Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Sekretariat Negara

  • Respons Istana Soal Sirine-Rotator, Jangan Dipakai Semena-mena

    Respons Istana Soal Sirine-Rotator, Jangan Dipakai Semena-mena

    Jakarta –

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, mengingatkan seluruh pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan fasilitas sirine, serta menghormati pengguna jalan lainnya saat berkendara sendiri dengan mobil dinas ataupun dengan pengawalan voorijder.

    Prasetyo menyebut Kementerian Sekretariat Negara juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat negara untuk mengikuti aturan perundang-undangan mengenai fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine, serta memperhatikan kepatutan terutama kepada pengguna jalan lainnya.

    “Kita (pejabat negara, red.) harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat, pengguna jalan yang lain sehingga bukan berarti fasilitas tersebut (dengan) semena-mena atau semau-maunya. Itu terus yang kita dorong,” kata Prasetyo dikutip dari Antara.

    Prasetyo menjelaskan beberapa pejabat ada yang menggunakan sirine saat melintas karena alasan efektivitas waktu. Namun, dia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto sendiri, dalam beberapa kesempatan, tidak menggunakan fasilitas itu, dan menggunakan jalan sebagaimana pengendara lainnya.

    “Bapak Presiden (telah) memberikan contoh, bahwa Beliau sendiri dalam mendapatkan pengawalan, di dalam berlalu lintas itu juga sering ikut bermacet-macet, Kalau pun lampu merah, (kendaraannya, red.) juga berhenti ketika tidak ada sesuatu yang sangat terburu-buru mencapai tempat tertentu. Semangatnya, semangatnya itu,” ujar Pras.

    Dia mengimbau seluruh pejabat negara agar jangan sampai menggunakan fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine itu di luar batas-batas kewajaran.

    “Kita imbau bahwa fasilitas-fasilitas tersebut jangan digunakan untuk sesuatu yang melebihi batas-batas wajar, dan tetap kita harus memperhatikan dan menghormati pengguna jalan yang lain,” kata dia.

    Belakangan ini publik diramaikan dengan gerakan yang menolak memberikan jalan kepada kendaraan-kendaraan yang menggunakan sirine. Gerakan itu kemudian dikenal dengan “Setop Tot, Tot, Wuk, Wuk” dan mendapatkan dukungan dari banyak warganet serta masyarakat.

    Imbas dari gerakan itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri irjen Pol. Agus Suryonugroho saat ditemui sejumlah wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, menyatakan Polri telah membekukan penggunaan rotator dan sirine mobil pengawalan (patwal).

    “Saya Kakorlantas, saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara (sirine, red.), itu karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat,” kata Irjen Pol. Agus

    (riar/lua)

  • Politik sepekan, Prabowo lantik Menkopolkam hingga ruang demo di DPR

    Politik sepekan, Prabowo lantik Menkopolkam hingga ruang demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik sepekan dari 15 hingga 21 September 2025 yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) hingga Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan adanya ruang untuk demonstrasi di DPR.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    Presiden Prabowo lantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam

    Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih. Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Baca selengkapnya di sini.

    Akhmad Munir tetapkan susunan lengkap kepengurusan PWI Pusat 2025-2030

    Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir yang baru terpilih dari hasil Kongres PWI 2025, menetapkan susunan lengkap kepengurusan PWI Pusat periode 2025-2030.

    Pria yang akrab disapa Cak Munir mengatakan kepengurusan tersebut sebagai “Kabinet Persatuan” yang diharapkan dapat membuat PWI semakin solid dan kompak untuk mengawal peran masyarakat pers di tengah tantangan disrupsi media.

    “Pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” kata Cak Munir dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi II minta Mendagri hentikan efisiensi transfer pusat ke daerah

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghentikan kebijakan efisiensi suntikan atau transfer daerah dari Pemerintah Pusat.

    Pihaknya khawatir jika terus dilanjutkan maka pemerintah daerah tidak sanggup untuk menopang kebutuhan belanja daerahnya.

    “Kita harus menyadari bahwa ekonomi di daerah sangat tergantung pada APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Dan hampir 80 persen APBD kita tergantung pada APBN, transfer keuangan atau transfer pusat ke daerah,” ujar Rifqi dalam Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Mensesneg: Pejabat jangan salah gunakan sirine, hormati pengguna jalan

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, mengingatkan seluruh pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan fasilitas sirine, serta menghormati pengguna jalan lainnya saat berkendara sendiri dengan mobil dinas ataupun dengan pengawalan voorijder.

    Prasetyo menyebut Kementerian Sekretariat Negara juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat negara untuk mengikuti aturan perundang-undangan mengenai fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine, serta memperhatikan kepatutan terutama kepada pengguna jalan lainnya.

    “Kita (pejabat negara, red.) harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat, pengguna jalan yang lain sehingga bukan berarti fasilitas tersebut (dengan) semena-mena atau semau-maunya. Itu terus yang kita dorong,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menham: Ruang demonstrasi di halaman DPR langkah perkuat demokrasi

    Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan gagasan penyediaan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI merupakan langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif.

    Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan demokrasi substantif yang ia maksud, yaitu ketika aspirasi masyarakat tersalurkan, ketertiban publik terjaga, dan simbol kedaulatan hadir di jantung parlemen.

    “Menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan serius karena akan mempertemukan masyarakat dengan lembaga yang mewakili mereka,” ucapnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Pejabat jangan salah gunakan sirine, hormati pengguna jalan

    Mensesneg: Pejabat jangan salah gunakan sirine, hormati pengguna jalan

    “Kita (pejabat negara, red.) harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat, pengguna jalan yang lain sehingga bukan berarti fasilitas tersebut (dengan) semena-mena atau semau-maunya. Itu terus yang kita dorong,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, mengingatkan seluruh pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan fasilitas sirine, serta menghormati pengguna jalan lainnya saat berkendara sendiri dengan mobil dinas ataupun dengan pengawalan voorijder.

    Prasetyo menyebut Kementerian Sekretariat Negara juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat negara untuk mengikuti aturan perundang-undangan mengenai fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine, serta memperhatikan kepatutan terutama kepada pengguna jalan lainnya.

    “Kita (pejabat negara, red.) harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat, pengguna jalan yang lain sehingga bukan berarti fasilitas tersebut (dengan) semena-mena atau semau-maunya. Itu terus yang kita dorong,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

    Pras, sapaan akrab Prasetyo, lanjut menjelaskan beberapa pejabat ada yang menggunakan sirine saat melintas karena alasan efektivitas waktu. Namun, dia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto sendiri, dalam beberapa kesempatan, tidak menggunakan fasilitas itu, dan menggunakan jalan sebagaimana pengendara lainnya.

    “Bapak Presiden (telah) memberikan contoh, bahwa Beliau sendiri dalam mendapatkan pengawalan, di dalam berlalu lintas itu juga sering ikut bermacet-macet, Kalau pun lampu merah, (kendaraannya, red.) juga berhenti ketika tidak ada sesuatu yang sangat terburu-buru mencapai tempat tertentu. Semangatnya, semangatnya itu,” ujar Pras.

    Dalam kesempatan yang sama, Pras kembali mengingatkan seluruh pejabat negara agar jangan sampai menggunakan fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine itu di luar batas-batas kewajaran.

    “Kita imbau bahwa fasilitas-fasilitas tersebut jangan digunakan untuk sesuatu yang melebihi batas-batas wajar, dan tetap kita harus memperhatikan dan menghormati pengguna jalan yang lain,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Dalam beberapa minggu terakhir, publik diramaikan dengan gerakan yang menolak memberikan jalan kepada kendaraan-kendaraan yang menggunakan sirine. Gerakan itu kemudian dikenal dengan “Setop Tot, Tot, Wuk, Wuk” dan mendapatkan dukungan dari banyak warganet serta masyarakat.

    Imbas dari gerakan itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri irjen Pol. Agus Suryonugroho saat ditemui sejumlah wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, menyatakan Polri telah membekukan penggunaan rotator dan sirine mobil pengawalan (patwal).

    “Saya Kakorlantas, saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara (sirine, red.), itu karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat,” kata Irjen Pol. Agus kepada wartawan.

    Dalam kesempatan yang sama, Kakorlantas juga berterima kasih atas masukan yang diberikan kepada masyarakat, terutama para pengendara yang terganggu dengan suara bising sirine mobil atau motor patwal.

    “Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Biar pun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tot tot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat, untuk Korlantas sementara kita (telah) bekukan,” kata Agus.

    Penggunaan strobo dan sirine untuk sejumlah kendaraan, termasuk mobil patwal, kendaraan pimpinan lembaga negara, mobil jenazah, ambulans, konvoi kendaraan tamu negara, dan mobil pemadam kebakaran diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Polkam akan beri masukan ke Ahmad Dofiri soal reformasi Polri

    Menko Polkam akan beri masukan ke Ahmad Dofiri soal reformasi Polri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan pihaknya akan memberikan masukan tentang reformasi kepolisian kepolisian kepada Ahmad Dofiri selaku Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

    “Kami juga akan memberikan masukan juga,” kata Djamari saat ditemui awak media di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu.

    Djamari menjelaskan, masukan terhadap Polri perlu dilakukan karena instansi tersebut berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam.

    Tidak hanya memberikan masukan, Djamari menilai Kemenko Polkam juga berhak mendapatkan laporan dari Dofiri terkait kinerja Polri.

    “Kalau misalnya di sini akan ada seperti yang anda katakan itu (jabatan Ahmad Dofiri), yang akan dimotori oleh Pak Dofiri, ya tentunya kami juga dilaporin,” kata Djamari.

    Djamari meyakini koordinasi antara pihaknya dengan Dofiri akan berjalan dengan baik demi terciptanya reformasi Polri yang baik.

    Pada Rabu sore, Presiden RI Prabowo Subianto melantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian di Istana Negara, Jakarta.

    Pelantikan Ahmad Dofiri dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia dan Nomor 97/P Tahun 2025 Tentang pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.

    “Mengangkat Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti saat membacakan keputusan Presiden.

    Penetapan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian per tanggal 16 September 2025.

    Diangkatnya Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, juga sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto yang tengah mempersiapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri.

    Komisi tersebut dibentuk guna merumuskan berbagai gagasan perubahan yang harus dilakukan terhadap tubuh Polri, untuk nantinya diserahkan kepada Presiden.

    Dofiri merupakan perwira tinggi Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis Korps Bhayangkara, antara lain Wakil Kepala Polri, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Polkam Djamari Chaniago Berencana Temui Menhan Sjafrie Besok Nasional 17 September 2025

    Menko Polkam Djamari Chaniago Berencana Temui Menhan Sjafrie Besok Nasional 17 September 2025

    Menko Polkam Djamari Chaniago Berencana Temui Menhan Sjafrie Besok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago berencana menemui langsung Menteri Pertahanan yang sebelumnya menjabat Menko Polkam ad interim, Sjafrie Sjamsoeddin, pada Kamis (18/9/2025).
    Hal itu ia tegaskan meski diakuinya tidak ada serah terima jabatan (Sertijab) yang diagendakan dari kedua tokoh tersebut.
    “Tidak ada (Sertijab). Kami akan bertemu kapan saja, kalau dengan Pak Sjafrie enggak usah ketemu, telepon saya saja bisa. Kalau enggak bisa juga, saya jalan ke sana,” kata Djamari, saat ditemui di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (17/9/2025) malam.
    “Ya kira-kira begitu kalau beliau ada waktu (besok ke Kemhan). Saya akan koordinasi dengan Bapak (Sjafrie),” tambah dia.
    Djamari memastikan, koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait akan segera dilakukan, termasuk dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
    Purnawirawan jenderal TNI itu baru saja menggelar rapat internal di hari pertamanya menjabat Menko Polkam.
    Rapat diikuti Djamari bersama para deputi dan pejabat terkait.
    “Hari ini saya bertemu dengan semua para anggota yang ada di Kemenko. Titik berat yang kami bicarakan yang dapat saya laporkan adalah masalah yang berkaitan intern. Walaupun itu ada juga sedikit yang akan dibicarakan di hari berikutnya dengan para pejabat di Kemenko,” ujar dia.
    Djamari mengatakan, program kerjanya akan melanjutkan program yang sudah ada.
    Menurut dia, fokus ke depan adalah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Polkam.
    “Program tidak akan lepas dari program yang sudah ada. Saya tidak mungkin buat program karena program sudah ada, jadi tinggal langkah ke depan,” ucap dia.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu.
    Ia menggantikan Budi Gunawan yang di-reshuffle, pada Senin (8/9/2025), yang posisi sebelumnya dijabat oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam Ad Interim.
    Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Bakal Tunjuk Menteri BUMN Ad Interim, Kemungkinan dari Wamen Nasional 17 September 2025

    Istana Bakal Tunjuk Menteri BUMN Ad Interim, Kemungkinan dari Wamen Nasional 17 September 2025

    Istana Bakal Tunjuk Menteri BUMN Ad Interim, Kemungkinan dari Wamen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bakal menunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ad interim usai Erick Thohir dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
    Kemungkinan, kata dia, Menteri BUMN ad interim berasal dari Wakil Menteri BUMN.
    “Kemungkinan dari Wamen (BUMN),” kata Prasetyo, usai pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
    Kendati begitu, Prasetyo belum menandatangani keputusan tersebut.
    Sejauh ini, terdapat tiga orang yang menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, yakni Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria.
    “Belum (ditunjuk), saya belum tanda tangan ad interimnya,” ucap Prasetyo.
    Prasetyo menuturkan, Presiden Prabowo masih mencari sosok yang tepat untuk mengisi Menteri BUMN definitif setelah Erick Thohir diangkat menjadi Menpora.
    Ia berharap, posisi Menpora yang diisi oleh Erick Thohir dapat membawa atlet kelas dunia di setiap cabang olahraga.
    “Memang kita berharap tidak hanya sepak bola (yang maju). Ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga kita pengen ya menuju kelas dunia,” ujar Prasetyo.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
    Ia menggantikan Dito Ariotedjo yang di-reshuffle, pada Senin (8/9/2025) setelah posisi menteri ini kosong sejak sepekan lalu.
    Erick Thohir sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Prabowo Berhentikan 4 Pejabat, Hasan Nasbi Dicopot dari Kepala PCO Nasional

    2 Prabowo Berhentikan 4 Pejabat, Hasan Nasbi Dicopot dari Kepala PCO Nasional

    Prabowo Berhentikan 4 Pejabat, Hasan Nasbi Dicopot dari Kepala PCO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto memberhentikan empat pejabat Kabinet Merah Putih dalam
    reshuffle
     pada Rabu (17/9/2025).
    Keempat pejabat yang diberhentikan adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Sulaiman Umar, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto.
    Pemberhentian para pejabat itu diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029, yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nunik Purwanti.
    Erick Thohir kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo yang dicopot pada Senin (7/9/2025) lalu.
    Sejauh ini, Prabowo belum menunjuk sosok yang akan menjadi Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir.
    Sementara, Prabowo melantik Wakil KSP M Qodari menjadi KSP menggantikan AM Putranto.
    Kemudian, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, nomenklatur baru PCO yang ditinggal Hasan Nasbi.
    Sedangkan, posisi Wamenhut yang ditinggal Sulaiman Umar kini diisi oleh politikus Partai Gerindra Rohmat Marzuki.
    Di samping itu, Prabowo juga melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi, Nanik Sudaryati Deyang dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
    Kemudian, Sarah Sadiqa menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Polri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Prabowo Lantik M Qodari Jadi Kepala Staf Kepresidenan Gantikan AM Putranto Nasional

    10 Prabowo Lantik M Qodari Jadi Kepala Staf Kepresidenan Gantikan AM Putranto Nasional

    Prabowo Lantik M Qodari Jadi Kepala Staf Kepresidenan Gantikan AM Putranto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto melantik M Qodari menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
    Qodari yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala KSP kini menjadi KSP menggantikan AM Putranto, 
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
    Acara pelantikan dimulai dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Keppres oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.
    Setelahnya, Presiden Prabowo memandu pembcaan sumpah jabatan yang diikuti oleh para Menteri dan Wakil Menteri serta Kepala dan Wakil Kepala Badan yang dilantik.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuhnya.
    Setelahnya, para menteri yang baru saja dilantik menandatangani berita acara satu per satu.
    Acara pelantikan kemudian ditutup dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya serta ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Gantikan Budi Gunawan Nasional

    1 Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Gantikan Budi Gunawan Nasional

    Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Gantikan Budi Gunawan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
    Ia menggantikan Budi Gunawan yang di-reshuffle pada Senin (8/9/2025), yang posisi sebelumnya dijabat oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam Ad Interim.
    Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuhnya.
    Setelahnya, para menteri yang baru saja dilantik menandatangani berita acara.
    Acara pelantikan ditutup dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya serta ucapan selamat dari Presiden Prabowo serta Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir.
    Sebelumnya diberitakan, beredar kabar bahwa Prabowo akan me-reshuffle dan melantik sejumlah menteri pada hari ini.
    Sejumlah nama yang diisukan akan masuk kabinet adalah purnawirawan TNI, Djamari Chaniago.
    Ia santer diisukan masuk dalam bursa Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam).
    “Waduh… saya enggak bisa bicara tentang
    reshuffle
    ya, biar nanti yang umumkan beliau (Presiden Prabowo),” ungkap Djamari di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Sejauh ini, sejumlah nama sudah hadir di Istana Kepresidenan di tengah isu tersebut.
    Mereka adalah eks Wakapolri Ahmad Dofiri, Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa, serta Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba.
    Ada pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Imigrasi Agus Andrianto, Wakapolri Dedi Prasetyo, Kabareskrim Polri Syahardiantono, politikus PKB Farida Faricha, serta Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN Komjen Pol Sony Sanjaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Prabowo Lantik Erick Thohir Jadi Menpora Nasional

    4 Prabowo Lantik Erick Thohir Jadi Menpora Nasional

    Prabowo Lantik Erick Thohir Jadi Menpora
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
    Erick menggantikan Dito Ariotedjo yang dicopot pada Senin (8/9/2025) lalu sehingga posisi Menpora sempat kosong selama satu pekan.
    Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Erick di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuh dia.
    Setelahnya, para menteri yang baru saja dilantik bersamaan menandatangani berita acara satu per satu.
    Acara pelantikan kemudian ditutup dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya serta ucapan selamat dari Presiden Prabowo serta Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir.
    Erick Thohir sebelumnya menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak tahun 2019.
    Ia juga punya pengalaman panjang di dunia olahraga, salah satunya dengan menjadi Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
    Selain Erick Thohir, Prabowo juga melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta sejumlah pejabat lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.