlemen India pada bulan Desember 2001, pemerintah dibawah pimpinan mantan Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee mengirimkan delegasi multi-partai untuk memberikan pengarahan kepada para pemimpin dunia mengenai dugaan campur tangan kelompok-kelompok militan yang berbasis di Pakistan dalam melakukan serangan tersebut.

    Namun delegasi saat ini lebih menonjol karena skala dan cakupannya lebih besar dibandingkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya.

    “Hal ini didukung lanskap geopolitik, di mana India merupakan negara ekonomi utama G20, anggota Quad dan pemain kunci dalam forum-forum global. Misi Pakistan bukanlah tandingan dalam hal skala dan cakupannya,” kata Wadhwa.

    Ajay Bisaria, mantan komisaris tinggi India untuk Pakistan, mengatakan kepada DW bahwa narasi India “akan beresonansi secara lebih global dengan para mitra dan organisasi multilateral.”

    Bisaria mengatakan bahwa delegasi India juga mewakili konsensus nasional yang kuat, ini memberikan India kesempatan untuk membangun dukungan internasional dalam perang global baru melawan terorisme.

    “Sangat penting bagi India untuk meningkatkan diplomasi globalnya, memanfaatkan pendekatan-pendekatan inovatif seperti delegasi parlemen untuk melawan narasi paksa militer Pakistan dan menunjukkan tanggapan terukur India terhadap tantangan-tantangan keamanan negara,” tambahnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Hendra Pasuhuk

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini