Kementrian Lembaga: Kementerian Sekretariat Negara

  • Terpopuler, Pram-Doel unggul hingga cuaca ekstrem fenomena MJO di RI

    Terpopuler, Pram-Doel unggul hingga cuaca ekstrem fenomena MJO di RI

    DKI Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, elektabilitas Pram-Doel lebih unggul dari dua paslon lain hingga RI berpotensi dilanda cuaca ekstrem fenomena MJO sampai 25 November. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Elektabilitas Pram-Doel lebih unggul dari dua paslon lain

    Hasil survei Indopolling Network menunjukkan elektabilitas pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) lebih unggul dibandingkan dua pasangan calon lainnya.

    Berdasarkan hasil simulasi pilihan tertutup tanpa kartu bantu, elektabilitas Pram-Doel mencapai angka 47,3 persen, diikuti pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di angka 39,4 persen. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Pemerintah bakal siapkan 2.700 rumah untuk penyintas erupsi Lewotobi

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah bakal menyiapkan sekitar 2.700 rumah bagi para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

    Pembangunan hunian tetap itu akan memerlukan waktu sekitar 5,5 bulan. Pemerintah saat ini tengah memetakan wilayah mana saja yang akan menjadi lokasi pembangunan hunian tersebut. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Bawaslu: Putusan terkait Presiden kampanye tak perlu surat Kemensetneg

    Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa keputusan terkait video Presiden Prabowo Subianto yang mengampanyekan pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam Pilkada Jateng 2024, tidak perlu menunggu surat keterangan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Bawaslu memutuskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak melanggar peraturan kampanye terkait video singkat, saat mengajak warga Jawa Tengah (Jateng) untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada 2024. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Deplu Filipina pastikan Mary Jane Veloso tetap selesaikan hukuman

    Departemen Luar Negeri Filipina memastikan bahwa Pemerintah Filipina dan Indonesia telah melakukan diskusi dan negosiasi supaya terpidana mati kasus penyelundupan narkotika, Mary Jane Veloso, dapat menyelesaikan hukumannya di Filipina. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠RI berpotensi dilanda cuaca ekstrem fenomena MJO sampai 25 November

    Sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai petir dan angin kencang sampai dengan 25 November, berdasarkan analisa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kondisi ini diperkuat adanya fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO).

    BMKG memprediksi pergerakan aktivitas konveksi MJO tersebut sampai 25 November dapat memicu hujan lebat disertai petir di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, dan Lampung bagian barat, Banten, Jabodetabek, Jakarta bagian selatan, Jawa Barat bagian selatan, D.I Yogyakarta, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu: Putusan terkait Presiden kampanye tak perlu surat Kemensetneg

    Bawaslu: Putusan terkait Presiden kampanye tak perlu surat Kemensetneg

    Kami juga menemukan bahwa video dibuat pada hari libur, sehingga tidak perlu surat keterangan, karena Presiden juga tidak sedang cuti saat melakukan itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa keputusan terkait video Presiden Prabowo Subianto yang mengampanyekan pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam Pilkada Jateng 2024, tidak perlu menunggu surat keterangan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Ia mengatakan, Bawaslu tidak memerlukan surat keterangan dari Kemensetneg terkait aktivitas kampanye yang dilakukan Presiden, guna memutuskan kasus dugaan pelanggaran kampanye oleh pejabat negara.

    “Tidak perlu tunggu surat Kemensetneg untuk memutuskan, kami berdasarkan penelusuran sesuai Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Pemilihan jo Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 52 /PUU-XXII/2024,” kata Rahmat dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, terkait video singkat yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto saat mengajak warga Jawa Tengah (Jateng) untuk mendukung pasangan calon gubernur Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

    Mulai dari melibatkan pendapat ahli, menelusuri isi video, meminta keterangan calon gubernur yang bersangkutan, mengecek Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) KPU, serta tindakan lainnya.

    “Kami juga menemukan bahwa video dibuat pada hari libur, sehingga tidak perlu surat keterangan, karena Presiden juga tidak sedang cuti saat melakukan itu,” ujar dia.

    Bawaslu memutuskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak melanggar peraturan kampanye terkait video singkat, saat mengajak warga Jawa Tengah (Jateng) untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada 2024.

    Dalam penelusuran Bawaslu, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan dalam video yang beredar, baik dari sisi pelanggaran administrasi maupun tindak pidana pemilihan.

    Sementara secara hukum, Presiden dapat ikut berkampanye dalam pemilihan sesuai ketentuan Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Pemilihan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 /PUU-XXII/2024 dan PP 32/2018.

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Impor Susu Harus Ada Pertimbangan Teknis dari Kementan

    Impor Susu Harus Ada Pertimbangan Teknis dari Kementan

    Jakarta

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bicara impor susu dalam rapat perdana dengan Komisi VI DPR RI. Dalam kesempatan itu, Budi menjelaskan, Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan persetujuan impor (PI) jika ada Pertimbangan Teknis (Pertek) dari kementerian terkait.

    Perihal impor susu, Pertek dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Kemendag tidak akan mengeluarkan PI jika tidak ada Pertek dari Kementerian pembinanya.

    “Termasuk (impor) susu, harus ada pertimbangan dari kementerian pembina dalam hal ini Kementerian Pertanian,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (20/11/2024).

    Budi mengatakan aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan 8/2024 tentang Kebijakan Ketentuan Impor. Dalam aturan tersebut dijelaskan sejumlah barang yang memerlukan Pertek dari Kementerian terkait, seperti teksil, produk teksil, produk susu, baja, dan ban.

    “Kami tidak bisa menerbitkan PI produk tersebut kalau tidak ada Pertimbangan teknis dari Kementerian terkait,” pungkasnya.

    Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari-Oktober 2024, Indonesia mengimpor susu sebanyak 257,3 ribu ton. Angka itu naik 7,07% dibandingkan periode yang sama pada 2023.

    Impor susu dilakukan dari sejumlah negara, seperti Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), Australia, Belgia, Malaysia, dan negara lainnya.

    Saksikan juga video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

    Peternak susu protes. Cek halaman berikutnya.

    Soal susu, belakangan ramai aksi para peternak dan pengepul yang membuang 50 ribu liter susu sapi ke TPA Winong Boyolali. Para peternak dan pengepul susu sapi di Boyolali kecewa lantaran hasil produksinya tidak terserap oleh industri.

    Dikutip dari detikJateng, para peternak menggelar aksi protes dengan cukup atraktif, mulai mandi menggunakan susu hingga membuang susu ke tempat pembuangan sampah.

    Aksi tersebut telah mendapat respons dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta semua pihak mendukung produksi susu dalam negeri. Ia juga sudah memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk mengkaji ulang aturan impor susu agar diperketat.

    Hal itu diungkapkan Zulhas guna menanggapi terkait polemik peternak yang membuang puluhan ribu liter susu di Boyolali karena produksinya tak terserap industri.

    “Kita sudah minta berkoordinasi dengan Kemendag agar diutamakan produksi dalam negeri. Jika kurang baru impor,” ujar Zulhas setelah peresmian Pasar Natar di Lampung Selatan dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

    Sementara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan atas rekomendasi Kementerian Sekretariat Negara, pihaknya akan kembali mewajibkan industri untuk menyerap susu peternak lokal. Selaras dengan itu, pemerintah akan segera merevisi perpres terkait.

    “Kami dengan Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi), kita revisi sekarang. Kami wajibkan seluruh industri membeli susu peternak, susu sapi yang diproduksi oleh peternak Itu wajib. Insyaallah kedepan lebih baik, akan kembali seperti dulu,” ujarnya, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024).

    Saksikan juga video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

  • Pakar: Literasi digital tingkatkan kualitas aduan di Lapor Mas Wapres

    Pakar: Literasi digital tingkatkan kualitas aduan di Lapor Mas Wapres

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Ulung Pribadi mengatakan bahwa dukungan literasi digital yang memadai mampu meningkatkan kualitas aduan dalam program “Lapor Mas Wapres”.

    “Literasi digital yang baik membantu masyarakat menyusun laporan yang lebih relevan, spesifik, dan berbasis fakta, sehingga memudahkan pemerintah dalam menganalisis dan menindaklanjuti aduan tersebut,” kata Prof. Ulung saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

    Prof. Ulung juga mengatakan bahwa kemampuan literasi digital yang baik dapat membuat masyarakat tidak skeptis atau ragu terhadap transparansi dan akuntabilitas program tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat dapat memantau kemajuan dari laporan yang dibuatnya.

    Sementara itu, dia menilai program seperti “Lapor Mas Wapres” mencerminkan langkah strategis pemerintah dalam memanfaatkan data dari masyarakat sebagai dasar pembuatan kebijakan publik yang lebih inklusif.

    “Data yang terhimpun dari laporan dapat diproses untuk mengidentifikasi pola atau isu prioritas, seperti akses pendidikan, pelayanan kesehatan, atau sengketa tanah, yang membutuhkan perhatian segera,” jelasnya.

    Selain itu, kata dia, program “Lapor Mas Wapres” tidak hanya menjadi sarana pengaduan, tetapi juga katalisator bagi partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel guna membangun pemerintahan yang inklusif, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa penting bagi pemerintah ke depannya untuk terus meningkatkan infrastruktur teknologi, khususnya di daerah terpencil, serta mengintegrasikan pendidikan literasi digital dalam program-program pemberdayaan masyarakat.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan sistem pengaduan masyarakat “Lapor Mas Wapres” melalui jalur aplikasi perpesanan “WhatsApp” terus dimatangkan untuk mencegah adanya pelaporan iseng dari masyarakat.

    “Kami ingin laporan-laporan masyarakat itu benar-benar laporan yang valid, sehingga kami bisa tindak lanjuti,” kata Hasan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Budiman Yakin Prabowo Bawa Pulang Solusi Pengentasan Kemiskinan dari Kunker Luar Negeri

    Budiman Yakin Prabowo Bawa Pulang Solusi Pengentasan Kemiskinan dari Kunker Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko optimistis bahwa solusi pengentasan kemiskinan adalah buah tangan yang akan dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto dari lawatannya selama 2 pekan ke luar negeri.

    Apalagi, mantan aktivis 1998 ini mengatakan bahwa Negara yang dikunjungi Prabowo, seperti China dan Brasil adalah negara yang sukses dalam pengentasan kemiskinan.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024). 

    “Jadi akan ada banyak oleh-oleh yang dibawa oleh Pak Presiden untuk berbagi pengalaman pengentasan kemiskinan di dua negara yang cukup sukses, dan pertemuan multilateral APEC yang juga membahas kemiskinan,” ujarnya kepada wartawan

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa dia pun meyakini bahwa Kepala Negara akan memiliki banyak oleh-oleh berupa solusi terkait pengentasan kemiskinan.

    Menurutnya, dari hasil diskusi-diskusi dengan para pemimpin negara, instansinya pun siap dengan setiap arahan dari Prabowo ke depannya.

    Dia mengatakan pihaknya pun tengah merumuskan rencana induk mengentaskan kemiskinan dan akan melaporkannya ke Prabowo sepulang dari luar negeri.

    “Nanti kita berharap akan bisa bertemu dengan Pak Presiden atau dalam rapat kabinet untuk minta arahan dari Pak Presiden hasil diskusi beliau dengan Xi Jinping, diskusi beliau di APEC, dan hasil diskusi dengan Lula da Silva mengenai masalah pengentasan kemiskinan ini,” pungkas Budiman.

  • Angga Raka Pastikan 10 Oknum Pegawai Komdigi yang Terlibat Judol Sudah Dipecat

    Angga Raka Pastikan 10 Oknum Pegawai Komdigi yang Terlibat Judol Sudah Dipecat

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo memastikan sebanyak 10 pegawai dari Kementeriannya telah dinonaktifkan atau dipecat imbas judi online.

    Meski begitu, Angga Raka mengaku akan tetap menambah personel pengawas dan mengerahkan mereka di tengah penyidikan kasus yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi dalam peredaran konten judi online di ruang digital.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024). 

    “Kalau kemarin yang 10 [pegawai] sudah dinonaktifkan. Kita akan terus menambah personel untuk menjaga. Intinya kita komitmen untuk memberantas judi online ini,” ujarnya kepada wartawan

    Menurut Angga, Kementeriannya sejauh ini terus berkomitmen dalam menangkal judi online. Bahkan, instansi tersebut juga meningkatkan komitmen pegawai untuk memberantas konten judi online melalui penanaman rasa cinta tanah air.

    Angga berharap melalui penguatan secara internal, kasus serupa yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi tidak akan terulang kembali.

    Termasuk, dia juga mendukung upaya Kepolisian Republik Indonesia memberantas judi online dan menyelesaikan kasus yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komdigi.

    “Kami berharap juga tidak akan terulang kembali. Dan tadi malam kami baru dengar ada lagi yang ditangkap. kami mendukung Polri dalam hal ini aparat penegak hukum untuk sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya untuk membasmi judi online,” pungkas Angga Raka.

  • Prabowo Subianto Pelajari Strategi Pengentasan Kemiskinan dari China dan Brasil

    Prabowo Subianto Pelajari Strategi Pengentasan Kemiskinan dari China dan Brasil

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menggali pengalaman dan strategi pengentasan kemiskinan melalui kunjungan kenegaraannya ke China dan Brasil.

    Menurut Budiman, kunjungan Prabowo Subianto ke kedua negara ini bukan tanpa alasan. China dan Brasil dianggap sebagai contoh negara yang berhasil mengurangi kemiskinan secara signifikan.

    “KTT APEC juga mengangkat isu kemiskinan. Jadi akan ada banyak oleh-oleh yang dibawa Presiden Prabowo untuk berbagi pengalaman pengentasan kemiskinan di dua negara yang cukup sukses,” kata Budiman saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (18/11/2024).  

    Budiman menyoroti keberhasilan China sebagai salah satu negara yang berhasil mengeluarkan lebih dari 100 juta penduduknya dari kemiskinan ekstrem. Strategi utama China melibatkan pemberdayaan warga miskin untuk terlibat dalam bisnis, termasuk di wilayah terpencil, dengan memanfaatkan konektivitas digital.

    Prabowo Subianto juga mengikuti KTT APEC di Peru. Dalam forum tersebut, kemiskinan menjadi salah satu poin utama yang disampaikan Prabowo.

    Setelah itu, Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Brasil untuk menghadiri KTT G-20 di Rio de Janeiro. Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga mengikuti forum bisnis Indonesia-Brasil, serta mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Inacio Lula da Silva.

    Budiman menambahkan, BP Taskin saat ini juga tengah menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ia berharap, setelah kembali dari rangkaian kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo dapat memberikan arahan berdasarkan diskusi dan pengalaman yang diperoleh dari Presiden Xi Jinping dan Presiden Lula da Silva.

  • 10 Pegawai Kementerian Komdigi Dipecat Karena Judi Online, Angga Raka: Hanya Oknum-oknum

    10 Pegawai Kementerian Komdigi Dipecat Karena Judi Online, Angga Raka: Hanya Oknum-oknum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo menyatakan akan menambah personel pengawas, di tengah penyidikan kasus yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi dalam peredaran konten judi online di ruang digital.

    “Kalau kemarin yang 10 (pegawai) sudah dinonaktifkan. Kita akan terus menambah personel untuk menjaga. Intinya kita komitmen untuk memberantas judi online ini,” tandasnya usai mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Menurut Angga Raka Prabowo, Kementerian Komdigi juga meningkatkan komitmen pegawai untuk memberantas konten judi online melalui penanaman rasa cinta tanah air.

    “Kita meningkatkan cinta tanah air mereka. Saya yakin komitmen teman-teman di dalam semakin baik. Kemarin kan hanya oknum-oknum,” ungkapnya.

    Wamenkomdigi Angga Prabowo berharap melalui penguatan secara internal, kasus serupa yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi tidak akan terulang kembali.

    “Mereka juga ingat mereka punya keluarga. Saya yakin itu hanya oknum-oknum saja yang kemarin. Kami berharap juga tidak akan terulang kembali,” tandasnya.

    Angga Prabowo menyatakan dukungan atas upaya Kepolisian Republik Indonesia memberantas judi online dan menyelesaikan kasus yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komdigi.

    “Dan tadi malam kita baru dengar ada lagi yang ditangkap. Kita mendukung Polri dalam hal ini aparat penegak hukum untuk sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya untuk membasmi judi online,” tegasnya. (Pram/fajar)

  • Banyak yang Iseng di Lapor Mas Wapres, Istana: Sistemnya Sedang Dimatangkan

    Banyak yang Iseng di Lapor Mas Wapres, Istana: Sistemnya Sedang Dimatangkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pihak Istana mengakui banyak pelaporan iseng masuk ke layanan Lapor Mas Wapres. Untuk itu, sistem pengaduan masyarakat melalui aplikasi WhatsApp yang dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu terus dimatangkan.

    “Sistemnya sedang dibuat dan dimatangkan, karena banyak yang iseng ya. Bahkan dari teman-teman itu banyak yang iseng hanya sekadar untuk menyampaikan laporan main-main,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di gedung Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Hasan mengatakan tim Lapor Mas Wapres masih terus mengembangkan format layanan aduan, agar laporan yang bersifat tidak valid atau iseng dapat disaring sebelum ditindaklanjuti.

  • Istana Sebut Banyak Aduan Iseng dan Main-Main ke Layanan ‘Lapor Mas Wapres’ – Page 3

    Istana Sebut Banyak Aduan Iseng dan Main-Main ke Layanan ‘Lapor Mas Wapres’ – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengungkap, ada banyak masyarakat iseng menggunakan layanan ‘Lapor Mas Wapres’, termasuk pengaduan melalui nomor WhatsApp. Hasan mengatakan, saat ini sistem pelayanan ‘Lapor Mas Wapres’ sedang dimatangkan untuk memfilter laporan-laporan iseng dan main-main.

    “Ya, karena sistemnya sedang dibuat dan dimatangkan. Karena banyak yang iseng ya. Bahkan dari teman-teman itu banyak yang iseng hanya sekadar untuk mengucapkan, menyampaikan laporan-laporan main-main, ada juga yang iseng,” kata Hasan kepada wartawan di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    “Mereka mengaku sendiri bahwa mereka ngisengin Lapor, yang NGO aja iseng, apalagi masyarakat juga ada. Jadi kita membuatkan formatnya supaya yang iseng-iseng ini bisa terfilter,” sambungnya.

    Meski begitu, dia menuturkan bahwa layanan ‘Lapor Mas Wapres’ masih terus berjalan dan diperbaiki. Hasan mengatakan, perbaikan dilakukan agar laporan yang masuk betul-betul valid sehingga dapat ditindaklanjuti pemerintah.

    “Kita ingin laporan-laporan masyarakat itu benar-benar laporan yang valid sehingga kita bisa tindaklanjuti,” jelasnya.

    Menurut dia, layanan ‘Lapor Mas Wapres’ sudah terintegrasi dengan sistem pelaporan untuk masyarakat milik pemerintah. Namun keberadaan ‘Lapor Mas Wapres’ ini lebih menguatkan sistem pelaporan pemerintah yang sebelumnya tak diketahui banyak masyarakat.

    “Dengan adanya lapor yang dibuka oleh Mas Wapres, Sekarang orang tahu bahwa sebenarnya pemerintah selama ini sudah membuka lapor.co.id. Dan banyak laporan sekali yang masuk selama ini ke sana. Dan lebih dari 90% laporan yang valid, itu sudah diselesaikan oleh pemerintah,” tutur Hasan.