Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Rusia Nilai Resolusi Gaza Dewan Keamanan PBB Bertentangan dengan Keputusan Internasional

    Rusia Nilai Resolusi Gaza Dewan Keamanan PBB Bertentangan dengan Keputusan Internasional

    JAKARTA – Rusia mengatakan pada Hari Selasa, adopsi resolusi rancangan Amerika Serikat tentang Jalur Gaza oleh Dewan Keamanan PBB bertentangan dengan keputusan hukum internasional tentang pembentukan Negara Palestina.

    Dewan Keamanan pada Hari Senin mengadopsi resolusi yang membentuk Dewan Perdamaian transisi dan memberi wewenang kepada Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan upaya keamanan di Jalur Gaza.

    Keduanya akan beroperasi di Gaza hingga 31 Desember 2027, dengan ketentuan Dewan akan mengambil tindakan lebih lanjut.

    Resolusi ini disahkan dengan 13 suara mendukung, sementara Rusia dan Tiongkok abstain.

    Menanggapi keputusan tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan resolusi tersebut tidak memberikan Dewan Keamanan “hak prerogatif yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan.”

    Dalam siaran pers, Kementerian Luar Negeri Rusia berargumen, resolusi tersebut bertentangan dengan “keputusan hukum internasional yang diakui secara umum yang mengatur pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan bersebelahan secara teritorial di dalam perbatasan tahun 1967 dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur, dan hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel,” melansir Anadolu 19 November.

    Mencatat bahwa Rusia abstain dalam pemungutan suara hari Senin, dengan mempertimbangkan posisi Otoritas Palestina (PA) dan negara-negara Arab dan Muslim yang mendukung resolusi tersebut, pernyataan tersebut lebih lanjut menyatakan, abstain itu bertujuan untuk “menghindari terulangnya kekerasan dan aksi militer di Gaza.”

    Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan, perang di Gaza dapat dihentikan lebih awal jika Washington tidak menggunakan hak vetonya terhadap rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera, dan mencatat hal tersebut (veto AS) telah dilakukan enam kali selama dua tahun terakhir.

    “Hal utama saat ini adalah bahwa keputusan ini tidak menjadi kedok untuk eksperimen yang tidak terkendali di wilayah Palestina yang diduduki, dan tidak berubah menjadi putusan akhir tentang hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, atau aspirasi rakyat Israel untuk keamanan dan koeksistensi damai di kawasan tersebut,” jelas kementerian.

    Sebelumnya, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Duta Besar Vasily Nebenzya menjelaskan abstainnya Moskow dengan mengatakan, hal itu dilakukan karena rencana tersebut mengesampingkan partisipasi Palestina.

    “Tidak ada kejelasan dalam draf mengenai jadwal pengalihan kendali atas Gaza kepada Otoritas Palestina, juga tidak ada kepastian mengenai Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilisasi Internasional, yang akan dapat bertindak sepenuhnya secara otonom, tanpa memperhatikan posisi dan pendapat Ramallah,” ujarnya kepada Dewan Keamanan setelah pemungutan suara.

    Diketahui, Konflik terbaru di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok militan Palestina yang dipimpin Hamas menyerang wilayah selatan Israel, menewaskan 1.200 orang dan 251 lainnya disandera, menurut perhitungan Israel, dikutip dari Reuters.

    Sementara itu, sejak Oktober 2023, hampir 69.500 warga Palestina telah tewas – kebanyakan perempuan dan anak-anak – dan lebih dari 170.700 orang terluka agresi Israel yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut.

  • Sheikh Hasina Eks PM Bangladesh Dijatuhi Hukuman Mati, India Diminta Ekstradisi

    Sheikh Hasina Eks PM Bangladesh Dijatuhi Hukuman Mati, India Diminta Ekstradisi

    PIKIRAN RAKYAT – Pengadilan Bangladesh resmi menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina, setelah menyatakannya bersalah dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Persidangan yang digelar in-absentia di Dhaka itu berlangsung di tengah perhatian publik yang membludak, sementara Hasina tetap berstatus buron di luar negeri.

    Hakim Golam Mortuza Mozumder dalam putusan yang dibacakan pada Senin 17 November 2025, menyatakan bahwa Hasina dinilai terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kekerasan besar-besaran yang terjadi saat gelombang demonstrasi mahasiswa tahun lalu.

    “Hasina dinyatakan bersalah atas tiga dakwaan, termasuk penghasutan, perintah untuk membunuh, dan tidak bertindak untuk mencegah kekejaman tersebut. Kami telah memutuskan untuk menjatuhkannya hanya satu hukuman yaitu, hukuman mati,” ujar sang hakim.

    Sidang Mengungkap Peran Hasina

    Persidangan yang dimulai 1 Juni itu memanggil banyak saksi yang menerangkan bagaimana Hasina diduga memerintahkan atau gagal menghentikan tindakan brutal aparat terhadap para demonstran. Jaksa Tajul Islam menggambarkan Hasina sebagai figur sentral dalam upaya mempertahankan kekuasaannya.

    “Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuasaan secara permanen demi dirinya sendiri dan keluarganya,” kata jaksa Islam.

    Hasina sendiri telah melarikan diri ke India sejak tahun lalu dan menolak kembali ke Bangladesh untuk menghadapi dakwaan. Ia dituduh memerintahkan tindakan mematikan dalam upaya menumpas demonstrasi mahasiswa yang pecah pada Juli–Agustus 2024. Menurut laporan PBB, sedikitnya 1.400 orang tewas dalam bentrokan yang terjadi selama periode itu.

    Tajul Islam menegaskan kepada wartawan pada 16 Oktober bahwa tuntutan jaksa tidak main-main.

    “Kami menuntut hukuman tertinggi untuknya. Untuk satu pembunuhan, satu hukuman mati adalah aturannya. Untuk 1.400 pembunuhan, dia seharusnya dihukum 1.400 kali tetapi karena itu tidak mungkin secara manusiawi, kami menuntut setidaknya satu hukuman mati,” ujarnya.

    Jaksa juga menuding Hasina, yang kini berusia 78 tahun, sebagai “inti dari semua kejahatan” yang terjadi selama gejolak politik tersebut.

    Dua Eks Pejabat Senior Juga Dijerat

    Hasina tidak sendirian dalam persidangan. Ia diadili bersamaan dengan dua mantan pejabat tinggi Bangladesh, Asaduzzaman Khan Kamal, mantan Menteri Dalam Negeri, yang kini ikut buron.

    Chowdhury Abdullah Al-Mamun, mantan Kepala Kepolisian, yang sudah ditahan dan mengaku bersalah. Jaksa menegaskan Kamal juga layak menghadapi hukuman mati.

    Bangladesh Tekan India untuk Ekstradisi

    Usai putusan dijatuhkan, pemerintah Bangladesh secara resmi meminta India segera mengekstradisi Hasina. Dalam pernyataannya, Dhaka menilai India memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyerahkannya.

    “Kami mendesak pemerintah India untuk segera mengekstradisi kedua narapidana tersebut kepada pihak berwenang Bangladesh,” demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Dhaka.

    Bangladesh bahkan menyebut pemberian perlindungan kepada Hasina sebagai tindakan tidak bersahabat serta bentuk penghinaan terhadap sistem peradilan negara tersebut.

    India sendiri memberikan respons diplomatis, menyebut tetap berkomitmen mendukung perdamaian dan stabilitas bagi rakyat Bangladesh. Meski sebelumnya Dhaka berencana meminta red notice Interpol terhadap Hasina, hingga kini belum ada catatan nama sang mantan PM dalam daftar pencarian global.

    Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus pun menyambut putusan pengadilan.

    “Pemberian hukuman mati kepada Sheikh Hasina dan Asaduzzaman Khan Kamal dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan keputusan bersejarah,” ujarnya.

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

    PBB Menyayangkan Hukuman Mati

    Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai putusan tersebut sebagai langkah penting bagi para korban, namun menekankan bahwa hukuman mati bukanlah opsi yang tepat.

    Dalam laporan pada Februari lalu, PBB menyatakan bahwa Hasina berada di balik rangkaian serangan sistematis terhadap para pengunjuk rasa, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian, PBB menegaskan proses hukum harus tetap mengikuti standar internasional.

    “Kami telah menyerukan agar para pelaku… dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan standar-standar internasional. Kami juga menyerukan agar para korban mendapatkan akses terhadap pemulihan dan reparasi yang efektif,” kata juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani.

    Namun PBB secara tegas menolak hukuman mati tersebut.

    “Hal ini sangat penting terutama ketika… persidangan dilakukan secara in absentia dan berujung pada vonis hukuman mati. Kami menyesalkan penjatuhan hukuman mati, yang kami menentangnya dalam segala situasi,” ujarnya lagi.

    Putusan ini dipandang dapat membawa konsekuensi politik dan diplomatik yang besar bagi Dhaka, seiring meningkatnya tekanan internasional dan permintaan ekstradisi kepada India yang hingga kini masih menjadi polemik.***

  • Menteri Israel Desak Netanyahu Tangkap Abbas Jika PBB Dukung Palestina

    Menteri Israel Desak Netanyahu Tangkap Abbas Jika PBB Dukung Palestina

    Tel Aviv –

    Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang dikenal kontroversial, mendesak Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menangkap Presiden Palestina Mahmoud Abbas, jika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung pembentukan negara Palestina.

    Desakan Ben-Gvir ini, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (18/11/2025), disampaikan pada hari yang sama ketika mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diajukan Amerika Serikat (AS) untuk mendukung rencana perdamaian Gaza usulan Presiden Donald Trump.

    Tidak seperti draf resolusi sebelumnya, versi terbaru dari resolusi usulan Washington, yang didukung Dewan Keamanan PBB dalam voting pada Senin (17/11) waktu setempat itu, menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan.

    Ben-Gvir, dalam pernyataannya, tidak hanya mendesak Netanyahu menangkap Abbas, tetapi juga secara terang-terangan menyerukan pembunuhan para pejabat senior Otoritas Palestina.

    “Jika mereka mempercepat pengakuan negara yang direkayasa ini, jika PBB mengakuinya, maka Anda, Bapak Perdana Menteri, harus memerintahkan pembunuhan yang ditargetkan terhadap sejumlah pejabat senior Otoritas Palestina, yang merupakan teroris dalam segala hal, dan Anda… harus memerintahkan penangkapan Abu Mazen (Abbas-red),” kata Ben Gvir dalam konferensi pers di parlemen Israel, Knesset.

    Otoritas Palestina mengecam keras seruan Ben-Gvir tersebut.

    “Negara Palestina menegaskan bahwa penghasutan sistematis semacam itu menunjukkan mentalitas politik yang menolak perdamaian dan mengancam keamanan regional dan internasional,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina, yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat.

    Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak negara-negara untuk mengambil “langkah-langkah konkret dan mendesak untuk menghentikan eskalasi ini, mengaktifkan mekanisme akuntabilitas, dan menolak penggunaan bahasa dan penghasutan teroris sebagai alat pemerintahan”.

    Resolusi yang disetujui Dewan Keamanan PBB itu memberikan restu untuk pembentukan pemerintahan transisi dan pengerahan pasukan keamanan internasional ke Jalur Gaza, yang menandai dimulainya tahap kedua dari kesepakatan yang dimediasi AS yang dicapai bulan lalu, yang menghentikan perang selama dua tahun.

    Resolusi rancangan AS itu juga menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan, meskipun dengan bahasa yang berbelit-belit.

    Disebutkan dalam resolusi itu bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza sedang berlangsung, “kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina”.

    Para pemimpin Israel telah sepakat menolak segala kemungkinan berdirinya negara Palestina.

    “Penolakan kami terhadap negara Palestina di wilayah mana pun tidak berubah,” tegas Netanyahu dalam rapat kabinet Israel pada Minggu (16/11).

    Tonton juga video “Tok! PBB Setujui Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kisruh Jepang-China Memanas, dari ‘Potong Leher’ Kini Warning Warga

    Kisruh Jepang-China Memanas, dari ‘Potong Leher’ Kini Warning Warga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kisruh Jepang dan China makin memanas. Setelah China memberi peringatan ke warganya agar tidak ke Jepang, kini Tokyo memberi warning serupa ke penduduknya di Beijing.

    Pemerintah Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi meminta warga Jepang di China untuk berhati-hati terhadap lingkungan sekitar dan menghindari kerumunan besar. Perselisihan diplomatik tengah terjadi antar kedua negara.

    “Perhatikan lingkungan sekitar Anda dan sebisa mungkin hindari alun-alun tempat kerumunan besar berkumpul atau tempat-tempat yang kemungkinan besar digunakan oleh banyak orang Jepang,” kata Kedutaan besar Jepang di China dalam sebuah pernyataan di situs webnya tertanggal Senin, dikutip AFP, Selasa (18/11/2025).

    Kedutaan Besar Jepang juga mengimbau warga negara untuk menghormati adat istiadat setempat dan berhati-hati dalam berkata-kata. Warga diharapkan bersikap baik saat berinteraksi dengan penduduk setempat.

    “Jika Anda melihat seseorang atau sekelompok orang yang Anda curigai, menjauhlah dan segera tinggalkan tempat itu,” demikian bunyi peringatan tersebut lagi.

    Hal sama juga ditekankan juru bicara utama pemerintah Jepang, Minoru Kihara, dalam pernyataan terbaru Selasa. Saran tersebut, tegasnya, dikeluarkan berdasarkan penilaian komprehensif terhadap situasi politik, termasuk situasi keamanan di negara atau wilayah terkait serta kondisi sosial.

    Sebelumnya, pekan lalu, Takaichi mengatakan bahwa Jepang dapat melakukan intervensi militer dalam setiap serangan terhadap Taiwan. China sendiri mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menegaskan bakal mempertahankan pulau demokratis itu, meski dengan kemampuan militer.

    “Jika keadaan darurat Taiwan melibatkan kapal perang dan penggunaan kekuatan, maka itu bisa menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup (Jepang)”, ujar Takaichi, 64 tahun, kepada parlemen pada 7 November.

    Hal ini kemudian dibalas dengan sebuah unggahan ancaman di media sosial X oleh Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian. Ia mengancam akan “memotong leher kotor itu”, yang tampaknya merujuk pada Takaichi yang baru menjabat pada bulan Oktober.

    Tokyo mengatakan telah memanggil duta besar China terkait unggahan media sosial tersebut. Unggahan itu pun kini telah dihapus.

    Meski begitu, China tetap mendesak Takaichi untuk mencabut pernyataan soal Taiwan dan memanggil duta besar Jepang pada hari Jumat lalu. Di hari yang sama, China menyarankan warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang.

    Ini berdampak pada jatuhnya saham Tokyo. Nikkei anjlok 3% didukung saham ritel dan wisata.

    Dua negara dengan ekonomi terbesar di Asia ini saling terkait erat, dengan China sebagai sumber wisatawan terbesar Jepang. Di mana hampir 7,5 juta pengunjung dalam sembilan bulan pertama tahun 2025.

    Mengurut laporan kantor berita Jiji, pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri untuk Urusan Asia-Pasifik Jepang, Masaaki Kanai, tiba di China untuk meredakan pertikaian tersebut, dan berada di Kementerian Luar Negeri China pada hari Selasa. Ia diperkirakan akan mengadakan pembicaraan dengan mitranya Liu Jinsong.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bersitegang, Jepang Ingatkan Warganya di China Berhati-hati!

    Bersitegang, Jepang Ingatkan Warganya di China Berhati-hati!

    Jakarta –

    Pemerintah Jepang telah memperingatkan warganya di China untuk berhati-hati terhadap lingkungan sekitar dan menghindari kerumunan orang. Peringatan ini disampaikan di tengah perselisihan diplomatik atas komentar Perdana Menteri Sanae Takaichi tentang Taiwan.

    Perselisihan yang semakin memanas ini telah mendorong Beijing untuk menyerukan warga China agar tidak bepergian ke Jepang.

    “Perhatikan lingkungan sekitar Anda dan sebisa mungkin hindari alun-alun tempat berkumpulnya banyak orang atau tempat-tempat yang kemungkinan besar digunakan oleh banyak orang Jepang,” kata kedutaan besar Jepang di China dalam sebuah pernyataan di situs webnya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/11/2025).

    Minoru Kihara, juru bicara pemerintah Jepang, mengatakan pada hari Selasa, bahwa peringatan tersebut dikeluarkan “berdasarkan penilaian komprehensif terhadap situasi politik, termasuk situasi keamanan di negara atau kawasan terkait, serta kondisi sosial.”

    Perselisihan diplomatik antara China dan Jepang dipicu oleh pernyataan Takaichi yang menyebutkan kemungkinan keterlibatan negaranya, jika perang China dan Taiwan pecah.

    Komentar Takaichi pada 7 November lalu tersebut secara luas ditafsirkan menyiratkan bahwa serangan China terhadap Taiwan, dapat memicu aksi militer oleh Tokyo. Diketahui bahwa Taiwan yang diklaim oleh China, hanya berjarak 100 kilometer (62 mil) dari pulau terdekat di Jepang.

    Pada hari Jumat (14/11), Beijing mengatakan telah memanggil duta besar Jepang untuk dimintai keterangan. Sementara Tokyo pun mengatakan telah memanggil duta besar China setelah sebuah unggahan daring yang “tidak pantas” dan kini telah dihapus.

    Buntut pernyataan Takaichi tersebut, pemerintah China menyerukan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang.

    “Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar serta Konsulat China di Jepang dengan sungguh-sungguh mengingatkan warga negara China untuk menghindari perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat,” kata Kedutaan Besar China di Jepang dalam unggahan di WeChat.

    Diketahui bahwa China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, dan telah mengancam akan menggunakan kekuatan untuk membawa pulau demokrasi itu di bawah kendalinya.

    Tonton juga video “China Desak PM Jepang Tarik Pernyataan Terkait Taiwan”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • ALKIS serukan kepedulian dunia pada krisis kemanusiaan di Sudan

    ALKIS serukan kepedulian dunia pada krisis kemanusiaan di Sudan

    Mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan jalur pasokan senjata kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar gencatan senjata segera tercapai

    Depok (ANTARA) – Koordinator Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Sudan (ALKIS) KH. Moch. Hilmi Asshiddiqi Al-Aroky menyerukan kepedulian dunia pada krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan.

    “Saya prihatin dengan apa yang terjadi di Sudan,” kata KH. Moch. Hilmi Asshiddiqi Al-Aroky yang juga juga Wakil Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok di Depok, Selasa.

    Krisis kemanusiaan di Sudan semakin memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, Sudan sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat serius.

    Pertempuran bersenjata antarfaksi militer telah menyebabkan ratusan ribu korban jiwa, puluhan juta warga sipil mengungsi, dan runtuhnya layanan dasar seperti kesehatan, pangan, pendidikan, dan lain sebagainya.

    Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup rakyat Sudan, namun juga stabilitas kawasan Afrika Timur secara keseluruhan.

    “Indonesia, sebagai bangsa yang berlandaskan kemanusiaan dan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengambil peran aktif dalam upaya penyelesaian tragedi ini,” ujarnya.

    Ketiga, Pemerintah Indonesia agar menugaskan Lembaga Negara yang berwenang seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Palang Merah Indonesia (PMI) serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Salah satu tujuannya, agar segera mengirimkan bantuan nyata, baik berupa tenaga medis, logistik, dan perlindungan bagi pengungsi.

    “Keempat, menggagas forum lintas lembaga dan masyarakat sipil Indonesia untuk menghimpun solidaritas dan dukungan bagi rakyat Sudan,” harapnya.

    Dirinya berharap Indonesia bisa mengambil peran dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang melanda masyarakat Sudan. Terlebih lagi, lanjutnya, peran Indonesia saat ini di kancah Internasional sangat diperhitungkan.

    “Tentu, kita berharap agar krisis kemanusiaan tersebut bisa segera selesai. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui upaya ALKIS dalam menyuarakan kepedulian pada krisis kemanusiaan di Sudan mendapatkan dukungan penuh dari sejumlah tokoh nasional.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Viral Influencer China Hilang di Kamboja, Netizen Curiga Kena Scam

    Viral Influencer China Hilang di Kamboja, Netizen Curiga Kena Scam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Influencer asal China yang dikenal sebagai ‘Sister Orange’ dilaporkan hilang di Kamboja. Sosok yang terkenal di platform Douyin dengan lebih dari 120.000 pengikut (followers) tersebut, terbang ke Kamboja dari Sihanoukville pada awal November ini untuk mengunjungi sang kekasih, ‘Brother Dragon’.

    Sister Orange seharusnya dijadwalkan pulang pada 13 November 2025. Namun, hingga kini belum ada kabar soal keberadaannya, menurut laporan Mothership, dikutip dari Vnexpress, Selasa (18/11/2025).

    Dalam video yang kini sudah dihapus, saudara perempuan Sister Orange mengatakan keluarga tak bisa menghubungi perempuan berusia 26 tahun tersebut sejak 12 November 2025.

    HP-nya disebut tidak aktif. Sementara itu, nomor Brother Dragon juga dikatakan tak bisa dihubungi.

    Menurut laporan The Standard, sang pacar diduga mengoperasikan sebuah hotel di Sihanoukville.

    Otoritas China disebut tidak menemukan rekam jejak kedatangan Sister Orange pada 13 November 2025. Padahal, dalam akun media sosialnya, Sister Orange telah mengabarkan ke para pengikutnya bahwa ia akan segera pulang.

    Menurut keterangan keluarga, Sister Orange tampak stabil secara emosional sebelum melakukan perjalanan ke Kamboja. Tak ada konflik dengan teman atau kerabat.

    Keluarga sudah mengeluarkan peringatan orang hilang di Douyin dan Weibo. Mereka berencana meminta pertolongan dari Kedutaan Besar China di Kamboja, serta Kementerian Luar Negeri China.

    Para pengikut Sister Orange juga menggalang dana untuk mendukung pencarian sang kreator konten. Banyak netizen yang mengemukakan kekhawatiran mereka di internet.

    Ada spekulasi yang muncul terkait bisnis sang pacar yang mencurigakan di Sihanoukville. Pasalnya, kota tersebut kerap diasosiasikan dengan operasi penipuan (scam). Kita tunggu saja kabar selanjutnya!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Influencer China Hilang Misterius Usai Kunjungi Pacar di Kamboja

    Influencer China Hilang Misterius Usai Kunjungi Pacar di Kamboja

    Jakarta –

    Seorang influencer asal China yang dikenal dengan nama panggilan “Orange” atau “Sister Orange” telah hilang kontak sejak 12 November 2025, setelah melakukan perjalanan ke Kamboja untuk bertemu pacarnya. Wanita berusia 26 tahun ini, yang memiliki lebih dari 121.000 pengikut di akun Douyin pribadinya-platform video pendek versi China dari TikTok-seharusnya kembali ke China pada 13 November, tetapi penerbangannya terlewat dan tidak ada jejak kedatangannya di imigrasi setempat.

    Menurut laporan Mothership.sg, Orange berangkat ke Kamboja awal November untuk mengunjungi pacarnya yang dikenal secara online sebagai “Brother Dragon” atau “Brother Long”. Pria tersebut mengklaim memiliki sebuah restoran di Sihanoukville, kota pelabuhan di pantai selatan Kamboja yang dikenal sebagai pusat pariwisata sekaligus sarang penipuan telekomunikasi (telecom fraud) oleh sindikat internasional.

    Sebelum hilang, Orange sempat membalas komentar pengikutnya di postingan media sosial, menjanjikan bahwa ia akan segera pulang ke China dengan penerbangan yang dijadwalkan pada 13 November.

    Namun, sejak 12 November, ponsel Orange dilaporkan mati atau tidak aktif, sementara nomor milik Brother Dragon juga ikut berhenti berfungsi. HK01, media berbasis di Hong Kong, mengonfirmasi bahwa otoritas China tidak menemukan catatan kedatangan atau pemeriksaan bea cukai Orange pada hari yang direncanakan.

    Keluarga menyatakan bahwa kondisi emosional Orange stabil sebelum kehilangan kontak, tanpa indikasi konflik dengan kerabat atau teman. “Dia tampak bahagia dan tidak ada masalah apa pun,” ujar seorang kerabat yang enggan disebut namanya, seperti dikutip Dimsum Daily.

    Kakak perempuan Orange, yang mengaku sebagai juru bicara keluarga, telah mengunggah video peringatan hilang orang di Douyin dan Weibo-platform media sosial populer di China. Video tersebut, yang kini telah dihapus, meminta bantuan publik untuk mencari adiknya.

    Keluarga berencana menghubungi Kedutaan Besar China di Phnom Penh serta Kementerian Luar Negeri China untuk meminta dukungan diplomatik. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Kamboja atau China mengenai kemajuan pencarian, meskipun teman-teman Orange dan influencer lain telah menyebarkan informasi hilang orang ke komunitas China di Kamboja.

    Kasus ini menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan penggemar Orange, yang mayoritas adalah pemuda China yang mengikuti konten gaya hidup dan kecantikannya. Sebuah kampanye penggalangan dana komunitas telah diluncurkan di platform online untuk mendukung upaya pencarian keluarga di Kamboja, dengan banyak netizen menyumbang dan berbagi doa agar Orange selamat.

    “Kami berharap dia pulang dengan selamat. Jangan sampai ini seperti kasus-kasus sebelumnya,” tulis salah satu pengikut di Weibo, merujuk pada insiden serupa di wilayah Asia Tenggara.

    Sister Orange, influencer China, hilang kontak sejak 12 November 2025, setelah melakukan perjalanan ke Kamboja untuk bertemu pacarnya Foto: Mothership.sg

    Sementara itu, spekulasi netizen semakin memanas terkait identitas Brother Dragon. Banyak yang mempertanyakan latar belakang pria tersebut, mengingat reputasi Sihanoukville sebagai pusat operasi sindikat penipuan online yang menargetkan warga China melalui aplikasi kencan atau janji pekerjaan.

    Menurut laporan World of Buzz, kota ini sering dikaitkan dengan kasus perdagangan manusia dan pemaksaan kerja di pusat penipuan, di mana korban dipaksa menipu kerabat mereka sendiri melalui telepon atau media sosial. “Apakah restoran itu hanya kedok? Kamboja terkenal dengan scam seperti ini,” komentar seorang netizen di forum HardwareZone, mencerminkan kekhawatirkan yang lebih luas.

    Kasus Orange bukan yang pertama di wilayah tersebut. Pada 2024, seorang TikToker China bernama Yan Ruimin ditemukan tewas dalam kondisi terpotong-potong di Thailand setelah hilang saat berlibur, dengan tersangka melarikan diri ke Kamboja. Pemerintah China bahkan telah mengeluarkan peringatan nasional agar warganya menghindari perjalanan ke Kamboja tanpa verifikasi ketat, terutama terkait tawaran romansa atau pekerjaan online.

    BBC melaporkan bahwa sindikat diSihanoukville sering menggunakaninfluencer palsu untuk memikat korban, memanfaatkan platform sepertiDouyin untuk membangun kepercayaan. Pakar keamanan siber dari Kaspersky merekomendasikan verifikasi identitas melalui panggilan video langsung dan pemeriksaan latar belakang sebelum bertemu secara fisik, terutama di negara dengan rekam jejak penipuan tinggi seperti Kamboja.

    (afr/afr)

  • Hukuman Mati bagi Eks PM Bangladesh Atas Kejahatan Kemanusiaan

    Hukuman Mati bagi Eks PM Bangladesh Atas Kejahatan Kemanusiaan

    Jakarta –

    Pengadilan Bangladesh menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina setelah menyatakannya bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Persidangan terhadap Hasina, yang berstatus buron ini, digelar secara in-absentia di Dhaka.

    “Hasina dinyatakan bersalah atas tiga dakwaan, termasuk penghasutan, perintah untuk membunuh, dan tidak bertindak untuk mencegah kekejaman tersebut,” kata hakim Golam Mortuza Mozumder membacakan putusan di ruang sidang di Dhaka, ibu kota Bangladesh yang penuh sesak dengan pengunjung.

    “Kami telah memutuskan untuk menjatuhkannya hanya satu hukuman — yaitu, hukuman mati,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Senin (17/11/2025).

    Persidangan kasus ini dimulai 1 Juni lalu dengan keterangan banyak saksi yang disampaikan di pengadilan mengungkapkan peran Hasina dalam memerintahkan atau gagal mencegah pembunuhan massal.

    “Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuasaan secara permanen — demi dirinya sendiri dan keluarganya,” sebut jaksa Islam.

    Seperti dilansir AFP, Hasina melarikan diri ke India sejak tahun lalu. Dia menentang perintah pengadilan untuk pulang ke Bangladesh menghadapi dakwaan memerintahkan tindakan mematikan dalam upaya gagal menumpas unjuk rasa besar-besaran yang dipimpin mahasiswa.

    Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga 1.400 orang tewas dalam bentrokan yang terjadi selama unjuk rasa berlangsung pada Juli hingga Agustus 2024 lalu di Bangladesh.

    “Kami menuntut hukuman tertinggi untuknya,” ucap ketua jaksa penuntut, Tajul Islam, kepada wartawan di luar gedung pengadilan pada Kamis (16/10).

    “Untuk satu pembunuhan, satu hukuman mati adalah aturannya. Untuk 1.400 pembunuhan, dia seharusnya dihukum 1.400 kali — tetapi karena itu tidak mungkin secara manusiawi, kami menuntut setidaknya satu hukuman mati,” ujarnya.

    Jaksa penuntut menuduh Hasina yang berusia 78 tahun sebagai ‘inti dari semua kejahatan yang dilakukan selama pemberontakan pada Juli-Agustus’.

    Hasina diadili secara in-absentia bersama dua mantan pejabat senior Bangladesh, yakni Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Asaduzzaman Khan Kamal, yang juga buron, dan mantan Kepala Kepolisian Chowdhury Abdullah Al-Mamun yang telah ditahan dan mengaku bersalah.

    Jaksa penuntut mengatakan bahwa Kamal juga harus menghadapi hukuman mati.

    Bangladesh Minta India Ekstradisi

    Bangladesh menuntut India segera mengekstradisi Hasina. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab wajib bagi India.

    “Kami mendesak pemerintah India untuk segera mengekstradisi kedua narapidana tersebut kepada pihak berwenang Bangladesh,” kata Kementerian Luar Negeri Dhaka dalam sebuah pernyataan.

    Bangladesh memperingatkan bahwa memberikan memberikan perlindungan teradap Hasina merupakan tindakan yang tidak bersahabat dan penghinaan terhadap keadilan.

    “India tetap berkomitmen untuk kepentingan terbaik rakyat Bangladesh, termasuk dalam hal perdamaian, demokrasi, inklusi dan stabilitas,” kata kementerian tersebut.

    Tahun lalu, Bangladesh akan meminta red notice Interpol untuk Hasina, tetapi tidak ada catatan dalam daftar penegakan hukum yang diwaspadai oleh badan kepolisian global tersebut. Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, menyambut baik putusan tersebut.

    “Pemberian hukuman mati kepada Sheikh Hasina dan Asaduzzaman Khan Kamal dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan keputusan bersejarah,” kata Muhammad Yunus dalam sebuah pernyataan.

    Dia menyerukan ketenangan dan memperingatkan agar tidak ada upaya untuk melanggar ketertiban umum dan mendesak semua orang untuk menahan diri dari tindakan yang tidak disiplin.

    PBB Sesalkan Vonis Hukuman Mati

    PBB mengatakan hukuman terhadap Hasina menjadi momen penting bagi para korban. Namun PBB menyebut Hasina tidak seharusnya tidak dijatuhi hukuman mati.

    PBB menetapkan dalam sebuah laporan pada bulan Februari, bahwa Hasina berada di balik serangan sistematis dan pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa, yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. PBB juga menyerukan pemulihan terhadap para korban.

    “Kami telah menyerukan agar para pelaku, termasuk individu-individu yang berada dalam posisi komando dan kepemimpinan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan standar-standar internasional”, kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atau OHCHR, Ravina Shamdasani.

    “Kami juga menyerukan agar para korban mendapatkan akses terhadap pemulihan dan reparasi yang efektif,” imbunya.

    Meski demikian, PBB menyesalkan vonis mati yang dijatuhkan kepada Hasina. PBB menekankan agar semua proses pertanggungjawaban, terutama atas tuduhan kejahatan internasional untuk memenuhi standar internasional tentang proses hukum dan peradilan yang adil”.

    “Hal ini sangat penting terutama ketika, seperti yang terjadi di sini, persidangan dilakukan secara in absentia dan berujung pada vonis hukuman mati,” kata dia.

    “Kami menyesalkan penjatuhan hukuman mati, yang kami menentangnya dalam segala situasi,” sambungnya.

    Halaman 2 dari 2

    (idn/idn)

  • Eks PM Bangladesh Sheikh Hasina Divonis Hukuman Mati

    Eks PM Bangladesh Sheikh Hasina Divonis Hukuman Mati

    GELORA.CO – Pengadilan di Bangladesh pada Senin, 17 November 2025 menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan. 

    Putusan dijatuhkan in absentia karena Hasina telah melarikan diri ke India sejak digulingkan pada Agustus 2024.

    Sidang yang digelar di International Crimes Tribunal di Dhaka itu berlangsung dengan pengamanan ketat dan disiarkan langsung di televisi nasional. 

    Hakim Golam Mortuza Mozumder mengatakan bahwa semua elemen yang membentuk kejahatan terhadap kemanusiaan telah terpenuhi.

    Hasina dituduh memerintahkan penumpasan mematikan terhadap aksi protes mahasiswa pada Juli-Agustus 2024, yang menurut laporan PBB menewaskan hingga 1.400 orang dan melukai ribuan lainnya. 

    Jaksa menyebut bukti menunjukkan adanya komando langsung dari Hasina agar aparat menggunakan kekuatan mematikan untuk meredam demonstrasi terbesar sejak perang kemerdekaan 1971.

    Melalui pernyataan tertulis, Hasina mengecam putusan tersebut berat sebelah dan bermotif politik. Ia menegaskan dirinya tidak takut menghadapi proses hukum di pengadilan yang benar, di mana bukti dapat diuji secara adil. 

    Pengacara Hasina yang ditunjuk negara sebelumnya menyatakan bahwa seluruh dakwaan tidak berdasar dan meminta pembebasannya.

    Pemerintah Bangladesh juga meminta India mengekstradisi Hasina dan mantan menteri dalam negeri Asaduzzaman Khan Kamal, yang turut divonis mati. 

    “Kami mendesak pemerintah India segera mengekstradisi dua terpidana tersebut. Memberikan suaka akan sangat tidak bersahabat dan bertentangan dengan keadilan,” kata Kementerian Luar Negeri Bangladesh, seperti dikutip dari AFP.

    India menyatakan telah mencatat putusan itu, namun tidak secara langsung menanggapi permintaan ekstradisi. 

    “India tetap berkomitmen pada kepentingan terbaik rakyat Bangladesh, termasuk perdamaian, demokrasi, inklusi, dan stabilitas,” kata Kementerian Luar Negeri India dalam pernyataannya.

    Menjelang pemilu Februari mendatang, situasi di Bangladesh memanas. Awami League, partai yang sebelumnya dipimpin Hasina, dilarang ikut kontestasi, dan putusan tersebut dikhawatirkan dapat memicu ketegangan baru. 

    Dalam beberapa hari terakhir, puluhan ledakan bom rakitan dan pembakaran kendaraan terjadi di berbagai wilayah, meski tanpa menimbulkan korban jiwa.