Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Sekretariat Negara

  • 7 Wapres Gibran Akan Pimpin Rapat di Kemenpora, Menteri Dito: Ini Sejarah, Jarang-jarang Nasional

    7 Wapres Gibran Akan Pimpin Rapat di Kemenpora, Menteri Dito: Ini Sejarah, Jarang-jarang Nasional

    Wapres Gibran Akan Pimpin Rapat di Kemenpora, Menteri Dito: Ini Sejarah, Jarang-jarang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
    Dito Ariotedjo
    mengatakan, Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang
    Desain Besar Olahraga Nasional
    (DBON) pada Rabu (4/12/2024) siang ini merupakan sebuah sejarah.
    Sebab, rapat tersebut akan dipimpin langusng oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (
    Kemenpora
    ), Jakarta, bukan di Istana Wakil Presiden.
    “Sejarah ya, jarang-jarang (rapat di Kementerian),” kata Dito kepada
    Kompas.com
    , Selasa pagi.
    Dito pun mengaku kaget saat tahu rapat tingkat menteri itu akan digelar di kantornya.
    Adapun rapat ini akan membahas perkembangan
    desain besar olahraga nasional
    .
    “Membahas
    progress
    desain besar olahraga nasional bersama kementerian dan lembaga terkait juga,” kata Dito.
    Berdasarkan undangan rapat DBON yang diperoleh, acara ini digelar di Auditorium Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga Rl pada pukul 13.30 WIB.
    Selain Menpora yang bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana, ada sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga yang turut dikirimi surat dinas rapat DBON.
    Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Keuangan,  Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, serta Menteri Perindustrian.
    Kemudian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Badan Usaha Milik Negara serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menjaga Citra Positif Negara melalui Keprotokolan dan Etika Pergaulan Internasional

    Menjaga Citra Positif Negara melalui Keprotokolan dan Etika Pergaulan Internasional

    loading…

    Pakar Keprotokolan dan Etika Pergaulan Internasional Sandra Erawanto. FOTO/IST

    JAKARTA – Wawasan pengetahuan keprotokolan dan etika pergaulan internasional diperlukan untuk menjaga reputasi negara dan citra positif Indonesia di mata dunia. Dengan memiliki wawasan protokoler, maka siapa pun akan selalu bersikap sopan, santun, dan menjaga penampilan dengan baik.

    “Protokol berarti kebiasan-kebiasan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket,” kata Pakar Keprotokolan dan Etika Pergaulan Internasional Sandra Erawanto dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (3/12/2024).

    Menurut Sandra Erawanto yang akrab disapa Wawan, keprotokolan tidak terpisahkan dari suatu organisasi, apalagi organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat.

    “Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal,” kata Wawan, alumni S-1 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), S-2 Master Public Policy dari The Australian National University dan Kandidat Doktor (S-3) di University Kuala Lumpur Malaysia ini.

    Wawan menjelaskan, protokol disebut pula sebagai orang yang bertugas mengatur acara yang bersifat formal. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan protokol atau bersifat keprotokolan disebut dengan protokoler.

    “Jadi protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan, kantor maupun hubungan masyarakat,” kata Widyaiswara Keprotokolan Kementerian Sekretariat Negara RI yang berpengalaman dalam memberikan pelatihan Keprotokolan dan Etika Pergaulan Internasional yang Membahagiakan. Dia sudah mengajar Menteri-menteri, Kepala Lembaga, Eselon 1 dan 2, Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

    Wawan menambahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 pada Pasal 1 Ayat (1), Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

    Pengaturan Keprotokolan, terang Wawan, memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional dan menciptakan hubungan harmonis.

    “Dengan memiliki wawasan protokoler, maka kita akan selalu bersikap sopan, santun, dan menjaga penampilan dengan baik. Kita tahu tata cara bersikap terhadap teman sebaya ataupun orang yang lebih tua dan sebagainya. Sebenarnya keprotokolan ini adalah mengutamakan adab, memiliki akhlak terpuji yang saling menghormati, menghargai, dan membahagiakan sesame,” kata Wawan.

    (abd)

  • Mengenal Palapa Ring Barat, Proyek Penting bagi Masa Depan Digital RI

    Mengenal Palapa Ring Barat, Proyek Penting bagi Masa Depan Digital RI

    Jakarta –

    Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tantangan besar dalam membangun dan memeratakan infrastruktur digital, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang dapat menghambat pemerataan akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi.

    Untuk mengatasi ketimpangan ini, Pemerintah Indonesia melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun berupaya mendorong pemerataan ekosistem digital melalui proyek Palapa Ring.

    Melansir situs resmi prb.net.id, Palapa Ring menghadirkan jaringan tulang punggung (backbone) pada 57 daerah 3T melalui jaringan fiber optic dan saluran Radio Gelombang Mikro (Microwave). Dengan begitu, para penyedia layanan internet, baik local provider maupun national local provider dapat membangun jaringan akses lokal berkecepatan tinggi. Proyek ini dibagi menjadi tiga bagian yakni, Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur.

    Perjalanan Proyek Palapa Ring Barat

    Pemerintah melalui Komdigi sebelumnya telah menunjuk PT Palapa Ring Barat (PRB) merupakan Badan Usaha Pelaksana (BUP) sebagai pelaksana Proyek Palapa Ring Barat.

    Sejak 2 Maret 2018, Palapa Ring Barat mulai beroperasi dalam tiga proyek yang menghubungkan wilayah Sumatera, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Proyek ini memiliki total panjang kabel fiber optik sepanjang 2.119 km, di mana 1.718 km merupakan panjang kabel bawah laut (submarine) dan 401 km panjang kabel terrestrial.

    Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia memercayakan Moratelindo untuk menjalankan proyek strategis nasional sekaligus sebagai pemenang tender Palapa Ring Barat. Pada Maret 2018, proyek Palapa Ring Barat selesai dan mulai beroperasi.

    Peresmian operasional proyek Palapa Ring dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Ke-7, Joko Widodo di Istana Negara, pada 14 Oktober 2019. Ia berharap kehadiran Palapa Ring dapat meningkatkan kemajuan teknologi di seluruh wilayah Indonesia serta mendukung kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

    “Konektivitas digital ini harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, untuk penguatan persatuan kita, persaudaraan di antara kita, untuk memperkuat dan memperbaiki pendidikan kita dengan memfasilitasi lalu lintas ilmu pengetahuan dan menembus seluruh pelosok Nusantara, dan untuk memperkuat perdagangan,” kata Jokowi, dikutip dari situs Kementerian Sekretariat Negara , Sabtu (23/11).

    Hingga saat ini, proyek Palapa Ring Barat telah menghadirkan jaringan backbone di 15 titik di bagian Barat Indonesia, dengan rincian 5 kota layanan dan 7 kota interkoneksi. Kehadirannya siap memberikan akses internet yang layak dan sinyal merata bagi warga yang tinggal di wilayah Dumai, Tarempa, Ranai, Singkawang, dan sekitarnya.

    (anl/ega)

  • Telkom: AI Bantu Otomatisasi Tugas Manual sampai 95% dan Keluhan Pelanggan Berkurang – Page 3

    Telkom: AI Bantu Otomatisasi Tugas Manual sampai 95% dan Keluhan Pelanggan Berkurang – Page 3

    Setelah Peduli Lindungi, Telkom juga dipercaya pemerintah dalam membuat aplikasi drafting regulasi di Kementerian Sekretariat Negara, yang mampu memetakan potensi tumpang tindih aturan.

    Merujuk pengalaman-pengalaman tersebut, Komang melanjutkan, Telkom pun intens menginisiasi kecerdasan buatan dalam operasional perusahaan yang tantangan kesehariannya serupa, yakni melayani ratusan juta customer dengan disertai varian big data.

    “Sebagai operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, kami melayani lebih dari 10 juta pelanggan fixed broadband, 159 juta pelanggan seluler, 714 pelanggan institusi pemerintahan, 618.854 UKM, dan 1.694 perusahaan swasta,” ia menguraikan.

    Telkom juga memiliki tujuh pelanggan another licensed operator, 382 pelanggan internet service provider, 26 pelanggan transponder dan closed user group, serta 593 pelanggan global partner.

    Seluruh pelanggan dilayani tiga unit bisnis utama meliputi Consumer & Mobile, Enterprise, serta Wholesale & International Business.

     

  • Telkom Ungkap Sukses Adopsi AI: Efisiensi Operasional-Atasi Keluhan Pelanggan

    Telkom Ungkap Sukses Adopsi AI: Efisiensi Operasional-Atasi Keluhan Pelanggan

    Jakarta –

    Telkom terus memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman pelanggan, dan kualitas layanan perusahaan. Adopsi teknologi terkini itu membantu otomatisasi tugas manual sampai 95% dan sukses kurangi keluhan pelanggan.

    Komang Budi Aryasa, EVP Digital Business & Technology Telkom mengatakan, hal itu tidak terlepas dari kesuksesan perusahaan plat merah ini dalam mengelola big data pada aplikasi Peduli Lindungi di saat pandemi.

    “Saat itu, kami mengelola big data dengan total pendaftar sebanyak 250 juta dan 56 juta pengguna aktif harian. Padahal awal mulanya script coding ditulis hanya oleh saya dan beberapa teman programmer,” dikutip dari pernyataan tertulisnya.

    Komang berpendapat bahwa selain pengelolaan big data, pengalaman penting saat itu adalah menangani banyak fitur aplikasi (pendaftaran vaksin, sertifikat, check in di pusat keramaian, dst), serta sinkronisasi data pemerintah pusat dan daerah. Kini, Peduli Lindungi sudah diserahkan ke Kementerian Kesehatan dengan nama Satu Sehat.

    Setelah Peduli Lindungi, pihaknya juga dipercaya pemerintah dalam membuat aplikasi drafting regulasi di Kementerian Sekretariat Negara, yang mampu memetakan potensi tumpang tindih aturan.

    Merujuk pengalaman-pengalaman tersebut, lanjut Komang, Telkom pun intens menginisiasi kecerdasan buatan dalam operasional perusahaan yang tantangan kesehariannya serupa, yakni melayani ratusan juta customer dengan disertai varian big data di dalamnya.

    “Sebagai operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, kami melayani lebih dari 10 juta pelanggan fixed broadband, 159 juta pelanggan seluler, 714 pelanggan institusi pemerintahan, 618.854 UKM, dan 1.694 perusahaan swasta. Juga 7 pelanggan another licensed operator, 382 pelanggan internet service provider, 26 pelanggan transponder dan closed user group, serta 593 pelanggan global partner,” paparnya.

    Seluruh pelanggan dilayani tiga unit bisnis utama meliputi Consumer & Mobile, Enterprise, serta Wholesale & International Business. Dengan kompleksitas tersebut, cara manual dalam koordinasi internal maupun pelayanan eksternal sudah tidak tepat, sehingga dijalankan cara baru yang lebih efektif dan efisien seperti yang mampu disediakan AI.

    Komang Budi Aryasa, EVP Digital Business & Technology Telkom (kanan). Foto: Telkom

    Beberapa bentuk riil penerapan AI dari sisi pelayanan customer adalah pengalaman real-time berupa Chatbot AI 24/7 dengan analisis sentimen guna memahami kebutuhan pelanggan.

    “Ada asisten virtual Customer Care, seperti chatbot Veronika dan TED. Kemudian, keluhan pelanggan diproses secara AI dan ini efektif mengurangi keluhan 23% sampai 32%. Masyarakat yang menggunakan aplikasi MyTelkomsel juga bisa merasakan platform interaksi berbasis AI. Intinya, pengalaman pelanggan bisa dipantau dengan data perpaduan SOC, FM, dan sistem pengelolaan tenaga kerja perusahaan,” tuturnya.

    Dari sisi jaringan, Telkom mengimplementasikan jaringan berbasis Hyper-AI guna memprediksi kebutuhan pelanggan, memelihara perangkat secara proaktif, memberikan pengalaman yang dipersonalisasi, dan mengoptimalkan kualitas layanan.

    “Kami sudah adopsi pemeliharaan proaktif untuk memprediksi kerusakan perangkat serta otomatisasi operasi jaringan. Dengan konsep Autonomous Network TM Forum, maka terdapat self execution and optimization yakni otomasi tugas manual hingga 95% disertai resolusi masalah lebih cepat 5 kali hingga 9 kali peningkatan waktu penyelesaian,” katanya.

    Benefit lain adalah hadirnya perubahan operasi jaringan yang mencapai 28 juta per tahun dengan waktu demarkasi turun dari 39 menit menjadi 10 menit (3x lebih cepat). Lalu, penurunan tugas manual hingga 97% serta resolusi masalah hingga 9x lebih cepat dengan disertai 226-298 tugas optimasi harian.

    Optimasi infrastruktur tersebut, baik melalui Pusat Operasi Layanan AI (AISOC) dan Platform Jaminan Jaringan AI (AINAP), membuat perusahaan bisa merekomendasikan penempatan infrastruktur optimal berdasar lokasi pelanggan dan memprediksi dampaknya terhadap pelanggan.

    Selanjutnya, adopsi AI menghadirkan identifikasi pelanggan berisiko untuk retensi serta optimasi harga dinamis (penyesuaian tarif layanan berbasis segmentasi pelanggan dan permintaan pasar) dan peningkatan kualitas layanan (bandwidth dioptimalkan secara real-time sesuai kebutuhan pelanggan).

    Komang mengatakan, fase pengembangan AI di Telkom Group dibagi menjadi eksplorasi laboratorium dan implementasi. Telkom menekankan pentingnya pengujian dan sertifikasi teknologi sebelum diadopsi secara luas guna mengurangi risiko etika dan teknis.

    “Karena itu, regulasi menjadi kebutuhan utama, baik di fase pengembangan apalagi implementasi. Terlebih saat ini tendensi pengembangan AI terpolarisasi antara kutub Amerika Serikat Dan China. Kami berharap industri, kampus, dan pemerintah Indonesia berbondong-bondong kerjasama dalam memitigasi risiko terkait regulasi ini,” pungkasnya

    (agt/agt)

  • Jabatan Baru Heru Budi Hartono: Staf Khusus Mensesneg Prasetyo Hadi

    Jabatan Baru Heru Budi Hartono: Staf Khusus Mensesneg Prasetyo Hadi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Heru Budi Hartono mendapat penugasan baru selepas tidak menjabat lagi sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Hal itu disampaikan Heru ketika ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    “Stafsus Mensesneg,” kata Heru kepada wartawan.

    Namun demikian, dia masih belum mengetahui tugas apa yang akan dijalankan. Semua tergantung kepada keputusan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Prasetyo menjelaskan penugasan untuk Heru masih dalam pembicaraan. Diskusi internal akan dilakukan.

    “Tapi dari pengalaman beliau, tentu kekhususannya tidak hanya satu bidang,” ujar Prasetyo.

    Diketahui Heru menjabat sebagai kasetpres sejak era Presiden Joko Widodo. Dia juga mengemban tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Kini posisi Kepala Sekretariat Presiden diisi oleh Mayjen Ariyo Windutomo.

    “Dengan pengalaman beliau di kasetpres, pengalaman beliau mendampingi bapak presiden Jokowi, dengan pengalaman beliau sebagai Pj gubernur, ilmunya sangat banyak. Kita masih membutuhkan beliau untuk terus mengabdi di Kementerian Sekretariat Negara,” kata Prasetyo terkait sosok Heru.

    Berikut Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemensetneg :

    1. Drs. Setya Utama, M.Si. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

    2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    3. Mayjen TNI Kosasih, S.E. Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    4. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    5. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    6. Mohamad Yusuf Permana, S.E. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    7. Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    8. Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    9. Dr. Al Muktabar, M.Sc. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, S.Sos., M.A. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

    11. Purnomo Sucipto, S.H., LL.M. Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    12. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    13. Mailani Amperawan, S.E., M.Si. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    14. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev. Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    15. Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M. Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    16. Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

    17. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;

    18. Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara;

    19. Nanik Purwanti, S.H., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;

    20. Dr. Ir. Gogor Oko Nurharyoko, M.Sc. Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara;

    21. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;

    22. Ratih Mayangsari, S.E., M.Si. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;

    23. M. Rokib, S.H., M.H. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara;

    24. Nandang Haris, S.IP., M.P.P. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara;

    25. Sari Harjanti S.IP., M.Si. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kementerian Sekretariat Negara.

    (miq/miq)

  • Mayjen TNI Ariyo Windutomo Gantikan Heru Budi, Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Hal Biasa

    Mayjen TNI Ariyo Windutomo Gantikan Heru Budi, Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Hal Biasa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menunjuk Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai kepala sekretariat presiden (kasetpres) menggantikan Heru Budi Hartono. Pergantian tersebut dinilai sebagai hal yang biasa.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut rotasi penugasan merupakan hal biasa dalam organisasi abdi negara. Hal itu disampaikan Prasetyo seusai melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai kasetpres, Jumat (29/11/2024).

    “Pelantikan karena terdapat penyesuaian peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Konsekuensi yang terjadi, ya rotasi dan penugasan. Bagi organisasi, apalagi kita di ASN ini suatu yang biasa,” tuturnya.

    Seusai posisinya diganti oleh Ariyo Windutomo, kini Heru Budi menempati posisi sebagai staf khusus mensesneg. Prasetyo mengatakan hal ini bagian dari pengembangan karier, refreshment, dan tuntutan bagi abdi negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

    “Penekanannya kami berharap dengan terjadinya rotasi ini, masing-masing bisa segera beradaptasi dan berinovasi. Kemensetneg ini adalah benteng terakhir dari segala sesuatu keputusan bapak presiden sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun,” urai Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Terkait penunjukan Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai kasetpres, Prasetyo mengatakan pemilihan tersebut tidak terkait latar belakangan Ariyo yang berasal dari militer.

    “Saya kira apa pun itu, beliau (Prabowo) pasti memilih yang terbaik yang beliau paham betul track record-nya. Mayjen Ariyo itu memang sudah sepantasnya di situ dan kami yakin beliau bisa menjalankan tugas sebaiknya,” teasnya.

    Mengenai tugas Heru sebagai staf khusus mensesneg, Prasetyo akan memberikan tugas sesuai dengan latar belakang Heru di pemerintahan sebelumnya.

    “Secara spesifik namanya staf khusus ya, kami akan terus berdiskusi. Namun, tentu dengan pengalaman beliau di kasetpres mendampingi Pak Jokowi, sebagai pj gubernur Jakarta, kami akan membutuhkan beliau terus mengabdi di Kemensetneg,” pungkas Mensesneg Prasetyo Hadi.

  • Mensesneg Lantik 25 Pejabat Kemensetneg, Ada Kasetpres hingga Staf Khusus

    Mensesneg Lantik 25 Pejabat Kemensetneg, Ada Kasetpres hingga Staf Khusus

    Mensesneg Lantik 25 Pejabat Kemensetneg, Ada Kasetpres hingga Staf Khusus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
    Prasetyo Hadi
    melantik 25 pejabat di lingkungan
    Kemensetneg
    , Jumat (29/11/2024). Adapun pejabat yang dilantik mulai dari staf khusus hingga Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).
    Prasetyo mengungkapkan, pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi. Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).
    Diketahui,
    Kasetpres
    yang dilantik adalah Mayjen Ariyo Windutomo, yang sebelumnya dijabat Heru Budi Hartono. Sementara Heru, dilantik menjadi Stafsus Mensesneg.
    “Hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi rotasi, lah, rotasi dan penugasan,” kata Prasetyo Hadi di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).
    Menurut Hadi, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
    Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.
    “Kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita,” tuturnya.
    Ia pun berharap pergeseran ini mampu diadaptasi oleh semua yang dilantik pagi ini.
    “Tadi sudah saya sampaikan, Kementerian Sekretariat Negara ini adalah benteng terakhir dari segala sesuatu keputusan dari Bapak Presiden. Sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikitpun,” tandasnya.
    Berikut nama-nama pejabat yang dilantik:
    1. Drs. Setya Utama, M.Si. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
    2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
    3. Mayjen TNI Kosasih, S.E. Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
    4. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;
    5. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
    6. Mohamad Yusuf Permana, S.E. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
    7. Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
    8. Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
    9. Dr. Al Muktabar, M.Sc. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
    10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, S.Sos., M.A. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
    11. Purnomo Sucipto, S.H., LL.M. Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;
    12. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;
    13. Mailani Amperawan, S.E., M.Si. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;
    14. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev. Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;
    15. Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M. Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;
    16. Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;
    17. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
    18. Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara;
    19. Nanik Purwanti, S.H., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;
    20. Dr. Ir. Gogor Oko Nurharyoko, M.Sc. Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara;
    21. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;
    22. Ratih Mayangsari, S.E., M.Si. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;
    23. M. Rokib, S.H., M.H. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara;
    24. Nandang Haris, S.IP., M.P.P. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara;
    25. Sari Harjanti S.IP., M.Si. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kementerian Sekretariat Negara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Audit Kontrak GBK dan PPK Kemayoran, IAW: Perlu Tim Khusus

    Audit Kontrak GBK dan PPK Kemayoran, IAW: Perlu Tim Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana audit yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terhadap Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) dan PPK Kemayoran mendapatkan dukungan dari Indonesia Audit Watch (IAW).

    Adapun, langkah audit dilakukan terhadap kedua BLU tersebut lantaran dinilai belum memberikan hasil maksimal kepada negara hingga dampak perekonomian secara luas.

    Sekretaris IAW, Iskandar Sitorus mengatakan tidak maksimalnya manfaat atau setoran kepada kas negara juga perlu ditelusuri lebih dalam. Tidak maksimalnya setoran disebabkan dari sisi harga sewa lahan, atau ada hal lainnya.

    “Jangan sampai ada aset negara yang tidak maksimal. Bukan hanya setoran ke kas negara, tapi juga harus memberikan dampak signifikan bagi perekonomian,” kata Iskandar dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

    Dia menambahkan jika dilihat dari sisi sewa lahan di dua BLU tersebut para mitra atau perusahaan swasta yang menempati atau mendapat izin di lahan PPK GBK maupun PPK Kemayoran tentu akan mengikuti harga pasar yang menjadi acuan.

    Sebab berdasarkan informasi di lapangan, lanjutnya, di wilayah BLU tersebut banyak berdiri koperasi-koperasi yang ikut menikmati hasil dari penyewaan lahan di BLU tersebut.

    “Jadi sekecil apapun jenis pendapatan dari pemanfaatan lahan milik negara, harusnya masuk atau disetorkan kepada negara, tidak terkecuali,” ujarnya.

    Iskandar menyarankan agar dibuat tim khusus ketika melakukan audit BLU tersebut agar semakin banyak pihak yang ikut mengawasi dan menjadi lebih transparan. Diharapkan tujuan akhir dalam mengelola aset negara menjadi lebih maksimal.

    Selain itu, lanjut Iskandar, penentuan perusahaan swasta yang akan mengelola aset negara tersebut juga menjadi lebih jelas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan peruntukannya.

    “Jangan sampai badan atau perusahaan yang tidak memiliki kompetensi ikut mengelola. Dia harus punya expertise di situ,” katanya.

    Dia khawatir jika ada badan atau perusahaan yang menjadi pengelola yang tidak memiliki keahlian di bidangnya, justru hanya akan menjadi calo atau divendorkan lagi pengelolaannya kepada perusahaan lain. Hal itu pun justru akan mempanjang alur birokrasinya.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (14/11/2024), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan audit kepada PPK GBK dan PPK Kemayoran lantaran kedua BLU tersebut belum memberikan hasil maksimal dari penyewaan lahan di kawasan yang berada di dua BLU tersebut.

    “Perlu ada perbaikan dari sisi bagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang kemudian dihasilkan dan diserahkan kepada negara,” kata Prasetyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (13/11/2024).

    Sejalan dengan hal itu, Mensesneg mengaku bakal mengkaji ulang seluruh kontrak yang telah diteken oleh kedua BLU itu

  • Ini 6 Kementerian dan Lembaga yang Raih Penghargaan PTP Connect 2024 – Page 3

    Ini 6 Kementerian dan Lembaga yang Raih Penghargaan PTP Connect 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen sukses menggelar PTP Connect 2024, ajang pengembang teknologi Pembelajaran perdana yang mengapresiasi inovasi teknologi pembelajaran di berbagai instansi pemerintah.

    Enam penghargaan bergengsi telah diberikan kepada kementerian dan lembaga yang dinilai paling berhasil memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

    Kepala Pusdatin Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha, memaparkan, enam penghargaan tersebut berupa Inovasi Konten Microlearnig dalam Pembelajaran (Kementerian Sekretariat Negara), Inovasi Pembelajaran Kolaboratif (Pemprov DKI Jakarta), Inovasi Model Gamifikasi Pembelajaran (Kementerian Keuangan).

    Selanjutnya, Inovasi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran (Pemprov Jawa Tengah), Inovasi Integrasi Teknologi untuk Pembelajaran (Badan Siber dan Sandi Negara), serta Inovasi Konten Pembelajaran untuk Pendidik (Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah).

    “PTP Connect 2024 dihadiri 223 peserta luring dan hampir 1.000 peserta daring, terdiri dari Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF PTP), atasan JF PTP, pengelola kepegawaian JF PTP, serta calon pemangku jabatan fungsional PTP dari instansi pengguna yang tersebar di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L Pemda) seluruh Indonesia,” Yudhistira menjelaskan melalui keterangan resminya, Kamis (21/11/2024).

    Dari jumlah tersebut, 53 di antaranya menjadi eksibitor yang merupakan utusan dari 18 K/L/Pemda untuk memamerkan karya inovasi teknologi pembelajaran yang digarap pada instansinya.

    Menurut Yudhistira, forum yang digelar di Jakarta pada 18-20 November 2024 ini bertujuan untuk mempertemukan JF PTP yang ada agar menjadi jabatan fungsional membanggakan sebagaimana jabatan fungsional diplomat, dokter, dan sebagainya.

    “Harapannya, dalam forum perdana PTP Connect 2024 ini, para JF PTP dapat berdiskusi menghasilkan karya dan inovasi,” ujarnya memungkaskan.