Kementrian Lembaga: Kementerian Sekretariat Negara

  • 4
                    
                        Prabowo Lantik Erick Thohir Jadi Menpora
                        Nasional

    4 Prabowo Lantik Erick Thohir Jadi Menpora Nasional

    Prabowo Lantik Erick Thohir Jadi Menpora
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
    Erick menggantikan Dito Ariotedjo yang dicopot pada Senin (8/9/2025) lalu sehingga posisi Menpora sempat kosong selama satu pekan.
    Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Erick di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuh dia.
    Setelahnya, para menteri yang baru saja dilantik bersamaan menandatangani berita acara satu per satu.
    Acara pelantikan kemudian ditutup dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya serta ucapan selamat dari Presiden Prabowo serta Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir.
    Erick Thohir sebelumnya menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak tahun 2019.
    Ia juga punya pengalaman panjang di dunia olahraga, salah satunya dengan menjadi Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
    Selain Erick Thohir, Prabowo juga melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta sejumlah pejabat lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isi Garasi Abdul Kadir Karding yang Dicopot dari Menteri P2MI: Ada Motor Langka

    Isi Garasi Abdul Kadir Karding yang Dicopot dari Menteri P2MI: Ada Motor Langka

    Jakarta

    Abdul Kadir Karding jadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang terkena reshuffle Senin (8/9) sore kemarin. Jabatan Karding sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) digantikan oleh Mukhtarudin. Bicara soal otomotif, ini koleksi mobil dan motor Abdul Kadir Karding.

    Dikutip dari website Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Karding memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 16.194.120.023. Harta itu dilaporkan pada periode 31 Desember 2024/Khusus – Awal Menjabat dengan status sebagai Menteri P2MI.

    Dari total harta kekayaan tersebut, sekira Rp 14.274.608.000 berbentuk tanah dan bangunan. Harta bergerak lainnya Rp 556.700.000, serta ada kas dan setara kas senilai Rp 412.812.023.

    Kemudian untuk harta berupa alat transportasi dan mesin, nilainya Rp 950.000.000, dengan rincian mobil BYD hingga motor langka Honda Phantom yang mengusung tampilan ala motor cruiser. Berikut detail kendaraan Abdul Kadir Karding.

    Isi Garasi Abdul Kadir Karding

    1. Mobil, BYD minibus tahun 2024, hasil sendiri, Rp 345.000.000
    2. Motor, Honda Phantom sepeda motor tahun 2003, hasil sendiri, Rp 5.000.000
    3. Mobil, Toyota minibus tahun 2024, hasil sendiri, Rp. 600.000.000.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri baru. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9). Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti membacakan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan menteri.

    “Kedua, mengangkat sebagai menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa jabatan periode tahun 2024-2029, masing-masing. Satu, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Dua, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tiga, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Empat, Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. Lima, Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh,” ujar Nanik.

    (lua/rgr)

  • 5 Fakta Reshuffle Kabinet Prabowo yang Kedua

    5 Fakta Reshuffle Kabinet Prabowo yang Kedua

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan jajaran menteri atau reshuffle kabinet yang kedua selama kepemimpinannya. Kali ini, sebanyak lima menteri kena ganti dan satu menteri dilantik lantaran baru menjadi pos kementerian.

    Kelima menteri yang di-reshuffle, yaitu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, Menteri Pemuda dan Olahraga. Sementara, satu menteri dilantik dari kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah.

    Simak rangkuman 5 fakta tentang reshuffle kedua di Kabinet Merah Putih dirangkum detikcom.

    1. 5 Menteri Diganti

    Prabowo melakukan reshuffle kabinet sekaligus untuk 5 kursi menteri. Mereka yang diganti, yakni Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Pelantikan sejumlah menteri di Istana Negara, Senin (8/9/2025). (Foto: Eva Safitri/detikcom)

    Prabowo langsung melantik pengganti mereka. Namun hanya untuk Menkeu, Menteri P2MI dan Menteri Koperasi.

    Ialah Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat Menkeu, Menteri P2MI dijabat Mukhtarudin dan Menteri Koperasi dijabat Ferry Juliantono.

    Sementara, kursi Menko Polkam dan Menpora masih belum ada penggantinya.

    2. Kepala BP Haji Jadi Menteri Haji

    Prabowo melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pelantikan mereka dilakukan setelah Badan Penyelenggara (BP) Haji resmi menjadi setingkat kementerian.

    Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Pelantikan digelar bersamaan dengan menteri lainnya.

    “Kedua, mengangkat sebagai menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa jabatan periode tahun 2024-2029, masing-masing. Satu, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Dua, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tiga, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Empat, Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. Lima, Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh,” ujar Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti membacakan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan menteri.

    3. Alasan Prabowo Reshuffle

    Kabar reshuffle kabinet oleh Prabowo muncul mendadak. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo melakukan reshuffle kabinet.

    Pras mengatakan Prabowo melakukan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja anak buahnya.

    “Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih,” kata Pras kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9).

    4. Menko Polkam Dijabat Ad Interim

    Prabowo mencopot Budi Gunawan dari kursi Menko Polkam. Saat ini Prabowo belum menunjuk pejabat definitif untuk posisi Menko Polkam.

    “Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugasnya menjadi Menko Polkam,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    Posisi Menko Polkam saat ini diisi oleh Menko Ad Interim. Prasetyo belum mengungkap siapa posisi Menko Ad Interim itu.

    5. Karding Sempat Viral Main Domino

    Abdul Kadir Karding juga dicopot Prabowo dari jabatan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Karding sempat jadi sorotan usai viral foto dirinya sedang bermain domino bersama sosok berperkara pembalakan liar, Azis Wellang. Dalam foto itu terlihat juga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang ikut bermain domino.

    Karding, yang juga Sekjen Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), mengklarifikasi soal foto viral tersebut. Dia mengatakan apa yang terjadi di lokasi hanya permainan domino semata.

    Menteri Karding menjelaskan pada Senin (1/9) bahwa KKSS melakukan pertemuan rutin. Seluruh pengurus datang saat itu di antaranya Andi Rukma Nurdin dan Andi Bohar (Wakil Ketua Umum KKSS), Azis Wellang (Wakil Bendahara Umum KKSS), M Fachri (Wasekjen KKSS), Riswan (Wakil Kepala Sekretariat KKSS), Abdul Rahman (Staf Sekretariat KKSS), dan Marwah (Staf Sekretariat KKSS).

    “Biasanya, dalam pertemuan KKSS juga diisi dengan aktivitas bermain domino sebagai bagian dari budaya Sulawesi Selatan,” kata Karding dalam keterangannya, Minggu (7/9).

    Karding mengatakan, mulanya dia memang berniat menemui Raja Juli. Namun, kata dia, pada hari mereka berdua sepakat bertemu di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.

    “Kebetulan saya sedang ada di Posko KKSS, saya dan Raja Juli akhirnya sepakat bertemu di Posko. Kami lalu ngobrol berdua di bagian belakang, terpisah dari seluruh anggota KKSS yang lain,” ujarnya.

    Karding menambahkan diskusi antara dia dan Raja Juli berakhir pada pukul 23.30 WIB. Saat hendak pulang, Raja Juli lantas diajak oleh KKSS untuk bermain domino bersama.

    “Raja Juli lalu diajak main domino ditemani saya. Kami bermain sebanyak dua set. Yang ikut main, Pak Azis dan Andi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PORDI,” kata dia.

    Karding mengaku tidak pernah tahu latar belakang Aziz Wellang. Foto permainan domino tersebut dikirim ke WhatsApp Grup PORDI (Persatuan Olahraga Domino Indonesia) dan KKSS yang kemudian menjadi sorotan publik.

    Halaman 2 dari 3

    (fca/fca)

  • Jadi Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Punya Harta Kekayaan Rp 27,8 Miliar

    Jadi Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Punya Harta Kekayaan Rp 27,8 Miliar

    GELORA.CO –  Presiden Prabowo Subianto melantik Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Pelantikan Dahnil Anzar Simanjuntak berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

    Harta kekayaan capai Rp 27,8 miliar

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 yang dilaporkan pada 30 Desember 2024, Dahnil Anzar memiliki total kekayaan Rp 27,8 miliar atau Rp 27.892.000.000.

    Aset terbesar Dahnil Anzar adalah tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan Rp 10,2 miliar.

    Dia tercatat memiliki 5 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang Selatan dan Kota Medan, Sumatera Utara.

    Selain itu, dia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan Rp 3,2 miliar.

    Dia tercatat memiliki empat unit mobil, yaitu Toyota Alphard 2.5 G AT, Mini Bus, BMW Mini Bus, dan Toyota Land Cruiser.

    Selain itu, dia memiliki motor, di antaranya Yamaha, Honda, dan Vespa.

    Dahnil Anzar juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1,4 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 13 miliar.

    Namun, dia tidak memiliki surat berharga dan harta lainnya.

    Dengan demikian, total harta kekayaan Dahnil Anzar mencapai Rp 27,8 miliar.

  • Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Punya Harta Rp 39,2 Miliar 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 September 2025

    Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Punya Harta Rp 39,2 Miliar Nasional 8 September 2025

    Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Punya Harta Rp 39,2 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Pelantikan Purbaya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 yang dilaporkan pada 11 Maret 2025, Purbaya memiliki total kekayaan Rp 39,2 miliar atau tepatnya Rp 39.210.000.000.
    Aset terbesar yang dimiliki Purbaya adalah dalam bentuk tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan Rp 30,5 miliar atau Rp 30.500.000.000.
    Menkeu baru ini tercatat memiliki tiga bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.
    Selain itu, dia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan Rp 3,6 miliar atau Rp 3.606.000.000.
    Dia tercatat memiliki empat mobil yaitu Mercedes Benz sedan, BMW Jeep, Toyota Alphard minibus, dan Peugeot Jeep New 5008.
    Kemudian Menkeu juga memiliki dua unit motor yaitu Yamaha XMAX BG6 AT dan motor Honda Vario 125.
    Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp 684 juta, surat berharga Rp 220 juta, kas dan setara kas Rp 4,2 miliar, dan tidak memiliki utang.
    Dengan demikian, total harta kekayaannya mencapai Rp 39.210.000.000.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Daftar Reshuffle Kabinet Prabowo: Ada 4 Menteri dan 1 Wamen
                        Nasional

    6 Daftar Reshuffle Kabinet Prabowo: Ada 4 Menteri dan 1 Wamen Nasional

    Daftar Reshuffle Kabinet Prabowo: Ada 4 Menteri dan 1 Wamen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto untuk kali kedua melakukan reshuffle atau perombakan kabinet dengan mengganti dan melantik empat menteri dan satu wakil menteri (wamen).
    Pengambilan sumpah sekaligus pelantikan empat menteri dan satu wakil menteri tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Negeri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    Dari empat menteri yang diganti, salah satunya adalah Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.
    Namun, menariknya Prabowo belum menetapkan pengganti dari Budi Gunawan untuk mengisi posisi Menko Polkam. Meski beredar kabar bahwa posisi itu bakal disatukan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
    “Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam. Sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam,” kata Prasetyo, Senin.
    Selain itu, ada Dito Ariotedjo yang dicopot dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tetapi penggantinya juga belum diumumkan.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut bahwa pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menpora belum dilantik karena calon menteri tersebut masih berada di luar kota.
    “Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan dalam posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Nanti di prosesi pelantikan yang berikutnya,” jelas Prasetyo.
    Berikut daftar lima menteri yang dicopot oleh Presiden Prabowo:
    Kemudian, berikut empat menteri dan satu wamen yang dilantik Presiden Prabowo:
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Lantik Ferry Juliantono Jadi Menteri Koperasi, Gantikan Budi Arie
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 September 2025

    Prabowo Lantik Ferry Juliantono Jadi Menteri Koperasi, Gantikan Budi Arie Nasional 8 September 2025

    Prabowo Lantik Ferry Juliantono Jadi Menteri Koperasi, Gantikan Budi Arie
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Ia menggantikan Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menduduki posisi tersebut.
    Pelantikan Ferry berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuhnya.
    Ia lalu melakukan penandatanganan berita acara.
    Sebelumnya, pelantikan dan reshuffle menteri telah disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.
    “Yang kedua atas berbagai pertimbangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” kata Prasetyo, Senin.
    Adapun lima Kementerian tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
    Lalu, Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi, hingga Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo.
    “Di antaranya yang pertama Kemenko Polkam, kedua Kementerian Keuangan, ketiga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, keempat Kementerian Koperasi, dan kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga,” jelasnya.
    Di sisi lain, Prabowo bakal melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    “Satu adalah Kementerian yang baru dan 5 adalah Kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” tandas Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Prabowo Ganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu
                        Nasional

    10 Prabowo Ganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu Nasional

    Prabowo Ganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya menjadi Menkeu.
    Pelantikan Purbaya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    Purbaya kemudian mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan oleh Presiden Prabowo.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuhnya.
    Sebelumnya, pelantikan dan
    reshuffle
    menteri telah disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.
    “Yang kedua atas berbagai pertimbangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” kata Prasetyo, Senin.
    Adapun lima kementerian tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
    Lalu, Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo.
    “Di antaranya yang pertama Kemenko Polkam, kedua Kementerian Keuangan, ketiga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, keempat Kementerian Koperasi, dan kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga,” jelasnya.
    Di sisi lain, Prabowo bakal melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    “Satu adalah Kementerian yang baru dan 5 adalah Kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” tandas Prasetyo.
    Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Purbaya kemudian melanjutkan studi di Purdue University, AS, meraih gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi. Karier profesionalnya berawal sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994), lalu berpindah ke dunia riset ekonomi sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005).
    Ia juga pernah menjabat Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.
    Purbaya mengawali kiprah politik dan pemerintahan sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian pada era 2010–2014, dan juga menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional.
    Ia kemudian menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada 2015, serta Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016).
    Selanjutnya, Purbaya dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020), kemudian menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).
    Purbaya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 dan resmi menjabat mulai 3 September 2020.
    Jabatan ini mempertegas perannya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
    Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketika istana jadi ruang dialog rakyat

    Ketika istana jadi ruang dialog rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Pada Kamis (4/9) malam, pemerintah membuka pintu Istana Negara, Jakarta, bagi para demonstran agar bisa berdialog di tengah dinamika demokrasi Indonesia yang belakangan ini kembali diuji.

    Langkah menghadirkan forum resmi di dalam istana dipandang sebagai strategi yang lebih terarah demi meredam eskalasi ketegangan. Alih-alih, terus bergulir di jalanan yang rentan ricuh dan disusupi provokator.

    Selepas adzan magrib, sebanyak 15 delegasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang terbagi atas dua kutub kekuatan massa kaum pemuda, tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Mereka berjalan tergesa dari arah Gedung Kementerian Sekretariat Negara menuju Istana Negara via pintu gerbang pilar.

    Masing-masing pemuda dikawal dua hingga empat petugas keamanan istana berpakaian putih. Raut wajah mereka seakan menyiratkan pesan untuk menahan diri berkomentar kepada awak media, sebelum dialog digelar.

    Delegasi itu tampil dengan gaya kelompoknya masing-masing. Misalnya, Bagas Kurniawan yang berpeci hijau-hitam dengan pita putih berumbai 17 helai, khas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

    Ketua Umum HMI itu, memboyong para pemimpin organisasi ekstra kampus bernama Aliansi Cipayung, terdiri atas HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

    Dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), hadir I Wayan Darmawan selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat dengan ikat kepala udeng khas Bali. Selain itu, juga ada Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Prima Surbakti yang berkalung salib di lehernya.

    Aliansi Cipayung adalah forum persatuan organisasi mahasiswa ekstra kampus yang lahir pada 1972 di Cipayung, Bogor, untuk menyatukan suara gerakan mahasiswa dalam merespons isu-isu kebangsaan yang berkembang kala itu.

    Sejak awal, aliansi ini diposisikan sebagai kekuatan untuk mengawal demokrasi, terutama ketika negara menghadapi situasi krisis yang menuntut keterlibatan aktif mahasiswa.

    Di luar itu, juga hadir Pasha Fazillah Afap selaku Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

    BEM SI adalah koordinator antar-BEM kampus yang berdiri sejak awal 2000-an, berperan sebagai motor penggerak demonstrasi besar lewat kritik terhadap kebijakan pemerintah, dengan fokus pada isu-isu strategis, seperti demokrasi, pendidikan, kesejahteraan, hingga lingkungan.

    Jumlah perwakilan yang hadir untuk menyampaikan keterangan, usai berdialog tak sampai separuh list undangan yang disebar Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) kepada 37 OKP, beberapa hari sebelumnya.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hoaks! Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani

    Hoaks! Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan foto di TikTok memperlihatkan Presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto. Foto tersebut diberi narasi bahwa setelah rumah Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dijarah, Prabowo meminta rakyat juga menjarah rumah pejabat lain, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Anggota Komisi IX DPR Uya Kuya, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Patrio.

    Narasi dalam unggahan itu berbunyi:

    “Setelah rumah Ahmad Sahroni, Prabowo minta rakyat untuk jarah rumah Bahlil, Eko, Sri Mulyani, dan Uya Kuya hari ini juga.”

    Namun, benarkah Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani?

    Unggahan yang menarasikan Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani. Faktanya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo justru memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas pelaku penjarahan rumah pejabat.

    Penjelasan:

    Namun, pernyataan tersebut tidak benar. Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan Presiden Prabowo yang meminta rakyat melakukan penjarahan.

    Foto yang digunakan dalam unggahan itu sebenarnya berasal dari akun Instagram Kementerian Sekretariat Negara.

    Dalam unggahan asli, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas insiden demonstrasi pada Kamis (28/08/2025) malam yang menewaskan seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan. Pernyataan itu disampaikan dari kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Jumat (29/08/2025).

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo justru memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas pelaku penjarahan rumah pejabat.

    Ia menyampaikan bahwa Presiden menugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar mengambil langkah tegas untuk menjaga keamanan fasilitas pribadi, pejabat, maupun negara.

    “Dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu, pribadi, pejabat, maupun institusi negara, beliau menugaskan kepada kepala Polri dan panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap penegakan hukum,” kata dia, dilansir dari ANTARA.

    Klaim: Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.