Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Mau Haji secara Ilegal, WNI Asal Madura Ditemukan Tewas di Tengah Gurun Pasir di Arab Saudi

    Mau Haji secara Ilegal, WNI Asal Madura Ditemukan Tewas di Tengah Gurun Pasir di Arab Saudi

    GELORA.CO – Tiga orang warga negara Indonesia (WNI) ditemukan di tengah gurun pasir di Mekkah, Arab Saudi.

    Dua orang WNI tersebut dalam kondisi dehidrasi parah, sedangkan seorang lainnya, SM, warga asal Madura, Jawa Timur, meninggal dunia.

    Mereka rupanya rombongan orang-orang yang ingin pergi haji lewat jalur ilegal.

    Sebelumnya, ada 10 rekan lainnya yang mencoba masuk, namun setelah terjaring razia, hanya tiga orang tersebut yang mencoba masuk lewat jalur gurun pasir.

    Berikut fakta penemuan WNI di tengah gurun pasir di Arab Saudi tersebut:

    Terjaring Razia, Diturunkan di Tengah Gurun

    Diketahui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia mengungkapkan kronologi tewasnya SM.

    SM ditemukan meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2025 saat berusaha masuk ke Makkah secara ilegal.

    Awalnya SM beserta 10 WNI lainnya terjaring razia oleh aparat keamanan Arab Saudi saat berupaya memasuki Makkah tanpa prosedur yang sah.

    Setelah ditangkap, mereka diminta untuk kembali ke Jeddah.

    Namun, SM bersama dua rekannya, berinisial J dan S, memaksakan diri untuk kembali masuk ke Makkah dengan melalui jalur gurun menggunakan jasa taksi.

    “Namun kemudian almarhum bersama dua WNI lainnya memaksakan diri untuk kembali masuk ke Makkah dengan melalui wilayah gurun dan menggunakan jasa taksi. Namun ketika di perjalanan, ada proses patroli kepolisian dan kemudian sopir taksi meminta almarhum dan 2 WNI lainnya untuk turun di tengah gurun,” ungkap Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha.

    Diketahui SM merupakan WNI asal Madura, Jawa Timur, mengutip Kompas.com.

    SM tewas dilaporkan seusai mengalami dehidrasi parah.

    Setelah peristiwa itu diketahui pihak Indonesia, Kemlu RI menghubungi keluarga SM di Madura.

    Kemlu mengimbau para WNI yang ingin menunaikan ibadah haji agar mengikuti peraturan yang berlaku, memastikan memiliki visa haji yang valid dan telah mendaftar di aplikasi nusuk. 

    “Jangan memaksakan diri menunaikan ibadah haji dengan cara ilegal,” lanjut Judha Nugraha, Minggu (1/6/2025) kemarin.

    Kronologi hingga Penemuan Jenazah SM

    Awalnya SM bersama 10 rekan yang lain telah ditangkap dalam proses razia lantaran mencoba haji secara ilegal.

    Almarhum SM bersama rekan-rekannya kemudian diarahkan untuk meninggalkan wilayah Makkah menuju ke Jeddah.

    Namun kemudian SM bersama dua WNI lainnya memaksakan diri untuk kembali masuk ke Makkah dengan melalui wilayah gurun dan menggunakan jasa taksi.

    “Ketika di perjalanan, ada proses patroli kepolisian dan kemudian sopir taksi meminta almarhum dan 2 WNI lainnya untuk turun di tengah gurun,” ungkap Judha dalam keterangan video yang diterima pada Minggu (1/6/2025).

    Dan kemudian pada tanggal 27 Mei 2025, dalam patroli polisi kembali ditemukan almarhum sudah meninggal dunia karena dehidrasi.

    Sementara WNI lainnya J dan S ditemukan dalam kondisi lemas dan segera dirawat di rumah sakit. 

    “Jenazah SM masih berada di Saudi untuk penanganan lebih lanjut,” tambah Judha.

  • Momen Gibran Salami Try Sutrisno Usai Ramai Wacana Pemakzulan Wapres Nasional 2 Juni 2025

    Momen Gibran Salami Try Sutrisno Usai Ramai Wacana Pemakzulan Wapres Nasional 2 Juni 2025

    Momen Gibran Salami Try Sutrisno Usai Ramai Wacana Pemakzulan Wapres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    mengunggah foto dirinya sedang menyalami Wapres ke-6,
    Try Sutrisno
    , sambil membungkuk.
    Momen Gibran menyalami Try Sutrisno itu terjadi ketika mereka hendak menghadiri upacara Peringatan
    Hari Lahir Pancasila
    di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025) pagi tadi.
    “Sebelum upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ibu Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, Bapak Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, serta Bapak Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla,” tulis Gibran dalam akun Instagram-nya.
    Dalam foto tersebut, tampak Gibran yang mengenakan setelan jas menyalami Try Sutrisno yang memakai kemeja putih seragam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
    Gibran terlihat membungkuk saat menyalami Try Sutrisno.
    Sementara itu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri yang berdiri di samping Try Soestrisno memperhatikan sikap Gibran kepada pendahulunya itu.
    Sebelumnya, hubungan antara Try Sutrisno dan Gibran menjadi perbincangan publik setelah muncul
    Forum Purnawirawan TNI
    -Polri yang mengusulkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencopot Gibran dari posisi wakil presiden.
    Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Forum tersebut mengeluarkan deklarasi berisi delapan poin,  yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
    Salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan Gibran maju pada Pemilu 2024 lalu melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
    Ada sejumlah nama tenar yang ikut menandatangani deklarasi tersebut, salah satunnya adalah Try Sutrisno yang menjabat sebagai panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 1988-1993.
    Selain Try, ada pula nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto yang ikut menandatangani deklarasi itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muzani sebut reshuffle menteri kabinet hak prerogatif Presiden

    Muzani sebut reshuffle menteri kabinet hak prerogatif Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa reshuffle atau perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih merupakan hak istimewa atau hak prerogatif yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan perombakan itu dilakukan dalam waktu dekat, Muzani mengaku belum mendengar soal rencana itu.

    “Saya enggak dengar. Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu (reshuffle), kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” kata Muzani saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin.

    Isu reshuffle menteri berembus setelah Presiden Prabowo Subianto, dalam beberapa kali kesempatan, mewanti-wanti para pejabat Negara untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, atau meminta mundur jika mereka tidak mampu.

    Selain itu, Presiden juga mengingatkan pejabat pemerintah untuk tidak mempermainkan atau mengkhianati bangsa Indonesia, termasuk rakyat, dengan melakukan tindak korupsi.

    Dalam amanat saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin pagi, Presiden mengatakan tidak segan untuk memberhentikan pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugasnya.

    “Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” tegas Presiden.

    Presiden menegaskan tidak boleh lagi ada kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Kepala Negara pun meminta rakyat ikut memantau berbagai pelanggaran yang terjadi dan tidak ragu untuk melaporkannya.

    “Jangan ragu-ragu, melihat pejabat, pemimpin melanggar laporkan! Sekarang kita punya teknologi setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti segera siarkan, jangan mau terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya,” katanya.

    Atas pidato tersebut, Muzani menilai bahwa peringatan itu bukan hanya ditujukan kepada menteri, namun juga terhadap lembaga perwakilan rakyat.

    “Saya kira (pidato) tadi kan bukan hanya menteri ya, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya. Pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya. Beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik,” kata Muzani.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo: Melihat Pejabat dan Pemimpin Melanggar, Laporkan! Nasional 2 Juni 2025

    Prabowo: Melihat Pejabat dan Pemimpin Melanggar, Laporkan! Nasional 2 Juni 2025

    Prabowo: Melihat Pejabat dan Pemimpin Melanggar, Laporkan!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila memiliki bukti dugaan penyelewengan oleh pejabat pemerintah.
    Hal itu disampaikan Prabowo dalam upacara peringatan
    Hari Lahir Pancasila
    di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025).
    “Jangan ragu-ragu, melihat pejabat, pemimpin melanggar laporkan!” kata Prabowo dalam pengarahannya, Senin.
    Bahkan, Kepala Negara menyebut, masyarakat bisa menyiarkan bukti dari dugaan penyelewengan tersebut di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini.
    “Sekarang kita punya teknologi, setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti segera siarkan, jangan mau terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya dan tidak setia kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo.
    Sebelumnya, Prabowo mengingatkan kepada para pemimpin dari pusat sampai ke desa untuk menjaga kepercayaan rakyat dan jangan menipu atau mencuri kekayaan rakyat.
    “Wujud kesetiaan kita kepada Pancasila, wujud kesetiaan kita kepada NKRI adalah seluruhnya terutama para pemimpin, pemimpin di pusat, pemimpin di provinsi, pemimpin di kabupaten/kota, pemimpin di desa, jaga kepercayaan rakyat, jangan menipu rakyat, jaga kekayaan rakyat, jangan mencuri dari kekayaan rakyat,” kata Prabowo.
    “Kalau tidak mampu, jangan masuk ke pemerintahan. Kalau tidak mampu, jangan menerima mandat dari rakyat, Marilah kita yakinkan bahwa Pancasila hidup. Pancasila bukan sekadar mantra,” ujarnya melanjutkan.
    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengakui bahwa masih banyak penyelewenangan, manipulasi hingga
    korupsi
    di negeri ini, yang sayangnya dilakukan oleh para elite bangsa terutama para wakil rakyat.
    Tak hanya dilakukan oleh wakil rakyat, Prabowo mengatakan, sikap mental yang tidak baik tersebut juga masih didapati dalam tubuh pemerintahannya.
    “Saudara-saudara sekalian, kita sekarang semakin sadar betapa besar kekayaan kita, tapi kita juga harus sadar bahwa kita masih banyak kekurangan, masih banyak tantangan, kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa,” ujar Prabowo.
    “Terutama mereka-mereka yang pegang jabatan jabatan penting sebagai wakil rakyat sebagai utusan rakyat dan sebagai mandataris rakyat, saya sebagai Presiden RI melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan,” katanya lagi.
    Oleh karena itu, Prabowo mengimbau dan mengajak semua unsur yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk memperbaiki diri dan sistem, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lalin di Gedung Pancasila dialihkan terkait upacara Harlah Pancasila

    Lalin di Gedung Pancasila dialihkan terkait upacara Harlah Pancasila

    Ilustrasi — Gedung Pancasila di kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta. ANTARA/Nabil Ihsan

    Lalin di Gedung Pancasila dialihkan terkait upacara Harlah Pancasila
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 02 Juni 2025 – 06:55 WIB

    Elshinta.com – TMC Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk menghindari beberapa ruas jalan di sekitar Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin.

    Hal tersebut terkait pelaksanaan Upacara Hari Lahir Pancasila yang akan digelar pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB di lokasi tersebut.

    Sebagaimana informasi yang disampaikan melalui akun Instagram TMC Polda Metro Jaya (@tmcpoldametro), Minggu (1/6), petugas kepolisian akan melakukan pengalihan arus lalu lintas di sejumlah jalan menuju Gedung Pancasila guna memastikan kelancaran acara.

    Ruas jalan yang terdampak meliputi Jalan Banteng Barat, Jalan Taman Pejambon, dan Jalan Kwini II. Pengendara baik roda dua maupun roda empat disarankan mencari rute alternatif guna menghindari kemacetan.

    “Polri Dit Lantas Polda Metro Jaya akan melakukan pengalihan arus lalu lintas yang mengarah ke Jl.Taman Pejambon Jakarta Pusat,” tulis keterangan pada unggahan tersebut.

    Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengumumkan penyesuaian pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 melalui Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2025.

    Langkah ini dilakukan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan nasional tersebut, yang dikoordinasikan bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

    Sesuai edaran tersebut, Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila di tingkat pusat akan dilaksanakan pada Senin (2/6) pukul 10.00 WIB di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pimpinan lembaga negara, TNI-Polri, beserta sejumlah tokoh nasional.

    Penurunan bendera akan dilakukan di hari yang sama pada pukul 16.00 WIB, namun tanpa kehadiran peserta dan tamu undangan.

    Pemerintah daerah, kantor perwakilan RI di luar negeri, instansi pemerintah, serta satuan pendidikan diminta menggelar upacara bendera secara luring pada 2 Juni 2025 pukul 07.00 waktu setempat.

    BPIP juga mengimbau BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta untuk ikut menyelenggarakan upacara bendera di tanggal yang sama. Selain itu, pengibaran bendera Merah Putih diwajibkan selama dua hari penuh, yakni 1 dan 2 Juni 2025.

    Adapun tema peringatan tahun ini adalah “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, dengan visual utama berupa Burung Garuda Pancasila sebagai karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

    Sumber : Antara

  • Imbauan Prabowo ke Pejabat Tak Bisa Kerja: Mundur, Sebelum Saya Berhentikan – Page 3

    Imbauan Prabowo ke Pejabat Tak Bisa Kerja: Mundur, Sebelum Saya Berhentikan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat negara yang tak mampu bekerja dengan baik mundur dari jabatannya. Prabowo tak segan memberhentikan pejabat yang tak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

    “Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo saat memberikan amanat dalam Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Dia mengatakan Indonesia merupakan negara kaya, namun masih banyak kekurangan dan tantangan yang harus diselesaikan. Prabowo mengungkap salah satu kekurangan Indonesia yakni, banyak para pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan dan korupsi.

    “Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandateris rakyat,” jelasnya.

    “Saya sebagai Presiden RI melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan di tubuh kekuasaan,” sambung Prabowo.

     

    Usai melakukan pertemuan bilateral, Presiden Prabowo Subianto menggelar jamuan makan malam kenegaraan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Negara, Jakarta, Rabu malam. Presiden Prabowo menyebut kunjungan Presiden Macron dan ibu negara memilik…

  • Prabowo Imbau Pejabat yang Nyeleweng Mundur: Sebelum Saya Berhentikan

    Prabowo Imbau Pejabat yang Nyeleweng Mundur: Sebelum Saya Berhentikan

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memberikan amanat saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan pejabat yang tak mampu bekerja agar mundur.

    “Saya sekali lagi, mengimbau, mengajak mereka-mereka jangan menganggap negara ini tidak ada, jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan, jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, jangan menganggap NKRI bisa ditipu,” kata Prabowo dalam amanatnya saat upacara di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Prabowo mengingatkan semua pemimpin lembaga agar membenahi diri. Dia menegaskan akan menindak siapa pun yang tidak mengerjakan tugas dengan baik.

    “Untuk kesekian kali lagi di tempat yang bersejarah ini atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak, negara kita kuat, mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana,” ujarnya.

    “Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang undang, yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan Pancasila tidak sekadar menjadi slogan. Di sisi lain, dia meminta pejabat mundur sebelum diberhentikan.

    (fca/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 1 Prabowo: Pihak Asing Biayai LSM untuk Adu Domba Kita Nasional

    1 Prabowo: Pihak Asing Biayai LSM untuk Adu Domba Kita Nasional

    Prabowo: Pihak Asing Biayai LSM untuk Adu Domba Kita
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengatakan, pihak
    asing
    telah membiayai lembaga swadaya masyarakat (
    LSM
    ) untuk mengadu domba pihak-pihak di Indonesia.
    “Dengan uang, mereka membiayai LSM untuk mengadu domba kita,” ujar Prabowo dalam pidato Hari Kelahiran Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).
    Dalam upacara yang dihadiri para menteri dan pejabat negara ini, Prabowo menilai pihak-pihak asing itu hanya mengeklaim sebagai pihak yang paling demokratis.
    “Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri,” ujar Prabowo.
    Dia mengatakan, pihak asing sudah datang ke wilayah Indonesia ini sejak ratusan tahun silam. Pihak asing itu kemudian mengadu domba sampai saat ini.
    “Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa mana pun. Kita ingat kata-kata proklamator, kita bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” tutur Prabowo.

    Dia mengatakan, Indonesia harus kuat di tengah tantangan global saat ini. Dia mengajak semua pihak bersatu.
    “Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing, kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Melihat Pejabat dan Pemimpin Melanggar, Laporkan! Nasional 2 Juni 2025

    Prabowo: Jangan Anggap Negara Ini Bisa Dipermainkan, Dibohongi, Ditipu Nasional 2 Juni 2025

    Prabowo: Jangan Anggap Negara Ini Bisa Dipermainkan, Dibohongi, Ditipu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memperingatkan semua pihak untuk tidak mempermainkan ataupun menipu Republik Indonesia.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam upacara Hari Lahir
    Pancasila
    di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025).
    “Saya sekali lagi mengimbau, mengajak mereka-mereka jangan menganggap negara ini tidak ada, jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan, jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, jangan menganggap NKRI bisa ditipu,” kata Prabowo, Senin.
    Prabowo pun menegaskan bahwa ia tidak akan ragu-ragu untuk menindak mereka yang telah mempermainkan, membohongi, dan menipu negara.
    “Saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan semua perundang-undangan di republik ini. Dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut dengan tidak ragu-ragu,” ujar Prabowo.
    Oleh sebab itu, ia memperingatkan semua unsur untuk segera berbenah dan membersihkan diri.
    Prabowo menyatakan, negara akan segera menindak mereka yang tidak mau membersihkan diri, tanpa memandang keluarga atau partai.
    “Atas nama rakyat Indonesia, saya peringati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu,” kata Prabowo.
    “Tanpa pandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana, yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar Undang-Undang Dasar, akan kita tindak,” ujar dia.
    Prabowo menyatakan, peringatan
    Hari Lahir Pancasila
    hendaknya menjadi momentum untuk memperbaiki diri dan kembali ke nilai-nilai Pancasila.
    “Marilah kita kembalikan nilai-nilai Pancasila, nilai nilai luhur perjuangan bangsa kita, marilah kita menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri untuk memperbaiki sistem kita masing-masing,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Gibran, Megawati, hingga JK Hadir

    Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Gibran, Megawati, hingga JK Hadir

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (2/6/2025) pagi.

    Upacara ini merupakan agenda kenegaraan yang rutin diselenggarakan untuk memperingati kelahiran dasar negara Indonesia, Pancasila, yang pertama kali dicetuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945.

    Tahun ini, pelaksanaan upacara tingkat pusat digelar sehari setelah tanggal 1 Juni, sesuai dengan ketentuan baru dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 5 Tahun 2025.

    Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) resmi menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025.

    Surat edaran ini mengatur sejumlah perubahan penting terkait pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila.

    Melalui surat edaran ini, BPIP menetapkan bahwa upacara bendera tingkat pusat akan dilaksanakan pada Senin (2/6/2025) pukul 10.00 WIB di halaman Gedung Pancasila, Jakarta.

    Upacara dihadiri oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan sejumlah pejabat tinggi negara serta tamu undangan lainnya, antara lain mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hingga Tri Sutrisno. Seperti diketahui, Megawati saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. 

    Pria dan wanita tamu undangan akan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) atau pakaian lain sesuai ketentuan. Sementara, TNI/POLRI mengenakan Pakaian Dinas Upacara III (PDU III).

    Adapun, upacara penurunan di pusat akan dilakukan oleh Paskibraka pukul 16.00 WIB tanpa kehadiran peserta dan tamu undangan.

    Tema resmi Hari Lahir Pancasila 2025 ditetapkan yakni “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”.

    Perubahan ini merupakan hasil koordinasi antara BPIP dan Kementerian Sekretariat Negara, dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila agar berjalan tertib dan aman di seluruh wilayah Republik Indonesia serta perwakilan RI di luar negeri.