Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • 7 Momen Menyejukkan Upacara Hari Pancasila: Gibran Salami Try Sutrisno, Mega-Prabowo Akrab Nasional

    7 Momen Menyejukkan Upacara Hari Pancasila: Gibran Salami Try Sutrisno, Mega-Prabowo Akrab Nasional

    Momen Menyejukkan Upacara Hari Pancasila: Gibran Salami Try Sutrisno, Mega-Prabowo Akrab
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah momen menyejukkan antara tokoh bangsa terekam menjelang upacara peringatan
    Hari Lahir Pancasila
    di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).
    Momen-momen itu bahkan terjadi sejak di ruang tunggu atau
    holding room
    , sebelum upacara dimulai.
    Momen akrab terjadi antara Presiden
    Prabowo Subianto
    , Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    , dan Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Presiden ke-5 RI
    Megawati Soekarnoputri
    .
    Ketika acara belum berlangsung, Prabowo sempat melontarkan candaan kepada Megawati.
    Momen ini bermula ketika Prabowo masuk ke ruang tunggu di mana Megawati dan Wakil Presiden ke-6 RI
    Try Sutrisno
    sudah lebih dulu tiba.
    Prabowo langsung menuju ke sebuah meja panjang lalu menyapa dan menyalami Megawati dan Try Sutrisno yang memakai baju putih khas seragam BPIP.
    “Bu, Pak Try,” kata Prabowo sambil menyalami sembari menunduk kecil, Senin.
    Prabowo kemudian duduk berhadapan dengan Megawati.
    Prabowo duduk sebaris dengan Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang duduk di sampingnya.
    Pada momen inilah, Prabowo menggoda Megawati bahwa tubuhnya kini lebih kurus.
    “Ibu, agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet ibu berhasil,” kata Prabowo kepada Megawati.
    Menanggapi hal itu, Megawati berseloroh dietnya memang berhasil.
    “Oh iya, berhasil,” ucapnya.
    “Dietnya berhasil,” imbuh Prabowo.
    Perbincangan itu berlangsung beberapa saat hingga Prabowo memberikan tips kepada Mega untuk meminum kopi di pagi hari.
    “Yang penting kalau pagi kopi,” seloroh Prabowo.
    Dalam momen lain, Prabowo juga tertangkap kamera menggandeng lengan Megawati saat berjalan.
    Berdasarkan foto yang dirilis Sekretariat Presiden, Prabowo tampak berdiri di samping kiri Megawati, sembari memegang tangan kiri Megawati.
    Megawati juga terlihat menggapai uluran tangan Prabowo.
    Menurut penuturan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, Prabowo juga sempat berbisik-bisik dengan Megawati dalam pertemuan kemarin.
    Muzani mengaku belum tahu apa yang dibisikkan, meski tidak menutup kemungkinan soal rencana pertemuan lanjutan keduanya.
    “Di antara keduanya juga ada berbisik, yang saya terus terang belum tahu apa yang dibisikkan. Sepertinya begitu (soal pertemuan kembali), tapi saya belum tahu,” kata Muzani seusai acara.
    Muzani melanjutkan, Megawati juga menunjukkan momen keakraban dengan Gibran yang notabene bekas kadernya di PDI Perjuangan.
    Muzani menyebutkan, Megawati, Gibran, bersama pejabat lain sempat larut dalam canda.
    “Iya (ngobrol dengan Bu Mega). Bercanda-canda juga. Bercanda di antara kita. Yang ada di holding, ada saya, ada Pak Prabowo,” bebernya.
    Selain bercanda, rupanya Gibran sempat bertanya kondisi kesehatan ke Megawati.
    “Iya, (Mas Gibran) bertanya (ke Ibu Mega), menanyakan kesehatan Ibu, segala macam,” tutur Muzani.
    Momen lain yang menjadi sorotan adalah ketika Gibran menyalami Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno yang turut hadir dalam
    Upacara Hari Lahir Pancasila
    .
    Hubungan keduanya memang menjadi perhatian publik setelah Try ikut menandatangani deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang salah satu poinnya meminta agar Gibran dimakzulkan dari jabatan wakil presiden.
    Momen Gibran menyalami Try itu diunggah Gibran melalui akun Instagram-nya.
    Dalam foto tersebut, Gibran yang mengenakan jas menyalami Try dengan membungkukkan badannya sambil dilihat oleh Megawati.
    ”
    Sebelum upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ibu Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, Bapak Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, serta Bapak Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla
    ,” tulis Gibran.
    Menurut Muzani, momen kebersamaan ini merupakan gambaran bagus bahwa pemimpin bangsa duduk satu meja untuk bercanda, ngobrol, saling bersalaman, saling bersilaturahmi, dan saling bertegur sapa.
    “Saya kira ini sebuah, di hari kita memperingati kelahiran Pancasila ini, saya kira momentum yang sangat bagus dan sangat mengharukan,” kata Muzani.
    “Keakraban, kekeluargaan, penuh mewarnai dan menjadi pemandangan di depan mata kami. Sekarang itu kami bersyukur, bergembira dan bersenang karena pemimpin-pemimpin bangsa semuanya saling tegur sapa, saling bersalaman dan saling ngobrol,” ujar dia.
    Dalam pidatonya, Prabowo juga berbicara soal pentingnya persatuan dalam menghadapi ketidakpastian.
    “Saya yakin pada saat ini bangsa indonesia di tengah tantangan global, kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu,” kata Prabowo.
    Prabowo menyebutkan, nilai Pancasila sendiri telah mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia selama bertahun-tahun.
    Prabowo juga berpesan agar Pancasila harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekadar simbol formalitas.
    Ia menyinggung, kegagalan menerapkan Pancasila dalam praktik bernegara menjadi akar dari banyak permasalahan nasional, termasuk korupsi, penyelewengan kekuasaan, serta ketimpangan sosial.
    Oleh sebab itu, ia menginstruksikan seluruh pejabat publik untuk kembali memegang teguh nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.
    “Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Marilah kita menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reaksi Menkeu Sri Soal Putusan MK Gratiskan Biaya Pendidikan Hingga SMP di Sekolah Swasta

    Reaksi Menkeu Sri Soal Putusan MK Gratiskan Biaya Pendidikan Hingga SMP di Sekolah Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan gratis, terutama untuk jenjang dasar dan menengah.

    Sri Mulyani mengatakan akan ada pembahasan khusus antar kementerian untuk menelaah lebih lanjut dampak dari putusan tersebut terhadap kebijakan dan anggaran negara.

    “Nanti akan ada rapat tersendiri mengenai hal itu. Nanti saya bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Mensesneg akan mempelajari keputusan dari MK tersebut, dampaknya seperti apa,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/6/2025).

    Sebelumnya, dia mengamini bahwa pemerintah masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban pemerintah menjamin pendidikan dasar dan menengah gratis 

    “Kita mempelajari keputusan tersebut, Pak Mendikdasmen juga sudah buat rapat, saya juga akan pelajari dulu ya,” ujar Sri Mulyani singkat saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.

    Sri Mulyani belum memberikan keterangan lebih jauh mengenai dampak anggaran atau kebijakan yang akan diambil kementeriannya terkait putusan tersebut.

    Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun dari SD hingga SMP, termasuk sekolah swasta tertentu.

    Mu’ti menilai bahwa implementasi putusan itu masih memerlukan koordinasi lintas kementerian dan kajian anggaran yang mendalam. Meski begitu, dia menilai bahwa putusan itu tak menggratiskan semua lini pendidikan.

    “Yang kami pahami sebenarnya itu kan tidak menggratiskan semua pendidikan negeri dan swasta. Artinya swasta itu masih boleh memungut dengan syarat ketentuan tertentu,” ujar Mu’ti kepada wartawan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, untuk bisa melaksanakan amanat MK tersebut secara menyeluruh, pemerintah perlu terlebih dahulu memahami secara utuh isi dan substansi putusan.

    “Terkait dengan pelaksanaannya tentu kami harus koordinasi dengan kementerian keuangan dan juga harus menunggu arahan dari Bapak Presiden,” ucapnya.

    Termasuk, kata Mu’ti dalam menanggapi pertanyaan soal kemungkinan penerapan kebijakan mulai tahun anggaran 2025-2026, dia menyebut hal itu akan sulit dilakukan secara langsung karena memerlukan perubahan anggaran di tengah tahun.

    Apalagi, dia menilai bahwa perubahan semacam itu memerlukan persetujuan DPR dan pembicaraan intensif dengan Kementerian Keuangan.

    “Itu kan berarti harus perubahan anggaran tengah tahun kan, itu kan berarti harus ada pembicaraan dengan menkeu termasuk dengan DPR sehingga kami untuk sementara fokus dulu pada yang pertama bagaimana sesungguhnya substansi dari substansi dari keputusan MK itu,” tuturnya.

    Langkah kedua, lanjut Mu’ti, adalah memetakan apa yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah dalam membantu pendidikan.

    Selanjutnya, setelah langkah pertama dan kedua selesai, Mu’ti menyebut bahwa kementeriannya baru dapat menyusun skema yang tepat agar bisa dilakukan untuk melaksanakan putusan MK ini.

    Kendati demikian, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan pada prinsipnya terikat pada putusan MK tersebut.

    “Keputusan MK itu kan final and binding. Keputusannya paripurna dan mengikat. Karena itu tentu saja dalam pelaksanaannya, semua kita terikat pada putusan MK itu,” ujar Mu’ti.

    Namun, dia menegaskan kembali bahwa pelaksanaan teknis kebijakan tersebut tetap membutuhkan koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, Presiden, serta persetujuan DPR, khususnya dalam hal penyusunan dan revisi anggaran.

    “Tentu saja dalam pelaksanaannya semua kita terikat putusan MK itu tapi bagaimana melaksanakannya itu harus koordinasi dengan kementerian  terkait terutama Kemenkeu dan yang penting lagi adalah bapak Presiden dan persetujuan DPR terkait dengan anggaran,” imbuhnya.

    Saat ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghitung dan mengimplementasikan kebijakan tersebut, Abdul Mu’ti menyatakan belum bisa memberikan estimasi.

    Dia juga menambahkan bahwa proses pelaksanaan akan melibatkan beberapa tahap, baik di tingkat kementerian maupun pembahasan di DPR.

    “Belum tahu, itu kan lintas kementerian. Belum tahu,” kata Mu’ti singkat.

  • Korut Resmi Gabung Rusia, Kim Jong Un-Putin Akhirnya Satukan Kekuatan

    Korut Resmi Gabung Rusia, Kim Jong Un-Putin Akhirnya Satukan Kekuatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Utara (Korut) membela kerja sama militernya dengan Rusia, menyebut aliansi itu sebagai upaya menjaga “perdamaian dan stabilitas” di Asia dan Eropa. Pernyataan ini disampaikan pada Senin (2/6/2025), menyusul kecaman dari kelompok pemantau sanksi internasional.

    Melansir AFP, kedua negara telah memperkuat kerja sama militer dalam beberapa tahun terakhir, dengan Pyongyang memasok senjata dan pasukan untuk mendukung perang Moskow melawan Ukraina.

    Sekitar 600 tentara Korea Utara telah tewas dan ribuan lainnya terluka saat bertempur untuk Rusia, menurut anggota parlemen Korea Selatan Lee Seong-kweun, mengutip dinas intelijen negara tersebut.

    Sebuah kelompok pemantau sanksi multilateral yang mencakup Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, dan delapan negara lain pada Jumat mengutuk hubungan tersebut sebagai “melanggar hukum”.

    Sebagai tanggapan, Pyongyang mengatakan bahwa kerja samanya dengan Moskow “ditujukan untuk melindungi kedaulatan, integritas teritorial, dan kepentingan keamanan negara-negara” serta “memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Eurasia”.

    Pernyataan oleh seorang pejabat kementerian luar negeri menggambarkan hubungan dengan Rusia sebagai “puncak hubungan antarnegara”.

    “(Pyongyang dan Moskow) dapat membangun tatanan dunia multipolar yang didasarkan pada rasa hormat sejati terhadap kedaulatan, kesetaraan, dan keadilan,” kata pernyataan tersebut.

    Tim Pemantau Sanksi Multilateral, yang diluncurkan Oktober lalu, memantau dan melaporkan pelanggaran sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara, meskipun beroperasi secara independen dari PBB.

    Pembentukannya menyusul veto Rusia terhadap resolusi Dewan Keamanan yang secara efektif mengakhiri sistem yang berlaku untuk memantau kepatuhan Pyongyang terhadap sanksi PBB yang pertama kali diterapkan pada tahun 2006 dan kemudian diperkuat beberapa kali.

    Menurut kelompok tersebut, kapal kargo berbendera Rusia mengirimkan sebanyak “sembilan juta butir amunisi artileri campuran dan peluncur roket ganda” pada tahun 2024 dari Korea Utara ke Rusia.

    Sebagai balasannya, “Rusia diyakini telah menyediakan peralatan pertahanan udara dan rudal antipesawat kepada Korea Utara,” katanya.

    Korea Utara pada April mengonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa mereka telah mengerahkan pasukan ke Rusia untuk mendukung perang Moskow di Ukraina.

    (tfa)

  • Tanggapi Prabowo, Usman Hamid: Musuh Negara Bukan LSM Asing, tapi Koruptor Nasional 2 Juni 2025

    Tanggapi Prabowo, Usman Hamid: Musuh Negara Bukan LSM Asing, tapi Koruptor Nasional 2 Juni 2025

    Tanggapi Prabowo, Usman Hamid: Musuh Negara Bukan LSM Asing, tapi Koruptor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia
    Usman Hamid
    menanggapi ucapan Presiden
    Prabowo Subianto
    yang mengatakan pihak asing mendanai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengadu domba bangsa Indonesia.
    Aktivis hak asasi manusia (HAM) ini mengatakan, musuh utama bangsa Indonesia bukanlah
    LSM asing
    , melainkan elite politik yang menjadi
    koruptor
    .
    “Musuh utama bangsa kita bukanlah LSM asing. Musuh utama bangsa kita dan yang melumpuhkan negara kita adalah elite-elite politik yang terlibat
    korupsi
    ,” ujar Usman, kepada Kompas.com, melalui pesan singkat, Senin (2/6/2025).
    Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir ini mengatakan, koruptor yang dimaksud bukan hanya mengambil uang rakyat, tetapi juga merusak institusi demokrasi dan hak asasi manusia.
    Termasuk korupsi terhadap lingkungan hidup dengan mengeruk kekayaan alam dengan cara merusak.
    ”
    Korupsi
    hukum yang mengutak-atik hukum demi kepentingan kekuasaan diri para elite. Korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan keluarga, anak, menantu, cucu, dan kroni,” ujar dia.
    “Semua ini dikerjakan oleh elite-elite politik yang korup,” ujar Usman.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pihak asing telah membiayai lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengadu domba pihak-pihak di Indonesia.
    “Dengan uang, mereka membiayai LSM untuk mengadu domba kita,” ujar Prabowo, dalam pidato Hari Kelahiran Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin.
    Dalam upacara yang dihadiri para menteri dan pejabat negara ini, Prabowo menilai pihak-pihak asing itu hanya mengeklaim sebagai pihak yang paling demokratis.
    “Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muzani ungkap isi obrolan Wapres Gibran dan Presiden ke-5 Megawati

    Muzani ungkap isi obrolan Wapres Gibran dan Presiden ke-5 Megawati

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Muzani ungkap isi obrolan Wapres Gibran dan Presiden ke-5 Megawati
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 17:26 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkap isi obrolan ringan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri saat keduanya bertemu di holding room Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin.

    “Iya, (Wapres Gibran) bertanya, menanyakan kesehatan Ibu (Megawati) segala macam,” kata Ahmad Muzani menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui setelah upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Senin.

    Muzani menjelaskan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa tokoh dan pejabat negara berkumpul di ruang tunggu VVIP (holding room), Gedung Pancasila, Senin pagi, sebelum mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di pelataran gedung.

    Presiden Prabowo Subianto masuk ke dalam ruang tunggu bersama Wapres Gibran. Presiden kemudian langsung menyalami Presiden Ke-5 Megawati dan Wapres Ke-6 Try Sutrisno yang saat itu telah menunggu lebih dulu di dalam ruangan, dan duduk bersebelahan.

    Megawati, yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), hadir mengenakan pakaian berwarna putih dengan label BPIP. Try Sutrisno turut mengenakan atasan berwarna putih dengan label BPIP.

    Selepas bersalaman dan saling sapa, Presiden kemudian mengambil posisi duduk berhadapan dengan Megawati dan Try Sutrisno. Di sisi kiri Presiden, ada Wapres Gibran dan Ketua MPR Ahmad Muzani, sementara di sisi kanan Presiden ada Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi.

    Muzani kemudian mendeskripsikan pertemuan di ruang tunggu itu berlangsung hangat dan akrab.

    “Suasana pertemuan di antara Presiden Prabowo dengan Presiden Ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri, berlangsung sangat akrab, penuh kekeluargaan, dan saling banyak bercanda,” kata Ahmad Muzani.

    Muzani melanjutkan Presiden Prabowo dan Megawati sempat berbisik, tetapi dia tidak tahu informasi yang dibahas oleh Presiden dan Megawati.

    Terlepas dari itu, Muzani menilainpertemuan singkat di ruang tunggu Gedung Pancasila merupakan gambaran yang positif untuk kerukunan antarpemimpin-pemimpin bangsa.

    “Para pemimpin bangsa, tokoh bangsa, duduk satu meja untuk bercanda, ngobrol, saling bersalaman, saling bersilaturahmi, dan saling bertegur sapa. Saya kira ini sebuah — di hari kita memperingati kelahiran Pancasila — ini saya kira momentum yang sangat bagus, dan sangat mengharukan,” kata Ahmad Muzani.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Muzani Buka-Bukaan Isu Reshuffle Kabinet hingga Desakan Menkes Mundur

    Muzani Buka-Bukaan Isu Reshuffle Kabinet hingga Desakan Menkes Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi dingin isu perombakan atau reshuffle kabinet Prabowo Subianto yang belakangan santer berembus.

    Menurutnya, wacana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden dan kini ia belum mendengar adanya rencana konkret soal reshuffle. 

    “Saya enggak dengar [reshuffle],” ujar Muzani saat ditanya wartawan di sela acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Namun, ketika ditanya apakah reshuffle diperlukan dalam kabinet pemerintahan mendatang yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto, Muzani menegaskan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

    “Apakah Presiden menganggap perlu, kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” tegasnya.

    Ketika ditanya soal desakan publik terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mundur dari jabatannya pun, Muzani memilih untuk tidak berspekulasi. 

    “Saya enggak dengar,” ujar Muzani singkat.

  • Muzani sebut reshuffle menteri kabinet hak prerogratif Presiden

    Muzani sebut reshuffle menteri kabinet hak prerogratif Presiden

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin (2/6/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Muzani sebut reshuffle menteri kabinet hak prerogratif Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Juni 2025 – 18:15 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa reshuffle atau perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih merupakan hak istimewa atau hak prerogatif yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto. Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan perombakan itu dilakukan dalam waktu dekat, Muzani mengaku belum mendengar soal rencana itu.

    “Saya enggak dengar. Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu (reshuffle), kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” kata Muzani saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin.

    Isu reshuffle menteri berembus setelah Presiden Prabowo Subianto, dalam beberapa kali kesempatan, mewanti-wanti para pejabat Negara untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, atau meminta mundur jika mereka tidak mampu. Selain itu, Presiden juga mengingatkan pejabat pemerintah untuk tidak mempermainkan atau mengkhianati bangsa Indonesia, termasuk rakyat, dengan melakukan tindak korupsi.

    Dalam amanat saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin pagi, Presiden mengatakan tidak segan untuk memberhentikan pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugasnya.

    “Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” tegas Presiden.

    Presiden menegaskan tidak boleh lagi ada kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Kepala Negara pun meminta rakyat ikut memantau berbagai pelanggaran yang terjadi dan tidak ragu untuk melaporkannya.

    “Jangan ragu-ragu, melihat pejabat, pemimpin melanggar laporkan! Sekarang kita punya teknologi setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti segera siarkan, jangan mau terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya,” katanya.

    Atas pidato tersebut, Muzani menilai bahwa peringatan itu bukan hanya ditujukan kepada menteri, namun juga terhadap lembaga perwakilan rakyat.

    “Saya kira (pidato) tadi kan bukan hanya menteri ya, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya. Pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya. Beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik,” kata Muzani.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Momen Prabowo Puji Diet Megawati: Luar Biasa, Ibu Kurus!

    Momen Prabowo Puji Diet Megawati: Luar Biasa, Ibu Kurus!

    Bisnis.com, JAKARTA — Suasana hangat dan penuh keakraban tercipta dalam momen tak terduga ketika Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di ruang tunggu (holding room) agenda Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Dalam pertemuan singkat itu, Prabowo tampak menyapa dengan ramah Megawati dan Jenderal (Purn.) Try Sutrisno. Dia kemudian duduk berhadapan dengan Megawati, membuka percakapan dengan nada bersahabat.

    “Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet Ibu berhasil,” ucap Prabowo sembari tersenyum.

    Megawati pun membalas dengan santai kepada Prabowo. 

    “Iya, berhasil,” balas Megawati sambil tersenyum.

    Prabowo pun mengangguk dan mengulang, “Dietnya berhasil.”

    Tak lama kemudian, Megawati tampak menawarkan kue kepada Prabowo sambil berkata, “Lah, ini monggo.”

    Disambut tawa ringan dari Prabowo yang menjawab, “Hahaha. Yang penting kalau pagi kopi,” tandas Prabowo.

    Keduanya terus berbicara lantaran duduk saling berhadapan di sebuah meja oval panjang, ditemani sejumlah tokoh penting negara.

    Di sisi kanan Prabowo tampak Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sementara di sisi kirinya duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Megawati hadir dengan balutan kemeja putih lengan panjang, duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno. Tak lama kemudian, Prabowo bahkan sempat berpindah tempat duduk, mendekat dan duduk tepat di sebelah Megawati.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tampak ikut dalam perbincangan, menunduk setengah jongkok di antara keduanya untuk menyimak obrolan hangat tersebut.

    Momen-momen informal ini terjadi hanya beberapa saat sebelum upacara dimulai, yang tahun ini mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya.”

    Menjelang pelaksanaan upacara, Megawati juga terlihat berada di sisi belakang Prabowo, diapit oleh Gibran saat mereka berjalan bersama menuju mimbar kehormatan.

  • Komisi XIII DPR: Pemerintah perlu diplomasi imperatif pulangkan Tannos

    Komisi XIII DPR: Pemerintah perlu diplomasi imperatif pulangkan Tannos

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu menggunakan upaya diplomasi secara imperatif atau dengan lebih tegas kepada pemerintah Singapura untuk bisa membawa pulang buronan tersangka korupsi e-KTP Paulus Tannos.

    Diplomasi yang tegas dan terukur, menurut dia, diperlukan agar niat membawa pulang Tannos dapat terwujud. Pasalnya, dia menilai bahwa buronan tersebut tidak bisa berkenan atau tidak berkenan jika berhadapan dengan hukum.

    “Pemerintah perlu mempertimbangkan menggunakan diplomasi yang lebih imperatif kepada pemerintah Singapura. Hal ini untuk menunjukkan betapa besar kerusakan yang telah dibuat Tannos di Indonesia,” kata Willy saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan bahwa Indonesia memiliki modal cukup kuat untuk menggunakan diplomasi secara imperatif. Sebagai negara yang telah lama membangun kerja sama dalam berbagai bidang, menurut dia, Indonesia dapat menggunakan latar hubungan baik tersebut dalam diplomasi.

    Di samping itu, perjanjian ekstradisi yang telah disepakati Indonesia bersama Singapura bisa menjadi kerangkanya. Baik Indonesia maupun Singapura, kata dia, sama-sama meletakkan korupsi sebagai kejahatan yang serius.

    “Kita juga punya kerjasama keamanan kawasan, di mana Indonesia berupaya serius mencegah potensi bahaya yang singgah di sini dan menyasar Singapura. Ini semua bisa jadi ajuan pertimbangan diplomasi kita,” katanya.

    Menurut dia, diplomasi dengan lebih tegas bisa dilakukan dengan cara menyampaikan nota diplomatik yang memberi penjelasan keseriusan kerusakan yang telah dilakukan Tannos. Hal itu, kata dia, membutuhkan sinergi antara pemerintah, DPR, dan berbagai pihak lainnya.

    Dia pun mengapresiasi kinerja Kementerian Hukum dan penegak hukum yang telah melengkapi dokumen hukum yang diperlukan sebagai kunci penting dalam upaya membawa Tannos ke Indonesia guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    Dari segi prosedural hukum dan perjanjian bersama, dia menilai sejauh ini Kementerian Hukum dan KPK sudah bekerja dengan baik. Demikian juga, kata dia, dengan Kementerian Luar Negeri yang sudah mengirimkan dokumen tersebut.

    “Kita tinggal perlu menegaskan betapa penting dan mendesaknya pertanggungjawaban Tannos di Indonesia kepada pemerintah dan aparat hukum Singapura,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kekayaan Kita Sangat Besar, tapi Banyak Maling Curi Uang Rakyat

    Kekayaan Kita Sangat Besar, tapi Banyak Maling Curi Uang Rakyat

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Namun, kekayaan tersebut justru dimanfaatkan segelintir pihak untuk menguntungkan dirinya sendiri.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila yang diselenggarakan di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    “Kekayaan kita sekali lagi, sangat besar, tetapi terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat dan untuk itu saya bertekad akan menertibkan semua itu,” kata Prabowo.

    Prabowo pun mengungkap tekadnya dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang hebat. Ia meminta dukungan kepada anak muda agar melanjutkan estafet kepemimpinan yang telah dijaga untuk masa yang akan datang.

    “Saya mohon dukungan semua elemen terutama anak-anak muda kami adalah angkatan yang sebentar lagi akan meninggalkan podium, kita sekarang berjuang melawan korupsi supaya Anda mengambil alih negara dalam keadaan baik dan kuat,” ujar Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga meminta kepada seluruh rakyat untuk tidak ragu melaporkan pejabat yang melakukan korupsi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kemiskinan dan kelaparan semakin luas.

    “Tidak boleh ada kemiskinan di indonesia, tidak boleh ada kelaparan di Indonesia, mari kita bersatu, jangan ragu-ragu, lihat pejabat pemimpin yang melaporkan!” tegasnya.

    Di sisi lain, Prabowo menyebut langkah ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Mereka diminta bisa segera melaporkan jika ada pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan mereka.

    “Sekarang kita punya teknologi setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget kalau ada bukti segera siarkan jangan mau terima penyelewengan jangan mau terima pejabat yang melakukan sekehendak dirinya,” jelasnya.